Beranda blog Halaman 4283

Budi Karya sebut Pergerakan Logistik Nasional Tumbuh 7% Triwulan I 2021

Penulis
Andik Irwanto
-
Budi Karya sebut Pergerakan Logistik Nasional Tumbuh 7% Triwulan I 2021

SuaraPemerintah.id – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan pergerakan logistik nasional mengalami pertumbuhan sekitar tujuh persen pada triwulan I 2021 ini dibandingkan tahun lalu. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas logistik tetap berjalan baik di masa pandemi.

Hal ini dikatakan oleh Budi Karya dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis, 10 Juni 2021.

“Alhamdulillah, pergerakan logistik kita pada tahun ini menunjukkan tren positif dibandingkan tahun lalu. Ini menunjukkan bahwa aktivitas logistik tetap berjalan baik di masa pandemi. Semoga ke depannya trennya semakin baik dan dapat membantu upaya pemulihan ekonomi nasional,” katanya.

Budi Karya mengatakan transportasi laut menjadi andalan bagi angkutan logistik. Oleh karenanya, Kementerian Perhubungan bersama-sama dengan pemangku kepentingan terkait terus berupaya meningkatkan kinerja transportasi laut untuk mendukung kelancaran angkutan logistik dan menurunkan biaya logistik.

“Kami bersama stakeholder terkait terus berupaya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menyebabkan kinerja logistik belum optimal, seperti kelangkaan kontainer, dwelling time, adanya kemacetan di area pelabuhan, dan masalah pelayanan kepelabuhanan lainnya,” ujarnya.

Menhub menjelaskan sejumlah upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, di antaranya dengan meningkatkan sinergi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan terkait, melakukan integrasi dan digitalisasi sistem perizinan dan pelayanan kepelabuhanan, serta terus membangun infrastruktur pelabuhan yang terhubung dengan kawasan-kawasan industri, ekonomi khusus, maupun dengan kawasan terpencil, terluar, tertinggal dan perbatasan (3 TP).

“Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan logistik nasional dan diharapkan dapat meningkatkan indeks kinerja logistik di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan daya saing logistik Indonesia dengan negara lain,” katanya.

Lebih lanjut, Menhub menuturkan Kemenhub juga terus mengoptimalkan program tol laut yang menjadi program strategis pemerintah untuk menghilangkan disparitas harga antarwilayah di Indonesia.

Sejak 2015, jumlah trayek tol laut terus mengalami peningkatan hingga saat ini memiliki 30 trayek. Jumlah trayek tersebut diiringi dengan penambahan jumlah pelabuhan dan kapal dengan melibatkan 106 pelabuhan, yang terdiri atas 9 pelabuhan pangkal dan 97 pelabuhan singgah.

Kemenhub terus berupaya mengoptimalkan layanan tol laut, dengan fokus meningkatkan volume muatan balik yang selama ini belum maksimal.

“Kami selalu mendengarkan masukan dari berbagai stakeholder dan terus menyosialisasikan ke para kepala daerah untuk memanfaatkan tol laut ini untuk mengirimkan komoditas unggulan di daerahnya masing-masing. Diharapkan ke depannya muatan balik tol laut akan semakin optimal dan kinerja transportasi untuk mendukung kelancaran distribusi logistik semakin baik,” pungkas Menhub Budi. (red/pen)

Tingkatkan Inklusi Keuangan Melalui Kemitraan dan Jasa Keuangan Digital

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Pola hidup masyarakat dan berbagai aktivitas ekonomi selama kondisi pandemi Covid-19 ini telah berubah dan lebih diarahkan pada kegiatan yang meminimalkan kontak fisik agar sekaligus membatasi penyebaran kasus aktif Covid-19. Sejalan dengan hal itu, e-commerce atau perdagangan secara online semakin berkembang pesat karena didukung oleh sistem pembayaran digital baik melalui jaringan perbankan ataupun perusahaan teknologi finansial (fintech).

Sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo, perluasan dan kemudahan akses layanan keuangan formal di seluruh lapisan masyarakat, khususnya untuk kategori masyarakat yang non-bankable agar dipriopritaskan. Karena itu inklusi keuangan menjadi bagian penting dalam mendorong implementasi digitalisasi.

Kondisi inklusi keuangan Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini menunjukan peningkatan yang sangat menggembirakan. Berdasarkan survei yang dilakukan pada tahun 2020, inklusi keuangan dari indikator kepemilikan akun tumbuh signifikan menjadi 61,7%. Dari indikator penggunaan akun, inklusi keuangan Indonesia mengalami tren yang terus meningkat, dari 59,74% tahun 2013 menjadi 81,4% pada tahun 2020. Secara spesifik Presiden Joko Widodo juga menargetkan bahwa indeks inklusi keuangan dari sisi penggunaan akun ini akan meningkat menjadi 90% pada tahun 2024.

Untuk mempertahankan pencapaian yang baik ini sekaligus mencapai target di 2024, Pemerintah pada tahun 2020 telah menerbitkan Perpres tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) guna menghadirkan kondisi dimana masyarakat dapat mengakses berbagai produk dan layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, mempercepat penanggulangan kemiskinan, menurunkan kesenjangan antar individu dan daerah yang secara umum diharapkan dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

Dalam mewujudkan hal tersebut, Pemerintah melalui SNKI berupaya melakukan perluasan akses dan jangkauan layananan keuangan formal, peningkatan literasi dan perlindungan konsumen, penguatan akses permodalan dan dukungan pengembangan UMKM, dan peningkatan produk dan layanan keuangan digital serta penguatan integrasi kegiatan ekonomi dan keuangan inklusif melalui layanan keuangan digital.

Pemerintah menyadari bahwa terdapat tantangan yang dihadapi dalam mencapai target keuangan inklusif nasional. Pengguna telepon seluler tinggi, tetapi tidak untuk transaksi keuangan. Hanya 25% penduduk dewasa yang mengaku bisa melakukan transaksi keuangan, seperti mobile banking dan aplikasi uang elektronik.

Dukungan inovasi di bidang jasa keuangan digital diharapkan bisa menjawab tantangan tersebut. Inovasi teknologi dalam bidang jasa keuangan digital, infrastruktur serta kerangka regulasi yang ramah diharapkan mampu mendorong pengembangan model jasa keuangan digital baru yang mendukung peningkatan inklusi keuangan di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya pada acara peluncuran kemitraan VISA dan ALTO yang berlangsung pada tanggal 10 Juni 2021 dengan tema “Bersama Berdayakan Bangsa, Dukung Gerbang Pembayaran Nasional”, menyatakan bahwa Pemerintah sangat terbuka terhadap inisiasi baru termasuk dalam bentuk kemitraan dengan pelaku industri global untuk dapat mengatasi tantangan yang dihadapi saat ini, serta untuk mendukung pencapaian target inklusi keuangan nasional dan pemulihan ekonomi nasional.

Kerja sama antara VISA dan ALTO, di harapkan mampu mendukung ekosistem pembayaran digital yang lebih aman, cepat dan murah untuk memperlancar transaksi keuangan, mampu menurunkan biaya transaksi pembayaran, mendukung efektivitas kebijakan di sektor keuangan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital dan sistem keuangan secara umum.

VISA merupakan salah satu pemain kunci industri jasa keuangan global sebagai penyedia jaringan pembayaran. Teknologi pembayaran Visa yang canggih serta pengalaman lebih dari 60 tahun memimpin pembayaran digital akan mendukung ALTO dalam meningkatkan keamanan, efisiensi operasional, dan manajemen risiko. Kemitraan ini kiranya menjadi capaian yang baik bagi ALTO, untuk meningkatkan kemampuan menuju kelas dunia melalui transfer knowledge dari VISA di bidang keamanan siber, manajemen risiko, keberlangsungan bisnis dan operasional.

Turut menjadi pembicara dalam acara kemitraan VISA dan ALTO secara daring dan luring diantaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Duta Besar Amerika Serikat Untuk Indonesia Sung Y. Kim, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Fitria Irmi Triswati, Regional President for Asia Pasific Visa Chris Clark, dan CEO ALTO Network Armand Widjaja.

Opini WTP Menunjukan Pengelolaan Keuangan Daerah Transparan

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020, menunjukan bahwa dari 25 entitas Pemerintah Daerah se-provinsi Sulawesi Selatan, terdapat 18 entitas berhasil memperoleh opini (Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan 7 entitas memperoleh opini (Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Namun demikian, jumlah entitas yang memperoleh WTP tersebut menurun jika dibandingkan dengan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD pada Tahun Anggaran 2019 yang berhasil mencapai 22 entitas. Hal ini disebabkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran yang tidak optimal.

Hal tersebut disampaikan Anggota VI BPK/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI Harry Azhar Azis dalam sambutannya saat menyaksikan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan, di Makassar, Kamis (10/06/2021).

“Opini atas LKPD adalah menunjukan tingkat transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan” jelas Anggota VI BPK pada kegiatan yang turut dihadiri oleh Plt. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman.

“Sungguh saya sangat sedih dan prihatin mengetahui ini. Seharusnya, uang negara ini bisa dikelola sebaik mungkin dan bertanggung jawab sehingga bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat didaerah meningkat. Saya harap, daerah yang mengalami penurunan opini bisa terpacu kembali meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerahnya,” ungkapnya.

Anggota VI BPK mengapresiasi atas upaya pemerintah daerah yang telah berhasil mempertahankan predikat WTP-nya, meski kita sedang berhadapan dengan pandemi Covid-19, tak lantas menurunkan kualitas penyusunan, penyajian dan pengelolaan keuangan daerahnya. “Saya yakin pencapaian tersebut tidak akan berhasil tanpa adanya komitmen yang kuat dari para Kepala Daerah beserta jajarannya serta dukungan dari para pemangku kepentingan. Terus pertahankan opini WTP tersebut, karena dengan WTP menunjukkan pengelolaan keuangan daerahnya semakin transparan dan akuntabel,” tandasnya.

Jabatan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan yang baru kini dipimpin oleh Paula Henry Simatupang yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua, menggantikan Wahyu Priyono yang kini menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali.

Lebih jauh Anggota VI BPK mengatakan bahwa Opini WTP yang diperoleh hendaknya berjalan selaras dengan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah agar berdaya guna dan berhasil guna bagi kesejahteraan rakyat Sulawesi Selatan.

“Saya atas nama Pimpinan BPK menghimbau kepada saudara-saudara Kepala Daerah, para pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan segenap jajaran instansi pemerintah, agar pengelolaan keuangan daerah tidak hanya memenuhi unsur transparansi dan akuntabilitas saja, tetapi harus bisa menyejahterakan rakyat. Dalam UUD 1945 tertulis jelas bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” tegasnya.

Pada kesempatan ini Anggota VI BPK mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Wahyu Priyono yang telah memberikan kinerja terbaiknya selama menjadi Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Selama tiga tahun memimpin BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan telah berhasil memberikan kontribusi yang begitu besar terhadap perbaikan tata kelola keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.

Turut hadir dalam acara Sertijab ini Auditor Utama Keuangan Negara VI Dori Santosa, para Kepala Daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, para Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan dan para Kepala Instansi Vertikal di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan pera Pejabat Struktural dan Fungsional di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Gorontalo Jadi Tuan Rumah Festival Ekonomi Syariah

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Provinsi Gorontalo terpilih menjadi tuan rumah penyelenggaraan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) atau Festival Ekonomi Syariah Indonesia 2021.

Gorontalo jadi tuan rumah untuk wilayah Kawasan Indonesia Timur (KIT). “Festival ekonomi syariah ini adalah kegiatan nasional, namun Gorontalo adalah tuan rumah untuk wilayah KIT,” kata  Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo Budi Widihartanto usai bertemu Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di rumah dinas gubernur, Kamis (10/6/2021).

KIT ini mencakup Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua dan Bali, ada juga untuk wilayah Sumatera dan Jawa, namun wilayah timur ini yang paling besar.

Penyelenggaraan ISEF 2021 akan digelar mulai 27 Juli sampai dengan 3 Agustus 2021 dengan berbagai rangkaian acara di antaranya diskusi, seminar, dan pelatihan produk-produk ekonomi syariah bagi UMKM.

Selain itu juga menggelar lomba duta ekonomi syariah, lomba pengetahuan ekonomi dan keuangan syariah, dan lomba nasyid.

“Karena masih masa pandemi Covid-19 rencananya akan dilakukan secara daring, tapi juga dilakukan secara tatap muka saat pembukaan. Tapi tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Kegiatan ini akan mengakselerasikan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai kekuatan baru,” tuturnya.

Sementara itu gubernur memberikan dukungan penuh untuk penyelenggaraan ISEF 2021. Ia berharap semua pihak dapat bersama-sama ikut menyukseskan kegiatan tersebut.

“Ini dalam rangka mewujudkan Provinsi Gorontalo sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah di kawasan Indonesia Timur,” ujarnya.

BLT Desa Harus Dioptimalkan Untuk Redam Angka Kemiskinan

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – APBN bekerja keras melalui belanja Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), salah satunya melalui program perlindungan sosial (perlinsos). Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa merupakan program perlinsos untuk meredam angka kemiskinan dan meningkatkan konsumsi masyarakat.

Sejak awal ditetapkannya pandemi, pemerintah memberikan BLT Desa untuk membantu memulihkan ekonomi di desa. Pada tahun 2020, realisasi BLT Desa sebesar Rp23,74 triliun yang disalurkan kepada kurang lebih 8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Mulai April 2020, KPM memperoleh Rp600.000 per bulan selama 3 bulan pertama, kemudian Rp300.000 per bulan untuk 6 bulan berikutnya.

Memasuki tahun 2021, kebijakan BLT Desa masih berlanjut. BLT Desa diberikan sebesar Rp300.000 per KPM selama 12 bulan. Dilihat dari progresnya, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Astera Primanto Bhakti menyebut realisasi BLT Desa relatif rendah di kisaran Rp3,5 triliun atau 22,15%.

“Selanjutnya menghimbau dan mengingatkan daerah untuk dapat segera memenuhi persyaratan penyaluran dana desa, karena penyaluran BLT Desa sangat terpengaruh pada penyaluran dana desanya. Dan harapan saya, ini yang namanya Dana Desa kita bisa cepat tersalurkan dan juga BLT Desanya juga bisa cepat dinikmati oleh rakyat banyak,” ungkap Astera pada Kemenkeu Corpu Talk edisi ke-34 yang diselenggarakan secara virtual melalui kanal Youtube BPPK Kemenkeu RI, Kamis (10/06).

Pengaturan lebih lanjut mengenai besaran dan proses penyaluran dana desa diatur dalam PMK Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, dan PMK Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya.

“Untuk memenuhi syarat penyaluran, pemerintah daerah perlu menyusun peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa, melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran dana desa dan menyampaikan dokumen persyaratan kepada kepala KPPN, serta membuat surat kuasa pemindahbukuan dana desa. Sementara itu, pemerintah desa berkewajiban menetapkan perdes APBDes dan menyampaikan dokumen penyaluran setiap tahapan,” jelas Direktur Dana Tranfer Umum DJPK Adriyanto dalam kesempatan yang sama.

Hasil penelitian KOMPAK tahun 2020 dengan menggunakan data periode 2015-2019, dana desa berdampak pada penurunan tingkat penurunan kemiskinan dan tingkat pengangguran, sedangkan BLT dana desa melengkapi program jaring pengaman sosial yang ditujukan untuk mengatasi dampak pandemi/krisis.

“BLT Desa menjadi andalan dan menyempurnakan program jaring pengaman sosial nasional”, ujar Wakil Rektor IV Universitas Andalas.

KKP Gembleng UMKM Naik Kelas Lewat Program Inbis Invapro

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Aqiedah Wahyuni tersenyum lebar. Gurat kebahagiaan terpancar dari wajah perempuan asal Palangkaraya, Kalimantan Tengah setelah ditetapkan sebagai salah satu peserta program Inkubasi Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan (Inbis Invapro) 2021. Salah satu program pelayanan pengembangan usaha besutan Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP), Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Ada perasaan bangga, haru serta amanah besar buat kami untuk menghasilkan produk yang bermutu dan aman dikonsumsi,” kata Aqiedah saat mengikuti Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha Tenant (Peserta) Inkubasi Bisnis BBP3KP, di Bogor, Kamis (10/6/2021).

Aqiedah menjadi salah satu UMKM yang menjawab tantangan KKP mendorong unit pengolahan ikan (UPI) untuk jeli membaca pasar dan melakukan inovasi-inovasi agar produk yang dihasilkan berkualitas sehingga laris di pasaran. Terlebih lagi Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono telah berpesan kepada pelaku usaha mikro kecil sektor kelautan dan perikanan untuk mempertahankan mutu produk dan terus berinovasi.

Datang dari Perkumpulan Pramesti Malima Energi Fokus Sejahtera, Aqiedah mengaku memiliki 12 anggota yang bergerak di bidang pengolahan hasil perikanan. Produk yang mereka hasilkan di antaranya aneka abon ikan, frozen food, kue kering dan camilan berbahan baku ikan. Kegiatan Inbis Invapro pun menebalkan kepercayaan dirinya untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas produk yang dihasilkan. Di forum ini, dia akan mendapatkan materi hingga pendampingan penerapan teknologi dalam menghasilkan diversifikasi produk.

“Fokus utama lagi adalah kami ingin mendapatkan bimbingan dan pendampingan untuk mengembangkan diversifikasi produk dengan konsep zero waste dimana tidak ada bagian tubuh ikan yang terbuang,” tegasnya.

Mendengar optimisme tersebut, Direktur Jenderal PDSPKP, Artati Widiarti percaya bahwa UMKM sektor kelautan dan perikanan bisa naik kelas. Karenanya, jajarannya merancang program Inbis Invapro yang dilaksanakan tiap tahun. Program ini, kata dia, adalah tempat konsultasi teknis dan manajemen usaha, coaching dan mentoring, pelatihan, magang dan proses penguatan dan pendampingan bagi tenant (peserta) sehingga mampu menjadi UMKM kelautan perikanan yang inovatif, mandiri dan berdaya saing.

Artati sangat mengapresiasi para peserta terpilih. Terlebih mereka telah melewati serangkaian tahapan seleksi yang cukup ketat sejak awal tahun. Menurutnya, dengan menjadi peserta Inbis Invapro KP, pelaku UMKM akan menerapkan inovasi-inovasi hasil perekayasaan BBP3KP dan mengembangkan diversifikasi produk sehingga dapat menyediakan beragam olahan hasil perikanan bagi konsumen.

“Selamat untuk yang terpilih, beberapa pertemuan ke depan, bapak/ibu para tenant (peserta) akan mengikuti program dan memperoleh pembinaan, pendampingan maupun fasilitasi dari Tim Inbis Invapro KP-BBP3KP,” sambungnya.

Di tahap awal, para peserta terpilih akan dibekali bimbingan teknis yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi dalam mengelola usaha dan pemasarannya. Hal ini didasarkan pada tren pasar yang menunjukkan bahwa konsumen menghendaki produk perikanan yang bermutu, aman dikonsumsi dan harga kompetitif.

Karenanya, kelayakan dasar pengolahan (Good Manufacturing Practices/GMP) dan (Sanitation Standard Operating Procedure/SSOP) menjadi modal utama untuk menghasilkan produk yang memenuhi standar.

“Sedangkan penerapan manajemen usaha yang baik, dapat membantu pelaku usaha untuk mengelola keuangan yang efektif, sehingga menghasilkan produk dengan harga yang kompetitif. Semua peserta Inbis Invapro akan didampingi selama 2 tahun dan sesudah itu diharapkan mereka sudah bisa mandiri,” jelas Artati.

Senada, Kepala BBP3KP, Widya Rusyanto menyebut 87 UMKM dari 42 Kabupaten/Kota di 16 Provinsi mendaftar di kegiatan Inbis Ivapro 2021. Dari jumlah tersebut, 66 UMKM dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan mengikuti seleksi berikutnya.

Di tahap penyaringan wawancara, tim menilai komitmen, kompetensi, rencana bisnis dan pengembangan usaha calon peserta melalui kunjungan ke lokasi secara langsung maupun secara daring.

“Setelah melalui penyaringan dan penilaian, akhirnya 11 UMKM ditetapkan sebagai tenant (peserta) Inbis Invapro kali ini,” papar Widya.

Ke-11 UMKM terpilih tersebut pun berasal dari berbagai daerah seperti Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bandung, Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pati, Kabupaten Pasuruan, Kota Palangkaraya, Kota Bontang, Kota Mataram dan Kota Bitung. Sementara peserta potensial yang tidak terpilih tetapi memenuhi kriteria untuk mendapatkan pembinaan secara intensif, Widya memastikan tim penilai Inbis Invapro KP merekomendasikan mereka sebagai UMKM binaan.

“Yang tidak terpilih kita jadikan mereka UMKM binaan BBP3KP Jakarta dan 4 Satker BBP3KP di Cibinong, Palabuhanratu, Mataram dan Ambon,” tutupnya.

Menteri Trenggono Optimis KKP Bisa Tingkatkan Nilai Tukar Nelayan

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan melakukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Hal ini dia sampaikan ketika menghadiri Rakor Tingkat Menteri (RTM) guna membahas Sasaran Pembangunan Nasional di Kantor Bappenas, Jakarta siang ini (10/6/2021).

“KKP yang saya pimpin sekarang adalah instansi yang bertanggung jawab atas kesejahteraan para nelayan di Indonesia. NTN kita masih rendah, saat ini rata-rata NTN masih pada angka 103. Sehingga kami akan melakukan langkah-langkah strategis untuk mengejar peningkatan NTN,” ucapnya optimis.

Langkah strategis tersebut di antaranya adalah bekerjasama lintas sektor dalam berbagai aspek, baik untuk melakukan perbaruan kebijakan harga ikan, hingga bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan untuk melakukan pembangunan pelabuhan-pelabuhan perikanan.

Selain itu Menteri Trenggono beserta jajarannya juga mencoba menelusuri di lapangan serta pengumpulan data mengapa NTN selama ini rendah. Diketahui bahwa nilai produksi ikan di Indonesia pada tahun 2020 sebesar Rp224 triliun dengan jumlah nelayan 2.387.591 orang yang mana seharusnya NTN di Indonesia bisa lebih tinggi. Namun pada kenyataannya nilai rata-rata NTN tahun 2020 hanya menyentuh angka 100,22 dan nilai rata-rata NTN Indonesia pada saat ini berada pada angka 103,4.

Rendahnya nilai NTN tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Selain dikarenakan situasi pandemi Covid-19 yang menyebabkan usaha perikanan sempat mengalami kelesuan pada masa awal pandemi bulan Maret hingga April 2020, rendahnya NTN juga dikarenakan besarnya spending operasional dan juga tidak adanya tolok ukur kesejahteraan nelayan yang jelas.

“Kesejahteraan nelayan harus diteliti secara detail tolok ukur kesejahteraanya. Perlu diukur dengan benar. Rumusnya kan ini pengeluaran. Belum tentu tolok ukur kesejahteraan di pesisir yang satu sama dengan kesejahteraan di pesisir yang lain. Hal inilah yang perlu segera kita benahi juga. Saya sudah dorong terus di internal agar bulan ini kita tau starting point dimana, lalu kita bisa membuat kebijakan-kebijakan strategis yang menguntungkan masyarakat nelayan,” ucap Menteri Trenggono.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Trenggono juga memaparkan beberapa program terobosan KKP hingga tahun 2024, yaitu peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari subsektor perikanan tangkap, pengembangan perikanan budidaya, dan pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal. Dia berharap melalui kerja sama lintas sektor dan diskusi dengan Bappenas, maka target-target tersebut dapat tercapai dengan cepat.

“Mohon dukungannya Menteri Bappenas, serta dari kementerian yang lain untuk berkolaborasi. Saya berharap dengan adanya kerja sama antar Lembaga dan Kementerian ini dapat menyukseskan dan mempercepat target untuk menyejahterakan masyarakat khususnya nelayan,” harapnya.

Dalam rapat RPJMN 2020–2024 tersebut selain membahas mengenai NTN, juga untuk membahas NTP (Nilai Tukar Petani) dan dihadiri oleh beberapa Pejabat Negara, yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta dari kementerian yang lain yang diwakilkan oleh para jajarannya seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, serta Kementerian Koperasi dan UKM.

Menteri PPPA Dukung Industri Tingkatkan Hak Pekerja Perempuan

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Memastikan perempuan dan anak terlindungi adalah tugas bersama, termasuk bagi pekerja perempuan di sektor industri. Menguatkan komitmen ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga meresmikan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3) di PT. Hindoli, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, pada Rabu (09/10).

“Kami mengapresiasi komitmen pemerintah daerah yang mendorong perlindungan terhadap perempuan dan anak di perusahaan-perusahaan terutama PT.Hindoli. Saya juga mengapresiasi upaya dan langkah baik dari PT. Hindoli yang bersedia menjadi proyek percontohan dengan didirikannya Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam memberikan upaya pemenuhan hak-hak pekerja perempuan dan perlindungan dari kekerasan berbasis gender,” ujar Menteri Bintang.

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin bekerja sama dan menunjuk PT. Hindoli untuk mendirikan pilot project RP3 di sektor perkebunan. Ini menjadikan RP3 yang terbentuk di PT. Hindoli sebagai rumah perlindungan pertama di Indonesia dalam sektor perkebunan.

Di samping upaya perlindungan, Menteri Bintang berharap pembentukan RP3 dapat meningkatkan kesadaran dan langkah preventif bagi perusahaan maupun pekerja terhadap kekerasan berbasis gender.

“RP3 ini juga harus dijadikan sebagai sarana pencegahan, advokasi, dan sosialisasi kebijakan serta implementasi program pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh petugas RP3 kepada pekerja perempuan di perusahaan. Ketika hulunya kita sudah maksimalkan mudah-mudahan hilirnya tidak ada permasalahan terkait kekerasan dan sebagainya,” jelas Menteri Bintang.

Menteri Bintang mencontohkan program yang dapat dikembangkan seperti layanan konsultasi hak-hak pekerja perempuan seperti hak cuti, hamil, melahirkan, dan menyusui serta pendampingan terhadap kasus kekerasan berbasis gender yang terjadi di tempat kerja.

“Semoga pembentukan RP3 akan menjamin dan memberikan ruang aman dan nyaman bagi pekerja perempuan dan memberikan perlindungan bagi hak-hak perempuan pekerja di PT. Hindoli ini,” ujar Menteri Bintang.

Bupati Kab. Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin menegaskan pihaknya terus meningkatkan komitmen dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Menurut Dodi, ada potensi hak-hak pekerja perempuan di perkebunan yang jauh di pelosok tidak terpenuhi. Oleh karena itu, pencegahan harus lebih penting dan fasilitas RP3 diharapkan dapat melakukan upaya-upaya pencegahan tidak terpenuhinya hak pekerja perempuan. Dodi juga berharap mendorong perusahaan lain bisa menerapkan program serupa.

“Saya menunjuk PT. Hindoli sebagai pilot project rumah perlindungan pekerja perempuan bukan tanpa alasan. Ada beberapa kriteria yang dipenuhi, salah satunya mendukung unsur perlindungan pekerja perempuan dan juga perlindungan anak di dalamnya. Kita juga melihat komitmen PT. Hindoli untuk menerapkan program bersama dalam melindungi perempuan dan anak. Kami Pemerintah Kab. Musi Banyuasin akan terus mendorong perusahaan-perusahaan agar berkomitmen serupa,” Bupati Kab. Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Bintang turut meresmikan Taman Asuh Ceria (TARA) di PT. Hindoli. Menurut Menteri Bintang, keberadaan TARA menjadi langkah baik bagi upaya pemenuhan hak anak-anak para pekerja dalam hal pengasuhan.

“Saya sangat mendukung baik bagi pekerja laki-laki maupun perempuan, untuk dapat memanfaatkan penitipan anak atau daycare ini. Pengasuhan anak dan menjamin tumbuh kembang anak tidak boleh terabaikan. TARA ini dapat meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi pekerja yang memiliki anak,” tambah Menteri Bintang.

Menteri Bintang berharap pembentukan RP3 dan TARA dapat di repilkasi oleh kawasan industri lainnya sebagai langkah awal untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pekerja perempuan dalam mengembangkan karirnya. Menteri Bintang mengajak seluruh stakeholder baik pemerintah daerah maupun pihak swasta untuk terus sinergi, kerja bersama, dan bahu membahu dalam memaksimalkan perlindungan perempuan dan anak di Kab. Musi Banyuasin.

“Sebagai proyek percontohan, semoga Pemerintah Daerah, Bapak Bupati serta PT. Hindoli dapat membantu kami mengadvokasi dan mensosialisasikan program ini kepada perusahaan-perusahaan lainnya, untuk dapat menerapkan pula pembentukan RP3 dan TARA seperti ini dan juga dibantu mewujudkan desa ramah perempuan dan peduli anak,” kata Menteri Bintang.

PT. Hindoli sebagai anak perusahaan Cargil Indonesia berkomitmen untuk menjunjung prinsip-prinsip hak asasi manusia serta mempromosikan prinsip kesetaraan gender dalam perkebunan. Pjs. Presiden Direktur PT. Hindoli, Anton Asmara secara tegas menyampaikan setiap pekerja adalah aset yang berharga bagi perusahaan, sehingga PT. Hindoli memberikan prioritas dan perhatian pada kebutuhan pekerja.

“Karyawan adalah stakeholder utama bagi kami. Kami memiliki nilai-nilai perusahaan yang membantu kami dalam melindungi, mendukung dan memprioritaskan hak karyawan termasuk menjamin tidak adanya diskriminasi dan mengakui persamaan hak sehingga fasilitas, sarana dan prasarana itu kami lengkapi. Termasuk mendirikan rumah perlindungan pekerja perempuan ini,” kata Anton.

Saat ini, PT. Hindoli memiliki 26% pekerja perempuan. Anton menambahkan untuk mewujudkan komitmen perusahaan dalam mendukung diversity, equity dan inclusion, PT. Hindoli telah mendirikan komite gender bernama Komisi Perempuan sejak 3 tahun lalu untuk meningkatkan kesadaran terkait isu kesetaraan gender. Anggota-anggota Komisi Perempuan PT. Hindoli ini nantinya akan membantu memberikan layanan di RP3.

“Kami juga menargetkan 22% perempuan berada di level manajemen dan 8 tempat pengasuhan anak ada di perusahaan untuk mendukung orang tua tenang dalam bekerja. Kami memastikan pekerja perempuan mendapat akses yang baik dan setara dalam pengembangan kapasitas dan promosi kerja serta hak-haknya. Sarana dan prasarana di areal perkebunan dilengkapi demi menjaga kesehatan perempuan dan menyediakan fasilitas untuk kesejahteraan anak,” jelas Anton.

Pemerintah Terus Pacu Kinerja Tol Laut Agar Semakin Efektif

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah terus memacu kinerja dari program tol laut agar semakin efektif dan efisien dalam melayani distribusi logistik di wilyah Indonesia untuk menghilangkan adanya disparitas harga antar wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat menjadi pembicara kunci dalam kegiatan Webinar Optimalisasi Program Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut Tol Laut yang diselenggarakan Kemenerian Perhubungan, Kamis (10/6).

Dalam kesempatan tersebut, Menko Luhut menyampaikan apresiasi kepada Kemenhub, Kementerian dan Lembaga terkait, serta Pemerintah Daerah yang telah bekerja keras mengoptimalisasi pelayanan tol laut menjadi lebih baik dan efektif dari mulai tahun 2015 hingga sekarang.

“Saat ini pemerintah sedang melakukan proses penyelesaian Nasional Logistics Ecosystem (NLE) untuk mengintegrasikan seluruh sistem agar tol laut ini dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Sekarang ini ada pelabuhan yang sudah kita resmikan yaitu Batam, dan kita mau nanti ada delapan pelabuhan lagi harus selesai, jadi semua terintegrasi. Dan itu akan membawa efisiensi dan efektivitas dalam bekerja,” ucap Menko Luhut.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan akan terus mendorong Pemerintah Daerah khususnya di daerah terpencil, terluar, tertinggal dan perbatasan (3TP), untuk mengoptimalkan produk-produk unggulan di daerahnya dalam rangka mengoptimalkan muatan balik tol laut.

“Jumlah muatan kapal program tol laut saat ini terus mengalami kenaikan. Tetapi dengan tambahan 30 trayek ini maka muatannya perlu dioptimalkan di masing-masing trayek, agar subsidi yang diberikan dapat lebih bermanfaat. Saya mendorong rekan-rekan di Pemda untuk dapat bekerja sama dengan para stakeholder dalam meningkatkan muatan balik. Sehingga kapal yang kembali ke pelabuhan pangkal, Surabaya atau Jakarta tidak dalam keadaan kosong,” kata Menhub.

Menhub mengatakan, Kemenhub akan memberikan sejumlah stimulus kepada daerah yang berkomitmen mendukung optimalisasi muatan balik kapal tol laut.

“Kami akan memberikan stimulus, misalnya: memberikan potongan 50 persen dari muatan berangkat. Karena optimalisasi muatan balik ini bukan hanya saja menjadi penyeimbang sistem pembiayaan logistik, namun juga penting untuk mendongkrak pertumbuhan perekonomian khususnya di daerah terpencil, terluar, tertinggal dan perbatasan (3TP),” ungkap Menhub.

Menhub mengungkapkan, beberapa daerah, salah satunya yaitu Morotai, yang telah melakukan optimalisasi muatan balik kapal tol laut, sudah merasakan manfaatnya. Menhub meminta Bupati Morotai untuk berbagi pengalaman terkait upaya apa saja yang telah dilakukan untuk pemanfaatan tol laut, sehingga kepala daerah lain dapat mencontoh langkah langkah pemanfaatan kapal tol laut.

Lebih lanjut Menhub mengatakan, Kemenhub secara aktif terus berupaya mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalisasi muatan balik kapal tol laut. Hasilnya, telah ditemukan beberapa daerah memiliki banyak komoditi unggulan untuk pasokan logistik dan bahkan surplus hasil produksi pangan. Untuk itu, Kemenhub telah menambah rute baru tol laut di Provinsi Papua dan Papua Barat.

“Dari Merauke bisa mengangkut 20 kontainer berisi beras, dan 1 kontainer berisi kecap. Muatan ini akan didistribusikan ke seluruh Provinsi Papua dan Papua Barat. Kemudian, muatan baliknya dapat mengangkut 11 kontainer yang dikirim kembali ke Merauke. Ini menunjukkan capaian program tol laut semakin baik,” ucap Menhub.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga Sugeng Hariyono menyatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri telah menginstruksikan masing-masing Pemerintah Daerah untuk melakukan pemetaan terhadap potensi komoditas produk unggulan daerah masing-masing dalam upaya mendukung tol laut. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa sudah ada beberapa pemerintah daerah lainnya yang melakukan kerjasama antar daerah dalam upaya mendukung logistik melalui tol laut.

“Beberapa daerah telah melakukan kerjasama untuk mendukung logistik melalui tol laut dan menyediakan kebutuhan pangan logistik yang tidak dimiliki oleh daerahnya. Contohnya Kabupaten Blitar Jawa Timur dengan Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat serta Kabupaten Kerom Provinsi Papua,” tuturnya.

Sejak program tol laut diluncurkan pada tahun 2015, Kemenhub telah melakukan sejumlah upaya dan terobosan dalam rangka semakin mengoptimalkan program yang menjadi salah satu program strategis nasional di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Selain menambah rute/trayek dan kapal, salah satu terobosan yang dilakukan adalah mengintegrasikan program tol laut dengan program jembatan udara sehingga tercipta konektivitas multimoda yang baik. Dengan begitu, muatan yang diangkut dengan kapal tol laut disambungkan dengan sisi darat menuju bandara, dan selanjutnya diterbangkan ke daerah pegunungan seperti di daerah Oksibil, Papua. Dengan adanya konektivitas yang baik tersebut, diharapkan harga barang di wilayah oksibil tidak terpaut jauh harganya dengan barang yang ada di wilayah lain di Indonesia.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt Antoni Arif Priadi, Bupati Kabupaten Morotai Benny Laos serta Bupati Merauke Romanus Malaka.

Kembangkan Peternakan Modern, Sukabumi Panen 40 Ribu Ayam

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Peternakan ayam di Kota Sukabumi kini menjadi salah satu yang termodern di Indonesia. Hal ini dikarenakan kehadiran kampus IPB University yang mengembangkan Teaching Factory (Tefa) modern closed house sekolah vokasi.

Hal ini ditandai dengan panen raya ayam Teaching Factory (Tefa) modern closed house sekolah vokasi IPB University di Kampus IPB Sukabumi, Rabu (9/6). Pengembangan peternakan ini dikerjasamakan dengan PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk.

”Hari ini panen ayam di tefa closed house kampus IPB Sukabumi dengan kapasitas 40 ribu ekor ayam,” ujar Rektor IPB University Arif Satria kepada wartawan, Rabu sore. Di mana masa produksi ini dengan durasi 35 hari dengan bobot ayam 2,4 kilogram per ekornya.

Menurut Arif, pengembangan peternakan ayam ini dengan melibatkan PT Charoen Pokphand. Keberadaan tefa closed house ini menjadi percontohan bagi mahasiswa dan publik untuk belajar peternakan modern yanh dikelola secara profesional dan menguntungkan.

Selain itu kata Arif, pengembangan peternakan ini menciptakan suasana industri di dalam kampus karena akan semakin mengakrabkan mahasiswa dengan industri. Upaya ini mendorong peningkatan kompetensi mahasiswa agar siap memasuki dunia industri.

Sebab ungkap Arif, teknologi di kampus dan dunia indusri setara. Intinya hal ini meningkatkan link and match.

Arif menuturkan, teknologi closed house ini memiliki keunggulan karena awalnya masa panen 40 hari kini menjadi 35 hari sehingga masa lebih pendek. Selain itu lokasi ternak tidak bau karena menggunakan sirkulasi kondusif dan animal welfare.

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Dirjen Diksi Kemendikbud Ristek) Wikan Sakarinto yang hadir dalam panen ayam mengapresiasi keberadaan Tefa closed house kampus IPB Sukabumi. ”Kemendikbud Ristek sangat apresiasi sekali implementasi teaching factory dan merdeka belajar kampus merdea dalam bentuk closed house,” kata dia.

Keberadaan Close House IPB Sukabumi ini kata Wikan, salah satu yang terbaik di Indonesia. Sebab menerapkan teknologi 4.0, internet, dan tekologi tata udara. Di samping itu menjadi percontohan pendidikan vokasi benar-benar dipraktekkan.

”Mahasiswa ketika lulus akan jadi entrepreneur peternakan yang didekatkan ke pasar,” ujar Wikan. Targetnya model ini dapat diimplementasikan ke sekolah vokasi agar terjadi link and match dengan industri sejak mulai kurikulum awal hingga distribusi.

1...4,2824,2834,284...4,888Halaman 4,283 dari 4,888