Beranda blog Halaman 4279

LPEI Dorong UMKM Berhasil Ekspor Melalui CPNE

Penulis
Andik Irwanto
-
LPEI Dorong UMKM Berhasil Ekspor Melalui CPNE

SuaraPemerintah.id – Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank terus mendorong keberhasilan ekspor pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Coaching Program for New Exporters (CPNE) di sejumlah kota besar di Tanah Air. Di mana dari kegiatan tersebut LPEI telah memiliki lebih dari 2.200 UKM mitra binaan.

Hal ini dikatakan oleh Direktur Eksekutif LPEI D.James Rompas dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu, 12 Juni 2021.

“Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan ekspor nasional, membantu pemulihan ekonomi nasional, serta meningkatkan kapasitas UKM di daerah, agar dapat melakukan kegiatan ekspor dan memasarkan produknya ke pasar global,” katanya.

LPEI, kata dia, membantu membukakan akses pasar melalui global marketplace dan pameran, baik yang dilakukan secara luring maupun daring, serta melakukan pengembangan community development melalui Program Desa Devisa.

Dari kegiatan tersebut LPEI telah memiliki lebih dari 2.200 UKM mitra binaan, diantaranya 353 produk UKM telah berhasil di-posting di global marketplace dan menghasilkan 60 eksportir baru, serta mengembangkan dua Desa Devisa.

Program CPNE kali ini diselenggarakan di Kota Medan, Sumatera Utara, dan sebelumnya  di Kota Surakarta dan Bali. Medan merupakan memiliki UKM berorientasi ekspor yang terbesar di Pulau Sumatera.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh IEB Institute , Kota Medan, Sumatera Utara, ekonominya tumbuh  5,98 persen pada 2019 dengan nilai ekspor 20 miliar dolar AS ditopang komoditi unggulan berupa sayuran, buah, kopi, rempah, dan makanan minuman.

Program CPNE merupakan program pelatihan dan pendampingan berdurasi satu tahun yang diberikan LPEI kepada pelaku UMKM yang telah melewati penjaringan dan seleksi.

Modul pelatihan yang diberikan antara lain mengenai tata cara ekspor, penyusunan laporan keuangan, legalitas dan sertifikasi ekspor serta turut dalam kegiatan pameran ekspor.

Pelatihan kali ini diikuti 25 orang pelaku UMKM Sumatera Utara yang mengelola usaha antara  lain rempah, hasil perkebunan kopi, produk kelapa dan turunannya serta produk makanan minuman.

Salah satu peserta CPNE pelaku UMKM bergerak di bidang perkebunan kopi dari Deli Serdang, Darwis Harahap, berharap produknya bisa menembus pasar global.

“Saya ingin kopi dari Sumatera Utara tidak hanya dikonsumsi di Indonesia atau Medan saja, tetapi bisa dinikmati di luar negeri. Saya tahu bahwa ini tidak mudah tetapi saya yakin kita mampu,” ujar Darwis.

Sementara itu Wakil Gubernur Medan Musa Rajekshah mengapresiasi segala bentuk inisiatif untuk meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat Medan.

“Pelatihan seperti CPNE sangat diperlukan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM yang ada di Medan agar dapat bersaing di pasar global. Mengingat kita telah memiliki potensi dari sumber daya alam maupun manusia, seharusnya upaya-upaya positif seperti ini harus kita dukung. Karena hasilnya nanti akan kembali ke para pelaku UMKM dan masyarakat Medan,” ujarnya. (red/pen)

BRI Hadirkan Produk Asuransi Life Double Care bagi Perusahaan dan Rekanan

Penulis
Andik Irwanto
-
BRI Hadirkan Produk Asuransi Life Double Care bagi Perusahaan dan Rekanan

SuaraPemerintah.id – PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk bersama anak usahanya PT Asuransi BRI Life menghadirkan produk Asuransi BRI Life Double Care untuk memberikan perlindungan bagi perusahaan dan rekanan. Wealth Management BRI menghadirkan layanan kerja sama bancassurance bersama dengan BRI Life melalui Produk Asuransi BRI Life Double Care.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Konsumer BRI Handayani dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA, di Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu, 12 Juni 2021. Pihaknya mengatakan hadirnya produk asuransi tersebut untuk memperkuat peranan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) hingga bisnis usaha skala besar, termasuk korporasi, dalam memberikan kesejahteraan terhadap pekerja.

“Pandemi ini memberikan pelajaran terhadap pentingnya perlindungan dan proteksi sejak dini melalui produk asuransi jiwa,” kata Handayani.

Sebagai informasi, Wealth Management BRI menghadirkan layanan kerja sama bancassurance bersama dengan BRI Life melalui Produk Asuransi BRI Life Double Care. Kehadiran produk tersebut merupakan respon nyata perseroan dalam menjawab kebutuhan perusahaan rekanannya yang semakin sadar akan pentingnya proteksi untuk para pekerja selama masa pandemi COVID-19.

Handayani menjelaskan Wealth Management BRI terus berkomitmen menghadirkan produk dan layanan terbaiknya, termasuk menghadirkan produk asuransi BRI Life Double Care sebagai perlindungan diri yang pasti bagi karyawan perusahaan rekanan BRI.

Executive Vice President (EVP) Wealth Management BRI Tina Meilina menambahkan pihaknya terus berupaya menguatkan peranan UMKM hingga bisnis usaha skala besar, termasuk korporasi untuk kesejahteraan para pekerja.

“Hal ini merupakan solusi layanan finansial supermarket untuk seluruh nasabah BRI maupun masyarakat Indonesia,” ujar Tina.

Asuransi BRI Life Double Care merupakan produk asuransi jiwa yang ditujukan untuk nasabah perusahaan rekanan BRI, dengan pembayaran premi secara tunggal. Produk tersebut dilengkapi dengan berbagai asuransi tambahan yang dapat dipilih sesuai kebutuhan.

Asuransi BRI Life Double Care akan dipasarkan melalui jaringan kantor cabang dan Sentra Layanan BRI Prioritas yang tersebar di seluruh Indonesia serta didukung oleh armada pemasar BRI Life.

Adapun nominal premi yang harus dibayarkan memiliki rentang premi yang luas mulai dari Rp500-Rp150 juta per peserta, dengan manfaat uang pertanggungan mulai dari Rp1 Juta-Rp5 miliar.

Dalam Asuransi BRI Life Double Care terdapat manfaat pilihan perlindungan tambahan berupa Personal Accident (Risiko B), Personal Accident (Risiko D) dan Manfaat Santunan Biaya Pemakaman. Perlindungan atas risiko meninggal dunia pun akan ditanggung oleh sebab apa pun selama jangka waktu pertanggungan.

Manfaat maksimal harga minimal bisa di dapatkan melalui ketentuan mudah, yaitu minimal lima orang peserta usia maksimal 64 tahun, dengan premi yang diperbaharui setiap tahun. Cara klaim sangat mudah yaitu dapat diakses secara online.

Asuransi BRI Life Double Care bersifat fleksibel, dapat disesuaikan dari segi premi maupun manfaat untuk kebutuhan perusahaan. (red/pen)

Menaker Ida Paparkan 7 Langkah Konkrit Hapus Pekerja Anak

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan komitmennya untuk terus berupaya menghapus pekerja anak di Indonesia. Dalam perkembangannya pemerintah sudah melakukan penarikan pekerja anak dari berbagai jenis pekerjaan terburuk.

Pada Tahun 2008 – 2020 Kemenaker telah melaksanakan Program Pengurangan Pekerja Anak dan telah berhasil menarik pekerja anak dari tempat kerja sebanyak 143.456 anak. Tujuan program ini adalah mengurangi jumlah pekerja anak dari Rumah Tangga Miskin (RTM) yang putus sekolah untuk ditarik dari tempat kerja melalui pendampingan di shelter dalam rangka memotivasi dan mempersiapkan anak kembali ke dunia pendidikan.

Hal ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, saat menyampaikan keynote speech pada acara “End Child labour virtual race 2021” yang diselenggarakan oleh ILO dalam rangka World Day Agaisnt Labour 2021secara virtual di Jakarta, Sabtu (12/6).

Menaker Ida menyampaikan bahwa pemerintah memiliki komitmen besar untuk menghapus pekerja anak. Hal ini ditandai dengan ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999. Selain itu, pemerintah juga memasukkan substansi teknis yang ada dalam Konvensi ILO tersebut dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

“Kami di Kementerian Ketenagakerjaan serius dan tegas dalam melakukan berbagai upaya konkrit guna mengurangi pekerja anak di Indonesia,” jelas Menaker Ida.

Berbagai upaya yang akan di lakukan di tahun 2021 ini di antaranya pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan pada kelompok rentan, agar peduli pada pemenuhan hak anak dan tidak melibatkan anak dalam pekerjaan berbahaya. Hal ini dilakukan di antaranya melalui supervisi ke perkebunan kelapa sawit dan perkebunan tembakau.

Kedua, langkah-langkah koordinasi dan asistensi untuk mengembalikan anak-anak ke Pendidikan, dengan menggunakan berbagai pendekatan.

Ketiga, memberikan pelatihan pada pekerja anak dari Kelompok Rentan (Putus Sekolah dan Keluarga Miskin) dalam program pelatihan berbasis komunitas dan pemagangan pada lapangan pekerjaan.

Keempat, memfasilitasi intervensi bantuan sosial atau pelindungan sosial pada Kelompok /Buruh dan keluarga miskin yang terdampak Covid-19 yang memiliki kerentanan terhadap anggota keluarga untuk menjadi pekerja anak.

Kelima, melakukan supervisi/pemeriksaan ke perusahaan yang diduga mempekerjakan anak.

Keenam, melakukan sosialisasi/penyebarluasan informasi norma kerja anak kepada stake holder. Dan langkah terakhir, pencanangan zona/ kawasan bebas pekerja anak di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat.

Menaker Ida mengakui, saat ini masih ada anak di Indonesia yang belum memperoleh hak mereka secara penuh, terutama bagi anak yang terlahir dari keluarga prasejahtera.

“Ketidakberdayaan ekonomi orang tua dalam memenuhi kebutuhan keluarga memaksa anak-anak terlibat dalam pekerjaan yang membahayakan atau bahkan terjerumus dalam bentuk-betuk pekerjaan terburuk untuk anak yang sangat merugikan keselamatan, kesehatan, dan tumbuh kembang anak,” katanya.

Menaker Ida memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pihak atas partisipasinya dalam penanggulangan pekerja anak, serta mengajak Instansi terkait dan seluruh komponen masyarakat, untuk bersama-sama mendukung penanggulangan pekerja anak secara nasional.

“Stop pekerja anak! Mari dukung upaya Pemerintah dengan meningkatkan kepedulian kepada anak-anak sekitar kita,” tegas Ida.

Sementara itu, Dirjen Binwasnaker & K3, Haiyani Rumondang, menambahkan, pekerja anak yang telah berhasil ditarik dari dunia kerja kemudian ditindaklanjuti ke dunia Pendidikan yaitu Pendidikan formal (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA), pendidikan non formal (paket A, paket B, paket C, dan pesantren).

“Program pelatihan telah bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat Provinsi, Kementerian Sosial, Dinas Sosial di tingkat Provinsi, Kementerian Agama, Kantor Wilayah Agama Provinsi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),” ungkap Haiyani.

Dua Kapal Illegal Fishing Kembali Ditangkap di Laut Sulawesi dan Selat Malaka

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) benar-benar tidak memberikan ampun para pencuri ikan di laut Indonesia. Setelah menangkap 19 kapal dalam operasi selama 3-8 Juni, KKP kembali menangkap 2 kapal ikan ilegal di Laut Sulawesi dan Selat Malaka. Penangkapan tersebut tidak terlepas dari keberhasilan sistem pemantauan yang dioperasikan di Pusat Pengendalian Ditjen PSDKP KKP yang mendeteksi aktivitas kedua kapal tersebut.

“Aparat kami kembali melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian ikan di perairan Laut Sulawesi dan Selat Malaka,” ujar Antam Novambar, Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang juga Sekretaris Jenderal KKP.

Antam menjelaskan operasi pengawasan secara intercept yang dilakukan oleh Kapal Pengawas Perikanan Paus 1 dan Hiu 08 dapat berjalan sukses karena info akurat dari PUSDAL Ditjen PSDKP KKP.

“Jadi ini bukti sistem pengawasan terpadu yang kita kembangkan telah berjalan sangat efektif,” terang Antam.

Antam tak menampik bahwa beberapa hari terakhir ini memang pihaknya sedang melakukan pengetatan pengawasan di sejumlah wilayah perairan yang rawan illegal fishing. Hal tersebut dilakukan karena berdasarkan informasi dari PUSDAL maupun air surveillance, ada beberapa aktvitas yang meningkat di wilayah perbatasan.

“Sesuai arahan Pak Menteri Sakti Wahyu Trenggono, tidak ada kompromi bagi pelaku illegal fishing, kami intensifkan pengawasan di sektor-sektor yang rawan seperti Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi dan Selat Malaka,” ujar Antam.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, Pung Nugroho Saksono menjelaskan lebih detail proses penangkapan kedua kapal illegal fishing tersebut.

Ipunk mengatakan bahwa Kapal Pengawas Perikanan Paus 1 dengan Nakhoda Ismail Marzuki berhasil menangkap sebuah kapal lampu berbendera Filipina yang digunakan untuk mengumpulkan ikan yaitu FB. LB. JUAN PAOLO UNO pada Rabu (9/6/2021) di WPPNRI 716 Laut Sulawesi.

Dalam aksinya, kapal lampu ini digunakan untuk mempermudah kapal-kapal pumboat maupun purse seine untuk melakukan pencurian ikan di laut Indonesia.

“Ini kapal yang perannya sangat strategis dalam penangkapan ikan secara ilegal di Laut Sulawesi, dia (kapal ini) tugasnya mengumpulkan ikan agar bergerombol di sekitar rumpon,” terang Ipunk.

Saat ini FB. LB. JUAN PAOLO UNO beserta 4 orang awak kapal berkewarganegaraan Filipina telah berada di Pangkalan PSDKP Bitung untuk proses hukum lebih lanjut.

Sementara itu, operasi pengawasan yang dilakukan oleh Kapal Pengawas Perikanan Hiu 08 dengan Nakhoda Hendro Andaria di wilayah perairan Selat pada Jumat (11/6/2021) juga berhasil menangkap KM. SLFA 4598 yang mengoperasikan alat tangkap trawl. Bersama kapal tersebut, KKP juga mengamankan 4 orang awak kapal yang seluruhnya berkewarganegaraan Myanmar.

“Saat ini kapal dalam proses ad hoc ke Stasiun PSDKP Belawan untuk proses hukum lebih lanjut”, terang Ipunk.

Penangkapan kapal ilegal berbendera Filipina dan Malaysia ini menambah panjang daftar kapal ikan ilegal yang ditangkap dan diproses hukum oleh KKP. Selama 2021, KKP telah menangkap 115 kapal yang terdiri dari 77 kapal ikan Indonesia yang melanggar ketentuan dan 38 kapal ikan asing yang mencuri ikan (10 kapal berbendera Malaysia, 5 kapal berbendera Filipina dan 23 kapal berbendera Vietnam).

KKP juga terus menunjukkan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan dengan menangkap 62 pelaku penangkapan ikan dengan cara yang merusak (destructive fishing) seperti bom ikan, setrum maupun racun.

Kemendagri Dukung PLN Sinkronkan Data 37 Juta Pelanggan Listrik Subsidi

Penulis
Andik Irwanto
-
Kemendagri Dukung PLN Sinkronkan Data 37 Juta Pelanggan Listrik Subsidi

SuaraPemerintah.id – Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung PT PLN (Persero) dalam menyinkronkan data 37 juta pelanggaran listrik bersubsidi. PLN tercatat memiliki sebanyak 79 juta pelanggan yang akan diverifikasi dengan berbasis nomor induk kependudukan (NIK).

Hal ini dikatakan oleh Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh, dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat, 12 Juni 2021. Pihaknya mengatakan Ditjen Dukcapil menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) pemanfaatan data kependudukan berupa hak akses verifikasi data NIK dan KTP elektronik dengan PT PLN (Persero).

“Dengan kerja sama ini ditargetkan sebanyak 37 juta pelanggan bersubsidi berbasis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) akan sinkron dengan NIK,” kata Zudan.

Zudan bersyukur bisa melayani PT PLN yang merupakan BUMN berjasa besar menerangi Indonesia. Dengan sinkronisasi data pelanggan berbasis NIK, maka PT PLN sejalan dengan program pemerintah mewujudkan single identity number (SIN).

SIN di Indonesia baru dibangun pada 2006 dengan UU Adminduk Nomor 23 Tahun 2006, yakni mendorong setiap orang hanya memiliki satu NIK, satu identitas KTP elektronik, dan satu alamat.

“Punya rumah 3-4 itu boleh, tapi NIK-nya hanya satu sehingga seluruh pelanggan PT PLN sebanyak 79 juta, dan 37 juta pelanggan di antaranya mendapatkan subsidi, ketika nanti datanya dicocokkan, PLN akan bisa melihat satu orang itu punya berapa rumah, punya berapa meteran listrik,” katanya.

Dengan demikian, lanjut dia, nanti akan bisa diukur subsidi jatuh ke tangan yang tepat dengan kode referensi tunggal NIK. Untuk tahap awal, Dukcapil menawarkan akan mencarikan NIK dari 79 juta pelanggan PLN secara host to host.

“Tidak ada data yang keluar, semua antara server to server atau host to host. Ini bagian dari upaya Dukcapil untuk melindungi rahasia data pribadi,” kata Zudan.

Menurut dia, yang dilakukan adalah pemadanan data karena PLN telah memiliki data 79 juta pelanggan. Kalau ada pelanggan yang sudah meninggal akan diberikan notifikasi bawa pemilik NIK sudah meninggal.

“Dukcapil bisa melacak siapa keluarga yang tinggal di situ. Diketahui dengan berbasis KK, siapa yang bertempat tinggal di situ, siapa yang melanjutkan nomor pelanggan listrik di rumah tersebut,” ujarnya. (red/pen)

KAI Akan Operasikan KA Baturraden Ekspress Purwokerto-Bandung Kelas Eksekutif dan Bisnis

Penulis
Andik Irwanto
-
KAI Akan Operasikan KA Baturraden Ekspress Purwokerto-Bandung Kelas Eksekutif dan Bisnis

SuaraPemerintah.id – PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) segera mengoperasikan KA Baturraden Ekspress relasi Purwokerto-Cikampek-Bandung pergi pulang (PP) mulai 25 Juni 2021. KA Baturraden Ekspress terdiri atas dua kelas layanan, yakni eksekutif dengan tarif Rp160 ribu dan kelas bisnis dengan tarif Rp130 ribu

Hal ini diungkapkan oleh Kepala PT KAI Daerah Operasi 5 Purwokerto Joko Widagdo di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu, 12 Juni 2021.

“Peluncuran KA Baturraden Ekspress ini dalam rangka memberikan pilihan perjalanan kereta api khususnya dari Stasiun Purwokerto ke Bandung yang selama ini hanya dilayani oleh KA Serayu relasi Purwokerto-Kroya-Kiaracondong-Pasarsenen,” katanya.

Ia mengatakan KA Baturraden Ekspress terdiri atas dua kelas layanan, yakni eksekutif dengan tarif Rp160 ribu dan kelas bisnis dengan tarif Rp130 ribu.

Menurut dia, perjalanan perdana KA Baturraden Ekspress akan dilaksanakan pada Jumat (25/6/2021) dengan jadwal keberangkatan dari Stasiun Purwokerto pada pukul 05.40 WIB.

Dalam perjalanannya, KA Baturraden Ekspress dijadwalkan berhenti di Stasiun Bumiayu, Prupuk, Cirebon, Jatibarang, Cikampek, Purwakarta, Cimahi, dan tiba di stasiun Bandung pada pukul 12.09 WIB.

Sementara, jadwal KA Baturraden Ekspress relasi Bandung-Cikampek-Purwokerto, berangkat dari Stasiun Bandung pukul 16.30 WIB dan akan berhenti di Stasiun Cimahi, Purwakarta, Cikampek, Jatibarang, Cirebon, Prupuk, Bumiayu, serta tiba di Stasiun Purwokerto pada pukul 22.54 WIB.

Selanjutnya, perjalanan KA Baturraden Ekspress akan beroperasi kembali pada 27 Juni, 2 Juli, dan 4 Juli 2021.

“Walaupun di tengah pandemi, KAI terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dengan meluncurkan satu perjalanan baru kereta api relasi Purwokerto-Cikampek-Bandung PP yang diberi nama KA Baturraden Ekspress. Kereta api ini diharapkan dapat menjadi pilihan bagi pelanggan tujuan Bandung dan sekitarnya yang selama ini dilayani KA Serayu relasi Purwokerto-Kroya-Kiaracondong-Pasarsenen PP,” kata Joko.

Ia mengatakan sebagai upaya optimalisasi, pendapatan angkutan penumpang dengan memanfaatkan bangku kosong pada relasi tertentu, maka akan diberlakukan pula tarif khusus pada KA Baturraden Ekspress.

Menurut dia, relasi tertentu tersebut di antaranya untuk perjalanan Purwokerto-Cirebon diterapkan tarif khusus sebesar Rp65 ribu untuk kelas eksekutif dan Rp45 ribu untuk kelas bisnis.

“Pemesanan tiket KA Baturraden Ekspress untuk keberangkatan tanggal 25 Juni 2021 sudah dapat dilayani dan dipesan melalui aplikasi KAI Access maupun kanal resmi yang bekerja sama dengan PT KAI (Persero),” katanya menjelaskan.

Kendati demikian, dia menambahkan bagi pelanggan kereta api jarak jauh masih harus melampirkan surat keterangan bebas dari COVID-19 berupa surat keterangan negatif berdasarkan tes reaksi rantai polimer (PCR) atau tes antigen yang dapat diambil dalam kurun waktu 3×24 jam atau tes GeNose C19 yang diambil dalam kurun waktu maksimal 1×24 jam.

Menurut dia, PT KAI Daop 5 Purwokerto juga menyediakan fasilitas pemeriksaan antigen dan GeNose untuk membantu melengkapi syarat surat bebas dari COVID-19 tersebut.

Dalam hal ini, pemeriksaan antigen tersedia di tiga stasiun, yakni Purwokerto, Kroya dan Kutoarjo dengan harga Rp85.000, sedangkan pemeriksaan GeNose C19 tersedia di Stasiun Purwokerto, Kroya, Gombong, Kebumen, Kutoarjo, dan Stasiun Sidareja dengan harga Rp30 ribu.

Khusus di Stasiun Purwokerto, jam layanan pemeriksaan antigen dan GeNose C19 setiap harinya dimulai pukul 08.00 WIB hingga 21.00 WIB.

“Dengan adanya aturan tersebut, PT KAI (Persero) senantiasa berkomitmen mendukung program pemerintah dalam upaya untuk mencegah penyebaran dan penularan COVID19 dengan tetap menyediakan jasa layanan transportasi yang sehat, selamat, aman, dan nyaman hingga stasiun tujuan,” kata Joko. (red/pen)

Bangkitkan Pariwisata, Kemenparekraf Gelar FTJ 2021 Tema “The Harmony of the Spice Island”

Penulis
Andik Irwanto
-
Bangkitkan Pariwisata, Kemenparekraf Gelar FTJ 2021 Tema “The Harmony of the Spice Island”

SuaraPemerintah.id – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kememparekraf) menggelar Festival Teluk Jailolo (FTJ) 2021 mengangkat tema keberagaman yaitu “The Harmony of the Spice Island” sebagai upaya untuk membangkitkan pariwisata, khususnya di Kabupaten Halmahera Barat. FTJ 2021 dilaksanakan secara hibrid dan masyarakat diimbau tetap menerapkan protokol kesehatan.

Hal ini dijelaskan oleh Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kemenparekraf Rizki Handayani dalam keterangannya, Sabtu, 12 Juni 2021. Pihaknya menjelaskan FTJ merupakan ajang promosi daerah yang dilaksanakan tiap tahun.

“Festival Teluk Jailolo sangat menarik karena tema yang diambil localize mengangkat potensi pariwisata orisinal Halmahera Barat sebagai sebuah kegiatan dengan untuk menciptakan experience yang unik dan berkesan. Menariknya, konten yang unik ini kini bisa dinikmati secara online, sebagai bentuk inovasi di dunia event pariwisata,” kata Rizki.

FTJ kembali masuk dalam Kharisma Event Nusantara (KEN) Kemenparekraf sebagai salah satu dari 10 kegiatan terbaik kategori berbasis adaptasi dan inovasi, setelah tiga tahun berturut-turut masuk dalam Calender of Event Kemenparekaf.

Ia menambahkan pelaksanaan FTJ tahun ini pada 9-12 Juni 2021 memiliki filosofi keberagaman adat dan budaya, perbedaan suku, ras dan agama di Halmahera Barat yang dipersatukan dalam harmoni Ino Fo Makati Nyinga.

“Upaya ini juga untuk membangkitkan potensi kepulauan rempah menjadi destinasi wisata unggulan yang mendunia,” katanya.

Pada kesempatan terpisah, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Halmahera Barat yang juga Ketua Harian Panita Fenny Kiat menjelaskan pada FTJ 2021 terdapat acara unggulan yakni Ritual Sigofi Ngolo sebuah upacara tradisi bersih laut dan tabur bunga untuk memohon kelancaran acara dengan berziarah ke Pulau Babua.

“Yang tidak kalah menariknya adalah Teater Kuliner Tujuh Suku Asli di Desa Gamtala yang menawarkan edukasi wisata kuliner dengan menampilkan makanan khas Halmahera Barat disertai deskripsi dan live cooking,” katanya. Juga disuguhkan atraksi pentas seni yang menampilkan kekayaan budaya tujuh suku asli Halmahera Barat.

Pada acara puncak, lanjutnya, ditampilkan persembahan teater musikal berlatar Teluk Jailolo “Sasadu On the Sea” yang merupakan ikon Festival Teluk Jailolo.

Selain itu, tambahnya, ada juga Fun Diving, Dancing in the Sunset, Pentas Seni Budaya, dan Orom Sasadu di Rumah Adat Sasadu Desa Gamomeng dalam rangka sebagai ucapan syukur atas hasil panen.

“Kami juga menampilkan produk subsektor ekonomi kreatif serta dikupas tuntas dalam acara ekspo dan temu wicara Ekonomi Kreatif dan Pesta Tani, menampilkan hasil alam potensi pertanian Halmahera Barat dengan budaya bercocok tanam serta petualangan mengunjungi kebun rempah,” ujarnya.

Sebelumnya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno sangat mengapresiasi Festival Teluk Jailolo 2021 dan mengharapkan ajang itu dapat mempromosikan dan mengangkat potensi pariwisata dari keindahan alam dan bahari Hamahera Barat.

“Selain itu Festival Teluk Jailolo dapat menjaga eksistensi Halmahera Barat sebagai daerah kepulauan rempah di Indonesia,” kata Sandiaga. (red/pen)

Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha DAMRI Pantau Pengembangan Trayek ALBN di Kupang

Penulis
Jalaludin Rummi
-

SuaraPemerintah.id – Direktur Komersil dan Pengembangan Usaha DAMRI Sandry Pasambuna bersama Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan uji coba rute Angkutan Lintas Batas Negara (ALBN) yang terletak di Kefamenanu, kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Uji coba tersebut dilakukan pada Jumat (11/6/2021).

Sandry Pasambuna mengungkapkan dengan akan hadirnya trayek ALBN Kupang – Kefamenanu – Dili ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem transportasi yang terintegrasi dengan moda transportasi massa lainnya. Juga meningkatkan pemulihan sektor ekonomi dan pariwisata, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dinas Perhubungan Provinsi NTT mendukung penuh rencana pengembangan trayek ALBN DAMRI di Kupang dan Kefamenanu. Dukungan tersebut berupa percepatan proses perizinan dan pemanfaatan lahan atau lokasi untuk pengembangan tersebut.

Lebih lanjut, Sandry mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan ke depan akan ada pengembangan rute terbaru lainnya yang dilayani DAMRI. Namun sejauh ini hal tersebut masih dalam kajian. Sementara itu, Sandry juga mengapresiasi DAMRI Cabang Kupang dan Kefamenanu serta pihak-pihak lain yang telah bekerja keras memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan.

DAMRI memastikan operasional ALBN ini tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat, sesuai dengan Surat Edaran Satgas COVID-19 dan Surat Edaran Kementerian Perhubungan. “Kami terapkan pengecekan suhu tubuh secara berkala bagi pelanggan dan pengemudi, mencuci tangan atau menggunakan handsanitizer sebelum dan sesudah menaiki bus, serta menjaga jarak di dalam bus.” pungkas Sandry.

Jokowi Ajak Masyarakat Tunjukkan Dunia, Bali Destinasi Aman Dikunjungi

Penulis
Andik Irwanto
-
Jokowi Ajak Masyarakat Tunjukkan Dunia, Bali Destinasi Aman Dikunjungi

SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak masyarakat untuk menunjukan kepada dunia bahwa Pulau Bali adalah destinasi wisata yang sangat aman dikunjungi. Adanya penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali ke-43 yang melibatkan ribuan seniman dari berbagai komunitas dengan protokol kesehatan ketat dan terukur.

Presiden Jokowi, saat membuka secara virtual Pesta Kesenian Bali ke-43, Sabtu, 12 Juni 2021. Jokowi mengatakan kunci utama dari pemulihan ekonomi Bali ialah kemampuan bangsa dalam menangani pandemi dengan berdisiplin terhadap protokol kesehatan, melaksanakan vaksinasi COVID-19 secara cepat dan masif, serta menerapkan PPKM mikro berbasis banjar dan desa adat di Bali untuk mencegah penularan.

“Kita tunjukkan pada dunia bahwa Bali adalah destinasi wisata yang sangat aman untuk dikunjungi,” ucapnya, seperti dalam video yang ditayangkan Sekretariat Presiden, Sabtu.

Jokowi mengapresiasi upaya pemerintah daerah, para seniman, dan seluruh masyarakat Bali yang mampu untuk terus berkarya, mengekspresikan seni, dan terus mengembangkan estetika dan tradisi adiluhung kebudayaan Bali dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan terukur.

Penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali ke-43 yang melibatkan ribuan seniman dari berbagai komunitas dengan protokol kesehatan ketat dan terukur, kata Presiden, menjadi bukti bahwa pandemi tidaklah menjadi penghalang bagi masyarakat Bali untuk tetap berkreasi.

“Penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali ke-43 ini merupakan bukti bahwa dalam tekanan pandemi yang sangat berat, kreativitas dan produktivitas masyarakat Bali tetap tumbuh dan tampil dengan cara-cara baru untuk terus mewarnai panggung seni dunia,” ujarnya.

Dalam penyelenggaraan kali ini, Pesta Kesenian Bali mengangkat tema “Purna Jiwa: Prananing Wana Kerthi” yang berarti bahwa jiwa yang paripurna merupakan napas pohon kehidupan. Presiden sangat mengapresiasi pilihan tema yang tersebut.

“Saya juga mengapresiasi pilihan tema yang mengajak pemuliaan flora fauna dan seluruh keragaman hayati, menebarkan semangat konservasi, serta hidup harmoni dengan alam untuk penyembuhan peradaban dari pandemi,” katanya.

Kepala Negara mengatakan warisan-warisan susastra, yang mengingatkan datangnya wabah dan cara pencegahan, serta cara beradaptasi perlu dibuka kembali dan dikembangkan untuk diambil pelajaran untuk menghadapi pandemi yang sedang terjadi saat ini. (red/pen)

Airlangga Targetkan KEK BAT dan NDP Batam Serap Investasi Miliaran Dolar AS

Penulis
Andik Irwanto
-
Airlangga Targetkan KEK BAT dan NDP Batam Serap Investasi Miliaran Dolar AS

SuaraPemerintah.id – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Bidang Perekonomian (Kemenko) menargetkan kawasan ekonomi khusus Batam Aero Technic dan Nongsa Digital Park (BAT dan NDP) di Kota Batam Kepulauan Riau menyerap investasi hingga miliaran dolar AS. KEK di Batam harus memiliki level investasi yang sama dengan KEK Galang Batang, senilai miliaran dolar AS.

Hal ini dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Batam, Sabtu, 12 Juni 2021.

“Dengan kedua KEK ini pemerintah berharap sejak hari ini,… Saya berharap ini langkah perubahan di Batam, investasi yang biasanya juta dolar dengan dua KEK menjadi miliar dolar,” katanya.

Pemerintah menyerahkan dua PP nomor 67 dan 68 terkait penetapan KEK BAT dan NDP dalam seremoni di Batam. KEK BAT untuk kegiatan maintanance, repair dan overhaul pesawat, sedang NDP untuk industri digital.

Menteri menyatakan harapannya, agar dua payung hukum yang baru itu dapat menyerap banyak investasi seperti KEK Galang Batang di Bintan, yang sudah mendapat investasi sekitar 1,2 miliar dolar AS. KEK di Batam harus memiliki level investasi yang sama dengan KEK Galang Batang, senilai miliaran dolar AS.

Nongsa Digital Park menargetkan menyerap investasi 1,5 miliar dolar AS. Dan hingga kini realisasi yang sudah terkonfirmasi sebesar 300 juta dolar AS.

“Prospeknya sampai 1,5 (miliar dolar AS). Nah, kami minta ditingkatkan menjadi 4 miliar dolar AS, kata Menteri.

Demikian pula KEK BAT, ia berharap investasinya dilipatduakan.

Ia menyatakan harapannya, kawasan Batam, Bintan dan Karimun menjadi percontohan kawasan ekonomi di Indonesia dan mengembalikan kepercayaan penanam modal untuk berinvestasi ke daerah di Selat Malaka itu.

Di tempat yang sama, Gubernur Kepri Ansar Achmad menyatakan dua KEK yang baru diserahkan Menko Perekonomian akan menjadi daya ungkit percepatan pertumbuhan ekonomi.

“Kita harapkan 2 KEK bisa memberikan kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi kita ke depan,” kata Gubernur.

Dalam kesempatan itu, Gubernur meminta pemerintah pusat mengabulkan usulan KEK lainnya di Kepri, di antaranya KEK Pulau Pengalap untuk pariwisata di batam, KEK Pulau Asam untuk oil tanking di Karimun, KEK Tanjungsauh untuk pelabuhan kontainer serta KEK Kesehatan di Sekupang Batam.

Ia optimis dengan status KEK, maka ekonomi provinsi yang berbatasan dengan empat negara itu dapat meningkat dengan pesat. (red/pen)

1...4,2784,2794,280...4,889Halaman 4,279 dari 4,889