Beranda blog Halaman 4290

Pemprov DKI Jakarta Sudah Boleh Gelar Vaksinasi Covid-19 Tahap III

Penulis
Andik Irwanto
-
Pemprov DKI Jakarta Sudah Boleh Gelar Vaksinasi Covid-19 Tahap III

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah diperbolehkan menggelar vaksinasi COVID-19 tahap III untuk warga yang berusia 18 tahun ke atas. Provinsi DKI Jakarta mulai melaksanakan vaksinasi COVID-19 tahap ketiga dengan sasaran masyarakat rentan.

Hal ini berdasarkan surat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Nomor SR.02.04/II/1496/2021 yang diterima di Jakarta pada Rabu, ada tiga pertimbangan persetujuan perluasan sasaran vaksinasi COVID-19 di DKI Jakarta tersebut.

Pertama, Ditjen P2P Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwa transmisi penularan COVID-19 di DKI Jakarta masih cukup tinggi.

Berdasarkan data yang masuk ke Kementerian Kesehatan sampai dengan 6 Juni 2021, total kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta sebesar 435.135 kasus (bertambah 1.019 orang), dengan kasus aktif sebanyak 11.516 (2,6 persen) dan kematian sebanyak 7.438 kasus (bertambah 15 orang), dimana 35 persen kasus positif aktif dengan gejala sedang sampai dengan kritis membutuhkan perawatan di Rumah Sakit.

Persentase kasus positif di DKI Jakarta selama satu pekan terakhir juga lebih dari 5 persen (mencapai 7,62 persen). Hal ini demikian tertulis dalam surat Ditjen P2P kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tersebut.

“Hal ini menunjukkan bahwa transmisi penularan penyakit di Provinsi DKI Jakarta masih cukup tinggi,” tulisnya.

Kedua, vaksinasi COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta masih terbatas pada sasaran yang tinggal di kawasan permukiman kumuh saja sesuai surat dari Direktur Jenderal P2P Nomor SR.02.06/II/1134/2021 pada 3 Mei 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi DKI Jakarta.

Saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melaksanakan vaksinasi COVID-19 tahap ketiga dengan sasaran masyarakat rentan.

Ketiga, Jakarta merupakan Ibu Kota Negara yang menjadi pusat pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga, Ditjen P2P Kementerian Kesehatan menilai penting untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera menekan dan mengendalikan kasus COVID-19 di wilayahnya.

Salah satunya dengan mencapai imunitas kelompok (herd immunity) melalui pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dengan cakupan yang tinggi dan merata.

“Mempertimbangkan hal tersebut di atas, maka Provinsi DKI Jakarta dapat memperluas sasaran vaksinasi COVID-19 kepada seluruh penduduk usia 18 tahun ke atas, dengan tetap memprioritaskan pemberian vaksinasi kepada tenaga kesehatan dan tenaga penunjang yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan, kelompok masyarakat lanjut usia, petugas pelayanan publik dan kelompok masyarakat rentan (masyarakat di daerah kumuh, orang dengan gangguan jiwa, dan pra-lansia) yang belum mendapatkan vaksinasi maupun belum lengkap vaksinasinya,” demikian tertulis dalam surat Ditjen P2P Kemkes tersebut.

Namun, implementasi dan strategi percepatan pelaksanaan vaksinasi disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku di Provinsi DKI Jakarta.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta boleh melakukan koordinasi dan kerja sama untuk perluasan dan percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dengan jajaran TNI, Polri, komunitas, organisasi lokal, organisasi keagamaan, dan pihak swasta dalam mendukung capaian target vaksinasi COVID-19 di wilayah masing-masing. (red/pen)

Dukung Penerapan SNI, Kemenperin-BSN Tingkatkan Jaminan Pengukuran

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan salah satu instrumen untuk pemastian dan pengendalian mutu produk industri. Hal ini juga guna menjaga daya saing industri dalam negeri dan keselamatan konsumen.

“Jaminan kepastian mutu produk yang dihasilkan industri tersebut menjadi hal penting yang harus dipertahankan dan ditingkatkan,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Rabu (9/6).

Kementerian Perindustrian mencatat, jumlah SNI di bidang industri hingga saat ini mencapai 5.062 SNI atau 37% dari total semua SNI yang ada, yaitu 13.518 SNI. Sebanyak 121 SNI di antaranya merupakan SNI wajib di bidang Industri atau 49% dari total 246 SNI yang diberlakukan wajib.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Doddy Rahadi menyatakan, dalam rangka mendukung implementasi SNI, diperlukan sarana dan prasarananya. Saat ini terdapat  sebanyak 42 Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) dan 463 Laboratorium Uji Produk yang berfungsi sebagai Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK).

“Sampai saat ini, secara total telah dikeluarkan sebanyak 5.633 Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI),” ungkapnya.

Lebih lanjut, komponen penting yang juga perlu diperhatikan dalam penerapan SNI, antara lain adalah pengukuran yang tepat mulai dari bahan baku, proses produksi, produk yang dihasilkan dan jaminan mutu dari produk yang dihasilkan. “Pengukuran yang tepat adalah pengukuran yang tertelusur ke Standar Internasional (SI) melalui National Metrology Indonesia (NMI), dalam hal ini Standar Nasional Satuan Ukur (SNSU). Dengan kata lain, pengukuran yang tepat dilakukan melalui pengukuran yang tertelusur ke SNSU melalui laboratorium kalibrasi,” papar Doddy.

Untuk mendukung hal tersebut, BSKJI memiliki sebanyak 18 laboratorium kalibrasi yang berada di Balai Besar dan Balai Riset dan Standardisasi (Baristand) Industri yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia dan telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). “Balai Besar dan Baristand Industri sebagai lini terdepan menjaga ketertelusuan pengukuran alat ukur di industri ataupun Laboratorium Pengujian Produk,” imbuhnya.

Salah satu wujud peran aktif BSKJI dalam mendukung peningkatan kepastian jaminan pengukuran adalah dengan menjalin kerja sama dengan pemangku kepentingan kaibrasi nasional, yaitu Badan Standardisasi Nasional (BSN). Beberapa waktu yang lalu, Balai Besar Kimia dan Kemasan (BBKK), salah satu satker BSKJI yang memberikan layanan kalibrasi, menandatangani nota kesepakatan kerja sama dengan Direktorat Standar Nasional Satuan Uuran (SNSU) Mekanika, Radiasi, dan Biologi BSN.

Ruang lingkup nota kesepakatan tersebut meliputi cakupan alat ukur mekanika, di antaranya adalah dukungan dalam supervisi (penyeliaan) dan pelaksanaan Uji Banding Antar Laboratorium Kalibrasi (UBLK), partisipasi sebagai penyedia nilai acuan alat ukur, menyusun protokol dalam rangka penetapan nilai acuan alat ukur, serta penyusunan laporan-laporan yang diperlukan dalam rangka penetapan nilai acuan alat ukur. “Ruang lingkup tersebut dapat dikembangkan lagi oleh kedua belah pihak, jika diperlukan,” tegas Doddy.

Sementara itu, Kepala BBKK Wiwik Pudjiastuti menyampaikan, kerja sama tersebut diharapkan dapat meningkatkan kompetensi BBKK sebagai penyedia jasa kalibrasi. Selain itu, pada tahun ini BBKK dan Direktorat SNSU Mekanika, Radiasi, dan Biologi BSN juga melakukan kerja sama dalam menyelenggarakan uji banding khususnya dalam lingkup gauge block.

“Kerja sama ini dimaksudkan untuk memfasilitasi beberapa laboratorium kalibrasi yang memiliki lingkup gauge block dapat berpartisipasi dalam melakukan jaminan hasil pengukurannya,” jelasnya.

BBKK bertekad akan terus meningkatkan kualitas layanan di bidang kalibrasi dalam rangka menjamin ketelusuran pengukuran. Pada tahun 2020, tercatat 623 peralatan yang berasal dari industri maupun Laboratorium Kalibrasi di seluruh Indonesia dengan 105 entitas telah dikalibrasi oleh BBKK. “Kami berharap jumlah tersebut akan meningkat lagi,” tandasnya.

KKP Siapkan Pusat Daur Ulang di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) menyiapkan pusat daur ulang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) guna menangani permasalahan sampah di laut. Kegiatan ini merupakan program kegiatan bantuan sarana dan prasarana penanggulangan pencemaran di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Direktur Jenderal Pengelolan Ruang Laut Tb. Haeru Rahayu menyampaikan masalah sampah di Indonesia menjadi perhatian besar pemerintah. Hal ini disebabkan karena sampah yang masuk ke laut 80% berasal dari daratan, sehingga dalam proses pelapukan sampah plastik untuk menjadi nanoplastik membutuhkan proses yang panjang dan terdapat kemungkinan  pula masuk dalam rantai makanan di ekosistem laut. Karenanya, Tebe menjelaskan KKP melakukan langkah-langkah strategis dalam penanganan sampah.

“KKP akan melakukan beberapa kegiatan di wilayah pesisir dan pulau kecil seperti penanganan pencemaran, pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS)/Pusat Daur Ulang dan Pengembangan kawasan pesisir bersih,” tegasnya.

Selain bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan pesisir dan terolahnya sampah di wilayah sekitar, program penyediaan Tempat Pembuangan Sementara atau Pusat Daur Ulang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juga dimaksudkan untuk membantu meningkatkan usaha perekonomian masyarakat.

“Bantuan ini nantinya berupa sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan pemisahan, pencucian, pengemasan dan pengiriman bagi produk daur ulang sampah,” jelas Tebe.

Sementara itu, Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Muhammad Yusuf juga menjelaskan jenis bantuan Tempat Penampungan Sementara/Pusat Daur Ulang (TPS/PDU) yang akan dibangun di beberapa lokasi percontohan di Indonesia memiliki bentuk bangunan sederhana semi permanen dengan fasilitas alat pengolah sampah seperti mesin pencacah plastik, mesin press dan mesin komposter. Keberadaan TPS/PDU di pesisir bisa menjadi solusi, sehingga sampah-sampah yang dihasilkan dari kegiatan masyarakat dapat langsung dibuang atau didaur ulang.

Bantuan Prasarana TPS/PDU menyasar kelompok masyarakat, masyarakat hukum adat, lembaga swadaya masyarakat yang melakukan kegiatan pada bidang kelautan dan perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

“Keberadaan TPS/PDU tidak hanya menjadi tempat pembuangan nantinya, melainkan bisa juga sebagai sarana wisata edukasi masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait sampah plastik dan pencemaran,” terang Yusuf.

Saat ini Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengurangi sampah plastik hingga mencapai 30% dan penanganan pengelolaan sampah plastik sebesar 70% dan mengurangi sampah yang masuk ke laut sebesar 70% pada tahun 2025, sehingga kebocoran sampah ke laut diharapkan dapat berkurang.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sendiri telah menginstruksikan kepada jajarannya agar memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah di laut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, yang menargetkan sampah berasal dari daratan kemudian mengalir ke laut atau sampah yang berasal dari kegiatan laut. Selain masalah sampah plastik, wilayah pesisir dan laut Indonesia sangat rentan dengan berbagai ancaman pencemaran baik yang berasal dari aktivitas domestik manusia, industri, perhubungan laut, dumping maupun aktivitas lainnya.

Transformasi Modern, Danny Paparkan Lintasan Kereta Api Dalam Kota

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Kabar menarik bagi warga Kota Makassar yang ingin bepergian ke luar kota dengan waktu yang minim, Walikota Danny Pomanto telah menyiapkan solusinya.

Berdasarkan hasil pertemuannya dengan Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan yang diadakan di Kediaman Pribadinya,Jalan Amirullah Makassar, Selasa (8/6/2021) diketahui dalam waktu dekat Kota Makassar juga akan memiliki jalur kereta api.

WaliKota Moh Ramdhan “Danny” Pomanto mengatakan ada beberapa lokasi yang telah dikomunikasikan untuk memudahkan pembangunan lintasan dengan konsep jalur atas.

Danny mengatakan itu saat melakukan pertemuan bersama dengan Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan di kediaman Pribadinya,Jalan Amirullah Makassar, Selasa (8/6/2021)

Pertemuan tersebut dalam dilakukan dikarenakan dalam waktu dekat Kota Makassar juga akan memiliki jalur lintas kereta api.

“Saya baru saja berbincang dengan kepala BPKA Sulsel membahas pembangunan lintasan atau jalur kereta api yang rencananya akan di bangun di Makassar. Titik lokasinya sudah kita sepakati tinggal menunggu pembebasan sebagian lahan yang akan dilakukan oleh pihak BPKA Sulsel,” ucap Danny.

Danny menjelaskan Kota Makassar merupakan kota metropolitan dengan mobilitas warganya yang begitu padat, sehingga konsep lintas kereta api yang ditawarkan solusinya adalah dengan jalur atas.

“Makassar ini boleh di katakan kota padat mobilitas. Olehnya itu agar kehadiran kereta api tidak mengganggu kepadatan yang ada,maka caranya adalah jalur atas. Masuk kota Makassar via lintasan atas,” jelas Danny.

Sementara itu Kepala BPKA Sulsel Jumardin usai bertemu Danny mengatakan, pihaknya sangat antusias dengan konsep yang ditawarkan Wali Kota Makassar.

“Saya kira modelnya selaras dengan yang kami rancang, artinya tinggal pematangan konsep dan selanjutnya dilakukan pembahasan kembali. Intinya jalur utama sudah disetujui pak wali, itu kuncinya,” kunci Jumardin.

BRI Telah Melakukan Transformasi Digital Agar Tumbuh Berkelanjutan

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Perubahan iklim bisnis dalam beberapa tahun terakhir semakin cepat dan bahkan membuat banyak perusahaan hampir tutup akibat disrupsi teknologi digital. Hal ini menuntut para pemimpin multinational company untuk lebih waspada dan segera melakukan transformasi agar survive dan tumbuh berkelanjutan di era digital.

Pemimpin yang transformatif diperlukan agar perusahaan dapat merespon tantangan akibat disrupsi digital di tengah pandemi Covid-19 yang telah mengubah lanskap berbagai bisnis model. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama BRI, Sunarso, dalam Leadership Seminar bertema “Leader’s Transformation in The Digital Era: Digital Leadership” yang digelar oleh Bank Indonesia Institute, Kamis (3/6). Selain Sunarso, seminar daring tersebut juga menghadirkan pembicara lain yakni Komisaris Utama PT Bank Jago Tbk, Jerry Ng. Acara dibuka dengan sambutan dari Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo.

Sunarso mengungkapkan teknologi digital memang disruptor yang luar biasa dan umur rata-rata perusahaan dunia saat ini telah menurun secara signifikan. Berdasarkan data S&P 500, rata-rata umur perusahaan diperkirakan pada 2025 hanya berkisar 12 tahun hingga 15 tahun. Bahkan, perusahaan yang termasuk dalam Indeks S&P 500 sudah berkurang setengah sejak 1960.

Untuk itu, Sunarso berharap para pemimpin lebih waspada dalam menghadapi tantangan digital ekonomi. Jangan sampai perusahaan yang sudah lama justru ikut masuk dalam jeratan perubahan digital ekonomi saat ini. “Dulu, perubahan itu terjadi perlahan, yakni 10 tahun bahkan 20 tahun. Saat ini, perubahan terjadi 5 tahun, 3 tahun, atau 1 tahun. Pemimpin harus aware jangan sampai perusahaan mati perlahan. Bahkan, jangan sampai mati segera,” jelas Sunarso.

Untuk merespon berbagai tantangan itu tentu dibutuhkan pemimpin yang transformatif (digital leader) yang mampu mengikuti perubahan zaman, dengan beberapa kriteria/gaya kepempimpinan. Di antaranya yakni strategic dan disruptive, bold, courageous dan hungry, customer obsessed, drive the digital conversation, global mindset hingga mampu empowering dan inspiring.

Sunarso menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan di era digital itu lebih kontekstual daripada sentral maupun upaya-upaya untuk membangun kultus individu. Maksudnya, kepemimpinan itu ditulis oleh sistem bukan oleh sinten (orang per orang).

Pasalnya, akibat disrupsi teknologi digital, program atau rencana bisnis lima tahunan yang disusun oleh perusahaan dapat berubah di tengah jalan. Bahkan di tengah Covid-19, perusahaan mengubah bisnis model agar tetap relevan dengan kondisi dan perubahan digital yang berlangsung dengan cepat.

Dia menambahkan bahwa yang lebih penting dari itu semua adalah kita harus menyediakan dalam corporate plan itu ruang yang cukup agile untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian. Karena lingkungannya berubah sedemikian cepat. Jadi agility to change. Dia mencontohkan ketika menyusun corporate plan BRI sampai 2022, BRI harus menyesuaikan strateginya pada 2020 karena pandemi dan tahun ini di-review lagi. Tapi yang lebih penting dari itu adalah menyediakan ruang untuk revisi dan penyesuaian-penyesuaian. Supaya adaptif dan lincah.

Digitalisasi memerankan peran penting dalam perubahan bisnis iklim bisnis akhir-akhir ini. Perusahaan di era dulu yang mampu bertahan hanya dengan kekuatan modal. Namun, perusahaan saat ini justru mengandalkan big data, membuat aplikasi dan membentuk ekosistem.”Jadi terminologi trickle down economy sudah kurang relevan. Yang ada masif progresion, yakni pelaku mikro berjejaring dan membentuk market super power,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Sunarso mengakui emiten berkode BBRI ini pun sangat aktif melakukan hal transformasi digital. Perseroan melakukan peningkatan kapasitas dan kualitas teknologi informasi. Perseroan memiliki alokasi capital expenditure yang tidak murah untuk meningkatkan potensi digital ini.

Adapun, Sunarso mengatakan tranformasi digital sejauh ini sudah banyak memberi manfaat pada BRI baik dari sisi efisiensi operasional maupun peningkatan pendapatan dari bisnis baru. Dia mencontohkan Agen BRILink BRI saat ini sudah mencapai lebih dari 500.000 agen, naik pesat dari posisi 2015 yang hanya 50.000 agen.

Volume transaksi pun melesat, naik ke Rp673 triliun pada 2019 dari posisi 2015 sekitar Rp35 triliun. Bahkan pada periode pandemi tahun lalu volume transaksi agen BRILink mencapai lebih dari Rp800 triliun. “Kami pun mendapat fee Rp788 miliar pada 2019, dan naik menjadi Rp1,2 triliun pada tahun lalu. Dan jangan lupa ini adalah sharing ekonomi, masyarakat kami perkirakan bisa dapat fee sampai Rp3 triliun,” katanya.

Dalam transformasi digitalnya, BRI mengembangkan aplikasi BRISPOT untuk memudahkan bisnis proses dan mempercepat proses kredit mikro. Berkat aplikasi ini, BRI mencatat peningkatan produktivitas booking kredit mikro, dari rerata Rp2,5 triliun per bulan (sebelum pakai BRISPOT) naik menjadi minimal Rp4 triliun per bulan.

Proses kredit mikro BRI pun sudah menjadi lebih cepat, dari semula 2 minggu, menjadi 2 hari saja dan ternyata overshoot, sekarang sudah bisa 2 jam prosesnya. Di samping itu, BRI melakukan perubahan kultur di sisi sumber daya manusia. Bagaimana pun kultur digital dari SDM yang mampu membuat transformasi digital menjadi lebih berkelanjutan dan optimal dalam meningkatkan kinerja perusahaan.

Kendati demikian, Sunarso mengklaim transformasi digital yang dilakukan BRI tak serta membuat BRI menjadi digital banking. Perseroan lebih memilih menjadi hybrid bank yang lebih seimbang dalam mengikuti adopsi digital masyarakat. “Kami ini bank rakyat. Rakyat belum semuanya digital. Tapi kami juga tidak lamban dalam bertansformasi,” tutupnya.

Perkuat Penanganan Stunting, Kemensos Tingkatkan Program PKH

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam penanganan stunting, Kementerian Sosial (Kemensos) mengimplementasikan langkah sistematis. Salah satu Menteri Sosial Tri Rismaharini telah memerintahkan jajarannya mempersiapkan dan meningkatkan kapasitas SDM pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Kepala Badan Pendidikan Penelitian Penyuluhan Sosial (BP3S) Syahabuddin menyatakan, dalam forum penguatan dan meningkatkan kapasitas SDM PKH sudah dibekali dengan menambahkan modul stunting dalam pendidikan dan pelatihan.

Dengan itu diharapkan para pendamping PKH mampu menjadi duta perubahan. “Saya harapkan saudara ini menjadi duta sosial, duta pencegahan dan penanganan stunting dengan perspektif kesejahteraan sosial tentunya,” kata Syahabuddin saat membuka secara daring, Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Stunting bagi SDM Kesejahteraan Sosial sesi Sinkronus Tahun 2021.

Menurut dia, pendamping PKH dapat bermitra dengan siapa pun di lapangan. Dengan tujuan untuk memperkaya khazanah dan penguatan pencegahan maupun penanganan stunting di masyarakat, terutama bagi KPM PKH.

Sebelumnya, Mensos menyatakan siap menindaklanjuti arahan Presiden untuk penanganan stunting di Indonesia. Program penanganan stunting, kata Risma, bakal dimulai di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Saya akan bekerja sama dengan BKKBN sebagai ketua pelaksana program penurunan stunting. Kami akan memulai program ini dari provinsi NTT,” kata Menos. Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo meminta agar sosialisasi pencegahan stunting disambungkan dengan program perlindungan sosial pemerintah.

Terutama Program Keluarga Harapan (PKH) dan pembagian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako dan pembangunan infrastruktur dasar yang menjangkau keluarga-keluarga yang tidak mampu.

Untuk memperkuat berkomitmen dalam pencegahan stunting di Indonesia salah satunya dilakukan Kemensos dengan memberikan bantuan pangan berupa beras khusus yang sudah difortifikasi atau diberikan penambahan mikronutrien dengan harapan dapat memenuhi gizi warga.

Indonesia – Perancis Tanda Tangani CFA Untuk Peningkatan Riset di Indonesia

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko bersama French Minister of Maritime Affairs (Menteri Kelautan Perancis) Annick Girardin menyaksikan penandatanganan Credit Facility Agreement of Procuremet of Multi-Purposes Research Vessels antara Kementerian Keuangan RI dengan Agence Française de Développement (AFD) bertempat di Gedung BJ Habibie lantai 24, Selasa (08/06).

Pada kesempatan tersebut LTH menjelaskan dengan dibentuknya BRIN oleh Presiden Joko Widodo pada 28 April lalu, bertujuan untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan dan pengkajian, serta riset dan inovasi nasional di Indonesia. LTH menyebutkan selain mengintegrasikan lembaga riset yang dahulu berada di bawah Kementerian Riset dan Teknologi, BRIN juga mengintegrasikan unit riset yang saat ini berada di bawah beberapa Kementerian teknis lain.

“Ke depan, saya akan membuka lebih banyak global platform untuk kerja sama riset dan inovasi dengan mitra dari luar negeri. Fasilitas dan SDM yang kita miliki dapat kita sinergikan bersama. Dengan integrasi ini, sumber daya riset (SDM, fasilitas, anggaran, dll.) juga akan lebih terkontrol dan pengelolaannya diharapkan menjadi lebih baik lagi,” jelas LTH.

Selanjutnya LTH menyampaikan bahwa Ia dan segenap jajaran BRIN mengapresiasi dukungan Pemerintah Perancis dalam pengembangan riset keanekaragaman hayati, khususnya yang bersumber dari keanekaragaman hayati laut. Melalui dukungan pembiayaan yang akan ditanda tangani antara Agence Française de Développement (AFD) dan Kementerian Keuangan, Indonesia akan memperkuat armada kapal riset nasional yang diharapkan dapat secara optimal melayani kebutuhan serta meningkatkan kapasitas riset nasional khususnya terkait riset kekayaan hayati laut sebagai bagian keanekaragaman hayati di Indonesia.

“Perancis merupakan salah satu mitra strategis Indonesia khususnya dalam kerja sama riset dan inovasi. Ke depan, kami melihat banyak potensi kerja sama riset dan inovasi antara Indonesia dan Perancis. Untuk itu kami akan membuka peluang ini kepada peneliti Indonesia, dan kami berkomitmen untuk selalu mendukung upaya peningkatan kerja sama ini lebih baik lagi,” ungkap LTH

Penandatanganan Credit Facility Agreement (CFA) ini ditandatangani oleh Luky Alfirman selaku Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kemenkeu RI dan Emmanuel Baudran selaku Country Director Agence Francaise de Developpement (Indonesia Resident Mission). Pinjaman Luar Negeri dari AFD kepada Indonesia senilai $107 juta ini diperuntukan untuk pembelian dan reparasi kapal penelitian serba guna yang dikelola Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di mana pemanfaatan dana pinjaman yang direncanakan selama lima tahun.

“Melalui LIPI dana ini akan dikelola untuk pembiayaan pengadaan Multi-Purposes Research Vessels atau Kapal Riset Multiguna dengan komponen 1 Retrofit Kapal Baruna Jaya VIII dan 1 pengadaan Kapal Riset Baru, serta pembangunan kapasitas SDM Kelautan Nasional,” jelas Kepala BRIN.

Selanjutnya, Menteri Kelautan Perancis Annick Girardin mengatakan dengan didirikannya BRIN akan menjadi sinyal yang kuat untuk mendukung pengembangan riset di Indonesia. Ia menyebutkan BRIN akan menjadi platform global penelitian dan berstandar internasional. Annick Girardin berharap kerja sama riset antara Indonesia dan Perancis dapat ditingkatkan dan lebih erat lagi, khususnya di bidang maritim.

“Kita akan menandatangani nota kesepahaman ini untuk membuktikan bahwa hubungan Perancis dan Indonesia di bidang ini sudah lama terjalin melalui AFD dan IRD yang didukung oleh Kedutaan Besar Perancis. Saya sangat mendukung usaha tersebut, yang sebenarnya juga menjadi salah satu fokus kami dalam bidang eksplorasi kelautan. Saya senang sekali menjadi Menteri asing pertama yang berkunjung ke BRIN sejak BRIN dibentuk,” ucapnya.

Annick Girardin mengungkapkan saat ini Pemerintah Perancis telah melakukan rapat kabinet yang menghasilkan upaya strategi untuk eksplorasi komprehensif dasar laut. Ia menyebutkan Perancis memiliki kemampuan dan pengalaman yang cukup besar dalam bidang kemaritiman dan Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan yang besar. Hal ini mendorong Perancis menawarkan kerja sama dengan Indonesia, baik di bidang penelitian, riset, pendidikan dan teknologi bidang kemaritiman.

“Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa Pemerintah Perancis memiliki strategi khusus untuk eksplorasi komprehensif dasar laut, saya kira saat ini baru sekitar 20 persen dasar laut yang telah dieksplorasi dan dimanfaatkan secara optimal, dengan melibatkan riset dan pengembangan dengan pihak swasta, bukan hanya pemerintah saja,” jelasnya.

Berdasarkan hasil kajian Feasibility Studies (studi kelayakan) yang dilakukan pada 2018-2019 dan rekomendasi Konsorsium Riset Samudera Nasional, Indonesia butuh penguatan kapasitas armada kapal riset dalam mendukung riset kelautan nasional. Rekomendasi tersebut juga menyebutkan perlunya dilakukan pembiayaan dari skema pinjaman luar negeri.

Plh. Kepala LIPI, Agus Haryono menjelaskan proyek pengadaan Kapal Riset Multiguna ini merupakan upaya menjawab kebutuhan infrastruktur untuk membangun riset kelautan nasional. “Saat ini enam armada penelitian yang ada di Indonesia secara umum membutuhkan perbaikan guna memenuhi standar internasional. Melalui program ini diharapkan penggunaan dan pengelolaan armada secara terbuka dan profesional serta dimanfaatkan bersama sehingga fasilitas riset yang ada menjadi enabler dalam menciptakan ekosistem riset kelautan nasional,“ ungkap Agus.

Disamping kerja sama Indonesia – Perancis dalam bidang riset dan inovasi kelautan, Indonesia dan Perancis telah mempunyai payung kerja sama bilateral RI – Perancis di bidang riset dan teknologi berdasarkan pada:

  1. Pengaturan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Perancis dalam Bidang Kerja Sama Riset Ilmiah, Teknologi dan Inovasi”, yang telah ditandatangani di Jakarta, 29 Maret 2017.
  2. Pengaturan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Perancis Tentang Kemitraan “Hubert Curien” Perancis – Indonesia melalui Program Nusantara.

Saat ini ada 2 jenis Program Nusantara yaitu Mobility (di bawah koordinasi Kemendikbud-ristek); dan riset teknologi dan inovasi bersama (di bawah BRIN).

Selain itu Indonesia dan Perancis juga secara rutin menyelenggarakan ” Joint Working Group (JWG) dan High Level Meeting (HLM)”. JWG ke-11 dan HLM ke-2 telah dilaksanakan di Universitas Hasanuddin, Makassar, Oktober 2019, yang memfasilitasi kemajua dan evaluasi kegiatan 7 Working Group bidang di bidang HERIE ( Higher Education Research Innovation Enterpreneurship) Indonesia – Perancis, yaitu:

a) Food Security and Agriculture

b) Health Medicine

c) Engineering, Mechanics, Aeronautics and Energy (Renewable and Alternative Energy)

d) Information and Communication Technology

e) Social Science and Humanities (Law Politics/Sustainable Tourism/Economics)

f) Ecology, Environmental Science and Marine & Maritime Science

g) French Indonesia Consortium Energy Management (FICEM).

Oleh karena itu, kerja sama Indonesia – Perancis antara LIPI dan Institut De Recherche Pour Le Developpment (IRD) yang didukung oleh BRIN dan Kementerian Kelautan Perancis, diyakini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di kedua negara.

Turut hadir Delegasi Perancis pada kesempatan ini Duta Besar Perancis Olivier Chambard, Cabinet Director Xavier Ducept, Diplomatic Counsellor Madame Alexandra Bonnet, Counsellor of Cooperation Stephane Dovert, Director of IRD Indonesia Edmond Dounias, Director of AFD Indonesia Emmanuel Baudran, AFD Senior program Officer Martin Leménager dan AFD Jakarta Communication Officer Claudhia Aprilia dan Interpreter Embassy of France Dominique Roubert

Serta Delegasi Indonesia Sekretaris Utama BRIN Mego Pinandito, Kepala Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik BRIN Nada Darmiyanti, Ketua Transisi BRIN Prakoso B, Sekretaris Utama LIPI Nur Tri Aries S, Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian Ocky Karna Radjasa, Kepala Pusat Pemanfaatan Inovasi dan Iptek LIPI Yan Rianto, Koordinator Pelaksana Fungsi Pengelola Kapal Riset LIPI Indriyani, Kepala Biro Kerja Sama Hukum dan Humas LIPI Mila Kencana, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Luky Alfirman yang diwakili oleh Direktur Pinjaman dan Hibah Kemenkeu Scenaider C.H. Siahaan.

Pacu Daya Saing KIK, Kemenperin Dorong Industri Nikmati Harga Gas Kompetitif

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Perindustrian terus memacu daya saing Kawasan Industri Kendal (KIK), Jawa Tengah agar lebih terintegrasi sehingga dapat menjadi daya tarik bagi para investor. Langkah ini perlu dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait, seperti lintas kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah.

“KIK sebagai salah satu klaster terintegrasi yang dapat menjadi contoh terhadap pengembangan kawasan industri lainnya di Indonesia,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Rabu (9/6).

KIK merupakan wujud nyata kerja sama antara Indonesia dan Singapura, yang dibangun oeh PT Jababeka Tbk dengan Sembcorp Development Indonesia Pte. Ltd., anak perusahaan Sembawang Development Ltd. asal Singapura. Beroperasinya KIK diresmikan langsung Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong pada November 2016 lalu.

Menurut Menperin, pengembangan KIK akan terus diakselerasi menjadi kawasan industri padat karya berorientasi ekspor. Hal ini diyakini dapat mempercepat upaya pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi Covid-19.

“Kami mengapresiasi KIK saat ini sudah memiliki 66 tenant dengan capaian investasi sebesar Rp19,2 triliun. Investasi ini tentunya memberikan multiplier effect yang luas bagi perekonomian, di antaranya penerimaan devisa dan penyerapan tenaga kerja,” paparnya.

Sebanyak 49% investor tersebut berasal dari Indonesia, kemudian 40% didominasi dari China, Taiwan, dan sisanya dari Singapura, Hongkong, Korea Selatan, serta Malaysia. Pembangunan KIK direncanakan sampai tiga tahap dengan total lahan seluas 2.200 hektare untuk menjadi kawasan industri terpadu yang didukung oleh pengembangan zona industri, pelabuhan, kota fesyen, dan permukiman.

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Eko SA Cahyanto menyampaikan, pihaknya baru saja melakukan kunjungan kerja ke KIK. “Kami sebagai pembina kawasan industri mendukung kelanjutan pembangunan KIK agar makin banyak investor yang masuk,” jelasnya.

Adapun usulan Kemenperin untuk mempercepat pembangunan KIK agar lebih berdaya saing, antara lain mendorong pembangunan pelabuhan, memfasilitasi harga gas yang kompetitif, dan mempercepat revisi Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kendal-Demak-Ungaran-Salatiga-Semarang-Purwodadi.

“Harga gas dan revisi Perpres merupakan dua prioritas yang kami usulkan untuk meningkatkan investasi di Kendal, khususnya di KIK,” ujar Eko. Saat ini, KIK membutuhkan gas sebanyak 36,6 MMSCFD. “Industri eksisting yang menggunakan gas, yakni Inmas (pabrik susu kental manis) dan PT Daeyoung (perusahaan tekstil),” imbuhnya.

Menurut Eko, ketika melakukan kunjungan di PT Daeyoung. Perusahaan tersebut mengeluarkan biaya untuk LPG sebesar USD13,8 per MMBTU atau lebih mahal dari biaya untuk manpower. “Mereka menggunakan gas sebagai sumber energi dalam proses dyeing. Pasokan gas dari Jawa Timur,” ungkapnya.

Lebih lanjut, kapasitas produksi perusahaan tersebut baru mencapai 60% dari total kapasitasnya. “Apabila harga gas lebih murah lagi, tentu akan meningkatkan kapasitasnya. Produk mereka sebagian besar untuk dalam negeri, dan sisanya diekspor ke Vietnam,” tandasnya. Ia menambahkan, Pemerintah terus mendorong percepatan implementasi konsep industri hijau, termasuk di PT Daeyoung.

Dirjen KPAII berharap, seluruh industri yang berada di KIK dapat menikmati harga gas sebesar USD6 per MMBTU. Hal ini dinilai dapat memacu produktivitas dan daya saing industri tersebut. “KIK ingin adanya percepatan pembangunan pipa transmisi gas Cirebon-Semarang,” ujarnya.

Kebutuhan eksisting gas di KIK yang saat ini mencapai 36,6 MMSCFD, hampir 50% dari kebutuhan di Jawa Tengah sebesar 70 MMSCFD. “Kebutuhan gas di Kendal akan lebih besar jika industri-industri lain di luar KIK sudah beroperasi,” pungkasnya.

Menaker Ida Minta Dukungan ILO Tangani Dampak Pandemi Covid-19

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meminta dukungan Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO) atas berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia dan stakeholders dalam menangani dampak pandemi Covid-19 di sektor ketenagakerjaan.

“Selama ini Pemerintah telah bekerja sama dengan Pekerja dan pengusaha dalam menangani dampak pandemi. Namun, dukungan signifikan dari ILO tetap dibutuhkan untuk mendukung apa yang kami lakukan dalam menangani dampak pandemi ini,” kata Menaker Ida pada forum Konferensi Perburuhan Internasional secara daring, Senin (7/6/2021).

Menaker Ida menjelaskan, dalam upaya membangun dunia kerja terdampak Covid-19, Pemerintah Indonesia telah menerapkan delapan kebijakan utama. Mulai dari stimulus ekonomi untuk bisnis hingga program tunjangan bagi pekerja yang diberhentikan. Program ini dilakukan untuk memfasilitasi 56 juta pekerja formal hingga jaring pengaman sosial bagi lebih dari 70 juta pekerja informal.

Selain itu, Indonesia telah merevitalisasi UU Ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan tujuan menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan domestik.

Menurutnya, dari berbagai kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah, ada tiga pilar penting untuk menavigasi masa depan kerja global.

Pertama, investasi di bidang utama pekerjaan yang layak dan berkelanjutan.

Ia menekankan, konsep pembelajaran seumur hidup harus menjadi bagian integral dari masyarakat dan investasi swasta untuk mengurangi kesenjangan keterampilan. Apalagi, keterampilan menjadi hal wajib dalam menghadapi dunia ketenagakerjaan yang semakin dinamis/fleksibel.

“Dalam upaya mengurangi kesenjangan keterampilan, Pemerintah Indonesia telah melibatkan dunia usaha dan masyarakat dalam merevitalisasi pusat pelatihan pekerja dan mempersiapkan kemampuan kerja para pekerja yang memenuhi kebutuhan industri,” kata Menaker Ida.

Selain mengurangi kesenjangan keterampilan, investasi lain yang penting ialah memperkuat pembangunan ekonomi pedesaan melalui penyediaan dana desa.

“Kami juga telah mengembangkan Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi dan standar hidup bagi mantan para pekerja migran dan keluarganya,” ujarnya.

Kedua, dialog sosial yang inovatif tentang isu-isu yang lebih luas di dunia kerja.

Menaker Ida mengatakan bahwa Indonesia terus memperkuat institusi atau lembaga kerja sama stakeholder ketenagakerjaan, seperti memperkuat dialog sosial melalui Badan Kerjasama Tripartit, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Namun demikian, situasi nasional masing-masing negara sangat berpengaruh terhadap pola dialog sosial yang dibangun antar stakehokder.

“Oleh karena itu, pendekatan yang harus dilakukan tidak boleh diseragamkan atau satu ukuran untuk semua dalam pengorganisasian dialog sosial, melainkan harus berdasarkan keadaan nasional masing-masing,” katanya.

Ketiga, menciptakan kerja sama multilateral antar negara untuk mempromosikan agenda yang berpusat pada manusia di tingkat internasional.

Ia menyatakan bahwa Indonesia menyambut baik draft dokumen hasil Konferensi Panggilan global untuk bertindak untuk pemulihan yang berpusat pada manusia dari krisis COVID-19 yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh yang diilhami dan dipandu oleh Deklarasi Seabad ILO.

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, mengungkapkan capaian positif yang telah dilakukan Tripartit Nasional.

Menurut Sekjen Anwar, Tripartit Indonesia sangat berperan dalam penyusunan tanggapan Indonesia terhadap beberapa kuesioner ILO dalam observation dan direct request ILO, melalui mekanisme dialog sosial yang efektif dan produktif.

“Atas kerja sama dan kekompakan dari Tripartit Indonesia ini, sehingga Indonesia tidak masuk dalam preliminary list 19 negara yang masuk dalam pembahasan di Komite Aplikasi Standar ILO di ILC tahun ini. Ini capaian positif tripartit Indonesia,” kata Sekjen Anwar.

Pulihkan Ekosistem Mangrove, KKP Tanam 50.000 Bibit Mangrove di Lombok

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) pulihkan ekosistem mangrove di wilayah pesisir Lombok Barat dengan menanam sebanyak 50.000 bibit mangrove di Desa Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat.

Pemulihan ekosistem mangrove merupakan upaya rehabilitasi yang menjadi prioritas program kerja KKP Melalui upaya tersebut Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono berharap rehabilitasi mangrove dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Tb. Haeru Rahayu menjelaskan program Padat Karya Penanaman Mangrove (PKM) yang dilakukan oleh KKP bertujuan mengatasi degradasi mangrove, sehingga ekosistem mangrove dapat pulih dan meningkatkan perekonomian di wilayah pesisir.

“Kegiatan penanaman mangrove ini menjadi salah satu upaya edukasi penyadartahuan tentang pemulihan ekosistem pesisir yang dapat diterapkan secara langsung, tidak hanya masyarakat bahkan siswa juga dapat praktek langsung,” jelas Tebe.

Penanaman 50.000 bibit mangrove jenis Rhizophora Mucronata dilaksanakan bersama kelompok masyarakat sadar wisata Tanjung Batu dan masyarakat sekitar di Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat pada lahan seluas 10 hektar. Kegiatan ini melibatkan 60 orang pekerja dengan jumlah Hari Orang Kerja (HOK) 423 HOK.

Sementara itu Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Muhammad Yusuf menyampaikan tahun ini KKP memang tengah gencar pada program rehabilitasi mangrove.

“Kegiatan rehabilitasi ini akan dilaksanakan di 22 Lokasi yang tersebar di wilayah pesisir Indonesia. Selain mendorong pemulihan ekonomi dan ekosistem mangrove, tujuan lainnya agar masyarakat lebih memiliki kepedulian terhadap kondisi mangrove, karena keterlibatan masyarakat sangatlah penting bagi terlaksannya program ini,” ujar Yusuf.

Sebagian besar wilayah pesisir dan lautan berada dalam kondisi terdegradasi, karena pemanfaatan yang tidak ramah lingkungan serta konversi lahan menjadi peruntukkan yang baru. Berbagai aktivitas di wilayah darat maupun aktivitas di laut juga menyebabkan menurunnya kondisi ekosistem mangrove. Salah satu upaya Pemerintah bersama masyarakat adalah melakukan upaya rehabilitasi.

Kegiatan rehabilitasi mangrove pada kegiatan padat karya ini diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar sehingga ekosistem mangrove semakin terjaga kelestariannya.

1...4,2894,2904,291...4,887Halaman 4,290 dari 4,887