Beranda blog Halaman 4271

Ciptakan 2 Inovasi, PT BIMA Tunjukkan Eksistensi

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Fokus PT Berkah Industri Mesin Angkat (BIMA) dalam melakukan operasional perawatan alat bongkar muat terus berkembang dari waktu ke waktu.

Inovasi yang diluncurkan PT BIMA juga sebagai bentuk dukungan atas arahan yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo perihal penggunaan Biosolar B30 Melalui Peraturan Menteri ESDM nomor 12 tahun 2015.

Guna mengoptimalkan kinerja mesin dengan menggunakan Biosolar B30, PT BIMA melakukan inovasi berupa filtrasi bahan bakar Biosolar B30 sebagai metode terkini perawatan alat bongkar muat.

Uji coba telah dilakukan di beberapa wilayah cabang dan terbukti mampu mengurangi endapan berupa gel yang dihasilkan dari bakteri yang terdapat pada biosolar yang mengendap, sehingga breakdown akibat filter solar yang buntu bisa diminimalisir.

Selain itu penggunaan filtrasi bahan bakar B30 juga mampu menekan resiko kerusakan pompa bahan bakar & injektor, dan menekan kandungan air pada mesin yang dapat menjadi penyebab terjadinya korosi dan guratan pada mesin.

“Efek jangka panjangnya umur injector dan fuel pump menjadi panjang dan kinerja engine pun bisa maksimal untuk mendukung operasional di lapangan,” jelas Nazar, Site Manager PT BIMA cabang Semarang, Selasa (15/5/2021).

Inovasi filtrasi bahan bakar B30 ini sendiri, kini telah resmi digunakan sebagai metode perawatan alat di Terminal Peti Kemas Semarang.

Tidak hanya itu inovasi lain yang dilakukan PT BIMA – yang merupakan cucu dari PT Pelindo III ( Persero ) melalui BJTI Port di cabang Semarang adalah penerapan sistem pengulangan (redundancy system)pada mesin RTG untuk menjamin utilisasi peralatan bongkar muat di pelabuhan terus meningkat.

Redundancy system yang diterapkan PT BIMA dalam perawatan RTG di Terminal Petikemas Semarang sebagai upaya mendukung operasional di lapangan secara optimal, pada awalnya ketika mesin tersebut memasuki jadwal overhaul, maka alat tersebut harus menunggu setidaknya 30 hari dan berhenti beroperasi sampai dengan proses overhaul selesai.

Tetapi dengan inovasi redundant system, mesin pengganti telah dipersiapkan, sehingga alat tersebut hanya memerlukan waktu 1-2 hari saja untuk berhenti beroperasi.

Direktur Operasional dan Teknik PT BIMA Bayu Setyadi mendukung penuh kedua inovasi yang dilakukan oleh tim terkait sebagai bentuk dukungan pada program pemerintah juga sebagai implementasi nilai inti AKHLAK Kementerian BUMN yang selalu digaungkan oleh Pelindo III Grup.

Ia berharap langkah inovatif ini juga dapat dimanfaatkan cabang lain mengingat potensi kecilnya kerugian dalam aktivitas bongkar muat pelabuhan.

“Apapun program pemerintah kami siap menjadi bagian dari masalah sebagai solusi, PT BIMA akan senantiasa dukung dengan inovasi-inovasi baru agar arus bongkar muat pelabuhan lancar,” tuturnya, ia pun menambahkan “Juga selama mesin dirawat dengan baik dan sepenuh hati, kemungkinan untuk mesin breakdown juga kecil.” pungkas Bayu.

Kemenko PMK Fokus Pada Program Pembangunan SDM di Tahun 2022

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, dalam Rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2022, kementerian yang dinahkodainya menekankan pada program pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Dia menerangkan, kebijakan pembangunan SDM ini untuk mempersiapkan angkatan produktif jelang bonus demografi dan menyongsong Indonesia Emas 2045.

“Khususnya dalam hal ini adalah percepatan penanganan stunting. Kebijakan Presiden sejak periode pertama yaitu Presiden menekankan penanganan stunting dari 27,6 persen menjadi 14 persen di tahun 2024,” ujar Menko PMK saat Rapat bersama para Menko dan Badan Anggaran DPR-RI membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA KL) dalam RAPBN 2022 dan Rencana Kerja KL Tahun 2022, pada Senin (14/6).

Muhadjir memaparkan, penanganan stunting menjadi perhatian Presiden dalam penyiapan SDM. Hal itu dikarenakan penyiapan SDM unggul bisa sangat terhambat dengan adanya stunting pada anak. Dia mengungkapkan, berdasarkan data Bank Dunia, sebanyak 56 persen angkatan kerja produktif di Indonesia adalah mantan stunting.

“Karena itulah Presiden menargetkan untuk 2024 stunting bisa turun menjadi 14 persen. Berdasarkan arahan Presiden juga stunting menjadi domain BKKBN jadi bagian pembangunan keluarga,” paparnya.

Lebih lanjut, Menko Muhadjir menjelaskan, beberapa program yang bertujuan membangun SDM unggul adalah membuka akses pendidikan ke seluruh kalangan mulai sejak usia dini dengan adanya program satu desa satu PAUD, program Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk SD, SMP, SMA/SMK, dan hingga jenjang pendidikan tinggi.

“Program-program ini adalah program strategis dalam membangun SDM. Dan sekarang bagaimana 140 juta orang yang saat ini dalam usia produktif juga mendapatkan pekerjaan yang produktif. Kami juga sudah mengubah kurikulum SMK yang sekarang disusun oleh dunia industri, dan dunia usaha,” jelasnya.

“Program-program ini sudah berjalan, dan mudah-mudahan berkelanjutan sehingga antara tugas Menko Ekonomi, Menko Marinves, Menko Polhukam betul-betul memiliki hubungan koheren dalam rangka menyiapkan SDM kedepan menyongsong bonus demografi dan untuk menuju Indonesia emas 2045,” imbuh Muhadjir.

*SETUJUI TAMBAHAN ANGGARAN*

Sebelumnya di awal rapat, Menko PMK Muhadjir Effendy beserta para Menko lainnya memaparkan pagu indikatif masing-masing Kemenko serta usulan tambahan anggaran tahun 2022.

Pagu Indikatif RAPBN Kemenko PMK untuk tahun 2022 sebesar Rp 228,97 miliar. Sementara postur anggaran pagu indikatifnya dibagi dua, yaitu untuk Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan sebesar Rp 61,45 miliar (26.84%), dan untuk Program Dukungan Manajemen Rp167,52 miliar (73,16%).

Lebih lanjut, Menko PMK memaparkan usulan tambahan anggaran Kemenko PMK untuk tahun 2022. Rencana usulan penambahan anggaran dari Kemenko PMK sebesar Rp 47 miliar.

“Penggunaannya ada yang untuk memperkuat kegiatan yang sudah ada, tetapi juga ada untuk program yang lain misalnya pelaksanaan kegiatan Global Platform For Disaster Risk Reduction (GPDRR),” imbuh Menko PMK.

Adapun rincian usulan tambahan anggaran itu terdiri dari program koordinasi pelaksanaan kebijakan sebesar Rp 27 miliar, mencakup penguatan pelaksanaan koordinasi sinkronisasi dan pengedalian (KSP) kebijakan bidang PMK Rp 18 miliar, program Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) Rp 6 miliar, penguatan penyusunan kebijakan jaminan sosial nasional Rp 2 miliar, serta pelaksanaan Global Platform For Disaster Risk Reduction (GPDRR) Rp1 miliar.

Sedangkan, Rp 20 miliar digunakan untuk program dukungan manajemen teknis mencakup sarana dan prasarana, pengelolaan informasi bidang PMK, dan hak keuangan dewan jaminan sosial nasional.

“Dengan demikian total penambahan seluruh anggaran dari Kemenko PMK tahun anggaran 2022 Rp 275 miliar lebih, atau Rp 275.967.321.000,” tuturnya.

Di akhir rapat, Ketua Banggar Said Abdullah mengetuk palu tanda semua usulan penambahan pagu anggaran dari seluruh Kementerian Koordinator disetujui.

“Kita setuju terhadap pagu yang disampaikan para Menko dan kita setuju pada usulan penambahanan anggaran para Menko,” tutup Said Abdullah.

Kemenperin dan Pemda Dukung Peran IKM Topang Program P3DN

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Perindustrian mendorong peran industri kecil dan menengah (IKM) dalam mendukung program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN). Hal ini guna membangkitkan kembali gairah usaha di tengah masa pandemi Covid-19 sekaligus memacu upaya pemulihan ekonomi nasional.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, saat ini Pemerintah, BUMN/BUMD, Badan Usaha dan/atau pemangku kepentingan lainnyawajib menggunakan produk dalam negeri dan mendukung program P3DN dalam rangka menggerakkan perekonomian nasional,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Gati Wibawaningsih di Jakarta, Senin (14/6).

Dirjen IKMA mengemukakan, pihaknya mengapresiasi kepada para pelaku IKM yang telah berkontribusi menopang produktivitas sektor manufaktur skala besar di tanah air. Langkah ini dapat memperkuat rantai pasok sehingga mendongkrak daya saing industri nasional.

“Beberapa waktu lalu, kami melakukan kunjungan kerja ke CV. Lombok E-Bike Builder dan CV. Raja Teknik di Nusa Tenggara Barat (NTB). Banyak potensi dari IKM-IKM ini yang perlu dikembangkan guna mendukung program P3DN,” paparnya.

CV. Lombok E-Bike Builder telah memperoleh fasilitasi dari Dinas Perindustrian Provinsi NTB sebagai tenant pada Science Technology and Industrial Park Nusa Tenggara Barat (STIP NTB) dalam skema inkubasi. Program ini bertujuan menghasilkan IKM yang dapat menjadi produsen komponen maupun produk sepeda listrik di Provinsi NTB.

Pemerintah Daerah juga telah melakukan pemesanan sepeda listrik untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2021 hingga 2023.“Kami mengapresiasi Pemerintah Daerah NTB yang telah mendukung gerakan ini melalui pembelian produk buatan IKM setempat,” imbuh Gati.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi NTB melalui OPD telah mendukung gerakan P3DN dengan membeli produk IKM setempat. Dukungan ini tercantum pada Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 43 tahun 2020 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Bela dan Beli Produk Lokal.

“Beberapa OPD yang telah mendukung gerakan ini antara lain Dinas Pertanian, Dinas Kelautan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Peternakan, Dinas Perindustrian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, serta Dinas Koperasi dan UMKM,” sebut Gati.

Produk-produk yang dibeli tersebut, di antaranya produk permesinan Teknologi Tepat Guna (TTG), alat dan mesin pertanian, serta kendaraan berbasis listrik guna mendukung kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh OPD setempat.

Pemilik dari CV. Lombok E-Bike Builder adalah Gede Sukarma Dijaya, yang telah menekuni produksi sepeda listrik sejak  tahun 2016. Inovasi baru berupa sepeda listrik lahir dari keresahannya terhadap rasa lelah mengayuh sepeda khususnya bagi lansia. Pemasaran sepeda listrik produksi Gede dengan merek Le-Bui sudah sampai ke mancanegara antara lain negara Australia, Inggris, Norwegia dan Amerika Serikat.

Selain mengunjungi IKM produsen sepeda listrik, Dirjen IKMA juga melakukan kunjungan ke CV. Raja Teknik selaku produsen peralatan cold storage atau mesin refrigerasi (pendingin) yang digunakan untuk menyimpan produk dalam suhu tertentu sehingga kualitasnya tetap terjaga. CV. Raja Teknik awalnya adalah perusahaan jasa penerapan produk teknik pendingin AC yang berdiri sejak 17 Mei 2008.

Cold storage yang diproduksi CV. Raja Teknik memiliki tingkat pendinginan yang bisa disesuaikan dengan jenis komoditas yang disimpan. Sampai saat ini, CV. Raja Teknik telah memasok produknya ke Dinas Perindustrian, Dinas Perikanan dan Kelautan (jasa maintenance), Rumah Potong Hewan serta hotel-hotel di Mataram, Senggigi dan Gili Trawangan.

Cegah Pemanasan Global, Kemenhub Turunkan Emisi di Sektor Transportasi

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk mencegah terjadinya pemanasan global dengan melakukan tiga upaya pendekatan yakni melalui pencegahan (avoid), pergeseran (shift), dan peningkatan (improve). Ketiga upaya pendekatan ini diharapkan dapat menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca di sektor transportasi.

Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menjadi pembicara kunci dalam acara webinar “3rd Indonesia Energy Efficiency and Conservation Conference & Exhibition (IEECCE)” yang diselenggarakan Masyarakat Konservasi dan Efisiensi Energi Indonesia (MASKEEI), Senin (14/6).

Menhub menjelaskan, pendekatan pertama yaitu pencegahan (avoid), dilakukan melalui pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD) di wilayah perkotaan. Konsep ini akan menciptakan ekosistem transportasi massal transit yang terintegrasi, dan dapat menumbuhkan komunitas pejalan kaki dan pesepeda, sehingga mengakomodasi kebutuhan masyarakat untuk menjalani hidup lebih sehat.

Selanjutnya pendekatan kedua yaitu pergeseran (shift). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengoptimalkan kapasitas dan kualitas layanan transporasi umum perkotaan. Misalnya dengan memberikan subsidi transportasi massal perkotaan melalui skema buy the services di sektor transportasi jalan.

Adapun pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan peningkatan (improve). Pendekatan ini dilakukan melalui pemanfaatan teknologi untuk mendukung peningkatan kinerja transportasi. Misalnya yaitu penggunaan kendaraan pribadi maupun angkutan massal berbahan bakar non fosil seperti: kendaraan listrik berbasis baterai, teknologi surya, dan bahan bakar nabati.

“Pemanfaatan kendaraan listrik menjadi salah satu implementasi kebijakan upaya penurunan emisi yang telah menjadi kebijakan nasional. Kami sudah memulai dengan menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas,” ucap Menhub.

Sampai akhir April 2021, Kemenhub telah menggunakan 26 unit kendaraan listrik dan 43 unit lagi akan dipesan secara berkala untuk para pejabat di kantor pusat, dan jumlanya akan terus bertambah. Menhub berharap, langkah ini dapat diikuti oleh Kementerian dan Lembaga lainnya untuk turut berkontribusi mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

“Namun demikian, kami juga berharap kehadiran kendaran listrik ini dapat diikuti dengan pembangunan energi pembangkit listrik yang lebih bersih, sehingga tidak mengalihkan emisi dari transportasi ke sektor pembangkit listrik,” tutur Menhub.

Selain sarana, Kemenhub juga sudah mulai membangun prasarana transportasi di simpul-simpul transportasi seperti bandara, pelabuhan , stasiun dan terminal, yang dilengkapi panel surya, seperti pembangkit listrik tenaga surya, penerangan jalan tenaga surya, dan bangunan yang ramah lingkungan.

Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan upaya sendiri di tahun 2030 dan telah menjadi Kebijakan Nasional. Banyak masalah yang muncul dari penggunaan energi, seperti emisi gas rumah kaca, hujan asam, perubahan iklim, dan ketergantungan bahan bakar fosil. Dimana saat ini, 80% produksi listrik dunia berasal dari bahan bakar fosil dan nuklir, dan hampir semua transportasi menggunakan bahan bakar minyak cair (bensin).

Dewan Energi Dunia memproyeksikan permintaan energi primer akan meningkat tiga kali lipat pada tahun 2050, karena populasi tumbuh menjadi 8-9 miliar dan negara-negara berkembang meningkatkan standar hidup. Sementara bahan bakar fosil adalah bahan bakar yang tidak terbarukan, sehingga ekonomi diprediksi akan terguncang jika bahan bakar fosil sudah habis.

Transportasi termasuk salah satu sektor yang menghasilkan karbon dioksida yang sangat tinggi (CO2), yang menyebabkan gas rumah kaca dan akhirnya berkontribusi terhadap pemanasan global. Untuk itu, Kemenhub terus mendukung upaya efisiensi energi baik pada sarana maupun prasarana transportasi dengan memanfaatkan energi terbarukan (non fosil).

Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Duta Besar Denmark Untuk Indonesia Rasmus Abildgaard Kristensen dan Wakil Rektor ITB Bidang Riset dan Inovasi Prof. Ir. I Gede Wenten, M.Sc., Ph.D.

Bappenas Jabarkan Strategi Pembangunan Infrastruktur dan Energi Indonesia

Penulis
admin sp
-

SuaraPemerintah.id – Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa membahas sasaran pembangunan infrastruktur 2020-2024 dalam Rapat Tingkat Menteri bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto, Senin (14/6).

“Kita bicara terkait indikator infrastruktur yang jadi sasaran RKP 2022 dan terkait indeks kemahalan, konstruksi terkait indeks logistik dan terkait harga yang akhirnya ujungnya adalah inflasi, karena itulah kami ingin dari bapak-bapak menyampaikan sasaran RKP 2022,” jelas Menteri Suharso dalam rapat virtual yang dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Djoko Sasono, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Zulfikri, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub R. Agus H. Purnomo, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Novie Riyanto, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, Staf Khusus Bidang Ekonomi dan Investasi Transportasi Kemenhub Wihana Kirana Jaya, Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Komunikasi Adita Irawati, Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Keuangan dan Pendanaan Otto Ardianto, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kemenhub Umar Aris.

Menteri Suharso juga membahas isu ketimpangan ketersediaan infrastruktur antara wilayah barat dan wilayah timur. “Biaya konstruksi di wilayah timur lebih mahal dibandingkan biaya konstruksi di wilayah barat. Ketimpangan pembangunan infrastruktur dan ketersediaan di timur juga lebih rendah dibanding barat. Juga muatan di wilayah timur yang lebih rendah dan terbatasnya pelabuhan feeder.

Tidak hanya itu, rasio elektrifikasi, ketersediaan air minum dan air bersih juga akan kita pastikan. Lalu apa kira-kira hambatan terkait dengan fiskalnya atau ada program-program non fiskal termasuk konvergensinya dengan DAK. Kami memerlukan konfirmasi dari bapak-bapak,” tutur Menteri Suharso.

Isu strategis lainnya yang turut dibahas antara lain Jalan Tol Trans Sumatera, kualitas jalan daerah, angkutan umum massal perkotaan, jaringan pelabuhan utama, pembangkit listrik, waduk multiguna, akses air minum perpipaan, percepatan pengelolaan persampahan, penanganan permukiman kumuh, dan satu juta rumah susun perkotaan.

Berdasarkan laporan The Global Competitiveness Index 2019, daya saing infrastruktur Indonesia berada pada peringkat 72 dari 141 negara, tertinggal dari Malaysia, Tiongkok, dan Thailand. Rendahnya daya saing infrastruktur Indonesia ditunjukkan oleh indikator tingginya biaya logistik sebesar 24 persen dari PDB dan rendahnya kinerja logistik.

“Ada beberapa hal yang masih menjadi target kita yaitu waktu tempuh lalu lintas utama di jalan di Indonesia yang masih tinggi, angkutan massal perkotaan yang menjadi PR yang perlu dibenahi, tenaga listrik yang belum tuntas perlu menjadi perhatian kita, kebersihan air baku yang masih kecil dibanding negara lain. Juga, bagaimana kita bisa meningkatkan perumahan layak di samping menyelesaikan permukiman kumuh di perkotaan di Indonesia,” ungkap Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas J. Rizal Primana.

Beberapa Major Project memperkuat komitmen dan dukungan terhadap pembangunan sektor energi dan ketenagalistrikan, yaitu Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk Empat Juta Sambungan Rumah, Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak, serta Infrastruktur Ketenagalistrikan. “Khusus energi, dalam hal ini pertambahan bauran energi, yang sudah saya lihat lajunya tidak terlalu tinggi karena ini berkaitan dengan Gas Rumah Kaca. Kemudian, pada saat yang sama, meningkatkan konsumsi energi tentu lebih bagus, kalau bisa dari sumber energi nonkonvensional,” pungkas Menteri Suharso.

Kebijakan PPN Ciptakan Keadilan Bagi Seluruh Masyarakat

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan mengenai rencana kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam kesempatan tersebut, DJP memastikan bahan pokok atau sembako yang dijual di pasar tradisional tidak akan dikenai PPN.

“Misalnya barang-barang kebutuhan pokok yang dijual di pasar tradisional ini tentunya tidak dikenakan PPN. Akan berbeda ketika sembako ini sifatnya premium. Barang-barang kebutuhan pokok yang dikenakan adalah kebutuhan pokok premium,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor dalam acara media briefing secara daring, Senin (14/06).

Perubahan pengaturan PPN perlu dilakukan karena sistem yang berlaku saat ini dipandang kurang memadai untuk memenuhi rasa keadilan sebab mengalami distorsi, terlalu banyak pengecualian, dan fasilitas yang tidak efektif, sehingga menyulitkan peningkatan kepatuhan pajak dan optimalisasi pendapatan negara.

Konsep perubahan yakni pengurangan berbagai fasilitas PPN, baik dalam bentuk pembebasan PPN maupun dalam bentuk perlakuan sebagai Non-BKP (bukan Barang Kena Pajak) atau Non-JKP (bukan Jasa Kena Pajak) dilakukan untuk mengurangi distorsi. Selain itu, penerapan multitarif dapat memberikan ruang untuk mengenakan tarif PPN lebih rendah dari tarif umum. Contohnya, barang-barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan, serta tarif PPN lebih tinggi dari tarif umum untuk barang-barang yang tergolong mewah.

Lebih lanjut, jasa pendidikan yang akan dikenakan PPN adalah yang bersifat komersial dalam batasan tertentu. Sementara, jasa pendidikan yang mengemban misi sosial, kemanusiaan, dan dinikmati oleh masyarakat banyak pada umumnya, misalnya sekolah dasar negeri, tidak akan dikenakan PPN.

“Kebijakan ini nantinya diharapkan dapat menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat dan kita berfokus juga kepada golongan menengah bawah yang saat ini mungkin lebih merasakan bagaimana situasi dan kondisi akibat pandemi Covid 19,” ujar Neilmaldrin.

APBN memiliki peran sentral dalam membantu kelompok tidak mampu, UMKM, dan menolong dunia usaha agar bisa bangkit dan pulih dari pandemi. Reformasi sistem perpajakan yang dilakukan pemerintah ini diharapkan mampu membangun kemandirian, kesinambungan fiskal, dan pemerataan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia pasca pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid 19.

Menaker: Peran LKS Tripnas Sangat Penting dan Strategis

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional (Tripnas) memiliki pesan yang sangat strategis.

LKS Tripnas berperan memberi pertimbangan, saran dan pendapat kepada presiden serta pihak terkait lain dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan secara nasional.

Karena itu, Ida menilai pertemuan dengan Badan Pekerja LKS Tripnas yang digelar di Bogor, Jawa Barat, Senin (14/6), sangat penting.

“Kedudukan lembaga ini memberikan dampak yang signifikan dalam pembangunan ketenagakerjaan,” ujar Menaker Ida Fauziyah yang juga Ketua LKS Tripnas itu.

Menaker berpesan kepada LKS Tripartit agar terus dikuatkan dari sisi kelembagaan, serta melalui representasi dari unsur masing-masing agar ke depannya terus menciptakan keharmonisan iklim ketenagakerjaan.

Dia juga mendorong LKS Tripartit Nasional mampu adaptif dan inovatif dalam menyikapi dinamika ketenagakerjaan Indonesia dan dunia, sehingga mampu memberikan solusi yang aplikatif dalam menjawab tantangan.

“Ini tantangan yang harus dijawab teman-teman LKS Tripartit mengingat dinamika ketenagakerjaan yang terus berubah cepat,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri menyebut perlunya strategi khusus dari LKS Tripartit, agar bisa menjangkau kehadiran pemerintah, terkait solusi konkret guna menghadapi pandemi Covid-19.

Khususnya terkait ancaman PHK yang terus terjadi. “Dalam waktu dekat kami akan mengadakan forum pertemuan untuk membahas Roadmap Ketenagakerjaan untuk nantinya mendapatkan rekomendasi konkrit dari sisi Pemerintah, Serikat Pekerja maupun pengusaha,” ujar Dirjen Putri Temu Muka kali ini dihadiri Plt Direktur Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Surya Lukita Warman.

Kemudian, Wakil Ketua LKS Tripartit Nasional dari Unsur Organisasi Pengusaha Myra Maria Hanartani. Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh hadir Pudji Santoso dan para anggota Badan Pekerja LKS Tripartit.

DPR Buka Kesempatan Mahasiswa Magang di Rumah Rakyat

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – DPR RI memberi kesempatan bagi para mahasiswa untuk belajar mengenai tugas dan fungsi DPR lewat konsep ‘Merdeka Belajar‘.

“Merdeka Belajar menjadi konsep penting dalam menyiapkan mahasiswa untuk menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat,” ujar Sekjen DPR RI Indra Iskandar dalam siaran persnya di Jakarta, Senin (14/6).

Menurut Indra, melalui konsep merdeka belajar mahasiswa diberi kebebasan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di luar kampus.

Melalui konsep ini pula, filosofi dari pendidikan akan diubah. Menurut dia, mahasiswa akan diberikan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas, sehingga mahasiswa memiliki kompetensi baru, dan lebih siap untuk menghadapi kebutuhan zaman yang berdinamika.

Dia menyebutkan, DPR RI mempunyai tiga fungsi yaitu legislasi, pengawasan dan anggaran dalam kerangka representasi rakyat serta melaksanakan fungsi diplomasi parlemen.

“Peserta magang akan belajar business process (proses bisnis) pelaksanaan ketiga fungsi DPR RI melalui keterlibatan pada rangkaian proses tersebut secara langsung.”

“Harapannya pelaksanaan magang ini akan memberikan manfaat positif baik bagi peserta magang, perguruan tinggi, Setjen maupun DPR RI,” paparnya.

Begini Perinciannya Dikatakannya, dalam program ‘Magang di Rumah Rakyat’, penting sekali untuk memberikan konteks yang tepat pada setiap mahasiswa sebagai peserta magang, terutama dalam hal pelaksanaan fungsi-fungsinya yaitu legislasi, pengawasan, dan anggaran.

Dalam kesempatan itu, Indra menjelaskan, pada saat pertama kali datang, mahasiswa akan menjalani serangkaian kuliah/ceramah dari para narasumber yang kompeten di bidangnya.

Yakni, tentang ketatanegaraan serta kerumahtanggaan DPR RI dari para pimpinan di Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai dasar pemahaman mereka mengenai ketatanegaraan dan tata kerja di DPR RI.

Tahap berikutnya, tambah dia, mahasiswa magang akan terlibat langsung dan tidak langsung dalam setiap proses pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI baik pada masa sidang maupun masa reses.

“Pembelajaran untuk mahasiswa magang akan dilakukan melalui enam mekanisme pembelajaran, yakni kuliah umum, audiensi, observasi, magang, simulasi dan evaluasi,” tuturnya.

Selama satu semester, tambah dia, mahasiswa magang akan mengikuti proses dan segala macam aktivitas dalam koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran kepada DPR RI. Proses dan aktivitas tersebut akan dipandu oleh pendamping (mentor) internal yang ada dalam unit tersebut.

Erick Thohir: Pemimpin Muda Penggerak Transformasi BUMN di Era Digital

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pemimpin muda di perusahaan negara bukan sebuah ancaman melainkan justru sebagai penggerak.

Keberadaan pemimpin muda menurutnya justru sebagai inspirasi, energi, dan penggerak transformasi BUMN.

“Generasi muda bukan beban, apalagi ancaman, tetapi justru jadi inspirasi, energi dan penggerak kemajuan dan transformasi BUMN, terutama di era digital dan dengan tuntutan dunia usaha yang semakin kompetitif,” kata Erick Thohir, Senin (14/6/2021).

Kementerian BUMN juga sudah menginisiasi berdirinya komunitas generasi muda di lingkungan BUMN yang dinamai BUMN Muda.

BUMN Muda adalah inisiatif strategis untuk menyatukan dan menguatkan peran talenta muda potensial dari seluruh BUMN sebagai penggerak transformasi BUMN menjadi korporasi profesional berkelas dunia.

“Di bawah naungan Forum Human Capital Indonesia (FHCI) yang menjadi mitra strategis Kementerian BUMN untuk menggenjot transformasi dan pengembangan human capital (SDM) di BUMN,” ucap Erick.

Komunitas BUMN Muda menjadi wadah bagi generasi muda insan BUMN untuk menyatukan gagasan, mengembangkan potensi, serta meningkatkan kompetensi agar dapat berkontribusi aktif sebagai agen perubahan dan pemimpin generasi baru di masa mendatang.

Kunjungi Sulawesi Utara, Jokowi Cicipi Kopi Khas Manado Mantan Bos Inter Milan itu juga menyebut pentingnya keberlanjutan dalam kepemimpinan.

“Program ini harus didukung tapi generasi mudanya juga harus punya track record yang benar,” ujar dia.

Erick meminta komitmen seluruh direktur utama, wakil direktur utama, dan direktur Human Capital yang membidangi HC untuk mendorong para talenta muda di masing-masing BUMN agar turut aktif di seluruh program kegiatan BUMN Muda.

Pemprov Sumbar Akan Wajibkan Murid Ikut Olahraga

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) sedang menggodok kebijakan untuk mewajibkan murid-murid di sekolah untuk mengikuti olahraga.

Nantinya, mereka harus memilih minimal salah satu cabang olahraga dan satu cabang seni. “Waktu latihan minimal Hari Sabtu dan Hari Minggu,” kata Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, Senin (14/6/2021).

Nantinya, kata Mahyeldi, pihaknya akan memperdayakan mantan atlet. “Mantan atlet dan pelatih akan diberdayakan untuk melatih siswa hingga ke daerah-daerah. Makanya harus tersedia sarana dan prasarananya,” kata Mahyeldi.

Sementara untuk cabang seni akan dimanfaatkan sanggar-sanggar seni yang ada di daerah.

Taman Budaya juga akan dimanfaatkan untuk kepentingan itu. Dengan demikian masyarakat yang sehat secara jasmani dan rohani bisa tercapai sejak dini.

“Selain itu para pelatih juga akan bisa menyaring bibit atlet berprestasi sejak dini sehingga bisa dibina untuk mengharumkan nama daerah di berbagai ajang tingkat regional maupun nasional,” kata dia.

Sebelumnya, pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) akan mengembalikan fungsi Gelanggang Olahraga (GOR) Agus Salim. Pasalnya, fungsi GOR saat ini bergeser untuk berdagang ketimbang olahraga.

“GOR untuk kepentingan olahraga, bukan untuk memberikan pendapatan. Kami akan kembalikan fungsi kawasan ini sebagaimana mestinya,” katanya.

1...4,2704,2714,272...4,889Halaman 4,271 dari 4,889