Beranda blog Halaman 4282

Kemendikbud Ristek: PTM Siswa PAUD Dilakukan di Luar Ruangan

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mendorong pembelajaran secara tatap muka (PTM) terbatas pada Juli 2021 mendatang.

Orang tua yang memiliki anak di jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) tak perlu khawatir, pasalnya dalam PTM terbatas bagi siswa PAUD sebagian besar pembelajaran akan didorong dilakukan di luar ruangan.

Dengan begitu, potensi penularan Covid-19 di sekolah bisa ditekan sekecil mungkin.

“Untuk peserta didik PAUD misalnya, dalam pelaksanaannya juga diarahkan untuk melakukan aktivitas di luar ruangan sehingga lebih mudah untuk diberlakukan jaga jarak daripada di ruang kelas. Itu salah satu praktik positif PTM terbatas yang dilakukan di PAUD,” ujar Koordinator PMP dan Kerja Sama Ditjen PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek, Katman dalam keterangan tulis, Kamis (10/6/2021).

Katman menjelaskan, khusus untuk satuan Pendidikan PAUD dan SD, jumlah peserta PTM terbatas ini sangat dibatasi. Dengan begitu murid-murid PAUD dan SD bisa diawasi secara optimal.

“Prinsip PTM terbatas tetap mengacu pada keselamatan dan kesehatan peserta didik dan tenaga kependidikan. Pada masa PTM terbatas yang akan dimulai di tahun ajaran 2021-2022, sekolah harus memberikan dua opsi yakni PTM terbatas dan opsi PJJ,” tekannya.

Menurutnya, orang tua dan masyarakat diharapkan memfungsikan tim yang terlibat dalam Satgas COVID-19 di sekolah. Hal lain yang perlu dipastikan adalah guru dan tenaga pendidik pun harus selesai divaksinasi 100 persen di sekolah tersebut sebelum PTM terbatas dilaksanakan.

Katman menerangkan, uji coba pembelajaran secara tatap muka (PTM) terbatas yang sudah ditempuh di Jakarta berjalan positif. Menurutnya uji coba PTM terbatas dapat melatih anak-anak untuk belajar dalam era new normal pandemi Covid-19.

“Sejauh ini uji coba PTM terbatas cukup positif karena dapat mendidik anak-anak agar beradaptasi dengan perilaku hidup baru. Sisi positif lainnya adalah model PTM terbatas ini akan meningkatkan sisi kreativitas guru,” ungkap Katman.

Menurutnya, PTM terbatas merupakan opsi tambahan dari opsi sebelumnya yang ditawarkan sekolah kepada orang tua murid, yakni pembelajaran jarak jauh (PJJ). Katman berharap orang tua murid menghimpun informasi tentang kesiapan sekolah dan memperhatikan sarana lain yang menunjang keselamatan dan keamanan siswa di sekolah.

KONI Pusat Siap Dukung FIBA Asia Cup 2021 Istora Senayan Jakarta

Penulis
Andik Irwanto
-
KONI Pusat Siap Dukung FIBA Asia Cup 2021 Istora Senayan Jakarta

SuaraPemerintah.id – Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan FIBA Asia Cup 2021 yang dijadwalkan digelar di Istora Senayan, Jakarta, 17-29 Agustus mendatang. Dukungan dari KONI Pusat menjadi penting karena itu merupakan bentuk sinergi antarlembaga demi kesuksesan FIBA Asia Cup 2021 dan FIBA World Cup 2023 mendatang.

Hal ini diungkapkan oleh Marciano dalam rilis PP Perbasi, Kamis, 10 Juni 2021, seusai menerima kunjungan PP Perbasi di Jakarta. Marciano mengatakan bahwa Indonesia patut bangga menjadi tuan rumah FIBA Asia Cup 2021. KONI Pusat, lanjut dia, siap memberikan dukungan agar kejuaraan bola basket bergengsi Asia itu sukses, baik secara penyelenggaraan maupun prestasi tim nasional.

“Penyelenggaraan FIBA Asia Cup 2021 harus sukses secara penyelenggaraan dan juga sukses secara prestasi. Mari kita bahu-membahu bekerja untuk sukseskan kegiatan ini, baik panitia, PP Perbasi, KONI, kementerian terkait, gubernur, sponsor, komunitas dan lainnya karena ketika kita menjadi tuan rumah. Nama baik bangsa dan negara Indonesia yang dipertaruhkan,” katanya.

Eks Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu juga menekankan agar penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan ketat dan disiplin agar kompetisi tak menjadi klaster penyebaran COVID-19.

Keberhasilan setiap kompetisi dengan protokol kesehatan ketat, kata dia, akan menjadi bukti bahwa olahraga dan pariwisata dapat kembali digelar.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PP Perbasi Nirmala Dewi mengatakan dukungan dari KONI Pusat menjadi penting karena itu merupakan bentuk sinergi antarlembaga demi kesuksesan FIBA Asia Cup 2021 dan FIBA World Cup 2023 mendatang.

“Alhamdulillah, KONI Pusat mendukung penuh dan memberikan dukungan luar biasa, khususnya di FIBA Asia Cup kepada timnas kita untuk dapat meraih poin di kualifikasi di Filipina pekan depan agar dapat masuk ranking delapan besar Asia, yang menjadi syarat masuk dalam kejuaraan dunia FIBA World Cup 2023 mendatang,” ucap Nirmala.

Tim nasional bola basket Indonesia masih mempunyai tiga laga tersisa dalam windows ketiga Kualifikasi FIBA Asia Cup 2021 di Clark City, Filipina, 16-20 Juni nanti. Skuad asuhan Rajko Toroman itu akan menghadapi Korea Selatan, Filipina, dan Thailand.

Ada 17 pemain yang saat ini tengah menjalani pelatnas di GBK Arena Senayan, Jakarta. Mereka adalah Agassi Yeshe Goantara, Vincent Rivaldi Kosasih, Govinda Julian Saputra, Andakara Prastawa Dhyaksa, Hardianus Lakudu, Juan Laurent Kokodiputra, Arki Dikania Wisnu, dan Kevin Yonas Argadiba Sitorus.

Selanjutnya ada Ali Baghir, Yudha Saputera, Aldi Izzatur, Dame Diagne, dan Serigne Modou Kane. Selanjutnya ada Mohammad Arighi, Kelvin Sanjaya, Abraham Damar Grahita, dan Widyanta Putra Teja.

Dari 17 pemain tersebut hanya 12 pemain saja yang akan dipilih memperkuat timnas Indonesia dalam FIBA Asia Cup 2021. (red/pen)

Cegah Kasus Kekerasan Seksual, Segera Lapor Ke Layanan SAPA129!

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id –  Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mendorong para perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, baik kekerasan seksual, pelecehan seksual, dan kekerasan fisik untuk berani melaporkan kasus yang mereka alami sehingga dapat segera mendapatkan pendampingan psikologi dan pertolongan yang tepat.

Diakui, perempuan dan anak korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual seperti persetubuhan dan pelecehan seksual di ranah privasi dan di ruang publik, rentan mendapatkan stigma negatif dari sekeliling mereka sehingga para korban cenderung takut dan trauma melapor ke aparat penegak hukum. Stigma negatif terhadap korban bisa datang dari lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, masyarakat, lingkungan kerja, dan  media sosial.

“Perempuan dan anak memang sangat rentan mengalami kekerasan seksual. Banyak korban yang akhirnya memilih untuk menyimpan kasusnya, membungkam diri tidak berani melapor karena ketakutan akan membawa aib keluarga, ketakutan akan dicela dan mendapatkan perundungan dari masyarakat dan media sosial serta ancaman dan teror dari pelaku. Pada akhirnya, kondisi ini justru mengakibatkan trauma mendalam bagi korban dan berakibat buruk pada kesehatan mental korban. Itu sebabnya kami mendorong para korban untuk berani melapor ke pos-pos pengada layanan, seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) atau bisa juga melaporkan kasus mereka ke call centre Sahabat Perempuan dan Anak milik Kemen PPPA, yaitu SAPA129 atau hotline Whatsapp 08211-129-129,” ujar Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA, Ratna Susianawati.

Ratna menambahkan dari data SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) periode Januari – Maret 2021 tercatat 259  laporan  kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Dari Survei Pengalaman Hidup Perempuan Secara Nasional pada 2016 ditemukan bahwa satu dari tiga perempuan berusia 15 sampai 64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan atau kekerasan seksual oleh pasangan maupun bukan pasangan selama hidupnya.

“Setiap korban kekerasan seksual dan fisik membutuhkan ruang yang aman dan orang yang dapat dipercaya sehingga membantu mengurangi beban trauma yang dihadapi. Jika akhirnya korban memilih bersuara di ruang publik, tolong berikan empati untuk korban serta tidak menyudutkan dan memberikan stigma negatif,” tegas Ratna.

“Akhir-akhir ini banyak kasus pelecehan seksual di ruang publik dimana belum ada payung hukum perlindungannya. Payung hukum ini nantinya akan menjadi rujukan dalam menciptakan sistem yang komprehensif dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat, dari hulu sampai hilir. Urgensi pentingnya regulasi ini, masih terus dimatangkan oleh DPR RI sebagai salah satu usul inisiatifnya.  Hal ini juga sejalan dengan satu dari lima arahan Bapak Presiden kepada Kementerian PP dan PA, untuk melakukan berbagai upaya dalam rangka penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain dukungan dari aspek regulasi tentunya sinergi multipihak juga menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan keberhasilan tugas ini,” pungkas Ratna.

Pemerintah Pastikan Bendungan Leuwikeris Ciamis Selesai 2022

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah melalui Kantor Staf Presiden (KSP) memastikan pembangunan Bendungan Leuwikeris di Ciamis, Jawa Barat, yang akan digunakan untuk mendukung sektor pertanian, dapat selesai tepat waktu pada 2022.

Pernyataan tersebut disampaikan Tenaga Ahli Utama Kedeputian I Kantor Staf Presiden (KSP) Helson Siagian dalam kunjungan kerja ke proyek Bendungan Leuwikeris di Ciamis, Jawa Barat, Kamis 10 Juni 2021.

“Pengadaan tanah telah mencapai 98 persen dan progres konstruksi sebesar 70 persen. Target penyelesaian konstruksi pada tahun 2022,” ujar Helson yang dikutip dari Antara.

Helson mengatakan Bendungan Leuwikeris diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah di Jawa Barat dan Jawa Tengah bagian selatan.

Bendungan ini akan mengaliri Daerah Irigasi Lakbok Utara di Ciamis dan Daerah Irigasi Manganti di Cilacap seluas 11.216 hektare serta memasok air baku bagi Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Cilacap.

“Dengan demikian, keberadaan bendungan ini sangat penting bagi masyarakat maupun daerah,” kata Helson.

Bendungan Leuwikeris memiliki luas genangan seluas 242 hektare dengan volume tampungan sebesar 81,44 juta meter kubik. Bendungan ini bermanfaat untuk mengurangi risiko banjir serta memiliki potensi pariwisata dan tenaga listrik hingga 20 Megawatt.

Pengelakan sungai (river closure) akan dilakukan pada hari kemerdekaan 17 Agustus 2021, sehingga pekerjaan konstruksi tubuh bendungan serta infrastruktur penunjang lainnya kemudian dapat dikebut.

Bendungan Leuwikeris terletak di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya. Pembangunan terdiri dari lima paket yang dikerjakan oleh empat BUMN, yaitu PT Adhi Karya, PT Hutama Karya, PT Waskita Karya, dan PT Pembangunan Perumahan, serta dua kontraktor swasta, yaitu PT Bahagia Bangun Nusa dan PT Basuki Rahmanta Putra.

Selain Bendungan Leuwikeris, Kementerian PUPR melalui BBWS Citanduy juga tengah menyiapkan pembangunan Bendungan Matenggeng di Kabupaten Cilacap sehingga potensi sumber daya air dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.

Kementerian ATR sebut UU Ciptaker Bantu Sinkronkan Regulasi Sektoral Kelola Sumber Daya Agraria

Penulis
Andik Irwanto
-
Kementerian ATR sebut UU Ciptaker Bantu Sinkronkan Regulasi Sektoral Kelola Sumber Daya Agraria

SuaraPemerintah.id – Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Suyus Windayana mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) membantu menyinkronkan regulasi sektoral pengelolaan sumber daya agraria. Selain mengatur mengenai sumber daya agraria, UU Cipta Kerja juga memberi perhatian terhadap tata ruang.

Hal ini dikatakan oleh Suyus dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat, 11 Juni 2021. Pihaknya mengatakan diterbitkannya UU Cipta Kerja karena salah satunya kebijakan sebelumnya terlalu rumit dan tumpang tindih.

“Salah satunya terdapat kompleksitas dan obesitas regulasi di tingkat pusat maupun daerah. Peraturan yang ada saling bertabrakan satu sama lain, sehingga menghambat proses investasi,” kata Suyus.

Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yakni Pasal 33 ayat (3). Ketentuan ini menjadi sumber pengaturan dalam pengelolaan sumber daya alam yang dijabarkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Kenyataannya banyak dari undang-undang sektoral sejajar dengan kedudukan UUPA sehingga terjadi ketidaksinkronan antar peraturan tersebut.

Menurut Suyus, dampak dari kondisi tersebut adalah konflik atau sengketa agraria, terjadinya ketidakadilan dalam pengalokasian sumber daya alam, serta menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya alam.

“Dengan terbitnya UU Cipta Kerja, maka kedudukan undang-undang sektoral terkait pengelolaan sumber daya alam disinkronisasi dan diintegrasikan kembali agar saling mendukung, khususnya guna menyederhanakan proses perizinan terutama yang melibatkan undang-undang sektoral,” katanya.

Rektor Universitas Bina Nusantara (UBN) Yunus Arifien mengatakan terbitnya UU Cipta Kerja telah memungkinkan proses penguasaan, pemilikan, penggunaan serta pemanfaatan tanah bisa tepat dan adil serta sesuai dengan peruntukannya.

Sementara itu Ketua Yayasan Pengembangan Keterampilan dan Mutu Kehidupan Nusantara Doddy Imron Cholid menyebutkan selain mengatur mengenai sumber daya agraria, UU Cipta Kerja juga memberi perhatian terhadap tata ruang.

“Setiap aktivitas manusia membutuhkan tanah sehingga perlu tata ruang yang mengaturnya. Kita tidak ingin tata ruang ini tidak diatur dengan baik, karena akan mengakibatkan konflik dalam penggunaan tanah,” katanya. (red/pen)

Menteri Kelautan Prancis Apresiasi Kerja Sama Riset Kelautan RI

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menerima kunjungan Menteri Kelautan Prancis, Annick Girrardin, Kamis pagi (10/6/2021), di Kantor BRSDM, Ancol, Jakarta Utara. Pada kesempatan tersebut, Menteri Annick menyampaikan apresiasi terhadap kerja sama yang telah dilakukan BRSDM dengan mitra Prancis. Dia juga mengaku sangat senang melihat kerja sama riset yang dipamerkan pada saat acara berlangsung.

“Saya merasa senang sekali bisa hadir di lembaga ini. Prancis adalah merupakan negara dengan ZEE (Zona Ekonomi Ekslusif) terbesar di dunia dan Indonesia negara kepulauan terbesar di dunia dengan ZEE yang luas. (Kerja sama) ini merupakan kepentingan untuk Indonesia dan Prancis yang mengupayakan perlindungan kelestarian laut. Oleh karenanya, ini menjadi tantangan terbesar untuk menangani polusi laut, termasuk sampah plastik yang menjadi permasalahan terbesar,” ujarnya.

Dia juga mengapresiasi upaya Indonesia untuk mengurangi sampah plastik sekitar 70% sampai tahun 2025. Pihaknya siap membantu Indonesia untuk mencapai target tersebut melalui kegiatan Marine Debris Project.

“Sampah plastik harus dilawan dengan tidak memproduksi plastik. Hal ini tentu memerlukan berbagai pendekatan untuk melawan dan mengurangi plastik ini. Sampah plastik menjadi tantangan terbesar juga untuk Prancis. Dukungan Prancis untuk Indonesia tentu saja lebih luas dari kegiatan yang akan dilakukan (siang hari ini), termasuk perikanan dan pengelolaan sumber daya laut. Saya senang sekali bisa melihat apa yang sudah ada di Indonesia,” tutur Menteri Annick.

Apresiasi dan rasa senang semakin bertambah dengan dilakukannya peluncuran Atlas of Marine Debris pada kesempatan tersebut. Menurut Institut de Recherche pour le Développement (IRD) Director for Indonesia, Edmond Dounias, proyek ini didukung oleh Agence Française de Développement (AFD) dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan pemantauan sampah plastik yang mengalir ke laut dan pendekatan permodelan yang dilakukan berdasarkan beberapa model sampah plastik yang digunakan untuk memantau penyebaran sampah plastik, arus, dan penyumbatan di perairan dan pesisir Indonesia.

“Dan hari ini saya bahagia bahwa Atlas of Marine Debris hasil kerja sama ini dapat diluncurkan. Saya berharap untuk fase berikutnya kita dapat menekankan pada kebersamaan peneliti Indonesia dan Prancis dalam setiap tahapan project penelitian,” ujar Kepala BRSDM Sjarief Widjaja.

Selain mengenai sampah plastik, masih banyak lagi bidang kerja sama lainnya antara BRSDM dengan mitra Prancis, misalnya riset dan inovasi ikan pelangi, ikan botia, dan maggot sebagai pakan ikan alami. Berbagai kerja sama tersebut sudah berlangsung sejak lama.

Sjarief mengatakan, kerja sama BRSDM dengan IRD dan AFD telah terjalin sejak pertengahan tahun 2000 dimana sejumlah penelitian bersama di bidang pakan ikan dan produksi perikanan telah menghasilkan beberapa inovasi yang telah disaksikan oleh Menteri Annick dan Delegasi Prancis pada pameran di acara tersebut.

“Adapun kerja sama terbaru dan yang aktif dilakukan antara IRD dan BRSDM adalah riset dan peningkatan kapasitas terkait dampak penggunaan rumpon atau Fish Aggregating Device terhadap perikanan tuna dan pemantauan serta pemodelan sampah laut yang terinspirasi dari kepentingan bersama kedua negara dalam menemukan solusi praktis penanganan sampah laut,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut juga, Menteri Annick dan Delegasi Prancis bersama Kepala BRSDM melakukan pelayaran dari Dermaga Marina Ancol ke muara Sungai Cisadane di Tanjung Burung, Teluk Naga, Tangerang. Di lokasi tersebut dilepas drifter sebagai alat pendeteksi aliran sampah di laut.

“Akhir kata, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kunjungan Yang Mulia Ibu Annick Girardin hari ini. Saya senang sekali bahwa selama kunjungan di Indonesia, Ibu Menteri berkenan melihat dan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Salah satunya adalah kegiatan pelepasan pelacak sampah laut yang kita lakukan pada siang hari ini di Sungai Cisadane,” pungkas Sjarief.

Penanganan sampah di laut kerap disebut Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sebagai salah satu cara KKP mewujudkan kesehatan laut. Dia mendorong agar penanganan sampah di laut melibatkan seluruh stakeholder melalui sinergi dan kolaborasi program/kegiatan, termasuk melibatkan masyarakat pesisir. KKP sendiri pada tahun ini mengembangkan lokasi-lokasi percontohan di wilayah pesisir untuk pusat daur ulang sampah.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Duta Besar Republik Prancis untuk Indonesia, Olivier Chambard; Kepala Kantor Kementerian Kelautan Prancis, Xavier Ducept; Kanselir Diplomatik Menteri Kelautan, Alexandra Bonnet; Economic Counsellor, Dominique Lebastard; Director AFD Indonesia, Emmanuel Baudran; Director IRD Indonesia Edmond Dounias; Director CLS Indonesia, J.B. Voisin, serta para Pejabat eselon II lingkup KKP.

DKPP Probolinggo dan BPTP Jatim Gunakan Drone Semprot Hama Pertanian

Penulis
Andik Irwanto
-
DKPP Probolinggo dan BPTP Jatim Gunakan Drone Semprot Hama Pertanian

SuaraPemerintah.id – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Probolinggo bersama dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur menggunakan drone untuk penyemprotan anti hama dan penyakit di lahan pertanian Kelompok Tani Sidodadi IV Desa Sidopekso, Kabupaten Probolinggo.

Penyemprotan menggunakan drone di Demonstrasi Usaha Tani-Nelayan berkelompok (Demfarm) pengembangan Varietas Unggul Baru (VUB) padi khusus yang merupakan program kolaborasi yang dilakukan oleh Komisi IV DPR dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian.

Hal ini dikatakan oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Kraksaan Priyo Basuki di Probolinggo, Jumat, 11 Juni 2021.

“Penyemprotan hama dan penyakit dengan memakai drone itu dilakukan saat usia tanaman padi mencapai 1 bulan,” katanya.

Menurut dia, penyemprotan dilakukan karena banyak ditemukan burung Sriti yang diindikasi ada serangan wereng dan penggerek batang di lahan pertanian tersebut.

“Penyemprotan dengan menggunakan drone sangat efektif karena hama langsung hilang terkena anginnya drone. Selain itu, daya semprotnya juga lebih halus berupa uap,” tuturnya.

Ia mengatakan pemakaian drone itu jauh lebih efektif dan sangat irit, namun inovasi itu baru pertama kali diterapkan dan masih dalam tahap uji coba dilakukan di Kabupaten Probolinggo.

“Kami berharap penggunaan drone itu bisa lebih maksimal lagi, terutama di wilayah Kecamatan Kraksaan yang tenaga kerjanya sudah mulai berkurang,” katanya.

Priyo menjelaskan Kelompok Tani Sidodadi IV sudah mulai memakai mesin dalam usaha taninya, bahkan untuk panennya sudah memakai mesin combine.

Sementara Kepala DKPP Kabupaten Probolinggo Mahbub Zunaidi mengatakan penyemprotan pengendalian hama dan penyakit menggunakan drone itu merupakan sebuah upaya untuk efisiensi dan efektifitas dalam usaha tani.

“Hal itu kami antisipasi adanya kelangkaan tenaga kerja di sektor usaha tani dan untuk menarik minat buruh tani, terutama dari kalangan anak muda yang sudah tidak mau turun ke sawah bergelut dengan lumpur,” tuturnya.

Jika dilakukan secara konvensional, lanjut dia, maka biaya semprot yang dibutuhkan jauh lebih mahal dibandingkan dengan menggunakan drone, artinya ada efisiensi dari segi biaya dan untuk biaya obatnya tergantung dari pemakaiannya.

“Penyemprotan dengan memakai drone jauh lebih efisien, hemat dan cepat jika dibandingkan dengan menggunakan tenaga manusia. Pestisida yang digunakan juga lebih irit dari pada secara konvensional,” katanya.

Ia menjelaskan penggunaan drone itu akan dilakukan lagi secara lebih luas dan untuk mewujudkan hal tersebut perlu dibentuk Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) berupa drone yang dapat dimanfaatkan oleh petani di Kabupaten Probolinggo melalui anggaran APBD Kabupaten Probolingo atau pengajuan usulan ke Kementan.

“Penggunaan drone untuk penyemprotan hama dan penyakit itu bisa memberikan wahana bagi para petani bahwa pengelolaan usaha tani tidak hanya dilakukan secara konvensional saja, tetapi ada inovasi modernisasi yang membuat ketertarikan masyarakat petani, khususnya kaum milenial,” ujarnya. (red/pen)

BRI Malang Hadirkan BRImo, Layanan Perbankan Digital Kaum Milenial

Penulis
Andik Irwanto
-
BRI Malang Hadirkan BRImo, Layanan Perbankan Digital Kaum Milenial

SuaraPemerintah.id – PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk Kantor Wilayah Malang melalui layanan aplikasi internet dan mobile banking atau BRImo menghadirkan kemudahan layanan perbankan berbasis digital yang menyasar pengguna kaum milenial. Penggunaan transaksi perbankan secara online di Indonesia cenderung meningkat selama pandemi.

Pemimpin Wilayah BRI Kanwil Malang Prasetya Sayekti mengatakan, BRImo merupakan aplikasi internet dan mobile banking BRI terbaru, yang memberikan kemudahan bagi para nasabah, atau non-nasabah BRI untuk bisa melalukan transaksi perbankan dengan berbagai fitur yang menarik. Di mana para pengguna milenial sebagai sasaran utama dalam memenuhi kebutuhan digitalnya.

Hal ini dikatakan oleh Prasetya, kepada ANTARA di Kota Malang, Jawa Timur, Jumat, 11 Juni 2021.

“Kami menjadikan para pengguna milenial sebagai sasaran utama. BRImo hadir guna memberikan kemudahan bagi pengguna dalam bertransaksi secara digital,” katanya.

Menurut Prasetya penggunaan transaksi perbankan secara online di Indonesia cenderung meningkat terutama selama pandemi saat ini. Di wilayah Malang Raya, pengguna BRImo dan internet banking tercatat mencapai 2,5 juta pengguna, meningkat signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Menurut Prasetya, BRImo dapat digunakan untuk memberikan akses yang lebih mudah bagi pengguna dalam mendapatkan layanan dari BRI. BRI terus mengembangkan aplikasi BRImo tersebut untuk mempersiapkan bisnis model baru ke depan. Ke depan diharapkan  seluruh nasabah BRI bergeser ke transaksi dari ATM ke Internet Banking.

“Ada pergeseran kebiasaan nasabah yang sebelumnya bertransaksi melalui unit kerja BRI, kemudian bergeser ke ATM dan SMS banking. Diharapkan, ke depan seluruh nasabah mulai bertransaksi melalui internet banking, dan BRImo,” kata Prasetya.

Prasetya menjelaskan beberapa keunggulan BRImo terbaru adalah kelengkapan fitur, di mana BRImo versi terbaru melakukan penyempurnaan fitur dari seluruh e-channel BRI. Kemudian, pembukaan rekening calon nasabah bisa dilakukan secara digital.

Selain itu, proses registrasi internet banking oleh nasabah baru maupun nasabah yang ada, bisa dilakukan melalui aplikasi BRImo, tanpa harus ke unit kerja BRI, serta memiliki fitur Personal Financial Management (PFM), yang bisa digunakan untuk membantu nasabah menginformasikan pemasukan dan pengeluaran. (red/pen)

Pemerintah Siap Libatkan Petani Sawit untuk Rantai Pasok Biodisel Program EBT

Penulis
Andik Irwanto
-
Pemerintah Siap Libatkan Petani Sawit untuk Rantai Pasok Biodisel Program EBT

SuaraPemerintah.id – Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) siap melibatkan petani atau pekebun kelapa sawit dalam rantai pasok biodisel untuk menjaga keberlanjutan program energi baru dan terbarukan (EBT) melalui Mandatori Biodiesel. Di mana kebutuhan Program Mandatori Biodiesel yang terus meningkat setiap tahun.

Hal ini diungkapkan oleh Plt Kepala Divisi Lembaga Kemasyarakatan Civil Society BPDPKS, Sulthan Muhammad Yusa dalam FGD Sawit Berkelanjutan Vol 8, bertajuk “Peranan BPDPKS Mendorong Petani Kelapa Sawit Suplai Bahan Baku Biodiesel di Jakarta, Jumat, 11 Juni 2021.

Pihaknya mengatakan kebutuhan Program Mandatori Biodiesel yang terus meningkat setiap tahun, perlu dibarengi dengan peningkatan produktivitas kebun sawit agar kebutuhan bahan baku biodiesel sawit dapat terpenuhi pada masa mendatang.

“Ke depan BPDPKS akan mendorong Palm Oil for Renewable Energy: Next Program, yakni melibatkan petani dalam rantai pasok biodiesel sawit,” katanya.

Selain pengembangan biodiesel dengan teknologi Fatty Acid Methly Ester (FAME) juga sedang dikembangkan biodiesel berbasis hydrogenisasi atau kerap disebut biohidrokarbon, yang bisa menghasilkan green diesel, green gasoline, dan green fuel jet (Avtur).

Pengembangan tersebut, lanjutnya, akan melibatkan petani dan akan menggunakan teknologi yang bisa diimplementasikan dengan skala tidak besar dan menguntungkan petani kelapa sawit.

Koordinator Investasi dan Kerjasama Bioenergi Ditjen EBTKE, Kementerian ESDM, Elis Heviati mencatat, penerapan program mandatori biodiesel dilatarbelakangi Indonesia memiliki potensi produksi minyak sawit mentah (CPO) yang cukup besar yang mana pada 2020 mencapai 52 juta ton.

Upaya dalam meningkatkan ketahanan energi nasional, tambahnya, juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena dari tutupan lahan sawit seluas 16,38 juta ha sebanyak 40 persen dimiliki pekebun sawit (petani sawit).

Elis menyatakan, dalam strategi besar rencana energi nasional, pada 2030 pemerintah akan tetap mempertahankan kebijakan B30 dan memaksimalkan produksi bahan bakar nabati (BBN) dari biodiesel atau biohidrokarbon.

Ke depan pemanfaatan biofuel tiak sebatas untuk biodiesel saja, dan tidak terbatas pada pengusahaan skala besar, didorong yang berbasis kerakyatan, untuk spesifikasi menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen.

Model kesertaan petani dalam program mandatory biodiesel bisa berupa pengembangan Pabrik Minyak Nabati Industrial (IVO) dan Bensin Sawit dengan bahan baku dari TBS Sawit raykat. Dimana Biaya produksi lebih murah 15-20% dari PKS Konvensional, harga tandan buah segar lebih stabil erta dapat dikelola oleh Koperasi/BUMD dan SNI IVO sudah terbit.

Sementara itu Ricky Amukti dari Traction Energy Asia mengatakan, menempatkan pekebun mandiri kelapa sawit dalam rantai pasok biodiesel sangat dimungkinkan, terlebih Pekebun sawit mandiri menguasai 40 persen dari total luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Dengan memasukkan pekebun sawit mandiri dalam rantai pasok produksi biodiesel, lanjutnya, akan membantu meningkatkan kesejahteraan dan memberantas kemiskinan. Termasuk, mengurangi resiko deforestasi dan menjaga hutan alam yang tersisa dan menggunakan TBS kelapa sawit yang dihasilkan dari lahan pekebun sawit mandiri dapat mengurangi emisi dari keseluruhan daur produksi biodiesel.

“Sampai saat ini kondisi rantai pasok TBS dari Petani ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) bervariasi. Panjangnya rantai pasok TBS mengurangi keuntungan petani swadaya. Dengan mandatori biodiesel ini bisa menjadi momentum dalam upaya perbaikan rantai pasok dari petani,” kata Ricky.

Sementara itu Sekretaris Jenderal Serikat Petani kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto, dalam program mandatori biodiesel sawit, terdapat 18 industri memperoleh jatah untuk penyedia biodiesel yang ditetapkan oleh ESDM, untuk menjalankan program B30. Namun, sayangnya tidak ada prasyarat kemitraan dengan petani.

Menurut dia pihaknya melakukan tracking di lapangan, faktanya petani sawit swadaya tidak terhubung sama sekali dengan program mandatori biodiesel, dalam radisu 5 Km saja di sekitar wilayah produsen biodiesel petani swadaya tidak diperhatikan atau tidak diajak bermitra. (red/pen)

Sri Mulyani sebut Dampak Climate Change Sangat Dahsyat Sama dengan COVID-19

Penulis
Andik Irwanto
-
Sri Mulyani sebut Dampak Climate Change Sangat Dahsyat Sama dengan COVID-19

SuaraPemerintah.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan dampak dari perubahan iklim atau climate change akan sangat dahsyat, sama dengan COVID-19. Sehingga semua negara harus berkontribusi dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. Dunia akan tetap meningkat suhunya menjadi 3,2 derajat celsius dibandingkan pra-industri pada 2030.

Hal ini diungkapkan oleh Menkeu Sri Mulyani saat webinar Climate Change Challenge yang diselenggarakan Universitas Indonesia (UI), Jumat, 11 Juni 2021.

“Saat ini dunia dihadapkan pada ancaman yang katastropiknya, dampaknya, konsekuensinya yaitu climate change. Kita sudah melihat berbagai studi menunjukkan dampak dari climate change itu akan sangat dahsyat,” ujarnya.

Sri Mulyani mencontohkan dampak dari perubahan iklim yang telah terjadi di berbagai dunia seperti mencairnya es di kutub utara dan selatan serta perubahan iklim berupa kekeringan maupun hujan yang berkepanjangan.

Bahkan jika merujuk pada laporan yang digunakan sebagai referensi dalam pertemuan climate change dunia, saat ini suhu dunia 1,1 derajat celsius lebih hangat dibandingkan masa pra-industrialisasi.

Berdasarkan kajian tersebut, lanjut Sri Mulyani, meskipun semua negara melaksanakan Nationally Determined Contribution (NDC) dalam Paris Agreement untuk menurunkan emisi karbon, dunia tidak akan terhindar dari kenaikan suhu.

“Dunia akan tetap meningkat suhunya menjadi 3,2 derajat celsius dibandingkan pra-industri pada 2030. Ini berarti akan melewati batas yang oleh para ahli disebutkan kenaikan suhu maksimal yang bisa ditahan bumi yaitu 1,5 hingga 2 derajat celsius,” jelas Sri Mulyani.

Berkaca dari pandemi COVID-19 di mana negara maju sekalipun tidak siap menghadapinya, Sri Mulyani menekankan pentingnya kontribusi dan komitmen seluruh negara untuk menurunkan emisi karbon.

“Perlu target yang lebih ambisius. Kita terus melakukan keselarasan kebijakan-kebijakan untuk mencapai komitmen (Paris) tersebut atau bahkan lebih ambisius,” ujarnya.

Sri Mulyani menyampaikan Indonesia sebagai negara yang besar diminta untuk berperan aktif di dunia internasional dalam meminta komitmen negara-negara tetangga dan negara-negara maju dalam memenuhi konsekuensi sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan transformasi dari high carbon menjadi low carbon atau bahkan zero carbon emission.

Ia menyebutkan beberapa sektor memiliki peranan penting seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui deforestasi yang telah membuahkan hasil positif dengan mendapatkan dana kompensasi dari penurunan CO2 dari deforestasi, termasuk juga pekerjaan rumah di bidang energi terbarukan dengan target bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) mencapai 23 persen pada 2025.

Adapun isu lingkungan hidup termasuk di dalamnya mengenai penurunan emisi karbon dan komitmen Perjanjian Paris merupakan agenda prioritas nomor enam dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. (red/pen)

1...4,2814,2824,283...4,888Halaman 4,282 dari 4,888