Beranda blog Halaman 4273

Rencana Pengembangan Trayek ALBN dan Potensi Trayek Komersil di Kupang

Penulis
Jalaludin Rummi
-

SuaraPemerintah.id – Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha DAMRI Sandry Pasambuna bersama Kementerian Perhubungan, Dinas Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Imigrasi telah melakukan survei pengembangan trayek ALBN (Kupang – Dili, Timor Leste).

Sandry Pasambuna didampingi oleh Bagian Hukum dan Humas Setditjen Hubdat Endi Irawan SH MH, Kepala Subbagian Advokasi Hukum dan Kerjasama, Setditjen hubdat Nanang Raharjo SH MH, Kasie Angkutan Multimoda, Direktorat Angkutan Jalan Ellis S.SIT., M.Sc, Kadishub Provinsi NTT diwakili oleh Kabid Angkutan Johannes Taka Dosi, Kepala Balai BPTD XIII NTT diwakili oleh Robert Napolion Isak Tail, Fungsional Perencana Dit. Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional Bappenas Bayu Ardiansyah, Fungsional Pemeriksa KPPBC Kantor Pengawasan dan Pelayanan Kanwil Kupang NTT Taufik Wahyu Hidayat dan Team DAMRI AM 3 Sudjoko, GM Kupang Rizal Lubis dan GM Kefamenanu Dalin Tarigan.

Saat survei jalur ALBN pada Jumat – Sabtu (11 – 12 Juni 2021), Sandry juga melihat adanya potensi pengembangan trayek komersil untuk Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Survei tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil diskusi Bupati Kupang Korinus Masneno dan Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha DAMRI Sandry Pasambuna.

Sandry mengungkapkan adapun trayek yang akan menjadi jalur komersial untuk DAMRI adalah Kupang (Bandara El-Tari) – Kefamenanu – Motaain dan Kupang – Kefamenanu – Wini Oekusi ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan memudahkan masyarakat melakukan mobilitas. Khususnya di jalur Kefamenanu – Wini masih menggunakan trayek penugasan atau perintis. Hal tersebut juga sejalan dengan program pemulihan sektor ekonomi masyarakat dan pariwisata, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dinas Perhubungan Provinsi NTT mendukung penuh dan mengapresiasi DAMRI terkait rencana pengembangan trayek komersil di Kupang dan Kefamenanu.

Pengoperasian jalur komersil DAMRI ini akan tetap diikuti dengan protokol pencegahan COVID-19 yang diterapkan berdasarkan Surat Edaran Satgas COVID-19 dan Surat Edaran Kementerian Perhubungan. “kami pastikan protokol kesehatan seperti pengecekan suhu tubuh pelanggan dan pramudi, mencuci tangan atau hand sanitizer sebelum dan sesudah menaiki bus, serta menjaga jarak.” Tambah Sandry.

Hingga saat ini, perusahaan tengah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Timur mengenai operasional jalur komersil tersebut. “Dengan bantuan armada yang akan di kirim dari Pulau Jawa, dalam waktu dekat perusahaan akan segera melaunching trayek komersil tersebut.” Pungkasnya.

Komitmen Pelindo III Group Wujudkan Pelabuhan Bebas Pungutan Liar

Penulis
Jalaludin Rummi
-

SuaraPemerintah.id – Operator Pelabuhan Tanjung Perak PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III menyebut tindakan pungutan liar (pungli) yang terjadi di dalam pelabuhan bukan berarti dilakukan oleh insan Pelindo III Group. Tindakan pungli yang hangat dibicarakan terjadi di Pelabuhan Tanjung Perak dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Hal tersebut disampaikan oleh VP Corporate Communication Pelindo III Suryo Khasabu, Senin (14/06). Menurutnya, banyak pihak yang bekerja dan berkepentingan di pelabuhan, sehingga tidak seluruh pekerja yang bekerja di pelabuhan adalah insan Pelindo III Group.

“Seluruh insan Pelindo III Group baik terminal pelabuhan seperti Terminal Jamrud, Terminal Nilam, Terminal Kalimas dan lainnya maupun anak perusahaan seperti PT Terminal Petikemas Surabaya, PT Terminal Teluk Lamong, PT Berlian Jasa Terminal Indonesia dan yang lainnya sudah berkomitmen bahwa pungli adalah sebuah tindakan tercela dan memiliki konsekuensi baik secara internal perusahaan maupun secara hukum. Jika insan Pelindo III Group terbukti melakukan pungli maka akan diproses sesuai aturan perusahaan dan kami serahkan kepada pihak yang berwajib,” katanya.

Apabila mendapati terjadinya pungli, masyarakat dapat melaporkan kepada Pelindo III. Tidak hanya terbatas pada wilayah Pelabuhan Tanjung Perak, namun seluruh wilayah kerja Pelindo III di tujuh provinsi di Indonesia. Perseroan memiliki nomor pengaduan pelanggaran yang dapat diakses oleh masyarakat melalui nomor telepon 082336669999. Masyarakat dapat mengirimkan pesan maupun laporan secara telepon untuk melaporkan tindakan pelanggaran yang terjadi di lingkungan pelabuhan.

“Kami menghimbau kepada para pengguna jasa maupun masyarakat yang menemukan adanya pelanggaran terhadap komitmen insan Pelindo III Group untuk dapat melaporkan kepada kami. Identitas pelapor akan kami rahasiakan, dan pelapor tidak akan ditindak sebagai pelaku pungli,” tambah Suryo.

Lebih lanjut, komitmen pemberantasan pungli bukan hanya menjadi tanggung jawab pengelola pelabuhan. Namun seluruh pihak yang berkepentingan di area pelabuhan juga memiliki tanggungjawab yang sama untuk mewujudkan pelabuhan yang bebas dan bersih dari pungutan.

“Kami tidak dapat berjalan sendiri untuk mewujudkan pelabuhan yang bersih dari pungutan liar, kami butuh dukungan semua pihak baik regulator, operator, penegak hukum, maupun pengguna jasa. Semua harus satu pemahaman bahwa pungutan liar adalah satu tindakan yang harus dihilangkan,” tutupnya.

Menhub Budi Tegaskan Komitmen Pemerintah Turunkan Emisi Gas Rumah Kaca 29% pada 2030

Penulis
Andik Irwanto
-
Menhub Budi Tegaskan Komitmen Pemerintah Turunkan Emisi Gas Rumah Kaca 29% pada 2030

SuaraPemerintah.id – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menegaskan bahwa Pemerintah berkomitmen penuh untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen pada 2030 sebagai bentuk upaya mengurangi dampak pemanasan global. Untuk mencapai efisiensi energi, pemerintah menggunakan pendekatan Avoid, Shift and Improve dalam konsep transportasi.

Hal ini diungkapkan oleh Budi Karya dalam konferensi pers Indonesia Energy Efficiency and Conservation Conference & Exhibition 2021 (IEECCE) yang digelar secara daring, Senin, 14 Juni 2021.

“Dengan kebijakan penurunan emisi gas rumah kaca global yang kemudian diimplementasikan menjadi kebijakan nasional, Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan upaya sendiri pada 2030,” katanya.

Budi Karya mengatakan sektor transportasi menghasilkan karbon dioksida (CO2) yang sangat tinggi sehingga menyebabkan gas rumah kaca dan akhirnya berkontribusi terhadap pemanasan global. Menurut dia, sektor transportasi memiliki target penurunan emisi gas rumah kaca dan mendukung efisiensi energi baik pada sarana dan prasarana transportasi sebagai bentuk kontribusi untuk sektor energi.

Untuk mencapai efisiensi energi, pemerintah menggunakan pendekatan Avoid, Shift and Improve dalam konsep transportasi yang dinilai sangat tepat untuk diterapkan sebagai upaya pengurangan energi. Pada pendekatan Avoid, pengembangan Transit Oriented Development (TOD) akan dilakukan untuk mengurangi jumlah pengguna kendaraan pribadi agar menghindari kemacetan, polusi udara, dan emisi gas rumah kaca. Hal ini juga dapat meningkatkan jumlah penumpang transit, meningkatkan akses bagi orang untuk bepergian, dan menciptakan komunitas pejalan kaki untuk mengakomodasi orang untuk hidup lebih sehat.

Konsep Avoid ini bertujuan untuk mengurangi kebutuhan akan perjalanan sehingga konsep transportasi disesuaikan dengan penggunaan lahan, membatasi penggunaan kendaraan bermotor dan mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi tidak bermotor (Non Motorized Transport) seperti berjalan kaki, dan bersepeda.

Kemudian, dalam pendekatan Shift, Kemenhub mengoptimalkan transportasi massal di berbagai daerah untuk memungkinkan perpindahan masyarakat dari transportasi pribadi ke transportasi massal dengan meningkatkan kualitas layanan transportasi umum, memberikan subsidi, dan mendorong program Buy The Service (BTS).

Selanjutnya, dalam pendekatan Improve, penggunaan teknologi canggih untuk membantu mengatur lalu lintas atau manajemen transportasi dan fasilitas transportasi telah dimanfaatkan untuk memungkinkan penggunaan energi yang efisien yang dapat diimplementasikan dalam bentuk kendaraan listrik, teknologi tenaga surya, dan bahan bakar nabati.

Budi menjelaskan transportasi sebagai bagian dari sektor energi diamanatkan untuk melaksanakan efisiensi energi dan konservasi energi, salah satunya dengan memanfaatkan kendaraan listrik. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, Kementerian Perhubungan diberi mandat untuk melaksanakan Sertifikasi Uji Tipe (termasuk standar teknis dan keselamatan) kendaraan listrik.

Kemudian, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, Kementerian Perhubungan ditugaskan untuk mendaftarkan setiap tipe kendaraan listrik yang akan dirakit, diproduksi atau diimpor di Indonesia, termasuk melakukan pengujian tipe, pengujian berkala dan penentuan persyaratan teknis dan kelaikan jalan.

“Kementerian Perhubungan juga sudah menerapkan penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas kami. Sampai saat ini, kami telah menggunakan 26 unit kendaraan listrik dan 43 unit lagi akan dipesan secara berkala untuk pejabat kantor pusat, dan jumlah itu bisa bertambah. Dengan langkah ini, kami berharap upaya kami ini dapat diikuti oleh Kementerian lain untuk bersama-sama berkontribusi mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia,” ujarnya.

Untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, kata Menhub, pemerintah perlu menyiapkan stasiun pengisian kendaraan listrik yang ramah lingkungan seiring dengan pelaksanaan program ini. Namun demikian, Ia juga berharap bauran energi pada pembangkit listrik di Indonesia dapat menggunakan energi yang lebih bersih sehingga tidak hanya mengalihkan emisi dari transportasi ke sektor pembangkit listrik.

Selain itu, dalam rangka transisi energi, Kemenhub juga telah mulai membangun infrastruktur yang dilengkapi panel surya, seperti pembangkit listrik tenaga surya, penerangan jalan tenaga surya dan mulai membangun bangunan yang ramah lingkungan.

“Ini adalah awal yang baik untuk mencapai lingkungan hidup dan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Kami berharap melalui upaya-upaya tersebut sektor transportasi dapat terus menciptakan transisi energi dengan menggunakan energi yang ramah lingkungan dan juga mengelola energi secara lebih bijak guna mencapai ketahanan energi nasional,” pungkasnya. (red/pen)

Tingkatkan IPM, Bappenas-Kemenag-Kemdikbudristek Susun Strategi Peningkatan Akses Pendidikan

Penulis
admin sp
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian PPN/Bappenas membahas pembangunan SDM yang menjadi satu dari lima arahan utama Presiden RI Joko Widodo dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dalam Rapat Tingkat Menteri secara virtual, Senin (14/6).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator mengukur capaian pembangunan SDM, dengan pendidikan sebagai salah satu dimensinya. “Kita ingin memastikan intervensi kementerian/lembaga terkait Rencana Kerja Pemerintah, terutama IPM di sektor pendidikan. Kita tahu peran pendidikan luar biasa dan kesenjangan antar wilayah cukup tajam. Kita ingin memastikan diskusi hari ini terkait dengan perhitungan IPM ini dan intervensi yang dilakukan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait IPM ini,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam rapat bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) Ainun Na’im, Staf Khusus Bidang Pemerintahan Kemdikbudristek Jurist Tan, dan Kepala Biro Perencanaan Kemdikbudristek M. Samsuri.

Menteri Suharso mengatakan, pendidikan diharapkan menjadi pendorong meningkatkan IPM di Indonesia. “Nanti kita kejar angkanya. Kita padukan dengan program Mas Menteri kalau kita bisa cover dengan ruang fiskalnya di tempat Mas Menteri,” imbuh beliau. Terdapat dua komponen pembentuk IPM, yakni Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah. Dalam sepuluh tahun terakhir, RLS di Indonesia terus meningkat. Pada 2010, RLS Indonesia 7,46 meningkat menjadi 8,48 di 2020.

Meski demikian, capaian ini masih rendah, salah satunya disebabkan belum meratanya akses pendidikan. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Subandi Sardjoko mengatakan tajamnya kesenjangan partisipasi sekolah antar wilayah menjadi isu yang harus diatasi.

“Untuk peningkatan IPM, kita menempuh dengan upaya meratakan akses kepada pendidikan, percepatan wajib belajar 12 tahun, ini ada permasalahan kita belum tuntas untuk wajib belajar 12 tahun. Penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan bagi penduduk usia dewasa paket A, B, dan C. Peningkatan tingkat penyelesaian pendidikan, yang sudah masuk sekolah ya harus lulus, ini juga menjadi target RPJMN juga,” ujar Deputi Subandi.

Akses pendidikan juga masih belum merata, terlihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMA/sederajat masih rendah. Untuk anak keluarga 20 persen termiskin, APK jenjang SMA sebesar 71,35, lebih rendah dibanding kelompok 20 persen terkaya dengan APK mencapai 92,96. “Ini perlu mendapat perhatian kita karena coverage untuk Program Indonesia Pintar (PIP) ini sudah diberikan untuk seluruh anak tidak mampu kita.

Keterjangkauan mereka ini yang perlu afirmasi kita selanjutnya. Kalau kita lihat, memang APK menurut pendapatan, compile yang paling rendah, aksesnya sangat rendah. Afirmasi melalui PIP, baik di sekolah maupun madrasah,” tutur Deputi Subandi. Hal ini sejalan dengan RPJMN untuk memperkecil gap angka partisipasi anak dari keluarga termiskin dengan anak dari keluarga terkaya.

Pemerintah akan melaksanakan intervensi untuk mendorong pembangunan pendidikan. Selain PIP untuk pendidikan formal dan nonformal, Dana Alokasi Khusus Fisik untuk memenuhi sarana dan prasarana pendidikan hingga perluasan akses pendidikan nonformal untuk penduduk tidak sekolah menjadi program andalan.

“Strategi ini, bantuan pendidikan untuk penduduk kurang mampu tetap ada alokasi anggarannya melalui Program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah, peningkatan kapasitas satuan pendidikan melalui pembangunan ruang kelas baru dan rehabilitasi kelas rusak.

Bantuan afirmasi meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk berkebutuhan khusus. Peningkatan ketersediaan satuan pendidikan terutama di kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan dengan assessment kebutuhan yang tajam untuk membuka sekolah atau madrasah baru,” ucap Deputi Subandi.

Menteri BKPM sebut UU Ciptaker Karpet Merah UMKM

Penulis
Andik Irwanto
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan UU Cipta Kerja (Cipatker) menjadi karpet merah bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) karena kemudahan-kemudahan yang diberikan. Adanya UU Cipta Kerja, upaya untuk memformalkan UMKM juga terfasilitasi.

Hal ini dikatakan oleh Bahlil Lahadalia dalam Dialog KADIN dan Shopee Indonesia – UMKM Indonesia Menuju Pasar Global yang digelar secara virtual, Senin, 14 Juni 2021.

“Dengan UU Cipta Kerja, UMKM betul-betul diberi karpet merah secara total. Izinnya mudah, 3 jam NIB (Nomor Induk Berusaha) keluar. Sertifikat-sertifikat segala macam gratis. Prosedurnya dipangkas. Ini semata-mata bagaimana kita beri penguatan kepada UMKM,” katanya.

Melalui UU Cipta Kerja, upaya untuk memformalkan UMKM juga terfasilitasi. Bahlil menuturkan Kementerian Investasi/BKPM tidak hanya mengurus perizinan investasi besar, tapi juga investasi kecil, termasuk UMKM. Tidak hanya investasi asing, tapi juga investasi dalam negeri.

Bahlil mengatakan posisi UMKM sangatlah strategis karena dari 133 juta lapangan pekerjaan di Indonesia, sebanyak 120 juta di antaranya merupakan UMKM. Total unit usaha di Indonesia juga 99,6 persennya merupakan UMKM atau setara dengan 54,6 juta unit UMKM.

“Artinya, posisi UMKM sangat strategis baik dari struktur pertumbuhan ekonomi nasional maupun dalam konteks pemerataan,” kata Bahlil Lahadalia.

Sayangnya meski porsinya dominan keberpihakan pemerintah maupun perbankan terhadap UMKM masih sangat minim. Ia menjelaskan pada akhir 2019 dari total credit lending di Indonesia yang mencapai Rp6.000 triliun, porsi kredit untuk UMKM masih sangat kecil, yaitu sebanyak Rp300 triliun untuk investasi luar negeri, sementara sisa Rp5.700 triliun untuk investasi dalam negeri. Namun, dari kredit untuk investasi dalam negeri itu, porsi UMKM hanya sebesar 18,3 persen atau setara Rp1.127 triliun.

“Setelah kami cek, apa masalahnya, apa ketidakinginan perbankan untuk memberikan (kredit) atau apa, ternyata sekitar 53 persen UMKM yang 54 juta unit itu masih informal sehingga syarat mutlak (penyaluran kredit di perbankan) belum terpenuhi,” kata Bahlil Lahadalia.

Bahlil berharap dengan masuk sektor formal dan memiliki izin, UMKM akan mampu mendapatkan pinjaman untuk bisa memperbesar usaha mereka.

“Sekarang kan 18,3 persen credit lending. Kalau kita naikkan jadi 30-35 persen, artinya mereka (UMKM) akan semakin kuat. Sehebat apapun desainer kita, kreativitas, UMKM kita, kalau tidak didukung anggaran yang cukup dalam pembiayaan, maka saya pikir tidak akan bisa maksimal,” ujar Bahlil Lahadalia. (red/pen)

Menpora Optimis Atlet Panahan Bisa Tambah Tiket Olimpiade Tokyo 2021

Penulis
admin sp
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali optimis Merah Putih bisa menambah wakil atletnya di Olimpiade Tokyo lewat cabang olahraga panahan. Tiket tambahan tersebut akan diperebutkan tim panahan Indonesia dalam Kejuaraan Dunia Panahan di Paris, Perancis pada 17-19 Juni 2021.

“Pagi ini saya baru melepas 6 atlet panahan yang akan bertanding kualifikasi Olinpiade Tokyo di Paris.Tentu ini adalah kualifikasi yang kita harapkan untuk mendapatkan tiket Olimpiade. Saya optimis atlet panahan kita untuk beregu  bisa menambah jumlah kontingan Indonesia  yang akan  ke Olimpiade Tokyo,” ujar Menpora Amali saat melepas atlet panahan untuk Kejuaraan Dunia Panahan di Paris, Prancis, Senin (14/6) di Lapangan Panahan GBK.

Iapun berharap kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk memberi dukungan dengan  doa agar mereka bisa berhasil meraih tiket Olimpiade Tokyo. “Harapan saya, masyarakat Indonesia dapat. membeikan dukungan dan doa supaya agar mereka berhasil. Kita tahu ini bukankah perjuangan yang mudah. Karena itu, dukungan dan doa dari masyarakat Indonesia sangat di butuhkan,”katanya.

Menurutnya, cabang  olahraga panahan adalah salah satu cabang olahraga yang masuk sebagai cabor unggulan dari 14 cabang olahraga yang dimasukkan di dalam grand design olahraga nasional.

“Setelah  kita diskusi dengan berbagai profesor keolahragaan dan juga uji publik di berbagai perguruan tinggi maka kita memutuskan  lebih berkonsentrasi kepada cabor-cabor  yang mengandalkan teknik dan akurasi. Salah satu di antaranya adalah cabang olahraga panahan. Saya kira ketua umum, para atlet, para pelatih dan pengurus harus berbangga bahwa cabor panahan masuk di dalam 14 cabor unggulan,” ucapnya.

Namun demikian Menpora Amali mengingatkan  bahwa 14 cabor unggulan ini bisa juga dergradasi kalau tidak berprestasi. “Saya ingatkan  kepada pengurus,  pelatih serta para atlet bahwa kita menggunakan sistem promosi degradasi. Jadi walaupun sudah kita tentukan di dalam grand design ada 14 cabor unggulan tapi kalau tidak  bisa berprestasi di Olimpiade maka kita keluarkan dari situ dan kita ganti dengan cabor yang lain,” jelasnya.

Ia melanjutkan, panahan yang punya tradisi sejarah medali dari olimpiade bisa bertahan sampai dengan target  2044  di lingkup 14 cabor unggulan. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa setelah berdiskusi  berbagai pakar olahraga  serta dapat dukungan   dari semua pihak maka  di Olmipiade  2032, Indonesia bisa masuk   10 besar dunia. “100 tahun Indonesia merdeka atau di tahun 2044, olahraga kita bisa  masuk 5 besar.  Namun  kita harus  konsisten dalam pembinaannya, ” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia ( KONI) Pusat Marciano Norman mengatakan bahwa panahan adalah olahraga pertama yang meraih medali Olimpiade 1988. Karena itu, Marciano yakin bahwa panahan akan kembali mencetak sejarah di dalam Olimpiade Tokyo.

“Saya yakin juniornya akan mengikuti jejak mereka para senior meraih medali di Olimpiade Tokyo. Saya rasa persiapan yang telah dilakukan oleh PB Perpani  sudah maksimal. Insya Allah,  nanti  mereka bisa  memenuhi harapan masyarakat Indonesia,” ucapnya.

“Dan doa kami semua kepada tim yang akan mengikuti kualifikasi di Perancis bisa mendapatkan tiket untuk Indonesia ikut beregu panahan pada saat Olimpiade baik putra maupun Putri oleh karena itu selamat berjuang,” tambahnya.

Keyakinan Menpora Amali dan Ketua KONI untuk nambah tiket meraih tiket juga diaminkan Ketua Umum PB Perpani, Hj Illiza Sa’aduddin Djamal. Iapun yakin akan menambah dua tiket Olimpiade Tokyo. “Mudah-mudahan di kualifikasi ini para  atlet bisa mendapatkan dua tambahan tiket dari berugu putra dan putri. Dan kita optimsi dari apa yang mereka  latihan selama ini. Dari skor yang kita lihat kita bisa mendapatkan tambah tiket di Paris, Perancis.

Serunya Memetik Stroberi Di Desa Wisata Lembah Asri Purbalingga

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Apakah stroberi adalah buah favoritmu? Kalau iya, coba datanglah ke Desa Wisata Lembah Asri Serang (D’LAS) Purbalingga. Kawasan agrowisata ini terletak di Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga. Dari pusat kota Purbalingga berjarak kurang lebih 21 km.

Cukup mengikuti jalan ke arah Pemalang dan belok kiri ketika menemui pertigaan Bobotsari. Kita akan menyusurii jalan menanjak berliku dan udara sejuk siap menyambut. Jika cuaca sedang cerah, sepanjang jalan sudah terlihat Gunung Slamet yang sedang ganteng-gantengnya.

Hanya dengan 5.000 rupiah, kita sudah bisa masuk ke Lembah Asri. Harga yang murah untuk menikmati pemandangan kebun strowberi di kaki Gunung Slamet. Tempat yang bersih dan udara yang sejuk ini cocok sekali untuk melepas penat. Tidak hanya kita yang suka dengan udara sejuk tapi juga stroberi. Udara sejuk khas pegunungan ini yang membuat ia betah tinggal di Lembah Asri.

Stroberi di Lembah Asri ada dua tipe kebun. Di kebun stroberi petani dengan sistem tumpang sari dan di green house dengan sistem hidroponik. Keduanya punya daya tariknya masing-masing.

Stroberi yang di kebun petani letaknya berada di bagian belakang Lembah Asri, paling jauh dari pintu masuk. Sistem tumpang sari digunakan di kebun stroberi petani karena stroberi punya masa panennya sedangkan para petani harus tetap berpenghasilan menghidupi keluarganya. Daun bawang dan cesim biasanya dipilih sebagai tanaman untuk tumpang sari.

Lain halnya dengan sistem hidroponik, semua yang ditanam di green house adalah stroberi. Green house yang beratap bisa membuat stroberi tetap berbuah walau musim hujan. Memang berbuahnya tidak semaksimal ketika masa panen. Tapi cukup melindungi stroberi dari air hujan yang menyebabkan buah cepat busuk. Dan tentu saja nutrisi stroberi lebih terjaga di green house.

Harga dan kualitas stroberi di kebun petani dan green house tentu berbeda. Untuk masuk green house pengunjung harus mengeluarkan biaya tambahan 15.000 rupiah. Tapi yang pasti udara dan suasana yang sejuk di setiap jengkalnya Lembah Asri cukup menyenangkan untuk melepas penat. Dan jangan lupa ke Lembah Asri pada waktu yang tepat.

Kapan waktu yang tepat itu? Musim kemarau adalah waktu terbaik berkunjung ke Lembah Asri. Waktu di mana stroberi sedang merah merona dan gemuk ginak-ginuk baik di kebun petani atau pun di green house. Pengunjung bisa memilih dan memetik sendiri stroberi yang diinginkan. Menjadi pengalaman mengesankan apalagi untuk keluarga yang membawa anak. Kesan memetik stroberi sendiri akan menjadi cerita menyenangkan untuk anak-anak.

Apalagi di kawasan Lembah Asri juga banyak wahana yang ramah anak. Seperti, dino land yang menjadi wahana baru di Lembah Asri. Di dino land ada banyak patung dinosaurus yang bisa bergerak dan berbunyi layaknya dinosaurus sungguhan. Tempatnya pun dirancang seperti habitat dinosaurus. Di dino land anak-anak bisa dikenalkan dengan beraneka macam binatang purba dan tentu saja berswafoto bersama. Selain itu juga ada taman bunga, kolam renang, flying fox, playground, taman kelinci, naik kuda, dan wahana lain yang patut dicoba.

Dubes Austria Temui Ganjar, Bahas Kerja Sama Pendidikan dan UMKM

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Duta Besar Austria untuk Indonesia, Johannes Peterlik menemui Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Senin (14/6). Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Ganjar Pranowo itu membahas sejumlah peluang kerja sama, di antaranya sektor pendidikan dan UMKM.

Dalam pertemuan itu, Johannes mengatakan, kerja sama antara Indonesia dengan Austria selama ini berjalan sangat baik. Salah satu kerja sama yang sudah berjalan adalah sektor pendidikan.

“Saya berdiskusi dengan Gubernur kemungkinan kerja sama di bidang sekolah vokasi. Di mana banyak perusahaan Austria berkecimpung di bidang pelatihan sekolah vokasi, dan kami menawarkan itu ke Pemprov Jateng,” kata Johannes.

Diyambahkan, selain sekolah vokasi, dalam pertemuan itu dibahas potensi kerja sama lainnya di bidang seni dan pertukaran seniman dari dua negara. Dalam waktu dekat, kerja sama itu diharapkan bisa segera terealisasi.

“Kami juga membahas potensi kerja sama produk UMKM. Kami punya beberapa perdagangan yang berjalan dalam skala industri UMKM. Produknya akan diproduksi di Jawa Tengah,” jelasnya.

Selain membahas potensi kerja sama, Johannes berdiskusi dengan Ganjar terkait penanganan Covid-19. Menurutnya, penanganan Covid-19 di Jawa Tengah sangat baik karena bisa mengelola dan mengatasi persoalan itu.

“Austria sebagai anggota Uni Eropa mendukung Indonesia yang tergabung dalam inisiatif Covax. Negara-negara UE baru-baru ini menambah jumlah vaksin dalam inisiasi Covax, untuk membantu Indonesia memerangi virus mematikan ini,” pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur Ganjar Pranowo menyambut baik kunjungan Johannes Peterlik itu. Ganjar berharap, ada kerja sama antara Austria dengan Jawa Tengah dalam bidang pendidikan, khususnya sekolah vokasi.

“Kami berterima kasih atas kunjungan ini, karena kerja sama ini bisa berpengaruh pada peningkatan ekonomi. Saya senang, ada beberapa sektor kerja sama yang sudah terjalin, yakni pendidikan, UMKM dan lainnya. Di sektor pendidikan ini, kami ingin kerja sama terkait sekolah vokasi dengan Austria,” kata Ganjar.

Sekolah vokasi, lanjutnya, memang sedang digenjot di Jawa Tengah. Hal itu menyusul berkembangnya sektor industri dan untuk pemenuhan skill tenaga kerja di Jateng.

“Dalam waktu dekat, bisa saja kami kirim beberapa guru ke Austria untuk belajar tentang sekolah vokasi di sana. Atau dari Austria kita undang ke sini untuk memberikan pengetahuan pada guru-guru kita. Nantinya, guru-guru itu bisa tukar pengalaman dengan lainnya dan kita buat modelling untuk itu,” pungkas Ganjar.

Panen Raya di Sumedang, Anies Tingkatkan Kerja Sama Antar Daerah

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, beserta Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, Dirut PT. Tjipinang Food Station, Pamrihadi Wiraryo, dan Dirut Perumda Pasar Jaya, Arief Nasrudin, melakukan panen raya bersama, di area persawahan Desa Mekarwangi, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada Jumat (11/6).

Kegiatan ini juga merupakan bentuk peninjauan jajaran Pemprov DKI Jakarta ke salah satu lokasi penghasil beras yang akan dipasok untuk memenuhi kebutuhan pangan warga Jakarta, melalui PT. Tjipinang Food Station sebagai penyuplai dan Perumda Pasar Jaya sebagai pihak yang memasarkan kebutuhan pangan tersebut.

Gubernur Anies mengatakan, kegiatan panen ini adalah bentuk keseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkankerja sama daerah, terutama di sektor pangan. Hal ini agar perekonomian di kalangan petani, khususnya di Sumedang,menjadi tumbuh dan berbanding lurus dengan terjaminnya stok beras yang dibutuhkan warga Jakarta.

“Barusan kita panen raya. Ini ikhtiar kita bersama semata-mata agar di satu sisi, para petani di sini mendapatkan harga jual gabah yang lebih tinggi, sementara warga Jakarta mendapatkan harga beras yang terjangkau. Maka, setiap keluarga atau rumah tangga di Jakarta bisa tenang jika harga pangan stabil, karena jumlah pasokan aman,” ujar Gubernur Anies.

Menurut Gubernur Anies, DKI Jakarta memiliki hutang budi yang sangat besar terhadap daerah lain, khususnya Kabupaten Sumedang yang telah berkontribusi dalam memenuhi pasokan beras untuk warga Jakarta. Sehingga, kerja sama antara kedua daerah yang baru saja disepakati, melalui PT Tjipinang Food Station bersama PT Kampung Makmur (BUMD Kab. Sumedang), diharapkan bisa saling menguntungkan.

“Ini adalah cara kita masyarakat perkotaan untuk membalas budi kepada para petani. Karena, merekalah yang selama ini bekerja senyap dan tak terlihat, tapi manfaatnya kita rasakan. Semoga dengan kerja sama saat ini, para petani menjadi sejahtera dan kita yang di Ibu Kota bisa mendapatkan harga yang terjangkau dan stabil. Terima kasih pak Bupati dan para petani,” tambah Gubernur Anies.

Pada saat melakukan panen raya bersama tersebut, Gubernur Anies dengan Bupati Dony Ahmad Munir menyempatkan menyapa warga serta keluarga petani yang tinggal di lokasi area persawahan tersebut. Pada saat yang sama, Gubernur Anies juga terlihat menyempatkan diri berbicara dengan beberapa orang petani di sana, agar terus semangat dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Bidik Kelola Dana, BTN Dorong Ekspansi ke Daerah

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk semakin agresif berekspansi ke berbagai daerah untuk mendongkrak perolehan sumber dana perseroan.

Salah satunya  membidik Universitas Diponegoro (Undip) dan Universitas Negeri Semarang (Unnes) melalui model ekosistem ABGCM yakni Akademi, Bisnis, Government, Community, dan Media untuk dijadikan nasabah baik tabungan maupun kredit BTN.

Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, potensi Undip dan Unnes sangat besar sekali untuk diberikan layanan perbankan. BTN akan mengajak Undip dan Unnes bekerja sama dengan menawarkan berbagai transaksi perbankan mulai dari tabungan, deposito, maupun giro.

BTN mengajak jajaran Undip dan Unnes untuk bisa juga menggunakan jasa pelayanan perbankan BTN. “Karena banyak sekali memiliki layanan yang diberikan, selain KPR juga transaksi yang terkait pengelolaan dana dan lain-lain,” ujar Haru kepada Republika, Senin (14/6).

Menurut Haru, selain kerja sama pengelolaan dana, Undip dan Unnes juga bisa memanfaatkan fasilitas tabungan BTN dan pembiayaan kredit perumahan bagi pegawai dengan bunga yang murah.

Haru mengaku kerja sama serupa juga akan dilakukan dengan universitas atau perguruan tinggi lainnya seluruh Indonesia. Jika hal ini bisa dilakukan dengan masif, ia optimistis dana ritel BTN akan naik signifikan.

Adapun layanan perbankan yang bisa dinikmati akademisi Undip maupun Unnes antara lain, Tabungan BTN Batara, Tabungan BTN Prima, Tabungan BTN Juara, Tabungan Investasi, payroll,  giro, deposito, KPR BTN, Kring BTN, Cash Management System, dan lain sebagainya.

Per 31 Maret 2021 dana pihak ketiga (DPK) BTN tumbuh 33,01 persen yoy sebesar Rp 294,91 triliun. Adapun kenaikan DPK tersebut disumbang tumbuhnya penghimpunan giro, tabungan, dan deposito yang masing-masing naik sebesar 33,91 persen yoy, 4,29 persen yoy, dan 41,44 persen yoy.

1...4,2724,2734,274...4,889Halaman 4,273 dari 4,889