Beranda blog Halaman 4270

Bank Mandiri Optimalisasi Program Kewirausahaan Petani

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Bank Mandiri ingin mengoptimalkan dampak program Kewirausahaan Petani agar bisa meningkatkan kesejahteraan petani. Untuk itu, Bank Mandiri terus berperan aktif melakukan pembinaan, pendampingan usaha serta menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk membantu permodalan petani.

Dukungan Bank Mandiri dalam implementasi program Kewirausahaan Petani di Pamarican, Ciamis, Jawa Barat diawali sejak Oktober 2017, antara lain melalui penyaluran bantuan CSR pembangunan Sentra Pengolahan Beras Terpadu (SPBT) kepada Gabungan Kelompok Petani Bersama (Gapoktan), penyaluran pembiayaan KUR dan pendampingan serta pembinaan pengelolaan usaha secara profesional. Sejak diimplementasikannya program ini, telah dibentuk PT Mitra Desa Pamarican (PT MDP), yang sahamnya dimiliki Gapoktan dan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes), dan anak usaha BUMN yaitu PT Mitra Bumdes Nusantara. Pengelolaan SPBT dikerjasamakan dengan PT MDP agar dikelola secara professional dan menghasilkan keuntungan kembali kepada petani dan masyarakat desa sebagai pemegang saham.

Menurut Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, pembiayaan KUR akan memberikan akses kredit berbunga rendah yang bisa digunakan petani untuk membeli bibit, pupuk, obat hama maupun alat pertanian lainnya. Hal ini sangat membantu petani dalam pengelolaan pertanian sehingga modal yang dimiliki petani bisa dimanfaatkan untuk melakukan usaha lainnya dan meningkatkan pendapatannya.

“Dukungan pembiayaan yang terjangkau akan melipatgandakan manfaat yang bisa diperoleh petani dari program Kewirausahaan Petani ini. Kami berharap dukungan ini dapat mendukung pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani, terutama di masa pandemi ini,” kata Darmawan saat mendampingi Menteri BUMN Erick Thohir dalam kunjungan kerja ke SPBT Pamarican, Minggu (13/6).

Sejak diimplementasikan, program Kewirausahaan Petani telah melibatkan petani-petani dari 14 gabungan kelompok tani di Kecamatan Pamarican. Adapun penyaluran KUR kepada petani di Pamarican hingga Mei 2021 telah mencapai Rp22,81 miliar dengan jumlah debitur mencapai lebih dari 1.400 petani.

Secara nasional, KUR pertanian yang disalurkan Bank Mandiri hingga Mei 2021 mencapai Rp 4,32 Trilyun kepada 45.301 debitur. Nilai tersebut setara dengan 27,53% total penyaluran KUR Bank Mandiri.

Selain itu, Darmawan menambahkan, pihaknya juga berkolaborasi dengan lembaga nirlaba Mandiri Amal Insani (MAI) untuk penyaluran dana bergulir tanpa dikenakan bunga kepada petani yang masuk golongan penggarap dhuafa. Dalam pelaksanaannya, MAI bekerjasama dengan PT MDP untuk menyalurkan dana bergulir tersebut, termasuk menyusun skema dan kriteria petani yang layak menerima dana bergulir tersebut.

“Saat ini outstanding dana bergulir yang diserahkan kepada MDP telah mencapai Rp1 miliar, dengan jumlah penerima 176 petani yang menggarap lahan seluas hampir 56 hektar,” katanya.

Tak hanya itu, Bank Mandiri juga turut memperluas kolaborasi PT MDP dengan BUMN lainnya antara lain dengan Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) melalui program Agro Solution yang merupakan program pendampingan budidaya kepada petani dengan tata cara penanaman dengan pengecekan kesehatan tanah, pemberian kombinasi pupuk sehingga produktivitas hasil panen baik kuantitas dan kualitas meningkat. Pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan bagi petani dan bagi PT MDP memberikan pasokan gabah berkualitas.

Dalam kesempatan tersebut, Bank Mandiri juga menyalurkan bantuan CSR berupa Hand Tractor kepada 14 kelompok tani senilai total Rp450 juta untuk membantu petani dalam pengolahan lahan sawah dan hammer mill senilai total Rp600Juta. Keberadaan Hand Tractor ini sangat efektif karena dapat membantu peningkatan produktivitas dan menekan biaya operasional petani, serta hammer mill, mesin pengolah sekam, sehingga menjadi sekam halus dan dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi.

Keberhasilan SPBT Pamarican

Sejauh ini, Program Kewirausahaan Petani di Pamarican sudah memberikan hasil yang positif, tidak hanya dari kenaikan penyerapan bahan baku, namun juga pada aspek produksi beras, penjualan, serta laba PT Mitra Desa Pamarican (MDP). Meski dibayangi pandemi, PT MDP berhasil meningkatkan laba tahun 2020 yang tumbuh lebih dari 150% dari tahun sebelumnya. Capaian ini dikontribusi oleh kenaikan produksi beras yang tumbuh sebesar 97% menjadi 6.594 ton dan penjualan beras sebanyak 6.814 ton atau tumbuh 102% secara year on year (YoY) di Desember 2020.

Sebagai bentuk diversifikasi usaha untuk meningkatkan laba, PT MDP telah mengelola mini market yaitu BUMNShop yang menjual berbagai kebutuhan sehari-hari termasuk juga memasarkan produk-produk BUMN lain dan UMKM disekitarnya agar bertumbuh bersama. PT MDP juga memperluas pasarnya menjadi supplier di warung-warung sekitar yang saat ini sudah mencapai lebih dari 130 warung. Tidak hanya menjadi supplier, PT MDP juga melakukan pembinaan kepada warung-warung tersebut antara lain tata letak produk, digitalisasi antara lain pemesanan barang yang dilakukan melalui smartphone dan transaksi secara non tunai. Total penjualan BUMNShop yang dikelola PT MDP ini di tahun 2020 mencapai lebih dari Rp 1 miliar, yang turut menyumbang laba bagi perusahaan, pada akhirnya untuk dinikmati kembali oleh petani dan masyarakat desa sebagai pemegang saham.

Ke depannya, program ini diharapkan terus dapat berjalan dengan kolaborasi dan sinergi yang kuat dengan berbagai BUMN dan Anak Perusahaannya, untuk tujuan kesejahteraan petani.

“Setelah Pamarican, program Kewirausahaan Petani ini juga telah diperluas di Kebumen Jawa Tengah. Semoga SPBT Kebumen juga dapat membukukan hasil yang juga optimal,” kata Darmawan.

PPKM Mikro DIY Diperpanjang, Penegakan Prokes Diperketat

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X menghadiri Rapat Koordinasi Perpanjangan PPKM Mikro Tahap X pada Senin (14/06) malam secara daring. Didampingi Sekretaris Daerah DIY, Kadarmanta Baskara Aji, Sri Paduka mengikuti rapat dari Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.

Pada rapat koordinasi secara nasional ini diputuskan PPKM Mikro diperpanjang hingga 28 Juni 2021. Keputusan ini diambil guna mengendalikan tren peningkatan kasus CoViD-19 yang terjadi hampir di seluruh provinsi di Indonesia.

Sekretaris Daerah DIY, Kadarmanta Baskara Aji yang ditemui usai rapat koordinasi mengungkapkan, penetapan PPKM Mikro kali ini momentumnya memang agak berbeda dari sebelumnya. “Kali ini PPKM Mikro ditetapkan sebagai upaya mengantisipasi melonjaknya kasus positif di semua provinsi di Indonesia. Oleh karena itu, ada beberapa tambahan aturan dari yang sebelumnya,” ujarnya.

Menurut Aji, perpanjangan PPKM Mikro kali ini utamanya dilatarbelakangi semakin merebaknya kasus positif di tingkat RT/RW, yang penularannya bahkan antar tetangga. Pada akhirnya, keberadaan Satlinmas di masing-masing RT/RW diminta untuk segera kembali digerakkan.

“Kelengahan masyarakat terhadap prokes menjadi unsur utama terkait dengan penambahan kasus positif. Tadi juga sempat disampaikan data, dari hasil analisa penggunaan masker saat ini, tersisa tinggal 62% saja dari total masyarakat. Padahal kita sudah pernah mencapai angka 90% penggunaan masker. Tentu ini menjadi perhatian kita semua,” jelas Aji.

Aji menambahkan, seluruh instruksi Mendagri RI nantinya akan ditindaklanjuti oleh Pemda DIY. Pemda DIY juga akan  tetap meneruskan hasil rapat yang telah dilakukan bersama Bupati/Wali Kota sebelumnya. Melalui Jaga Warga dan Satlinmas di tingkat RT/RW, Pemda DIY ingin agar masyarakat bisa konsisten menerapkan prokes.

“Sosialisasi tentu bisa kita galakkan lagi. Lalu yang berkaitan dengan aturan, saya kira sudah ada dan sudah lengkap, tinggal penegakannya saja.  Bagi teman-teman di Satpol PP, ini menjadi pekerjaan selanjutnya untuk bisa menegakkan regulasi yang ada,” imbuhnya.

Dalam Rapat Koordinasi, Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian mengatakan, tren peningkatan kasus CoViD-19 perlu segera dikendalikan, agar tidak mengganggu upaya pemulihan ekonomi. Untuk itu perlu dilakukan penguatan kerja sama antara pusat dan daerah, terutama dalam penerapan PPKM Mikro.

“PPKM Mikro diperpanjang dua minggu, sambil terus dilakukan evaluasi. Protokol kesehatan mohon diperketat dengan tetap mendorong percepatan dan peningkatan testing, tracing, dan pelaksanaan isolasi,” imbuhnya.

Tito menambahkan, Gubernur bisa menetapkan kabupaten/kota yang menerapkan PPKM Mikro hingga memastikan pembentukan Posko Desa, hingga upaya pengendalian sampai skala RT/RW. “Pimpinan TNI/Polri/Forkopimda di daerah agar mendampingi Gubernur/Wali Kota/Bupati untuk efektifitas dan optimalisasi penerapan PPKM Mikro ini,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto mengatakan, mendasarkan pada tren kenaikan kasus aktif dan BOR, tindak lanjutnya ialah dengan segera dilakukan peningkatan kapasitas tempat tidur untuk CoViD-19 di rumah sakit di kabupaten/kota dengan zonasi merah dan rumah sakit rujukan di kota atau ibu kota provinsi terdekat.

“Perlu segera pula dilakukan penyiapan hotel untuk isolasi, akselerasi/percepatan pelaksanaan vaksinasi, percepatan pelaksanaan genome-sequencing terutama untuk potensi penularan virus varian baru,” imbuhnya.

Wamenkeu Tekankan Pentingnya Pengelolaan Kinerja Organisasi

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara tekankan pentingnya kinerja organisasi yang dinamis agar mampu menyesuaikan situasi dan kondisi yang terus berubah akibat pandemi Covid 19. Dinamisnya kinerja organisasi harus dilakukan sebagai bentuk responsif dan antisipatif karena APBN terus bergerak mengikuti dinamika perekonomian Indonesia.

“Dinamisnya itu adalah untuk menyesuaikan dengan apa yang terjadi di masyarakat, apa yang dibutuhkan dari APBN. Dinamisnya itu adalah untuk responsif dan antisipatif,” kata Wamenkeu dalam Webinar Executive Training “Raising Linkage and Engagement of Performance and Risk Management” secara daring, Selasa (15/06).

Kinerja organisasi harus dapat diukur secara dinamis. Rapat Dialog Kinerja Organisasi (DKO) menjadi ajang untuk menyintesiskan kinerja yang dapat digunakan untuk merespons kondisi ekonomi dinamis di masyarakat.

“Gunakan rapat DKO tersebut untuk merespons kondisi dinamis masyarakat. DKO tidak sekedar menjadi formalitas, tapi menjadi ajang sintesis dari kinerja yang tiap hari dilakukan itu, menciptakan kinerja APBN yang dinamis, kinerja organisasi yang dinamis, karena setiap hari kita mengantisipasi risiko terhadap kinerja kita,” ujar Wamenkeu.

Dalam mengelola kinerja organisasi, setiap unit perlu mengaitkan dengan manajemen risiko. Manajemen risiko adalah analisis atau manajemen yang harus didiskusikan supaya kinerja organisasi tercapai.

“Risiko itu adalah semua hal yang bisa membuat kinerja kita tidak tercapai. Risiko apa saja di unit Ibu Bapak sekalian ini perlu diolah dengan baik. Kaitkan diskusi mengenai manajemen kinerja dengan manajemen risiko. Saya bisa bilang bahwa di tingkat pimpinan Kementerian Keuangan ini terus kita upayakan dan kita dorong,” ujar Wamenkeu.

Indeks Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator dari visi-visi Kementerian Keuangan. Wamenkeu berpesan agar para peserta webinar dapat terus membagikan visi tersebut kepada seluruh staf di unit masing-masing.

“Ibu Bapak adalah pimpinan-pimpinan Kementerian Keuangan di berbagai elemen APBN, di berbagai daerah di Indonesia. Share vision dari pimpinan Kementerian Keuangan menjadi sangat penting untuk disampaikan dalam konteks kinerja dan risiko. Kita jalankan APBN dengan kinerja yang makin lama makin baik. Supaya kinerja makin lama makin baik, kita lakukan manajemen kinerja dan manajemen risiko,” kata Wamenkeu.

Mensos Minta Jajarannya Fokuskan RPJMN Untuk Kesejahteraan Masyarakat

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta jajaran Kementerian Sosial mencermati kebijakan nasional terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)  Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Semua program dan anggaran harus diorientasikan pada manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, mencerminkan sinergi, serta keterpaduan.

“Juga, menjaga aspek efisiensi, efektivitas serta kepatutan, ” ujar Mensos pada kegiatan Penelitian Rencana Program dan Anggaran Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2022 di Gedung Aneka Bhakti, Jakarta, Selasa (15/6/2021).

Terlebih, pada masa pandemi Covid-19 telah menaikan angka kemiskinan  24,75 juta pada September 2019 menjadi 27,55 juta di September 2020, naik 0,97%.

Kondisi itu sangat berdampak pada keluarga miskin dan rentan, serta adanya PHK, pengurangan jam kerja dan menurunnya daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kegiatan penelitian ini strategis untuk memastikan perencanaan program dan anggaran dapat memberi manfaat pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Berdasarkan data BPS per Februari 2021 menunjukan bahwa 19,10 Juta orang atau 9,30% penduduk usia kerja terdampak pandemi Covid-19,” katanya.

Program Kemensos telah memberikan dampak signifikan menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat agar tidak terpuruk lebih dalam, sehingga negara harus hadir mengatasi permasalahan tersebut.

Melalui Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) telah mampu meningkatkan kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Dengan dilanjutkan program jaring pengaman sosial, seperti Bantuan Sosial Tunai (BST) yang menyasar sejumlah 18,8 Juta KPM di seluruh Indonesia,” tandasnya.

BPNT dan PKH merupakan bagian strategis dari skema Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) agar mampu mereduksi dampak sosial ekonomi dari pandemik Covid-19.

Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terus dilakukan dan tema RKP tahun 2022 adalah Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural.

Diharapkan semua unit kerja dapat memastikan program yang disusun memiliki dampak sosial ekonomi langsung kepada masyarakat dan tepat sasaran.

Berbagai program Kemensos diarahkan untuk berkontribusi dalam pemulihan ekonomi dan menjadi landasan menuju Indonesia Maju pada tahun 2045.

“Perlu mendapatkan perhatian khusus, berbagai upaya untuk pemberdayaan sosial bagi keluarga miskin dan rentan agar mereka bisa berdaya,” pungkas Mensos.

Upaya Kemenperin Kuatkan Industri Refraktori Hingga Dapat Berdaya Saing

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Perindustrian terus berupaya menguatkan rantai pasok untuk industri refraktori sehingga dapat berdaya saing, baik di kancah domestik maupun global. Sebab, industri refraktori merupakan sektor padat modal yang perlu dipacu pengoptimalan bahan baku lokalnya seiring dengan implementasi kebijakan substitusi impor.

“Kebijakan pengembangan sektor industri pengolahan sedang difokuskan pada penguatan rantai pasok untuk menjamin ketersediaan bahan baku serta energi yang berkesinambungan dan terjangkau sesuai amanat yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian,” kata Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Muhammad Khayam di Jakarta, Selasa (15/6).

Dirjen IKFT menjelaskan, industri refraktori dinilai sebagai salah satu sektor strategis karena produksinya untuk menopang kebutuhan berbagai manufaktur lainnya. “Hasil dari industri refraktori ini umumnya digunakan sebagai pelapis untuk tungku, kiln, insinerator, dan reaktor tahan api pada industri semen, keramik, kaca dan pengecoran logam,” tuturnya.Indus

Khayam optimistis, apabila industri refraktori ini tumbuh berkembang dan memiliki performa gemilang, akan mendukung kinerja sektor industri pengolahan nonmigas, khususnya kelompok industri bahan galian nonlogam.

“Pada triwulan I tahun 2021, kontribusi industri bahan galian nonlogam terhadap industri pengolahan sebesar 2,57 persen dan perkembangan nilai investasi industri bahan galian nonlogam mencapai Rp5,46triliun,” paparnya.

Melihat potensi tersebut, Khayam menegaskan, pihaknya bertekad untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui penerapan berbagai program dan kebijakan yang tepat sasaran. Tujuannya agar geliat sektor industri di taah air dapat kembali bergairah di tengah gempuran dampak pandemi Covdi-19.

“Langkah yang perlu diakselerasi, antara lain mewujudkan rantai pasok industri refraktori yang solid dan mengoptimalkan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). Hal ini nantinya dapat membantu tercapainya target substitusi impor 35% pada tahun 2022,” imbuhnya.

Saat ini, kebutuhan nasional terhadap produk refraktori mencapai 200.000-250.000 ton per tahun. Sementara itu, industri dalam negeri memasok kebutuhan tersebut sebesar 88.000 ton per tahun. “Industri refraktori merupakan industri padat modal yang membutuhkan bahan baku dari sumber daya alam,” ungkap Khayam.

Guna memacu produktivitas industri refraktori, Direktur Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam Kemenperin, Adie Rochmanto Pandiangan menyampaikan, perlu juga upaya untuk menarik investasi, menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, dan pemanfaatan teknologi digital atau industri 4.0.

“Kemenperin akan melaksanakan program vokasi D1 Refraktori untuk bantu memenuhi dan meningkatkan kualitas SDM-nya. Selain itu, dengan terbentuknya suatu sistem rantai pasok yang solid, diharapkan proses untuk menuju Indonesia 4.0 akan lebih mudah tercapai,” tutur Adie.

Saat ini, terdapat 30 perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi Industri Refraktori dan Isolasi Indonesia (ASRINDO). “Pemerintah bersama stakeholders akan bersama-bersama membangun iklim usaha yang kondusif sehingga industri refraktori ini bisa semakin kuat dan berdaya saing dengan produk impor,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Refraktori dan Isolasi Indonesia (ASRINDO), Basuki Sudarsono mengatakan, produk jadi refraktori dibuat dari bahan baku dasar alumina dengan komposisi 95% impor dan hanya 5% yang menggunakan produk lokal. Sedangkan, produk refraktori bermerek global saat ini diimpor lebih dari 50% atau nilainya kurang lebih Rp2,2 triliun.

“Dengan adanya nota kesepahaman kami dengan PT Indonesia Chemical Alumina (PT ICA), merupakan bentuk komitmen bersama dalam upaya memasok bahan baku lokal. Diharapkan, upaya ini juga dapat menekan impor bahan baku refraktori dan menyukseskan program substitusi impor yang dicanangkan oleh pemerintah,” papar Basuki.

Kemenperin mengapresiasi adanya penandatanganan Nota Kesepahaman antara ASRINDO dan PT ICA. Kedua belah pihak sepakat untuk menumbuhkan industri refraktori guna menekan bahan baku impor.

Selain itu, dalam kerja sama tersebut, akan memanfaatkan alumina hasil penelitian dan pengembangan PT ICA untuk meningkatkan daya saing industri refraktori di tanah air. Sinergi ini akan berlangsung selama satu tahun ke depan sejak MoU ditandatangani pada tanggal 11 Juni 2021.

Prediksi Pertandingan Piala Euro 2021 Portugal vs Hungaria 15 Juni 2021

Penulis
Jalaludin Rummi
-

SuaraPemerintah.id – Dalam pertandingan pembuka Group F Piala Euro 2021 Hungaria akan berhadapan dengan Juara bertahan Portugal, Senin, 15 Juni 2021 pukul 23.00 WIB. Pertandingan akan digelar di Puskas Arena, Budapest.

Portugal diunggulkan dalam pertandingan pembuka Group F Piala Euro 2021 ini. Salah satu faktornya adalah Hungaria tidak pernah menang dalam 13 kali pertemuan sebelum ini. Portugal berhasil mencatatkan sembilan kali kemenangan dan sisanya hasil imbang.

Namun demikian Hungaria bukan tim yang dapat dikalahkan begitu saja. Dengan komposisi pemain seperti Peter Gulasci, Willi Orban, Rolland Sallai, hinga Adam Szalai, pemain-pemain Hungaria itu cukup diperhitungkan.

Masalah kualitas skuad, Hungaria diakui masih kalah dari skuad Portugal. Seperti yang kita ketahui Portugal memiliki pemain-pemain bintang yaitu Ruben Diaz, Bruno Fernandes, dan Cristiano Ronaldo. Portugal adalah lawan yang berbahaya bagi siapa saja.

Selanjutnya mampukah Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan menghasilkan 3 point dalam pertandingan pembuka Group F Piala Euro 2021 melawan Hungaria.

Berikut susunan pemain Portugal vs Hungaria dalam pertandingan Group F Piala Euro 2021 nanti malam.

Hungaria :

(3 – 4 – 1 – 2) Gulasci, Szalai, Orban, Botka, Holender, Kleinheisler, Nagy, Nego, Sallai, Szalai, Nikolic.

Portugal :

(4 – 3 – 3 ) Patricio, Guerreiro, Diaz, Fonte, Semedo, Mountinho, Pereira, Bruno Fernandes, Jota, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva.

 

Hari Donor Darah Sedunia, PMI Balikpapan Harap Bisa Jaring DDS

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – PMI Kota Balikpapan memperingati Hari Donor Darah Sedunia yang jatuh pada 14 Juni 2021 dengan mengadakan donor darah di Markas PMI Kota Balikpapan. Dengan menargetkan 100 kantong darah, kegiatan ini mengambil tema “Give Blood And Keep The World Beating”

Ketua PMI Kota Balikpapan drg. Dyah Muryani mengatakan, dalam peringatan hari donor darah se Dunia ini pihaknya berharap bisa menjaring donor darah sukarela (DDS) terutama yang pemula, supaya mereka selanjutnya bisa menjadi pendonor darah yang setia.

“Kegiatan ini sangat membantu karena saat ini PMI masih mengalami kurangnya darah,” katanya. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Donor darah yang di gelar ini dilakukan secara shift dan berlangsung sampai pukul 22.00 WITA.

Untuk ketersediaan darah di PMI Balikpapan, diakuinya kini sedang terbatas, bahkan ada stok habis. Ada beberapa stok golongan darah, namun yang paling sulit adalah golongan darah O dan AB. “Selain itu yang juga sulit adalah donor plasma konvalesen,” jelasnya.

Dyah mengimbau kepada pemilik golongan darah O dan AB dapat mendonorkan darahnya, karena saat ini sangat dibutuhkan dan stoknya kian menipis. “Yang banyak golongan darah A dan B,” ungkapnya.

Ia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan darah dengan cara menjaring DDS yang baru termasuk yang lama akan tetap terus dipelihara juga seperti TNI, Polri, IMI, Pertamina, termasuk Hotel yang selalu setia mendonorkan darah. Walaupun sebagian pendonor ada yang melakukan dengan cara mobile unit.

Ditambahkan Dyah, PMI Balikpapan mendapatkan bantuan dari Dinas Kesehatan Provinsi berupa alat konektor untuk plasma konvalesen bernilai Rp 230 juta. Kemudian, Bank Indonesia memberikan dua buah timbangan darah yang diperkirakan satu buah sekitar Rp 60 juta. “Alhamdulillah, itu untuk kelancaran kami di UTD,” imbuhnya.

Dalam hal ini tugas utama dari PMI membantu masyarakat yang memang setiap hari membutuhkan transfusi darah dan juga plasma konvalesen dalam rangka menanggulangi Covid 19 yang masih berlangsung di Kota Balikpapan.

“Hal ini adalah satu pelayanan kemanusiaan yang bisa diberikan oleh PMI kepada masyarakat, rumah sakit dan penderita Covid 19 yang membutuhkan bantuan daripada darah tersebut baik dalam bentuk darah segar maupun plasma konvaliesen,” terangnya.

Kabar Duka Atas Meniggalnya Markis Kido Legenda Bulu Tangkis Berprestasi

Penulis
admin sp
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali merasa bersedih adanya kabar duka yang menyelimuti dunia bulu tangkis Indonesia atas meninggalnya legenda bulu tangkis Tanah Air, Markis Kido pada Senin (14/6). Menurut Menpora Amali, Kido adalah pahlawan bulutangkis yang banyak memberikan jejak prestasi untuk mengharumkan nama Indonesia.

“Sebagai Menpora tentu saya merasa bersedih atas meninggalnya Markis Kido. Ia adalah mantan atlet bulutangkis yang telah mengharumkan nama Indonesia di pentas dunia. Almarhum pernah berada di puncak prestasinya yaitu meraih medali emas untuk ganda putra di Olimpiade Beijing tahun 2008 berpasangan dengan Hendra Setiawan,” kata Menpora Amali.

Markis Kido meninggal dunia di usia 36 tahun. Kabarnya, mantan pebulu tangkis yang lahir pada 11 Agustus 1984 itu mengalami serangan jantung. Mantan pebulu tangkis ganda putra nomor satu dunia itu mengembuskan napas terakhir seusai ambruk saat bermain badminton di GOR Petrolin, Alam Sutera, Tangerang.

Saat baru bermain setengah gim, Markis Kido tiba-tiba terjatuh dan tidak sadarkan diri. Rekan-rekannya di lapangan segera memberi pertolongan dan membawa Markis Kido ke rumah sakit. Namun, nyawa sang legenda bulu tangkis itu tidak terselamatkan.

Selama berkarier di dunia bulu tangkis, sosok Markis Kido sendiri diketahui sudah berhasil membawa harum Indonesia di kancah dunia lewat beragam prestasi manisnya. Dia bahkan berhasil menyabet medali emas di Olimpiade 2008 yang berlangsung di Beijing, China. Medali ini didapat di nomor ganda putra, lewat duetnya dengan Hendra Setiawan.

“Masyarakat olahraga khususnya Cabor bulutangkis pasti sangat kehilangan karena dia bisa menjadi contoh dan motivasi bagi para atlet yunior maupun senior yang masih aktif bermain. Selamat jalan pahlawan bulutangkis Indonesia,” kata Menpora.

Jumlah Kendaraan Uji Kelayakan UPT-PKB Kota Pekanbaru Menurun

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Jumlah kendaraan angkutan yang melakukan uji kelayakan di Unit
Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor (UPT-PKB) Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru alami penurunan.

Penurunan terjadi akibat pandemi Covid-19. Sejumlah kendaraan angkutan barang dan
penumpang tidak lagi beroperasi akibat sepi angkutan.

Kepala Dishub Kota Pekanbaru, Yuliarso melalui Kepala UPT PKB Zulfahmi, S.T., M.T menyebut, penurunan dalam massa pandemi ini rata-rata mencapai 10 persen per bulannya.

“Lumayan menurun. Saat ini hanya sekitar 80 sampai 100 kendaraan yang melakukan
pengujian dalam sehari,” ujar Zulfahmi, Senin (14/6).

Menurutnya, pandemi Covid-19 membuat sejumlah perusahaan berhenti beroperasi.
Ekonomi melemah akibat pergerakan masyarakat dibatasi.

“Permasalahan yang kami temui itu, toko tutup pak. Jujur mereka bilang belum ada uang untuk bayar KIR,” terang Zulfahmi. Padahal retribusi uji kendaraan tidak begitu besar. Namun akibat pandemi jumlah itu merasa menjadi satu beban yang cukup berat bagi para pelaku usaha angkutan.

Antisipasi Banjir, Normalisasi Sungai Beringin dikebut Oleh BBWS

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Normalisasi Sungai Beringin saat ini terus dikebut oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana. Adanya perubahan review, normalisasi sejatinya tidak sampai melewati batas dari jembatan Beringin di jalan Nasional (Pantura).

Praktis harus dilakukan pembebasan lahan warga yang dilaksanakan oleh DPU Kota Semarang yang terkena dari proyek itu masih menyisakan atau kurang sebanyak 400 bidang lahan yang belum dibebaskan.

“Total seluas 18,27 hektar pembebasan lahan untuk proyek normalisasi Sungai Beringin, hingga Juni 2021 ini masih menyisakan sekitar  delapan hektare lahan yang belum dibebaskan. Atau ada sebanyak 400 bidang lahan warga,” kata Kepala UPTD Perbekalan DPU Kota Semarang, Tunggul Habsoro Adhi.

Ia menjelaskan,belum terselesaikannya semua pembebasan lahan milik warga ini, kata dia, dikarenakan sempat adanya perubahan atau review Detail Engineering Design (DED). Sehingga normalisasi jadi melintasi jembatan pantura.

“Saat ini proyek normalisasi sungai Beringin tengah dikerjakan di lahan yang sudah dibebaskan. Dari jembatan Kali Beringin di jalan Pantura ini pengerjaannya nanti, akan sampai ke selatan kira-kira sepanjang 300 meter setelah dari jembatan,”jelasnya.

Ia menjelaskan,  penyelesaian pembebasan lahan warga yang kurang 400 bidang lahan atau menyisakan sekitar delapan hektar ini sudah selesai pada tahun 2021 ini. Adapun untuk anggaran yang disiapkan Pemkot Semarang untuk pembebasan lahan seluas delapan hektare ini mencapai Rp 82 Miliar.

1...4,2694,2704,271...4,889Halaman 4,270 dari 4,889