Beranda blog Halaman 4278

Tingkatkan Kesejahteraan, Menteri Trenggono Imbau Pemanfaatan Ekonomi Teluk Tomini

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerinta.id – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengimbau pemanfaatan sumber daya alam Teluk Tomini untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, harus tetap memerhatikan kelestarian ekosistem. Pengelolaan dengan memegang teguh prinsip keberlanjutan menurutnya perlu agar kegiatan ekonomi di dalamnya bertahan dalam kurun waktu panjang.

Imbauan Menteri Trenggono disampaikan saat keynote speech dalam acara Regional Meeting Teluk Tomini – Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Teluk Tomini dan Maluku Utara sebagai Sumber Ekonomi Desa Pesisir secara daring dari Jakarta, Sabtu (12/6/2021).

“Kita harus memastikan bahwa ekosistem laut dan pesisir di Teluk Tomini ini sehat, produktif dan dapat memberikan nilai ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Menteri Trenggono.

Teluk Tomini merupakan teluk terbesar di Indonesia, dengan luas lebih dari 6 juta hektare yang melingkupi 4 provinsi, yakni Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara. Dalam kawasan tersebut terdapat kawasan terumbu karang seluas 1.031 hektare yang termasuk di dalam kawasan coral triangle initiative atau Segitiga Karang Dunia serta memiliki kawasan hutan mangrove seluas 785,10 hektare dengan keanekaragaman hayati biota laut dan darat. Demi mendukung pengembangan dan pemeliharaan kawasan hutan mangrove tersebut, Menteri Trenggono pun menyampaikan bahwa KKP bersama pihak lain akan melakukan rehabilitasi ekosistem mangrove.

“Pemerintah juga bekerjasama bersama pihak lain, akan melakukan rehabilitasi ekosistem mangrove mengingat bahwa mangrove sangat penting tidak saja bagi penyerapan karbon, namun juga untuk menjamin kesehatan ekosistemnya sebagai tempat perbesaran serta pemijahan ikan,” tambahnya.

Selain itu Teluk Tomini berada pada Wilayah Pengelolaan Peirkanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 715 yang meliputi Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 994.024 ton namun baru dimanfaatkan sebesar 378.297 ton. Dengan demikian masih ada peluang pemanfaatan sebesar 615.724 ton, yang terdiri dari ikan pelagis, ikan demersal, dan ikan karang. Disamping potensi subsektor perikanan tangkap, terdapat potensi budidaya pantai (tambak) yang tak kalah melimpah yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal untuk budidaya seperti ikan bandeng, udang dan rumput laut.

Menteri Trenggono mendukung penuh rencana pengembangan Teluk Tomini menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), khususnya yang berbasis pada sektor kelautan dan perikanan. Langkah tersebut dinilainya menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengelola lebih optimal dan komprehensif sumber daya ekonomi yang ada di sana.

“Membangun sektor kelautan dan perikanan tentu tidak dapat diselesaikan oleh KKP sendiri. Diperlukan dukungan dan kerja sama dari semua pihak.

“Melalui regional meeting ini, saya berharap dapat dihasilkan saran dan masukan yang konstruktif, agar pembangunan sektor kelautan dan perikanan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional, khususnya di kawasan Teluk Tomini,” paparnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Trenggono memaparkan pula tiga program prioritas KKP 2021-2024. Program terobosan ini agar sektor kelautan dan perikanan bisa berkontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan.

Ketiganya yakni peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sumber daya alam perikanan tangkap untuk peningkatan kesejahteraan nelayan, pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor yang didukung riset kelautan dan perikanan, serta pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya tawar, payau dan laut berbasis kearifan lokal.

Tinjau Isolasi di Technopark, Ganjar Melihat Penanganan Yang Bagus

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengecek penanganan Covid-19 di Sragen, Sabtu (12/6/2021). Sebagai salah satu daerah zona merah, Ganjar ingin memastikan penanganan Covid-19 di kabupaten itu berjalan sesuai harapan.

Dua tempat dikunjungi Ganjar hari itu. Di antaranya RSUD Dr Soehadi Prijonegoro dan tempat isolasi terpusat di Technopark Sragen. Di tempat itu, Ganjar mengecek dengan teliti hal-hal yang telah dilakukan.

Saat mengecek tempat isolasi terpusat di Technopark Sragen, Ganjar melihat penanganan sudah cukup bagus. Ada petugas yang selalu berjaga di pintu masuk, dan ada batas kunjungan orang dari luar untuk menyapa keluarganya dari kejauhan.

“Halo bapak ibu, lagi santai-santai. Sehat semua kan? Coba di sini yang batuk pilek angkat tangan, sesak nafas dan pusing-pusing. Nggak ada? Wah berarti sudah sembuh semua,” sapa Ganjar kepada warga yang sedang isolasi itu.

Seperti saat menengok warga yang isolasi terpusat sebelumnya, Ganjar juga menanyakan apakah ada kekurangan yang harus dipenuhi. Salah satunya soal apakah makanan yang disajikan sudah layak atau belum.

“Makanan enak pak, turah-turah (sampai sisa). Yang sulit air pak, airnya mati. Ini belum mandi pak, bau rasanya,” teriak beberapa warga.

Ada juga yang mengeluhkan kamar yang tidak ada bantalnya. Mereka meminta Ganjar agar membelikan bantal.

“Bantal pak, minta bantal,” teriaknya dari kejauhan.

Ganjar langsung memanggil pengelola tempat isolasi terpusat Technopark Sragen dan Sekda Sragen yang mendampinginya. Kepada mereka, Ganjar meminta agar keluhan-keluhan itu diperbaiki.

“Sudah pak, soal air sudah kita perbaiki. Besok sudah ngalir pak. Untuk sementara, kita dropping air tangki,” kata Sekda Sragen, Tatag Prabawanto.

Sementara untuk bantal, Tatag mengatakan sebenarnya bantal sudah banyak. Namun banyak yang dibawa pulang oleh pasien sebelumnya.

Ganjar pun mengabarkan hal itu pada pasien Covid-19 yang sedang diisolasi di sana. Ia mengatakan, usulan dan keluhannya sudah ditangani.

“Tenang, usulan sampeyan sudah ditangani. Air sedang diperbaiki, besok sudah selesai. Untuk bantal, besok dibelikan. Tapi aja digawa balik ya (tapi jangan dibawa pulang ya),” kata Ganjar sambil tertawa.

Gubernur pun meminta semua yang sedang isolasi untuk menjaga kesehatan. Mereka diminta berolahraga setiap pagi dan melakukan hal yang meningkatkan imun.

“Sama saya titip pesan, nanti kalau sudah sembuh tolong jadi donor plasma konvalesen ya. Di darah panjenengan itu ada imun yang dibutuhkan pasien Covid-19 lainnya. Jadi tolong nanti kalau sudah sembuh didata, kalau ada yang membutuhkan bisa ditelpon. Semoga panjenengan bisa cepat sehat dan pulang ke rumah. Jangan lupa tetap taati protokol kesehatan,” pungkasnya.

Tinjau Bandara Soetta, Menhub: Pergerakan Pesawat Semakin Membaik

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Pergerakan pesawat di Indonesia di tahun kedua masa pandemi Covid-19 semakin membaik. Secara nasional, pergerakan pesawat sudah mencapai 60 persen dibandingkan dengan masa sebelum pandemi. Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat meninjau Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu (12/6).

“Hari ini saya ingin melihat langsung bagaimana pergerakan pesawat yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Dari apa yang dilaporkan oleh Dirut AirNav bahwa secara nasional pergerakan pesawat di Indonesia sudah di atas 60 persen. Sedangkan di Soekarno-Hatta kira-kira di atas 50 persen dibandingkan masa normal. Ini sudah ada satu kenaikan dari masa awal pandemi yang pergerakannya sangat rendah,” kata Menhub.

Menhub menjelaskan, Kemenhub akan membuat kebijakan untuk terus mendorong peningkatan pergerakan pesawat di tengah masa pandemi ini.

“Kami ingin memastikan bahwa pergerakan dari Jakarta menuju ke sejumlah Provinsi harus terjadi secara regular, apakah setiap hari atau dua hari sekali, tetap harus dilakukan pelayanan. Bahkan sampai ke Kota atau Kabupaten, terutama yang ada di Indonesia bagian timur,” ucap Menhub.

Menhub mengungkapkan, ada suatu cara yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendukung penerbangan nasional, yaitu dengan membeli atau memesan kursi pesawat (block seat). Menurutnya, cara ini bisa membantu meningkatkan pergerakan pesawat.

“Cara ini sudah ditunjukkan secara kreatif oleh sejumlah pemerintah daerah yaitu: Pemprov Sulsel dan Pemkab Toraja. Mereka bekerja sama dengan maskapai untuk memesan block seat guna keperluan perjalanan dinas sehingga bisa ada empat penerbangan dalam seminggu,” jelas Menhub.

Menurut Menhub, cara pemesanan melalui block seat ini bersifat sementara, yaitu kurang lebih enam bulan pertama. Diharapkan cara ini bisa mendorong peningkatan pergerakan pesawat hingga mencapai tingkat keekonomian yang baik.

Selain itu, Menhub terus mengingatkan kepada seluruh stakeholder penerbangan untuk tetap memastikan protokol kesehatan berjalan dengan konsisten, dalam rangka upaya meredam tingkat penyebaran Covid-19 di Indonesia

“Simpul transporasi adalah simpul pergerakan yang sangat menentukan bagaimana kita mendukung pencegahan penyebaran Covid-19 di Indonesia. Saya yakin rekan-rekan dari operator bandara, maskapai dan navigasi bisa menjaga ini dengan baik,” tutur Menhub.

Dalam tinjauannya ke Bandara Soekarno-Hatta, Menhub mengunjungi kantor dan Tower AirNav Indonesia. Menhub berpesan kepada jajaran AirNav Indonesia agar terus menjaga layanan navigasi penerbangan untuk memastikan konektivitas di udara di seluruh wilayah Indonesia berjalan dengan baik. Usai meninjau navigasi bandara, Menhub melakukan pertemuan dengan sejumlah stakeholder di Kantor Otoritas Bandara Wilayah I Jakarta.

Turut hadir dalam tinjauan, Dirjen Perhubungan Udara Novie Riyanto, Dirut AirNav Indonesia Pramintohadi Sukarno dan Dirut Angkasa Pura II M. Awaluddin.

Menhan Prabowo Anugerahi 3.457 Pejuang Eks Timor Timur Patriot Bela Negara

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Sebanyak 3.457 pejuang eks Timor Timur menerima penghargaan patriot bela negara, yang diberikan oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Ketua DPP Forum komunikasi Pejuang Timor Timur (FKPTT), Eurico Guterres menjelaskan, untuk penerima penghargaan patriot bela negara di Kota Kupang sebanyak 3.457 dari total 11.845 orang.

“Untuk di NTT awalnya penghargaan bela negara diserahkan kepada jajaran Korem 161/Wira Sakti, yang diselenggarakan pada tanggal 4 Maret 2021 kemarin itu jumlahnya 328 orang eks pejuang timor-timur, lalu dilanjutkan lagi ketiganya untuk wilayah Kodim 1604 Kupang, yang dimulai dari tanggal 3 Juni sampai dengan 12 Juni 2021 ini, itu jumlahnya ada 3.457 orang,” jelasnya, Sabtu (12/6).

Menurut Eurico, pihaknya telah mengajukan 13 ribu orang sebagai penerima penghargaan patriot bela negara, namun yang diakomodir hanya 11.845 orang.

“Untuk saat itu data pejuang eks Timor Timur yang kami masukkan itu adalah 13 ribu, lalu dilakukan verifikasi dan proses politik yang silih berganti, sehingga di tahun 2014 itu dari Kementerian Pertahanan hanya bisa menerbitkan untuk 1.964 orang,” katanya.

Dia menjelaskan, pada pemerintahan Presiden SBY dijanjikan kesejahteraan bagi masyarakat eks Timor Timur, yang dituangkan dalam keputusan pemerintah yang dikenal dengan direktif Presiden.

“Proses pendataan eks pejuang Timur-Timor itu dimulai sejak tahun 2012 hingga saat ini 2021. Waktu itu di Lombok beliau mau berkunjung ke Timur-Timor, di situ lah beliau mengatakan bahwa sebelum saya mengakhiri masa jabatan sebagai Presiden, persoalan-persoalan yang menyangkut pengungsi eks timor-timor itu selesai Sehingga pernyataan itu dibuat dalam suatu keputusan pemerintah yang dikenal direktif presiden. Ada yang dapat bantuan rumah dan yang lainnya namun belum selesai,” kata Eurico.

Sebagai ketua Uni Timor Aswain (Untas) saat itu, Eurico, mengaku telah mengirimkan surat kepada pemerintah dan berterima kasih atas upaya Presiden SBY. Tapi setelah tahun 2014, bantuan berhenti.

Saat Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan, Eurico mendatangi Kemhan dan meminta perhatian dari pemerintah.

“Beliau mengatakan bahwa, saya tidak lupa sama perjuangan kalian dan hari ini saya jadi menteri karena kalian, oleh karena itu saya tetapkan hanya 11.845 sebagai pejuang eks timor-timur,” ungkap Eurico.

Walaupun selama ini, kata Eurico pemerintah telah memperhatikan masyarakat eks Timor-Timur yang berada di Indonesia, namun belum ada pengakuan terhadap para mantan pejuang yang mempertahankan Timor Timur.

pejuang eks timor timur terima penghargaan patriot bela negara dari menhan
©2021 Merdeka.com/Ananias Petrus

“Dalam pengungsi Timor-Timur itu ada masyarakat pejuangnya. Di sinilah kami sampaikan bagaimana nasib masyarakat pejuang Timur-Timor itu. Sehingga pada tanggal 15 Desember 2020, kami ada perwakilannya 23 orang berangkat ke Jakarta untuk menerima (penghargaan), melalui suatu upacara kenegaraan yang diselenggarakan di Kementerian Pertanahan di Jakarta,” ungkapnya, lagi.

Penerima piagam penghargaan bela negara dari 11.845 orang pejuang, akan diberikan secara bertahap dalam peringatan HUT Kemerdekaan 17 Agustus 2021 di Kabupaten Malaka dan Kabupaten Belu.

Untuk diketahui, kriteria bagi seseorang yang berhak mendapatkan penghargaan bela negara ada tiga, yaitu mereka yang berjuang pada 1959, mereka yang berjuang pada 1975 serta mereka yang ingin mempertahankan Timor Timur agar tidak lepas dari Indonesia di tahun 1999.

“Jadi itu tiga kategori bagi para pejuang yang dapat menjadi kriteria-kriteria sebagai pejuang. Tapi hari ini tentara boleh mau tentara aktif, polisi yang aktif dan tidak aktif lagi serta saudara-saudara kita dari luar Timur-Timor yang sempat berjuang pertahankan Timur-Timor masuk dalam Indonesia,” tutup Eurico

Pemerintah Percepat Implementasi NLE di Pelabuhan Belawan dan Tanjung Emas

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah terus berkomitmen untuk menciptakan ekosistem logistik yang semakin efisien di Indonesia. Program besar National Logistic Ecosystem yang telah diluncurkan merupakan upaya nyata dalam mewujudkan cita-cita tersebut.

Berbagai upaya percepatan implementasi NLE juga telah dilakukan oleh berbagai instansi, salah satunya Bea Cukai, secara sinergis.

NLE adalah ekosistem logistik yang menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen internasional sejak kedatangan sarana pengangkut hingga barang tiba di gudang, berorientasi pada kerja sama antar instansi pemerintah dan swasta, melalui pertukaran data, simplifikasi proses, penghapusan repetisi dan duplikasi, serta didukung oleh sistem teknologi informasi yang mencakup seluruh proses logistik terkait dan menghubungkan sistem-sistem logoistik yang telah ada.

Dalam pertemuan yang membahas percepatan implementasi Inpres 5 Tahun 2020 di lingkup PT Pelabuhan Indonesia I, Bea Cukai Belawan memaparkan inovasi yang telah dilakukan guna mendukung implementasi NLE di Pelabuhan Belawan.

Menurut Kepala Kantor Bea Cukai Belawan, Tri Utomo Hendro Wibowo, pihaknya telah melakukan berbagai terobosan untuk mendorong percepatan implementasi NLE.

“Melalui serangkaian kegiatan kerjasama dengan instansi kepelabuhan, banyak rencana yang telah berhasil direalisasikan. Salah satu yang telah berhasil dan terbukti telah memangkas banyak waktu dan birokrasi adalah Single Submission Quarantine-Customs (SSm-QC).”

Dengan menyederhanakan proses pemeriksaan barang oleh instansi yang berwenang di Pelabuhan, SSm-QC memungkinkan dilakukannya pemeriksaan kepabeanan dan karantina secara terpadu hanya dengan mengajukan 1 dokumen.

” Selain SSm-QC, terdapat tiga program inisiatif yang sedang dalam pengembangan dan penyempurnaan yaitu SP2 Online, SSm-Pengangkut, dan DO Online.

Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Agung Kuswandono dalam pertemuan tersebut mengatakan bahwa yang membuat Indonesia kalah adalah miss-management.

Belum solidnya pemeriksaan dan perizinan di negara ini membuat costs of logistics yang tinggi. Costs of logistics Indonesia saat ini berada di angka sekitar 23% sedangkan Jepang hanya 4-5%.

Selain logistics costs, Indonesia juga memiliki ease of doing business yang lebih rendah dibanding negara-negara tetangga.

“Kita bisa, asal kita mau membuka diri dan tidak takut dikritik. Kalau memang merasa lemah ya harus kita perbaiki. Saya ingatkan kembali bahwa NLE ini bukan mengubah sistem logistik yang sudah ada, hanya mengintegrasikan dan mengkolaborasikan,” ujar Agung.

Saat ini Belawan merupakan salah satu pelabuhan besar di Indonesia yang menjadi titik arus lalu lintas barang masuk dan keluar daerah pabean. Diharapkan dengan dirancangnya strategi penerapan NLE di Pelabuhan Belawan ini dapat secara signifikan mengurangi waktu lalu lintas barang impor dan ekspor barang, serta mempermudah pengguna jasa dalam melakukan pengurusan dokumen-dokumen logistiknya.

Sinergi percepatan implementasi NLE tidak hanya ditunjukkan di Pelabuhan Belawan, melainkan juga di Pelabuhan Tanjung Emas.

Penataan NLE ini masih terus ditingkatkan, mengingat pentingnya percepatan program ini untuk menekan biaya logistik yang tinggi serta peningkatan performa logistic di Pelabuhan Tanjung Emas. Diharapkan implementasi ini, dapat mengurai kompleksitas perizinan impor, ketersediaan fast & track dan kemudahan akses layanan logistik.

Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Emas, Anton Martin mengungkapkan bahwa, “Kolaborasi merupakan kunci utama dari kesuksesan penataan NLE ini, tak hanya dari pihak pemerintah namun seluruh stakeholder di Pelabuhan Tanjung Emas.”

“Efisensi logistik ini dapat mewujudkan kemudahan dalam proses impor terkait mesin, bahan baku dan ekspor terkait produknya. Sehingga menjadi salah satu kunci utama daya tarik investasi di Indonesia.”

Percepat Distribusi Vaksinasi, Puan Beri 20.000 Vaksin Warga Jateng

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Ketua DPR Puan Maharani memberikan 20.000 dosis vaksin Covid-19 untuk vaksinasi masyarakat Jawa Tengah (Jateng). Pemberian vaksin dilakukan untuk warga Jateng di Solo, Boyolali, Sukoharjo, dan Klaten, dalam rangka peningkatan ketersediaan dan percepatan distribusi vaksin ke daerah.

Puan meninjau proses vaksinasi kepada masyarakat di Balai Kota Solo, Sabtu (12/6/2021). Di lokasi tersebut, vaksinasi dilakukan terhadap 690 orang yang merupakan guru, warga lanjut usia (lansia), difabel, pedagang kaki lima, pelaku pariwisata, pekerja media, dan masyarakat lainnya.

Seusai meninjau proses vaksinasi, Puan berdialog dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, serta Bupati Boyolali, Sukoharjo, dan Klaten yang hadir secara virtual.

“Ini untuk mendorong percepatan vaksinasi. Karena harus dilakukan percepatan vaksinasi supaya Covid-19 bisa lebih cepat dikendalikan, demi memutus penyebaran virus Corona,” kata Puan.

Politikus PDI Perjuangan itu berharap semua kepala daerah harus terbuka terhadap kondisi penanganan Covid-19 di wilayahnya masing-masing. Menurut Puan, keterbukaan informasi itu akan memudahkan dalam penentuan langkah penanganan pandemi Covid-19.

“Sampaikan masalah secara jujur, jangan sembunyikan kondisi wilayahnya, sehingga kita bisa antisipasi dan mitigasi,” ungkap Puan.

“Saya selaku ketua DPR punya tanggung jawab untuk sama-sama laksanakan fungsi pengawasan. Prinsip utamanya kita ingin seluruh warga negara dapat divaksin. Jangan sampai ada daerah yang tidak ditangani dengan baik,” sambung mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tersebut.

Puan menyampaikan bahwa pemerintah sudah menyatakan total vaksin Covid-19 hingga saat ini mencapai 93 juta dosis. Pemerintah juga sudah menargetkan pada bulan Juni vaksinasi akan mencapai 700.000 per hari, dan pada bulan Juli mencapai satu juta per hari.

“Pemerintah daerah yang sudah terima vaksin harus langsung cepat didistribusikan,” ungkapnya.

Mengenai pelaksanaan vaksinasi Solo, Sukoharjo, Boyolali, dan Klaten, baru mencapai 11 persen, Puan berharap agar dilakukan percepatan. Dengan begitu, penyebaran Covid-19 di Jateng dapat lebih terkendali dan tidak terjadi ledakan kasus Covid-19 seperti di Kudus.

“Tolong jaga, jangan sampai kejadian di Kudus menular ke daerah lain. Masyarakat jangan takut divaksin, dan tetap jaga protokol kesehatan meski telah mendapat vaksin,” pungkas Puan.

BTNKT Ajak Warga Tojo Una-Una Jaga Kelestarian Kawasan Konservasi Togean

Penulis
Andik Irwanto
-
BTNKT Ajak Warga Tojo Una-Una Jaga Kelestarian Kawasan Konservasi Togean

SuaraPemerintah.id – Balai Taman Nasional Kepulauan Togean (BTNKT) mengajak warga kepulauan di Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, ikut terlibat menjaga kelestarian kawasan konservasi Togean. BTNKT juga melakukan edukasi terhadap warga Kepulauan Togean, dalam rangka meningkatkan pemahaman mereka dalam menjalankan tanggung jawab mengelola ekologi.

Hal ini dikatakan oleh Kepala BTNKT Bustang yang dihubungi dari Palu, Sabtu, 12 Juni 2021.

“Kami memiliki kawasan konservasi kurang lebih 363.150 hektare mencakup kawasan laut, pulau, hutan dan daratan dalam rangka menjaga kelangsungan ekosistem alam,” katanya.

Menurutnya, ajakan menjaga kelestarian kawasan sangat penting, karena penduduk di kepulauan itu memiliki peran strategis dalam memanfaatkan potensi alam, sehingga memiliki rasa tanggung jawab terhadap alam sekaligus menjadi ruang mata pencaharian bagi warga setempat.

Dalam program konservasi, BTNKT juga melakukan edukasi terhadap warga Kepulauan Togean, dalam rangka meningkatkan pemahaman mereka dalam menjalankan tanggung jawab mengelola ekologi, sekaligus sekaligus pemberdayaan keterampilan sebagai penopang kelangsungan perekonomian warga setempat.

Dia mengemukakan, dari upaya edukasi, kurun waktu lima tahun terakhir BTNKT mampu menekan maraknya kegiatan ilegal fishing di kawasan lindung, termasuk meningkatkan jumlah hutan bakau di pesisir pantai sebagai tanggul alami penahan abrasi sekaligus pencegah ancaman bencana lainnya.

“Hutan bakau baik terbentuk secara alami maupun buatan di Togean akhiri-akhir ini semakin meningkat. Ini tidak terlepas dari keterlibatan para pihak maupun warga di kepulauan,” ujar Bustang.

Dia menjelaskan, dari upaya dilakukan BTNKT, saat ini masyarakat telah merasakan manfaat dari konservasi tersebut karena telah terbangun siklus ekologi yang baik, sebab konservasi dilaksanakan secara keseluruhan baik darat maupun laut.

Terlebih, katanya, Kepulauan Togean telah menjadi Cagar Biosfer yang ditetapkan oleh UNESCO, sehingga kawasan tersebut memberikan kesan ekologi yang baik, terlebih selain dijadikan sebagai destinasi wisata juga menjadi rumah bagi para ilmuwan melakukan penelitian.

“Kami berharap masyarakat tetap konsisten menjaga kelangsungan Sumber Daya Alam (SDA) di kawasan ini. Pemerintah, pemangku kepentingan dan masyarakat sebagai mitra kami dalam melakukan pengawasan,” demikian Bustang. (red/pen)

Pemprov Jabar Dukung Pemkab Ende Bangun Patung Bung Karno di NTT

Penulis
Andik Irwanto
-
Pemprov Jabar Dukung Pemkab Ende Bangun Patung Bung Karno di NTT

SuaraPemerintah.id – Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar mendukung rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ende membangun patung Bung Karno di Nusa Tenggara Timur. Patung Bung Karno akan dibangun di Puncak Bukit Mega sebagai penghormatan atas jasa Presiden Pertama Indonesia itu.

Hal ini diungkapkan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil seusai bertemu dengan Bupati Ende Djafar Achmad di Gedung Pakuan Kota Bandung, Sabtu, 12 Juni 2021.

“Dulu ketika Bung Karno di Ende ada tiga wanita asal Jabar yang memberikan peranan penting tak kenal lelah untuk selalu menyemangati,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Ende mengangkat kisah Bung Karno yang diasingkan di Kabupaten Ende, dan ada tiga perempuan hebat asal Jabar yang menemani beliau.

Ketiga perempuan tersebut adalah Inggit Garnasih istrinya, Ibu Amsi mertuanya, dan Ratna Djuami anak angkat Bung Karno.

Masa- masa pengasingan itu sangat menentukan masa depan bangsa Indonesia sebab dari sanalah lahir ide pokok Pancasila dari pikiran Bung Karno.

Menurut Djafar, patung Bung Karno akan dibangun di Puncak Bukit Mega sebagai penghormatan atas jasa Presiden Pertama Indonesia itu. Ia berharap Pemprov Jabar mendukung rencana tersebut.

Gayung bersambut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberi dukungan. Pemlrov Jabar, katanya, akan mengupayakan ada dukungan materi.

“Mungkin nanti juga akan dikolaborasikan patung Bung Karnonya seperti apa, nanti ada sumbangan dari seluruh masyarakat Jabar di Ende,” katanya.

Ia pun menyambut baik konsep yang diusung Pemkab Ende menggunakan pendekatan budaya. “Ada rencana pelestarian budaya dan juga lomba mirip Bu Inggit dan Bung Karno, saya kira itu sangat baik,” kata Ridwan Kamil.

Gubernur menyebut kerja sama dua daerah dengan sejarah panjang terkait perjalanan hidup Bung Karno dan Ibu Inggit Garnasih, akan membuka wawasan masyarakat tentang Pancasila dari sosok Presiden Pertama Indonesia.

“Pada saat Bung Karno di Ende diasingkan selama empat tahun ternyata yang menemaninya adalah tiga warga Jabar: Ibu Inggit, Ibu Amsi, dan Ibu Ratna anak angkatnya,” katanya.

Mereka bertiga, dari cerita Bupati Ende, memiliki peran penting dalam menjaga api perjuangan Bung Karno ketika diasingkan.

“Tiga warga Jabar tersebut menyemangati Bung Karno yang sedang diasingkan, dan akhirnya dalam renungannya merumuskan lahirnya ke-Pancasila-an yang akhirnya resmi menjadi sebuah ideologi bangsa,” tuturnya.

“Jadi saya menduga peran di balik layar itulah yang sebenarnya menguatkan lahirnya Pancasila,” ujar Ridwan Kamil.

Pertemuan tersebut juga membahas mengenai kegiatan yang akan dilakukan di Jabar tentang peristiwa Bung Karno yang dialami dua daerah ini.

Kang Emil berujar, kegiatan seperti itu merupakan bentuk apresiasi pada zaman sekarang demi mengenalkan sejarah Bung Karno kepada anak-anak muda.

“Kalau boleh, coba bikin kaya teater. Kan dulu tentang Bu Inggitnya saja, nah ini bikin teater saat Bung Karno di Ende menceritakan istrinya mertuanya, dan menyemangati kemudian penggalian mengenai nilai Pancasila,” katanya.

Ada yang istimewa dalam pertemuan dua kepala daerah tersebut, Kang Emil memberikan hadiah patung kecil Bung Karno kesayangannya untuk Bupati Ende.

Rencananya event untuk menghormati jasa Bung Karno dan Ibu Inggit Garnasih akan dilaksanakan di Bandung pada 2022. Yaitu, salah satunya tentang lomba mirip Ibu Inggit Garnasih. (red/pen)

Mensos Risma Resmikan SKA Balai Ciung Wanara Cibinong

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini akan meresmikan Sentra Kreasi Atensi (SKA) di Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Mental Ciung Wanara Cibinong, Bogor.

“Kemensos mengembangkan SKA untuk meningkatkan kewirausahaan dan vokasional, membuka lapangan pekerjaan dan, meningkatkan kesejahteraan sosial penerima manfaat. Dengan begitu, para penyandang disabilitas pun punya kesempatan sama, ” kata Mensos sesaat sebelum menghadiri peresmian SKA di Balai Ciung Wanara (12/06).

Keluarga Penerima Manfaat yang dimaksud Mensos adalah peserta Program Keluarga Harapan (PKH),  Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako, dan program lainnya.

“Kalau ada keluarga dari penerima PKH BPNT yang punya usaha silakan ditampilkan di sini. Supaya yang lain juga punya kesempatan untuk meningkatkan usaha,” katanya.

Sambil bercanda, Mensos menyatakan kesediaannya untuk melatih para tenaga pemasar. “Sini nanti saya yang training. Saya habis men-training PIC-nya DPR. Nanti saya ganti training SPG-SPG (di SKA) – nya,”  katanya.

Mensos menjelaskan salah satu tugas dan fungsi Kemensos ialah memberikan layanan rehabilitasi sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

“Pelayanan diberikan dalam berbagai bentuk di antaranya terapi, konseling, bimbingan sosial psikologis, pelatihan vokasional dan sebagainya,” ungkapnya.

Namun senjalan dengan itu, Kemensos melalui unit pelayanan tenis (UPT) termasuk di dalamnya 41 balai di bawah Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia juga mengarahkan agar PPKS dapat meraih kemandirian ekonomi dengan memberikan pembinaan kewirausahaan.

Kemudian, kata Risma, SKA merupakan ajang bagi para PPKS yang telah mendapatkan pembinaan Kemensos untuk menyajikan berbagai hasil pelatihan yang selama ini sudah didapat.

Baik dalam bentuk hasil kerajinan, hasil olahan kuliner, usaha londry, konveksi dan berbagai bentuk usaha lainnya. Misalnya Art Theraphy, Sentra Handycraft, Hijab Ciwitan, Fashion, Toko Kelontong, Urban Farming, Budidaya Ikan Cupang, Sport Center, Perpustakaan, dan Pelatihan Komputer.

SKA sudah berjalan di Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandang dan Pengemis (BRSEGP) Pangudi Luhur, Bekasi. Kemudian di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual “Kartini” Temanggung. Rencananya, SKA akan dikembangkan di 41,balai yang ada.

“Rencananya, SKA akan dikembangkan di 41 balai yang ada,” katanya. Hadir dalam kesempatan ini para pejabat Eselon 1 di lingkungan Kemensos dan anggota Komisi VIII DPR.

Operasi KKP Amankan 2 Kapal Ikan Ilegal di Laut Sulawesi dan Selat Malaka

Penulis
Andik Irwanto
-
KKP Amankan 2 Kapal Ikan Ilegal di Laut Sulawesi dan Selat Malaka

SuaraPemerintah.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap sebanyak dua kapal ikan yang melakukan aktivitas penangkapan ikan ilegal, masing-masing di Laut Sulawesi dan Selat Malaka, setelah diterapkan sistem pemantauan dan pencegatan. Saat ini kapal tersebut beserta 4 orang awak berkewarganegaraan Filipina telah berada di Pangkalan PSDKP Bitung untuk proses hukum lebih lanjut.

Hal ini dikatakan oleh Plt Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Antam Novambar dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu, 12 Juni 2021.

“Aparat kami kembali melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian ikan di perairan Laut Sulawesi dan Selat Malaka,” katanya.

Ia mengemukakan penangkapan tersebut tidak terlepas dari keberhasilan sistem pemantauan yang dioperasikan di Pusat Pengendalian (Pusdal) Ditjen PSDKP KKP yang mendeteksi aktivitas kedua kapal tersebut.

Antam menjelaskan operasi pengawasan secara intercept (pencegatan) yang dilakukan oleh Kapal Pengawas Perikanan Paus 1 dan Hiu 08 dapat berjalan sukses karena info akurat dari Pusdal Ditjen PSDKP KKP.

“Jadi ini bukti sistem pengawasan terpadu yang kita kembangkan telah berjalan sangat efektif,” katanya.

Beberapa hari terakhir ini pihaknya sedang melakukan pengetatan pengawasan di sejumlah wilayah perairan yang rawan pencurian ikan

Hal tersebut, lanjutnya, dilakukan karena berdasarkan informasi dari Pusdal maupun air surveillance, ada beberapa aktivitas yang meningkat di wilayah perbatasan.

“Sesuai arahan Pak Menteri Sakti Wahyu Trenggono, tidak ada kompromi bagi pelaku illegal fishing, kami intensifkan pengawasan di sektor-sektor yang rawan seperti Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi dan Selat Malaka,” ujar Antam.

Dalam kesempatan terpisah Direktur Pemantauan dan Operasi Armada Pung Nugroho Saksono menjelaskan lebih detail proses penangkapan kedua kapal illegal fishing tersebut.

Ia mengatakan Kapal Pengawas Perikanan Paus 1 dengan Nakhoda Ismail Marzuki berhasil menangkap sebuah kapal lampu berbendera Filipina yang digunakan untuk mengumpulkan ikan yaitu FB LB Juan Paolo Uno pada Rabu (9/6) di Laut Sulawesi.

Dalam aksinya, kapal lampu ini digunakan untuk mempermudah kapal-kapal pumboat maupun purse seine untuk melakukan pencurian ikan di laut Indonesia.

“Ini kapal yang perannya sangat strategis dalam penangkapan ikan secara ilegal di Laut Sulawesi, dia (kapal ini) tugasnya mengumpulkan ikan agar bergerombol di sekitar rumpon,” ujar Pung Nugroho.

Saat ini kapal tersebut beserta 4 orang awak berkewarganegaraan Filipina telah berada di Pangkalan PSDKP Bitung untuk proses hukum lebih lanjut.

Sementara itu operasi pengawasan yang dilakukan oleh Kapal Pengawas Perikanan Hiu 08 dengan Nakhoda Hendro Andaria di wilayah perairan Selat pada Jumat (11/6) juga menangkap KM SLFA 4598 yang mengoperasikan alat tangkap trawl. Bersama kapal tersebut, KKP juga mengamankan 4 orang awak kapal yang seluruhnya berkewarganegaraan Myanmar.

“Saat ini kapal dalam proses ad hoc ke Stasiun PSDKP Belawan untuk proses hukum lebih lanjut,” ungkapnya.

Selama 2021 KKP telah menangkap 115 kapal yang terdiri dari 77 kapal ikan Indonesia yang melanggar ketentuan dan 38 kapal ikan asing yang mencuri ikan (10 kapal berbendera Malaysia, 5 kapal berbendera Filipina, dan 23 kapal berbendera Vietnam). (red/pen)

1...4,2774,2784,279...4,889Halaman 4,278 dari 4,889