Beranda blog Halaman 4288

PGN dan Rekind Kerja Sama Terkait Commissioning Jambaran Tiung Biru

SuaraPemerintah.id – Sebagai wujud komitmen dukungan terhadap peningkatan produksi migas pada proyek backbone energi nasional, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menandatangani Dokumen Penyaluran Gas dengan PT Rekayasa Industri (Rekind) terkait dengan pengaktifan sumur Jambaran Tiung Biru (Commissioning JTB).

Dalam hal ini, Rekind merupakan main contractor yang mendapatkan tugas untuk mengelola JTB.

Gas bumi yang diperlukan untuk proses commisioning adalah sebesar 4-8 BBTUD selama 6-8 bulan.

“Proses commisioning dan sinergi dengan Rekin merupakan komitmen bersama untuk menjaga produksi migas nasional dapat memenuhi target. PGN nantinya juga akan mengelola gas dari JTB sekitar 192 BBTUD,” kata Direktur Utama PGN, M Haryo Yunianto dalam keterangannya di Jakarta (9/6/2021).

Haryo melanjutkan, dengan besarnya volume gas bumi dari JTB diharapkan dapat meningkatkan ketahanan produksi energi untuk keperluan Jawa Tengah, Jawa Timur maupun nasional. Gas bumi dari JTB dapat diutilisasi untuk pemenuhan demand gas Jawa Tengah maupun Jawa Timur di sektor industri, rumah tangga, transportasi, dan pembangkit listrik.

JTB merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) dari sektor Migas yang ditetapkan Presiden Joko Widodo melalui Perpres 56/2018. Aktifnya proyek JTB akan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan produksi migas nasional.

“Jambaran Tiung Biru bernilai penting bagi perekonomian wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur dan perekonomian nasional. Aktifnya produksi di lapangan tersebut dapat membantu pemenuhan gas di sektor kelistrikan, kemudian bisa dioptimalkan untuk komersial industri, transportasi, UMKM ataupun rumah tangga,” jelas Haryo.

Haryo menambahkan, gas dari JTB dapat dialirkan melalui Pipa Transmisi Gresik Semarang yang telah selesai dibangun. Dengan cadangan gas sebesar 2,5 Tcf, sehingga JTB diharapkan dapat menciptakan multiplier effect dan membantu mengatasi defisit pasokan gas di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Sebagai salah satu backbone energi nasional, JTB akan dapat menunjang upaya pengembangan energi bersih gas bumi di masa transisi energi dari fuel menuju energi terbarukan yang lebih bersih, ramah lingkungan, dan efisien.

Jadi selain untuk kemandirian nasional, JTB akan berperan penting dalam upaya bauran energi nasional yang ditargetkan mencapai 23% pada tahun 2025.

“PGN sebagai Subholding Gas dan bagian dari Holding Migas Pertamina berkomitmen untuk meningkatkan performa lifting migas nasional dan pemanfaatan energi bersih gas bumi di Indonesia. Komitmen ini juga bagian dari upaya memajukan perekonomian nasional,” tutur Haryo.

Kemenpan-RB Wajibkan ASN Upacara dan Nyanyi Indonesia Raya

SuaraPemerintah.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo memberlakukan ketentuan baru di Kemenpan-RB mulai pekan kedua bulan Juni 2021.

Tjahjo mewajibkan pembacaan teks Pancasila dan mendengarkan/menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk lagu kebangsaan Indonesia Raya diputar setiap hari Selasa dan Kamis pukul 10.00 WIB.

Sementara itu pembacaan teks Pancasila dilaksanakan setiap Rabu dan Jumat pukul 10.00 WIB.

“Seluruh pegawai di kantor pukul 10.00 WIB tepat, berdiri dengan sikap sempurna di tempat kerja masing-masing untuk mendengarkan/menyanyikan Indonesia Raya dan mengikuti pembacaan teks Pancasila.

Mulai pekan ini sampai sebulan ke depan akan dilaksanakan di kantor Kemenpan-RB,” katanya di Jakarta, Rabu (9/6/2021).

Selain itu apel pagi juga wajib dilaksanakan setiap Senin pukul 08.00 WIB. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual dan fisik terbatas.

Rangkaian apel berupa pengibaran bendera Merah Putih, hormat kepada bendera Merah Putih, menyanyikan Indonesia Raya, pembacaan teks Pancasila, pembacaan Ikrar Korpri, pengarahan pembina upacara, dan doa bersama.

Tjahjo mengaku terinspirasi dari kebijakan dari Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lebih lanjut jika hal ini efektif diberlakukan di Kemenpan-RB maka akan dilaksanakan di seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

“Kita lihat sebulan ini di Kemenpan-RB dulu. Kalau efektif baru tahap imbauan kepada kementerian/lembaga dan pemda. Ini karena butuh fasilitas seperti seluruh kantor harus ada pengeras suara dan lain-lain,” ucapnya.

IPDN Resmi Luncurkan Smart Campus Database

SuaraPemerintah.id – Meskipun masih dalam kepungan pandemi Covid-19, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tetap konsisten memberikan inovasi terbaiknya agar dapat merealisasikan visi dan misinya untuk menjadi Smart Campus di Indonesia.

Hal ini diwujudkan dengan peresmian Smart Campus Data Base (SCDB) oleh Rektor IPDN Hadi Prabowo. SCDB sendiri merupakan situs yang berisikan informasi atau data terkait IPDN yang dapat diakses seluruh masyarakat luas dengan mengakses scdb.ipdn.ac.id.

Seluruh aplikasi yang ada pada unit atau bagian di IPDN kini diintegrasikan menjadi satu data base dalam SCDB.

“Perubahan teknologi di era industri 4.0 ini memberikan konsekuensi untuk semakin cepat mengikuti perkembangan teknologi. Perubahan ini menjadikan IPDN harus memiliki 1 data base dimana semua data atau informasi yang berkaitan dengan IPDN dapat diakses langsung melalui SCDB. Jadi, semua kegiatan dan informasi baik yang dilakukan di IPDN kampus pusat maupun kampus daerah semuanya terintegrasi di SCDB,” ujar Hadi dalam keterangan yang diterima, Rabu 9 Juni 2021.

SCDB IPDN berisikan 12 modul dan 14 hyperlink, di dalamnya masyarakat internal IPDN maupun luas dapat melihat informasi atau data terkait tenaga pengajar, produk hukum, kepegawaian, praja, alumni, perjanjian kerja sama, berita-berita yang memuat IPDN, informasi mengenai kegiatan di IPDN kampus daerah, pasca sarjana, sarana dan prasarana dan lain sebagainya.

Menurut Rektor Hadi Prabowo, ke depannya IPDN akan terus melakukan upgrade terhadap SCDB agar IPDN dapat secara maksimal melakukan pelayanan kepada masyarakat luas.

“Ke depannya kita akan berusaha untuk mengintegrasikan SCDB dengan Kemendagri, Kemendikbud dan pihak-pihak lainnya yang terkait dengan IPDN,” ungkap mantan Sekjen Kemendagri ini.

Smart campus yakni sistem pengelolaan manajemen sekolah yang meliputi akademik, administrasi dan informasi dalam satu platform aplikasi yang selalu terkoneksi.

Konsep smart campus sendiri mulai diterapkan oleh IPDN dengan memadukan sistem pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi.

Selain SCDB, implementasi smart campus IPDN sejalan dengan salah satu prodi yang ada di IPDN yakni teknologi rekayasa informasi.

Kemenperin dan BSN Tingkatkan Kepastian Pengukuran Penerapan SNI

Kemenperin dan BSN Tingkatkan Kepastian Pengukuran Penerapan SNI

SuaraPemerintah.id – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Badan Standardisasi Nasional (BSN) bekerja sama meningkatkan kepastian jaminan pengukuran untuk mendorong dan memperkuat penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai salah satu pengendalian mutu produk industri dan perlindungan konsumen.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Rabu, 9 Juni 2021.

“Jaminan kepastian mutu produk yang dihasilkan industri tersebut menjadi hal penting yang harus dipertahankan dan ditingkatkan,” katanya.

Jumlah SNI bidang industri hingga saat ini mencapai 5.062 SNI atau 37 persen dari total SNI yaitu 13.518 SNI.

Sebanyak 121 SNI di antaranya merupakan SNI wajib bidang industri atau 49 persen dari total 246 SNI wajib.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Doddy Rahadi menyatakan diperlukan sarana dan prasarananya untuk implementasi SNI.

Saat ini, terdapat sebanyak 42 lembaga sertifikasi produk (LSPro) dan 463 laboratorium uji produk yang berfungsi sebagai lembaga penilai kesesuaian (LPK).

“Sampai saat ini, secara total telah dikeluarkan sebanyak 5.633 Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI),” ungkapnya.

Komponen penting yang juga perlu diperhatikan dalam penerapan SNI, antara lain adalah pengukuran yang tepat mulai dari bahan baku, proses produksi, produk yang dihasilkan, dan jaminan mutu dari produk yang dihasilkan.

“Pengukuran yang tepat adalah pengukuran yang tertelusur ke standar internasional (SI) melalui National Metrology Indonesia (NMI), dalam hal ini Standar Nasional Satuan Ukur (SNSU). Dengan kata lain, pengukuran yang tepat dilakukan melalui pengukuran yang tertelusur ke SNSU melalui laboratorium kalibrasi,” kata Doddy.

Untuk mendukung hal tersebut, BSKJI memiliki 18 laboratorium kalibrasi yang berada di Balai Besar dan Balai Riset dan Standardisasi (Baristand) Industri yang tersebar di beberapa wilayah dan telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

“Balai Besar dan Baristand Industri sebagai lini terdepan menjaga ketertelusuan pengukuran alat ukur di industri ataupun laboratorium pengujian produk,” imbuhnya.

Untuk itu, BSKJI menjalin kerja sama dengan pemangku kepentingan kalibrasi nasional yaitu BSN.

Beberapa waktu yang lalu, Balai Besar Kimia dan Kemasan (BBKK), salah satu satker BSKJI yang memberikan layanan kalibrasi, menandatangani nota kesepakatan kerja sama dengan Direktorat Standar Nasional Satuan Uuran (SNSU) Mekanika, Radiasi, dan Biologi BSN.

Ruang lingkup nota kesepakatan tersebut meliputi cakupan alat ukur mekanika, di antaranya adalah dukungan dalam supervisi (penyeliaan) dan pelaksanaan uji banding antarlaboratorium kalibrasi (UBLK), partisipasi sebagai penyedia nilai acuan alat ukur, menyusun protokol dalam rangka penetapan nilai acuan alat ukur, serta penyusunan laporan-laporan yang diperlukan dalam rangka penetapan nilai acuan alat ukur.

Sementara itu, Kepala BBKK Wiwik Pudjiastuti menyampaikan kerja sama tersebut diharapkan dapat meningkatkan kompetensi BBKK sebagai penyedia jasa kalibrasi.

Selain itu, pada tahun ini, BBKK dan Direktorat SNSU Mekanika, Radiasi, dan Biologi BSN juga melakukan kerja sama dalam menyelenggarakan uji banding khususnya dalam lingkup gauge block.

“Kerja sama ini dimaksudkan untuk memfasilitasi beberapa laboratorium kalibrasi yang memiliki lingkup gauge block dapat berpartisipasi dalam melakukan jaminan hasil pengukurannya,” jelasnya.

BBKK bertekad terus meningkatkan kualitas layanan di bidang kalibrasi dalam rangka menjamin ketelusuran pengukuran.

Pada 2020, tercatat 623 peralatan yang berasal dari industri maupun laboratorium kalibrasi di seluruh Indonesia dengan 105 entitas telah dikalibrasi oleh BBKK. (red/pen)

Pertamina dan BPH Migas Jadikan Kalbar Prioritas SPBU BBM Satu Harga

SuaraPemerintah.id – PT Pertamina (Persero) bersama Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas menyatakan Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menjadi daerah prioritas dalam pembangunan atau penyediaan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang menjual bahan bakar minyak (BBM) satu harga. Di mana sebanyak 41 unit SPBU di antaranya akan dibangun di Kalbar.

Hal ini diutarakan oleh Executive General Manager Pertamina Regional Kalimantan, Freddy Anwar saat peresmian 27 titik SPBU satu harga secara simbolis di Pontianak, Rabu, 9 Juni 2021.

“Dari sebanyak 76 SPBU BBM satu harga yang akan dibangun di Kalimantan, sebanyak 41 unit di antaranya akan dibangun di Kalbar,” katanya.

Dia menjelaskan Kalbar mendapatkan prioritas dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dengan hadirnya SPBU yang menjual BBM satu harga, yakni BBM bersubsidi, yakni premium dan solar.

“Selain itu, dengan hadirnya SPBU BBM satu harga, juga membuktikan negara hadir, salah satunya di bidang pemerataan energi, karena harga jualnya untuk BBM bersubsidi di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) sama dengan yang dijual di kota-kota,” ujarnya.

Dia menambahkan hari ini pihaknya bersama Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas meresmikan secara serentak 27 titik lembaga penyalur BBM melalui program BBM satu harga.

27 titik SPBU BBM satu harga yang diresmikan antara lain berada di Provinsi Kepulauan Riau satu titik, Nusa Tenggara Barat tiga titik, Nusa Tenggara Timur (NTT) tujuh titik, Kalimantan Barat lima titik, Kalimantan Utara satu titik, Gorontalo satu titik, Sulawesi Tengah dua titik, Sulawesi Selatan satu titik, Maluku satu titik, Maluku Utara satu titik, Papua empat titik.

Untuk di Kalbar, yaitu di Menukung Kabupaten Melawi, Kayan Hulu Kabupaten Sintang, Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang, Menjalin Kabupaten Landak, dan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang.

Dalam kesempatan yang sama Kepala BPH Migas, M Fanshurullah Asa juga menjelaskan bahwa BBM satu harga ini sangat penting untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, dan yang lebih penting lagi keadilan wilayah, keadilan sosial yang berbasis keadilan energi.

“Realisasi BBM satu harga adalah komitmen dan merupakan bukti konkret tekad pemerintah bersama BUMN mewujudkan keadilan energi. BPH bersama Pertamina sejak 2016 hingga sekarang konsisten untuk mewujudkan BBM satu harga ini sesuai dengan UU Migas. Hal Ini pasti akan mendorong pertumbuhan ekonomi, dimana tadinya harga bahan bakar bisa hingga 40 ribu rupiah, sekarang harganya sama, secara operasional ekonomi pasti akan sangat berpengaruh,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan menyampaikan apresiasinya atas beroperasinya 27 titik SPBU BBM satu harga yang tersebar di seluruh Indonesia, dan khususnya yang melayani kebutuhan energi khususnya masyarakat di Kalbar.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dalam hal ini BPH Migas dan pelayanan Pertamina dalam memperhatikan masyarakat di wilayah 3T. Ini adalah bentuk perhatian kepada masyarakat dalam hal mendukung ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM yang diatur sehingga dapat terus dinikmati oleh masyarakat,” katanya.

Selain itu, dia berharap, semua pihak juga ikut melakukan pengawasan agar semuanya berjalan dengan lancar.

Ria Norsan mengingatkan bahwa koordinasi antarpemerintah daerah, BPH Migas, dan Pertamina harus berjalan dengan maksimal untuk memastikan manfaat BBM satu harga bisa terus dinikmati masyarakat.

“Kami ingin masyarakat di wilayah 3T khususnya dapat terus menikmati manfaat dari hadirnya BBM satu harga. Karena itu, setelah ini beroperasi, kami akan terus menjaga agar proses penyaluran dan memastikan ketersediaan energi di lembaga penyalur,” katanya. (red/pen)

Dirjen Bea Cukai Batam, KPLP dan Polairud Patroli Laut Bersama di Kepri

Dirjen Bea Cukai Batam, KPLP dan Polairud Patroli Laut Bersama di Kepri

SuaraPemerintah.id – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Batam dan Kantor Wilayah Khusus Bea Cukai Kepulauan Riau, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) bersama Korpolairud Baharkam Polri melakukan patroli laut bersama di Kepri. Patroli laut bersama tersebut dilaksanakan mulai dari tanggal 8 Juni sampai dengan 19 Juni 2021.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur KPLP Kementerian Perhubungan Ahmad dalam siaran pers di Jakarta, Rabu, 9 Juni 2021.

“Patroli bersama itu bertujuan menjaga dan mencegah aksi penyelundupan barang yang masuk ke wilayah Kepulauan Riau, pencemaran lingkungan, penertiban administrasi pelayaran, dan kegiatan ilegal perairan khususnya pesisir timur Sumatera,” katanya.

Patroli laut bersama ini adalah kegiatan yang dilaksanakan secara kontinyu setiap tahun. Apel gabungan untuk patroli laut bersama tersebut dilakukan di Pelabuhan Sekupang, Batam. Patroli laut tersebut merupakan sarana peningkatan sinergitas tugas operasional dan sumber daya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari instansi yang berwenang di laut untuk mencegah tindakan melanggar hukum.

Ahmad menjelaskan bahwa patroli laut bersama tersebut dilaksanakan mulai dari tanggal 8 Juni sampai dengan 19 Juni 2021 yang difokuskan di wilayah perairan Kepulauan Riau dengan tujuan mencegah aksi tindak penyelundupan barang, narkoba, miras, rokok dan penyelundupan baby lobster.

“Dengan patroli bersama ini menunjukkan sinergitas dan kekompakan antara KPLP, Bea Cukai dan Polri yang telah terjalin baik selama ini dalam rangka pencegahan pelanggaran di laut dan tindakan penegakan hukum sekaligus juga meningkatkan pengawasan untuk keselamatan dan keamanan pelayaran,” kata Ahmad.

KPLP mengirimkan kapal patrolinya dari pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PPLP) Kelas I Tanjung Priok dan PPLP Kelas II Tanjung Uban sebanyak 4 unit yaitu KN. Sarotama – P.112, KN. Rantos – P.210, KN. 543 dan KN. 546 untuk berpatroli di wilayah Selat Riau, Batam, Berakit Punggur Kabil Karanggalang.

Kapal patroli KN. 544, KN. 547 dan KN. 406 ditugaskan untuk berpatroli di wilayah perairan Pulau Buluh dan Selat Bulan.

Bea Cukai sendiri mengerahkan kapal patroli dari Pangkalan Sarana Operasi Tg Balai Karimun, PSO Batam dan PSO Tg Priok dengan ukuran FPB 28, 38 maupun Speed Boat Patroli.

“Sesuai tugas kami, kami akan terus melakukan patroli laut dan juga bersinergi dengan Bea Cukai dan Polairud dalam menegakkan hukum di laut guna menciptakan keselamatan dan keamanan pelayaran dan juga untuk memperkuat pelaksanaan konsep kesatuan usaha,” kata Ahmad. (red/pen)

BUMN Marketeers Award 2021, Jasa Marga Raih Silver Medal The Most Promising Company in Entrepreneurial SOE

BUMN Marketeers Award 2021, Jasa Marga Raih Silver Medal The Most Promising Company in Entrepreneurial SOE

SuaraPemerintah.id – PT Jasa Marga (Persero) Tbk berhasil meraih penghargaan Silver Medal untuk Kategori The Most Promising Company in Entrepreneurial SOE dalam ajang BUMN Marketeers Award 2021 yang digelar oleh MarkPlus, Inc. secara virtual,. Dalam mengikuti penjurian, Jasa Marga memaparkan salah satu inovasi unggulan yang saat ini terus dikembangkan yaitu Aplikasi Travoy 3.0.

Hal ini diungkapkan oleh Corporate Secretary Jasa Marga Reza Febriano dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, 9 Juni 2021.

Pihaknya mengatakan, penghargaan yang diterima Jasa Marga adalah motivasi bagi perusahaan untuk terus kreatif dan inovatif di bidang teknologi, terutama dalam melakukan upaya peningkatan pelayanan kepada pengguna jalan. Dalam mengikuti penjurian BUMN Marketeers Award 2021 ini, Jasa Marga memaparkan salah satu inovasi unggulan yang saat ini terus dikembangkan oleh Perusahaan, yaitu Aplikasi Travoy 3.0.

“Kebiasaan masyarakat sebelum melakukan perjalanan adalah mencari informasi terkait lama waktu tempuh, informasi lalu lintas, dan customer service yang tanggap. Melihat keadaan tersebut, Jasa Marga memberikan solusi dalam menjawab kebutuhan pengguna Jalan agar semakin aman dan nyaman dengan menghadirkan asisten digital perjalanan melalui Aplikasi Travoy 3.0,” ujarnya.

Menurut Reza, berdasarkan survei yang dilaksanakan tahun 2019 untuk mengetahui kebutuhan pengguna jalan, secara kualitatif ditemukan bahwa pengguna jalan membutuhkan informasi terkait tarif tol, lalu lintas real time , pilihan rute perjalanan, hingga kondisi terkini rest area jalan tol, terutama saat periode libur panjang seperti libur Lebaran atau Natal dan Tahun Baru.

“Saat itu mungkin ada aplikasi-aplikasi yang bisa memberikan data-data kebutuhan pengguna jalan tersebut. Namun relatif tidak praktis karena pengguna jalan harus memiliki lebih dari satu aplikasi.

Untuk itulah, Travoy 3.0 hadir untuk menjawab solusi pengguna jalan yang menginginkan semua informasi tersebut berada dalam satu platform (one stop solution) tanpa harus cari-cari lagi di aplikasi yang lain,” katanya.

Jasa Marga mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang telah diberikan oleh Markplus, Inc. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Jasa Marga untuk terus menciptakan terobosan dalam memberikan pelayanan terbaik yang memudahkan pengguna jalan. (red/pen)

The Hotel Show 2021 Dubai Dibanjiri Produk Indonesia Catat Transaksi 1,56 juta Dollar AS

The Hotel Show 2021 Dubai Dibanjiri Produk Indonesia Catat Transaksi 1,56 juta Dollar AS

SuaraPemerintah.id – Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan menyatakan produk Indonesia mulai membanjiri Dubai setelah pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) membuka pariwisatanya. Salah satunya pada pameran produk perhotelan bertajuk The Hotel Show 2021 di Dubai World Trade Center (DWTC), di mana produk-produk perhotelan (hospitality) mencatatkan potensi transaksi sebesar 1,56 juta dolar AS.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Didi Sumedi lewat keterangannya di Jakarta, Rabu, 9 Juni 2021.

“Keikutsertaan di The Hotel Show 2021 menunjukkan bahwa Indonesia berupaya memanfaatkan peluang yang muncul di tengah pandemi COVID-19 dengan maksimal. Selain itu, partisipasi Indonesia juga menunjukkan komitmen untuk terus menyasar negara-negara tujuan ekspor nontradisional guna meningkatkan kinerja perdagangan nasional,” katanya.

The Hotel Show adalah pameran di bidang hospitality berskala internasional terbesar di wilayah Timur Tengah dan Afrika bagian utara. Pameran berlangsung 31 Mei – 2 Juni 2021.

Didi menyambut baik kegigihan pelaku usaha nasional yang tetap tangguh memanfaatkan berbagai peluang perdagangan, khususnya ekspor. Melalui Indonesia Trade Promotion Center (ITPC), Kementerian Perdagangan berkomitmen terus memfasilitasi pelaku usaha dalam negeri untuk memperkuat kinerja ekspor.

Duta Besar Republik Indonesia untuk Uni Emirat Arab (UEA) Husin Bagis mengatakan, keikutsertaan Indonesia pada The Hotel Show 2021 merupakan peluang besar untuk menghidupkan kembali produk-produk nasional di sektor hospitality yang sempat mengalami penurunan permintaan karena pandemi COVID-19.

“Kami berharap produk Indonesia dapat sukses di industri perhotelan di Dubai sebagai pusat hiburan di wilayah Timur Tengah, serta kawasan Timur Tengah dan Afrika,” jelasnya.

Kepala Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Dubai Muhammad Khomaini menjelaskan, potensi trasaksi di The Hotel Show 2021 menunjukkan produk-produk hospitality Indonesia diminati wisatawan Timur Tengah.

“Potensi transaksi juga didorong oleh mulai menggeliatnya industri perhotelan di Dubai usai Pemerintah UEA membuka kembali kedatangan wisatawan asing pada Juli 2020,” imbuh Khomaini.

Khomaini mengungkapkan, pada November 2020, tingkat hunian hotel di Dubai mendapatkan peringkat kedua tertinggi di dunia, melampaui London dan Paris. Sebelumnya, berdasarkan data Pemerintah UEA, tingkat hunian hotel di Dubai pada Juni 2020 tercatat sebesar 26,3 persen atau turun 60,8 persen dibandingkan Juni 2019.

Pada pameran kali ini, Indonesia menghadirkan sembilan pelaku usaha di sektor perhotelan, termasuk jasa perhotelan yaitu penyedia tenaga kerja perhotelan dan jasa penyedia manajemen sistem perhotelan.

Keikutsertaan para peserta pameran tersebut difasilitasi Kementerian Perdagangan melalui Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Dubai. Para pelaku usaha menampilkan produk-produknya di Paviliun Indonesia yang terletak di Zabeel Hall 2 DWTC.

Kesembilan pelaku usaha tersebut yaitu PT Merpati Mahardika (minyak esensial dan fasilitas hotel), PT Bahtera Jaya Persada (handuk dan linen hotel), PT Versaguna International (perlengkapan mandi, fasilitas, aksesori, dan desain interior hotel), Kopi Ketjil Indonesia (biji kopi dan kopi specialty), dan CV Jawa Classic Aesthetic Furniture and Craft (kerajinan tangan).

Kemudian, PT Haeng Nam Sejahtera Indonesia (keramik dan peralatan meja hotel), PT Jenggala Keramik Bali (keramik dan peralatan meja hotel), PT Pyxis Ultimate Solution (manajemen sistem perhotelan), dan PT Sukamulia Mandiri Agung (penyedia tenaga kerja perhotelan).

“Kehadiran perusahaan yang bergerak di bidang jasa ini menjadi pembeda paviliun Indonesia dengan paviliun negara lain. Hal ini rupanya juga membuat paviliun Indonesia semakin ramai didatangi pengunjung,” jelas Khomaini. (red/pen)

Putusan MK, Bawaslu sebut PSU Pilgub Kalsel 2020 Berjalan Lancar dan Kondusif

SuaraPemerintah.id – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan menyatakan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan (Pilgub Kalsel) Tahun 2020, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) berjalan dengan lancar dan kondusif. Kepatuhan penyelenggara dalam melaksanakan tugas sesuai tahapannya juga baik, termasuk kelengkapan peralatan untuk pelaksanaan PSU.

Hal ini diungkapkan oleh Abhan dalam jumpa pers di Kantor Bawaslu Kalsel, di Banjarmasin, Rabu, 9 Juni 2021.

“Berdasarkan supervisi kami Bawaslu RI melihat dan menyaksikan langsung di lapangan di beberapa tempat pemungutan suara, bisa dikatakan berjalan lancar dan kondusif,” ujarnya.

Menurut dia, PSU Pilgub Kalsel yang digelar hari ini (Rabu, 9 Juni 2021) bisa dikatakan lancar dan kondusif, karena tidak ada gangguan keamanan yang signifikan.

Menurut dia lagi, kepatuhan penyelenggara dalam melaksanakan tugas sesuai tahapannya juga baik, termasuk kelengkapan peralatan untuk pelaksanaan PSU Pilgub Kalsel ini di TPS bisa dinilai baik pula.

“Ini saya kira karena faktor kesiapan penyelenggara teknis KPU dan juga jajaran pengawas kami,” ujar Abhan.

Dia menyatakan pula, petugas pengawas berjenjang dari tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan, kelurahan dan desa hingga TPS sudah melakukan berbagai upaya pencegahan dengan baik.

“Kami akan mengawasi tingkat berikutnya hingga pelaksanaan rekapitulasi,” ujarnya.

Abhan menyampaikan, meski berjalan lancar dan aman pada pelaksanaan PSU Pilgub Kalsel ini, namun pihaknya ada catatan beberapa temuan di lapangan.

Misal di antaranya, ujar Abhan, akses TPS yang kurang berpihak pada pemilih disabilitas, terkait hak pilih juga ada perbedaan penafsiran antara penyelenggara di tingkat TPS soal administrasi penggunaan KTP-el atau surat keterangan sebagai pemilih.

Selanjutnya, kata Abhan, terkait kepatuhan menjalankan protokol kesehatan, misalnya terjadi penumpukan pemilih, juga ketiadaan disiapkan bilik khusus bagi pemilih yang suhu tubuhnya di atas rata-rata.

“Juga ada kami temukan pemilih yang memaksa untuk menjadi perantara keluarganya yang tidak hadir, bisa digantikan dia memilih,” katanya pula.

Namun dari semua ini, kata dia, dapat dikatakan bisa ditangani di lapangan, sehingga pelaksanaan PSU Pilgub Kalsel 2020 bisa dikatakan lancar dan aman.

Pilgub Kalsel Tahun 2020 sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) harus digelar PSU di pada tujuh kecamatan di tiga kabupaten/kota di Kalsel, yaitu lima kecamatan di Kabupaten Banjar: Astambul, Matraman, Martapura, Aluh-Aluh, dan Sambungan Makmur.

Kemudian, pada 24 TPS di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, dan seluruh TPS di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.

Total TPS yang menggelar PSU pada 827 titik, dengan jumlah pemilih sesuai daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 266.736 jiwa.

Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Kalsel 2020 adalah, Paslon nomor urut 1, H Sahbirin Noor dan H Muhidin serta Paslon nomor urut 2, Prof H Denny Indrayana dan H Difriadi Derajat. (red/pen)

Pemkot Mojokerto Buka Pendaftaran Vaksinasi Daring 24 Jam

Pemkot Mojokerto Buka Pendaftaran Vaksinasi Daring 24 Jam

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto membuka pendaftaran vaksinasi COVID-19 secara dalam jaringan (daring) selama 24 jam sebagai upaya mengejar target vaksinasi sebanyak 19.050 orang bisa tercapai pada akhir Juni 2021. Pihaknya sangat memaksimalkan dengan baik agar vaksinasi ini dapat terselenggara dengan sukses.

Hal ini diungkapkan oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, dalam keterangannya Rabu, 9 Juni 2021. Pihaknya mengatakan pihaknya membuka pendaftaran vaksinasi gratis secara dalam jaringan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), pelaku transportasi umum, koperasi, relawan dan remaja yang akan menempuh ke jenjang perguruan tinggi.

“Selama ini Pemerintah Kota Mojokerto telah melaksanakan tiga tahap vaksinasi,” katanya.

Tahap pertama, vaksin diberikan kepada tenaga medis atau kesehatan sebanyak 3.449 orang dengan sasaran 2.840 orang. Sedangkan pada tahap dua, vaksin diberikan kepada pelayan publik sebanyak 18.357 orang dengan sasaran 12.330 orang serta lansia sebanyak 9.968 orang dengan sasaran 8.785 orang.

“Untuk pelaksanaan vaksinasi di tahap tiga, kami fokuskan pada masyarakat yang rentan. Seperti pedagang pasar. Sedangkan di tahap empat ini, vaksinasi akan diberikan kepada pelaku UMKM, pelaku transportasi umum, koperasi, relawan dan remaja yang akan menempuh ke jenjang perguruan tinggi. Jika mencukupi, vaksinasi akan kami berikan juga untuk Lapas (Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Mojokerto),” ucapnya.

Lebih jauh Ning Ita menjelaskan pemberian vaksinasi kepada pelaku transportasi umum tidak hanya diperuntukkan bagi warga yang berdomisili di Kota Mojokerto saja.

Namun, kata dia, warga di luar Kota Mojokerto yang bekerja di wilayah Kota Mojokerto, diperbolehkan untuk menjalani vaksinasi secara gratis dari pemerintah daerah. Sedangkan untuk remaja di atas 18 tahun, pemerintah daerah melalui dinas pendidikan telah mendata secara menyeluruh, bahwa vaksinasi akan diberikan kepada pelajar kelas tiga SMA/SMK.

“Kami menargetkan, vaksinasi tahap empat ini sebanyak 19.050 orang dapat terselesaikan pada akhir Juni ini,” ujarnya.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya sangat memaksimalkan dengan baik agar vaksinasi ini dapat terselenggara dengan sukses, mengingat pelaksanaan vaksinasi di Kota Mojokerto telah mencapai 70 persen.

“Untuk itu, kami kerahkan semua kemampuan, tentunya dengan sinergitas dari para kader bina keluarga lansia, relawan, kader kesehatan, agar mereka dapat memberikan motivasi, stimulus kepada masyarakat supaya mau melaksanakan vaksinasi. Karena, seyogyanya vaksinasi itu aman,” ujarnya.

Wali kota perempuan pertama di Mojokerto ini melanjutkan, pemberian vaksinasi kepada masyarakat setiap harinya ditargetkan minimal sebanyak 1.180 orang dengan jumlah vaksinator atau tenaga medis sebanyak 164 orang.

Sedangkan fasilitas kesehatan yang disediakan untuk pelaksanaan vaksinasi ada di enam rumah sakit,  dua klinik pemerintah (TNI/Polri) dan satu  klinik swasta. Adapun pemberian vaksinasi secara gratis ini, masyarakat dapat mendaftarkan secara online melalui layanan gayatri.mojokertokota.go.id.

“Kami buka pendaftaran selama 24 jam penuh, baik akhir pekan maupun hari biasa. Untuk pelayanan vaksinasi, kami lakukan selama seminggu penuh. Jadi, hari Minggu petugas akan tetap melayani vaksinasi,” katanya.

Cara mendaftarnya sangat mudah, masyarakat cukup mengakses laman Gayatri Mojokerto Kota melalui smartphone, kemudian ikuti alurnya. Seperti, pemilihan Faskes, isi data pribadi. Kalau sudah, buktinya disimpan untuk ditunjukkan saat pelaksanaan vaksinasi kepada petugas,” ujarnya.

“Pemberian vaksinasi ini bukan berarti kita abai dengan protokol kesehatan, namun tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan,” katanya. (red/pen)