Beranda blog Halaman 4289

Jamkrindo Catat Penjaminan Kredit Modal Kerja PEN UMKM sebesar 6,52T

Penulis
Andik Irwanto
-
Jamkrindo Catat Penjaminan Kredit Modal Kerja PEN UMKM sebesar 6,52T

SuaraPemerintah.id – PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) mencatat telah melakukan penjaminan kredit modal kerja untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rangka pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp6,52 triliun pada periode Januari-April 2021.

Hal ini dikatakan oleh Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Pemeringkatan UMKM, Konsultasi Manajemen (PUKM) Jamkrindo Ceriandri Widuri dalam jumpa pers virtual, Rabu, 9 Juni 2021.

“Penyaluran untuk penjaminan program PEN, sampai April kita sudah meng-cover atau menjamin pembiayaan atau kredit kurang lebih Rp6,5 triliun,” katanya.

Menurut Ceriandri, capaian tahun ini masih akan terus bergerak meningkat. Pasalnya, dibandingkan dengan capaian pada 2020, di mana perusahaan baru mulai menyalurkan penjaminan pada semester kedua, total penjaminan kredit untuk program PEN hanya sekitar Rp8 triliun.

“Ini insya Allah masih sangat dinamis dan kemungkinan pertumbuhannya juga bagus karena UMKM sangat membutuhkan dukungan pemerintah untuk restrukturisasi kredit. Maka, silakan dimanfaatkan (restrukturisasi kredit) untuk teman-teman UMKM yang memang mengalami kesulitan dalam penyelesaian kreditnya,” katanya.

Restrukturisasi kredit bagi UMKM merupakan salah satu program yang digulirkan pemerintah untuk bisa menekan dampak pandemi Covod-19 bagi pelaku UMKM.

Selain menyalurkan penjaminan untuk program PEN, Jamkrindo juga menyalurkan penjaminan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang angkanya menembus Rp40,65 triliun sepanjang Januari-April 2021.

Jamkrindo merupakan perusahaan penjaminan kredit yang saat ini merupakan anggota holding Indonesia Financial Group (IFG) dengan induk holding PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).

Sebagai perusahaan penjaminan kredit, Jamkrindo mengintermediasi kepentingan lembaga keuangan yang membutuhkan keamanan atas penyaluran kreditnya kepada UMKM.

“UMKM ini secara profil risiko dinilai high risk (tinggi risiko) karena sumber pengembalian kewajibannya bersifat tidak tetap dan sangat dipengaruhi kondisi ekonomi mikro dan makro yang terjadi, termasuk kondisi pandemi saat ini,” katanya.

Di sisi lain, UMKM juga terbantu dengan peran penjaminan ketika mereka membutuhkan akses pembiayaan atau permodalan. Demikian pula dari sisi pemenuhan kolateral.

Dengan fungsi tersebut, Jamkrindo akan mampu meminimalisir kredit macet di perbankan, terutama di tengah kondisi sulit seperti saat ini.

“Dengan fungsi intermediasi ini, yang dilakukan perusahaan penjaminan bukan mencegah tapi meminimalisir (kredit macet). Mencegahnya pada saat kita melakukan seleksi kelayakan (UMKM),” katanya.

Penjaminan kredit bagi UMKM sendiri tidak dilakukan main-main karena harus memenuhi standar penilaian sebagaimana dikeluarkan oleh perbankan. Standar penilaian itu termasuk tidak masuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) dan memiliki perizinan atau legalitas yang berlaku.

“Mulai dari analisa kelayakan, karakternya, bagaimana komitmen mengelola bisnis, track record menjalankan usaha. Kemudian juga kapabilitas usaha, kualitas produk. Lalu kondisi dan prasyarat juga harus dipenuhi, hingga yang krusial itu soal capital (modal),” kata Ceriandri. (red/pen)

PP Presisi Bagikan Dividen Tunai 11,7 M atau Sebesar 20% Laba Bersih

Penulis
Andik Irwanto
-
PP Presisi Bagikan Dividen Tunai 11,7 M atau Sebesar 20% Laba Bersih

SuaraPemerintah.id – PT PP Presisi Tbk. bagikan dividen tunai sebesar Rp11,7 miliar atau 20 persen dari laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp58,6 miliar, di tengah krisis pandemi COVID-19 yang belum reda. Strategi sustainability growth, Perseroan berhasil menghadapi tantangan pandemi COVID-19 melalui inovasi.

Hal ini dikatakan oleh Direktur Keuangan PT PP Presisi Benny Pidakso dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 9 Juni 2021.

“Setiap pemegang saham akan menerima dividen tunai sejumlah Rp1,15 per saham, walaupun jumlah dividen yang dibagikan mengalami penurunan dari tahun lalu. Kami tetap akan membagikan dividen tunai di tengah situasi pandemi, sebagai wujud komitmen kami untuk meningkatkan shareholders value”, katanya.

Saat menyampaikan hasil RUPS Tahunan PT PP Presisi Tbk, dia mengatakan setelah dipotong sebesar 5 persen atau sebesar Rp2,9 miliar sebagai cadangan wajib, sejumlah Rp43,9 miliar atau sebesar 75 persen dialokasikan sebagai saldo laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan yang sangat diperlukan di tengah krisis pandemi COVID-19 ini.

Selain memutuskan pembagian dividen tunai, RUPS Perseroan juga menetapkan beberapa keputusan lainnya, antara lain menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, untuk masa jabatan 5 tahun, yaitu,

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Yul Ari Pramuraharjo
Komisaris : Muhammad Toha Fauzi
Komisaris Independen : Letjend (Purn) Sumardi
Komisaris Independen : Indra Jaya Rajagukguk

Direksi
Direktur Utama : Rully Noviandar
Direktur : Benny Pidakso
Direktur : M. Wira Zukhrial
Direktur : Muhammad Darwis Hamzah

Direktur Utama PT PP Presisi Tbk Rully Noviandar mengatakan berkat strategi sustainability growth, Perseroan berhasil menghadapi tantangan pandemi COVID-19 melalui inovasi, peningkatan kapabilitas di konstruksi (structure work) maupun non-konstruksi (jasa pertambangan), serta menekankan kembali pentingnya sustainability development melalui inisiatif green contractor.

Menurutnya, pengembangan jasa pertambangan merupakan bagian strategi perusahaan untuk melakukan klasterisasi lini bisnis untuk tumbuh lebih dinamis. Perusahaan mengklasterisasi kapabilitas yang dimiliki menjadi konstruksi yang terdiri atas civil work dan structure work, serta non konstruksi yang terdiri atas production plant, penyewaan alat berat dan jasa pertambangan.

“Dasar kami melakukan klasterisasi adalah pemanfaatan sumber daya dan aset agar lebih optimal serta perolehan pasar/proyek yang lebih fleksibel. Diharapkan dengan strategi tersebut, perusahaan dapat terus tumbuh di tengah pandemi COVID-19,” kata Rully. (red/pen)

Pemkab Cianjur Keluarkan Surat Edaran Larangan Gelar Resepsi Putus Rantai Penyebaran Virus

Penulis
Andik Irwanto
-
Pemkab Cianjur Keluarkan Surat Edaran Larangan Gelar Resepsi Putus Rantai Penyebaran Virus

SuaraPemerintah.id – Pemerintah kabupaten (Pemkab) Cianjur, Jawa Barat, mengeluarkan surat edaran terkait larangan menggelar resepsi pernikahan sebagai upaya memutus rantai penyebaran virus corona di wilayah itu. Langkah antisipasi ini berlaku mulai tanggal 8 Juni, hingga batas waktu yang belum bisa ditentukan.

Hal ini dikatakan oleh Juru Bicara Pusat Informasi dan Kordinasi COVID-19 Cianjur, dr Yusman Faisal di Cianjur Rabu, 9 Juni 2021.

“Pelarangan itu, tertuang dalam SE Bupati Cianjur Nomor 003/3780/Kesra, tentang larangan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan keramaian,” katanya.

Ia menjelaskan, untuk menghindari kembali terjadinya penularan akibat kerumunan terutama saat resepsi pernikahan, Bupati Cianjur, Herman Suherman, langsung mengambil langkah antisipasi yang berlaku mulai tanggal 8 Juni, hingga batas waktu yang belum bisa ditentukan.

Namun dalam SE tersebut, pelaksanaan akad nikah tetap dapat dilakukan dengan sejumlah syarat seperti hanya pihak keluarga kedua mempelai dan tidak ada kerumunan tamu, larangan itu, juga berlaku untuk kegiatan yang berpotensi menimbulkan keramaian dan kerumunan.

“Intinya larangan tersebut, berlaku juga untuk kegiatan lain yang berpotensi terjadinya kerumunan, sehingga dapat menimbulkan penularan COVID-19,” katanya.

Bupati Cianjur, Herman Suherman, menjelaskan dengan adanya kluster hajatan pertama yang terjadi di Kecamatan Cibinong. Pihaknya mengimbau warga agar tetap mematuhi protokol kesehatan dan tidak menggelar kegiatan yang berpotensi mengundang kerumunan.

“Jangan sampai mengabaikan prokes karena hingga saat ini, penularan virus berbahaya masih terjadi, sehingga diperlukan kerja sama semua pihak untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya penularan,” katanya.

Seperti diberitakan, Satgas COVID-19 Cianjur, menemukan 35 orang dari dua desa di Kecamatan Cibinong, positif COVID-19 setelah dilakukan tes cepat antigen, puluhan orang tersebut, masuk dalam klaster resepsi pernikahan pertama di Cianjur, sehingga dilakukan isolasi mandiri dan karantina wilayah.

Juru Bicara Pusat Informasi dan Kordinasi COVID-19 Cianjur, dr Yusman Faisal, mengatakan terpaparnya puluhan warga dari kedua desa, Padasuka dan Cimaskara itu, berawal dari hajatan pernikahan yang digelar seorang warga.

“Banyaknya tamu undangan yang datang, membuat gugus tugas dari puskesmas setempat melakukan tes cepat dan usap atingen di lokasi hajatan terhadap 50 orang tamu undangan dan didapati hasil 35 orang positif COVID-19,” katanya. (red/pen)

Mendagri Usul Anggaran Persiapan Pemilu 2024 sebesar 1,902 T

Penulis
Andik Irwanto
-
Mendagri Usul Anggaran Persiapan Pemilu 2024 sebesar 1,902 T

SuaraPemerintah.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan anggaran persiapan Pemilihan Umum Serentak 2024 untuk tahun anggaran 2022 yakni sebesar Rp1,902 triliun. Kemendagri telah melaksanakan rapat koordinasi dengan KPU Bawaslu dan kementerian lembaga terkait pada 23 Maret 2021 lalu.

Hal ini dikatakan oleh Tito Karnavian di Jakarta, Rabu, 9 Juni 2021. Pihaknya mengatakan itu ketika rapat kerja dengan Komisi II DPR RI terkait evaluasi pelaksanaan anggaran 2021, dan pembicaraan pendahuluan pembahasan RAPBN tahun anggaran 2022.

“Berkaitan dengan hal tersebut mohon dukungan dari Komisi II DPR RI agar kebutuhan anggaran sebesar lebih kurang Rp1,902 triliun dapat disetujui dan diakomodasi dalam pagu anggaran Kemendagri tahun 2022,” kata Tito.

Mendagri mengatakan dalam rangka persiapan pelaksana Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, Kemendagri telah melaksanakan rapat koordinasi dengan KPU Bawaslu dan kementerian lembaga terkait pada 23 Maret 2021 lalu.

“Yang salah satu hasil, meminta kepada K/L terkait termasuk Kemendagri untuk menyiapkan anggaran dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024,” tutur-nya.

Tito menjelaskan dari anggaran sebesar Rp1,9 triliun itu, sebesar Rp1,6 triliun akan dimanfaatkan oleh Ditjen Polpum Kemendagri, mulai dari pengembangan teknologi informasi layanan publik yang terintegrasi, kemudian seleksi penyelenggara komisioner KPU daerah.

Selain itu juga dimanfaatkan untuk gerakan atau kampanye partisipasi rakyat sukses Pemilu Serentak 2024, forum komunikasi sosial politik dalam rangka untuk mendukung suksesnya pemilu serentak dan lain-lainnya.

“Kita harapkan pemilu serentak yang mungkin pertama diselenggarakan bersama-sama, pilpres, pileg nasional daerah serta pilkada ini dapat betul-betul berlangsung aman, dalam suasana yang demokratis, dan tentu kita harapkan partisipasi pemilih yang tinggi, agar memberikan legitimasi kepada siapa pun jaga yang terpilih,” ucap-nya.

Kemudian, alokasi untuk Ditjen Adwil ini sebesar lebih kurang Rp5,3 miliar, digunakan untuk koordinasi peningkatan peran camat dalam rangka kelancaran tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Berikutnya untuk pemetaan daerah rawan konflik 2024, pemetaan daerah rawan gangguan ketentraman ketertiban umum dan lain-lain termasuk masalah keamanan dari pandemik COVID-19.

“Kemudian untuk di dukcapil sebesar Rp282,275 miliar untuk pengembangan sistem sinkronisasi data kependudukan dengan data sistem data pemilih atau sidalih, penyiapan data daftar penduduk potensial pemilih DP4,” ujar Mendagri.

Lanjut Tito, juga digunakan untuk pendataan dan penerbitan dokumen penduduk rentan adminduk dalam rangka Pemilu 2024, memfasilitasi pencatatan perubahan status kewarganegaraan, percepatan penyelesaian perekaman dan pencetakan KTP elektronik. (red/pen)

Yasin Limpo sebut Realisasi Produksi Komoditas Pangan Meningkat dan Lampaui Target

Penulis
Andik Irwanto
-
Yasin Limpo sebut Realisasi Produksi Komoditas Pangan Meningkat dan Lampaui Target

SuaraPemerintah.id – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menyebutkan realisasi produksi sejumlah komoditas pangan utama meningkat pada tahun 2020 dan bahkan melampaui target yang ditetapkan. Data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor produk pertanian selama Januari hingga Desember 2020 mencapai Rp451,8 triliun, meningkat 15,79 persen dibandingkan tahun 2019 senilai Rp390,2 triliun.

Hal ini dikatakan oleh Syahrul dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu, 9 Juni 2021.

“Capaian produksi padi tahun 2020 mencapai 54,65 juta ton, lebih tinggi 0,09 persen dari produksi tahun 2019,” katanya.

Beberapa produksi komoditas pangan lainnya seperti jagung, bawang merah, cabai, dan daging sapi atau kerbau realisasinya pun melampaui target. Produksi jagung 23,09 juta ton atau 101 persen, produksi bawang merah 1,81 juta ton atau 113 persen, produksi cabai 2,77 juta ton atau 105 persen, dan produksi daging sapi/kerbau mencapai 0,54 juta ton atau 132 persen.

Syahrul Yasin Limpo juga menyebutkan program akselerasi ekspor yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2020 hingga sekarang telah berdampak positif terhadap peningkatan nilai ekspor pertanian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor produk pertanian selama Januari hingga Desember 2020 mencapai Rp451,8 triliun, meningkat 15,79 persen dibandingkan tahun 2019 senilai Rp390,2 triliun.

“Sementara pada periode Januari sampai April 2021, ekspor pertanian mencapai Rp189,09 triliun, tumbuh 34,97 persen dibanding periode yang sama,” tuturnya.

Seiring dengan meningkatnya kinerja produksi dan ekspor pangan, Syahrul menyebutkan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian nasional turut meningkat, terlebih di masa pandemi COVID-19. Di mana hampir seluruh sektor ekonomi tumbuh negatif, sektor pertanian mampu tumbuh positif.

“Selama tahun 2020, hampir seluruh sektor ekonomi Indonesia tumbuh negatif, sebaliknya sektor pertanian mampu tumbuh positif,” kata dia.

Merujuk data BPS, Syahrul menyebutkan pada Triwulan II 2020, PDB sektor pertanian tumbuh 16,24 persen dibandingkan kuartal sebelumnya (qoq). Pada triwulan III dan IV, PDB pertanian juga tumbuh masing-masing 2,15 persen dan 2,59 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

“Pertanian mampu menjadi penyelamat perburukan resesi ekonomi nasional,” tutur Syahrul.

Sementara pada tahun 2022, Kementerian Pertanian (Kementan) berfokus pada perencanaan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dengan menjaga keberlanjutan peningkatan produksi komoditas prioritas. (red/pen)

Reaktivasi Perekonomian Melalui Wacana Program Work From Jogja

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Sekretaris Daerah DIY, Kadarmanta Baskara Aji, menyampaikan bahwa Pemda DIY senantiasa berupaya untuk memulihkan sektor ekonomi, namun juga tidak mengesampingkan permasalahan kesehatan. “Pariwisata dan kesehatan biasanya dua sektor yang selalu bertentangan. Namun di DIY keduanya terus diupayakan. Pemda DIY melalui Dinas Pariwisata DIY berusaha menyeimbangkan meski nggak harus selalu duit,” jelas Aji.

Ia pun mengutarakan bahwa wacana program Work From Jogja yang digadang Dinas Pariwisata DIY adalah sebuah upaya pendongkrak pariwisata DIY. Melalui program ini, siapa pun yang hadir dan bekerja di DIY dapat menikmati insentif yang ditawarkan dalam bentuk produk suvenir, hotel, dan kuliner.

“Misalnya hotel, bukan hanya pemilik saja yang harus kita perhatikan tapi karyawan yang bekerja. Jadi kita himbau work from hotel begitu, sudah sejak tahun lalu sebenarnya. Namun karena muncul lagi wacana Work From Jogja, kita siap untuk berkolaborasi lagi. Saya kira teman-teman dari pegiat pariwisata sudah siap,” tukas mantan Kepala Disdikpora DIY ini.

Hal tersebut disampaikan Aji saat menjadi narasumber Seminar Gugur Gunung Percepatan Pemulihan Perekonomian DIY, Rabu (09/06) pagi di Hotel Harper Malioboro, Yogyakarta. Turut hadir narasumber lain pada kesempatan tersebut yakni Wakil Kepala Kanwil Bank Indonesia Yogyakarta, Miyono; Direktur Utama BPD DIY, Santosa Rohmad; Asisten Perekonomian Pemerintah Kota Yogyakarta, Kadri Trenggono; dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Bantul, Bambang Guritno.

Lanjut Aji, bentuk insentif yang diberikan bisa beragam. “Misalnya insentif yang diberikan nginap di hotel misalnya ada bonus melihat pertunjukkan yang diselenggarakan. Kerjanya kan siang, malam kita berikan insentif misalnya pertunjukan Ramayana atau apa. Bisa juga kita beri voucher makan di Malioboro, misal pecel lele. Tidak dithuthuk tapi justru didiskon,” jelasnya.

Menurutnya, pertumbuhan pariwisata DIY sangat bergantung pada kolaborasi dan kerja sama dari semua pihak. “Sesuai dengan semangat acaranya, gugur-gunung, saatnya kita semua dari berbagai sektor terus gotong royong dengan tujuan meningkatkan sektor perekonomian,” tambahnya. Ia berharap, sinergi yang tercipta ini tak hanya akan mendukung sektor perekonomian saja, melainkan juga sektor pendidikan DIY.

Aji menambahkan bahwa di sisi lain, selama masa pemulihan ekonomi, tidak ada kredit macet pada sektor perbankan. “Ada pula kerjasama antara perbankan dengan UMKM serta sinergi dengan komunitas, agar ekonomi DIY tidak terlalu terpuruk,” tambahnya.

Senada dengan ungkapan Aji, Kepala Kanwil Bank Indonesia Yogyakarta, Miyono, mengungkapkan jika ekonomi di DIY sangat bergantung pada pariwisata dan pendidikan. “Ekonomi DIY itu adalah crowd economy, jadi memang sangat bergantung pada kerumunan,” tukasnya. Menurutnya, reaktivasi pada kedua sektor tersebut akan membawa dampak positif terhadap recovery ekonomi.

Di sisi lain, Miyono juga mengungkapkan bahwa sinergi antara kedua sektor tercipta, persentase pertumbuhan ekonomi dapat meningkat pesat. “Kontribusi sektor pertumbuhan ekonomi DIY diproyeksikan dapat mencapai 64,6%. Pariwisata Langsung sebanyak 10.4%, Pendidikan Langsung sebanyak 8,1%, serta Pendukung Pariwisata dan Pendidikan dapat mencapai 46,1%,” ujar Miyono.

Miyono juga menuturkan, kontribusi wisatawan dan mahasiswa terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sangat besar. “Untuk wisatawan baik nusantara maupun mancanegara, dapat menyumbang hingga Rp20triliun, jumlah ini adalah 14,1% dari PDRB DIY. Sementara mahasiswa, menyumbang 14,7% dari PDRB DIY, berdasar data tahun 2019,” urainya. Miyono berharap, meskipun pertumbuhan ekonomi DIY pada triwulan pertama mencapai 6,21% dan terbaik se-Jawa, pada triwulan kedua ataupun selanjutnya, pertumbuhan ekonomi DIY dapat mencapai lebih dari 7%.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata DIY, Singgih Rahardja yang ditemui seusai acara, mengatakan sejatinya pariwisata DIY telah siap menerapkan skema Work From Yogyakarta, seperti halnya yang telah diterapkan sejak tahun lalu melalui program staycation. “Banyak magnet yang bisa dimanfaatkan wisatawan ataupun pekerja yang hendak melaksanakan tugas dari Jogja sekaligus berlibur,” tambahnya.

Singgih berharap, tak hanya hotel saja yang dapat digunakan sebagai tempat singgah para wisatawan, namun juga desa wisata. “Apalagi koneksi internet di Jogja saya rasa tidak ada hambatan. Jogja saya kira punya potensi karena bisa ditempuh dengan moda apapun ya. Perlu mendapat perhatian pebisnis, government, kita dorong meeting exhibition yang ada di Jogja. Secara infrastruktur dan konektivitas, kita sangat siap,” tutupnya.

BPH Migas Resmikan 27 SPBU BBM Satu Harga di Pontianak

Penulis
Andik Irwanto
-
BPH Migas Resmikan 27 SPBU BBM Satu Harga di Pontianak

SuaraPemerintah.id – Kepala BPH Migas (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi) M Fasrullah Asa meresmikan sebanyak 27 SPBU yang menjual BBM satu harga yang dipusatkan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Saat ini total SPBU BBM satu harga yang sudah diresmikan sebanyak 253 lokasi dari target 500 hingga tahun 2024.

Hal ini dikatakan oleh M Fasrullah Asa di Pontianak, Rabu, 9 Juni 2021.

“Hari ini peresmian 27 lembaga penyalur BBM satu harga yang kami pusatkan di Kota Pontianak sebagai wujud kehadiran negara dalam memberikan keadilan dibidang energi bagi masyarakat,” katanya.

Dia menjelaskan, pihaknya konsisten sejak lima tahun ini dalam mengawal program BBM satu harga, sebagai wujud keadilan energi bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

“Kalbar sebagai daerah yang sangat strategis apalagi dengan hadirnya Pelabuhan Internasional di Kabupaten Mempawah, dalam menggerakkan perekonomian masyarakat Kalbar,” ujarnya.

Hingga saat ini total SPBU BBM satu harga yang sudah diresmikan sebanyak 253 lokasi dari target 500 hingga tahun 2024. Sementara ajuan permintaan sangat tinggi yaitu sebanyak 700 ajuan.

“Bahkan antusiasnya sangat tinggi bahkan ada sebanyak 700 ajuan, dan kami tetap prioritas bagi daerah 3T dalam program BBM satu harga ini,” ujarnya.

Dia menambahkan, dari sebanyak 27 unit SPBU yang menjual BBM satu harga ini, enam berada di Kalimantan, lima diantaranya di Kalbar, dan satu berada di Kalimantan Utara.

Sementara itu, Executive General Manager Regional Pertamina Wilayah Kalimantan, Freddy Anwar mengatakan, pihaknya sangat konsisten dalam mengawal dan mendistribusikan BBM bersubsidi di SPBU BBM satu harga sebagai keadilan energi bagi masyarakat di seluruh pelosok negeri di Indonesia.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada BPH Migas sehingga Kota Pontianak sebagai tuan rumah peresmian sebanyak 27 SPBU BBM satu harga di seluruh Indonesia, hari ini,” katanya.

Dia menambahkan, kehadiran SPBU BBM satu harga membuktikan bahwa negara hadir, karen harga jual BBM sama harganya dengan yang dijual di SPBU di kota-kota, sehingga memberikan rasa keadilan bagi masyarakatnya.

“Kami juga meminta agar masyarakat ikut mengawasi distribusi BBM satu harga sehingga tepat sasaran,” katanya. (red/pen)

Sinergitas KKP – KPK Kunci Penguatan Anti Korupsi di Lingkungan KKP

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa dia dan jajarannya akan terus meningkatkan upaya-upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui peningkatan sinergitas antara KKP dan KPK.

Hal ini  disampaikan Menteri Trenggono dalam sambutannya pada Kegiatan Penguatan Anti Korupsi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pagi tadi (9/6/2021).

“Saya mendukung penguatan sinergi antara KKP dan KPK dalam menciptakan lingkungan KKP yang bersih dan bebas dari tindak pidana korupsi,” ucapnya.

Dia pun menyampaikan beberapa upaya yang telah dilakukan oleh KKP selama ini untuk menekan praktik rasuah tersebut yaitu melalui Pembangunan Integritas, Pembangunan Zona Integritas, serta Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam.

“Untuk pembangunan integritas berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 31 Tahun 2016 terdapat beberapa langkah, yaitu salah satunya melalui penanaman nilai integritas dimana capaian sampai saat ini ada 212 ASN KKP atau sebesar 8,06% yang telah ditetapkan menjadi Agen Perubahan melalui Kepmen KP,” tambahnya.

Selain itu dalam pembangunan integritas juga terdapat upaya penguatan sistem integritas dan anti korupsi dengan membentuk unit pengendalian gratifikasi pada tingkat kementerian antara lain eselon 1 dan satker, sosialisasi, bimtek, dan menetapkan titik rawan gratifikasi pada pelayanan publik. Yang tak kalah penting adalah penanganan pengaduan dan Whistle Blowing System.

Upaya pencegahan korupsi dengan Pembangunan Zona Integritas sendiri, hingga tahun 2021 KKP telah membangun Zona Integritas di 96 Unit kerja lingkup KKP. Sedangkan untuk Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam, KKP telah bekerja sama dengan KPK sejak 2015 dengan melibatkan Kementerian/Lembaga, Organisasi dan pemerintah daerah.

Kegiatan pencegahan korupsi KKP selama ini membuahkan hasil yang baik. Tercatat KKP meraih beberapa penghargaan, diantaranya Penghargaan Unit Pengendalian Gratifikasi terbaik yang diselenggarakan KPK tahun 2014, Penghargaan Top 30 pada Kompetisi Pengelolaan Pengaduan SP4N LAPOR! yang diselenggarakan Kementerian PAN dan RB tahun 2020, Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik sebagai Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat tahun 2020.

KKP juga berhasil meraih hasil penilaian SAKIP dengan nilai 81,97 (kategori A) dari Kementerian PAN dan RB tahun 2021, serta meraih hasil Survei Penilaian Integritas dengan nilai 86,66 (mendekati nilai tertinggi 88,51) dari KPK tahun 2021. Tak berhenti di situ, KKP juga meraih penghargaan Unit Layanan Publik (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) terbaik dari Kementerian PAN dan RB tahun 2021 serta melakukan Integrasi Whistleblowing System KKP dan KPK tahun 2021.

Lebih lanjut Menteri Trenggono menyampaikan harapannya yang besar kepada jajaran Eselon 1 KKP untuk terus menjunjung tinggi integritas terlebih dalam pengambilan keputusan. Dia juga berpesan kepada Inspektur Jenderal KKP, M. Yusuf untuk tidak pernah lengah mengawal segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal serta Badan yang lain.

“Saya percaya sepenuhnya kepada Bapak Yusuf, bahwa beliau orang yang dapat diandalkan dalam hal ini. Tetap kawal dan jangan tergiur. Semoga selalu amanah,” ungkapnya.

Kegiatan PAKU Integritas merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh KPK dalam melakukan pencegahan Korupsi di lingkungan pemerintahan dalam hal ini penyelenggara negara. Tak hanya Menteri dan Pejabat Struktural, namun KPK juga mengundang para pasangannya. Hal ini dilakukan karena pentingnya peran serta seorang istri/suami yang menjadi pendorong pasangannya untuk tidak melakukan tindak korupsi.

“Mengapa kami KPK mengundang pasangan dari pejabat. Karena kami ingin mendorong pencegahan korupsi itu berbasis kekeluargaan. Pasangan, selain memberikan pendampingan kepada para pejabat juga bisa melakukan pengawalan dan pembinaan kepada anak-anak di rumah,” ucap Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK dalam kesempatan ini.

KKP berharap untuk angka korupsi yang ada di Indonesia khususnya yang melibatkan penyelenggara negara dapat berkurang dengan adanya upaya-upaya pencegahan, salah satunya dengan program PAKU Integritas.  Tidak hanya berhenti pada kegiatan hari ini, namun lebih lanjut para pejabat eselon 1 juga akan diberikan pelatihan pada 29 Juni 2021 mendatang, Menteri Trenggono juga berharap pertemuan antara pemimpin pemerintahan dengan pemimpin KPK dapat terus dilakukan.

“Saya berharap pertemuan semacam ini tidak hanya sekali dilakukan, namun dapat dilakukan secara berkala. Karena diskusi ini penting untuk mengurangi praktik terlarang di lapangan,” tutupnya.

BNPT Apresiasi Gerak Cepat Polisi Tangkap Terduga Teroris JAD di Merauke

Penulis
Andik Irwanto
-
BNPT Apresiasi Gerak Cepat Polisi Tangkap Terduga Teroris JAD di Merauke

SuaraPemerintah.id – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengapresiasi gerak cepat yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menangkap sejumlah terduga teroris anggota jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang hendak aksi terorisme di Kota Merauke, Papua, baru-baru ini.

Hal ini dikemukakan oleh Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar di Timika, Rabu, 9 Juni 2021. Pihaknya mengatakan penangkapan terhadap 11 terduga teroris di Merauke pada Jumat (28/5) hingga Minggu (30/5) itu tentu telah melewati suatu proses penyelidikan yang cukup lama.

Upaya hukum yang tegas dan terukur diperlukan guna mencegah terjadinya tindak kekerasan yang dapat menimbulkan korban jiwa maupun harta benda.

“Itu adalah upaya proaktif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum agar masyarakat lain terhindar dari aksi-aksi kekerasan yang lebih fatal,” kata Boy Rafli yang juga mantan Kapolda Papua.

Komjen Boy Rafli melakukan kunjungan kerja ke Timika sejak Rabu pagi dengan agenda mengunjungi area pertambangan PT Freeport Indonesia di Tembagapura dan melakukan pertemuan dialog dengan para bupati, tokoh masyarakat serta tokoh agama di wilayah pegunungan Papua pada Jumat (11/6).

Mantan Kadiv Humas Polri itu mengingatkan masyarakat agar lebih mawas diri dan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap segala potensi yang bisa merugikan kepentingan masyarakat luas.

“Kita semua tentu tidak menginginkan terjadi hal-hal yang membuat masyarakat menjadi resah, takut, justru sebaliknya semua pihak harus bersatu melakukan hal-hal positif dan berkontribusi dalam pembangunan dalam segala bidang serta menghormati norma-norma hukum yang berlaku di negara kita,” ujarnya.

Kapolres Merauke AKBP Untung Sangaji mengatakan, dari sebelas terduga teroris yang ditangkap Densus 88, dua di antaranya adalah pasangan suami istri.

Mereka mempunyai seorang anak berusia lima tahun. Dua terduga teroris yang merupakan pasangan suami istri itu berinisial AP dan IK. Rekan-rekan mereka yang ikut diamankan Tim Densus 88 Anti Teror Mabes Polri yaitu AK, SB, ZR, UAT, DS, SD, WS, dan YK.

Mereka ditangkap di beberapa lokasi berbeda di Kota Merauke dan beberapa distrik sekitar yaitu di Jagebob, Kurik, Tanah Miring.

Sebelas terduga teroris yang ditangkap Densus 88 Antiteror di Merauke merupakan jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD).

Jaringan ini terkait dengan kelompok teroris yang melakukan pengeboman di Gereja Katedral Makassar pada akhir Maret 2021. Para terduga teroris itu berada di Merauke diduga untuk melakukan penyerangan terhadap rumah ibadah.

“Mereka mau tembak-tembak atau taruh bom di gereja tapi kita (aparat keamanan) sudah penuh (berjaga) di gereja,” ujarnya. (red/pen)

Menteri ESDM Saksikan Pengapalan Lifting ke-700 Minyak Mentah Blok Cepu

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Usai meresmikan proyek pengembangan Lapangan Merakes di Wilayah Kerja East Sepinggan senilai US$ 1,3 miliar, Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyaksikan pengapalan lifting ke-700 minyak mentah Blok Cepu kargo bagian Pemerintah dan Badan Kerja Sama Participating Interest (BKS PI) Blok Cepu kepada Pertamina di Tuban, Jawa Timur, Rabu (9/6).

Pengapalan lifting ke-700 dari Blok Cepu ini menjadi milestone penting bagi ketahanan energi Indonesia serta memberikan harapan bahwa potensi hulu migas Indonesia masih menjanjikan.

“Penghargaan kami sampaikan kepada Exxon Cepu atas atas upayanya dari mulai menemukan cadangan dari mulai 450 juta barel sampai bisa mengidentifikasi sumber yang 940 juta barel per hari. Produksi sudah di mulai sejak tahun 2016, dari 160 ribu barel per hari hingga sekarang yang sudah bisa mencapai lebih dari 200 ribu barel per hari. Suatu capaian yang luar biasa,” ujar Arifin.

Arifin menilai capaian tersebut hanya didapat dari hasil kerja keras dan kemapuan teknis yang dimiliki.

“Kita berharap kemampuan ini bisa terus dikembangkan untuk bisa mengoptimalkan produksi minyak dan gas di Indonesia. Kita bekerjasama bahu membahu saling berbagi pengetahuan untuk bisa mendapatkan hasil yang optimal demi kesejahteraan masyarakat Indonesia,” lanjut Arifin.

Di samping itu, Arifin juga mengapresiasi penerapan kaidah keselamatan kerja yang baik sehingga sejak beroperasi tidak pernah terjadi kecelakaan kerja.

“Kami berharap potensi-potensi yang ada agar segera bisa dikembangkan, sehingga bisa dijadikan cadangan untuk kemudian bisa dilakukan proses produksinya,” pungkas Arifin.

Kegiatan produksi minyak Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu, dimulai pada tahun 2008 dan fasilitas produksi utama mulai dioperasikan pada kuartal 4 tahun 2015.

“Lapangan Banyu Urip telah berada pada tingkat produksi plateau yang stabil dengan tingkat produksi lebih dari 220.000 barel per hari (bopd) selama 5 (lima) tahun. Tingkat produksi plateu ini jauh lebih tinggi dari rencana dalam PoD, di mana sebelumnya diperkirakan produksi rata-rata sebesar 165 ribu bopd selama dua tahun,” ujar Kepala SKK Migas Dwi Soecipto

Berdasarkan penilaian teknis, cadangan minyak Lapangan Banyu Urip telah meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 940 juta barel minyak dari 450 juta barel minyak saat final investment decision (FID). Meski demikian, seperti halnya karakteristik reservoir yang berlaku umum di seluruh dunia, tingkat produksi minyak dari Lapangan Banyu Urip itu kini sudah mulai menurun secara alamiah.

“Realisasi cadangan dan produksi Blok Cepu ini membuka kenyataan bahwa potensi cadangan migas di Indonesia masih menjanjikan. Saat ini SKK Migas terus mengawal ExxonMobil bersama para mitra Blok Cepu untuk mendiskusikan berbagai inisiatif untuk mengelola penurunan produksi yang mulai terjadi, termasuk menjajaki peluang-peluang baru di Blok Cepu,” jelas Dwi.

1...4,2884,2894,290...4,887Halaman 4,289 dari 4,887