Beranda blog Halaman 4291

Luncurkan Produk Mortar, Menteri BUMN Apresiasi Atas Transformasi SIG

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – PT Semen Indonesia Tbk (SIG) memperluas cakupan bisnisnya dengan meluncurkan varian produk baru. Melalui anak usaha, PT Mitra Kiara Indonesia (MKI), SIG secara resmi memperkenalkan produk “Mortar Indonesia” yang khusus membidik segmen premium pasar building material tanah air. Saat ini, produk “Mortar Indonesia” telah tersedia di beberapa wilayah, seperti DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan juga Yogyakarta.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, secara lugas menyampaikan apresiasinya. “Saya mengapresiasi berbagai langkah transformasi di SIG yang kini lebih dari sekedar produsen semen, buat saya ini bukan dari sekedar peluncuran produk, ini salah satu wujud inovasi dan transformasi SIG menjadi BUMN berkelas dunia dan berwawasan masa depan,” kata Erick Thohir, pada acara peluncuran Mortar Indonesia, yang diselenggarakan secara virtual, Senin (7/6).

Erick Thohir menjelaskan, adanya platform digital sobat bangun dan akses toko adalah contoh baik bentuk transformasi digital SIG, tidak hanya untuk menangkap peluang di masa dan paska pandemi Covid-19, juga merupakan transformasi di era teknologi. Go Beyond Next, sebuah spirit yang sejalan dengan program transformasi BUMN. “Selamat untuk SIG atas pencapaian ini untuk menjadi penyedia solusi bahan bangunan terbesar di regional,” kata Erick Thohir.

Direktur Utama SIG, Hendi Prio Santoso, pun menyatakan rasa syukur dan terima kasihnya atas apresiasi dari Menteri BUMN. Hendi Prio Santoso menyampaikan bahwa langkah SIG meluncurkan produk Mortar Indonesia saat ini tak lepas dari visi perusahaan yang bertekad untuk menjadi penyedia solusi bahan bangunan terbesar di kawasan regional.

“Guna mewujudkan visi tersebut, ada sejumlah strategi yang telah SIG tempuh. Salah satunya dengan mendorong inovasi produk, termasuk di dalamnya adalah launching produk mortar. Ini semakin melengkapi portofolio produk yang telah existing, seperti produk ThruCrete, DekoCrete, SpeedCrete, Masonry Cement serta produk semen hidraulis PwrPro yang telah mendapatkan sertifikasi pada bulan Mei kemarin, untuk memberikan nilai tambah bagi konsumen,” ujar Hendi Prio Santoso.

Dalam setiap operasionalnya, SIG juga concern terhadap isu perbaikan lingkungan. “Selain memastikan agar proses produksi sesuai kaidah “green”, SIG juga mengembangkan digitalisasi produk. Bagaimanapun tuntutan untuk menjalan industri 4.0 tidak bisa dielakkan lagi. Saat ini SIG telah melaksanakan itu dan bakal mengembangkannya lebih lanjut,” tegas Hendi Prio Santoso.

Tangani Covid-19, Pemkot Surabaya Rencanakan Satu Titik Lokasi Penyekatan Jembatan Suramadu

Penulis
Andik Irwanto
-
Tangani Covid-19, Pemkot Surabaya Rencanakan Satu Titik Lokasi Penyekatan Jembatan Suramadu

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengusulkan membuat satu titik lokasi penyekatan di area Jembatan Suramadu sebagai upaya memudahkan penanganan COVID-19 yang dilakukan secara bersama-sama. Di satu titik ada dari Pemkot Surabaya, Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan juga TNI-Polri. Lokasi penyekatan masih akan dibahas lebih lanjut, apakah di sisi Surabaya apa di sisi Madura.

Hal ini dikatakan oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Surabaya, Rabu, 9 Juni 2021. Pihaknya mengatakan usulan itu sudah disampaikan kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jatim Heru Tjahjono dan juga disambut baik oleh Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron.

“Bu Gubernur sudah sepakat soal itu karena beliau juga ingin menunjukkan bahwa penanganan COVID-19 ini harus dilakukan secara bersama-sama,” katanya.

Jadi, lanjut dia, di satu titik itu nanti ada dari Pemkot Surabaya, Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan juga TNI-Polri. Sehingga, nantinya akan bersama-sama melakukan rapid test antigen bagi pengendara kendaraan bermotor baik yang dari Madura ke Surabaya maupun dari Surabaya ke Madura. Lokasi penyekatan itu masih akan dibahas lebih lanjut, apakah di sisi Surabaya apa di sisi Madura.

Bagi Eri, kebersamaan inilah yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan suatu masalah, khususnya terkait melonjaknya kasus COVID-19 di Bangkalan.

“Sehingga tidak ada lagi ke depannya Surabaya tidak melakukan sesuatu atau Bangkalan tidak melakukan sesuatu. Tapi kalau ini dilakukan secara bersama-sama, Insya Allah kita bisa melakukan yang terbaik dan bisa menangani pandemi COVID-19 ini,” katanya.

Wali Kota Eri mengatakan berdasarkan data Dinkes Surabaya, jumlah total warga yang sudah rapid test antigen hingga Selasa (8/6) berjumlah 8.239 orang dengan rincian warga yang dinyatakan negatif berjumlah 8.164 orang dan warga yang dinyatakan positif sebanyak 131 orang.

Mereka yang dinyatakan positif dari hasil tes cepat antigen langsung dibawa ke Asrama Haji Surabaya untuk dilakukan swab test PCR. Setelah dilakukan swab test PCR dari 131 orang tersebut diketahui ada sekitar 53 orang yang dinyatakan positif COVID-19 dan 61 orang negatif COVID-19 dan 41 orang lainnya masih menunggu hasil. (red/pen)

Terapkan TJSL, Geo Dipa Energi Dapatkan Pengakuan World Bank dan ADB

Penulis
Andik Irwanto
-
Terapkan TJSL, Geo Dipa Energi Dapatkan Pengakuan World Bank dan ADB

SuaraPemerintah.id – PT Geo Dipa Energi (Persero), badan usaha milik negara (BUMN) di sektor panas bumi, mendapat pengakuan dari lembaga pembiayaan multilateral (World Bank dan ADB) melalui penerapan secara berkelanjutan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan.

Direktur Utama Geo Dipa Riki F Ibrahim mengatakan sebagai pucuk pimpinan perusahaan BUMN, dirinya harus memastikan bahwa antara operational excellence dan compliance  terhadap kebijakan di sektor lingkungan dan sosial, harus menjadi nilai yang dijunjung tinggi oleh seluruh pekerja Geo Dipa.

Hal ini dijelaskan oleh Riki saat berbicara dalam dialog virtual bertajuk “Mengejar Proper melalui Inovasi Sosial dan Lingkungan” yang disaksikan melalui kanal YouTube di Jakarta, Rabu, 9 Juni 2021.

“Saya bersyukur, anak-anak muda di Geo Dipa memahami itu dengan baik, sehingga kami bisa mendapatkan pengakuan, baik dari dalam maupun dari dunia internasional. Salah satu yang membanggakan, kami mendapatkan pengakuan dari multilateral bank (World Bank dan ADB) dalam menyokong kegiatan usaha,” katanya.

Riki mengatakan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan perusahaan sesungguhnya merupakan sebuah kebutuhan yang tidak bisa diabaikan.

Agar perusahaan bisa mendapatkan pengakuan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat global, maka ketaatan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan TJSL menjadi sebuah keharusan.

Riki mengatakan pihaknya juga akan beradaptasi dengan kebijakan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan (Proper) terbaru yang tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 1 Tahun 2021, terutama pada tambahan ketentuan seperti inovasi sosial maupun Life Cycle Assesment (LCA).

“Penghargaan seperti Proper hanyalah bonus semata, bukan tujuan utama. Namun yang utama adalah manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan kegiatan usaha perusahaan,” katanya.

Ia menegaskan sebagai BUMN, harus menjadi contoh bagi perusahaan lain. Untuk itu, Geo Dipa harus beradaptasi dengan kebijakan tersebut.

“Dengan adanya inovasi sosial dan LCA, maka kita tidak bisa menjalankan usaha dengan pola business as usual, tetapi bussiness unusual. Jadi, harus memberi nilai tambah bagi lingkungan dan masyarakat,” kata Riki.

Menurut dia, sebagai perusahaan yang bergerak di sektor panas bumi, menjadi salah satu keuntungan karena secara alamiah, panas bumi merupakan sumber energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Karena itu, kata Riki, dalam kegiatan operasionalnya, faktor lingkungan merupakan salah satu aspek yang menjadi perhatian utama, sehingga usaha panas bumi yang dilakukan bisa terus berkelanjutan.

“Secara alamiah, kami bergerak dalam kegiatan usaha yang selalu memperhatikan aspek lingkungan sebagai bagian yang menunjang operasional dan kelanjutan sumber energi,” katanya.

Riki menegaskan sebagai sebuah kewajiban yang harus dilakukan perusahaan, maka sebenarnya dengan atau tanpa adanya penilaian Proper, perusahaan sudah seharusnya menjalankan kewajiban sebagai sebuah bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas usaha.

“Namun demikian, penilaian Proper dengan standar yang terus berkembang mengikuti kebutuhan global, semakin menyadarkan bahwa mengikuti ketentuan dalam beleid yang terkait Proper, semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat baik di tingkat nasional maupun internasional,” ujarnya.

Sementara itu, pembicara lainnya Corporate Secretary PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) Zubaidah mengatakan dalam menjalankan program TJSL, pihaknya mengacu pada ISO 26.000, dengan mengedepankan tiga pilar, yaitu sosial, ekonomi dan lingkungan.

Menurut Ida, sapaan akrab Zubaidah, pilar sosial berupa program pendidikan keterampilan untuk menunjang ekspansi bisnis, bekerja sama dengan perguruan tinggi atau pihak lain. Pilar ekonomi berupa program pengembangan UKM yang dapat menunjang kebutuhan perusahaan.

“Pilar lingkungan merupakan program inovatif peningkatan kualitas hidup masyarakat berbasis lingkungan yang tematik, terintegrasi dengan pengembangan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan,” ujar Zubaidah.

Prof Sudharto P Hadi, Ketua Dewan Pertimbangan Proper, mengatakan Proper sejatinya bukan tujuan tapi wahana mewujudkan corporate sustainability yang menjadi idaman semua pemangku kepentingan.

“Profit memang perlu, tapi kita juga perlu masyarakat yang terdampak pada kegiatan kita, caranya adalah dengan membangun sistem,” katanya. (red/pen)

KKP Dorong Tata Kelola CTI-CFF Lebih Aktif Cari Inovasi Baru

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) mengikuti Pertemuan Khusus Pejabat Senior (Special Senior Officials’ Meeting – SSOM) Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF) yang difasilitasi oleh Sekretariat Regional CTI-CFF pada akhir bulan Mei lalu (27-28/5/2021).

Pada pertemuan ini Indonesia menyampaikan intervensi dengan mendorong Sekretariat Regional CTI-CFF untuk lebih aktif mencari inovasi baru guna mendorong partisipasi 6 negara anggota CTI-CFF (CT6) pada pertemuan regional, memastikan keberlanjutan implementasi program CTI-CFF dan percepatan penyelesaian rancangan Rencana Aksi Regional (Regional Plan of Action/RPOA 2.0). Indonesia juga menyarankan kepada Sekretariat Regional untuk memasukkan Laporan Negara (Country Reports), Rencana Kelanjutan Bisnis (Business Continuity Plan) ke dalam lampiran (Annex) pada Annual Report.

SSOM diawali dengan penyampaian Laporan Tahunan Direktur Eksekutif (Annual Report Executive Director) tahun 2020 tentang capaian pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Teknis (Technical Working Groups/TWGs), Kelompok Kerja Tata Kelola (Governance Working Groups/GWGs), Kelompok Kerja Tematik (Cross Cutting Initiatives) dan kegiatan lainnya serta kendala yang dihadapi di tahun 2020.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Tb. Haeru Rahayu selaku Ketua Delegasi Indonesia memberikan apresiasi terhadap laporan dan kinerja Direktur Eksekutif selama tahun 2020 atas Rencana Kelanjutan Bisnis yang telah dijalankan untuk menyelesaikan rancangan RPOA 2.0 dan konsep Perjanjian Ketuanrumahan (Host Country Agreement/HCA).

“Dalam pertemuan diputuskan agar Country Reports disampaikan kepada Sekretariat Regional paling lambat pada 4 Juni dan peluncuran Annual Report pada 9 Juni bertepatan dengan peringatan Coral Triangle Day,” terang Tebe.

Menurut Tebe, selain hal tersebut, SSOM juga memutuskan hal strategis lainnya yaitu penyelenggaraan Pertemuan Pejabat Senior (Senior Official Meeting) ke-16 (SOM 16) dan Pertemuan Tingkat Menteri (Ministerial Meeting )ke-8 (MM 8) akan dilaksanakan pada minggu ke-3 November 2021 mendatang.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Hendra Yusran Siry menjelaskan bahwa Indonesia telah aktif menyampaikan intervensi pada keseluruhan agenda SSOM dan mendapatkan banyak dukungan dari negara anggota CTI-CFF lainnya.

“Hal ini menjadi langkah strategis Indonesia dalam upaya perbaikan tata laksana administrasi dan organisasi di Sekretariat Regional sekaligus memperkuat peran dan postur kepemimpinan Indonesia di CTI-CFF. Langkah ini dipandang sangat baik untuk menghidupkan kembali semangat dan komitmen negara-negara anggota di CTI-CFF di tengah pandemi Covid-19,” jelas Hendra.

SSOM yang dibuka oleh Direktur Eksekutif Sekretariat Regional CTI-CFF, Dr. Mohd Kushairi Mohd Rajuddin dipimpin oleh Dr. Melchior Mataki Permanent Secretary, Ministry of Environment, Climate Change, Disaster Management and Meteorology, selaku Chair CTI Committee of Senior Officials’ (CSO) Kepulauan Solomon. Pertemuan secara virtual ini dihadiri oleh 6 (enam) negara anggota CTI-CFF yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Kepulauan Solomon, Papua Nugini dan Timor-Leste.

Sementara itu, selain Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP selaku Alternatif Ketua Delegasi, Plt. Direktur Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Aspasaf, Kemlu selaku Chair Financial Resources Working Group (FRWG) turut hadir mendampingi bersama K/L lainnya yaitu Kementerian Sekretariat Negara, Badan Perencanaan Nasional dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Usai Kalah Melawan Vietnam, Menpora Minta Timnas Fokus SEA Games 2021

Penulis
admin sp
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali meminta masyarakat Indonesia tetap mendukung tim nasional (Timnas) tanah air dan tidak mencemooh mereka usai mengalami kekalahan dari Vietnam dengan skor 0-4 dalam laga Kualifikasi Piala Dunia 2022 yang digelar di Al Maktoum Stadium, Dubai, Senin (7/6).

“Jadi tetap dukung, jangan sampai mereka dicemooh, jangan sampai kemudian dibully dan lain sebagainya. Karena ini anak-anak yang masih secara mental masih sangat muda, kita beri harapan, kita beri dukungan. Jangan dia dipuji setinggi langit, kemudian dicaci juga serendah-rendahnya,” kata Menpora Amali.

“Jadi tetap kita dukung tim nasional kita, apapun hasil yang didapat di Dubai, jangan dipermasalahkan tetapi kita lihat betul ada perkembangan kearah yang progresif, yang bagus untuk tim nasional kita,” lanjutnya.

Pada laga tersebut, Menpora Amali mengaku menonton langsung dari televisi. Bahkan, dirinya memegang kertas dan mencatat kekurangan tim nasional Indonesia saat berhadapan dengan Vietnam.

“Memang kelasnya ini berbeda, dari ranking FIFA jelas kita dibawah Vietnam. Kemudian dari apa yang diikuti (kualifikasi Piala Dunia) Vietnam masih punya harapan mereka. Sementara kita sudah tertutup, sudah nggak ada (kesempatan),” ujar Menpora Amali.

Meski kesempatan untuk lolos kualifikasi Piala Dunia dipastikan gagal, Menpora Amali menginginkan agar kesempatan melawan Vietnam ini diamanfaatkan sebagai persiapan dalam menghadapi SEA Games yang akan digelar di Vietnam November mendatang.

“Ini akhirnya kita gunakan untuk mempersiapkan atlet kita untuk berlaga di SEA Games. Oleh karena itu maka yang dibawa adalah mereka yang rata-rata sesuai dengan usia SEA Games, cuma ada beberapa yang senior,” jelas Menpora Amali.

Menurut Menpora Amali, pengalaman bertanding pemain timnas yang berlaga Vietnam tersebut belum banyak. Hanya beberapa nama saja yang sudah berpengalaman berlaga melawan Vietnam seperti Evan Dimas dan Osvaldo Haay.

“Tetapi kebanyakan mereka ini kan diambil dari yang dipersiapkan untuk U-19 yang tertunda 2021,” pungkasnya.

Dengan demikian, kata Menpora Amali, dirinya pernah berdiskusi dengan PSSI dan meminta agar memaksimalkan ajang untuk uji coba timnas yang akan dipersiapkan ke SEA Games.

“Sehingga kalau kita lihat dari timnya Vietnam, itu adalah tim yang kemarin main di SEA Games 2019, masih ada saya lihat,” katanya.

Meski demikian, Menpora Amali tak menampik masih banyak hal yang harus dipenuhi oleh pelatih timnas, Shin Tae-yong terutama di tingkat koordinasi antara pemain.

“Tapi bagi saya karena kita sudah tidak ada harapan untuk ke Piala Dunia, sudah tertutup. Maka kita maksimalkan mempersiapkan mereka untuk di SEA Games,” harapnya.

Pada saat SEA Games nanti, bisa saja timnas akan bertemu kembali dengan Vietnam. Namun dipastikan dengan susunan pemain yang berbeda. Karena rata-rata pemain Vietnam yang berlaga pada kualifikasi Piala Dunia 2021 ini adalah pemain senior.

“Bisa jadi dalam regulasinya, banyak yang sudah tidak bisa ikut kan kalau tidak salah tiga pemain senior yang diperkenankan. Oleh karena itu saya tetap menaruh harapan pertama kepada pelatih Shin Tae-yong karena banyak hal yang dibuat dan menjadi improve dari tim kita,” tukasnya.

Menpora Amali juga berharapa kepada para pemain timnas yang akan berkomeptisi di Liga 1 dan Liga 2 agar menjadikan ajang tersebut untuk pematangan.

“Harapan saya setelah kembali ke klub masing-masing mereka tetap memegang apa yang mereka sudah dapat kan saat di timnas. Misalnya kedisiplinan, soal makan, soal latihan dan sebagainya. Jangan sampai begitu kembali ke klub berbeda lagi akan susah buat Sin Tae Yong membangun tim ini,” bebernya.

Dukung Industri Smelter di Sulawesi, PLN Jamin Pasokan Listrik Terpenuhi

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – PT PLN (Persero) memastikan bakal memenuhi seluruh kebutuhan listrik bagi industri pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) di Sulawesi. Komitmen PLN tersebut kembali disampaikan dalam acara ‘Customer Smelter dan Stakeholder Gathering’ yang digelar di Hotel Claro, Kendari, Sulawesi Tenggara pada Selasa (8/6).

Hadir dalam acara tersebut, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Nur Endang Abbas, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, Bob Saril, Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara PLN, Syamsul Huda, para pelaku industri smelter di Sulawesi dan Pemerintah Daerah setempat lainnya.

Diketahui, potensi nikel di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah sangat besar. Sesuai kebijakan pemerintah, potensi tersebut harus diolah melalui industri hilir supaya dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia.

Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, Bob Saril menyatakan, industri smelter merupakan hilirisasi nikel yang membutuhkan energi listrik yang besar dan PLN siap memenuhinya.

Hingga saat ini, terdapat 61 potensi pelanggan proyek fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral  (smelter) di Sulawesi yang kebutuhan listriknya mencapai 7.184 megavolt ampere (MVA).

“PLN sebagai perusahaan yang diberikan amanah di bidang kelistrikan di Indonesia, memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan listrik dan memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh pelanggan, termasuk pelanggan industri smelter,” tegas Bob.

Bob berharap pihaknya dapat melayani dan menyediakan pasokan listrik yang andal (reliability), berkualitas (quality) dan harga yang kompetitif (price) bagi perusahaan smelter, serta memberikan produk dan layanan innovative seperti total solusi listriqu dan Renewable Energy Certificate (REC).

“Kerja sama antara PLN dan industri smelter  diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja dan mendorong roda perekonomian nasional, khususnya di Sulawesi,” ungkapnya.

Sekretaris Daerah Pemprov Sultra, Nur Endang Abbas mengapresiasi komitmen PLN dalam kemenuhi kebutuhan listrik bagi industri smelter di Sulawesi.

“Kami menyambut baik sekaligus mengapresiasi komitmen luar biasa dari PLN dalam memastikan kebutuhan listrik bagi industri smelter di Sulawesi,” ujar Nur Endang.

Selain itu, Endang juga berharap dengan pasokan listrik memadai di Sulawesi Tenggara, nantinya bisa memberikan dampak serta kesejahteraan bagi masyarakat di Sulawesi Tenggara.

Siap Bangun Infrastruktur Listrik

Direktur Bisnis Regional Sulawesi Maluku, Papua dan Nusa Tenggara PLN, Syamsul Huda menjelaskan, sistem kelistrikan Sulawesi memiliki pasokan listrik yang memadai dan ramah lingkungan.

“Sistem kelistrikan di Sulawesi saat ini mempunyai daya mampu sebesar 2.365 MW, dengan cadangan daya 602 MW. Komposisi pasokan daya tersebut 20,34% dipasok dari pembangkit energi terbarukan,” terang Huda.

Sesuai dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021–2030, lanjut Huda,  PLN akan menambah kapasitas pembangkit sebesar 3.698 MW, dimana 58% merupakan EBT. Selain itu, untuk meyalurkan daya listrik tersebut PLN juga akan membangun 7.052 kilo meter sirkuit (kms) Saluran Udata Tegangan Tinggi (SUTT) dengan 4.702 MVA Gardu Induk yang tersebar di seluruh Sulawesi.

Salah seorang pelaku industri smelter, Direktur PT Huady Nickel Alloy Indonesia, Jos Stefan Hidecky mengucapkan terima kasih atas layanan serta pasokan listrik yang diberikan PLN.

“Respons PLN dalam melayani kami sangat baik, hal tersebut dibuktikan dengan kemudahan pelayanan serta kebutuhan mengenai kelistrikan bagi smelter kami selama dua tahun berjalan aman dan andal tanpa padam sedikitpun,” tutur Jos.

Ujicoba LRT Jabodebek, Jokowi Harap Kereta Dapat Diekspor ke Negara Lain

Penulis
Andik Irwanto
-
Ujicoba LRT Jabodebek, Jokowi Harap Kereta Dapat Diekspor ke Negara Lain

SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan kereta ringan Light Rail Transit yang diproduksi BUMN PT INKA (Persero) dapat diekspor ke negara-negara lain. Kereta ringan LRT yang diuji Jokowi adalah LRT Jabodebek, yang ditargetkan beroperasi pada pertengahan 2022.

Hal ini diungkapkan oleh Presiden Jokowi saat meninjau Stasiun LRT Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dan Stasiun Harjamukti Cibubur, Jakarta, Rabu, 9 Juni 2021.

“Untuk negara-negara lain kita sudah ekspor kereta ke Bangladesh, ke Filipina, dan kita harapkan LRT juga akan seperti itu,” ujarnya.

Menurut Jokowi, LRT Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (Jabodebek) ini seluruhnya dikerjakan oleh BUMN. Kereta LRT tersebut diproduksi oleh PT INKA, sementara konstruksi LRT dibangun oleh PT Adhi Karya.

“100 persen (keretanya) dikerjakan oleh PT INKA, yang nanti akan dioperasikan oleh PT KAI. Jadi, semuanya dikerjakan di Indonesia, termasuk juga pembangunan konstruksinya oleh PT Adhi Karya,” ungkapnya.

Jokowi mengatakan pengalaman membangun konstruksi dan kereta LRT sangat dibutuhkan oleh industri di Indonesia. Hal itu akan berguna ketika LRT buatan domestik sudah diekspor ke negara-negara lain. Teknologi konstruksi yang dibuat oleh perusahaan di Indonesia juga akan dibutuhkan oleh negara-negara importir LRT dari Indonesia.

“Saya kira pengalaman pembangunan yang seperti ini yang kita butuhkan, sehingga kita memiliki pengalaman membangun konstruksi LRT, pengalaman membangun keretanya oleh PT INKA sehingga ini jadi fondasi apabila kita membangun LRT untuk negara-negara lain,” jelas Presiden Jokowi.

Hingga saat ini, realisasi pembangunan LRT Jabodebek sudah 84,7 persen. Pada April 2022, LRT Jabodebek akan diujicoba dan ditargetkan resmi beroperasi pada Juni 2022.

Berdasarkan keterangan dari laman resmi PT. KAI selaku operator LRT Jabodebek, disebutkan bahwa setiap rangkaian LRT Jabodebek terdiri atas 6 kereta.

Dalam kondisi normal, setiap rangkaian mampu melayani 740 penumpang yang terdiri dari 174 dalam posisi duduk dan 566 dalam posisi berdiri. Dalam kondisi padat, kapasitasnya mampu mencapai 1.308 penumpang.

Kereta LRT Jabodebek menggunakan sumber daya dari rel ketiga (third rail) dengan tegangan suplai daya sebesar 750 VDC. LRT Jabodebek didesain mampu mencapai kecepatan 90 km/h, sedangkan kecepatan operasi maksimum mencapai 80 km/h. (red/pen)

Potensi Besar, Gas Metan Hidrat Jadi Solusi Energi Bersih Masa Depan

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Transisi energi, dari energi fosil menjadi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang lebih bersih, minim emisi, dan ramah lingkungan, menjadi arah kebijakan energi nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan perlunya usaha untuk mencari potensi energi baru untuk dapat memenuhi kebutuhan energi yang makin meningkat. Di Indonesia, pada penelitian tahun 2004, telah ditemukan potensi cadangan metan hidrat yang volumenya diperkirakan mencapai lebih dari 850 Trilliun Cubic Feet (Tcf).

“Jumlah tersebut setara dengan delapan kali lipat cadangan gas alam saat ini, sehingga kita berharap sumber energi alternatif baru ini akan mendukung ketahanan energi nasional,” tutur Arifin pada Legal and Policy Framework for the Development of Offshore Methane Hydrate as the Indonesia’s Future Transitional Clean Energy secara daring, Selasa (8/6).

Pengembangan gas metan hidrat merupakan opsi energi yang lebih bersih bila  dibandingkan dengan minyak bumi dan batubara. Ekstraksi dan produksi gas metan hidrat dinilai akan mampu menjadi salah satu sumber pendapatan negara dan berperan dalam bauran energi.

“Indonesia perlu segera mengembangkan di mana ekstraksi dan produksinya akan memberikan solusi penyediaan energi baru, menjadi salah satu sumber pendapatan negara, dan dapat berperan dalam bauran energi masa depan Indonesia,” tambahnya.

Arifin pun menekankan pentingnya analisis hukum dan kebijakan yang terintegrasi untuk memastikan pengembangan gas metan hidrat tetap sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

“Kegiatan pengembangan metan hidrat harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakter fisik gas hidrat, isu lingkungan hidup, teknologi dalam mengekstraksi metan hidrat, serta nilai keekonomian dan kemampuan industri hulu migas nasional,” ujarnya.

Melihat urgensi pemanfaatan gas metan hidrat, Arifin menegaskan perlunya memperkuat kerja sama multi-sektoral dalam mendorong proses transisi energi.

“Untuk itu, kami sangat mengharapkan dukungan stakeholder, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mencapai tujuan transisi energi, termasuk potensi pemanfaatan gas metan hidrat untuk mendukung ketahanan energi nasional sekaligus mencapai target penurunan emisi Gas Rumah Kaca,” tandas Arifin.

Pada webinar tersebut, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Tutuka Ariadji merinci potensi cadangan gas metan hidrat Indonesia yang mencapai lebih dari 850 Tcf di dua lokasi utama.

“Berdasarkan survei awal di tahun 2004, Indonesia berhasil menemukan potensi cadangan metan hidrat sebesar lebih dari 850 Tcf di dua lokasi utama, yaitu perairan selatan Sumatera sampai ke arah barat laut Jawa sebesar 625 Tcf dan di Selat Makassar sebanyak 233,2 Tcf,” jelasnya.

Selain di lokasi tersebut, metan hidrat juga tersebar di daerah lepas pantai Simeuleu, Palung Mentawai, Selat Sunda, Busur Depan Jawa, Lombok Utara, Selat Makassar, laut Sulawesi, Aru, Misool, Kumawa, Wigeo, Wokam, dan Salawati.

Webinar ini diakui menjadi diskusi mengenai gas metan hidrat dalam skala besar pertama yang diselenggarakan di Indonesia. Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM M. Idris F. Sihite mengatakan, antusiasme dan keingintahuan peserta kali ini tidak hanya bagaimana memanfaatkan gas metan hidrat, namun hingga kepada kebijakan dan aspek hukum yang akan digagas pemerintah.

“Dengan peserta yang terdaftar mencapai 1.100 orang, menunjukkan bahwa ada antusiasme dari peserta, tidak hanya dari sisi keingintahuan mereka, mengenai bagaimana mengembangkan metan hidrat dengan berbagai potensinya yang ada di Indonesia, namun pada akhirnya nanti adalah seperti apa kebijakan dan aspek hukum yang akan digagas oleh pemerintah. Acara ini memiliki manfaat yang besar dan luar biasa bagi Indonesia. Apa yang akan kita peroleh hari ini tentu menjadi salah satu landasan bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan dalam pemanfaatan metan hidrat,” tandas Idris.

Salah satu narasumber yang hadir dalam webinar ini adalah Guru Besar Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung (ITB) Doddy Abdassah. Pada paparannya Doddy menjelaskan bahwa gas metan hidrat merupakan sumber daya hidrokarbon non-konvensional terbesar dan dapat diproduksi secara aman. Diperkirakan lebih dari 50% deposit hidrokarbon bumi tersimpan dalam bentuk gas metan hidrat.

Menurut Doddy, dibutuhkan analisis yang komprehensif dan terintegrasi dalam eksplorasi dan produksi, serta riset dan pengembangan teknologi untuk komersialisasi produksi gas metan hidrat. Indonesia, lanjut Doddy, sangat berpeluang untuk memanfaatkan potensi gas metan hidrat, dan harus segera memanfaatkan peluang ini untuk menuju energi fosil yang “green energy”.

Sementara, narasumber lainnya, Professor of International and Comparative Law, School of Law, University of Aberdeen Andrew Partain menjelaskan lokasi-lokasi potensi gas metan hidrat secara global, termasuk di Indonesia. Partain juga memberi masukan terkait pembangunan berkelanjutan untuk hidrat lepas pantai (offshore hydrate) di Indonesia. Menurutnya, Indonesia perlu bergerak cepat untuk menyiapkan berbagai kebijakan dan kekuatan untuk mengembangkan industri offshore hydrate, mengingat beberapa negara telah mempersiapkan industri ini dapat berjalan pada tahun 2030 mendatang.

Progres Capai 84,7%, Jokowi Nyaman Jajal LRT Jabodebek Tahap I

Penulis
Andik Irwanto
-
Progres Capai 84,7%, Jokowi Nyaman Jajal LRT Jabodebek Tahap I

SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjajal kereta api ringan Light Rail Transit (LRT) Jabodebek dengan rute Stasiun Harjamukti, Cibubur, hingga Stasiun Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Pembangunan LRT Jabodebek Tahap 1 terdiri dari tiga lintasan.

Hal ini dikatakan oleh Presiden Jokowi di Stasiun LRT TMII Jakarta, Rabu, 9 Juni 2021.

“Tadi, kita mencoba, keretanya halus, nyaman, kecepatannya juga baik, dapat dikatakan tanpa suara, nyaman sekali,” katanya.

Presiden mencoba LRT tersebut bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan pejabat terkait lainnya.

“Pagi hari ini, saya berkunjung untuk melihat perkembangan pembangunan LRT Jabodebek, sudah selesai kurang lebih 84,7 persen progres pembangunanya,” tambah Jokowi.

Menurut Jokowi, LRT Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (Jabodebek) ini seluruhnya dikerjakan oleh BUMN.

“100 persen (keretanya) dikerjakan oleh PT INKA, yang nanti akan dioperasikan oleh PT KAI. Jadi, semuanya dikerjakan di Indonesia, termasuk juga pembangunan konstruksinya oleh PT Adhi Karya,” ungkap Jokowi.

Jokowi pun menilai pengalaman dalam pembangunan tersebut dibutuhkan BUMN untuk dapat melakukan perluasan bisnis.

“Pengalaman membangun keretanya oleh PT INKA ini akan menjadi fondasi apabila kita membangun LRT, membangun kereta untuk negara-negara lain. Sekarang kan kita sudah ekspor kereta ke Bangladesh, ke Filipina dan kita harapkan LRT juga akan seperti itu,” kata Jokowi.

Pembangunan LRT Jabodebek Tahap 1 terdiri dari tiga lintasan. Pertama, lintas Cawang-Cibubur sepanjang 14,8 kilometer yang saat ini pembangunannya mencapai 93,8 persen.

Kedua, lintas Cawang-Dukuh Atas sepanjang 11 kilometer, yang saat ini progresnya mencapai 84,3 persen dan lintas ketiga adalah rute Cawang-Bekasi Timur sepanjang 18,4 kilometer, yang saat ini mencapai 90,9 persen.

Selain ketiga lintasan tersebut, juga tengah dibangun depo LRT Jabodebek  yang berlokasi di Bekasi Timur, dengan pembangunannya telah mencapai 44,1 persen.

LRT Jabodebek ini nantinya akan memiliki 18 titik stasiun pemberhentian. Dalam kondisi normal, satu rangkaian LRT dapat mengangkut 740 penumpang. Dalam kondisi padat dapat mengangkut 1.308 penumpang dengan kecepatan maksimal 80 kilometer per jam.

Beberapa keunggulan LRT antara lain waktu tempuh bisa lebih cepat dibandingkan kendaraan pribadi atau bus. LRT dapat menempuh rute Bekasi Timur hingga Dukuh Atas dalam waktu 45 menit, sedangkan dari Cibubur hingga Dukuh Atas waktu tempuhnya hanya 39 menit. (red/pen)

Dorong Pengembangan Migas, Pemerintah Siapkan Stimulus Hulu Migas

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Proyek pengembangan minyak dan gas bumi (migas) laut dalam atau Indonesia Deepwater Development (IDD) tetap menjadi proritas nasional dalam menjaga produksi gas di Indonesia. Pemerintah pun menyiapkan paket stimulus atau insentif demi mempercepat penyelesaian proyek tersebut.

“Pemerintah mendukung pengembangan lapangan (migas laut dalam) baru untuk bisa ekploitasi sumber gas yang ada. Kita melakukan evaluasi terpusat untuk bisa memberikan dukungan insentif yang diperlukan. Ini masih proses yang dilaksankan bersama Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas,” Menteri ESDM Arifin Tasrif saat meresmikan proyek pengembangan Merakes di di Floating Processing Unit (FPU) Jangkrik, Kalimantan Timur, Selasa (8/6).

Merespon hal tersebut, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengemukakan, pihaknya telah mengajukan sembilan stimulus kepada pemerintah untuk mendongkrak investasi di sektor hulu migas, termasuk dalam menghadapi tantangan pandemi Covid-19. “Sekitar enam (stimulus) sudah mendapatkan persetujuan (pemerintah),” jelas Dwi.

Salah satu kelonggaran investasi di hulu migas, sambung Dwi, adalah beberapa Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas (KKKS) bisa melakukan monetisasi potensi migas yang dikelola oleh mereka. “Jadi, ini akan diteruskan ke pembicaraan dengan Menteri ESDM dan Menteri Keuangan,” ungkapnya.

Sebelumnya, SKK Migas telah mengajukan sembilan stimulus kepada pemerintah demi memperbaiki iklim investasi hulu migas. Adapun stimulus tersebut berupa penundaan pencandangan biaya kegiatan pasca operasi, tax holiday untuk pajak penghasilan, penghapusan biaya pemanfaatan kilang gas alam cair (LNG) Badak, penundaan atau penghapusan PPN LNG, penghapusan biaya sewa barang milik negara hulu migas.

Selain itu ada, penundaan atau pengurangan hingga 100% pajak tidak langsung, gas bisa dijual dengan harga diskon untuk semua skema di atas Take or Pay dan Daily Contract Quantity, fleksibilitas fiskal term, serta pembahasan pajak bagi usaha penunjang kegiatan hulu migas. “Saat ini juga sudah di bangun one door service policy. Jadi, sekarang begitu banyak aspek diusahakan agar investasi bisa berjalan dengan baik,” kata Dwi.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, gas bumi ditargetkan akan memberi kontribusi sebesar 22% pada bauran energi nasional di tahun 2025. Saat ini, realisasi gas nasional pada tahun 2020 mencapai 19,36%.

“Pemerintah terus mendorong usaha peningkatan cadangan, produksi migas dan optimalisasi pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan domestik, yang saat ini tercatat sebesar 63,9%,” pungkas Arifin.

Selaraskan Kebutuhan Energi

Kementerian ESDM sendiri akan tetap menjaga keseimbangan kebutuhan energi fosil di tengah tantangan perubahan iklim. Pasalnya, pemerintah memasang target produksi migas sebesar 1 juta barel per hari (bopd) di tahun 2030 dengan tetap meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan.

Arifin menilai kebutuhan energi fosil di dalam negeri masih tergolong tinggi, yakni di atas satu juta bopd dan diproyeksikan akan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan. “Produksi minyak kita sekitar 700 bopd, kecenderungannya kalau kita tidak melakukan apa-apa akan turun terus dan ini akan mengakibatkan impor (migas),” tambahnya.

Untuk itu, sambung Arifin, pemerintah tengah melakukan berbagai upaya demi menekan impor migas, diantaranya menggalakkan eksplorasi dan mengoptimalkan EBT. “Selain meminimalkan impor minyak, kita juga ke depannya merespon energi bersih terbarukan dalam energi bauran nasional,” ungkapnya.

Secara rinci, Dwi memproyeksikan permintaan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam negeri lebih 1,8 juta bopd di tahun 2030. Sementara, kebutuhan hari ini sekitar 1,4 juta bopd dengan kapasitas kilang sekitar 800 ribu bopd. “Jadi kalau kilang Balikpapan selesai akan menambah kapasitas kilang menjadi 1 – 1,2 juta bopd. Jadi memang target produksi 1 juta bopd ini memang dibutuhkan buat negara kita,” jelasnya.

1...4,2904,2914,292...4,887Halaman 4,291 dari 4,887