Beranda blog Halaman 4272

Kemenperin Pacu Produktivitas dan Daya Saing Industri Elektronik

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memacu produktivitas dan daya saing industri elektronik sehingga dapat memberikan kontribusi signfikan bagi perekonomian nasional. Apalagi, kata dia, industri elektronik merupakan salah satu sektor yang mendapat prioritas pengembangan sesuai peta jalan Making Indonesia 4.0.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mendampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan peninjauan pelaksanaan vaksinasi Gotong Royong di Batam, khususnya di dua perusahaan elektronik, yakni PT Philips Industries Batam (Philips) dan PT Sat Nusapersada Tbk. (Satnusa).

“Kami mengapresiasi keputusan para pelaku industri yang segera ikut serta dalam program vaksinasi Gotong Royong. Hal ini dapat mendorong para pekerjanya bisa bekerja lebih produktif lagi. Upaya ini akan mempercepat pemulihan ekonomi nasional,” kata Menperin di Jakarta, Senin (14/6).

Pada kesempatan tersebut, total sebanyak 11 ribu tenaga kerja dari PT Philips Industries Batam dan PT Sat Nusapersada Tbk memperoleh vaksinasi Gotong Royong. Philips Batam merupakan perusahaan yang memproduksi home appliances, sedangkan Satnusa memproduksi peralatan teknologi informasi (IT).

“Kota Batam yang memiliki banyak pabrik manufaktur tentunya merupakan salah satu wilayah yang harus waspada dalam masa pandemi. Sebab menanggung risiko menunda atau berhenti produksi jika banyak tenaga kerjanya yang terpapar Covid-19,” ungkap Agus.

Pemberian vaksinasi dalam skala besar ini perlu dilakukan agar mendorong kegiatan produksi di sektor industri sehingga dapat membangkitkan kembali perekonomian daerah dan nasional. Selama masa pandemi, Philips Batam masih dapat menjaga tingkat utilisasi produksinya relatif stabil, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Strategi pemasaran ekspor 100 persen yang terdiversifikasi ke berbagai wilayah dan negara menjadi kelebihan dari perusahaan. Di sisi lain, perusahaan juga berusaha dapat masuk ke pasar dalam negeri. Secara kemampuan produksi, perusahaan sudah mampu memproduksi produknya dengan nilai lokal mencapai 40 persen sampai 70 persen.

“Kami mengapresiasi kinerja perusahaan yang sangat gigih melakukan proses produksi di tengah masa pandemi ini. Seperti kita ketahui, akibat adanya pandemi ini, banyak kebijakan seperti pembatasan sosial ataupun lockdown di luar negeri yang tentu memengaruhi permintaan perusahaan,” ujar Agus.

Sementara, Satnusa juga sudah terus berupaya mengembangkan industrinya dengan memproduksi Smartphone 5G, melengkapi lini 4G yang sudah diproduksi sebelumnya. Produk smartphone perusahaan dipasarkan baik di dalam negeri maupun untuk keperluan ekspor. Saat ini, kapasitas produksi Smartphone perusahaan sudah mencapai 3 juta unit per bulan.

“Kami mengapresiasi inisiatif perusahaan yang mulai mentargetkan potensi pasar yang muncul seiring dengan berkembangnya teknologi 5G. Ke depannya, kami akan mendorong perusahaan agar dapat memproduksi produk-produk yang termasuk dalam ekosistem 5G agar Indonesia dapat memperoleh manfaat yang signifikan dalam peralihan ke teknologi 5G,” papar Agus.

Guna mendukung proses produksi produk high-tech, Satnusa telah menanamkan investasi sekitar Rp 1,1 triliun untuk membuat 20 lini Surface Mount Technology (SMT). Perusahaan telah mampu membuat Printed Circuit Board (PCB) 16 layer dan PCB fleksibel 4 layer.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Taufiek Bawazier menyampaikan pentingnya penguasaan teknologi SMT untuk pendalaman industri ke hulu.

“Melihat kemampuan produksi perusahaan yang sudah menggunakan lini SMT secara massif, kami menilai bahwa perusahaan dapat didorong untuk memperdalam kapabilitasnya hingga ke komponen semikonduktor,” kata dia.

Apalagi, lanjutnya, kondisi pandemi yang menyebabkan terputusnya rantai suplai global untuk chip, akan menjadi kesempatan bagi industri dalam negeri guna mulai masuk ke produk hulu. “Upaya ini akan kami dorong melalui peningkatan kebijakan TKDN sehingga pendalaman struktur industri dapat tercapai,” tutur dia

Pemkab Batang Siapkan Dua Desa Percontohan Peternakan Sapi Perah ke Pabrik Nestle

Penulis
Andik Irwanto
-
Pemkab Batang Siapkan Dua Desa Percontohan Peternakan Sapi Perah ke Pabrik Nestle

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang, Jawa Tengah, menyiapkan dua desa menjadi lokasi percontohan peternakan sapi perah sebagai upaya mendukung pasokan susu ke pabrik Nestle di Batang Industri Park (BIP) di Desa Segayung, Kecamatan Tulis. Pemkab sudah menentukan dua desa yang akan menjadi peternakan sapi perah sesuai dengan kriteria.

Hal ini dikatakan oleh Bupati Batang Wihaji di Batang, Senin, 14 Juni 2021. Pihaknya mengatakan bahwa berdirinya pabrik Nestle harus direspon dengan baik oleh warga karena nantinya akan berdampak positif pada usaha peternakan sapi perah.

“Pabrik Nestle ini akan beroperasi mulai 2023 dan perusahaan akan belanja susu pada peternak sapi perah sekitar Rp4,5 miliar per hari. Oleh karena, kami akan menyiapkan dua desa sebagai lokasi percontohan peternakan sapi perah di Desa Semampir dan Pacet,” katanya.

Ia mengatakan untuk merealisasikan rencana itu, Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan akan berkoordinasi dengan para calon peternak sapi yang nanti akan diberikan edukasi oleh pihak Nestle bagaimana cara beternak sapi perah untuk menghasilkan susu yang baik dan benar.

Perusahaan Nestle telah membentuk tim yang akan terjun langsung pada warga desa yang ingin menjadi peternak dengan membentuk koperasi.

Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan Dislutkanak Kabupaten Batang Syam Manohara mengatakan pihaknya bersama tim dari Nestle sudah melakukan survai pada peternak sapi potong untuk beralih ke sapi perah.

Mengalihkan peternak sapi potong ke sapi perah, kata dia, tidak semudah yang dibayangkan tetapi perlu upaya untuk memberikan edukasi dan pendampingan pada mereka.

“Peternak sapi potong biasanya merawat sapi hanya sebagai pekerjaan sambilan sehingga harus mengubah pola pikir untuk lebih serius lagi berpikir dalam merawat sapi perah agar hasil susu sapi masuk sesuai kriteria PT Nestle,” katanya.

Ia mengatakan pemkab sudah menentukan dua desa yang akan menjadi peternakan sapi perah sesuai dengan kriteria yaitu berada pada ketinggian di atas 1.000 mdpl.

“Peternak Desa Sumampir dan Pacet Kecamatan Reban siap menjadi percontohan peternakan sapi perah karena pertimbangan selain wilayahnya berada di atas ketinggian di atas 1.000 mdpl juga mereka bersedia memberikan pakan cukup pada ternaknya,” katanya. (red/pen)

Bank Mandiri Siapkan Pembiayaan Kredit Talangan bagi Vendor KAI

Penulis
Andik Irwanto
-
Bank Mandiri Siapkan Pembiayaan Kredit Talangan bagi Vendor KAI

SuaraPemerintah.id – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyiapkan pembiayaan kredit talangan (Kreta) bagi pemasok atau vendor mitra PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk mempercepat penerimaan pembayaran vendor tersebut sehingga dapat meningkatkan pengelolaan likuiditas mereka. Bank Mandiri menargetkan mampu menyalurkan kredit kepada vendor KAI sebesar Rp200 miliar.

Hal ini dikatakan oleh Direktur Corporate Banking Bank Mandiri Susana Indah K. Indriati dalam pernyataan di Jakarta, Senin, 14 Juni 2021. Pihaknya mengatakan kerjasama antar kedua BUMN tersebut merupakan sinergi strategis antar BUMN, khususnya di bidang transportasi darat serta turut mendukung kesuksesan percepatan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Inisiatif pembiayaan value chain ini diharapkan dapat membantu supplier atau vendor dari Kereta Api Indonesia dalam mendapatkan percepatan penerimaan pembayaran sehingga meningkatkan likuiditas keuangan dan kualitas pengadaan barang maupun jasa kepada Kereta Api Indonesia,” ujar Indah.

Bank Mandiri menargetkan dapat menyalurkan kredit kepada vendor Kereta Api Indonesia sebesar Rp200 miliar dan tidak menutup kemungkinan akan terus bertambah seiring dengan berkembangnya kerja sama antara kedua BUMN. Bank Mandiri juga siap mendukung pengembangan usaha serta rencana-rencana bisnis strategis dari KAI.

“Melihat kondisi perekonomian Indonesia di tengah pandemi COVID-19 ini, kerjasama yang terjalin akan menjadi benefit bagi supplier atau vendor untuk menjaga likuiditas keuangan demi kelancaran kualitas pengadaan barang maupun jasa kepada Kereta Api Indonesia,” kata Indah.

Pembiayaan tersebut, lanjutnya, merupakan bentuk konsistensi Bank Mandiri dalam mendukung sektor bisnis menengah mengingat program itu dapat membantu memberikan solusi permodalan bagi pelaku usaha yang terdampak COVID-19 agar roda perekonomian dapat terus berjalan.

Selain Kreta, Bank Mandiri juga menyetujui perpanjangan jangka waktu fasilitas kredit jangka pendek senilai Rp2 triliun dan fasilitas non cash loan sebesar Rp2 triliun. Kedua fasilitas digunakan untuk membiayai operasional KAI.

Direktur Keuangan KAI Salusra Wijaya mengatakan kerjasama antara KAI dan Bank Mandiri merupakan sinergi BUMN yang penting dalam rangka mendukung keuangan para pemasok atau vendor KAI pada masa pandemi COVID-19. Hal itu merupakan salah satu bentuk adaptif dan kolaboratif yang KAI lakukan pada aspek pengelolaan keuangan perusahaan.

Salusra mengatakan dengan adanya dukungan dari Bank Mandiri, para pemasok dan vendor KAI diharapkan dapat memanfaatkannya dalam rangka menjaga likuiditas perusahaan.

“Dukungan ini kami berikan kepada para supplier dan vendor perusahaan, termasuk para UMKM, yang selama ini menjadi mitra KAI dalam hal penyediaan barang dan jasa perusahaan,”ujar Salusra.

Ia menambahkan dengan likuiditas perusahaan yang baik, para mitra diharapkan dapat mendukung penuh berbagai kebutuhan KAI dalam rangka membantu memulihkan kinerja perkeretaapian nasional.

Kerjasama pembiayaan tersebut ditandatangani oleh Direktur Keuangan Kereta Api Indonesia Salusra Wijaya serta Senior Vice President SME Banking Bank Mandiri Alexander Dippo dan SVP Corporate Banking Bank Mandiri Budi Purwanto yang disaksikan Direktur Corporate Banking Bank Mandiri Susana Indah K. Indriati di Jakarta, Senin (14/6). (red/pen)

Erick Thohir Inginkan Sinergi Antara Kementerian dan Komunitas seperti FHCI

Penulis
Andik Irwanto
-
Erick Thohir Inginkan Sinergi Antara Kementerian dan Komunitas seperti FHCI

SuaraPemerintah.id – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menginginkan ada sinergi antara kebijakan Kementerian BUMN dengan komunitas-komunitas yang ada di BUMN seperti Forum Human Capital Indonesia (FHCI). Harus ada keseimbangan antara kebijakan Kementerian BUMN dengan kebijakan komunitas.

Hal ini dikatakan oleh Erick Thohir dalam acara virtual bertema Erick Thohir Menyapa – Fast Break Menuju Generasi Emas BUMN di Jakarta, Senin, 14 Juni 2021.

“Sejak awal ketika saya bicara Forum Human Capital Indonesia (FHCI), saya ingin ada keseimbangan antara kebijakan Kementerian BUMN dengan kebijakan komunitas itu harus sinergi,” ujarnya.

Menurut Erick, Kementerian BUMN tidak bisa menjadi menara gading, komunitasnya tidak didengarkan, atau komunitas dengan segala independensinya tidak mau bersinergi dengan Kementerian BUMN.

“Ini yang saya melihat sejak awal saya ingin ada perubahan antara FHCI dan Kementerian BUMN ada kedekatan. Bukan hanya dua institusi yang tidak pernah saling bicara dan tidak memiliki program sama-sama, walaupun masing-masing punya program,” katanya.

Menteri BUMN juga menginginkan ada terobosan terkait jumlah Srikandi atau kepemimpinan perempuan yang menduduki posisi-posisi penting serta pimpinan di BUMN.

“Kenapa? Saya ini latar belakangnya dari olahraga, di dunia olahraga di organisasi internasionalnya memang implementasi kesetaraan gender ini bagus dan ibu R.A. Kartini serta Dewi Sartika pun sedari dulu sudah menyuarakan hal tersebut. Banyak wanita Indonesia kalau diberikan kesempatan bisa muncul,” kata Erick.

Dia juga menambahkan bahwa sama halnya juga kalau bicara mengenai generasi muda atau milenial Indonesia. Banyak sekali contoh di era digital saat ini di mana banyak pengusaha sukses dari Indonesia maupun internasional dari kalangan generasi milenial.

“Kita tidak boleh stagnan, ini yang saya juga secara terbuka saya bicara dengan para pimpinan yang ada di BUMN, ayo kondisi pasca Covid-19 saat ini terjadi perubahan yang luar biasa besar maka dari itu kita harus beradaptasi,” ujarnya.

Erick meminta kepada para pemimpin BUMN harus legowo dalam arti memberikan kesempatan kepada anak muda Indonesia, pemimpin perempuan Indonesia untuk menjadi bagian. Bagi Erick, memimpin itu ada batas waktunya, tetapi yang paling penting bagaimana bisa menerapkan fondasi apa yang dilakukan harus ada keberlanjutan atau sustainability. Sebagai pemimpin, lanjut Erick, harus membuat warisan yang baik serta ada keberlanjutan.

“Ini yang saya minta dengan hormat kepada para direktur utama BUMN bahwa program ini (kepemimpinan wanita dan milenial) harus didukung. Tetapi generasi mudanya juga harus memiliki track record atau riwayat yang benar. Ini yang saya mau tadi perubahan signifikan di perusahaan BUMN dan Kementerian BUMN. Saya berharap ini bukan hal simbolik, namun sesuatu yang harus diimplementasikan. Saya ingin program ini benar ada dan terwujud,” ujar Erick Thohir. (red/pen)

Gubernur Jatim sebut Realisasi Pendapatan Daerah 2020 sebesar 31,631 T atau Capai 104,94 %

Penulis
Andik Irwanto
-
Gubernur Jatim sebut Realisasi Pendapatan Daerah 2020 sebesar 31,631 T atau Capai 104,94 %

SuaraPemerintah.id – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menyatakan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2020 tercatat sebesar Rp31,631 triliun lebih atau mencapai 104,94 persen dari target. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jatim 2020 telah mendapatkan opini dari BPK-RI, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Hal ini diungkapkan oleh saat membacakan Nota Keuangan Raperda Pertanggungjawaban APBD Provinsi Jatim 2020 dalam Sidang Paripurna di Gedung DPRD Jatim di Surabaya, Senin, 14 Juni 2021.

“Ini melebihi dari jumlah yang ditargetkan sebesar Rp30,142 triliun,” ujarnya.

Capaian ini, kata dia, menjadi salah satu modal kuat dalam mencapai keberhasilan tujuan pembangunan daerah. Khofifah mengatakan, realisasi pendapatan daerah tersebut terdiri dari yang pertama adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp17,950 triliun.

Capaian ini juga lebih tinggi dari jumlah yang ditargetkan sebesar Rp15,448 triliun. PAD ini berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain dari PAD yang sah.

Kedua, pendapatan transfer sebesar Rp13,575 triliun yang berasal dari Dana Perimbangan dan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya.

Serta ketiga, lain-lain pendapatan yang sah berasal dari pendapatan hibah sebesar Rp104,233 miliar atau 100,56 persen dari jumlah ditargetkan.

“Kebijakan pendapatan daerah ini diarahkan dalam rangka peningkatan target pendapatan daerah, mengembangkan kebijakan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta melakukan upaya perluasan sumber-sumber pendapatan,” ucapnya.

Orang nomor satu di Pemprov Jatim itu juga mengatakan untuk realisasi belanja dan transfer daerah Provinsi Jatim 2020 sebesar Rp32,286 triliun atau 93,41 persen.

Belanja daerah ini meliputi Belanja Operasi (Rp23,1 triliun), Belanja Modal (Rp1,9 triliun), dan Belanja Tidak Terduga atau BTT yang sebagian besar digunakan untuk penanganan COVID-19 (Rp1 triliun).

Sedangkan, realisasi transfer meliputi transfer atau bagi hasil pendapatan kepada kabupaten/kota sebesar Rp5,457 Triliun, serta transfer bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya sebesar Rp692 miliar.

Menurut Khofifah, Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2020 telah mendapatkan opini dari BPK-RI, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Ini capaian yang kesepuluh bagi Pemprov Jatim. Prosesnya juga tidak terlepas dari dukungan anggota legislatif yang secara sinergis turut membangun meneguhkan komitmen untuk mewujudkan good governance dan clean goverment,” tuturnya. (red/pen)

Pemkab Badung Apresiasi Seniman Tetap Produktif dan Kreatif Masa Pandemi

Penulis
Andik Irwanto
-
Pemkab Badung Apresiasi Seniman Tetap Produktif dan Kreatif Masa Pandemi

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung, Bali, mengapresiasi para seniman yang tetap produktif dan berkreativitas selama masa pandemi COVID-19. Salah satu wujud apresiasi dan dukungan tersebut diberikan kepada para sineas muda Bali yang memproduksi film lokal berkualitas.

Yaitu dengan memberikan ruang pemutaran film berjudul “Lampah Solah” produksi Sanggar Seni Pancer Langit dan film “Dua Sisi” produksi Haibanana Film di Balai Budaya Giri Nata Mandala Pusat Pemerintahan Badung.

Hal ini dikatakan oleh Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dalam keterangan Humas Badung yang diterima di Mangupura, Senin, 14 Juni 2021.

“Ini wujud apresiasi kami kepada para seniman yang tetap produktif di tengah pandemi dengan memberikan fasilitas kepada anak-anak kami, adik-adik kami maupun kepada tokoh-tokoh seniman untuk mengakselerasikan dan mengaktualisasikan diri terhadap hasil karya seninya,” ujarnya.

Ia mengatakan, melalui pemutaran dua film pendek itu, ada banyak pelajaran yang bisa dipetik, seperti pada film Lampah Solah mengajarkan warga untuk menjadi orang yang kekinian dan maju namun jangan sampai menggerus seni tradisi adat dan budaya yang diwarisi.

Sementara itu, film Dua Sisi menurutnya mengingatkan semua masyarakat untuk jangan menilai orang dari tampilan luarnya saja tapi dari tingkah laku dan perbuatannya.

“Ini menjadi penting sekali, untuk itu ke depannya kami akan memasukkan video ke dalam kurikulum edukasi di sekolah, karena dari sebuah film pendek kita mendapatkan banyak pembelajaran,” katanya.

Terkait tempat pemutaran film, Bupati Giri Prasta menjelaskan, Balai Budaya Giri Nata Mandala merupakan sebuah infrastruktur bagi para seniman dan pelaku industri kreatif untuk berkarya dan berkreasi mengaktualisasikan ide-ide kreatifnya.

Ke depannya, balai budaya itu juga akan dimanfaatkan sebagai tempat pagelaran seni, pameran UMKM, konser musik maupun menjadi tempat pelaksanaan kegiatan bertaraf nasional dan internasional.

“Disamping itu kami juga koneksikan balai budaya menjadi Cineplexnya Badung, yang ada tempat santainya, ada tempat kulinernya, ada tempat bermain anaknya sehingga ini akan menjadi pusat kegiatan masyarakat yang hidup setiap hari,” ungkap Bupati.

Sementara itu, penanggung jawab film Lampah Solah, Anak Agung Gede Agung Rahma Putra, mengatakan film yang diproduksi itu mengisahkan proses perjalanan seseorang menjadi seorang penari.

“Film ini kami persembahkan kepada para penari dalam memperingati Hari Tari Sedunia yang diperingati setiap tanggal 29 April,” katanya.

Sedangkan seniman Puja Astawa didampingi penulis buku sekaligus pemeran utama dalam film Dua Sisi, Dewi Pradewi menjelaskan, film tersebut berkisah tentang stigma masyarakat terhadap perempuan bertato yang dinilai sebagai perempuan yang tidak baik.

Dengan dirilisnya film tersebut, pihaknya berharap agar masyarakat dapat diterima dengan baik dan memiliki pola pikir baru terhadap tato.

“Tato adalah salah satu bentuk karya seni, akan tetapi stigma negatif terhadap orang bertato masih sangat melekat di masyarakat. Melalui film yang berjudul Dua Sisi, Dewi Pradewi ingin menunjukkan bahwa setiap perempuan punya cara berbeda untuk tampil cantik,” ujarnya. (red/pen)

Kemendagri Gratiskan Verifikasi Data Kependudukan Selama 6 Tahun

Penulis
Andik Irwanto
-
Kemendagri Gratiskan Verifikasi Data Kependudukan Selama 6 Tahun

SuaraPemerintah.id – Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggratiskan pemanfaatan verifikasi data kependudukan selama enam tahun terakhir ini untuk kementerian, lembaga, dan swasta yang telah menandatangani perjanjian kerja sama.

Hal ini dikatakan oleh Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Senin, 14 Juni 2021. Pihaknya mengatakan pemanfaatan verifikasi data tersebut seperti verifikasi nomor induk kependudukan (NIK) dan data KTP elektronik.

Layanan akses verifikasi data gratis, menurut Zudan, sebagai upaya membangun ekosistem sekaligus jejaring dan memberi manfaat konkret untuk lembaga pengguna.

“Bagi Dukcapil sebagai lembaga negara, kerja sama gratis adalah wujud manfaat yang bisa diberikan Dukcapil kepada instansi dan lembaga tersebut untuk mengoptimalkan penerapan kebijakan satu data kependudukan di Tanah Air,” katanya.

Zudan menjelaskan dashboard monitoring Ditjen Dukcapil mencatat ada lebih dari 6 miliar kali NIK di klik atau di hit selama 6 tahun terakhir oleh lebih dari 1.800 lembaga yang menjadikan data Dukcapil sebagai verifikator.

Jumlah klik itu jika dikalikan biaya yang umpamanya Rp1.000 per klik, maka nominalnya mencapai Rp6 triliun. Nominal itu yang bisa diterima Ditjen Dukcapil jika menerapkan ketentuan hak akses data secara berbayar sebagaimana dilakukan otoritas data di beberapa negara lain, katanya.

Menurut Zudan, untuk lembaga perbankan maupun asuransi harga Rp1.000 per klik adalah harga murah karena dulu lembaga-lembaga jenis itu bisa menghabiskan Rp40.000-Rp50.000 per verifikasi satu data pelanggan yang mereka lakukan melalui mekanisme verifikasi konvensional termasuk menelepon satu per satu pelanggan.

“Jadi boleh dibilang Dukcapil Kemendagri memberikan subsidi kepada kementerian/lembaga serta swasta sebesar lebih dari Rp6 triliun selama enam tahun ini,” kata Zudan.

Zudan mengatakan pada tahuni 2015 jumlah lembaga yang kerja sama baru 30 lembaga. Kemudian setahun pertama menjabat Dirjen Dukcapil, Zudan hanya mendapat tambahan 40 lembaga.

“Kita terus bekerja keras agar bisa memberikan manfaat, ekosistemnya ternyata membesar. Mereka bertambah senang, mereka memberikan promosi dari mulut ke mulut dan komunitasnya. Komunitas perbankan akhirnya banyak masuk dan kini sudah ada 1.000-an lembaga perbankan yang bekerja sama,” ujarnya. (red/pen)

Polresta Pontianak Alihkan Arus Lalu Lintas Dukung PPKM

Penulis
Andik Irwanto
-
Polresta Pontianak Alihkan Arus Lalu Lintas Dukung PPKM

SuaraPemerintah.id – Kepolisian Resort Kota (Polresta) Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan mengalihkan sejumlah arus lalu-lintas dalam mendukung pengetatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kota Pontianak mulai 14 Juni 2021 hingga 14 hari ke depan. Kebijakan PPKM ini dilakukan karena adanya lonjakan kasus COVID-19 di Kota Pontianak.

Hal ini dikatakan oleh Kasat Lantas Polresta Pontianak Kota, Kompol Rio Sigal Hasibuan di Pontianak, Senin, 14 Juni 2021.

“Kami akan melaksanakan pengalihan arus lalu lintas pada ruas Jalan Gajah Mada, Hijas, Ketapang dan Jalan Reformasi Kota Pontianak,” katanya.

Dia menjelaskan, pengalihan arus lalu lintas dalam pengetatan PPKM mulai Senin malam pukul 20.00 WIB.

“Kami akan melaksanakan rekayasa dan pengalihan arus lalu-lintas untuk mendukung penerapan PPKM skala mikro secara ketat di Kota Pontianak dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 di Kota Pontianak,” ujarnya.

Menurut dia, pengalihan atau rekayasa arus lalin diterapkan di Simpang Flamboyan, yaitu dari Jalan Veteran menuju Jalan Gajah Mada, kemudian simpang Jalan Diponegoro menuju Jalan Gajah Mada, kemudian Jalan Hijas dan Jalan Ketapang dari arah Jalan Tanjungpura dan Jalan Reformasi.

Dia menambahkan bahwa pengalihan arus tersebut dilaksanakan secara selektif prioritas. Untuk petugas kesehatan, pasien rumah sakit atau orang yang akan menuju apotik, Ojek Online dan penduduk di daerah yang diberlakukan pengalihan arus dipersilahkan melalui jalan tersebut.

“Kami berharap kepada seluruh warga Kota Pontianak dapat mematuhi kebijakan ini dan sama-sama kita berupaya mencegah penyebarluasan COVID-19 di kota ini,” katanya.

Sementara itu, Pemerintah telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 445/19/umum/tahun 2021 tanggal 10 Juni 2021, tentang penerapan PPKM di Kota Pontianak berlaku mulai 14 Juni 2021 hingga 14 hari ke depan.

“Keputusan ini berdasarkan hasil kesepakatan bersama melalui rapat koordinasi Satgas COVID-19 Kota Pontianak yang dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Nomor 445/19/umum/tahun 2021 tanggal 10 Juni 2021,” kata Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono.

Dia mengatakan, sebelum mulai diterapkannya PPKM di Kota Pontianak, Satgas telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan kebijakan PPKM ini dilakukan karena adanya lonjakan kasus COVID-19 di Kota Pontianak.

“Kita berharap dengan PPKM ini bisa menekan angka ketertularan COVID-19 di Kota Pontianak,” katanya.

Dalam surat edaran tersebut, diatur pembatasan waktu operasional tempat usaha yang dibatasi hingga pukul 21.00 WIB dengan batas toleransi pukul 22.00 WIB. Khusus pusat perbelanjaan dan mal-mal jam operasionalnya dibatasi sampai dengan pukul 21.00 WIB.

“Tempat usaha kami minta wajib menerapkan protokol kesehatan serta membatasi jumlah pengunjung tidak lebih dari 50 persen dari kapasitas yang tersedia,” jelas Edi yang juga selaku Ketua Satgas COVID-19 Kota Pontianak.

Menurutnya, selama ditetapkannya PPKM ini, Satgas COVID-19 secara rutin akan terus melakukan monitoring dan pengawasan terhadap kepatuhan masyarakat dalam mengikuti ketentuan tersebut. Apabila selama penerapan PPKM ini terjadi pelanggaran ketentuan yang telah ditetapkan maupun protokol kesehatan, Satgas COVID-19 berhak menghentikan aktivitas tersebut.

“Penyelenggara atau penanggung jawab kegiatan tersebut dapat mengadakan kembali apabila sudah ada persetujuan tertulis dari Satgas COVID-19 Kota Pontianak,” ungkapnya.

PPKM secara ketat diberlakukan karena adanya peningkatan kasus COVID-19 terutama yang bergejala. Demikian pula Bed Occupancy Rate (BOR) atau tingkat hunian di rumah sakit juga sudah di atas 80 persen. Kemudian pasien yang meninggal dunia juga semakin mengalami peningkatan. “Setelah 14 hari penerapan PPKM secara ketat, kami akan evaluasi lagi apakah ada penurunan kasus atau tidak,” kata Edi. (red/pen)

Sri Mulyani sebut Pemerintah Dalami Pasar Keuangan Guna Minimalisir Dampak Capital Outflow

Penulis
Andik Irwanto
-
Sri Mulyani sebut Pemerintah Dalami Pasar Keuangan Guna Minimalisir Dampak Capital Outflow

SuaraPemerintah.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan pemerintah terus berusaha melakukan pendalaman pasar keuangan guna meminimalisir dampak dari capital outflow atau aliran modal keluar asing. Di antaranya mewaspadai potensi penurunan daya dukung investor global untuk pembiayaan defisit fiskal dari sisi pasar Surat Berharga Negara (SBN).

Menkeu Sri Mulyani mengatakan ekspektasi pemulihan ekonomi yang cepat dan nyata memberikan dampak dari sisi inflasi yang meningkat di Amerika Serikat (AS) dan potensi response policy memicu outflow dari semua emerging market, termasuk Indonesia.

Hal ini dikatakan oleh Menkeu Sri Mulyani saat Raker bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin, 14 Juni 2021.

“Saat capital outflow terjadi, itu menekan nilai tukar dan SBN. Kita terus berusaha melakukan pendalaman pasar sektor keuangan sehingga dampak dari spill over dari negara lain itu bisa diminimalkan,” katanya.

Sri Mulyani mengatakan pihaknya juga mewaspadai potensi penurunan daya dukung investor global untuk pembiayaan defisit fiskal dari sisi pasar SBN, sehingga pemerintah juga akan melakukan penguatan dari sektor fiskal dan potensi pembiayaan.

“Saat ini kami masih memiliki Surat Keputusan Bersama (SKB) dari Pak Gubernur (BI) yang bisa melakukan langkah sebagai standy buyer tapi kita perlu mengembalikan dan melakukan penguatan fiskal dan potensi pembiayaan,” ujar Sri Mulyani.

Kemudian Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga mewaspadai dampak dan kecepatan pemulihan sektor korporasi yang berbeda-beda akibat COVID-19. Menkeu mengatakan ada korporasi yang kontribusi pertumbuhannya tinggi dan ada yang masih rendah, sehingga KSSK melakukan analisa sektor rill untuk memetakan dampak yang ditimbulkan sektor rill dan korporasi.

“Hingga Mei, sektor korporasi belum mengalami pemulihan secepat yang diharapkan. Beberapa korporasi dengan pemulihan yang lambat berpotensi memberikan spill over ke sektor keuangan, seperti tourism,” jelas Sri Mulyani.

Selain itu, KSSK juga akan melakukan intervensi agar sektor keuangan, terutama perbankan, bisa memberikan fungsi intermediasi untuk mendorong pertumbuhan sektor riil. Menkeu mengatakan pemerintah tidak mungkin terus mengandalkan instrumen fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Karena berbagai sektor itu resiko, dampak, dan pemulihannya berbeda-beda, sektor perbankan mungkin memilih yang lebih aman dan ini akan menimbulkan resiko bahwa pemulihan ekonomi kita tidak merata,” ujar Sri Mulyani.

Lebih lanjut Menkeu menyampaikan dalam rangka membantu memulihkan perekonomian APBN didukung Bank Indonesia melalui SKB 1 dan 2 serta instrumen di sektor monter, kemudian OJK dari sisi regulasi untuk melakukan intermediasi sektor perbankan dan pembiayaan. KSKK, kata dia, akan terus mengawal kondisi perekonomian dan sektor keuangan yang dampak akibat COVID-19 lebih lama dibandingkan krisis finansial. (red/pen)

Pembangunan Pintu Air Demangan Baru Ditargetkan Rampung Akhir 2021

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Pembangunan Pintu Air Demangan baru ditargetkan rampung akhir 2021 mendatang. Saat ini, progres pembangunan tahap II dengan anggaran Rp71 miliar, sudah mencapai 68 persen.

Hal itu disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, Basoeki Hadimoeljono, saat meninjau proyek pembangunan Pintu Air Demangan, Solo, Sabtu (12/6/2021). Basoeki yang didampingi Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming, melihat progres pembangunan pintu air Demangan di hilir pertemuan sungai Pepe dengan Sungai Bengawan Solo.

“Saya ke sini untuk melihat progres pekerjaan, terutama pengendalian banjir,” kata Basuki.

Dijelaskan, pembangunan pintu air Demangan dilakukan untuk menggantikan pintu air lama yang dibangun sejak zaman Belanda, yang saat ini kondisinya rawan longsor. Dengan dibangunnya pintu air Demangan baru, air sungai Sengawan Solo tidak akan meluap ke arah hulu, tapi hanya di area hilir yang tidak terdapat permukiman warga.

“Di bagian hilir dari pintu lama ke arah sini itu kebanjiran. Dan ini kita pindahkan ke sini supaya yang dulu banjir ini bisa dilayani dengan pintu ini. Sehingga air Bengawan Solo tidak sampai meluap ke sana, tidak sampai naik ke sana, tapi sampai di sini saja,” imbuhnya.

Basuki mengungkapkan, debit pompa pintu air Demangan mencapai 70 m3/detik, dengan enam pompa, yakni lima pompa operasional dan satu pompa cadangan. Pompa akan bekerja saat debit air Bengawan Solo di daerah tersebut meningkat.

“Kalau nanti air Bengawan Solo ini tinggi, pintu ini ditutup, air yang dari Kali Pepe dipompa. Itu untuk pengendalian banjir,” bebernya.

Wali Kota Gibran menambahkan, Pemerintah Kota Surakarta akan tetap mempertahankan bangunan pintu air Demangan lama. Pihaknya akan melengkapi fasilitas publik yang menghubungkan pintu air lama ke pintu air Demangan baru.

“Demangan pintu lama tetap kita pertahankan karena itu cagar budaya. Lalu dari Demangan lama ke Demangan baru ada joging track. Jadi kalau ada orang tanya Bengawan Solo itu dimana, ya salah satunya di sini,” katanya.

1...4,2714,2724,273...4,889Halaman 4,272 dari 4,889