Beranda blog Halaman 4287

Pulihkan Sektor Pariwisata, Kemenparekraf Gelontorkan Rp 60 Miliar

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) terus berupaya memulihkan sektor pariwisata Indonesia dengan meluncurkan beberapa program kebijakan. Salah satunya program Bantuan Insentif Pemerintah (BIP) yang tahun ini jumlahnya sebesar Rp 60 miliar.

Selain itu, Kemenparekraf juga tengah menggodok Dana Hibah Pariwisata jilid II di 2021 sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional di Kemenparekraf.

Percepatan pembangunan kawasan 5 destinasi super prioritas di tanah air juga dilakukan, yaitu di Borobudur, Likupang, Labuan Bajo, dan Danau Toba. Pengembangan 5 destinasi super prioritas dilakukan dari berbagai aspek, sesuai arahan Presiden.

“Ada keyakinan pertumbuhan di sektor pariwisata akan bisa kita capai. Sebagai contoh, secara aktual perekonomian di Yogyakarta sekarang tumbuh di angka 6 persen dan diikuti oleh pertumbuhan angka keterisian hotelnya juga. Dengan situasi sekarang ini sebenarnya masyarakat rindu untuk berwisata tetapi tetap dengan menjaga protokol kesehatan,” ujar Henky Manurung, Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis Kemenparekraf dalam rilis yang diterima, Rabu, (9/6).

Henky menambahkan, selain stimulus, pihaknya juga tengah mendorong agar penerapan standar cleanliness, health, safety dan environment sustainability (CHSE) dilakukan oleh seluruh pelaku usaha yang terkait pariwisata, termasuk operator hotel.

Pada kesempatan yang sama, praktisi kesehatan dr. Ratih C. Sari mengapresiasi langkah pemerintah dalam mempercepat pelaksanaan standarisasi CHSE oleh berbagai pihak yang terlibat dalam industri.

Dia menilai, pelaksanaan protokol kesehatan ketat di berbagai fasilitas umum seperti airport, stasiun kereta, penginapan, pusat perbelanjaan maupun pusat wisata, merupakan upaya gotong royong yang dapat membantu pemulihan perkenomian nasional.

“Itu semua menambah rasa aman untuk pengunjung atau traveller.Tentu sangat penting sebagai pribadi tetap menjaga protokol kesehatan,” kata Ratih.

Selain itu, Nunung Rusmiati, Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA), turut berkomentar bahwa dengan adanya dukungan pemerintah ini fokus kita di ASITA saat ini adalah mempromosikan destinasi wisata lokal atau domestik.

Sebelumnya kita susah mempromosikan wisata ke 34 Provinsi, namun dengan adanya 5 destinasi super prioritas nasional, memberikan ruang baru bagi promosi destinasi wisata domestik untuk warga Indonesia, papar Nunung.

Elnusa Rampungkan Pencarian Cadangan Migas di Kutai Timur

Penulis
Jalaludin Rummi
-

SuaraPemerintah.id – PT Elnusa Tbk (ELSA), anak usaha PT Pertamina (Persero) (Pertamina), baru saja menuntaskan pekerjaan eksplorasi migas survei seismik darat 2D di Batu Utak, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur yang dimulai Agustus 2020 hingga akhir Mei 2021. Elnusa menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan total panjang lintasan 963 km melalui enam Kecamatan dan 24 Desa.

Arief Riyanto, Direktur Pengembangan Usaha merangkap Direktur Operasi Elnusa,  mengatakan Elnusa berhasil mendukung PT Pertamina EP secara penuh dalam mencari cadangan migas di wilayah Indonesia. Pekerjaan ini rampung lebih cepat dari waktu yang telah ditargetkan dan sukses bekerja dengan zero accident atau tanpa kecelakaan kerja. “Pencapaian jam kerja aman 2.216.576 man-hours dari 2.082 personel dan didalamnya melibatkan tenaga kerja lokal,” ujarnya.

Menurut Arief saat ini sangatlah tidak mudah dilewati terlebih dengan tantangan selama bekerja di tengah pandemi Covid-19. Namun, Elnusa mampu dan berhasil melewatinya dengan patuh terhadap protokol Covid-19 sehingga pergantian kru yang berulang dilakukan dapat berjalan lancar tanpa ada kendala yang berarti dan ini adalah pencapaian yang sangat baik.

“Selain itu, dukungan koordinasi, bantuan dan kerjasama warga dan pemerintah setempat turut membantu pelaksanaan survei sehingga dapat selesai dengan aman dan lancar,” katanya.

Pencapaian ini membuat Elnusa semakin percaya diri dan yakin mampu bersinergi bersama dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang didukung kementerian dan lembaga pemerintah lainnya yang saat ini gencar mengejar target peningkatan produksi minyak 1 Juta BOPD dengan melakukan kegiatan secara masif, agresif, dan efisien.

Sebagai catatan, pada 2020, Elnusa juga turut berhasil merampungkan seismik laut 2D Komitmen Kerja Pasti (KKP) Jambi Merang untuk Pertamina sepanjang 32.000 km yang menjadi rekor total lintasan seismik terpanjang se-Asia Pasifik dalam kurun 10 tahun terakhir.

Menkeu Jelaskan Upaya Indonesia Tingkatkan Investasi

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, bagi banyak negara berkembang, negara sedang berkembang atau bahkan negara berpenghasilan rendah, masalah yang sering dialami dalam bidang investasi sebenarnya adalah mencoba membangun reputasi dan bagaimana mengurangi risiko bagi para investor maupun institusi.

“Jadi apa yang kita lakukan di Indonesia, kita ubah undang-undang, ini yang kita sebut omnibus law karena kita ubah 72 undang-undang, warisan dari sekian banyak undang-undang yang menghambat dalam banyak hal investasi, investor, UKM, industri manufaktur, bagi investor dalam dan luar negeri. Kami membuat daftar lebih dari 100 kendala yang dihadapi oleh banyak investor dan kemudian kami memasukkannya ke dalam satu undang-undang,” jelas Menkeu sebagai pembicara pada High-Level Roundtable Discussion: Scaling-up WBG/Institutional Investors Collaboration to Mobilize Private Capital for Sustainable Development secara daring pada Rabu (09/06).

Dalam hal ini, salah satu bagian dari undang-undang adalah pembentukan Sovereign Wealth Fund (SWF). Menkeu menambahkan, dalam pembentukan SWF, Pemerintah berkomunikasi sangat dekat dengan semua calon investor seperti Abu Dhabi Investment Group (ADIA), Caisse de Depot et Placement du Quebec (CDPQ), dan APG Asset Management (APG) untuk menunjukkan kesungguhan Pemerintah dalam pembentukan SWF.

“Jadi itulah yang kami coba lakukan dan kita berharap pada semester kedua tahun ini kita sudah bisa mengumumkan transaksi riil yang akan sesuai dengan selera investor institusional. Kami ingin memiliki portfolio yang jauh lebih besar, infrastruktur, energi terbarukan, sektor kesehatan. Kami juga memiliki telekomunikasi yang sudah disiapkan, pelabuhan dan bandara. Saya pikir ini akan menjadi salah satu area yang akan menarik,” tutup Menkeu.

Inovasi Teknologi InaBuoy untuk Ketahanan Bencana Tsunami

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Dalam rangka peringatan hari laut sedunia atau World Ocean Day, BPPT RI mengadakan kegiatan media gathering yang dilaksanakan secara online dan offline dengan mengusung tema “Teknologi Deteksi Tsunami Berbasis Buoy,Kabel Serat Optik,  dan Akustik Tomografi,”. Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Kepala BPPT RI  Bapak Dr. Ir Hammam Riza,M.sc. Turut hadir Gubernur Sulawesi Barat Bapak Andi A. B.  Masdar dan perwakilan dari beberapa lembaga, seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional  (BRIN), Badan Nasional Penanggulangan Nasional (BNPN), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan lain sebagainya.

Kepala Divisi Penjualan Rekayasa Umum dan Harkan PT PAL Indonesia (Persero) Bapak Aris Wacana Putra hadir dalam kegiatan tersebut secara virtual. Bapak Riza menuturkan bahwa BPPT memasang target untuk memasang target untuk menghasilkan kinerja terbaiknya,yaitu terpasang dan beroperasinya InaBuoy di 13 lokasi, 7 lokasi untuk InaCBT,serta 3 lokasi untuk InaCAT dan merupakan tantangan dalam upaya membangun ketangguhan terhadap bencana.

Dalam kegiatan tersebut, dipaparkan terkait teknologi sistem peringatan dini tsunami  yang berbasis Buoy, kabel optik bawah laut (CBT) dan coastal acoustic tomografi (CAT). Direktur Pusat Teknologi Rekayasa Industri Maritim (PTRIM) BPPT RI Bapak Dr.Taufiq Arif Setyanto,ST.M.Eng memaparkan bahwa Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS) berbasis Buoy yang dibangun di PT PAL Indonesia (Persero) merupakan salah satu inovasi teknologi di bidang ketahanan bencana tsunami. Beliau juga menambahhkan bahwa platform dan sistem elektronika di dalam Buoy tersebut sudah hampir sempurna.

Beliau juga menyebutkan bahwa dari segi fasilitas, PT PAL Indonesia (Persero) telah mampu menjadi tempat penguijian dari InaTEWS berbasis Buoy , baik pengujian dry test maupun wet test.Hal senada disampaikan oleh Direktur PTRRB BPPT RI Bapak DR.Muh.Ilyas,M.Sc dalam kesempatan yang lalu pada webinar Ocean Talks 6.0 Pada 8 Mei 2021 bahwa InaTews berbasis Buoy yang dibangun di PT PAL Indonesia (Persero) ternyata bisa mampu bersaing dengan Amerika & Spanyol dan hasilnya tidak jauh berbeda bahkan data yang dihasilkan lebih smooth dari data yang Amerika sudah buat. Keberhasilan pembangunan tersebut tidak terlepas dari pengalaman PT PAL Indonesia (Persero) dalam pengembangan bangunan apung dan bejana bertekanan (pressure vessel).

Kepala Divisi Penjualan Rekayasa Umum dan Harkan Bapak Aris Wacana Putra memaparkan bahwa PT PAL Indonesia (Persero) sebagai salah satu BUMN yang bergerak dibidang industri maritim mendukung pengembangan inovasi teknologi sistem peringatan dini tsunami. Bentuk komitmen tersebut ditandai dengan telah diselesaikannya pembangunan 11 (sebelas) unit Buoy yang saat ini sedang dalam proses Deployment oleh BPPT diseluruh perairan Indonesia. BPPT telah melakukan Deployment sebanyak 3 (tiga) unit Buoy yang berlokasi di Selatan Malang, selatan Bali, dan Selat Sunda.

Keberhasilan InaBuoy dalam mendeteksi tsunami  dibuktikan dengan  data dan respon yang bagus dalam mendeteksi gempa yang terjadi beberapa waktu lalu di Malang.Hal ini merupakan contoh keberhasilan InaBuoy juga keluaran PT PAL Indonesia (Persero) berfungsi dengan baik untuk mendeteksi adanya Tsunami dan kita mampu menyaingi Amerika Serikat. Peluncuran ini disaksikan secara langsung oleh perwakilan BMKG, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), dan insan PT PAL Indonesia (Persero) untuk memastikan proses peluncuran berjalan dengan baik.

Keberhasilan Indonesia dalam pembangunan sistem peringatan dini tsunami atau disebut dengan Indonesia Tsunami Early Warning System  berbasis Buoymenjadikan Indonesia menjadi satu dari tiga negara yang mampu memproduksi alat pendeteksi tsunami setelah Amerika Serikat dan Spanyol. PT PAL Indonesia (Persero) siap bekerjasama dengan BPPT didalam pengembangan InaTEWS dan siap menjadi pusat industri hirilisasi sistem peringatan dini tsunami baik ditingkat regional maupun internasional.

Menperin Dorong Ekspansi Industri Komponen Elektronika

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Pemulihan kinerja industri manufaktur dalam negeri berangsur menunjukkan perbaikan dari bulan ke bulan. Pada Mei 2021, Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia berhasil memecahkan rekor dengan menembus level 55,3, melebihi negara-negara manufaktur lainnya seperti China, Vietnam, Korea Selatan, dan India.

“Tidak hanya memecahkan rekor, kami optimistis kenaikan PMI Manufaktur Indonesia yang menembus level 55,3 pada Mei 2021 juga menunjukkan pertumbuhan industri pada triwulan-II 2021 akan kembali positif,” kata Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Rabu (9/6).

Menperin menegaskan, pemerintah bertekad untuk terus berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif. Hal ini guna mempertahankan dan meningkatkan performa industri manufaktur dalam negeri agar bisa semakin berekspansi sehingga mengakselerasu pemulihan ekonomi nasional.

“Momentum ekspansi industri manufaktur Indonesia ditunjukkan dengan kepercayaan diri para investor dalam melakukan penambahan terhadap penanaman modal di Indonesia,” jelasnya. Misalnya, PT Haeng Sung Raya Indonesia (Haeng Sung), industri komponen elektronika yang memproduksi Printed Circuit Board Assembly (PCBA) dan harness, berupaya memperkuat posisinya dengan kembali menambah investasinya di Cibitung sebesar USD10 juta.

“Pemerintah akan mendorong pengembangan industri komponen elektronika, dengan memperkuat struktur manufakturnya melalui peningkatan investasi dan menjalankan kebijakan substitusi impor,” tutur Agus.

Disrupsi dalam rantai pasok global di masa pandemi menyebabkan terhambatnya pengiriman komponen sehingga menghambat proses produksi. “Kondisi ini menunjukkan perlunya ada kemandirian industri di dalam negeri yang juga sejalan dengan program substitusi impor 35% pada tahun 2022,” imbuhnya.

Haeng Sung yang saat ini mempekerjakan sebanyak 800 orang, memiliki kapasitas produksi PCBA sebesar 120 juta unit dan harness hingga 12 juta unit. Komponen elektronika tersebut akan digunakan oleh perusahaan pembuatan produk hilir seperti televisi, audio video, kulkas, dan mesin cuci.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Taufiek Bawazier menyampaikan pentingnya kesiapan industri komponen dalam negeri. Hal ini akan meningkatkan daya saing industri turunannya baik di pasar dalam maupun luar negeri.

“Untuk mendukung ketersediaan industri komponen, pemerintah terus berupaya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategus seperti pengoptimalan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ataupun insentif-insentif penanaman modal seperti tax holiday dan tax allowance,” paparnya.

Pada tahun 2020, dalam masa pandemi, Haeng Sung berhasil mencatat nilai ekspor hingga USD21 juta dan nilai ini diperkirakan meningkat pada tahun 2021, dimana hingga bulan Mei sudah mencapai USD13 juta. Komponen yang diproduksi di dalam negeri ini sudah berhasil tembus pasar ekspor ke berbagai negara seperti India, Turki, Polandia, Rusia, Mexico, Korea Selatan, dan Vietnam.

Hal senada disampaikan pula Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kemenperin Ali Murtopo Simbolon, bahwa diperlukan penguatan industri komponen dalam negeri agar bisa memacu kegiatan ekspor. “Karakteristik industri komponen elektronika yang membutuhkan jumlah produksi yang tinggi untuk mencapai skala ekonomi, tentunya mengharuskan industri komponen untuk menyasar pasar ekspor,” jelasnya.

Hal tersebut juga dilakukan perusahaan lainnya dengan menjadikan Indonesia sebagai basis produksi di kawasan Asia Tenggara dan kemudian mengekspor hasil produksinya ke berbagai negara. Contohnya, PT Pampas-Nextron Teknologi Indonesia yang kembali melakukan ekspor sebanyak 40.400 unit set top box ke Brasil atau setara dengan nilai USD590.800 pada April 2021 lalu.

Produsen set top box yang berlokasi di Cikarang tersebut sudah berhasil memasarkan produknya ke berbagai negara di Kawasan Asia, Eropa, dan Amerika. Total ekspor dari seluruh produk PT Pampas-Nextron Teknologi Indonesia pada periode Januari-Mei 2021 telah menembus USD3,15 juta.

KKP Dukung Pemda Maksimalkan Potensi Tambak Masyarakat

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Dalam rangka meningkatkan produksi perikanan untuk ketahanan ekonomi dan penyediaan bibit ikan dan udang unggul untuk masyarakat, pemerintah Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan bermitra dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Takalar untuk menggali potensi serta meningkatkan produktivitas tambak.

Salah satu bentuk dukungan yang diberikan oleh KKP yakni dengan menyalurkan bantuan benih udang windu sebanyak 1,8 juta ekor dan benih ikan kakap putih sebanyak 15 ribu ekor kepada enam kelompok pembudidaya ikan di Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros.

Plt. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Tb. Haeru Rahayu menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan bantuan benih sebagai salah satu stimulus ekonomi masyarakat agar produktif dan bertumbuh penghasilannya.

“Roda perekonomian masyarakat yang terus bergerak maju turut meningkatkan kebutuhan akan sumber pangan. Produksi perikanan budidaya sebagai salah satu elemen pendukung ketahanan pangan harus terus meningkat agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut,” ujar Tebe.

Tebe mengakui bahwa kolaborasi dengan berbagai pihak harus terus ditingkatkan, terutama untuk daerah yang memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan. “Sangat penting untuk menjaga keberlanjutan usaha perikanan budidaya dengan tetap mengedepankan kelestarian lingkungan agar subsektor perikanan budidaya dapat menjadi tumpuan masa depan dalam pemenuhan pangan,” pungkas Tebe.

Kepala BPBAP Takalar, Supito menjelaskan bahwa Kabupaten Maros memiliki potensi yang sangat besar untuk dapat menopang perekonomian masyarakat melalui subsektor perikanan budidaya. Menurutnya potensi yang ada saat ini masih sangat jauh dari potensi maksimal yang dapat dihasilkan, apalagi komoditas yang dikembangkan di Maros saat ini seperti udang, rumput laut, dan lobster menjadi komoditas unggulan KKP untuk diekspor dan komoditas lain seperti nila dan bandeng dapat menunjang ketahanan pangan daerah.

“Dengan banyaknya tambak tradisional di Kabupaten Maros, salah satu permasalahan yang dapat kami identifikasi ialah adanya endapan lumpur tanah dasar tambak akibat pemupukan yang berlebih di masa lalu. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah memperbaiki kualitas tanah dasar tambak dengan membongkar kotoran serta kelebihan pemupukan di tanah dasar tambak serta mengaplikasikan bakteri yang akan menghasilkan pakan alami untuk ikan dan udang,” beber Supito.

Supito menambahkan bahwa KKP siap mendukung program Dinas Perikanan Kabupaten Maros untuk membangun pentokolan sebagai wadah adaptasi benih dari hatchery sebelum ditebar di tambak. “Akan kami bantu untuk proses pengawalan secara teknis agar dapat berjalan dengan baik dan kami percara konsep ini akan berhasil meningkatkan produksi perikanan budidaya di Kabupaten Maros,” tutup Supito.

Menyambung hal tersebut, Kepala Bidang Perikanan Budidaya Kabupaten Maros, Muhisal mengungkapkan bahwa pihaknya memang berencana untuk membangun model pentokolan sebagai distributor sekaligus pusat sortir benih agar benih yang ditebar di tambak merupakan benih yang berkualitas.

“Selain lebih menguntungkan bagi pembudidaya, sistem ini kami yakini juga akan lebih baik dalam hal administrasi. Ke depan juga sedang kami rancang agar benih yang dibeli oleh pembudidaya mendapatkan subsidi dari pemerintah daerah,” ujarnya.

Muhisal juga mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan kerja sama dengan KKP maupun dengan tokoh masyarakat terkait pendampingan teknis, penelitian terkait penyakit dan pakan ikan, maupun kegiatan penyuluhan untuk memperbaiki manajemen pengelolaan tambak yang dirasa masih perlu untuk ditingkatkan.

Data SDGs Memungkinkan BUMDes Dapat Saling Bekerjasama

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Kemendes PDTT tidak membatasi kerjasama yang dilakukan  antardesa, bahkan lintas kabupaten maupun provinsi untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama.

Menurutnya, hal tersebut dapat dilakukan apabila desa yang bekerja sama memiliki  kesamaan potensi dan produk unggulan.

“Kita akan terus konsolidasi supaya semakin banyak BUMDes sedang menggalakkan  komoditas ekspor, ini juga tergantung dengan data-data, tentang potensi desa, potensi unggulan desa,” jelas Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar seperti dikutip dari situs Kemendes PDTT.

Itulah mengapa pemutakhiran data berbasis SDGs Desa adalah mutlak agar semua permasalahan dan potensi yang dimiliki oleh desa bisa terakumulasi dengan baik dan terkelola maksimal. Menurutnya, kunci kesuksesan memulihkan ekonomi nasional di tingkat desa ada di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Unit usaha BUMDes, baik wisata, jasa, simpan pinjam dan sebagainya, akan berkontribusi untuk memulihkan ekonomi nasional di tingkat desa. Bahkan, sudah ada BUMDes yang melakukan ekspor, salah satunya BUMDes di Kabupaten Alor dengan komoditas vanila.

Kemenperin Dukung IKM Berdaya Saing dan Berorientasi Lingkungan

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Industri Kecil dan Menengah (IKM) diakui memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional.  Di sisi lain, IKM memiliki karakteristik yang unik dari beberapa aspek seperti padat karya, teknologi produksi yang sederhana, dan eksplorasi sumberdaya alam dengan keterampilan yang turun temurun.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menaruh perhatian pada pengolahan limbah di sektor IKM. Efisiensi dan keamanan pengolahan limbah IKM merupakan aspek penting untuk mewujudkan industri hijau. “Kami mendukung para pelaku IKM untuk lebih menyadari pentingnya beradaptasi dalam melakukan usahanya, agar semakin produktif dan lebih ramah lingkungan,” kata Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Doddy Rahadi di Jakarta, Rabu (9/6).

Doddy menyampaikan, saat ini BSKJI menjalankan program pendampingan pengelolaan lingkungan hidup pada IKM. Tujuannya agar IKM memahami dan menerapkan proses pengolahan limbah di industri serta mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) Joglosemar yang telah digaungkan Kemenperin.

Program pendampingan dilakukan oleh salah satu unit kerja di bawah BSJKI Kemenperin, yakni Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) di Semarang. Balai besar tersebut melakukan pendampingan pengelolaan lingkungan hidup pada IKM melalui BIDIK PESONAMU (BBTPPI Dukung Industri Kecil Profesional, Berwawasan Lingkungan, dan Maju) pada 8 Juni 2021 dengan menghadirkan dua kegiatan online meliputi webinar BISIK TARI (Bincang Asyik Seputar Industri) bertema “Sukses IKM Batiknya, Keren Jaga Lingkungannya” dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Lingkungan untuk IKM Tahu.

Menurut data Kemenperin, saat ini industri batik tersebar di 101 sentra di Indonesia. Industri ini mempunyai daya ungkit besar dalam penciptaan nilai tambah, perdagangan, besaran investasi, dampak terhadap industri lainnya, serta kecepatan penetrasi pasar. Sedangkan sedikitnya 203 industri yang bergerak pada produksi tahu dan olahannya.

Peran besar kedua industri pada perekonomian nasional tidak terlepas dari kebutuhan dan kesadaran atas dampak produksi pada pencemaran lingkungan. Pasalnya, masih banyak pabrik tahu yang belum memiliki proses pengolahan limbah cair. Sedangkan di IKM batik, terdapat banyak potensi pencemaran, antara lain berupa limbah padat, cair, serta emisi udara.

“IKM batik di Indonesia juga merupakan turunan industri tekstil yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional karena kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja, pemenuhan kebutuhan sandang dalam negeri serta sebagai sektor penghasil devisa ekspor dengan nilai yang cukup signifikan, sehingga keberlanjutan industrinya perlu mendapat perhatian khusus,” ujar Doddy.

Adapun program dukungan Kemenperin terhadap pengelolaan limbah untuk IKM produsen tahu telah berjalan di daerah Magelang, Singkawang, Makassar, Kediri dan Bandung. Kegiatan tersebut berupa  pendampingan produksi bersih serta fasilitasi mesin dan peralatan pengolahan limbah sentra IKM tahu.

“Dengan melihat beberapa potensi limbah yang dihasilkan pada industri tahu dan batik, kami berupaya mengarahkan IKM untuk menerapkan prinsip industri hijau melalui kegiatan ini. Diharapkan, melalui kegiatan ini, pelaku IKM dapat menggali ilmu sebaik-baiknya tentang industri hijau,” papar Kepala BSKJI.

Kepala BBTPPI Emmy Suryandari mengemukakan, kepedulian BBTPPI terhadap pengembangan sektor IKM yang berwawasan lingkungan, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saingnya. Dalam mewujudkannya, BBTPPI melakukan kolaborasi dengan satker Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) di Yogyakarta.

“Pada kegiatan BIDIK PESONAMU, diikuti sebanyak 250 peserta. Acara yang berlangsung paralel ini dapat bermanfaat sebagai sarana berbagi informasi dan pengetahuan secara komprehensif mengenai produksi bersih dan teknologi pengolahan limbah yang dikuasai sehingga mendukung pembangunan industri hijau yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan,” paparnya.

BBTPPI mengenalkan teknologi Hybrid Advanced Oxidation Process (HAOP) sebagai generasi kedua dari Electrochemical AOP sebagai advance treatment pada pengolahan limbah batik yang dapat diaplikasikan pada lahan sempit dengan proses yang cenderung lebih cepat. Teknologi ini juga dapat diintegrasikan dengan teknologi konvensional seperti anaerobic process. IKM juga dapat mulai menerapkan reduce, reuse, recycle, dan recovery pada setiap prose produksi sehingga timbulan limbah lebih sedikit serta mudah penanganannya.

Selanjutnya, limbah tahu yang mengandung bahan organik tinggi dapat dikonversi menjadi biogas untuk dimanfaatkan kembali sebagai sumber energi. BBTPPI juga meyakinkan IKM bahwa sirkular ekonomi pada pengolahan limbah tahu dapat dicapai menggunakan pengolahan biologi terintegrasi yang efektif menurunkan polutan hingga memenuhi baku mutu bahkan menghasilkan energi yang bisa dimanfaatkan untuk proses kembali.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BBKB Kemenperin, Titik Purwati Widowati menjelaskan, pelestarian batik sebagai warisan budaya yang diakui UNESCO sejak 2009 mencakup upaya untuk meminimalkan permasalahan yang timbul dalam proses produksinya, termasuk pengelolaan limbah yang belum optimal. “Melalui Resource Efficiency and Cleaner Production (RECP), akan mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi sumber daya serta mereduksi dampak produksi terhadap lingkungan,” papar Titik.

Kepala BSN: 191 Laboratorium Lingkungan di Indonesia Diakui Dunia

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pemanasan global mengakibatkan perubahan berkepanjangan pada sistem iklim di Indonesia. Menurut Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Kukuh S. Achmad, akreditasi memiliki peran penting dalam mendukung penanganan perubahan iklim tersebut.

“Caranya menyediakan sistem yang menjamin penilaian kesesuaian (lingkungan) telah sesuai dengan standar,” ungkap Kukuh dalam peringatan Hari Akreditasi Dunia besutan Komite Akreditasi Nasional (KAN) di Jakarta, Rabu (9/6).

Ketua KAN itu menjelaskan, salah satu bentuk dukungan terhadap penanganan perubahan iklim ialah melalui akreditasi laboratorium pengujian kualitas lingkungan.

“Saat ini sebanyak 191 laboratorium pengujian kualitas lingkungan yang telah terakreditasi KAN,” ungkap Kukuh.

Selain itu, KAN juga melakukan akreditasi terhadap lembaga validasi/verifikasi (LV/V) sektor informasi lingkungan yang harus memenuhi persyaratan SNI ISO/IEC 17929:2019 dan ISO 14065:2020.

KAN menyusun Skema Gas Rumah Kaca (GRK), yang lembaga verifikasi validasi GRK harus memenuhi persyaratan sektor informasi lingkungan serta persyaratan tambahan yaitu SNI ISO 14064-3 dan ISO 14066.

“Saat ini KAN telah mengakreditasi tiga lembaga verifikasi validasi GRK di Indonesia,” terang Kukuh.

KAN mewakili Indonesia dalam forum kerja sama internasional antarbadan akreditasi, yaitu IAF, ILAC dan Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC).

Fokus kerja sama yang dilakukan oleh organisasi-organisasi tersebut adalah perjanjian saling mengakui hasil-hasil sertifikasi, pengujian, inspeksi, dan lainnya yang disebut Multilateral Recognition Arrangements (MLA’s) atau Mutual Recognition Arrangements (MRA’s).

Dia menambahkan, akreditasi mendukung SDGs dengan mengintegrasikan kebijakan, strategi dan perencanaan nasional khususnya penanganan perubahan iklim.

Secara terpisah, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi BSN, Zul Amri menyampaikan pentingnya akreditasi.

Akreditasi bertujuan untuk melindungi masyarakat Indonesia dalam aspek kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan hidup serta peningkatan daya saing bangsa.

Mensos Risma: Digitalisasi Media Dapat Meminimalisasi Kesenjangan

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan, Kesenjangan yang terjadi di Indonesia dapat dikikis dengan penggunaan teknologi digital.

Sebelumnya ia menyebutkan jika luas geografis yang dimiliki Indonesia dan keanekaragaman sosial budaya secara tidak langsung menimbulkan kesenjangan.

“Masalah kesenjangan juga dihadapi Kementerian Sosial (Kemensos) dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS),” ujar Tri Rismaharini atau yang akrab disapa Risma, Rabu (9/6/2021).

Ia mencontohkan, misalnya terhadap penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan. Begitu pula, komunitas adat terpencil (KAT) yang tinggal di daerah dengan akses dasar terbatas.

Kendati demikian, Risma telah mentransformasikan mesin braille ke digital bagi penyandang disabilitas netra.

Selain penyandang disabilitas netra, ia mengaku akan mentransformasikan buku cetak ke bentuk gambar untuk disabilitas rungu.

“Materi ini sangat penting untuk mereka, karena modulnya berisi bimbingan ke arah kemandirian ekonomi,” kata Risma, dalam sambutannya pada acara launching “SheHacks 2021” di Gedung Kantor Pusat Indosat Ooredoo, Jakarta (9/6/2021).

Dalam agenda itu, Risma menyampaikan, akan terus mendukung dan mendorong inovasi teknologi pada semua kalangan, termasuk yang saat ini dilakukan Indosat Ooredoo.

“Saya terima kasih kalau ada peserta SheHacks bisa membuat transformasi itu terutama untuk saudara kita penyandang disabilitas,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mantan Wali Kota Surabaya ini juga mengisahkan bagaimana sulitnya berkomunikasi dengan pejabat di daerah pedalaman di timur Indonesia.

Risma menyatakan, sudah berencana dan bersiap untuk melakukan komunikasi dengan para pejabat di daerah pedalaman.

“Namun belakangan harus beberapa kali ditunda karena mereka masih di hutan dan sulit mendapatkan akses komunikasi,” imbuhnya.

Menurutnya, dengan teknologi pihaknya akan dapat memonitor jalannya pemerintahan.

Solusi itu terbukti efisien saat ia menjabat sebagai wali kota. Risma mengaku bisa memonitor jalannya pemerintahan di Kota Surabaya dari luar negeri.

“Saat itu saya sering bepergian ke luar negeri, beberapa kali sampai dua minggu lebih. Akan tetapi, warga Surabaya tidak merasa kalau saya tidak ada. Hal itu karena adanya teknologi,” katanya.

Risma percaya, kesenjangan tersebut bisa diatasi dengan penggunaan teknologi digital.

1...4,2864,2874,288...4,887Halaman 4,287 dari 4,887