Beranda blog Halaman 424

Bupati Tanah Laut Wawancarai Langsung Calon Direksi PT Air Minum Berkah Banua

Penulis
Lucky PR
-

Bupati Tanah Laut melaksanakan wawancara terhadap tiga peserta yang mengikuti tahapan seleksi Calon Direksi PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda) Kabupaten Tanah Laut di Kantor Bupati Tanah Laut, Rabu (11/03/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari tahapan seleksi untuk menentukan figur terbaik yang akan memimpin perusahaan daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum di Kabupaten Tanah Laut. Wawancara dilakukan guna mengetahui secara langsung visi, misi, serta target yang akan dicapai oleh para calon direksi dalam pengelolaan perusahaan daerah ke depan.

Adapun tiga peserta yang mengikuti tahapan wawancara tersebut yakni Eko Sugiharto, Rio Al Azwar, dan Rully Erhandi. Ketiganya telah mengikuti seluruh rangkaian tahapan seleksi sebagai bagian dari proses penjaringan calon pimpinan perusahaan daerah tersebut.

Pelaksanaan wawancara ini menjadi salah satu tahapan penting dalam proses seleksi calon direksi PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda). Tahapan tersebut dilaksanakan sebagai upaya pemerintah daerah dalam memastikan terpilihnya direksi yang memiliki kompetensi serta kemampuan dalam mengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Melalui proses seleksi yang dilakukan secara bertahap, diharapkan dapat diperoleh direksi yang mampu meningkatkan kinerja perusahaan sekaligus memperkuat kualitas pelayanan air minum bagi masyarakat di Kabupaten Tanah Laut.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Sumedang Siapkan Rp9 Miliar Insentif bagi Ribuan Guru Ngaji

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan melalui program insentif bagi tenaga pendidik wajib Diniyah atau guru ngaji.

Pada tahun 2026, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp9 miliar untuk diberikan kepada sekitar 4.500 guru ngaji yang tersebar di wilayah Kabupaten Sumedang.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, Eka Ganjar Kurniawan, mengatakan bahwa insentif tersebut merupakan bagian dari program unggulan pemerintah daerah yang mewajibkan peserta didik beragama Islam memiliki sertifikat Diniyah sebagai salah satu syarat melanjutkan pendidikan dari jenjang SD ke SMP.

“Insentif bagi tenaga pendidik wajib Diniyah atau guru ngaji merupakan program unggulan Pemda. Peserta didik yang beragama Islam apabila akan melanjutkan ke jenjang SMP harus memiliki sertifikat wajib Diniyah,” kata Eka saat sikinfirmasi Radar Sumedang, Selasa (10/3/2026).

Untuk menunjang program tersebut, Pemkab Sumedang menganggarkan Rp9 miliar per tahun yang disalurkan kepada sekitar 4.500 guru ngaji di daerah tersebut.

Untuk menunjang program tersebut, pemerintah daerah secara konsisten mengalokasikan anggaran Rp9 miliar setiap tahun yang disalurkan kepada ribuan guru ngaji di daerah tersebut.

Eka menjelaskan, pelaksanaan program ini dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, di antaranya Kementerian Agama Republik Indonesia, serta organisasi yang menaungi para guru ngaji seperti BKPRMI dan FKDT.

“Kami berkolaborasi dengan beberapa stakeholder seperti Kemenag dan organisasi yang menaungi guru ngaji seperti BKPRMI dan FKDT, sehingga pelaksanaannya tidak parsial di Dinas Pendidikan saja,” ujarnya.

Kerja sama dengan Kementerian Agama juga dilakukan dalam menentukan kualifikasi sumber daya manusia yang mengajar Al-Qur’an di lembaga pendidikan diniyah.

“Dengan Kemenag, kami berkoordinasi terkait penentuan kualifikasi SDM yang mengajar ngaji,” ucapnya.

Ia menegaskan bahwa penyaluran insentif dilakukan secara transparan dan langsung kepada para guru ngaji yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK).

“Insentif yang diberikan Pemda dapat kami pastikan sampai kepada penerima atau guru ngaji yang bersangkutan sebagaimana SK yang telah ditetapkan. Mekanismenya langsung ditransfer ke rekening masing-masing guru ngaji tanpa ada unsur kolektif,” terang Eka.

Menurut Eka, pemerintah daerah berkomitmen memastikan seluruh anggaran benar-benar sampai kepada para guru ngaji yang selama ini berperan penting dalam mengajarkan Al-Qur’an kepada para peserta didik.

“Kami sangat menjaga dan berkomitmen, tidak boleh ada anggaran yang tidak sampai ke tangan para guru ngaji yang telah berjibaku mengenalkan peserta didik supaya tidak buta huruf Al-Qur’an,” tegas Eka.

Sementara itu, Ketua BKPRMI Kabupaten Sumedang, Ayi Subhan Hafas, mengatakan pihaknya menaungi sekitar 1.050 guru ngaji yang menerima insentif dari pemerintah daerah.

Menurutnya, setiap guru ngaji menerima insentif sebesar Rp2 juta yang langsung ditransfer ke rekening masing-masing ustaz dan ustazah.

“Di BKPRMI ada sekitar 1.050 guru ngaji yang menerima insentif masing-masing Rp2 juta. Penyalurannya langsung ke rekening para ustaz dan ustazah,” ujarnya.

Ayi menilai perhatian pemerintah daerah terhadap para guru ngaji sangat besar, terlebih pemerintah mengupayakan agar insentif tersebut dapat diterima sebelum Hari Raya Idulfitri.

“Ini luar biasa perhatian dari pemerintah. Mudah-mudahan bisa diterima sebelum hari raya dan saat ini masih dalam proses,” katanya.

Program insentif guru ngaji tersebut telah berjalan beberapa tahun dan terus mengalami penyempurnaan dalam mekanisme penyalurannya. Penerima insentif berasal dari guru ngaji yang berada di bawah naungan tiga lembaga, yaitu BKPRMI, FKDT, serta Forum Komunikasi Pendidikan Al-Qur’an.

Namun demikian, tidak semua guru ngaji dapat menerima insentif karena harus melalui proses penjaringan dan memenuhi sejumlah kriteria yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

“Yang tidak mendapatkan adalah guru ngaji yang memiliki jabatan seperti kepala desa, guru, kepala sekolah, PPPK penuh waktu, atau yang sudah menerima dana dari APBD,” jelasnya.

Di BKPRMI sendiri terdapat lebih dari 2.000 anggota, namun kuota penerima insentif hanya sekitar 1.050 orang sehingga dilakukan proses seleksi.

“Di BKPRMI ada lebih dari 2.000 anggota, sementara kuotanya hanya 1.050. Jadi yang sudah punya jabatan tidak diperkenankan menerima, termasuk saya sendiri sebagai ketua hanya mengurus saja,” pungkas Ayi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Meta Pers Diluncurkan, Diskominfo Tabalong Perkuat Penyampaian Program SMaRT ke Masyarakat

Penulis
Lucky PR
-

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong menghadirkan inovasi baru dalam komunikasi publik melalui platform digital bernama Meta Pers (Media Tabalong Pers).

Platform ini menjadi sarana baru bagi Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk menyampaikan berbagai informasi pembangunan daerah kepada masyarakat secara lebih sistematis dan komprehensif.

Meta Pers hadir dalam bentuk portal media digital yang dapat diakses melalui metapers.id. Kontennya diterbitkan dalam format e-magazine tematik setiap triwulan yang memuat narasi pembangunan daerah lengkap dengan data, infografik, dan dokumentasi visual.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Tabalong, Eka Rismawina, mengatakan inovasi ini dikembangkan sebagai media komunikasi publik yang mampu menjelaskan kebijakan pemerintah daerah secara lebih menyeluruh kepada masyarakat.

Menurutnya, Meta Pers juga disusun dengan mengacu pada prinsip keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Melalui Meta Pers, masyarakat tidak hanya mengetahui kegiatan pemerintah, tetapi juga memahami latar belakang kebijakan, tujuan program, hingga capaian pembangunan daerah,” katanya.

Berbagai program strategis pemerintah daerah, terutama tujuh program prioritas Tabalong SMaRT, akan disajikan dalam bentuk narasi pembangunan yang lebih komprehensif sehingga masyarakat dapat memahami arah pembangunan daerah secara lebih jelas.

Selain sebagai media informasi, Meta Pers juga berfungsi sebagai arsip digital yang mendokumentasikan berbagai kebijakan, program, inovasi, serta capaian kinerja pemerintah daerah.

Eka menegaskan bahwa kehadiran Meta Pers tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran media massa, melainkan melengkapi ekosistem komunikasi publik daerah.

Media massa tetap menjalankan fungsi jurnalistik dalam menyampaikan informasi secara cepat dan aktual, sementara Meta Pers berfokus pada penyajian narasi kebijakan pembangunan yang lebih mendalam dan terkurasi.

Inovasi ini sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat keterbukaan informasi publik serta implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang saat ini terus berkembang menuju pemerintahan digital. (Sumber : wartabanjar.com)

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BRIN dan Kemenbud Perkuat Kolaborasi Riset Peradaban dan Digitalisasi Bahasa

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenbud) menjalin kolaborasi strategis dalam penguatan riset kebudayaan. Kerja sama ini mencakup penelitian jejak peradaban Nusantara hingga pengembangan digitalisasi bahasa daerah di era teknologi dan kecerdasan buatan.

Kepala BRIN, Arif Satria, menjelaskan bahwa melalui kolaborasi riset tersebut, pihaknya tengah mengkaji potensi jejak peradaban Nusantara yang diperkirakan telah ada sejak 1,8 juta tahun lalu. Jika temuan tersebut dapat dibuktikan secara ilmiah, Indonesia akan memiliki makna strategis dalam konteks geografis maupun sejarah peradaban dunia.

Menurut Arif, posisi Indonesia yang berada di antara kawasan Pasifik dan Samudra Hindia menjadikannya sebagai titik pertemuan berbagai peradaban besar dunia. Selain itu, kekayaan budaya Indonesia juga terlihat dari keberadaan sekitar 708 bahasa dan 1.340 kelompok etnis yang tersebar di berbagai wilayah.

“Dan ini adalah tugas BRIN yang memiliki Organisasi Riset Arbastra (Arkeologi, Bahasa dan Sastra). Tugas kita untuk bisa membuktikan tentang dugaan-dugaan tersebut. Jadi para peneliti arkeologi di BRIN sekarang sudah bekerja keras untuk menemukan karya-karya terbaik dari masyarakat kita sejak dulu,” kata Arif usai penandatanganan MoU, Selasa (10/03).

Lebih lanjut, Arif mengatakan, di era kecerdasan buatan (AI), tantangan ke depan juga terkait dengan digitalisasi bahasa. Ia menjelaskan, tingkat akurasi AI masih sangat dipengaruhi oleh bahasa yang digunakan. Saat menggunakan bahasa Inggris, akurasinya bisa mencapai sekitar 80 persen. Namun ketika menggunakan bahasa Indonesia, angkanya turun menjadi sekitar 60 persen, dan ketika menggunakan bahasa daerah hanya sekitar 42 persen.

Menurutnya, kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan digitalisasi bahasa Indonesia dan bahasa daerah agar lebih banyak dikenali dalam sistem AI. Hal ini sekaligus menjadi tantangan bagi BRIN untuk mendorong integrasi berbagai bahasa daerah ke dalam ekosistem digital global.

“Semoga kerjasama dengan Kementerian Kebudayaan semakin membangun kepercayaan diri kita dengan kekayaan social diversity kita akan menjadi model kita untuk bisa mewarnai dunia dan menginspirasi dunia,” ujarnya.

Sementara itu, Menbud Fadli Zon menegaskan bahwa Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan mandat negara untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia, sekaligus menjamin masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budayanya.

“Dan saya kira negara yang dimaksud tentu bukan hanya Kementerian Kebudayaan, tapi kita semua, dari mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kota, sampai tingkat yang paling bawah, sekaligus swasta, itu mempunyai kewajiban memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia,” ucapnya.

Oleh karena itu, melalui kerjasama yang dijalin Kemenbud dengan BRIN, juga dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kehutanan, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, penting untuk mengombinasikan berbagai sumber daya dan data yang dimiliki agar pengelolaan kekayaan budaya dapat dilakukan secara lebih optimal di era digital.

“Aset-aset budaya ini kemudian nanti diturunkan di Kekayaan Intelektual/ Intellectual Property (IP) juga belum banyak, dan belum kita maksimalkan sama sekali. Dengan BRIN saya kira banyak sekali penelitian baru-baru ini baru diumumkan,” kata Fadli Zon.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Nevi Zuairina: Panic Buying BBM Harus Dicegah dengan Komunikasi Publik yang Transparan dan Penguatan Cadangan Energi

Penulis
Lucky PR
-

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas distribusi dan kepercayaan publik terkait ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) nasional.

Hal ini menyusul munculnya kekhawatiran di tengah masyarakat setelah pernyataan pemerintah mengenai ketahanan stok BBM nasional yang berada pada kisaran 21–25 hari.

Menurut Nevi, informasi mengenai kapasitas cadangan operasional BBM tersebut perlu dijelaskan secara komprehensif kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berujung pada panic buying di sejumlah daerah.

Anggta FPKS ini menegaskan bahwa komunikasi publik yang tidak utuh dapat memicu kekhawatiran yang berlebihan.

“Ketika masyarakat mendengar bahwa stok BBM hanya tersedia untuk sekitar tiga minggu, sebagian orang langsung menganggap akan terjadi kelangkaan. Padahal yang dimaksud adalah kapasitas cadangan operasional di tangki penyimpanan nasional, bukan berarti pasokan BBM akan habis dalam waktu tersebut,” ujar Nevi dalam keterangannya di Jakarta.

Politisi PKS ini menjelaskan bahwa panic buying biasanya dipicu oleh beberapa faktor, antara lain ketidakpastian informasi, psikologi massa, serta kekhawatiran terhadap situasi geopolitik global. Ia menilai bahwa eskalasi konflik internasional juga sering memunculkan kekhawatiran masyarakat terhadap stabilitas pasokan energi dunia.

“Sering kali rasa takut masyarakat lebih besar daripada kondisi sebenarnya. Ketika sebagian orang mulai menimbun BBM, masyarakat lain ikut melakukan hal yang sama. Inilah yang kemudian memicu antrean panjang di SPBU dan mengganggu distribusi,” jelasnya.

Nevi menambahkan bahwa panic buying justru dapat menciptakan kelangkaan buatan atau artificial scarcity. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu sistem distribusi energi nasional dan bahkan mendorong kenaikan harga di tingkat masyarakat.

Karena itu, Legislator asal Sumbar II ini mendorong pemerintah untuk memperkuat komunikasi publik yang cepat, terbuka, dan berbasis data. Selain itu, stabilitas distribusi dari kilang ke depo hingga ke SPBU harus dijaga agar pasokan tetap lancar di seluruh wilayah.

“Pengawasan terhadap potensi penimbunan dan penyalahgunaan BBM juga harus diperketat, terutama dalam situasi yang rentan memicu spekulasi,” tegasnya.

Lebih jauh, Nevi menilai bahwa momentum ini harus menjadi pengingat penting bagi Indonesia untuk memperkuat cadangan energi nasional. Saat ini cadangan BBM Indonesia masih jauh di bawah banyak negara lain, seperti Jepang yang memiliki cadangan hingga sekitar 254 hari, Amerika Serikat sekitar 90–120 hari, serta Uni Eropa dan China yang rata-rata memiliki cadangan minimal 90 hari.

“Penguatan cadangan energi strategis harus menjadi agenda jangka panjang. Peningkatan kapasitas tangki penyimpanan serta pembangunan cadangan energi nasional merupakan langkah penting untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia di masa depan,” tutup Nevi Zuairina.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menkeu Purbaya Berikan Respon terhadap Berbagai Isu Terkini: Dampak Geopolitik, THR, hingga Coretax

Penulis
Syifa
-

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tanggapan terhadap berbagai isu terkini dalam acara dialog bersama Forum Komunikasi Wartawan Ekonomi Makro (Forkem) di Jakarta pada Jumat (6/3). Salah satunya, ia menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini berada dalam posisi yang aman dan stabil meskipun menghadapi tantangan berupa peningkatan tensi geopolitik.

Menkeu memaparkan bahwa indikator makroekonomi Indonesia, seperti rasio utang terhadap PDB dan defisit anggaran, masih dalam batas aman. Pertumbuhan ekonomi tahun lalu yang mencapai 5,11 persen bahkan menjadi salah satu yang tertinggi di antara negara anggota G20.

“Kalau kita lihat dari rasio utang PDB, kita aman. Kita lihat dari defisit ke PDB, kita aman. Pertumbuhan, kita aman. Bahkan kita tertinggi kan di G20. tumbuhnya 5,11 persen tahun lalu,” ujar Menkeu. Ia juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama tahun ini dapat mencapai angka 5,5 hingga 6 persen.

Menanggapi kekhawatiran mengenai dampak konflik Iran terhadap harga minyak dunia, Menkeu menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan empat skenario simulasi. Skenario terburuk memprediksi harga minyak bisa mencapai 92 dolar AS per barel. Meski demikian, pemerintah belum berencana mengubah asumsi APBN 2026 karena fluktuasi harga akibat perang biasanya bersifat sementara.

Menkeu juga memberikan pemutakhiran data mengenai pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). Hingga 6 Maret 2026, pemerintah telah menyalurkan THR sebesar Rp3 triliun untuk ASN pusat, Rp11,4 triliun untuk pensiunan, dan Rp127,6 miliar untuk ASN daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah masing-masing.

Dalam acara tersebut, Menkeu pun menanggapi keluhan masyarakat mengenai kerumitan bahasa teknis dalam sistem Coretax, Menkeu berjanji akan melakukan perbaikan dan memberdayakan pegawai pajak di seluruh Indonesia untuk membantu wajib pajak. Menkeu mengonfirmasi bahwa realisasi pengumpulan pajak pada dua bulan pertama tahun ini menunjukkan tren positif, dengan kenaikan pertumbuhan dari 7 persen di bulan Januari menjadi 19 persen pada Februari.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menambahkan keterangan bahwa kepercayaan investor terhadap pengelolaan ekonomi Indonesia tetap kuat. Hal ini tercermin dari angka spread bunga Indonesia yang berada di sekitar 240 basis poin, lebih rendah dibandingkan rata-rata negara mitra yang berada di atas 250 basis poin.

“Makin kita konsisten, makin yield-nya itu bisa kita jaga dengan baik. Itulah refleksi dari confidence kepada pengelolaan makroekonomi dan APBN Indonesia,” tutup Suahasil.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pelantikan Pejabat Kemenkeu, Menkeu Purbaya Tekankan Integritas dalam Menjaga Ketahanan Fiskal Negara

Penulis
Syifa
-
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 1.585 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk 44 pejabat pimpinan tinggi pratama, dalam acara pelantikan yang digelar di Jakarta, Selasa (10/3). Dalam kesempatan tersebut, Menkeu menegaskan bahwa jabatan di Kementerian Keuangan memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan fiskal negara.
Menkeu menyampaikan bahwa pelantikan tersebut bukan sekadar proses administratif, melainkan keputusan negara yang memiliki dampak luas terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Kelihatannya sederhana, penggantian jabatan, pindah posisi. Tapi ini bukan acara administratif biasa. Ini keputusan negara. Karena jabatan yang Saudara pegang bukan sekadar jabatan birokrasi, ini posisi yang ikut menentukan ketahanan fiskal negara,” ujar Menkeu.
Ia menjelaskan bahwa ketahanan fiskal menjadi fondasi bagi stabilitas ekonomi dan kelancaran pembangunan nasional. Oleh karena itu, para pejabat yang dilantik diharapkan memahami tanggung jawab besar yang diemban dalam mengelola keuangan negara.
“Kalau fiskal kuat, ekonomi stabil. Kalau ekonomi stabil, pembangunan berjalan. Kalau pembangunan berjalan, kesejahteraan rakyat meningkat,” kata Menkeu.
Dalam arahannya, Menkeu juga menekankan pentingnya integritas sebagai nilai utama bagi seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Menurutnya, integritas menjadi faktor kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pengelola keuangan negara.
“Jabatan di Kementerian Keuangan adalah jabatan yang menyangkut uang rakyat dan uang rakyat harus dijaga dengan disiplin dan integritas,” tegasnya.
Selain menyoroti integritas, Menkeu juga menyampaikan bahwa kondisi perekonomian nasional saat ini masih berada dalam kondisi stabil dan berada dalam fase ekspansi. Ia menilai peran kebijakan fiskal yang dikelola Kementerian Keuangan turut berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah berbagai tantangan global.
“Ekonomi kita tidak resesi, apalagi krisis. Paling tidak kalau dari data yang saya punya, kita cukup bagus. Ekonomi kita sedang dalam fase ekspansi dengan laju pertumbuhan yang lebih cepat,” ujarnya.
Menkeu menambahkan bahwa pemerintah akan terus mengaktifkan berbagai instrumen kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat. Dalam hal ini, kebijakan fiskal tidak hanya berfungsi menjaga stabilitas, tetapi juga menjadi pendorong aktivitas ekonomi nasional. Menkeu juga menegaskan pentingnya peningkatan penerimaan negara, khususnya melalui optimalisasi kinerja perpajakan dan kepabeanan, serta penguatan digitalisasi sistem guna meningkatkan transparansi dan efisiensi.
“Secanggih apa pun sistemnya, kalau orangnya integritasnya lemah, itu pasti gagal. Jadi saya minta teman-teman semua bekerja habis-habisan, jaga integritasnya, dan naikkan pendapatan negara,” kata Menkeu.
Menutup arahannya, Menkeu mengajak seluruh pejabat yang baru dilantik untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga integritas, serta berkontribusi dalam memperkuat keuangan negara demi mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

“Saya yakin kita bisa maju bersama, apalagi kalau semuanya semangat, menjaga integritas, dan meyakini bahwa kinerja Anda bisa mempengaruhi masa depan NKRI,” ujar Menkeu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Al Haris Minta Sekda Tambah Personel Keamanan Pasca Besi Pagar Jembatan Layang Islamic Center Hilang

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Jambi, Al Haris mengambil langkah cepat menyikapi laporan hilangnya besi pagar di kawasan Masjid Tsamaratul Insan Jambi Islamic Center. Ia memerintahkan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Sudirman untuk segera menambah personel keamanan di area masjid tersebut.

Perintah itu disampaikan setelah diketahui adanya besi pagar jembatan layang di kawasan Islamic Center yang dilaporkan hilang dan diduga dicuri oleh pihak tidak bertanggung jawab.

Menurut Al Haris, pengamanan di kawasan masjid perlu diperkuat agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Ia juga menilai penambahan personel dapat dilakukan dengan memanfaatkan petugas yang berada di sekitar lokasi.

“Tambah saja Pol PP di sini, kan dekat,” ujar Al Haris.

Ia juga menyinggung jumlah petugas keamanan yang saat ini berjaga di kawasan masjid. Menurutnya, jika diperlukan jumlah tersebut dapat segera ditambah untuk meningkatkan pengawasan.

“Kan security ada lima orang, tambah saja security,” tambahnya.

Langkah penambahan personel keamanan ini diharapkan mampu menjaga fasilitas publik di kawasan Islamic Center agar tetap aman serta memberikan rasa nyaman bagi masyarakat yang beribadah maupun beraktivitas di lingkungan masjid.

Jelang Lebaran, Kapolri Salurkan Tali Asih dan Sembako kepada Personel Polri

Penulis
Syifa
-

Kepolisian Negara Republik Indonesia menyalurkan tali asih kepada personel Polri dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Kegiatan ini merupakan bentuk perhatian Polri kepada seluruh personel yang selama ini telah menunjukkan dedikasi dan pengabdian dalam menjalankan tugas negara.

Karo Watpers SSDM Polri, Budhi Herdi Susianto, mengatakan kegiatan penyerahan paket sembako tersebut merupakan bagian dari kepedulian Kapolri terhadap kesejahteraan anggota dan pegawai di lingkungan Mabes Polri menjelang hari raya.

“Pada hari ini dalam rangka kegiatan distribusi paket sembako yang diperuntukkan bagi anggota dan ASN Mabes Polri oleh Bapak Kapolri guna menyambut Hari Raya Idul Fitri tahun 2026 M/1447 H. Sebagai wujud perhatian pimpinan atas dedikasi dan pengabdian rekan-rekan sekalian,” ujar Brigjen Pol Budhi.

Ia berharap bantuan tersebut dapat menjadi penyemangat bagi seluruh personel Polri dalam menyambut Idul Fitri bersama keluarga dengan penuh kebahagiaan.

Dalam kegiatan tersebut, total paket sembako yang didistribusikan mencapai 38.268 paket dengan rincian 29.960 paket untuk anggota Polri, 2.752 paket untuk PNS Polri, 107 paket untuk PPPK Polri, 1.189 paket untuk anggota BKO Polri, serta 4.260 paket untuk pegawai harian lepas (PHL) Polri.

Sementara sisanya akan disalurkan kepada para purnawirawan Polri, warakawuri, serta masyarakat sekitar di lingkungan Mabes Polri. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi personel Polri beserta keluarga, meningkatkan rasa kebersamaan, serta memperkuat solidaritas dan semangat pengabdian anggota Polri dalam melaksanakan tugas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Demi Kenyamanan Mudik Lebaran 2026, Gubernur Jambi Hentikan Angkutan Batu Bara untuk Sementara Waktu

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Jambi, Al Haris memastikan kendaraan angkutan batu bara tidak akan beroperasi di jalan provinsi maupun jalan nasional mulai 13 Maret 2026 atau H-7 menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

Kebijakan tersebut diambil untuk menjamin kenyamanan masyarakat di jalan raya serta memastikan arus mudik dan arus balik Lebaran berjalan lancar tanpa hambatan.

“Ini supaya arus mudik lancar. Masyarakat yang ingin berpergian tanpa khawatir perjalanan terganggu,” ujar Al Haris, Rabu (11/3/2026).

Ia menjelaskan, keputusan tersebut merujuk pada surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia terkait pembatasan operasional angkutan barang selama masa mudik Lebaran. Pembatasan itu berlaku mulai 13 hingga 29 Maret 2026.

Aturan tersebut mencakup kendaraan angkutan barang dengan sumbu tiga atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandeng, kendaraan pengangkut bahan bangunan, serta mobil barang yang membawa hasil galian maupun hasil tambang.

Dengan kebijakan ini, aktivitas angkutan batu bara di wilayah Provinsi Jambi juga diimbau untuk menghentikan sementara operasionalnya sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Meski demikian, pemerintah masih memberikan pengecualian bagi sejumlah kendaraan angkutan barang tertentu. Kendaraan yang tetap diperbolehkan beroperasi meskipun memiliki sumbu tiga atau lebih antara lain pengangkut bahan bakar minyak (BBM), kendaraan pengangkut hewan ternak, pupuk, serta kendaraan yang membawa bantuan bencana alam.

Selain itu, kendaraan pengangkut kebutuhan pokok juga diperbolehkan beroperasi dengan syarat tidak mengalami kelebihan dimensi maupun muatan. Pengangkutan tersebut juga harus dilengkapi dokumen resmi berupa kontrak atau perjanjian antara pemilik barang dengan perusahaan angkutan.

Menurut Al Haris, kebijakan pembatasan ini diharapkan mampu menekan angka kecelakaan lalu lintas serta membuat waktu tempuh perjalanan para pemudik menjadi lebih efisien.

“Artinya pemerintah fokus agar arus mudik hari raya Idul Fitri ini berjalan lancar, sehingga tidak menimbulkan kendala nantinya,” pungkasnya.

1...423424425...4,885Halaman 424 dari 4,885