Beranda blog Halaman 423

Plt Gubernur Riau Siapkan Strategi 4K untuk Kendalikan Inflasi Menjelang Ramadan

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi Riau terus memperkuat langkah pengendalian inflasi daerah menjelang Ramadan hingga Idulfitri 1447 Hijriah. Berbagai strategi disiapkan guna memastikan harga bahan pangan tetap stabil di tengah meningkatnya permintaan masyarakat.

Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto mengatakan bahwa pengendalian inflasi di daerah harus dilakukan secara komprehensif melalui kerangka 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif. Menurutnya, kerangka tersebut menjadi strategi utama pemerintah daerah dalam menghadapi potensi ketidakstabilan harga bahan pangan yang kerap terjadi menjelang hari besar keagamaan, terutama saat Ramadan dan Idulfitri.

“Dalam menghadapi kondisi ketidakstabilan harga bahan pangan tersebut, pengendalian inflasi di daerah harus kita lakukan melalui kerangka 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif,” ujarnya di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru, Rabu (11/03).

Ia juga mengapresiasi langkah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Riau bersama pihak terkait yang terus memperluas kerja sama antardaerah untuk memperkuat pasokan komoditas pangan. Kerja sama tersebut dilakukan dengan sejumlah wilayah penghasil pangan seperti Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Tengah, khususnya untuk komoditas strategis seperti beras, cabai, dan bawang.

Selain memperluas kerja sama antardaerah, Pemprov Riau juga melakukan berbagai langkah stabilisasi harga melalui program gerakan pangan murah serta operasi pasar di sejumlah wilayah di Bumi Lancang Kuning. Plt Gubri SF Hariyanto menjelaskan, optimalisasi kios pengendalian inflasi serta penguatan peran badan usaha milik daerah (BUMD) pangan juga menjadi langkah penting dalam menjaga ketersediaan stok pangan di daerah.

“Kami juga terus memperkuat peran BUMD pangan sebagai penyangga stok pangan daerah agar ketersediaan komoditas strategis tetap terjaga,” jelasnya.

Menjelang Idulfitri 1447 H, ia meminta seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk meningkatkan koordinasi di lapangan. Langkah tersebut dinilai penting guna memastikan ketersediaan stok pangan tetap aman, distribusi berjalan lancar, serta harga kebutuhan pokok tidak mengalami lonjakan yang signifikan.

“Saya meminta seluruh tim pengendali inflasi daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota untuk benar-benar memperkuat koordinasi di lapangan. Kita harus memastikan stok pangan tersedia dengan baik, distribusi berjalan dengan lancar, serta harga kebutuhan pokok tetap terkendali di tengah meningkatnya permintaan masyarakat,” ungkapnya.

Diterangkan, pemerintah daerah juga akan terus memperkuat berbagai program stabilisasi, termasuk gerakan pangan murah dan operasi pasar agar masyarakat tetap dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.

Plt Gubri SF Hariyanto optimis dengan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, instansi vertikal, serta seluruh pemangku kepentingan, stabilitas harga pangan di Riau dapat tetap terjaga hingga perayaan Idulfitri.

“Dengan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, instansi vertikal, serta seluruh pemangku kepentingan saya yakin kita mampu menjaga stabilitas harga sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik selama Ramadan hingga Idulfitri 1447 H,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menhan Hadiri Pertemuan Strategis Presiden Bahas Swasembada dan Lebaran

Penulis
Syifa
-

Menteri Pertahanan RI (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri pertemuan strategis Presiden RI Prabowo Subianto bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin (9/3). Pertemuan tersebut menjadi forum koordinasi pemerintah untuk membahas berbagai agenda prioritas nasional sekaligus kesiapan menghadapi momentum Lebaran.

Pembahasan dalam pertemuan tersebut difokuskan pada dua agenda utama pemerintah. Pertama, evaluasi progres program swasembada nasional yang menjadi salah satu prioritas. Kedua, pemerintah memastikan kesiapan berbagai kebutuhan masyarakat menjelang perayaan Idulfitri.

Pertemuan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk memastikan berbagai program strategis nasional berjalan sesuai rencana. Selain itu, juga berupaya menjaga stabilitas pasokan kebutuhan pokok dan energi agar masyarakat dapat menjalani bulan Ramadan serta merayakan Idulfitri dengan aman dan nyaman.

Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara dan pimpinan kementerian terkait, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Menteri Sekretaris Negara, Panglima TNI, serta Sekretaris Kabinet.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Yogyakarta Ajak Generasi Muda Cegah Stunting Demi Raih Bonus Demografi

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, mengajak generasi muda untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan stunting sebagai kunci memanfaatkan bonus demografi Indonesia. Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Kajian Iftar di Masjid Mardliyyah Islamic Center UGM pada Selasa (10/3).

Dalam kajian tersebut, Hasto menjelaskan bahwa Indonesia tengah berada dalam momentum bonus demografi yang hanya bisa memberikan manfaat apabila kualitas sumber daya manusia (SDM) mampu ditingkatkan sejak dini.

Menurutnya, keberhasilan memanfaatkan bonus demografi sangat ditentukan oleh kualitas generasi muda saat ini. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi tersebut justru berpotensi menjadi beban demografi di masa depan.

“Bonus demografi bisa membawa masyarakat menuju kesejahteraan, tetapi juga bisa menjadi bencana demografi jika kualitas SDM tidak dipersiapkan dengan baik. Penentunya adalah generasi muda saat ini,” ujarnya.

Hasto mengatakan generasi muda saat ini merupakan generasi “sandwich” yang memiliki tanggung jawab besar. Selain menopang orang tua, mereka juga akan menjadi penopang generasi berikutnya.

Ia menyebutkan, untuk mencapai kesejahteraan dan mewujudkan Indonesia maju pada 2045 diperlukan sejumlah syarat, di antaranya generasi yang sehat, tidak mengalami stunting, tidak putus sekolah, serta memiliki produktivitas kerja yang baik.

Dalam paparannya, Hasto juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas SDM melalui pendekatan Human Capital Index (HCI). Menurutnya, indikator tersebut menilai seberapa besar kualitas manusia mampu berkontribusi terhadap produktivitas dan pembangunan.

Ia menilai salah satu faktor penting yang memengaruhi kualitas SDM adalah stunting yang terjadi pada anak usia di bawah lima tahun.

“Stunting tidak hanya dipengaruhi oleh kekurangan makanan. Sekitar 70 persen penyebabnya adalah faktor sensitif seperti lingkungan, sanitasi, air bersih, pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi keluarga,” jelasnya.

Hasto menambahkan bahwa hanya sekitar 30 persen penyebab stunting yang berasal dari faktor spesifik seperti kekurangan gizi atau penyakit.

Karena itu, upaya pencegahan stunting harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperbaiki ekosistem kehidupan anak, mulai dari lingkungan yang sehat, sanitasi yang baik, hingga pola pengasuhan yang tepat.

Ia juga menekankan bahwa pencegahan stunting seharusnya dimulai sejak sebelum pernikahan melalui pemeriksaan kesehatan calon pengantin, termasuk pemantauan kondisi gizi perempuan.

“Pencegahan stunting harus dimulai sejak pra-konsepsi, bahkan sebelum menikah. Kondisi kesehatan calon ibu harus dipastikan baik agar anak yang lahir tumbuh sehat,” katanya.

Hasto juga memaparkan perkembangan penanganan stunting di Kota Yogyakarta. Berdasarkan data yang disampaikannya, angka stunting di Kota Yogyakarta berhasil ditekan dari 14,8 persen pada 2024 menjadi sekitar 8,2 persen di tahun 2025.

Ia menambahkan bahwa upaya penurunan stunting dilakukan melalui pendataan calon pengantin, ibu hamil, hingga pemberian intervensi gizi bagi kelompok berisiko.

Melalui kegiatan kajian tersebut, Hasto berharap mahasiswa sebagai generasi muda dapat memahami pentingnya menjaga kualitas kesehatan dan lingkungan sejak dini sebagai bagian dari upaya menciptakan generasi unggul di masa depan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prabowo: Indonesia Mampu Jaga Ketahanan Pangan di Tengah Krisis Global

Penulis
Syifa
-
Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia mampu menjaga ketahanan pangan nasional di tengah meningkatnya konflik dan krisis global. Bahkan, Indonesia dinilai berhasil memperkuat kemandirian pangan, khususnya pada komoditas beras yang menjadi makanan pokok masyarakat.
Keberhasilan tersebut, menurut Presiden, menjadi capaian penting karena diraih saat banyak negara menghadapi krisis pangan akibat konflik geopolitik dan gangguan rantai pasok global.
“Kita patut bersyukur atas karunia Tuhan Yang Maha Kuasa. Di tengah kondisi dunia yang penuh konflik dan ketidakpastian, khususnya terkait pangan dan beras sebagai makanan pokok kita, Indonesia berada pada posisi yang cukup kuat,” ujar Presiden Prabowo dalam pidatonya secara virtual, Senin (9/3/2026).
Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi sumber daya yang besar untuk menghadapi berbagai tantangan global. Dengan pengelolaan yang tepat, Indonesia diyakini mampu menjaga stabilitas pangan nasional sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi.
“Saya sudah mempelajari angka-angka dan data kekayaan kita. Saya yakin setiap hari kita akan keluar lebih kuat. Kita akan keluar dari krisis ini dalam keadaan yang lebih makmur, lebih produktif, dan lebih mampu berdiri di atas kaki kita sendiri,” kata Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo juga menekankan bahwa di tengah berbagai konflik dan ketidakpastian global, ketahanan pangan menjadi salah satu faktor penting yang harus terus dijaga. Indonesia, kata dia, memiliki potensi besar untuk memastikan kebutuhan pangan rakyat tetap terpenuhi.
Menurut Presiden Prabowo, berbagai tantangan global yang dihadapi banyak negara tidak boleh membuat Indonesia kehilangan kepercayaan diri. Justru, dengan pengelolaan sumber daya yang tepat, Indonesia diyakini dapat menjaga stabilitas pangan nasional.
“Apapun yang terjadi di dunia, ketika banyak negara menghadapi kesulitan, minimal kita harus aman dari sisi pangan,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan kondisi pangan nasional, khususnya beras, berada dalam kondisi aman berdasarkan data terbaru hingga Maret 2026.
Produksi beras nasional saat ini berkisar antara 2,6 hingga 5,7 juta ton per bulan, lebih tinggi dibandingkan rata-rata konsumsi nasional sekitar 2,59 juta ton per bulan.
Total ketersediaan beras nasional saat ini mencapai 27,99 juta ton, yang terdiri atas stok Perum Bulog sebesar 3,76 juta ton, stok masyarakat sekitar 12,50 juta ton, serta standing crop atau padi siap panen sebesar 11,73 juta ton.
“Kalau kita lihat data hari ini, ketersediaan pangan kita sangat aman. Total stok beras nasional cukup untuk sekitar 324 hari ke depan atau sekitar 10,8 bulan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir,” ujar Mentan Amran.

Dengan produksi yang terus meningkat dan ketersediaan yang kuat, sektor pertanian diharapkan tetap menjadi fondasi utama dalam menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di tengah gejolak global.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri Wihaji: Ramadan Momentum Perkuat Nilai Agama dalam Keluarga

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, menilai bulan Ramadan menjadi waktu yang tepat bagi keluarga untuk menanamkan nilai-nilai agama kepada anak sebagai fondasi pembentukan karakter generasi bangsa.

Menurutnya, keluarga memiliki peran penting sebagai tempat pertama bagi anak belajar berbagai nilai kehidupan yang akan membentuk karakter, sikap, serta cara pandang dalam menjalani kehidupan.

“Dalam pembangunan keluarga ada delapan fungsi keluarga, mulai dari fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi hingga pembinaan lingkungan. Di bulan Ramadan ini, fungsi agama menjadi sangat penting untuk memperkuat nilai-nilai kebersamaan dalam keluarga,” ujar Wihaji di Jakarta, Senin (09/03/2026).

Ia menjelaskan bahwa momen kebersamaan sederhana seperti berbuka puasa bersama keluarga dapat menjadi ruang penting untuk mempererat komunikasi sekaligus memperkuat hubungan antaranggota keluarga.

Menurut Wihaji, kebersamaan tersebut merupakan bagian dari siklus kehidupan keluarga yang terus berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wihaji juga menyinggung arah kebijakan kependudukan nasional yang kini menitikberatkan pada pentingnya stabilitas demografi.

Ia mengatakan bahwa kebijakan kependudukan saat ini tidak lagi hanya berfokus pada pengendalian jumlah penduduk seperti pada masa lalu, tetapi lebih pada upaya menjaga pertumbuhan penduduk yang stabil dan seimbang.

Salah satu upaya tersebut dilakukan dengan menjaga Total Fertility Rate (TFR) pada tingkat yang seimbang guna mendukung pembangunan ekonomi di masa depan.

Wihaji juga menjelaskan bahwa transformasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga semakin memperkuat fokus kebijakan pemerintah pada dua aspek utama, yakni stabilitas demografi serta pembangunan keluarga melalui penguatan ketahanan keluarga.

Dalam pelaksanaan berbagai program tersebut, Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) tetap menjadi ujung tombak pelayanan pemerintah dalam menjangkau keluarga di berbagai daerah di Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sinergi Mendag Busan dan Menteri LH: Gelar Korve dan Tinjau Bapok di Pasar Kramat Jati

Penulis
Syifa
-
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso bersama Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menggelar korve aksi bersih di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur serta peninjauan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok (bapok), pada Rabu, (11/3). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong terciptanya pasar rakyat yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat sekaligus memastikan stabilitas harga dan ketersediaan pasokan bapok menjelang Idulfitri.
Mendag Busan menegaskan pentingnya menjaga kebersihan dan kenyamanan pasar rakyat agar tetap menjadi pilihan utama masyarakat untuk berbelanja. Menurutnya, pasar rakyat juga berpotensi berkembang menjadi alternatif wisata kuliner.
“Selain menjadi tempat untuk belanja, pasar juga dijadikan alternatif wisata kuliner. Jadi, Bapak-Ibu, harapan kami kalau pasar kita semakin bersih maka pasar akan semakin ramai, masyarakat sehat, dan ekonomi Indonesia menjadi kuat,” tutur Mendag Busan.
Sementara itu, Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan, kegiatan korve aksi bersih pasar sejalan dengan Gerakan Nasional Membersihkan Pasar Nusantara (Gernas Mapan).
Gernas Mapan merupakan inisiatif Kemendag yang mengajak seluruh pemangku kepentingan di pasar rakyat untuk melaksanakan aksi bersih dan pengolahan sampah bernilai tambah ekonomi berbasis kawasan. Melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Gernas Mapan di seluruh Pasar Rakyat di Indonesia, Kemendag mendorong pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait untuk mengimplementasikan gerakan ini di pasar rakyat di seluruh Indonesia.
“Pasar merupakan simpul budaya tempat berbagai karakter masyarakat berkumpul. Karena itu, kebersihan pasar rakyat seharusnya juga mencerminkan budaya bersih masyarakatnya. Ini yang terus didorong melalui inisiatif yang digagas oleh Bapak Menteri Perdagangan,” ujar Hanif.
Hanif juga mengajak seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, aparat, pengelola kawasan, hingga masyarakat untuk bersama-sama memperkuat upaya pengelolaan sampah dari hulu. “Kami mengajak semua pihak untuk bergotong royong menangani persoalan sampah ini. Tanpa kerja bersama, permasalahan sampah tidak akan selesai. Karena itu, mari kita mulai membenahi dari sekarang,” jelas Hanif.
Pedagang telur di Pasar Kramat Jati, Ati, menyambut baik kegiatan aksi bersih pasar yang dilakukan pemerintah. Menurutnya, kegiatan tersebut membuat lingkungan pasar menjadi lebih bersih dan nyaman bagi pedagang maupun pembeli. Ia menambahkan, kegiatan bersih-bersih di pasar sebelumnya juga sudah rutin dilakukan oleh pihak kelurahan setempat.
Wali Kota Jakarta Timur Munjirin menyampaikan, Pemerintah Kota Jakarta Timur terus menindaklanjuti arahan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait pengelolaan sampah, khususnya melalui program pemilahan sampah berbasis rumah tangga dan lingkungan rukun warga. Program tersebut saat ini terus disosialisasikan secara masif kepada masyarakat.
“Kami terus melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat, bahkan dari rumah ke rumah. Saat ini, di beberapa kecamatan seperti Cipayung, Ciracas, Kramat Jati, dan Pasar Rebo sudah tersedia bank sampah induk yang terpusat di Ciracas untuk menampung sampah anorganik. Program ini merupakan bagian dari edukasi kepada masyarakat agar pemilahan sampah dapat dimulai dari tingkat rumah tangga,” ujar Munjirin.
Usai aksi bersih pasar, Mendag Busan juga meninjau harga dan ketersediaan bapok. Mendag Busan menyampaikan, berdasarkan pemantauan melalui Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendag, harga kebutuhan pokok secara umum masih relatif stabil secara nasional dengan pasokan yang tetap terjaga menjelang Lebaran 1447 H.
“Tadi pagi setelah kita bersama-sama korve membersihkan pasar rakyat, kemudian kami lanjutkan dengan mengecek harga. Berdasarkan pantauan kami melalui SP2KP, Hingga saat ini, harga kebutuhan bahan pokok terkendali dan pasokan terjamin,” jelas Mendag Busan.
Berdasarkan hasil pantauan di Pasar Kramat Jati, sejumlah komoditas bapok dijual sesuai atau di bawah harga eceran tertinggi (HET) harga acuan (HA). Beberapa di antaranya, yaitu, bawang putih honan Rp35.000/kg dan cabai merah keriting Rp45.000/kg.
Selain itu, harga-harga komoditas lainnya yang terpantau stabil, antara lain, MINYAKITA Rp15.700/liter, daging sapi Rp140.000/kg, tepung terigu Rp12.000/kg, dan minyak goreng kemasan premium Rp22.000/liter. Di sisi lain, Sejumlah komoditas yang terpantau di atas HA atau HET, yaitu beras medium Rp13.000/kg, beras premium Rp16.000/kg, gula pasir Rp18.000/kg, daging ayam ras Rp42.000, telur ayam ras Rp31.000/kg, bawang merah Rp45.000/kg, dan cabai rawit merah Rp100.000/kg.
Mendag Busan menyampaikan, pemerintah terus memantau pergerakan harga kebutuhan pokok secara harian melalui SP2KP. Melalui sistem tersebut, Kemendag memantau perkembangan harga di berbagai daerah untuk memastikan stabilitas harga dan pasokan menjelang Lebaran.
“Jadi setiap hari, tidak hanya menjelang Lebaran, kita melakukan pemantauan di sekitar 550 pasar. Kita mempunyai dashboard pantauan sehingga bisa melihat pergerakan harga kebutuhan pokok setiap hari,” ujar Mendag Busan.
Mendag Busan menjelaskan, untuk mengantisipasi adanya lonjakan harga menjelang Lebaran, pemerintah terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, Satgas Pangan, serta para pelaku usaha.
“Kalau kami lihat, harga kebutuhan pokok relatif stabil. Ada yang sedikit di atas HET, ada juga yang di bawah HET, tetapi secara rata-rata nasional masih stabil. Pasokan juga terjaga. Apabila ada kenaikan harga, maka kita cek dan koordinasikan dengan pemerintah daerah, Satgas Pangan, serta pemasok. Kami juga telah melakukan rapat koordinasi menjelang Ramadan-Lebaran dan semuanya siap memasok. Selama ini relatif aman,” tambah Mendag Busan.
Mendag Busan juga mengajak media untuk turut membantu memantau perkembangan harga di lapangan agar pemerintah dapat segera mengambil langkah apabila ditemukan lonjakan harga. “Kami juga minta tolong teman-teman media, kalau melihat ada harga naik bisa sampaikan ke kami sehingga kami bisa segera menindaklanjuti,” kata Mendag Busan.
Pedagang daging sapi di Pasar Kramat Jati, Samsul, menjelaskan, harga daging sapi saat ini berada di kisaran Rp140.000 per kilogram. Menurutnya, harga tersebut relatif stabil meskipun terdapat kenaikan jelang Lebaran. “Harga daging sekarang sekitar Rp140.000 per kilogram. Biasanya bisa mencapai Rp150.000 jelang Lebaran, tapi sekarang masih di Rp140.000,” ujar Samsul.

Turut hadir dalam peninjauan tersebut, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Asep Edi Suheri dan Wali Kota Jakarta Timur Munjirin. Mendampingi Mendag Busan pada kegiatan tersebut, yaitu Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Tanah Laut Wawancarai Langsung Calon Direksi PT Air Minum Berkah Banua

Penulis
Lucky PR
-

Bupati Tanah Laut melaksanakan wawancara terhadap tiga peserta yang mengikuti tahapan seleksi Calon Direksi PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda) Kabupaten Tanah Laut di Kantor Bupati Tanah Laut, Rabu (11/03/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari tahapan seleksi untuk menentukan figur terbaik yang akan memimpin perusahaan daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum di Kabupaten Tanah Laut. Wawancara dilakukan guna mengetahui secara langsung visi, misi, serta target yang akan dicapai oleh para calon direksi dalam pengelolaan perusahaan daerah ke depan.

Adapun tiga peserta yang mengikuti tahapan wawancara tersebut yakni Eko Sugiharto, Rio Al Azwar, dan Rully Erhandi. Ketiganya telah mengikuti seluruh rangkaian tahapan seleksi sebagai bagian dari proses penjaringan calon pimpinan perusahaan daerah tersebut.

Pelaksanaan wawancara ini menjadi salah satu tahapan penting dalam proses seleksi calon direksi PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda). Tahapan tersebut dilaksanakan sebagai upaya pemerintah daerah dalam memastikan terpilihnya direksi yang memiliki kompetensi serta kemampuan dalam mengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Melalui proses seleksi yang dilakukan secara bertahap, diharapkan dapat diperoleh direksi yang mampu meningkatkan kinerja perusahaan sekaligus memperkuat kualitas pelayanan air minum bagi masyarakat di Kabupaten Tanah Laut.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Sumedang Siapkan Rp9 Miliar Insentif bagi Ribuan Guru Ngaji

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan melalui program insentif bagi tenaga pendidik wajib Diniyah atau guru ngaji.

Pada tahun 2026, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp9 miliar untuk diberikan kepada sekitar 4.500 guru ngaji yang tersebar di wilayah Kabupaten Sumedang.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, Eka Ganjar Kurniawan, mengatakan bahwa insentif tersebut merupakan bagian dari program unggulan pemerintah daerah yang mewajibkan peserta didik beragama Islam memiliki sertifikat Diniyah sebagai salah satu syarat melanjutkan pendidikan dari jenjang SD ke SMP.

“Insentif bagi tenaga pendidik wajib Diniyah atau guru ngaji merupakan program unggulan Pemda. Peserta didik yang beragama Islam apabila akan melanjutkan ke jenjang SMP harus memiliki sertifikat wajib Diniyah,” kata Eka saat sikinfirmasi Radar Sumedang, Selasa (10/3/2026).

Untuk menunjang program tersebut, Pemkab Sumedang menganggarkan Rp9 miliar per tahun yang disalurkan kepada sekitar 4.500 guru ngaji di daerah tersebut.

Untuk menunjang program tersebut, pemerintah daerah secara konsisten mengalokasikan anggaran Rp9 miliar setiap tahun yang disalurkan kepada ribuan guru ngaji di daerah tersebut.

Eka menjelaskan, pelaksanaan program ini dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, di antaranya Kementerian Agama Republik Indonesia, serta organisasi yang menaungi para guru ngaji seperti BKPRMI dan FKDT.

“Kami berkolaborasi dengan beberapa stakeholder seperti Kemenag dan organisasi yang menaungi guru ngaji seperti BKPRMI dan FKDT, sehingga pelaksanaannya tidak parsial di Dinas Pendidikan saja,” ujarnya.

Kerja sama dengan Kementerian Agama juga dilakukan dalam menentukan kualifikasi sumber daya manusia yang mengajar Al-Qur’an di lembaga pendidikan diniyah.

“Dengan Kemenag, kami berkoordinasi terkait penentuan kualifikasi SDM yang mengajar ngaji,” ucapnya.

Ia menegaskan bahwa penyaluran insentif dilakukan secara transparan dan langsung kepada para guru ngaji yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK).

“Insentif yang diberikan Pemda dapat kami pastikan sampai kepada penerima atau guru ngaji yang bersangkutan sebagaimana SK yang telah ditetapkan. Mekanismenya langsung ditransfer ke rekening masing-masing guru ngaji tanpa ada unsur kolektif,” terang Eka.

Menurut Eka, pemerintah daerah berkomitmen memastikan seluruh anggaran benar-benar sampai kepada para guru ngaji yang selama ini berperan penting dalam mengajarkan Al-Qur’an kepada para peserta didik.

“Kami sangat menjaga dan berkomitmen, tidak boleh ada anggaran yang tidak sampai ke tangan para guru ngaji yang telah berjibaku mengenalkan peserta didik supaya tidak buta huruf Al-Qur’an,” tegas Eka.

Sementara itu, Ketua BKPRMI Kabupaten Sumedang, Ayi Subhan Hafas, mengatakan pihaknya menaungi sekitar 1.050 guru ngaji yang menerima insentif dari pemerintah daerah.

Menurutnya, setiap guru ngaji menerima insentif sebesar Rp2 juta yang langsung ditransfer ke rekening masing-masing ustaz dan ustazah.

“Di BKPRMI ada sekitar 1.050 guru ngaji yang menerima insentif masing-masing Rp2 juta. Penyalurannya langsung ke rekening para ustaz dan ustazah,” ujarnya.

Ayi menilai perhatian pemerintah daerah terhadap para guru ngaji sangat besar, terlebih pemerintah mengupayakan agar insentif tersebut dapat diterima sebelum Hari Raya Idulfitri.

“Ini luar biasa perhatian dari pemerintah. Mudah-mudahan bisa diterima sebelum hari raya dan saat ini masih dalam proses,” katanya.

Program insentif guru ngaji tersebut telah berjalan beberapa tahun dan terus mengalami penyempurnaan dalam mekanisme penyalurannya. Penerima insentif berasal dari guru ngaji yang berada di bawah naungan tiga lembaga, yaitu BKPRMI, FKDT, serta Forum Komunikasi Pendidikan Al-Qur’an.

Namun demikian, tidak semua guru ngaji dapat menerima insentif karena harus melalui proses penjaringan dan memenuhi sejumlah kriteria yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

“Yang tidak mendapatkan adalah guru ngaji yang memiliki jabatan seperti kepala desa, guru, kepala sekolah, PPPK penuh waktu, atau yang sudah menerima dana dari APBD,” jelasnya.

Di BKPRMI sendiri terdapat lebih dari 2.000 anggota, namun kuota penerima insentif hanya sekitar 1.050 orang sehingga dilakukan proses seleksi.

“Di BKPRMI ada lebih dari 2.000 anggota, sementara kuotanya hanya 1.050. Jadi yang sudah punya jabatan tidak diperkenankan menerima, termasuk saya sendiri sebagai ketua hanya mengurus saja,” pungkas Ayi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Meta Pers Diluncurkan, Diskominfo Tabalong Perkuat Penyampaian Program SMaRT ke Masyarakat

Penulis
Lucky PR
-

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong menghadirkan inovasi baru dalam komunikasi publik melalui platform digital bernama Meta Pers (Media Tabalong Pers).

Platform ini menjadi sarana baru bagi Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk menyampaikan berbagai informasi pembangunan daerah kepada masyarakat secara lebih sistematis dan komprehensif.

Meta Pers hadir dalam bentuk portal media digital yang dapat diakses melalui metapers.id. Kontennya diterbitkan dalam format e-magazine tematik setiap triwulan yang memuat narasi pembangunan daerah lengkap dengan data, infografik, dan dokumentasi visual.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Tabalong, Eka Rismawina, mengatakan inovasi ini dikembangkan sebagai media komunikasi publik yang mampu menjelaskan kebijakan pemerintah daerah secara lebih menyeluruh kepada masyarakat.

Menurutnya, Meta Pers juga disusun dengan mengacu pada prinsip keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Melalui Meta Pers, masyarakat tidak hanya mengetahui kegiatan pemerintah, tetapi juga memahami latar belakang kebijakan, tujuan program, hingga capaian pembangunan daerah,” katanya.

Berbagai program strategis pemerintah daerah, terutama tujuh program prioritas Tabalong SMaRT, akan disajikan dalam bentuk narasi pembangunan yang lebih komprehensif sehingga masyarakat dapat memahami arah pembangunan daerah secara lebih jelas.

Selain sebagai media informasi, Meta Pers juga berfungsi sebagai arsip digital yang mendokumentasikan berbagai kebijakan, program, inovasi, serta capaian kinerja pemerintah daerah.

Eka menegaskan bahwa kehadiran Meta Pers tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran media massa, melainkan melengkapi ekosistem komunikasi publik daerah.

Media massa tetap menjalankan fungsi jurnalistik dalam menyampaikan informasi secara cepat dan aktual, sementara Meta Pers berfokus pada penyajian narasi kebijakan pembangunan yang lebih mendalam dan terkurasi.

Inovasi ini sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat keterbukaan informasi publik serta implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang saat ini terus berkembang menuju pemerintahan digital. (Sumber : wartabanjar.com)

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BRIN dan Kemenbud Perkuat Kolaborasi Riset Peradaban dan Digitalisasi Bahasa

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenbud) menjalin kolaborasi strategis dalam penguatan riset kebudayaan. Kerja sama ini mencakup penelitian jejak peradaban Nusantara hingga pengembangan digitalisasi bahasa daerah di era teknologi dan kecerdasan buatan.

Kepala BRIN, Arif Satria, menjelaskan bahwa melalui kolaborasi riset tersebut, pihaknya tengah mengkaji potensi jejak peradaban Nusantara yang diperkirakan telah ada sejak 1,8 juta tahun lalu. Jika temuan tersebut dapat dibuktikan secara ilmiah, Indonesia akan memiliki makna strategis dalam konteks geografis maupun sejarah peradaban dunia.

Menurut Arif, posisi Indonesia yang berada di antara kawasan Pasifik dan Samudra Hindia menjadikannya sebagai titik pertemuan berbagai peradaban besar dunia. Selain itu, kekayaan budaya Indonesia juga terlihat dari keberadaan sekitar 708 bahasa dan 1.340 kelompok etnis yang tersebar di berbagai wilayah.

“Dan ini adalah tugas BRIN yang memiliki Organisasi Riset Arbastra (Arkeologi, Bahasa dan Sastra). Tugas kita untuk bisa membuktikan tentang dugaan-dugaan tersebut. Jadi para peneliti arkeologi di BRIN sekarang sudah bekerja keras untuk menemukan karya-karya terbaik dari masyarakat kita sejak dulu,” kata Arif usai penandatanganan MoU, Selasa (10/03).

Lebih lanjut, Arif mengatakan, di era kecerdasan buatan (AI), tantangan ke depan juga terkait dengan digitalisasi bahasa. Ia menjelaskan, tingkat akurasi AI masih sangat dipengaruhi oleh bahasa yang digunakan. Saat menggunakan bahasa Inggris, akurasinya bisa mencapai sekitar 80 persen. Namun ketika menggunakan bahasa Indonesia, angkanya turun menjadi sekitar 60 persen, dan ketika menggunakan bahasa daerah hanya sekitar 42 persen.

Menurutnya, kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan digitalisasi bahasa Indonesia dan bahasa daerah agar lebih banyak dikenali dalam sistem AI. Hal ini sekaligus menjadi tantangan bagi BRIN untuk mendorong integrasi berbagai bahasa daerah ke dalam ekosistem digital global.

“Semoga kerjasama dengan Kementerian Kebudayaan semakin membangun kepercayaan diri kita dengan kekayaan social diversity kita akan menjadi model kita untuk bisa mewarnai dunia dan menginspirasi dunia,” ujarnya.

Sementara itu, Menbud Fadli Zon menegaskan bahwa Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan mandat negara untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia, sekaligus menjamin masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budayanya.

“Dan saya kira negara yang dimaksud tentu bukan hanya Kementerian Kebudayaan, tapi kita semua, dari mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kota, sampai tingkat yang paling bawah, sekaligus swasta, itu mempunyai kewajiban memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia,” ucapnya.

Oleh karena itu, melalui kerjasama yang dijalin Kemenbud dengan BRIN, juga dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kehutanan, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, penting untuk mengombinasikan berbagai sumber daya dan data yang dimiliki agar pengelolaan kekayaan budaya dapat dilakukan secara lebih optimal di era digital.

“Aset-aset budaya ini kemudian nanti diturunkan di Kekayaan Intelektual/ Intellectual Property (IP) juga belum banyak, dan belum kita maksimalkan sama sekali. Dengan BRIN saya kira banyak sekali penelitian baru-baru ini baru diumumkan,” kata Fadli Zon.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...422423424...4,884Halaman 423 dari 4,884