Beranda blog Halaman 4268

KEK Galang Batang Akan Ekspor 25.000 Ton Alumina Bulan Depan

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang mengkonfirmasi kabar baik yakni akan melakukan ekspor 25.000 ton bubuk alumina pada bulan depan.

Direktur Utama PT Bintan Alumina Indonesia (BAI) Santoni mengatakan pembangunan penyulingan atau refinery alumina berkapasitas 1 juta ton per tahun di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang telah rampung.

Pabrik pengolahan bauksit menjadi alumina dengan kadar 98 persen tersebut sudah selesai masa uji coba produksi (commissioning).

”Hasil uji coba produksi bagus. Kami sudah bisa produksi penuh pada bulan Juni ini,” katanya melalui keterangan pers, Selasa (15/6/2021).

Santono menjelaskan bahwa PT BAI akan melakukan ekspor perdana pada Juli 2021. Sebanyak 25.000 ton bubuk alumina akan dikapalkan ke Malaysia melalui pelabuhan KEK Galang Batang.

Pasalnya, pelabuhan yang dibangun di KEK Galang Batang sudah selesai dan ekspor perdana dilakukan dari pelabuhan tersebut.  Sementara itu, saat ini PT BAI juga sedang membangun satu lagi refinery alumina berkapasitas 1 juta ton per tahun.

Progres pembangunan sudah 30 persen. “Apabila berjalan lancar, awal tahun 2022 pembangunan selesai dan mulai uji coba produksi,” jelasnya.

Hingga kuartal I/2021, PT BAI telah merealisasikan investasi sebesar Rp14 triliun di KEK Galang Batang. Tenaga kerja yang sudah terserap sekitar 4.000 orang.

Investasi itu digunakan untuk membangun refinery alumina kapasitas 1 juta ton per tahun, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), water reservoir, pelabuhan, coal gas plant, dan pembangunan kawasan.

Hingga akhir 2021, nilai investasi diperkirakan akan meningkat menjadi Rp17 triliun.

PT BAI saat ini sedang melakukan pembangunan refinery alumina plant kedua, sehingga kapasitas produksinya menjadi 2 juta ton per tahun.

KEK Galang Batang akan terus dikembangkan dengan membangun tambahan unit power plant dan electrolytic alumunium plant hingga tahun 2027. Dampak investasi dari PT BAI bagi perekonomian nasional adalah menurunkan impor produk alumina karena sudah bisa diproduksi di dalam negeri.

Kontribusi peningkatan nilai ekspor yang diperkirakan sebesar Rp4,5 triliun melalui ekspor smelting grade alumina. Proyeksi jumlah tenaga kerja pada saat produksi adalah sebesar 7.000 orang pada akhir tahun 2021.

Kemudian, adanya keterlibatan beberapa penyedia jasa konstruksi lokal dalam pengembangan KEK Galang Batang.

Termasuk pengiriman sejumlah tenaga kerja lulusan perguruan tinggi nasional untuk menjalani pelatihan proses industri pengolahan bauksit dan sarana pendukung di Tiongkok, dan saat ini sudah bekerja dan ikut melatih tenaga kerja lokal di dalam rangkaian kegiatan usaha PT BAI.

Selain itu, pertumbuhan kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk mendukung kebutuhan pekerja juga tumbuh di sekitar KEK Galang Batang.

“Dengan komitmen investasi dan realisasi pembangunan yang cepat, KEK Galang Batang akan fokus pada industri manufaktur modern, seperti industri hilirisasi bauksit, industri ringan, dan logistik modern yang ramah lingkungan dengan didukung lokasi geografis yang sangat baik untuk berintegrasi ke dalam rantai pasok industri global,” katanya.

KemPUPR Hadirkan Trotoar Premium di Kawasan Wisata Labuan Bajo

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemPUPR) terus berbenah memperbaiki kualitas kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, sesuai perintah Presiden Joko Widodo untuk menciptakan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata premium di Tanah Air. Maka peningkatan kualitas layanan jalan juga dilakukan melalui penataan kawasan pedestrian sehingga memiliki trotoar kualitas premium.

“Layanan jalan yang semakin baik akan menunjang perekonomian lokal di kawasan wisata, seperti Labuan Bajo,” kata Basuki dalam keterangan tertulisnya, Selasa 15 Juni 2021.

Salah satu pekerjaan penataan kawasan pedestrian dari KemPUPR dengan kualitas trotoar yang telah selesai adalah peningkatan jalan, trotoar, dan drainase di Jalan Soekarno Atas sepanjang 2,19 km, Jalan Soekarno Bawah sepanjang 2,01 km, dan Jalan Simpang Pede sepanjang 4,51 km.

Basuki menjelaskan, penanganan kawasan pedestrian Jalan Soekarno Atas, Jalan Soekarno Bawah, dan Jalan Simpang Pede, dilaksanakan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) NTT Ditjen Bina Marga sejak tahun 2020 lalu.

Konsep penataan trotoar jalan tetap mempertahankan tata hijau dengan ditanami pohon agar teduh.

“Terutama tanaman lokal seperti Sakura Flores dan Flamboyan,” ujarnya.

Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Pelaksana Jalan Nasional III Provinsi NTT, Yanuar Dwi Putra menjelaskan, perbedaan antara trotoar premium dan trotoar non-premium dibedakan dari material dan desain yang digunakan, yakni di mana trotoar non-premium biasanya menggunakan lantai paving blok.

“Untuk  trotoar premium menggunakan PJU (penerangan jalan umum) yang bentuknya mirip dengan tongkat ranger di Pulau Komodo, juga menggunakan lantai trotoar dari andesit yakni batu alam yang dibentuk menjadi persegi untuk ditata rapih, dan dilengkapi tempat sampah, serta kursi untuk melihat sunset,” kata Yanuar.

Lebih lanjut, Yanuar menambahkan, untuk mendukung program mitigasi dampak Pandemi COVID-19, pelaksanaan penataan kawasan pedestrian di Labuan Bajo juga disisipkan kegiatan dengan skema Padat Karya Tunai (PKT) yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan.

Diketahui, selain penanganan jalan, trotoar, dan drainase di dalam kota, Kementerian PUPR melalui BPJN NTT juga meningkatkan jaringan jalan yang terhubung dengan kawasan sekitar Labuan Bajo. Pada tahun 2021 terdapat dua paket kegiatan infrastruktur jalan, yakni pengaspalan Jalan Labuan Bajo – Terang-Pelabuhan Bari sepanjang 1,8 km dan Preservasi Jalan Labuan Bajo-Malwatar-Kota Ruteng sepanjang 107,5 km.

Ada Bus Vaksin Keliling dari Dinkes Solo, Lansia Antusias Ikut Vaksinasi

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Dinas Kesehatan (Dinkes) Solo mengerahkan bus vaksin keliling, untuk jemput bola kepada para lansia dan pralansia yang ingin mengikuti vaksinasi COVID-19.

Bus layanan IVA test yang kini disulap menjadi bus vaksin keliling itu akan melayani kegiatan vaksinasi, di sejumlah titik di Kota Solo.

Para lansia dan pralansia yang menjadi sasaran kegiatan vaksinasi massal itu duduk mengantre dengan tertib, di sekitar bus vaksin keliling yang parkir di kawasan Ngarsopuro, Solo, Selasa, 15 Juni 2021. Antusiasme masyarakat untuk mengikuti kegiatan vaksinasi COVID-19 tahap pertama ini cukup tinggi.

Tidak lebih dari satu jam, jumlah kuota antrean yang disiapkan untuk 100 peserta vaksin pun telah habis. Bahkan, pihak Dinas Kesehatan Solo berinisiatif untuk menambah jumlah peserta vaksinasi sebanyak 50 orang, namun kuota itu juga langsung habis.

Saking banyaknya peserta yang mengikuti vaksinasi COVID-19, para petugas dari Puskesmas yang dibantu petugas Satpol PP terus mengingatkan kepada para peserta, untuk saling menjaga jarak antara satu dengan lainnya.

Mereka pun tampak tertib dan mengikuti arahan tersebut hingga kerumunan tidak terjadi.

Sebelum mengikuti vaksinasi COVID-19 di bus vaksin keliling itu, para peserta diminta untuk mengumpulkan e-KTP kepada petugas.

Setelah itu mereka diminta untuk duduk menanti panggilan di tempat tunggu yang telah disediakan. Kemudian, ketika namanya dipanggil selanjutnya langsung mengisi data dibantu petugas medis dan melakukan pengecekan suhu badan dan tekanan darah.

Jika dinyatakan memenuhi syarat, mereka langsung diminta masuk ke dalam bus vaksin keliling untuk divaksin oleh petugas medis.

Usai divaksin, para peserta akan diminta untuk menunggu sembari dilakukan observasi. Setelah itu mereka pun dipanggil kembali ke meja petugas medis, untuk diberikan surat undangan mengikuti vaksinasi tahap kedua.

Kepala Dinas Kesehatan Solo Siti Wahyuningsih mengatakan, bus vaksin keliling merupakan inovasi dari dinas kesehatan untuk melakukan jemput bola kepada warga, khususnya lansia dan pralansia yang ingin mengikuti vaksinasi COVID-19.

Erick Thohir sebut Hanya Empat BUMN Catat Pertumbuhan Positif 2020

Penulis
Andik Irwanto
-
Erick Thohir sebut Hanya Empat BUMN Catat Pertumbuhan Positif 2020

SuaraPemerintah.id – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebutkan hanya empat grup BUMN yang mencatatkan pertumbuhan positif sepanjang 2020. Empat grup yang dimaksud yaitu telco, healthcare, plantations, dan food and agri yang bisa kita anggap masih tumbuh.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir pada acara webinar Seri II BPK RI di Jakarta, Selasa, 15 Juni 2021.

“Hanya mempunyai empat grup yaitu telco, healthcare, plantations, dan food and agri yang bisa kita anggap masih (tumbuh). Lainnya tentu terdampak sangat dalam karena memang ada unsur ketidakpastian seperti COVID-19,” ujarnya.

Kementerian BUMN mencatat pertumbuhan telco sebesar 1 persen (yoy) atau senilai Rp Rp881 miliar, healthcare tumbuh 8 persen atau Rp1,03 triliun, plantations sebanyak 9 persen atau Rp3,65 triliun, serta food and agri yang tumbuh 4 persen atau setara Rp4,04 triliun.

Menteri Erick menyampaikan bahwa situasi yang dihadapi BUMN sama dengan kebanyakan perusahaan swasta. BUMN terdampak 90 persen dan klaster penyumbang deviden terbesar BUMN mengalami penurunan yang signifikan.

“Kita lihat dari deviden BUMN selama ini banyak didukung oleh banking (perbankan), telco (telekomunikasi), energi, dan mining (pertambangan) sekarang sangat berdampak,” ungkapnya.

Energi terdampak paling dalam dengan pertumbuhan minus 18 persen atau Rp204 triliun, kemudian banking minus 3 persen atau Rp10,3 triliun, dan pertambangan minus 17 persen atau Rp14,06 triliun.

Selain disebabkan oleh variasi mutasi virus baru yang membatasi aktivitas masyarakat serta kecepatan pemenuhan supply vaksin, Menteri Erick menyampaikan bahwa perlambatan ekonomi dan melemahnya daya beli masyarakat turut menjadi unsur ketidakpastian yang mempengaruhi kinerja BUMN.

Sebagai respons terhadap pandemi COVID-19 tersebut, Erick telah menyiapkan roadmap BUMN 2020-2024 yang dibagi menjadi tiga tahapan.

“Kita menarik percepatan dimana pada kuartal kedua 2021 ini kita masuk ke kategori resilience dan survival di mana kita melindungi BUMN strategis yang memang terdampak covid dan BUMN yang punya potensi menjadi kekuatan,” ujar Erick.

Selain itu, lanjutnya, Kementerian BUMN telah membentuk klasterisasi berdasarkan keterkaitan supply-chain dan kesamaan industri untuk meningkatkan sinergi. Serta, memperbaiki landasan GCG BUMN beserta restrukturisasi operasional untuk mencapai operational excellence.

Kemudian, tahapan kedua adalah restrukturisasi dan realignment yang ditargetkan selesai sampai kuartal II-2022, melalui perbaikan portofolio dengan restrukturisasi korporasi yang bertujuan melakukan konsolidasi dan simplifikasi serta mempersiapkan landasan untuk inovasi model bisnis baru.

Sedangkan tahapan ketiga dengan target hingga 2024 adalah inovasi dan transformasi. Erick ingin menciptakan kesempatan partisipasi sektor swasta dan melakukan spesialisasi BUMN dengan tujuan komersial dan sosial. (red/pen)

Bupati Madiun sebut Budidaya Porang Terbukti Signifikan Tekan Angka Kemiskinan

Penulis
Andik Irwanto
-
Bupati Madiun sebut Budidaya Porang Terbukti Signifikan Tekan Angka Kemiskinan

SuaraPemerintah.id – Bupati Madiun Ahmad Dawami menyatakan pembudidayaan tanaman porang yang dilakukan oleh sejumlah warganya di daerah tepian hutan terbukti secara signifikan menekan angka kemiskinan di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Potensi ekonominya yang tinggi, Pemkab Madiun telah menjadikan porang sebagai komoditas unggulan daerah.

Sesuai data, angka kemiskinan di Kabupaten Madiun mengalami penurunan. Pada tahun 2018 angka kemiskinan Kabupaten Madiun mencapai 12,56 persen dan tahun 2019 turun menjadi 10,34 persen, atau terjadi penurunan 2 persen lebih dalam kurun waktu setahun.

Hal ini diungkapkan oleh Bupati Ahmad Dawami di Madiun, Selasa, 15 Juni 2021.

“Saya mulai bekerja tahun 2018 semua pakai angka. Dari angka itu muncul permasalahan yang harus saya selesaikan, seperti kemiskinan. Kemudian kita maksimalkan pemberdayaan dan akhirnya pemberdayaan masyarakat ini menjadi domainnya di tingkat kabupaten sampai desa, di antaranya pemberdayaan masyarakat tentang budi daya komoditas porang,” ujarnya.

Menurut ia, pengurangan kemiskinan dengan pembudidayaan porang sangat berkaitan erat. Utamanya, bagi masyarakat Kabupaten Madiun di pinggiran.

Mengingat potensi ekonomisnya yang tinggi, Pemkab Madiun telah menjadikan porang sebagai komoditas unggulan daerah setempat dengan intervensi mematenkan varietas porang asli Kabupaten Madiun yang unggul dan diberi nama Porang Madiun 1.

“Kita harus melakukan perlindungan untuk petani porang di Kabupaten Madiun. Penanaman porang harus oleh petani. Kalau ada investor yang masuk, harus berinvestasi untuk pascapanen. Inovasi dari porang seperti olahannya, saya minta legalitas dari LIPI mengenai olahan yang benar untuk mendorong nilai ekonomi yang tinggi,” kata Bupati Ahmad Dawami.

Sisi lain, pemerintah juga telah mengupayakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk petani porang di Kabupaten Madiun. Bupati juga fokus mengurus pasca-panen porang, sehingga saat ini sudah ada perusahaan yang menerima hasil panen porang dari petani setempat.

“Saya tidak ingin masyarakat hanya menjadi penonton. Dan saat ini saya sedang mencari formulasi agar tidak ada monopoli,” katanya.

Porang telah menjadi komoditas primadona di Kabupaten Madiun untuk diekspor ke Jepang, China, dan sejumlah negara lainnya. Porang tersebut diekspor dalam bentuk olahan “chips” (irisan tipis) kering, yang harganya sekitar Rp55.000 per kilogram. Selain itu juga dalam bentuk tepung porang yang nilai jualnya bisa mencapai Rp150.000 per kilogram.

Karena sangat ekonomis, banyak warga Kabupaten Madiun yang menanam porang. Hal itu terlihat dari tren kenaikan luas lahan selama lima tahun terakhir.

Sesuai data Dinas Pertanian setempat, pada 2016 di Kabupaten Madiun hanya terdapat 1.484 hektare lahan porang. Setahun kemudian bertambah menjadi 1.536 hektare dan pada 2018 mencapai 1.568 hektare.

Pada 2019 luas lahan porang mengalami lonjakan drastis menjadi 3.465 hektare. Kemudian, tahun 2020 bertambah menjadi seluas 5.263 hektare. Penanaman porang tersebut dilakukan di lahan pribadi serta bekerja sama dengan Perhutani.

Adapun lahan pembudidayaan porang di Kabupaten Madiun, utamanya terdapat di Desa Klangon, Kecamatan Saradan. Di desa tersebut yang merupakan tepian hutan, 100 persen warganya menanam porang.

Selain Klangon, Kecamatan Saradan, pembudidayaan porang juga terdapat di Kecamatan Gemarang, Kare, Dagangan, dan Wonoasri. (red/pen)

Pemkab Lamongan Gabungkan Seluruh Sektor dengan Wisata Guna Dongkrak PAD

Penulis
Andik Irwanto
-
Pemkab Lamongan Gabungkan Seluruh Sektor dengan Wisata Guna Dongkrak PAD

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan menggabungkan seluruh sektor yang ada di wilayah itu dengan wisata dalam upaya mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) yang sempat lesu akibat pandemi COVID-19. Beberapa sektor sudah mulai dilakukan contohnya di sektor pertanian.

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi di Lamongan, Selasa, mengatakan penggabungan ini sebagai inovasi daerah, karena pertumbuhan ekonomi setempat terkoreksi menjadi -2,65 persen di akhir tahun 2020.

Hal ini diungkapkan oleh Yuhronur dalam siaran persnya yang diterima, 15 Juni 2021.

“Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Oleh karena itu, kami selalu menekankan bangkitnya UMKM Lamongan dan menggabungkan semua sektor yang ada dengan sektor pariwisata untuk menggeliatkan perekonomian di Kabupaten Lamongan,” katanya.

Ia menjelaskan beberapa sektor sudah mulai dilakukan contohnya di sektor pertanian Desa Latukan, Kecamatan Karanggeneng. Pertanian semangka di wilayah itu yang biasanya saat panen dijual seperti biasa, kali ini dijadikan pertunjukan wisata dan omzetnya naik 300 persen dari biasanya.

“Rencananya sektor lain juga mengikuti seperti sektor olahraga, perikanan dan lain sebagainya,” kata Yuhronur.

Ia mengatakan sumber daya alam yang ada di tiap desa akan terus dimaksimalkan untuk dijadikan tempat wisata, seperti yang telah muncul taman-taman tematik di desa yang dikelola oleh BUMDes.

“Munculnya desa-desa wisata tersebut akan akan menghidupkan perekonomian masyarakat sekitar. Produk-produk UMKM dan kerajinan masyarakat akan mendapatkan tempat untuk memasarkan produknya,” katanya.

Pemkab Lamongan juga akan membantu pemasarannya melalui luring dan daring, dengan kerja sama toko retail modern.

“Dari 90 produk UMKM yang dikurasi sudah terdapat 26 produk yang sudah bisa masuk retail modern seperti Indomaret dan Alfamart. Sedangkan secara daring, kami bekerja sama dengan Bank Jatim meluncurkan aplikasi Pasar Online Lamongan dan Lapak Lamongan,” tuturnya.

Contoh lain, kata Yuhronur, adalah Wisata Bahari Lamongan (WBL) yang telah menyumbang PAD cukup besar, yakni sebelum pandemi sekitar Rp10 miliar sampai dengan Rp15 miliar, yang diperoleh dari pemanfaatan aset daerah yang dikerjasamakan dengan investor melalui sistem bagi hasil.

“Kawasan WBL tersebut juga menumbuhkan wisata lain di sekitanya, contohnya Maharani Zoo, Tanjung Kodok Beach Resort dan menjadi satu wilayah dengan Wisata Religi Sunan Drajat,” tuturnya. (red/pen)

Pemkot Malang Terapkan Skema TPS 3R Kelola Sampah

Penulis
Andik Irwanto
-
Pemkot Malang Terapkan Skema TPS 3R Kelola Sampah

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menerapkan skema tempat pembuangan sementara reduce, reuse, and recycle (3R) untuk pengelolaan sampah di wilayah Kota Malang, Jawa Timur. Kota Malang memiliki tiga TPS 3R di Balai Arjosari, Bandung Rejosari dan Merjosari.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang Wahyu Setianto mengatakan bahwa, saat ini di Kota Malang sebanyak 98,02 persen sampah yang dihasilkan masyarakat sudah tertangani, salah satunya dengan optimalisasi TPS 3R tersebut.

Hal ini dikatakan oleh Wahyu, di Kota Malang, Jawa Timur, Selasa.

“TPS 3R dengan segala fasilitas penunjangnya, mempermudah masyarakat dalam mengelola sampah,” katanya.

Wahyu menjelaskan TPS 3R merupakan sistem pengolahan sampah yang menggunakan inovasi teknologi mesin pencacah sampah, dan pengayak kompos yang efektif dan efisien. Saat ini Kota Malang memiliki tiga TPS 3R di Balai Arjosari, Bandung Rejosari dan Merjosari.

Pemerintah Kota Malang juga akan menambah satu lagi TPS 3R, di kawasan Buring. Saat ini, TPS 3R di Buring tersebut, masih dalam pembangunan dan berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Dengan adanya tempat pengelolaan sampah 3R, diharapkan dapat mengubah pola pikir masyarakat untuk lebih selektif dalam mengelola sampah. Karena di balik tumpukan sampah dengan pengolahan yang tepat, sampah mempunyai nilai ekonomis.

“Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah dapat berkurang, serta melalui pengolahan yang tepat sampah dapat menghasilkan produk yang bernilai ekonomis,” kata Wahyu.

Wahyu menjelaskan, dalam upaya untuk mengurangi timbulan sampah plastik, Pemerintah Kota Malang telah mengeluarkan Surat Edaran Wali Kota Malang Nomor 660/829/35/73/307/2018 tentang Imbauan Pengurangan Penggunaan Plastik.

Wahyu menambahkan, poin penting dari surat edaran tersebut adalah imbauan terhadap rumah makan, restoran, kafe, warung, kantin dan usaha sejenisnya agar tidak menyediakan wadah bahan plastik sekali pakai, baik makan di tempat dan bawa pulang.

“Pengunjung membawa wadah sendiri saat take away makanan dan minuman. Kemudian, pusat perbelanjaan, mal, toko modern, pasar rakyat mengurangi penggunaan kantong plastik dengan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang,” ujar Wahyu.

Sejauh ini, lanjut Wahyu, pusat-pusat perbelanjaan telah mengurangi penggunaan kantong plastik, serta menggunakan bahan yang dapat didaur ulang. Pengurangan sampah plastik tersebut, harus dilakukan karena sampah plastik itu menyebabkan pencemaran lingkungan cukup tinggi.

“Produk olahan plastik memerlukan waktu lama untuk terurai. Sedangkan untuk tingkat daur ulang sampah plastik juga masih rendah,” kata Wahyu.

Tercatat, jumlah sampah di Kota Malang yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) mencapai 485 ton per hari, dan di dalamnya termasuk sampah plastik. Dari jumlah tersebut, dilakukan penyortiran dan pengolahan sehingga sampah yang murni menjadi residu sebanyak 400 ton per hari. (red/pen)

Pemkot Malang Dorong Pelaku Pariwisata Dapatkan Sertifikasi Halal

Penulis
Andik Irwanto
-
Pemkot Malang Dorong Pelaku Pariwisata Dapatkan Sertifikasi Halal

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kota Malang (Pemkot) berupaya untuk mendorong pelaku jasa usaha pariwisata untuk mendapatkan sertifikasi halal, dalam upaya menggenjot sektor unggulan tersebut agar kembali bangkit di tengah pandemi COVID-19. Saat ini, sudah ada sebanyak 17 hotel, dan restoran yang telah mendapatkan sertifikasi halal.

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Malang Ida Ayu Made Wahyuni mengatakan bahwa pada tahun 2021, ditargetkan ada sebanyak 50 hotel, dan restoran yang ada di wilayah Kota Malang, Jawa Timur, bisa mendapatkan sertifikasi halal.

Hal ini dikatakan oleh Ida, di Kota Malang, Jawa Timur, Selasa, 15 Juni 2021.

“Masing-masing ada pengampunya (untuk proses sertifikasi halal), namun, kami tetap membantu, karena tim halal center ada di kami. Kami saling membantu untuk percepatan,” katanya.

Ida menjelaskan pelaksanaan proses sertifikasi halal bagi pelaku jasa pariwisata di Kota Malang, memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Oleh karena itu, pihaknya akan berupaya untuk mendorong percepatan proses sertifikasi halal tersebut.

Ida menambahkan hingga saat ini, sudah ada sebanyak 17 hotel, dan restoran yang telah mendapatkan sertifikasi halal tersebut, sementara untuk tujuh lainnya, masih dalam proses. Selain itu, untuk pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) sudah ada 77 usaha yang tersertifikasi.

“Kemarin sudah ada 17 hotel dan restoran, sekarang ada tujuh lagi (masih dalam proses). Sementara UKM, sudah ada 77 yang tersertifikasi,” kata Ida.

Menurut Ida, proses sertifikasi halal tersebut memang bukan hal yang mudah. Hal tersebut dikarenakan banyaknya faktor yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha agar bisa mendapatkan sertifikasi halal tersebut.

Ida mencontohkan untuk sebuah restoran, jika ingin mendapatkan sertifikasi halal, harus ada beberapa kriteria yang dipenuhi. Beberapa diantaranya adalah bahan makanan yang ada, harus sudah sesuai ketentuan dalam pengurusan sertifikasi halal.

“Untuk restoran itu, terkadang ada berbagai bumbu yang harus didatangkan dari luar negeri. Ketika dicari padanannya, itu tidak dapat. Sehingga proses sertifikasi lebih panjang,” kata Ida.

Meskipun demikian, lanjut Ida, pihaknya terus berupaya agar para pelaku usaha pariwisata khususnya sektor perhotelan, dan restoran di Kota Malang untuk bisa mendapatkan sertifikasi halal, melalui kerja sama dengan perguruan tinggi sebagai pendamping.

“Tetap kami dorong, kerja sama juga dengan Halal Center, dan sejumlah perguruan tinggi sebagai pendamping,” kata Ida.

Kota Malang memiliki potensi pariwisata perkotaan, yang dikemas dalam konsep kampung tematik, wisata heritage, serta wisata edukasi, dan inovasi. Selain itu, Kota Malang juga mulai untuk mengembangkan konsep halal dalam sektor pariwisata.

Sektor pariwisata di Kota Malang, selama pandemi penyakit akibat virus Corona, terdampak cukup dalam. Tercatat, kunjungan wisatawan dalam negeri di Kota Malang selama pandemi COViD-19, anjlok 66 persen, dan untuk mancanegara mencapai 100 persen. (red/pen)

BTN Catat Pertumbuhan DPK April 2021 sebesar 41,07% atau 289,46T

Penulis
Andik Irwanto
-
BTN Catat Pertumbuhan DPK April 2021 sebesar 41,07% atau 289,46T

SuaraPemerintah.id – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) yang terus fokus membidik dana murah mencatatkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) per April 2021 sebesar 41,07 persen menjadi Rp289,46 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp205,18 triliun. Pertumbuhan DPK yang naik signifikan tidak terlepas dari strategi BTN yang melakukan transformasi model operasional di kantor cabang.

Hal ini dikatakan oleh Direktur Distribution & Ritel Funding BTN Jasmin dalam keterangan di Jakarta, Selasa, 15 Juni 2021.

“Kontribusi dana murah dari perolehan DPK tersebut mencapai 40 persen, karena memang kami fokus mengincar dana murah sejak tahun lalu,” katanya.

Pertumbuhan DPK Bank BTN tersebut melampaui pertumbuhan DPK industri perbankan. Berdasarkan catatan Bank Indonesia (BI), per April 2021 DPK perbankan meningkat 11,5 persen year on year (yoy) menjadi Rp6.558 triliun pada April 2021.

Menurut Jasmin, kenaikan DPK didorong oleh masih banyaknya masyarakat yang menahan belanja. Kondisi itu dimanfaatkan perbankan untuk mengincar dana murah para nasabah perorangan.

Jasmin mengaku pertumbuhan DPK yang naik signifikan tidak terlepas dari strategi BTN yang melakukan transformasi model operasional di kantor cabang yang lebih fokus untuk menjual produk dana murah dan kredit konsumer seperti BTN Solusi.

Selain itu, Bank BTN juga mengincar menjadi bank operasional nasabah institusi atau kelembagaan untuk meningkatkan dana murah.

Program BTN Solusi merupakan program bundling payroll dan kredit. Program tersebut memberikan solusi bagi instansi atau lembaga untuk mengelola tabungan gaji dari karyawannya, sekaligus memberikan beragam manfaat yang dapat mendukung kebutuhan finansial bagi instansi dan karyawan.

Jasmin menjelaskan setidaknya ada empat segmen utama yang disasar BTN Solusi yaitu kementerian, perusahaan pelat merah, swasta, dan kawasan industri.

“Program BTN Solusi akan menjadi andalan perseroan dalam meraih dana murah yang saat ini makin kompetitif diperebutkan perbankan,” ujar Jasmin.

Ia menambahkan BTN Solusi juga memberikan banyak kemudahan di antaranya kemudahan pembukaan rekening Tabungan Payroll dengan manfaat antara lain biaya administrasi ringan, fasilitas transaksi seperti kartu debit (VISA & GPN), mobile banking, dan lain sebagainya.

Di samping itu, BTN Solusi juga menawarkan keringanan biaya-biaya Tabungan Payroll seperti untuk setoran awal, biaya administrasi yang terjangkau, saldo minimal yang bisa menyesuaikan kebutuhan perusahaan, biaya transaksi antar wilayah yang murah dan lain sebagainya.

“Untuk jasa payroll, semua bisa dinegosiasikan. Dengan kelebihan ini, perusahaan dapat menghemat biaya untuk dapat dialihkan ke kebutuhan lain bagi karyawan. Di sisi lain, karyawan juga tidak dibebani biaya-biaya tabungan, malah dipermudah dalam mendapatkan pencairan kredit, baik kredit agunan rumah, KPR baik subsidi maupun non subsidi, hingga kredit ringan di Bank BTN dengan suku bunga yang kompetitif dan proses yang tidak rumit,” kata Jasmin. (red/pen)

Dalam Rangka GBBI Pemerintah Genjot Pemanfaatan Alkes Dalam Negeri

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah berkomitmen untuk mendorong percepatan pengembangan industri alat kesehatan (Alkes) dalam negeri. Pemerintah percaya bahwa produsen dalam negeri mempunyai kapasitas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Menurut data Kementerian Kesehatan, 358 jenis Alkes yang sudah diproduksi di dalam negeri, 79 jenis Alkes sudah mampu mensubstitusi/menggantikan produk impor untuk kebutuhan nasional, antara lain elektrokardiogram, implant ortopedi, nebulizer dan oximeter. Hal ini membuktikan bahwa produsen Alkes dalam negeri dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik serta menggantikan produk impor.

“Berdasarkan data LKPP, untuk tahun anggaran 2021, jumlah pemesanan Alkes melalui E-Katalog, pesanan produk impor diketahui lima kali lebih besar senilai 12,5 triliun dibandingkan pesanan Alkes dalam negeri, senilai 2,9 triliun,” ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan pada Konferensi Pers Virtual Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Bidang Alat Kesehatan pada Selasa (15-06-2021).

“Terdapat 5.462 Alkes impor yang sudah tersubstitusi produk dalam negeri sejenis dan akan dialihkan untuk belanja produk dalam negeri di E-Katalog. Valuasi dari substitusi Alkes impor mencapai 6,5 triliun,” papar Menko Luhut.

Menko Luhut melanjutkan, untuk mendukung pengembangan industri Alkes dalam negeri, Pemerintah akan melakukan Tujuh Langkah Strategis Peningkatan Ketersediaan Pasar untuk Produk Alkes Dalam Negeri yang terdiri atas: (1) Keberpihakan pada PDN melalui belanja barang atau jasa pemerintah, (2) Peningkatan kapasitas produksi Alkes dalam negeri, (3) Subsidi sertifikasi TKDN melalui dana PEN, (4) Skema insentif bagi investor Alkes dan farmasi, (5) Peningkatan Alkes berteknologi tinggi berbasis riset, (6) Kebijakan tenggat waktu untuk pembelian produk impor, (7) Prioritas penayangan PDN di E-Katalog.

“Indonesia telah berubah sekarang, dan kita harus menjadi bagian dari perubahan itu. Jangan kita menghambat perubahan itu. Kita menghadapi masalah disana-sini, tapi kita sekarang bergerak maju, melakukan perubahan. Kita melakukan terobosan untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik,” pungkas Menko Luhut.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan permasalahan utama terkait penggunaan Alkes dalam negeri dan pengadaan Alkes impor adalah adanya rentang jenis yang sangat luas mulai dari Alkes sederhana sampai teknologi tinggi dan memiliki bahan baku yang sangat beragam. Selain itu, bahan baku dengan spesifikasi medical grade belum banyak tersedia di dalam negeri.

“Selain itu juga penguasaan teknologi alat kesehatan yang masih terbatas dan masih perlu dikembangkan khususnya untuk teknologi menengah sampai tinggi, serta banyaknya produk alat kesehatan impor yang membanjiri Indonesia”, kata Menkes.

Sampai saat ini sebanyak 358 jenis produk alat kesehatan yang sudah diproduksi di dalam negeri, dalam sistem regalkes, Kemenkes.

Beberapa strategi peningkatan Produk Dalam Negeri (PDN) untuk alat kesehatan dapat dilakukan melalui tiga tahapan yaitu fase riset, fase registrasi, produksi, dan distribusi serta fase penjualan.

Diantaranya dilakukan regulasi yang mendukung alat kesehatan dalam negeri, pembelian melalui E-Katalog, TKDN alat kesehatan dan pengembangan bahan baku alat kesehatan, transfer knowledge dan transfer teknologi Sumber Daya Manusia khususnya pengembangan SDM dalam bidang biomedical engineering.

Promosi alat kesehatan dalam negeri, serta peningkatan awareness penggunaan Alkes dalam negeri ke user, dalam hal ini dokter dan tenaga kesehatan.

 Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, potensi sebesar Rp607,7 triliun merupakan peluang pasar produk dalam negeri yang dapat dioptimalkan. Sehingga Pemerintah mengupayakan agar 79 produk prioritas alat kesehatan dalam negeri dapat dimanfaatkan dalam belanja APBN di bidang kesehatan. Beberapa produk di antaranya telah memiliki nilai TKDN di atas 40%, yang artinya produk dalam negeri tersebut wajib dibeli dan produk impor dilarang untuk dibeli.

Bagi alat kesehatan produksi dalam negeri yang belum memiliki nilai TKDN, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberikan fasilitasi sertifikasi TKDN secara gratis untuk sekurang-kurangnya 9.000 produk di tahun anggaran 2021.

Kemenperin mendorong peningkatan belanja produk dalam negeri melalui Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) serta Program Subtitusi Impor 35% pada 2022. Program ini dilaksanakan melalui penurunan impor dengan nilai terbesar yang simultan dengan peningkatan utilisasi produksi sampai dengan 85% pada tahun 2022.

Untuk dapat semaksimal mungkin menyerap produk dalam negeri, diperlukan dukungan kebijakan dari Kementerian/Lembaga terkait dalam melaksanakan program substitusi impor tersebut, termasuk antaranya Penerapan P3DN secara tegas dan konsisten. “Program ini adalah langkah nyata pemerintah dalam mendukung perekonomian nasional dan menjadikan indonesia negara tangguh dan mandiri,” kata Menperin.

Kepala LKPP Roni Dwi Susanto dalam kesempatan yang sama menyampaikan dukungan dan Aksi Afirmasi P3DN yang telah dilakukan LKPP, antara lain dengan cara menayangkan katalog produk alat kesehatan dalam negeri (AKD) yaitu 10 Desember 2020 mendahului alat kesehatan luar negeri (AKL) yang ditayangkan 3 Juni 2021.

“Selanjutnya, penuangan klausul kontrak katalog yang mengamanatkan bahwa produk impor hanya dapat dipesan melalui e-purchasing apabila tidak dapat dipenuhi oleh AKD,” tegasnya.

LKPP mencatat sejak 1 Mei 2020 hingga 11 Juni 2021, jumlah produk Alkes AKD dalam E-Katalog nasional berjumlah 8.219 produk dengan jumlah transaksi sebesar Rp2,9 triliun, sedangkan produk AKL berjumlah 39.692 produk dengan jumlah transaksi sebesar Rp12,5 triliun. Apabila produk yang dibutuhkan tidak terdapat dalam E-Katalog, maka K/L/PD tetap bisa melakukan pengadaan melalui metode selain e-purchasing, namun dengan tetap memprioritaskan AKD.

Hal tersebut sesuai dengan amanat yang tercantum dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kepala LKPP juga menambahkan bahwa tampilan awal pemesanan produk dalam katalog elektronik selalu mendahulukan PDN yang memiliki TKDN. Selain itu, LKPP bersama BRIN menyelenggarakan Katalog Sektoral khusus produk-produk inovasi. LKPP telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Perindustrian dalam integrasi data TKDN di Indonesia.

1...4,2674,2684,269...4,889Halaman 4,268 dari 4,889