Beranda blog Halaman 4285

OJK sebut Perlindungan dan Pertukaran Data Pribadi Tantangan Kolaborasi Perbankan

OJK sebut Perlindungan dan Pertukaran Data Pribadi Tantangan Kolaborasi Perbankan

SuaraPemerintah.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan perlindungan dan pertukaran data pribadi nasabah yang belum dijamin oleh undang-undang, menjadi salah satu satu tantangan kolaborasi perbankan dengan pihak non perbankan, termasuk pelaku teknologi finansial atau fintech. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) hingga kini belum juga disahkan sejak masuk Program Legislasi Nasional atau Prolegnas tahun 2020.

Hal ini dikatakan Deputi Direktur Basel dan Perbankan Internasional OJK Tony dalam diskusi daring di Jakarta, Kamis, 10 Juni 2021.

“Merespon kolaborasi fintech dan perbankan, kita melihat tantangan-tantangan yang ada supaya nanti kolaborasinya dapat berjalan dengan lebih baik. Kita berharap ketika perbankan bekerjsama dengan fintech, maka perlu diperhatikan juga prinsip perlindungan data, walau kita belum ada UU Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP,” katanya.

Namun kata dia OJK minta perbankan perhatikan hal tersebut dan juga bagaimana kebijakan data transfer sehingga tidak melanggar rahasia bank yang memang diatur oleh UU Perbankan.

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) hingga kini belum juga disahkan sejak masuk Program Legislasi Nasional atau Prolegnas tahun 2020 dan berlanjut pada tahun ini. RUU tersebut masih dalam tahap pembahasan oleh legislator.

Tantangan kedua, lanjut Tony, yaitu risiko kebocoran data nasabah. Otoritas pun meminta perbankan untuk menerapkan kebijakan tata kelola data yang baik.

“Tentunya kedua, kami minta terkait bagaimana kebijakan tata kelola data tersebut. Ketika data itu dikelola oleh bank dan bagaimana itu dikelola oleh fintech,” ujar Tony.

Adapun tantangan berikutnya yaitu terkait risiko serangan siber dan risiko pihak ketiga. Untuk risiko serangan siber, OJK meminta perbankan menerapkan cyber security management, cyber security assesment, cyber security exercise, dan cyber security reporting yang mengacu kepada standar internasional. Sedangkan untuk risiko pihak ketiga, OJK meminta perbankan memiliki kebijakan alih daya atau outsourcing dan standar kerja sama bank dengan pihak ketiga.

Tony menyampaikan, secara umum OJK sangat mendukung adanya akslerasi transformasi digital perbankan serta kolaborasi dan kerja sama yang erat antara berbagai lembaga jasa keuangan dalam mendukung ekosistem ekonomi digital. Hal itu tertuang dalam Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 2020-2025 dan Blueprint Transformasi Digital Perbankan.

Dari sisi perbankan sendiri, OJK memiliki tiga prinsip utama untuk mengembangkan trasnformasi digital perbankan. Pertama, otoritas sangat mendorong adanya inovasi pada perbankan, terutama inovasi-inovasi produk dan juga kecepatan layanan perbankan.

Namun, ketika inovasi produk itu terjadi, perbankan tetap diminta memerhatikan aspek prudensial agar perbankan tetap beroperasi secara aman dan tetap menjaga kepercayaan masyarakat akan layanan perbankan digital.

“Dan tentunya untuk kali ini OJK pada saat ini sedang menyusun Blueprint Transformasi Digital Perbankan dan tentunya akan semoga bisa selesai pada tahun ini. Akan kita keluarkan pada tahun ini,” kata Tony.

Tony menambahkan, OJK mendorong kolaborasi antara pihak bank dengan pihak ketiga, baik lembaga keuangan maupun lembaga non keuangan, antara lain dalam bentuk platform sharing dan infrastructure sharing, serta distribusi dan penawaran produk.

“Melihat perkembangan ke depan, perbankan memang semakin mengarah menjadi super apps. Saat ini berbagai bank sudah mulai membuka dalam aplikasinya link dengan e-commerce. Seperti BCA Mobile, sudah ada link dengan blibli, tiket.com, dan demikian juga bank-bank lain mereka sudah membentuk semacam super apps. Tentunya semua itu dikembangkan melalaui open API. Jadi ada open API yang dikembangkan dalam apps bank tersebut,” ujar Tony.

Sementara secara kerjasama, juga sudah ada beberapa kerja sama yang dilakukan baik dari sisi lending maupun kerjasama lainnya. Dari sisi lending, terdapat skema channeling maupun skema referal yang sudah mulai dilakukan baik oleh bank umum dengan fintech maupun BPR dengan fintech.

“Bahkan terakhir OJK terkait skema channeling dan referal ini sudah membuat suatu pedoman kerja sama antara BPR dan fintech. Karena kita mendorong bagaimana BPR itu bisa bekerjasama dengan fintech sehingga dapat meningkatkan tingkat inklusi, bukan saja di level kota-kota besar tapi sampai ke level pelosok yang merupakan nasabah-nasabah BPR,” ujar Tony.

Selain itu, juga ada skema sistem pembayaran di mana bank dan fintech memang bekerjasama. Pada umumnya, fintech bekerjasama dengan bank untuk penyediaan escrow atau cash management terutama bagi fintech peer to peer lending dan penyediaan akses terhadap data yang ada di bank melalui open Application Programming Interfaces (API).

“Tentunya itu adalah data-data tertentu yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, artinya tidak melanggar rahasia bank,” kata Tony. (red/pen)

Kementerian PUPR Serah Terima Pengelolaan Empat Venue PON XX

Kementerian PUPR Serah Terima Pengelolaan Empat Venue PON XX

SuaraPemerintah.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan serah terima pengelolaan empat arena olahraga (venue) Pekan Olahraga Nasional (PON) XX kepada Pemerintah Provinsi Papua. Venue yang telah diserahterimakan dapat dimanfaatkan sebagai sarana latihan atlet Papua sebelum penyelenggaraan PON berlangsung.

Hal ini dikatakan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis 10 Juni 2021. Pihaknya mengatakan serah terima pengelolaan dilakukan sebagai upaya Kementerian PUPR agar venue yang telah selesai dibangun dapat segera dimanfaatkan dalam mendukung penyelenggaraan PON XX Papua Tahun 2021.

“Saya menitipkan pesan kepada rekan-rekan Pemprov Papua untuk menjaga, merawat, dan mengelola seluruh aset yang telah diserahterimakan ini dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Menurut Diana, venue yang telah diserahterimakan dapat dimanfaatkan sebagai sarana latihan atlet Papua sebelum penyelenggaraan PON berlangsung.

Setelah PON selesai, venue juga dapat digunakan untuk kegiatan turnamen olahraga, baik tingkat provinsi maupun nasional.

“Apabila pandemi COVID-19 telah usai, dengan kapasitasnya yang sangat memadai, Istora Papua Bangkit juga dapat dipakai untuk menggelar event konser musik. Sehingga harapannya, seluruh infrastruktur yang telah dibangun tidak hanya bermanfaat bagi peningkatan prestasi atlet Papua, tetapi juga mendorong geliat ekonomi di Bumi Cenderawasih,” katanya.

Keempat arena olahraga yang diserahterimakan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, Kamis yakni akuatik dan Istora Papua Bangkit di Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, serta venue kriket dan hoki (indoor dan outdoor) di Kompleks Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura.

Pembangunan prasarana olahraga sebagai dukungan penyelenggaraan PON Papua merujuk Instruksi Presiden No 10 Tahun 2017. Ditjen Cipta Karya pada Desember 2018 mulai membangun arena akuatik dengan biaya Rp401 miliar. Selanjutnya, Istora Papua Bangkit mulai dibangun November 2018 dengan memanfaatkan lahan seluas 33.016 meter persegi di Kawasan Olahraga Kampung Harapan. Pembangunannya dilaksanakan oleh kontraktor PT PP (Persero) dengan biaya APBN sebesar Rp278,5 miliar.

Di kompleks ini dibangun Stadion Utama Papua Bangkit yang dilengkapi dengan fasilitas standar internasional dan sarana pendukung lain, seperti lapangan latihan/pemanasan dan area parkir. Tepat pada HUT RI ke-75, struktur bangunan Istora Papua Bangkit meraih penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) untuk 3 kategori sekaligus.

Venue ketiga dan keempat adalah arena kriket dan hoki yang telah diserahterimakan akhir pekerjaan (FHO) dari kontraktor PT Nindya Karya (Persero) pada 27 Februari 2021. Pembangunan arena kriket dan lapangan hoki berada di atas lahan seluas 133.509 meter persegi dengan biaya sebesar Rp288,3 miliar.

Sekretaris Daerah Pemprov Papua Dance Yulian Flassy menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan pemerintah pusat dalam pengembangan olahraga di Papua melalui pembangunan infrastruktur.

“Pekerjaan rumah kita adalah bagaimana memanfaatkan infrastruktur yang sudah baik ini dapat mendorong pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Papua yang lebih baik, Torang Bisa,” ujarnya. (red/pen)

BRI Agro Raih Penghargaan Digital Brand Awards 2021

SuaraPemerintah.id – PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (BRI Agro) menyabet penghargaan dari majalah Infobank. Kali ini BRI Agro mendapatkan Penghargaan dalam acara Digital Brand Awards yang diadakan oleh majalah infobank untuk Penghargaan dengan kategori KPR – Bank Umum Konvensional (BUKU 2) yang dilaksanakan di Jakarta (3/6).

BRI Agro mendapatkan penghargaan di pertengahan tahun 2021 setelah beberapa kali mendapat penghargaan untuk predikat “Sangat Bagus” dalam rating bank versi majalah Infobank selama 5 tahun berturut – turut dari tahun 2014 – 2019. Pada Penghargaan kali ini diberikan kepada perusahaan yang mampu menunjukkan kinerja yang positif setelah melewati proses seleksi dari majalah Infobank yang diberikan kepada perusahaan – perusahaan yang berhasil memiliki indeks digital brand tertinggi di kelompoknya baik untuk corporate brand maupun product brand.

“Penghargaan ini diberikan kepada BRI Agro berkat salah satu produk BRI Agro yaitu Agro Griya, yang merupakan kredit kepemilikan properti kepada perorangan untuk pembelian, renovasi, take over, top up plafond dan refinancing properti. Hingga Maret 2021, porsi kredit KPR sebesar 42% dari total kredit konsumer,” terang Sigit Murtiyoso selaku Direktur Retail Agri dan Pendanaan BRI Agro.

Mulai tahun 2021 BRI Agro akan fokus ke pinjaman digital, untuk pembiayaan KPR akan memprioritaskan skema KPR Sejahtera. Sebagai bentuk dukungan kepada Program Pemerintah, maka BRI Agro masih tetap menyalurkan kredit Kepemilikan Rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki penghasilan tetap. “Saat ini BRI Agro telah bekerja sama dengan Developer KPR Subsidi sebanyak 100 Developer untuk 136 proyek perumahan dan masih terus melakukan proses kerjasama dengan beberapa developer KPR Subsidi yang tersebar di seluruh Indonesia. Kami telah menyalurkan KPRS hingga Maret 2021 sebesar Rp.101,82 Miliar,” imbuh Sigit.

“Penghargaan ini diharapkan dapat memacu kami untuk meningkatkan performa perusahaan dalam bertransformasi menjadi The Best Digital Bank for Agri and Beyond by Becoming House of Fintech and Home for Gig Economy di Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan para pekerja Gig Economy di Indonesia,” tutup Sigit.

Tingkatkan Kualitas Pendidikan, Astra Renovasi Gedung & Dukung Pengembangan PAUD Kasih Bunda

SuaraPemerintah.id – Untuk mendukung pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD) di Indonesia, Astra membantu renovasi gedung PAUD Kasih Bunda, Tangerang, yang dilanjutkan dengan pembinaan dalam program kontribusi sosial berkelanjutan Astra bidang pendidikan yaitu Senyum Sahabat PAUD Astra (Senyum SAPA).

Peresmian renovasi bangunan PAUD yang dilakukan pada (10/6) merupakan hasil kolaborasi Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia bersama Astra dan perusahaan swasta lainnya.

Turut hadir dalam peresmian secara tatap muka Menteri Sekretariat Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (RI) Setya Utama, Direktorat Jenderal PAUD Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nia Nurhasanah, Chief of Corporate Affairs Astra Riza Deliansyah, Ketua Dewan Penasihat PAUD Kasih Bunda Siti Faridah Pratikno, Ketua Yayasan Kesejahteraan Sekretariat Negara Sari Harjanti beserta jajarannya. “Astra menyadari pentingnya pendidikan anak pada usia emas untuk meningkatkan kecerdasan anak dalam berkembang pesat diperlukan prasarana yang mumpuni.

Oleh karena itu Astra mendukung upaya renovasi bangunan PAUD Kasih Bunda, serta melakukan pembinaan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia,” ujar Chief of Corporate Affairs Astra Riza Deliansyah Renovasi gedung PAUD Kasih Bunda telah dilakukan sejak Oktober 2020 dan menampung 35 murid.

Senyum SAPA Astra turut mengajak PAUD Kasih Bunda bergabung dalam program Senyum SAPA yang diinisiasi oleh Astra dengan melakukan self-assessment terlebih dahulu dan kemudian akan mengikuti rangkaian pembinaan PAUD dari tahap awal hingga tahap lanjutan.

Senyum SAPA merupakan program pembinaan PAUD untuk mengukur kualitas PAUD binaan Astra serta pengembangan kriteria asesmen yang mengutamakan 8 pilar utama yaitu manajemen kelembagaan, manajemen pembelajaran, sarana dan prasarana, kompetensi tingkat pendidik, tingkat perkembangan anak, kemitraan dan partisipasi, kesehatan dan keselamatan peserta didik, dan prestasi.

Pada tahun ini, Astra melalui program Senyum SAPA telah melaksanakan asesmen sebanyak 711 PAUD dari total 943 PAUD yang tersebar di 34 Provinsi .
Di sisi lain, sejak tahun 2015, Astra juga telah menjadikan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai salah satu referensi dalam menyusun program kontribusi sosial berkelanjutan pada pilar pendidikan, khususnya tujuan keempat yakni menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

Hal tersebut dilakukan agar program yang dijalankan selaras dengan SDGs dan sejalan dengan cita-cita Astra untuk Sejahtera Bersama Bangsa.

Kemenperin Dorong TKDN dalam 5G untuk Infrastruktur Digital

SuaraPemerintah.id – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, sektor informasi dan komunikasi menunjukkan pertumbuhan yang positif dalam tiga tahun terakhir. Dampak pandemi Covid-19 juga memberikan dampak yang besar, dengan terjadinya era kenormalan baru dalam penggunaan teknologi digital, sehingga dapat menjanjikan terhadap industri penopang di sektor tersebut.

“Sejalan hal tersebut, Bapak Presiden Joko Widodo telah mengintruksikan untuk melakukan percepatan tranformasi digital,” kata Menperin di Jakarta, Kamis (10/6). Langkah strategis ini sebagai salah satu wujud implementasi dari peta jalan Making Indonesia 4.0.

Akselerasi diperlukan pada aspek perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital, penyiapan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis, percepatan integrasi pusat data nasional, penyiapan kebutuhan SDM talenta digital, serta penyiapan regulasi untuk skema dan pendanaan dan pembiayaan.

Lebih lanjut, dalam rangka mendukung penerapan implementasi teknologi fundamental industri 4.0, Kementerian Perindustrian telah mendukung infrastruktur digital, salah satunya adalah teknologi 5G. Teknologi 5G yang memiliki kombinasi antara konektivitas berkecepatan tinggi, latensi yang rendah, dan cakupan yang luas, sangat cocok dioptimalkan untuk penerapan industri 4.0.

“Kemenperin siap mendorong koneksi 5G untuk lebih dioptimalkan oleh industri dalam negeri, sesuai pesan Bapak Presiden, jangan sampai Indonesia tak bisa mendapatkan manfaat maksimal dari 5G dan hanya menjadi pengguna saja. Indonesia harus memperoleh manfaat maksimal dari perkembangan teknologi 5G,” tegas Agus.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Taufiek Bawazier menyampaikan bahwa penggunaan 5G akan difokuskan pada kawasan-kawasan industri untuk menunjang produksi industri manufaktur yang menggunakan teknologi IoT. Sementara itu, pengembangan R&D teknologi 5G akan diarahkan ke Technopark binaan Kemenperin bekerjasama dengan vendor-vendor dalam negeri.

“Kemenperin juga menyiapakan industri di tanah air dalam penyediaan perangkat pendukung base station 5G maupun aplikasinya. Untuk tahap awal TKDN 5G, nilai persentase ambang batas minimum TKDN untuk perangkat telepon seluler, komputer genggam, komputer tablet, dan mifi 5G dapat mengikuti nilai yang berlaku saat ini pada perangkat dengan teknologi 4G/LTE,” papar Taufiek.

Kemenperin memberikan apresiasi kepada Amazon Web Services (AWS) atas inisiatifnya untuk berinvestasi di Indonesia dengan membangun pusat data (data center). Hadirnya AWS memberikan keuntungan yang signifikan kepada Indonesia, baik dari sisi investasi penyerapan tenaga kerja, maupun program-program yang dijalankan.

“Kami berharap, AWS ikut berperan serta untuk memberikan wawasan kepada industri manufaktur di Indonesia untuk dapat mengadopsi solusi komputasi cloud sehingga dapat menjadi lebih kompetitif. Ke depannya, kami ingin peran serta dari AWS dalam membangun ekosistem untuk mengakomodasi transformasi digital,” kata Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kemenperin Ali Murtopo.

Dampak Badai Siklon Seroja Terhadap Terumbu Karang di TNP Laut Sawu

SuaraPemerintah.id – Pasca diterpa badai siklon Seroja yang melanda 21 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada April lalu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) melakukan survei awal untuk memantau kondisi terumbu karang pasca bencana dengan mengidentifikasi kerusakan dan perubahan sebaran terumbu karang dari data awal yang dimiliki.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tb. Haeru Rahayu menjelaskan survei kondisi terumbu karang pasca bencana penting untuk dilakukan mengingat wilayah dampaknya mencakup kawasan konservasi laut yang mempunyai keanekaragaman hayati tinggi.

“Hasilnya survei ini akan memberikan gambaran terhadap langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan agar kondisi Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu dapat pulih kembali dengan cepat,” ujar Tebe.

Menurut catatan Badan Meteorologi Klimatologi (BMKG), kecepatan badai siklon Seroja saat itu mencapai 75 km/jam. Badai ini memicu terjadinya banjir bandang, tanah longsor serta angin kencang yang menyebabkan rusaknya berbagai sarana dan parasarana. Selain kerugian material, badai ini juga berdampak pada kondisi terumbu karang di wilayah ini sehingga dapat merusak fungsi ekologis dan mengancam fungsi ekonomi yang akan merugikan masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan petani rumput laut.

Kepala BKKPN Kupang, Imam Fauzi memaparkan bahwa survei cepat yang didukung oleh Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) dilakukan di 19 titik lokasi di sekitar perairan Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Rote Ndao.

“Survei dilakukan dengan metode pemetaan menggunaan drone untuk memantau secara cepat kerusakan terumbu karang dengan cakupan yang luas secara spasial dan metode transek sabuk pada tubir terumbu dan rataan karang melalui pengamatan langsung dengan snorkeling untuk mendapat informasi kerusakan karang,” terang Imam.

Menurut Imam, hasil survei menunjukkan indikasi kuat bahwa siklon Seroja menyebabkan kerusakan cukup besar pada terumbu karang meskipun tidak merata di semua tempat. Dari 7 lokasi terumbu karang di Teluk Kupang dan perairan sekitarnya menunjukkan pada perairan sekitar Kuanheum dan Lifuleo tidak terdampak oleh siklon Seroja. Sekitar Perairan Alak dan Nitneo terdampak sedang dan di wilayah Kelapa Lima, Pasir Panjang serta Namosain kondisi terumbu karangnya sangat terdampak.

Sementara hasil dari survei di 12 lokasi pada Kabupaten Rote Ndao, di perairan wilayah Sedeoen, Mbueain, Pulau Nuse, Faifua, Papela dan Tesabela tidak terdampak. Perairan Maubesi, Sotimori dan Siomeda terdampak sedang dan dampak badai Seroja sangat besar terjadi pada perairan Tolama, Dengka serta Tua Natuk.

Mengenai hasil kajian cepat tersebut, pakar kelautan Universitas Muhammadiyah Kupang Rusydi menjelaskan bahwa kerusakan berat ditandai oleh banyaknya karang masif, bercabang dan karang foliose yang berserakan serta menumpuk membentuk gundukan memanjang sejajar garis pantai dengan luas tertentu. Sebagai contoh, pada wilayah perairan Tolama sampai dengan Tuanatuk, panjang gundukan sekitar 8 kilometer dan tinggi gundukan berkisar 1-3 meter dari dasar laut. Pada area yang sangat terdampak, nyaris tidak ada karang hidup pada radius sekitar 10 meter dari gundukan koral.

Direktur Program Kelautan YKAN, Muhammad Ilman menambahkan data hasil survei ini akan dianalisis untuk mendukung kajian yang lebih rinci terhadap dampak badai Seroja bagi ekosistem terumbu karang. Menurut Ilman, ini sangat diperlukan untuk merancang langkah-langkah penanganan ekosistem terumbu karang pasca bencana secara nasional.

Terumbu karang merupakan sumber daya laut yang sangat penting bagi kehidupan manusia, baik secara ekologi maupun secara ekonomi. Kekayaan ekosistem terumbu karang adalah aset bagi pembangunan dan kemakmuran bangsa sehingga perlu dijaga dan dilestarikan agar terus memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Hal ini sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi.

Respon Cepat Kemensos Menangani Korban Bencana Alam di Cibokor

SuaraPemerintah.id – Hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi di wilayah Kampung Babakan Cingkeuk Desa Cibokor, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur pada Jumat (4/6/2021) menyebabkan terjadinya banjir dan longsornya  tebing setinggi 70 meter.

Bencana tersebut memaksa warga untuk mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Sebanyak 38 Kepala Keluarga (KK) yang terdiri 121 Jiwa berada di Posko  Pengungsian 1 berlokasi di Pesantren As Salam, sedangkan 54 KK yang terdiri dari 192 jiwa berada di Posko 2 yang berlokasi di  MI Persis 56 Cibitung.

Kemensos melalui Balai Phala Martha merespon cepat kasus tersebut dengan menugaskan Tim Respon Darurat yang terdiri Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial.

Respon cepat ini sejalan dengan arahan Menteri Sosial agar setiap Balai Kemensos harus segera merespon adanya berbagai permasalahan sosial yang terjadi disekitarnya.

“Kemensos menyerahkan bantuan berupa beras, mie instan, peralatan mandi, susu, makanan bayi, pakaian, alat kebersihan diri dan obat-obatan dengan total nilai bantuan sebesar Rp 7 juta untuk warga yang terdampak bencana” ujar Andi, Penyuluh Sosial Kemensos yang turun ke lokasi pengungsian.

“Untuk layanan dukungan psikososial, Tim Respon Darurat berinteraksi dengan warga yang mengungsi untuk mendengarkan cerita yang mereka alami sehingga mampu memberikan penguatan psikologis kepada mereka sesuai arahan Cup Santo, Kepala Balai Phala Martha” Tambah Andi.

Tidak ada korban jiwa pada bencana tersebut namun berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terdapat 5 Rumah warga rusak berat dan 12 rumah lainnya rusak sedang.

Perum Perindo Kembangkan Merek IKANAKU Jadi Mass Product

SuaraPemerintah.id – Perusahaan Umum Perikanan Indonesia atau Perum Perindo bakal mengembangkan brand ritel produk perikanan IKANAKU menjadi mass product yang berskala besar.

Dalam hal ini Perum Perindo menggandeng Warung Pangan besutan PT BGR Logistics untuk penetrasi pasar ke swalayan, minimarket dan supermarket.

Direktur Operasional Perum Perindo Raenhat Tiranto Hutabarat mengatakan, IKANAKU akan merambah pasar yang lebih besar karena selama ini produk IKANAKU hanya dikenal dari mulut ke mulut.

IKANAKU juga baru dipasarkan melalui platform digital e-commerce, sosial media dan layanan ojek online dalam jaringan.

“Kami mengencangkan kolaborasi Warung Pangan di titik-titik distribusi lokasi untuk produk IKANAKU, dan arahnya nanti bisa masuk supermarket atau shopping mall,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Rabu (9/6/2021).

Perum Perindo sedang mempersiapkan brand IKANAKU menjadi mass product supaya dikenal dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dengan penetrasi pasar yang luas, lanjut Raenhat, akan mempermudah masyarakat dalam mengonsumsi hasil laut dan tambak.

Perum Perindo terus melakukan penelitian dan pengembangan dalam hal produk bernilai tambah.

Produk bernilai tambah atau added value saat ini yang sudah dipasarkan dalam brand IKANAKU adalah tuna steak, dori fillet, marlin fillet, udang kupas, kerapu fillet, kakatua fillet, cumi ring dan cumi tube.

Saat ini Perum Perindo terus mengembangkan produk siap saji atau ready to eat untuk terus menumbuhkembangkan minat masyarakat dalam mengonsumsi hasil laut dan tambak.

Perusahaan juga sedang mempelajari terkait jaminan mutu produk, supply, ketersedian ikan, dan harga pokok penjualan (HPP), untuk bisa lolos ke ritel di pusat perbelanjaan.

Kendati begitu, tantangan terbesar untuk merambah tenant di shopping mall adalah biaya. Oleh karena itu, strategi awal Perum Perindo yaitu memasukkan stok ikan di Warung-Warung Pangan baik online maupun offline (Warung Pangan Mart).

Warung Pangan Mart ini merupakan pengambangan dari Aplikasi Warung Pangan. Lebih jelasnya, Warung Pangan adalah aplikasi mobile yang bekerjasama dengan BUMN Klaster Pangan serta jaringan supplier lainnya yang dapat digunakan oleh UMKM untuk membeli dan menjual ketersediaan komoditas pangan di tempat usahanya kepada masyarakat luas

Atas dasar ini, Perum Perindo meraih penghargaan dari Markplus Inc bertajuk  The Most Promising Company in Entrepreneurial SOE, BUMN Marketeers Award 2021, Rabu (9/6/2021).

Penghargaan  ini menunjukkan bahwa Perum Perikanan Indonesia terus berinovasi dan membangun startegi pemasaran yang kreatif dan inovatif.

Menko PMK Dorong Pemberdayaan Petani Rumput Laut di Bulukumba

SuaraPemerintah.id – Budidaya rumput laut menjadi pilihan kegiatan ekonomi bagi masyarakat pesisir, termasuk di Kabupaten Bulukumba. Mengutip data Pemerintah Provinsi Sulsel, produksi rumput laut di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2016 sebanyak 158.440 ton atau sekitar 6,71% dari total produksi rumput laut di Provinsi Sulsel.

Namun ironis, kehidupan para petani rumput laut di Kabupaten Bulukumba belum sepadan dengan potensi keuntungan ekonomi yang bisa didapatkan dari hasil budidaya rumput laut. Padahal, rumput laut memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi karena merupakan salah satu komoditas ekspor andalan Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy secara informal menelusuri pantai di sekitar menara suar Bulukumba. Di sana Muhadjir berbincang dengan para nelayan dan petani rumput laut. Sambil memegang rumput laut di perahu yang baru dipanen, Muhadjir menanyakan suka duka petani rumput laut. Muhadjir juga menemui ibu-ibu yang menjemur rumput laut coklat gelap itu.

Dari hasil perbincangan dan penelusuran sekitar satu jam itu, Muhadjir mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba agar lebih memberdayakan para petani, khususnya petani rumput laut yang ada di kawasan pesisir.

“Tolong berdayakan petani, terutama petani rumput laut karena pantai di Bulukumba ini bagus, bersih, panjang, kemudian kandungan airnya juga sangat memungkinkan, sangat cocok untuk rumput laut,” ujarnya saat memberikan orasi ilmiah di acara Wisuda Universitas Muhammadiyah Bulukumba, Sulsel, Kamis (10/6).

Muhadjir menceritakan berdasarkan pantauannya langsung ketika sedang berolahraga pagi di pesisir pantai Bulukumba, ia melihat kegigihan dan kerja keras masyarakat pesisir termasuk para petani rumput laut yang sedang memanen hasil budidaya dan juga para nelayan.

“Para petani rumput laut dan nelayan di Bulukumba ini pekerja keras, pagi-pagi sudah memanen rumput lautnya, memanen ikan. Saya tanyakan berapa harga rumput lautnya kalau dijual, ternyata hanya Rp15 ribu per kilogram,” tuturnya.

Ia pun mengungkap bahwa dibandingkan dengan harga impor ‘plastik’ pembungkus makanan olahan seperti sosis yang bisa mencapai Rp 1 juta per kilogram, harga bahan baku rumput laut di Kabupaten Bulukumba sangat rendah. Sedangkan faktanya, bahan dasar plastik pembungkus makanan olahan itu justru rumput laut yang diekspor Indonesia ke Jerman.

“Jadi bayangkan kalau kita makan nugget (sosis) itu rumput lautnya dari Indonesia tapi bikinnya di Jerman. Kita mengekspor rumput laut, kembali pulang ke Indonesia sudah dalam bentuk ‘plastik’ pembungkus sosis,” tandasnya.

*Peran Perguruan Tinggi*

Pada kesempatan tersebut, Menko PMK juga mengajak seluruh sivitas akademika perguruan tinggi, khususnya Universitas Muhammadiyah Bulukumba, untuk mengambil peran dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama para petani rumput laut.

Ia menyebut, rumput laut merupakan komoditas yang sangat menjanjikan. Rumput laut bukan hanya komoditas lokal, tapi komoditas internasional dengan nilai ekspor yang sangat tinggi karena termasuk jenis bahan yang multiguna seperti untuk bahan olahan makanan hingga bahan kosmetik.

“Bagaimana bisa mereka (petani rumput laut) menghasilkan bahan yang bagus untuk ekspor, tapi kok mereka masih miskin itu pasti ada yang salah. Ini merupakan tanggung jawab kita, tanggung jawab Universitas Muhammadiyah Bulukumba dan juga tentu alumni-alumninya,” tegas mantan Mendikbud tersebut.

Ia menyebut, rumput laut merupakan komoditas yang sangat menjanjikan. Rumput laut bukan hanya komoditas lokal, tapi komoditas internasional dengan nilai ekspor yang sangat tinggi karena termasuk jenis bahan yang multiguna seperti untuk bahan olahan makanan hingga bahan kosmetik.

“Bagaimana bisa mereka (petani rumput laut) menghasilkan bahan yang bagus untuk ekspor, tapi kok mereka masih miskin itu pasti ada yang salah. Ini merupakan tanggung jawab kita, tanggung jawab Universitas Muhammadiyah Bulukumba dan juga tentu alumni-alumninya,” tegas mantan Mendikbud tersebut.

Muhadjir meyakinkan apabila perguruan tinggi mau peduli dan menaruh perhatian besar terhadap upaya kemajuan daerah masing-masing, Indonesia akan mampu menjadi negara maju dengan masyarakatnya yang hidup makmur dan sejahtera.

“Cobalah itu rumput laut dipelajari betul mulai dari hulunya, petaninya sampai mata rantai _supply chains_ nya sampai nanti ke tangan terakhir pemroduksi itu. Kalau bisa jangan dilepas begitu saja, tapi betul-betul diatur sedemikian rupa sehingga keuntungan yang diperoleh para petani ini juga memadai,” pungkas Menko PMK.

Tata Kelola Arsip Kementerian ESDM Raih Terbaik Ketiga di Indonesia

SuaraPemerintah.id – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)  menorehkan prestasi dengan menjadi salah satu pengelola arsip terbaik di tingkat Kementerian. Pada Malam Puncak Peringatan Hari Kearsipan ke-50 Tahun 2021 yang  diselenggarakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada Rabu (9/6),  Kementerian ESDM meraih Peringkat III dalam hal kegiatan pengawasan kearsiapan tahun 2020.

Anugerah kearsipan ini diserahkan secara langsung oleh Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala ANRI, M. Taufik. Berdasarkan pengawasan kearsipan tahun 2020, capaian 3 besar nilai tertinggi pada instansi pemerintah pusat kategori kementerian didapatkan oleh  Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Nilai pengawasan kearsipan Kementerian ESDM tahun 2020 masuk pada kategori AA atau sangat memuaskan. Penilaian dilakukan terhadap 4 (empat) aspek yaitu, Aspek Kebikajan Kearsipan, Aspek Pembinaan Kearsipan, Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis, dan Aspek Sumber Daya Kearsipan.

Pada kesempatan tersebut, Presiden RI Joko Widodo meminta pengelolaan arsip berbasis digital agar selaras dengan kemajuan teknologi. Hal tersebut disampaikan Joko Widodo secara daring pada malam puncak peringatan hari kearsipan ke-50 tersebut. “Tinggalkan cara-cara lama dalam pengarsipan yang pengelolaannya tidak efisien, akses yang lamban butuh waktu lama untuk menemukannya, dan juga penyimpanan yang tersebar di mana-mana,” kata Jokowi.

Jokowi menginginkan adanya inovasi pengarsipan bukan semata untuk memenuhi kebutuhan pemerintah tapi, menyentuh tema-tema publik dalam jangka panjang dengan mengutamakan aspek keamanan. “Inovasi adalah kunci kemajuan. Yang pasti terhadap teknologi harus segera dilakukan. Membuat layanan arsip yang cepat harus menjadi prioritas, arsip yang nyaman bagi publik harus disiapkan, ruang pelibatan publik dan komunitas dalam pengarsipan harus didorong,” jelasnya.

Sistem informasi pengarsipan, tambah Jokowi, harus dinamis agar pengarsipan bisa lebih terintegrasi efisien dan efektif. Menurutnya, pengelolaan arsip yang makin baik akan menjadi landasan pemerintah dalam membuat kebijakan yang tepat. “Arsip juga menjadi cara mendokumentasikan kekayaan kebudayaan bangsa,” tegas Jokowi.

Pada tahun ini, gelaran penghargaan tersebut diikuti oleh 34 Kementerian, 32 Lembaga Tinggi Negara, Lembaga setingkat Kementerian, Lembaga Non Struktural dan 27 Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Kementerian ESDM berkomitmen melakukan pengelolaan arsip dengan tertib dan akuntabel sehingga meningkatkan pelayanan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi. “Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras dan konsistensi pengelolaan kearsipan yang diterapkan secara baik oleh seluruh unit di lingkungan Kementerian ESDM,” pungkas Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi.