Beranda blog Halaman 422

KemenPANRB Dorong Transformasi Pelayanan Publik melalui Lima Pilar Utama

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat melalui transformasi pelayanan publik yang lebih modern dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Otok Kuswandaru, menyampaikan bahwa akselerasi transformasi pelayanan publik dilakukan melalui lima pilar utama. Kelima pilar tersebut meliputi penguatan kebijakan pelayanan, pelayanan yang partisipatif, pelayanan yang aksesibel dan inklusif, pelayanan yang inovatif, serta pelayanan yang berkualitas tinggi.

Menurut Otok, penguatan kebijakan pelayanan bertujuan agar setiap kebijakan layanan publik menjadi lebih jelas, transparan, serta mudah diakses oleh masyarakat.

“Transformasi pelayanan publik harus didukung oleh berbagai inisiatif strategis secara lintas kementerian/lembaga. Hanya dengan kolaborasi yang erat dari seluruh stakeholder-lah kita bisa menghadirkan layanan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya saat membuka kegiatan Pena Publik: Pendampingan Nasional Pelayanan Publik Lingkup Kementerian/Lembaga Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Otok juga menegaskan kembali arahan Presiden bahwa setiap kebijakan pemerintah dan penggunaan anggaran negara harus bermuara pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan arahan tersebut, Kementerian PANRB mendorong transformasi pelayanan publik melalui pendekatan human-centered public services, yakni layanan yang berfokus pada kebutuhan dan pengalaman masyarakat sebagai pengguna layanan.

“Artinya, pelayanan publik tidak lagi hanya dilihat dari sisi prosedur pemerintah, tetapi dari bagaimana masyarakat benar-benar merasakan kemudahan, keadilan, dan kualitas layanan yang mereka terima,” ungkap Otok.

Transformasi pelayanan publik juga diiringi dengan perubahan arah Indeks Pelayanan Publik (IPP). Menurut Otok, ke depan IPP diarahkan bukan hanya sebagai instrumen penilaian, tetapi sebagai alat penguatan tata kelola pelayanan publik.

Pendekatan IPP diperkuat melalui kebijakan pelayanan yang berkualitas, pelayanan yang partisipatif, pelayanan yang aksesibel dan inklusif, serta pelayanan yang inovatif. “Dengan arah baru ini, IPP tidak hanya mengukur kinerja layanan, tetapi juga menjadi pendorong perbaikan tata kelola, inovasi pelayanan, serta penguatan kepemimpinan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat,” ucapnya.

Sebagai informasi, Kegiatan Pena Publik: Pendampingan Nasional Pelayanan Publik Lingkup Kementerian/Lembaga menjadi bagian dari upaya penguatan implementasi kebijakan pelayanan publik serta konsolidasi kebijakan nasional dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Dalam pertemuan ini, Kementerian PANRB juga menggelar Forum Group Discussion (FGD) Uji Publik terhadap rancangan instrumen baru Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP), yang bertujuan untuk memperoleh masukan, pandangan, serta rekomendasi dari kementerian dan lembaga sebagai pengguna instrumen tersebut.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap seluruh kementerian dan lembaga dapat semakin memperkuat kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik di unit-unit layanan masing-masing. Karena pada akhirnya, reformasi birokrasi akan benar-benar dirasakan oleh masyarakat ketika pelayanan publik hadir secara lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih manusiawi,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dari Ruang Kelas, Revitalisasi Sekolah Berdampak Besar pada Kebangkitan Pendidikan di Bireuen

Penulis
Lucky PR
-

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, meresmikan hasil revitalisasi satuan pendidikan tahun 2025 di Kabupaten Bireuen, Aceh. Peresmian ini menandai selesainya pembangunan dan perbaikan sarana pendidikan pada 29 sekolah dengan total nilai bantuan sekitar Rp36 miliar, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kenyamanan proses pembelajaran bagi peserta didik.

“Dengan adanya bantuan revitalisasi tersebut maka pemerintah dapat memastikan kegiatan belajar mengajar dapat kembali pulih dan berjalan secara optimal di wilayah yang terdampak bencana,” ujar Mendikdasmen di Kabupaten Bireuen, Aceh, Selasa (10/3).

Ia menjelaskan bahwa pada tahun 2025 program Revitalisasi Satuan Pendidikan di Provinsi Aceh telah menjangkau 726 sekolah atau satuan pendidikan dari berbagai jenjang dengan total anggaran sekitar Rp688,2 miliar. Program tersebut mencakup seluruh jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar dan menengah, hingga pendidikan nonformal.

Menurut Mendikdasmen, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan melalui revitalisasi tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga menjadi bagian dari upaya strategis untuk menjadikan pendidikan sebagai sarana membangun generasi Indonesia yang hebat melalui pemenuhan sarana dan prasarana. “Membangun gedung tidaklah sekadar mendirikan tembok yang tinggi, tetapi membangun fondasi yang kokoh dalam rangka membangun anak-anak Indonesia yang cerdas dan berkarakter,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mendikdasmen juga berpesan kepada seluruh penerima manfaat agar fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan dan dirawat dengan baik. Ia menekankan bahwa sarana pendidikan yang dibangun melalui program revitalisasi merupakan investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa.

Salah satu penerima manfaat revitalisasi, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala SMP Negeri 1 Peusangan Selatan, Leni, menyampaikan bahwa program revitalisasi memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kenyamanan dan keamanan proses pembelajaran di sekolahnya.

Menurutnya, kondisi ruang kelas yang sebelumnya kurang layak kini telah jauh lebih baik sehingga siswa dapat belajar dengan lebih fokus dan nyaman. “Siswa dapat belajar dengan lebih fokus, mendorong motivasi dan semangat belajarnya karena ruang kelas tidak lagi bocor, plafon yang layak, pintu dan jendela yang kokoh, serta fasilitas perpustakaan dan laboratorium komputer yang lebih baik sehingga siswa betah untuk menambah ilmu pengetahuan dan teknologinya,” ungkap Leni.

Ia menambahkan bahwa revitalisasi juga memberikan dampak positif bagi para guru karena kini tersedia ruang kerja yang lebih memadai dan kondusif. Dengan fasilitas yang lebih baik, guru dapat melakukan perencanaan pembelajaran, berdiskusi dengan rekan sejawat, serta mengelola administrasi pembelajaran secara lebih tertata. “Hal ini membuat guru lebih fokus dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik dan pengajar sehingga dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelas,” ujarnya.

Hal serupa disampaikan Kepala SMA Negeri 3 Samalanga, Ira Novita, yang menyebut program revitalisasi sangat membantu sekolahnya karena fasilitas yang dibangun sesuai dengan kebutuhan sekolah. Ia mencontohkan pembangunan ruang administrasi baru yang memungkinkan laboratorium IPA dimanfaatkan secara maksimal oleh siswa.

“Dengan adanya ruang administrasi baru, siswa jadi bisa memanfaatkan laboratorium IPA dengan maksimal untuk pembelajaran, karena sebelumnya harus berbagi dengan ruang administrasi,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Peudada, Yuslina, menyampaikan bahwa revitalisasi sangat membantu memperbaiki kondisi sekolah yang sebelumnya sudah cukup lama dan membutuhkan perbaikan di berbagai bagian. Para siswa dan guru punmenilai pembangunan tersebut sangat positif karena fasilitas yang tersedia kini jauh lebih layak dan mendukung kegiatan belajar mengajar.

“Alhamdulillah sudah selesai 100 persen dan sudah mulai kita manfaatkan. Dengan adanya revitalisasi ini ada empat ruang kelas yang direhabilitasi, ruang perpustakaan, toilet, serta tiga bangunan baru yaitu toilet, UKS, dan ruang BK,” ujarnya.

Kebermanfaatan revitalisasi juga dirasakan oleh Kepala SLB Vokasional Muhammadiyah Bireuen, Istiarsyah, yang melihat perubahan signifikan pada lingkungan sekolahnya setelah revitalisasi dilakukan. Menurutnya, lingkungan sekolah yang sebelumnya sempit kini menjadi lebih luas sehingga siswa memiliki ruang yang lebih leluasa untuk beraktivitas.

Selain itu, sekolah juga kini memiliki sejumlah fasilitas baru yang sebelumnya belum tersedia. “Ada ruang sensori integrasi, ruang perpustakaan, UKS, dan ruang keterampilan yang sebelumnya tidak kami miliki. Fasilitas ini akan kami manfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan potensi anak-anak berkebutuhan khusus,” ungkapnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian PANRB dan TBI Bahas Penguatan Pemerintahan Digital

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Tony Blair Institute for Global Change (TBI) membahas penguatan transformasi pemerintahan digital serta pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI) sebagai fondasi layanan publik yang lebih terintegrasi dan efisien.

Pembahasan tersebut disampaikan Menteri PANRB Rini Widyantini saat menerima tim TBI di kantor Kementerian PANRB di Jakarta, Senin (9/3/2026).

Menurut Rini, transformasi digital pemerintahan serta tata kelola data pembangunan menjadi hal penting untuk dilakukan guna meningkatkan kualitas layanan publik. Upaya tersebut perlu ditunjang dengan pemanfaatan DPI yang mencakup identitas digital, pertukaran data, serta sistem pembayaran digital yang tetap selaras dengan prinsip perlindungan data pribadi dan keamanan siber.

“Terima kasih kepada tim TBI yang sudah memberikan support kepada Kementerian PANRB yang mendukung implementasi pemerintahan digital. Saya kira kerja sama dengan TBI dapat menghasilkan policy yang memberikan dampak bagi layanan publik yang lebih baik kedepannya,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia telah memahami pentingnya Digital Public Infrastructure dalam mendukung integrasi serta interoperabilitas sistem layanan publik agar dapat berjalan lebih efektif, inklusif, dan efisien.

Integrasi tersebut juga diperkuat melalui kebijakan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, yang mendorong pengembangan layanan publik terintegrasi dalam satu portal nasional.

Rini menambahkan bahwa pemanfaatan DPI menjadi fondasi penting dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah, sekaligus memperkuat interoperabilitas data antarinstansi.

Menurutnya, identitas digital, pertukaran data, serta sistem pembayaran digital tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menjadi jembatan untuk menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan terpercaya.

“Pemanfaatan DPI menjadi kunci, memastikan pertukaran data dan layanan publik berjalan mudah, aman, dan terukur. Keamanan siber dan perlindungan data pribadi harus kita terapkan sejak awal, tepat guna, dan proporsional agar keterpaduan bisa diwujudkan dan kepercayaan publik tetap terjaga,” ucapnya.

Rini juga menekankan bahwa pemanfaatan data exchange perlu terus ditingkatkan untuk mendukung analisis data sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik. Selain itu, aspek keamanan siber serta perlindungan data pribadi perlu diterapkan secara konsisten di seluruh kementerian dan lembaga.

Di sisi lain, Country Director TBI untuk Indonesia, Abetnago Tarigan, mengatakan bahwa pertemuan tersebut bertujuan memperdalam pembahasan terkait pengembangan dan pemanfaatan DPI guna mendukung prioritas pembangunan pemerintah Indonesia.

Ia menegaskan bahwa TBI berkomitmen mendukung transformasi digital di Indonesia, termasuk dalam pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence (AI) di lingkungan pemerintahan.

“Kita berkomitmen untuk mendukung penerapan digital dan Artificial Intelligence (AI) di pemerintah Indonesia. Kita juga sudah mendukung pelatihan ASN berdasarkan AI yang dikoordinasikan oleh Lembaga Adminstrasi Negara (LAN),” ucapnya.

Lebih lanjut, Abetnago menilai bahwa aparatur sipil negara (ASN) memiliki peran penting sebagai pembuat kebijakan sekaligus pelayan masyarakat dalam mendorong keberhasilan transformasi digital pemerintahan.

Oleh karena itu, setiap ASN diharapkan memiliki kemampuan digital yang memadai serta pola pikir digital untuk mendukung implementasi pemerintahan berbasis teknologi di masa depan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KPK Tangkap Tangan Tersangka Dugaan Suap Ijon Proyek di Pemkab Rejang Lebong

Penulis
Syifa
-

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku yang tertangkap tangan melakukan dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan hadiah atau janji ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

KPK kemudian menetapkan lima orang sebagai tersangka, MFT selaku Bupati Rejang Lebong 2025-2030; HEP selaku kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP); IRS selaku pihak swasta dari PT SMS, YK selaku pihak swasta dari CV MU, dan EDM selaku pihak swasta dari CV AA. Selanjutnya, para tersangka ditahan untuk 20 hari pertama sejak 11 s.d. 30 Maret 2026 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Konstruksi perkaranya bermula setelah MFT, HEP, dan BDA (orang kepercayaan Bupati) melakukan pertemuan di rumah dinas Bupati untuk membahas permintaan ijon proyek pekerjaan fisik di PUPRPKP Pemkab Rejang Lebong dengan rekanan mengenai besaran fee (ijon) sekitar 10%–15% dari nilai proyek pekerjaan. Permintaan ini diduga karena adanya kebutuhan jelang Hari Raya.

Dari pertemuan tersebut, terjadi meeting of mind atau kesepakatan antara MFT bersama HEP dengan tiga rekanan pihak swasta yakni IRS, YK, dan EDM. Atas kesepakatan tersebut, MFT melalui para perantara menerima fee ijon proyek mencapai Rp980 juta, dengan rincian dari IRS sebesar Rp400 juta; dari EDM sebesar Rp330 juta; dari YK sebesar Rp250 juta.

Tim KPK kemudian melakukan kegiatan tangkap tangan saat proses penyerahan uang ijon yang dikumpulkan oleh HEP untuk diserahkan pada MFT. Dalam peristiwa tersebut, tim mengamankan barang bukti berupa dokumen, Barang Bukti Elektronik (BBE), hingga uang tunai senilai Rp756,8 juta.

Dalam pemeriksaan intensif, KPK juga menemukan penerimaan lainnya oleh MFT melalui HEP dari sejumlah pihak dengan modus permintaan fee proyek kepada sejumlah rekanan yang mencapai total Rp775 juta.

Atas perbuatannya, MFT bersama-sama HEP sebagai pihak penerima disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi dan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau 12 B UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1/2023 tentang KUHP.

Sementara itu, IRS, YK, dan EDM sebagai pihak pemberi disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi dan melanggar Pasal 605 ayat (1) atau Pasal 606 ayat (1) UU No. 1/2023 tentang KUHP jo. UU No. 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bappenas Pastikan Lakukan Penyesuaian Dana Rehabilitasi Pascabencana Sumut

Penulis
Syifa
-

Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Medril Zam memastikan Satuan Tugas (Satgas) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana akan melakukan penyesuaian terhadap dana rehabilitasi pascabencana di Sumatera Utara (Sumut). Penyesuaian tersebut berpotensi menambah besaran anggaran yang akan dialokasikan untuk Sumut.

Sebelumnya, pada awal Maret lalu, Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution mempertanyakan besaran anggaran pascabencana yang dinilai masih rendah. Saat itu, Satgas hanya mengalokasikan sekitar Rp2,1 triliun, sementara kebutuhan Sumut yang tercantum dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) mencapai sekitar Rp30 triliun.

Pada Senin (9/3), Tim Satgas yang dipimpin Medril Zam bertemu dengan Gubernur Bobby Nasution di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan. Dalam pertemuan tersebut, Satgas menjelaskan bahwa penyesuaian dan penyelarasan data masih terus dilakukan.

“Ini masih versi pertama, kita akan selaraskan kembali data dengan daerah, membangun komunikasi yang lebih intens antara pusat dan daerah, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan,” kata Medril Zam saat bertemu dengan Bobby Nasution.

Ia juga menjelaskan bahwa Satgas masih terus melakukan pemutakhiran data bersama pemerintah provinsi yang terdampak bencana pada awal November tahun lalu. Ia berharap hasil penyesuaian tersebut nantinya dapat diterima oleh seluruh pihak.

“Harus benar-benar clear dan hasilnya bisa diterima semua pihak dan kita bisa membantu masyarakat yang terdampak bersama-sama secepat-cepatnya,” ujar Medril Zam.

Sementara itu, Gubernur Sumut Bobby Nasution menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut memiliki komitmen kuat untuk memulihkan kondisi masyarakat yang terdampak bencana. Ia berharap penyesuaian anggaran tersebut benar-benar dapat membantu proses pemulihan di daerah.

“Kami mohon sekali dana pemulihan pascabencana untuk Sumut dari pusat memenuhi kebutuhan yang ada di sini, kebutuhan rehabilitasi, perbaikan-perbaikan dan kami sangat berharap masyarakat kami Lebaran sudah di rumahnya masing-masing, tidak di pengungsian,” kata Bobby Nasution.

Pertemuan tersebut juga dihadiri Direktur Tata Ruang Perkotaan, Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Dodi Zirgo Sinaga, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Dauh, serta sejumlah pejabat Pemprov Sumut, di antaranya Kepala Bappelitbang Dikky Anugerah, Kepala BPKAD Tumur Tumanggor, dan Kepala BPBD Tuahta Ramajaya Saragih.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia dan PBB Bahas Masa Depan Kerja Sama Multilateral saat Menandai 80 Tahun PBB

Penulis
Syifa
-

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kantor Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia menyelenggarakan dialog tingkat tinggi pada Rabu (11/3), di Jakarta untuk merefleksikan masa depan kerja sama multilateral, menandai 80 tahun berdirinya PBB yang tengah menjalani proses reformasi struktural.

Seminar “The UN at 80: Shaping the Future of Multilateralism” mempertemukan lebih dari 120 pemangku kepentingan, termasuk negara-negara anggota PBB, mitra pembangunan, pembuat kebijakan, akademisi, perwakilan kementerian, serta pimpinan lembaga PBB untuk membahas bagaimana Perserikatan Bangsa-Bangsa berupaya merespons tantangan global secara lebih efektif, sekaligus memperkuat peran multilateralisme di tengah dunia yang semakin kompleks.

Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kini telah berusia delapan dekade, tengah menjalankan upaya reformasi besar melalui UN 80 Initiative, yang diluncurkan oleh Sekretaris Jenderal António Guterres untuk sistem PBB yang lebih efektif, terpadu, dan berdampak.

Inisiatif ini berfokus pada peningkatan efisiensi operasional, peninjauan kembali ribuan mandat yang ada, serta pembaruan cara sistem PBB berorganisasi dan melaksanakan pekerjaannya di bidang perdamaian, pembangunan, misi kemanusiaan, dan hak asasi manusia.

Indonesia secara aktif terlibat dalam diskursus mengenai masa depan multilateralisme. Dalam sambutan pembukaannya, Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Duta Besar Tri Tharyat, menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerja sama internasional di tengah lanskap global yang terus berubah.

“Bagi Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa yang efektif, inklusif, dan relevan dengan tujuan yang diembannya tetap menjadi hal yang sangat penting. Bukan karena multilateralisme tanpa keterbatasan, tetapi karena skala dan kompleksitas tantangan saat ini menjadikan pendekatan kolektif semakin diperlukan.”

Koordinator Residen PBB di Indonesia, Gita Sabharwal, menekankan pentingnya kerja sama internasional yang berkelanjutan:

“Di tengah meningkatnya ketidakpastian global, Perserikatan Bangsa-Bangsa tetap menjadi platform penting untuk dialog, kerja sama, dan aksi bersama. Inisiatif UN80 bertujuan memastikan bahwa PBB terus berkembang agar dapat melayani masyarakat di seluruh dunia dengan lebih baik—bekerja lebih efektif, lebih terpadu, dan memberikan dampak yang lebih besar.”

Kegiatan ini juga menghadirkan diskusi panel yang menampilkan David McLachlan-Karr, Direktur Regional Asia-Pasifik dari UN Development Coordination Office; Masni Eriza, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Multilateral Kementerian Luar Negeri; serta Philips Jusario Vermonte, Dekan Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Islam Internasional Indonesia.

Panelis membahas bagaimana agenda reformasi UN80 dapat memperkuat kemampuan sistem PBB dalam merespons krisis global, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta memberikan hasil yang lebih efektif di tingkat negara.

Para peserta juga mendiskusikan peran Indonesia dalam memajukan kerja sama multilateral, serta berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi sistem internasional dalam beradaptasi dengan perubahan dunia yang berlangsung sangat cepat.

Seminar “The UN at 80: Shaping the Future of Multilateralism” merupakan bagian dari rangkaian konsultasi global yang lebih luas menjelang penyelesaian proses reformasi UN80 pada tahun 2026.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menlu RI Bertemu Duta Besar Negara Teluk dan Yordania Bahas Perkembangan Situasi Timur Tengah

Penulis
Syifa
-

Menteri Luar Negeri RI (Menlu) menerima para Duta Besar negara-negara Teluk dan Yordania di Jakarta untuk membahas perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang tengah mengalami eskalasi (9/3). Pertemuan dihadiri oleh Duta Besar Bahrain, Arab Saudi, Oman, dan Yordania, serta perwakilan Kedutaan Besar Perserikatan Emirat Arab, Kuwait, dan Qatar.

Pertemuan ini diinisiasi oleh Duta Besar Bahrain, selaku perwakilan negara yang saat ini memegang Presidensi Gulf Cooperation Council (GCC). Para Duta Besar dan Perwakilan Kedubes GCC menyampaikan perkembangan situasi keamanan di negara masing-masing serta pandangan negara-negara GCC terkait dinamika kawasan.

Mereka juga menyampaikan apresiasi atas inisiatif Presiden dan Menlu RI yang telah melakukan komunikasi melalui sambungan telepon dengan para pemimpin dan Menteri Luar Negeri negara-negara GCC dan Yordania.

Menlu RI menyampaikan keprihatinan mendalam Indonesia terhadap eskalasi ketegangan di Timur Tengah yang berpotensi meningkatkan ketidakpastian keamanan, baik di tingkat regional maupun global. Indonesia mendorong seluruh pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog serta diplomasi sebagai satu-satunya jalan yang berkelanjutan untuk mencapai de-eskalasi dan stabilitas jangka panjang.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia juga menegaskan kesiapan untuk berkontribusi secara konstruktif dalam upaya perdamaian, termasuk sebagai honest broker, untuk memfasilitasi dialog apabila disepakati oleh pihak-pihak terkait. Indonesia turut menekankan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan negara, hukum internasional, serta pelindungan masyarakat sipil.

Menlu RI juga menyampaikan perhatian terhadap keselamatan WNI di kawasan, yang saat ini berjumlah 495 ribu orang di negara GCC dan Yordania, serta mengharapkan dukungan negara-negara setempat dalam memastikan pelindungan mereka.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BPOM dan Pemprov DKI Jakarta Perketat Pengawasan Pangan Jelang Idulfitri 1447 H

Penulis
Syifa
-

BPOM bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmennya dalam melindungi masyarakat melalui intensifikasi pengawasan pangan selama Ramadan dan jelang Idulfitri 1447 H. Senin (9/3), Kepala BPOM Taruna Ikrar memimpin langsung kunjungan kerja maraton ke 2 lokasi strategis di ibu kota, yakni sarana produksi PT Mustika Citra Rasa (Holland Bakery) di Jakarta Utara dan sarana Lotte Grosir Pasar Rebo di Jakarta Timur. Langkah ini diambil guna memastikan keamanan dan mutu pangan di tengah lonjakan permintaan masyarakat yang diprediksi meningkat tajam hingga 400% selama momentum Ramadan dan Lebaran.

Kunjungan diawali di pabrik Holland Bakery. Kepala BPOM dan jajaran diterima oleh Direktur Utama PT Mustika Citra Rasa Paulus Tejakusuma beserta jajaran untuk berkeliling fasilitas produksi. Kepala BPOM memantau langsung konsistensi penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui monitoring corrective action and preventive action (CAPA).

Kepala BPOM menyampaikan bahwa pengawalan standar keamanan pada industri pangan nasional sangat krusial dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi 8% menuju visi Indonesia Emas 2045. “Pengawasan yang efektif tidak hanya dilakukan melalui pemeriksaan, tetapi juga melalui kemitraan antara pemerintah dan industri. Dengan keterbukaan dan komitmen perbaikan berkelanjutan, kita membangun kepercayaan konsumen sekaligus memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat,” tegas Taruna Ikrar di hadapan jajaran manajemen Holland Bakery.

Setelah meninjau hulu produksi, pemantauan dilanjutkan ke sektor hilir di Lotte Grosir Pasar Rebo yang didampingi oleh Store General Manager Lotte Grosir Arifin Yunianto dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta Hasudungan A. Sidabalok. Pemantauan di sarana ritel ini guna memeriksa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik (CPerPOB).

Dalam inspeksi tersebut, BPOM menemukan kondisi gudang penyimpanan beku (frozen) yang melebihi kapasitas (overload). Kepala BPOM mengingatkan pihak pengelola agar segera melakukan perbaikan. “Tadi kami cek izin edar produk, label, dan kemasannya, termasuk juga tanggal kedaluwarsanya. Kemudian, gudang dingin yang overload juga berisiko menyebabkan suhu ruangan meningkat sehingga pangan yang disimpan di dalamnya potensial untuk rusak lebih cepat. Jangan karena motif ekonomi dan ingin cuci gudang, pelaku usaha mengabaikan kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Secara nasional, intensifikasi pengawasan pangan tahun 2026 telah memasuki tahap ketiga dengan memeriksa 1.134 sarana peredaran, jumlah ini meningkat 25% dibanding tahun sebelumnya. Hasilnya, ditemukan 56.027 pieces produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) karena kedaluwarsa, rusak, atau tanpa izin edar (TIE), angka ini melonjak 83% dari periode yang sama di tahun lalu. Di wilayah DKI Jakarta, dari 18 sarana yang diperiksa, terdapat 9 sarana TMK dengan temuan dominan berupa makanan ringan ilegal. Selain pangan kemasan, BPOM juga menguji 222 sampel takjil di Jakarta. BPOM menemukan 10 sampel (4,5%) terbukti mengandung bahan berbahaya berupa rodamin B pada kue mangkok dan kerupuk, serta formalin pada mi kuning dan tahu.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Uus Kuswanto, yang mendampingi kunjungan tersebut, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas BPOM. “Kami menyambut baik kolaborasi ini karena warga Jakarta membutuhkan kepastian akan kebutuhan pokok yang sehat. Pengawasan langsung ini memberikan keyakinan kepada warga agar tidak khawatir mengonsumsi pangan selama Ramadan dan Idulfitri. Kami pastikan pedagang yang melanggar akan diberikan pembinaan dan produk berbahaya segera dimusnahkan,” kata Uus Kuswanto. Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo menegaskan siap berkolaborasi dalam menjamin keamanan pangan di wilayah DKI Jakarta.

Di sela-sela peninjauan di Lotte Grosir, Kepala BPOM Taruna Ikrar menyapa beberapa konsumen dan memberikan edukasi langsung mengenai slogan “Cek KLIK”. Taruna Ikrar sekaligus menekankan pentingnya kemandirian masyarakat untuk menjadi konsumen yang cerdas. Sambil mempraktikkan cara memastikan keamanan produk melalui pemindaian barcode aplikasi, Ia menjelaskan bahwa konsumen wajib memeriksa kemasan, label, izin edar, hingga masa kedaluwarsa.

“Ibu, ada caranya memastikan belanjaan ini sesuai aturan: cek kemasan, label, dan nomor izin edarnya. Terakhir yang paling penting adalah masa kedaluwarsa karena makanan sehat bisa menjadi racun, jika sudah rusak atau ditumbuhi bakteri akibat masa berlaku yang habis,” jelas Taruna Ikrar saat memverifikasi produk yang masih layak hingga 24 September 2026 tersebut.

Dalam dialog dengan konsumen, Taruna Ikrar juga menanyakan bagaimana biasanya mereka memilih produk pangan untuk persiapan dikonsumsi di rumah dan bingkisan (parsel). Taruna Ikrar mengajak publik untuk selalu waspada dan disiplin menerapkan prinsip Cek KLIK, yang disambut antusias oleh konsumen.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Plt Gubernur Riau Siapkan Strategi 4K untuk Kendalikan Inflasi Menjelang Ramadan

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi Riau terus memperkuat langkah pengendalian inflasi daerah menjelang Ramadan hingga Idulfitri 1447 Hijriah. Berbagai strategi disiapkan guna memastikan harga bahan pangan tetap stabil di tengah meningkatnya permintaan masyarakat.

Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto mengatakan bahwa pengendalian inflasi di daerah harus dilakukan secara komprehensif melalui kerangka 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif. Menurutnya, kerangka tersebut menjadi strategi utama pemerintah daerah dalam menghadapi potensi ketidakstabilan harga bahan pangan yang kerap terjadi menjelang hari besar keagamaan, terutama saat Ramadan dan Idulfitri.

“Dalam menghadapi kondisi ketidakstabilan harga bahan pangan tersebut, pengendalian inflasi di daerah harus kita lakukan melalui kerangka 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif,” ujarnya di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru, Rabu (11/03).

Ia juga mengapresiasi langkah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Riau bersama pihak terkait yang terus memperluas kerja sama antardaerah untuk memperkuat pasokan komoditas pangan. Kerja sama tersebut dilakukan dengan sejumlah wilayah penghasil pangan seperti Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Tengah, khususnya untuk komoditas strategis seperti beras, cabai, dan bawang.

Selain memperluas kerja sama antardaerah, Pemprov Riau juga melakukan berbagai langkah stabilisasi harga melalui program gerakan pangan murah serta operasi pasar di sejumlah wilayah di Bumi Lancang Kuning. Plt Gubri SF Hariyanto menjelaskan, optimalisasi kios pengendalian inflasi serta penguatan peran badan usaha milik daerah (BUMD) pangan juga menjadi langkah penting dalam menjaga ketersediaan stok pangan di daerah.

“Kami juga terus memperkuat peran BUMD pangan sebagai penyangga stok pangan daerah agar ketersediaan komoditas strategis tetap terjaga,” jelasnya.

Menjelang Idulfitri 1447 H, ia meminta seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk meningkatkan koordinasi di lapangan. Langkah tersebut dinilai penting guna memastikan ketersediaan stok pangan tetap aman, distribusi berjalan lancar, serta harga kebutuhan pokok tidak mengalami lonjakan yang signifikan.

“Saya meminta seluruh tim pengendali inflasi daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota untuk benar-benar memperkuat koordinasi di lapangan. Kita harus memastikan stok pangan tersedia dengan baik, distribusi berjalan dengan lancar, serta harga kebutuhan pokok tetap terkendali di tengah meningkatnya permintaan masyarakat,” ungkapnya.

Diterangkan, pemerintah daerah juga akan terus memperkuat berbagai program stabilisasi, termasuk gerakan pangan murah dan operasi pasar agar masyarakat tetap dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.

Plt Gubri SF Hariyanto optimis dengan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, instansi vertikal, serta seluruh pemangku kepentingan, stabilitas harga pangan di Riau dapat tetap terjaga hingga perayaan Idulfitri.

“Dengan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, instansi vertikal, serta seluruh pemangku kepentingan saya yakin kita mampu menjaga stabilitas harga sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik selama Ramadan hingga Idulfitri 1447 H,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menhan Hadiri Pertemuan Strategis Presiden Bahas Swasembada dan Lebaran

Penulis
Syifa
-

Menteri Pertahanan RI (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri pertemuan strategis Presiden RI Prabowo Subianto bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin (9/3). Pertemuan tersebut menjadi forum koordinasi pemerintah untuk membahas berbagai agenda prioritas nasional sekaligus kesiapan menghadapi momentum Lebaran.

Pembahasan dalam pertemuan tersebut difokuskan pada dua agenda utama pemerintah. Pertama, evaluasi progres program swasembada nasional yang menjadi salah satu prioritas. Kedua, pemerintah memastikan kesiapan berbagai kebutuhan masyarakat menjelang perayaan Idulfitri.

Pertemuan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk memastikan berbagai program strategis nasional berjalan sesuai rencana. Selain itu, juga berupaya menjaga stabilitas pasokan kebutuhan pokok dan energi agar masyarakat dapat menjalani bulan Ramadan serta merayakan Idulfitri dengan aman dan nyaman.

Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara dan pimpinan kementerian terkait, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Menteri Sekretaris Negara, Panglima TNI, serta Sekretaris Kabinet.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...421422423...4,884Halaman 422 dari 4,884