Beranda blog Halaman 4284

Pemkot Tangerang Gandeng Indomaret Tingkatkan Kemandirian IKM

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Disperindagkop) dan UKM terus berupaya meningkatkan kemandirian para pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kota Tangerang agar bisa bersaing dengan industri lain khususnya yang berasal dari luar negeri.

Hal itu yang mendasari Disperindagkop dan UKM Kota Tangerang menggandeng PT Indomarco Prismatama (Indomaret) dan Forum TJSL Kota Tangerang untuk memberikan pelatihan kewirausahaan mandiri bagi pelaku agar bisa mandiri.

Hal itu diungkapkan Wakil Walikota Tangerang, Sachrudin saat ditemui di Gedung Cisadane, Kota Tangerang, Kamis (10/6/2021).

“Kita memberikan apresiasi kepada PT. Indomarco Prismatama (Indomaret) yang turut bersumbangsih untuk memajukan umkm di Kota Tangerang. Oleh sebab itu, dengan kerjasama yang baik ini tentu harus terus terjalin sebagai sinergitas kita dalam memulihkan ekonomi masyarakat,” ungkap Sachrudin.

Ditambahkannya, beberapa langkah strategis untuk bisa meningkatkan kemandirian para pelaku IKM memang harus diberikan agar bisa meningkatkan daya saing dan kualitas para pelaku IKM di Kota Tangerang.

“Jadikan pelatihan ini sebagai langkah strategis untuk berekspansi lebih luas lagi dalam hal pemasaran, inovasi produk serta kualitas produk yang dihasilkan. Meskipun masih di tengah situasi pandemi, kita harus bisa menjadikan ini sebagai batu loncatan untuk meningkatkan jaringan dan volume usaha, sehingga dimasa yang akan datang kita sudah satu langkah lebih maju dan siap bersaing di masa mendatang,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Disperindagkop, Teddy Bayu Putra, menjelaskan kegiatan pelatihan yang diikuti oleh 75 peserta dari UMKM Kecamatan Se-Kota Tangerang ini difasilitasi untuk menjangkau volume industri yang lebih luas lagi melalui jaringan usaha waralaba ataupun retail.

“Kita terus berupaya agar UKM di Kota Tangerang bisa berkembang ke arah yang lebih besar yakni menjadi IKM atau Industri Kecil Menengah. Dengan semakin besar volume usahanya, kualitasnya semakin baik, pemasaran melalui toko online Ayo Rangkul bisa semakin dimaksimalkan,” tandasnya.

Cegah Karhutla, Sumsel dan Jambi Semai 10 Ton Garam di Udara

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan Jambi mulai melakukan program teknologi modifikasi cuaca (TMC) dengan menyemai 10 ton garam di udara sebagai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kegiatan penyemaian garam ini berlangsung mulai 10 Juni 2021 hingga 15 hari ke depan.

Komandan Pangkalan TNI AU Kolonel PnB Hernawan Widhianto di Palembang, mengatakan, Satgas Udara Penanganan Karhutla Sumsel telah menyiapkan satu unit pesawat Cassa C212 yang didatangkan dari Lanud Abdul Rachman Saleh untuk mengawal program TMC ini hingga 15 hari ke depan terhitung sejak Kamis (10/6/2021).

“Kami siapkan juga 11 orang kru yang terdiri dari pilot-pilot berpengalaman yang biasa melakukan TMC dan mengoperasikan pesawat intai,” kata Hernawan setelah acara pembukaan kegiatan TMC di Sumsel dan Jambi.

Tim akan menyemai garam di awan yang masih berpotensi hujan. Diperkirakan berada di ketinggian 10.000 feet.

Menurut Hernawan, ada empat kategori wilayah yang akan diutamakan di antaranya daerah yang memiliki potensi awan menjadi hujan, daerah yang memiliki hotspot (titik api), dan daerah bergambut.

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Laksmi Dhewanti mengatakan TMC hingga kini masih dinyakini menjadi salah satu solusi untuk mengatasi karhutla yang cukup jitu.

Data dari BBPT diketahui TMC pada 2020 menghasilkan 2 miliar meter kubik air atau terjadi penambahan curah hujan hingga 60% dibandingkan secara alami.

Karena itu, TMC ini dilakukan kembali pada tahun ini sebagai upaya pencegahan karhutla, apalagi pada 2021 diperkirakan relatif lebih kering dibandingkan tahun lalu yang mengalami kemarau basah.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Indra, mengatakan, BMKG memperkirakan potensi hujan masih terjadi di Sumsel hingga dua pekan ke depan sehingga TMC ini dimaksimalkan hingga akhir Juni 2021.

“Dua pekan ke depan diperkirakan masih ada potensi hujan dengan jumlah curahnya berkisar 0-0,50 mm/hari,” katanya.

Deputi Bidang TPSA BPPT Yudi Anantasena mengatakan kegiatan TMC merupakan tugas BPPT dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, sesuai Inpres Nomor 3 Tahun 2020.

Menurut Yudi Anantasena, keberhasilan pencegahan karhutla tentunya sangat bermanfaat untuk pemerintah, masyarakat, termasuk perusahaan hutan tanaman industri dan perkebunan.

“Dengan tidak adanya kebakaran hutan dan lahan maka tidak akan ada asap yang diekspor ke negara tetangga sehingga hubungan regional internasional dengan negara tetangga akan selalu harmonis,” paparnya.

Jon Arifian, Kepala BBTMC-BPPT mengatakan TMC menjadi solusi untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan serta pembasahan lahan gambut.

“TMC merupakan upaya intervensi proses pertumbuhan awan dengan memasukkan inti kondensasi ke dalam sistem awan untuk mengoptimalkan kejadian, volume, dan durasi hujan,” ujarnya.

Berdasarkan pola curah hujan historis di Provinsi Sumsel, diketahui titik curah hujan terendah terjadi pada Juli.

Pemkab Cianjur Jamin Kesehatan dan Pendidikan Anak Hasil Kawin Kontrak

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur mengeluarkan kebijakan yakni akan menjamin kesehatan dan pendidikan dari anak hasil kawin kontrak.

“Kami instruksikan dinas terkait untuk berkoordinasi dengan kecamatan dan desa, guna melakukan pendataan anak hasil kawin kontrak di Cianjur. Berbagai kesulitan yang dialami orang tuanya termasuk terkait adminduk, akan kita bantu,” kata Bupati Cianjur, Herman Suherman di Cianjur, Kamis (10/6/2021).

Setelah didapat data yang pasti, ungkap dia, pihaknya akan menjamin kesehatan, pendidikan hingga jenjang SMA sederajat. Bahkan anak hasil kawin kontrak yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, akan dibuatkan kartu BPJS kesehatan.

Hal tersebut, ungkap dia, sebagai bukti pemerintah daerah peduli terhadap keberadaan anak hasil kawin kontrak yang sebagian besar tidak memiliki ayah, termasuk upaya antisipasi psikologi yang akan ditanggung.

Sehingga mereka tidak merasa diterlantarkan dan mendapat tekanan dari lingkungan sekitar. “Pendataan yang dilakukan untuk memastikan anak-anak tersebut sudah masuk dalam administrasi kependudukan, kalau belum kita akan proses agar mereka tetap masuk dalam adminduk negara, meski status pernikahan orang tuanya secara kontrak,” katanya.

Ihwal larangan kawin kontrak di Cianjur, tambah dia, hingga saat ini tengah dipercepat dengan target sebelum akhir bulan Juni, larangan yang tertuang dalam Peraturan Bupati itu akan segera dibahas bersama anggota DPRD Cianjur, sebelum ditetapkan.

Sementara berbagai kendala banyak dirasakan pelaku kawin kontrak, ketika memiliki anak hasil hubungan yang tidak sampai satu bulan bersama wisatawan asing asal Timur Tengah seperti mengurus akta kelahiran.

Bahkan mereka mengalami tekanan beragam dari warga yang mengetahui anak yang mereka lahirkan mirip orang Arab.

“Kendala yang sangat kami rasakan, saat memiliki anak hasil kawin kontrak dengan wisatawan asing, ketika anak hendak masuk sekolah karena selama ini, tidak memiliki akta kelahiran dan bukti surat nikah untuk mengurus ke dinas. Kami berharap semua kemudahan kami dapatkan,” kata Laila perempuan asal Kecamatan Cipanas.

Dia menambahkan, dengan adanya jaminan dari pemerintah, mereka berharap mendapat kemudahan dalam mengurus adminduk untuk anak yang selama ini, tidak memiliki akta kelahiran dan kerap dikucilkan teman-temannya.

“Kalau selama ini, banyaknya kami hanya membuat surat keterangan,” ucapnya.

Rapat Komisi VII DPR, Kementerian ESDM Dapat Pagu Indikatif 2022 Sebesar 6,89 T

Penulis
Andik Irwanto
-
Rapat Komisi VII DPR, Kementerian ESDM Dapat Pagu Indikatif 2022 Sebesar 6,89 T

SuaraPemerintah.id – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendapatkan pagu indikatif tahun anggaran 2022 senilai Rp6,89 triliun berdasarkan hasil rapat bersama Komisi VII DPR. Persetujuan pagu indikatif itu ditujukan untuk masyarakat, di antaranya sambungan listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif di Jakarta, Kamis, 10 Juni 2021. Pihaknya mengatakan pihaknya akan melaksanakan semua kegiatan yang telah disepakati dalam pagu anggaran tersebut.

“Kami akan melaksanakan apa yang telah disepakati dengan best effort,” katanya.

Dari pagu indikatif tersebut, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mendapatkan alokasi anggaran paling besar mencapai Rp2,78 triliun untuk dipakai membangun infrastruktur migas, seperti jaringan gas rumah tangga hingga pembangunan transmisi pipa ruas Cisem.

Direktorat Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) meraih anggaran sebanyak Rp888,72 miliar untuk pembangunan PLTS atap hingga pengembangan sektor energi bersih lainnya guna mempercepat pencapaian target bauran energi baru terbarukan 23 persen.

Direktorat Mineral dan Batu Bara memperoleh pagu anggaran sebesar RpRp553,55 miliar untuk mendorong produksi meneral dan tambang agar bisa memberikan pendapatan maksimal bagi negara.

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mendapat anggaran senilai Rp440,29 miliar yang akan dipakai untuk meningkatkan meningkatkan keandalan sistem kelistrikan.

Selanjutnya, Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM meraih pagu indikatif Rp313,90 miliar, Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM Rp11,34 miliar, Sekretariat Dewan Energi Nasional Rp85,23 miliar, serta Badan Penelitian dan Pengembangan Rp456,72 miliar.

Kemudian, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp555,28 miliar, Badan Geologi Rp368,83 miliar, Badan Pengatur Hulu Migas Rp249,7 miliar, dan Badan Pengelola Migas Aceh Rp85,27 miliar.

Dalam usulan sebelumnya, pagu indikatif untuk belanja Kementerian ESDM hanya sebesar Rp5,05 triliun. Kenaikan anggaran menjadi Rp6,89 triliun berdasarkan hasil persetujuan seluruh fraksi di Komisi VII DPR.

Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto menegaskan persetujuan pagu indikatif itu ditujukan untuk masyarakat, di antaranya sambungan listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu yang mencapai 217 ribu kepala keluarga di seluruh Indonesia.

“Kami perlu menggarisbawahi bahwa peningkatan pagu indikatif 92 persennya adalah untuk masyarakat langsung,” kata Sugeng. (red/pen)

Menkes Apresiasi PT PHC Indonesia Produksi Alkes Berteknologi Jepang

Penulis
Andik Irwanto
-
Menkes Apresiasi PT PHC Indonesia Produksi Alkes Berteknologi Jepang

SuaraPemerintah.id – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengapresiasi proses produksi alat kesehatan kreasi dalam negeri PT PHC Indonesia yang berlokasi di Kawasan Industri MM2100 Cikarang, Jawa Barat dengan berbasis teknologi Jepang. Pabrik ini mampu memproduksi berbagai alat kesehatan seperti ventilator bersertifikat internasional, Vent-I Essential 3.5.

Hal ini dikatakan oleh Menkes saat meninjau pabrik di Cikarang, Kamis, 10 Juni 2021.

“Tidak heran sebagian besar produknya berhasil dipasarkan ke berbagai negara. Ini patut mendapat apresiasi,” katanya.

Budi mengatakan pabrik ini mampu memproduksi berbagai alat kesehatan termasuk yang terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 seperti ventilator bersertifikat internasional, Vent-I Essential 3.5.

Kemudian lemari pendingin untuk penyimpanan vaksin berupa serangkaian peralatan pembeku biomedis dan pendingin farmasi yang dapat menyimpan vaksin dalam suhu -20 hingga -30 derajat Celcius.

“Ini yang saat ini sangat dibutuhkan, termasuk alat ukur gula darah karena kita butuh lebih banyak screning dan testing. Kemarin di Kudus dan Bangkalan lagi meledak, itu masing-masing kita kirim 30 unit produksi dalam negeri, itu pun sudah habis, barangnya sudah tidak ada,” ucapnya.

Pemerintah akan terus berupaya mendorong produsen alat kesehatan dalam negeri agar mampu bersaing dengan produk impor mengingat produk-produk ini mampu bersaing secara kualitas.

“Kita semua tentu berharap pandemi COVID-19 ini segera berakhir, kita akan optimalkan semua upaya termasuk pemenuhan kebutuhan alat kesehatan agar ikhtiar kita melalui pelacakan kasus, pemeriksaan, dan penapisan berikut treatment berjalan maksimal pula,” katanya.

Direktur PHC Indonesia Dewanto Hari Sulaksono mengatakan ventilator Vent-I Esential 3.5 merupakan kreasi hasil kerja sama dengan Institut Teknologi Bandung. Alat ini diklaim efektif dan banyak dibutuhkan dalam menangani pasien COVID-19 fase kedua yaitu pasien yang masih bisa bernafas secara mandiri namun saturasi oksigennya di bawah 50 persen.

“Ventilator ini mampu meningkatkan oksigen pasien ke level yang cukup, yaitu di atas 50 persen secara terus-menerus dengan tekanan terukur (5-15cmH2O),” katanya.

Sebagai pelaku industri alat kesehatan yang 85 persen produknya terjual di pasar luar negeri, kerja sama ini mampu menekan harga ventilator jauh lebih murah dari harga barang impor sebesar Rp180-Rp230 juta menjadi Rp60 juta.

“Ini terjadi karena sebagian besar yaitu sekitar 60 persen dari komponen Ventilator CPAP Vent-I menggunakan produk lokal,” ungkapnya.

Dewanto mengaku secara kualitas ventilator ini tidak kalah dengan produk impor karena mampu memenuhi standar internasional yaitu International Electronical Commission (IEC 60601) dan standar persyaratan ventilator (IEC80601), serta standar kompatibilitas elektro magnetik (Electro Magnetic Compatibility/EMC) EN55011-CISPR 11.

“Ventilator CPAP Vent-I yang lounching sejak akhir Januari 2021 saat ini sudah memasuki produksi massal oleh PT. PHC Indonesia. Kami menggandeng PT Gobel Dharma Nusantara sebagai distributor dan layanan purna jual,” kata dia. (red/pen)

Kemendagri Luncurkan e-Perda Kabupaten Kota Maluku Utara

Penulis
Andik Irwanto
-
Kemendagri Luncurkan e-Perda Kabupaten Kota Maluku Utara

SuaraPemerintah.id – Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik meluncurkan e-Perda bagi kabupaten kota se-Provinsi Maluku Utara. Maluku Utara merupakan provinsi dengan letak geografis yang luas sehingga memiliki tantangan, baik dari segi transportasi maupun sarana komunikasi.

Hal ini dikatakan oleh Akmal Malik dalam rilisnya diterima di Jakarta Kamis, 10 Juni 2021. Pihaknya mengharapkan upaya menghadirkan e-Perda dapat membuat regulasi yang dibangun provinsi tersebut lebih berkualitas, baik dari segi kecepatan, efektivitas, maupun substansinya.

Akmal menjelaskan bahwa Maluku Utara merupakan provinsi dengan letak geografis yang luas sehingga memiliki tantangan, baik dari segi transportasi maupun sarana komunikasi. Oleh karena itu, pendekatan dengan memanfaatkan teknologi digital menjadi solusi atas persoalan tersebut.

“Belum lagi persoalan sekarang kondisi pandemi, yang membuat kita terbatas melakukan berbagai hal,” kata Akmal.

Di sisi lain, lanjut dia, tata kelola pemerintahan, baik di pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota harus memiliki basis regulasi yang jelas.

Ia menjelaskan bahwa aplikasi yang berbasis digital ini merupakan sarana untuk memfasilitasi dan mengoordinasikan seluruh rancangan produk hukum yang dibuat pemerintah daerah tersebut.

Selain itu, aplikasi ini dibuat salah satunya untuk mempercepat penanganan atas banyaknya regulasi di daerah. Pasalnya, kondisi itu membuat laju birokrasi pemerintah daerah menjadi lamban.

“Kami ingin obesitas regulasi yang terjadi sekarang diatasi, kami ingin membuat regulasi yang lebih ramping,” ucap Akmal.

Ia menyebutkan e-Perda juga dapat memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat atas perencanaan produk hukum yang dibuat daerah. Aplikasi ini, juga menjadi bank data bagi produk hukum pemerintah daerah.

Dengan demikian, aplikasi tersebut bakal memudahkan berbagai pihak yang ingin mengetahui regulasi teranyar yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat.

Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba menyampaikan terima kasihnya atas peluncuran aplikasi e-Perda bagi kabupaten/kota se-Provinsi Maluku Utara.

Ia menyebutkan penerapan e-Perda merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas produk hukum yang dibuat pemerintah daerah setempat.

Menurut Abdul Gani, dengan adanya aplikasi tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, termasuk jajaran kabupaten/kotanya akan terus berupaya bersinergi dalam menyelenggarakan pemerintahan yang berkualitas, terutama di bidang peraturan dan perundang-undangan. (red/pen)

Kemenaker Kembangkan dan Perkuat Vokasi BLK Hadapi Bonus Demografi

Penulis
Andik Irwanto
-
Kemenaker Kembangkan dan Perkuat Vokasi BLK Hadapi Bonus Demografi

SuaraPemerintah.id – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terus mengembangkan dan memperkuat pendidikan vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas sebagai salah satu jawaban tantangan ketenagakerjaan saat ini dalam menghadapi bonus demografi, revolusi industri 4.0, dan dampak pandemi.

Hal ini dipaparkan oleh Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan (Stafsus Menaker), Caswiyono Rusydie Cakrawangsa dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, 10 Juni 2021. BLK Komunitas juga diharapkan menjadi salah satu solusi dalam mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia.

“Rangkaian perhelatan Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan, serta Peresmian BLK Komunitas 2020 di Pondok Pesantren Cipasung kemarin, telah menoreh makna penting. Di samping menjadi penanda dimulainya operasional 1.014 BLK Komunitas yang dibangun tahun 2020, juga meneguhkan upaya penting untuk memastikan semua BLK Komunitas yang jumlahnya kini mencapai 2.127, menjadi lembaga pelatihan yang mandiri dan profesional,” ujarnya.

Dalam loka karya Peta Jalan Kemandirian Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas, yang berlangsung selama tiga hari 7-9 Juni 2019 di Tasikmalaya, Jawa Barat, Caswiyono mengatakan kemandirian BLK Komunitas tersebut ditandai dengan terbentuknya secara resmi Forum Komunikasi Nasional BLK Komunitas; terjalinnya kemitraan strategis dengan berbagai stakeholders, adanya peta jalan kemandirian BLK Komunitas, serta ditetapkannya 25 BLK Komunitas terbaik menjadi inkubator kewirausahaan.

“Ini semua merupakan ikhtiar nyata Bu Menaker Ida Fauziyah dalam mempercepat pembangunan sumberdaya manusia dan pemulihan ekonomi nasional,” kata dia.

Penetapan 25 BLK Komunitas sebagai inkubator usaha adalah hasil seleksi dari 40 BLK Komunitas unggulan yang dibangun pada periode pembangunan 2017, serta mengikuti workshop bertajuk Peta Jalan Kemandirian BLK Komunitas, di Tasikmalaya.

Menurut Caswiyono, Pengembangan BLK Komunitas membutuhkan kolaborasi dan sinergi dari berbagai pihak. BLK Komunitas juga diproyeksikan untuk menjadi pemeran utama dalam ekosistem pelayanan ketenagakerjaan di Indonesia.

“BLK Komunitas harus jadi pemeran utama dalam link and match antara dunia pendidikan dan pelatihan dengan dunia kerja dan usaha. Karenanya, BLK Komunitas juga harus menjadi inkubator wirausaha, dan berperan menyiapkan kompetensi calon pekerja, termasuk pekerja migran Indonesia (PMI), terutama di kantong PMI,” ujar dia.

BLK Komunitas juga akan ditransformasikan sebagai wadah pengembangan talenta muda Indonesia, selaras dengan upaya peningkatan sumber daya manusia yang saat ini terus dilakukan.

Dalam upaya transformasi BLK Komunitas tersebut, Kemnaker juga mengupayakan perluasan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholder dan perusahaan.

Tujuannya, agar BLK Komunitas semakin mandiri, mampu meningkatkan kualitas pelatihan, serta menempatkan alumni pelatihannya sebagai pekerja terampil, maupun sebagai wirausahawan.

“Tahun ini kerja sama itu kami perluas. Kita akan melakukan penandatangan MOU-nya, Kementerian Ketenagakerjaan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak, di antaranya adalah Masyarakat Ekonomi Syariah, PT Telkom, Martha Tilaar, Perhimpunan Paricara Usada Indonesia, PT Panasonic, Bank Syariah Indonesia, Himpunan Kawasan Industri, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, PT Pegadaian, dan PT Polytron,” kata dia.

Sementara salah satu BLK Komunitas unggulan, yang hadir, yakni BLK Komunitas Pondok Pesantren Giri Kusumo, yang fokus pada satu program pelatihan Teknik Sepeda Motor (TSM) di Kabupaten Demak, telah menunjukkan kemandiriannya dengan melahirkan lulusan yang ditampung oleh PT Astra dan Honda, serta wirausahawan yang membuka bengkel di kampung asalnya masing-masing.

“Alhamdulillah dan terima kasih kepada Kemnaker. Berdirinya BLK Komunitas memberi banyak manfaat dalam membekali santri-santri dan masyarakat sekitar lingkungan pesantren keterampilan otomotif. BLK Komunitas Giri Kusumo telah lakukan MoU-Mou dengan banyak perusahaan otomotif dan bengkel diantaranya Bengkel Astra dan Honda. Kerjasamanya dalam bentuk magang setelahnya mereka direkrut sebagai karyawan,” ujar Kepala BLK Komunitas Ponpes Giri Kusumo Muhammad Hanif Maimun.

BLK Komunitas Giri Kusumo, merupakan satu dari sekian Lembaga atau Yayasan yang menerima manfaat program pembangunan BLK Komunitas Kementerian Ketenagakerjaan. Sejak berdiri di tahun 2017, BLK Komunitas Ponpes Giri Kusumo sudah banyak meluluskan tenaga terampil dan berkompeten.

Di tahun pertama berdiri telah melatih dan berikan sertifikat keahlian sebanyak 80 orang. Di tahun-tahun berikutnya BLK Komunitas Giri Kusumo meluluskan 32 peserta, setiap tahunnya, total 176 alumni di tahun 2020. Kemampuan dan keahlian dimiliki para alumni pun diminati dunia industri dan usaha. Kini BLK Komunitas Ponpes Giri Kusumo telah menjalin kerjasama dengan PT Astra dan Honda. (red/pen)

Mendag Prediksi Ekonomi Digital Indonesia Akan Tumbuh Hingga Delapan Kali Lipat 2030

Penulis
Andik Irwanto
-
Mendag Prediksi Ekonomi Digital Indonesia Akan Tumbuh Hingga Delapan Kali Lipat 2030

SuaraPemerintah.id – Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi memprediksi ekonomi digital Indonesia dapat tumbuh hingga delapan kali lipat pada 2030 menjadi Rp4.531 triliun dari posisi pada 2020 yang sebesar Rp632 triliun. Dan bussines to bussines ekonomi digital akan bertumbuh dengan porsi 13 persen atau setara Rp763 triliun.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Lutfi usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 10 Juni 2021.

“Di situ, e-commerce (perdagangan daring) akan memerankan peran yang sangat besar yaitu 34 persen atau setara Rp 1.900 triliun,” katanya.

Dalam proyeksi ekonomi digital Indonesia satu dekade mendatang itu, selain e-commerce yang bertumbuh pesat, Lutfi memprediksi bussines to bussines ekonomi digital akan bertumbuh dengan porsi 13 persen atau setara Rp763 triliun.

Kemudian, terdapat juga layanan kesehatan berbasis teknologi (health-tech) sebesar Rp471 triliun atau delapan persen dari ekonomi digital.

“Ini adalah bagian-bagian yang kita bicarakan bahwa e-commerce kita memiliki level playing field yang sangat besar,” ujar Lutfi.

Di sektor lain, kegiatan ekonomi yang mengadaptasi teknologi digital juga akan menopang produk domestik bruto Indonesia pada 10 tahun ke depan seperti online travel, online media, dan layanan transportasi digital.

“Kita sadar ekonomi digital di Indonesia punya prospek baik. Tahun 2020, ekonomi digital menghasilkan empat persen dari produk domestik bruto (PDB). Dalam 10 tahun ke depan atau 2030, pertumbuhan PDB dari Rp15.400 triliun menjadi Rp24.000 triliun,” ujarnya.

Mantan Duta Besar Indonesia untuk AS itu menambahkan Indonesia dengan jumlah populasi yang besar, akan memegang peranan penting dalam ekonomi digital di kawasan ASEAN.

Bahkan PDB ekonomi digital Indonesia akan tumbuh melebihi 55 persen bagian dari PDB ekonomi digital ASEAN atau setara dengan Rp323 triliun dan akan tumbuh menjadi Rp 417 triliun pada 2030.

“Indonesia akan mempunyai GDP lebih dari 55 persen daripada GDP digital ASEAN, dari Rp 323 triliun akan tumbuh menjadi Rp417 triliun pada tahun 2030,” jelas Lutfi.

Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan peran UMKM harus terus dilibatkan dalam pengembangan ekonomi digital. Hal itu sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo.

“Presiden mengarahkan harus ada strategi proaktif jemput bola, pendampingan, kurasi produk sampai ke SDM, pembiayaan, sampai mereka bisa onboarding di e-commerce,” jelas Teten dalam keterangan pers virtual di Jakarta, Kamis.

Teten mengatakan Presiden meminta adanya percepatan digitalisasi UMKM. Berdasarkan data Asosiasi E-commerce Indonesia, per Mei 2021 sebanyak 13,7 juta pelaku UMKM sudah onboarding di ekosistem digital atau sebesar 21 persen.

Pemerintah menargetkan pada 2024, sebanyak 30 juta UMKM sudah merambah ekosistem digital.

“Tadi, disepakati karena ini lintas sektoral akan dibentuk PMO atau manajemen profesional yang akan mengoordinasikan proses digitalisasi ini,” terangnya. (red/pen)

Kemenperin sebut Kendal Jadi Contoh Kawasan Industri Nasional

Penulis
Andik Irwanto
-
Kemenperin sebut Kendal Jadi Contoh Kawasan Industri Nasional

SuaraPemerintah.id – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan Kabupaten Kendal, Jawa Tengah mampu menjadi percontohan kawasan industri nasional seiring dengan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Agar industri di Kendal memiliki multiplier effect, saling take and give dengan memanfaatkan secara maksimum informasi teknologi yang ada.

Hal ini dikatakan oleh Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian Taufiek Bawazir di Kendal, Kamis, 10 Juni 2021. Pihaknya mengatakan selain memiliki Kawasan Industri Kendal, di kabupaten tersebut terdapat pabrik baja dan industri pariwisata yang cukup besar potensinya.

“Apalagi Kendal sudah melebihi 30 persen kontribusi sektor industrinya terhadap pendapatan daerah, di mana ini merupakan indikator capaian keberhasilan suatu daerah dari perspektif perindustrian,” katanya.

Keunggulan kabupaten ini, menurut Taufiek Bawazir, sudah terlihat sejak zaman penjajahan Belanda. Ia mengatakan salah satu peninggalan dari zaman tersebut adalah berdirinya Pabrik Gula Cepiring. Hal tersebut menandakan Kendal sangat prospektif di bidang perindustrian.

“Oleh karena itu, kami akan kawal sebagai perwakilan pemerintah untuk ikut membesarkan Kendal di bidang perindustrian. Ini tugas kami turun tangan membantu pengembangan industrinya. Kami tegaskan agar industri di Kendal memiliki multiplier effect, saling take and give dengan memanfaatkan secara maksimum informasi teknologi yang ada,” katanya.

Di sisi lain, masyarakat perlu mengasah kemampuan mengoperasikan teknologi informasi dengan memanfaatkan alat teknologi yang dimiliki, seperti gawai.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Kendal Dico Ganinduto mengatakan sudah banyak industri yang berdiri di wilayahnya termasuk pabrik baja di Patebon. Selain itu juga ada Kawasan Industri Kendal (KIK) yang memiliki luas sekitar 1.000 hektar.

Melihat potensi tersebut, pihaknya berharap ke depan KIK mampu menampung lalu lintas industri yang melintasi dan berproduksi di kawasan tersebut.

“Ini kami lakukan karena melihat prospek yang sangat bagus untuk mengembangkan perindustrian. Apalagi sudah ada puluhan Negara yang siap berinvestasi seperti Vietnam, Jepang, China, Malaysia, Singapura, Korea, Philipina, dan tentunya Indonesia,” katanya.

Sementara itu, perwakilan akademisi dari Universitas Mataram Chairil mengatakan kemajuan industri sangat erat hubungannya dengan kemampuan pelaku ekonomi dalam memanfaatkan informasi teknologi. Ia mengatakan jika salah satu indikator Kementerian Perindustrian tentang kemajuan industri harus berbasis informasi teknologi, perlu ada sosialisasi terkait hal itu.

“Agar ada sosialisasi tentang penggunaan sistem informasi berbasis teknologi karena realitasnya di daerah kami sendiri masih banyak masyarakat pelaku ekonomi yang belum maksimal memanfaatkan informasi teknologi sebagaimana dikehendaki Kementerian Perindustrian,” katanya. (red/pen)

Jokowi Telepon Kapolri Tangani Praktik Premanisme dan Pungli di Pelabuhan Tanjung Priok

Penulis
Andik Irwanto
-
Jokowi Telepon Kapolri Tangani Praktik Premanisme dan Pungli di Pelabuhan Tanjung Priok

SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung menelepon Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo setelah mendengar keluhan para sopir mengenai praktik premanisme dan pungutan liar (pungli) di Pelabuhan Tanjung Priok. Jokowi memang menerima keluhan dari para sopir kontainer yang sehari-hari bekerja hilir mudik di Dermaga.

Hal ini dikatakan langsung oleh Presiden Jokowi di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Kamis, 10 Juni 2021.

“Pak Kapolri, saya ini saya di Tanjung Priok, banyak keluhan dari para ‘driver’ kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar di Fortune, di NPCT (New Priok Container Terminal) 1, kemudian di Depo Dwipa. Pertama itu,” katanya.”Siap,” jawab Kapolri.

“Yang kedua, juga kalau pas macet itu banyak ‘driver’ yang dipalak preman-preman. Keluhan-keluhan ini tolong bisa diselesaikan. Itu saja Kapolri,” ujar Presiden,

“Siap Bapak,” jawab Kapolri.

Jokowi memang menerima keluhan dari para sopir kontainer yang sehari-hari bekerja hilir mudik di Dermaga Jakarta International Container Terminal (JICT) dan Terminal Peti Kemas Koja, di Pelabuhan Tanjung Priok.

Orang nomor satu di Indonesia menanyakan kebenaran keluhan dari media sosial, terutama driver banyak yang mengeluh karena urusan bongkar muat.

“Tolong nanti diceritakan problemnya sehingga kita kita bisa mencarikan jalan keluar dan tidak usah takut dengan Pak Menteri atau pimpinan-pimpinan di pelabuhan di sini, disampaikan apa adanya kalau bisa ada jalan keluarnya saya carikan jalan keluar secepat-cepatnya,” kata Jokowi.

Agung Kurniawan, seorang sopir kontainer lalu menceritakan soal kriminalitas yang terjadi di pelabuhan.

“Pada saat macet, kawan-kawan ini diambillah barangnya, kalau di Tanjung Priok ini disebutnya asmoron Pak, ketika macet ambil barang dari kendaraan secara diam-diam, ada juga kalau terorganisir preman-premannya di daerah rawan naik ke atas mobil,” kata Agung.

“Kan ini kontainer, jadi barang yang diambil dari mana?” tanya Presiden.

Agung mengaku barang kendaraan yang dimaksud adalah ban, aki, terkadang kadang juga barang milik pribadi, seperti handphone serta uang. Sopir kontainer mengaku jika kondisi macet ada orang yang tiba-tiba menaiki mobil dan membawa celurit serta menodong sopir.

“Kalau berani naik ke mobil, ditodong, diminta barang-barang kita, ‘handphone’, dompet, uang jalan habis yang sering teman-teman dari luar kota,” ungkap Agung.

Dia mengaku dari dulu masyarakat sekitar tidak ada yang berani menolong, walaupun dalam keadaan ramai.

“Dulu itu enggak ada yang berani menolong, Pak. Padahal itu depan, belakang, samping, kanan itu kan kendaraan semua, dan itu orang semua, dan itu sangat memprihatinkan, karena dia takut, kalau posisinya nanti dia membantu, preman-preman itu akan menyerang balik ke dirinya. Maka dia lebih memilih tutup kaca dan itu memprihatinkan sekali begitu, Pak,” cerita Agung.

Mendengar keluhan tersebut, Jokowi kembali menanyakan apakah hingga saat ini masih terjadi aksi penodongan tersebut.

“Masih Pak, tapi tidak seperti dulu, sudah terminimalisir, sekarang sudah saling kenal, ayo kita tolong bareng-bareng,” ungkap Agung.

“Lalu pungutan Depo Fortune, NPCT 1, sama Depo Dwipa bener gak?” tanya Presiden.

“Benar Pak. (Mereka) itu meminta imbalan lah, kalau enggak dikasih kadang diperlambat. Itu memang benar-benar, seperti Fortune, Dwipa, hampir semua depo rata-rata. Itu Pak. Yang sekarang itu yang saya perhatikan itu yang agak-agak bersih cuma namanya Depo Seacon sama Depo Puninar, agak bersih sedikit. Lainnya hampir rata-rata ada pungli, Pak,” jawab seorang sopir yang mengaku namanya Abdul Hakim Sitompul.

“Siapa yang pungli?” tanya Presiden.

“Dari karyawan,” jawab Hakim.

“Contoh, Kita kan bawa kontainer nih, kosongan lah atau pun mau ambil (dalam keadaan) kosongan. Nah, kita laporan, kan. Diambillah. Itu harus ada uang tip, ia bilang ‘Boleh, ya?’ atau lima ribu paling kadang-kadang Rp15 ribu, ada yang Rp20 ribu. Itu, kalau enggak dikasih, ya masih dikerjakan cuma diperlambat. Alasannya, ‘Yang sana dulu, yang ada duitnya’ katakan saya begitu, tapi kalau mereka itu enggak mau ngomong, Pak. Jadi begitu kira-kira, Pak pungli di dalam depo itu, Pak,” jelas Hakim.

Sementara soal premanisme, menurut hakim akar masalahnnya adalah kemacetan.

“Kalau lancar, (premanisme) ini mungkin tidak ada, Pak. Jadi ini kendala kita ini kemacetan aslinya, Pak. Seperti contoh kemarin kemacetan sudah viral pada saat itu namanya kemacetan ‘naudzubillah min dzalik’ sampai sehari itu ada yang kena todong saat mengantri di jalan raya mulai pos 8 sampai ke sana dari Utara, Cakung macet lagi, di situ kejadian premanisme,” kata Hakim.

Hakim pun meminta agar Jokowi mencarikan solusi dari masalah pungli dan premanisme tersebut.

“Karena kami, Pak sakit hati sebenarnya, Pak kalau dibilang sakit hati. Saya kira begitu. Tidak ada kenyamanan untuk sopir kami, sopir-sopir yang mengemudi di Tanjung Priok, belum lagi luar kota, hampir sama semua premanisme dan pungli banyak, mungkin bapak sudah tahu,” ungkap Hakim.

Terhadap keluhan-keluhan tersebut, Presiden pun mengaku akan terus mengikuti perkembangan penyelesaian masalah pasca menelepon Kapolri.

“Saya sudah perintah langsung ke Kapolri untuk dicek ke lapangan nanti juga akan langsung melapor ke saya. Ini juga sudah didengar oleh Pak Kapolda Metro tapi saya gak perintah langsung, tapi perintah ke Kapolri supaya semuanya jelas dan bisa diselesaikan di lapangan. Nanti akan saya ikuti proses ini,” kata Jokowi. (red/pen)

1...4,2834,2844,285...4,888Halaman 4,284 dari 4,888