.webp)
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Tony Blair Institute for Global Change (TBI) membahas penguatan transformasi pemerintahan digital serta pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI) sebagai fondasi layanan publik yang lebih terintegrasi dan efisien.
Pembahasan tersebut disampaikan Menteri PANRB Rini Widyantini saat menerima tim TBI di kantor Kementerian PANRB di Jakarta, Senin (9/3/2026).
Menurut Rini, transformasi digital pemerintahan serta tata kelola data pembangunan menjadi hal penting untuk dilakukan guna meningkatkan kualitas layanan publik. Upaya tersebut perlu ditunjang dengan pemanfaatan DPI yang mencakup identitas digital, pertukaran data, serta sistem pembayaran digital yang tetap selaras dengan prinsip perlindungan data pribadi dan keamanan siber.
“Terima kasih kepada tim TBI yang sudah memberikan support kepada Kementerian PANRB yang mendukung implementasi pemerintahan digital. Saya kira kerja sama dengan TBI dapat menghasilkan policy yang memberikan dampak bagi layanan publik yang lebih baik kedepannya,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia telah memahami pentingnya Digital Public Infrastructure dalam mendukung integrasi serta interoperabilitas sistem layanan publik agar dapat berjalan lebih efektif, inklusif, dan efisien.
Integrasi tersebut juga diperkuat melalui kebijakan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, yang mendorong pengembangan layanan publik terintegrasi dalam satu portal nasional.
Rini menambahkan bahwa pemanfaatan DPI menjadi fondasi penting dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah, sekaligus memperkuat interoperabilitas data antarinstansi.
Menurutnya, identitas digital, pertukaran data, serta sistem pembayaran digital tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menjadi jembatan untuk menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan terpercaya.
“Pemanfaatan DPI menjadi kunci, memastikan pertukaran data dan layanan publik berjalan mudah, aman, dan terukur. Keamanan siber dan perlindungan data pribadi harus kita terapkan sejak awal, tepat guna, dan proporsional agar keterpaduan bisa diwujudkan dan kepercayaan publik tetap terjaga,” ucapnya.
Rini juga menekankan bahwa pemanfaatan data exchange perlu terus ditingkatkan untuk mendukung analisis data sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik. Selain itu, aspek keamanan siber serta perlindungan data pribadi perlu diterapkan secara konsisten di seluruh kementerian dan lembaga.
Di sisi lain, Country Director TBI untuk Indonesia, Abetnago Tarigan, mengatakan bahwa pertemuan tersebut bertujuan memperdalam pembahasan terkait pengembangan dan pemanfaatan DPI guna mendukung prioritas pembangunan pemerintah Indonesia.
Ia menegaskan bahwa TBI berkomitmen mendukung transformasi digital di Indonesia, termasuk dalam pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence (AI) di lingkungan pemerintahan.
“Kita berkomitmen untuk mendukung penerapan digital dan Artificial Intelligence (AI) di pemerintah Indonesia. Kita juga sudah mendukung pelatihan ASN berdasarkan AI yang dikoordinasikan oleh Lembaga Adminstrasi Negara (LAN),” ucapnya.
Lebih lanjut, Abetnago menilai bahwa aparatur sipil negara (ASN) memiliki peran penting sebagai pembuat kebijakan sekaligus pelayan masyarakat dalam mendorong keberhasilan transformasi digital pemerintahan.
Oleh karena itu, setiap ASN diharapkan memiliki kemampuan digital yang memadai serta pola pikir digital untuk mendukung implementasi pemerintahan berbasis teknologi di masa depan.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
