Beranda blog Halaman 4292

Integrasi Batam Bintan Karimun Menjadi Hub Logistik Internasional

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Pembangunan terintegrasi yang dilakukan di Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) termasuk Tanjungpinang ditujukan guna mengoptimalkan potensi kawasan. Pembangunan terintegrasi tersebut tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan  Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) BBK. Sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo, pengintegrasian tersebut memuat 3 (tiga) program utama yaitu pengembangan sektor industri dan jasa strategis (core business), pembangunan infrastruktur BBK yang terkoneksi dan terintegrasi serta harmonisasi regulasi dan kelembagaan untuk kemudahan investasi dan optimalisasi KPBPB BBK.

Payung hukum Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK berupa Peraturan Presiden yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan KPBPB telah ditetapkan oleh Pemerintah pada 2 Februari 2021. Hal ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang dilakukan Pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja, dimana salah satu tujuannya untuk menciptakan lapangan kerja dan kewirausahaan melalui Kemudahan Berusaha yang termasuk didalamnya mengatur insentif yang menarik untuk Kawasan Ekonomi termasuk KPBPB.

Reformasi yang terwujud dalam PP 41/2021 melingkupi kelembagaan (Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan/BP), pelayanan perizinan sesuai NSPK (BP menerbitkan seluruh perizinan berusaha, menetapkan jenis dan jumlah barang konsumsi serta menerbitkan perizinan pemasukannya), pengembangan dan kerjasama pemanfaatan aset dengan Badan Usaha (BUMN/D, Koperasi, Swasta/PT, Badan Hukum Asing), fasilitas dan kemudahan dalam  hal pemasukan dan pengeluaran barang, perpajakan, kepabeanan, cukai, keimigrasian, dan larangan/pembatasan, pengembangan dan pengelolaan kawasan (Rencana Induk untuk jangka waktu 25 tahun dan dapat ditinjau ulang setiap 5 tahun), serta sanksi dan peralihan (Transisi Dewan Kawasan, Transisi BP, dan Transisi OSS).

Untuk mendukung penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama pihak terkait melakukan serangkaian tinjauan lapangan dan verifikasi kesiapan pelaksanaan program atau proyek prioritas pengembangan Kawasan BBK.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo dalam Rapat Koordinasi Finalisasi Rencana Induk Pengembangan  KPBPB BBK, Selasa (8/6), mengatakan adanya Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK diharapkan dapat menjadi salah satu strategi dalam upaya peningkatan nilai investasi, peningkatan arus barang dan penumpang, peningkatan kunjungan wisatawan, serta percepatan penguatan kelembagaan pengelolaan Kawasan BBK.

“Program atau proyek yang menjadi bagian dari Perpres KPBPB BBK ini akan memberikan multiplier effect dalam percepatan dan pemerataan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau, khususnya mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat dampak pandemi COVID-19,” kata Wahyu.

Dalam Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK, tema pengembangan kawasan BBK Tahun 2020-2045 adalah menjadikan kawasan BBK sebagai Hub Logistik Internasional dalam rangka mendukung pengembangan industri, perdagangan, maritim, dan pariwisata yang terpadu dan berdaya saing.

Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan bahwa dengan adanya Rencana Induk Pengembangan KPBPB Batam, Bintan, Karimun akan dapat memulihkan pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau. Dalam Rencana Induk KPBPB BBK terdapat beberapa program atau proyek prioritas yang bersifat optimistis, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekspor-impor, penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, hingga memperbanyak kegiatan padat karya.

“Nilai ekspor Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Maret lalu mencapai angka 1.356 juta USD, meningkat 12,6% dari Februari. Kinerja ekspor terus mengalami peningkatan dan impor yang dilakukan hampir seluruhnya untuk mendukung kegiatan produksi,” tutur Ansar.

Hingga saat ini program atau proyek prioritas yang masuk Rencana Induk Pengembangan Kawasan KPBPB BBK mencakup sektor industri, pariwisata, perdagangan dan jasa, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur dasar, infrastruktur perhubungan, sumber daya air, peningkatan daya saing kawasan, energi dan agribisnis. Total program atau proyek yang akan diusulkan dalam Perpres Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK sebanyak 153 program atau proyek.

“Tentunya dukungan dari Kemenko Perekonomian dan seluruh Pemerintah Pusat juga sangat nyata karena kita menganggap BBK adalah ujung tombak untuk investasi Indonesia ke depan. Oleh karenanya, kami akan menindaklanjuti terkait usulan-usulan yang telah disampaikan,” pungkas Wahyu.

Produk UMKM Palembang Akan di Ekspor ke Australia

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Ini kabar baik bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Palembang. Pasalnya, produk hasil olahan rumahan ini akan dijual ke luar negeri, tepatnya ke negeri Kangguru, Australia.

Rencana ekspor produk UMKM ini disampaikan langsung Direktur Utama Bank Sumsel Babel, Achmad Syamsudin, saat beraudiensi dengan Wali Kota Palembang Harnojoyo, di rumah dinas wali kota Palembang, Selasa (8/6/2021).

“Misalnya ekspor kemplang, kopi dan lain sebagainya ke Australia,” kata Achmad.

Ia menyatakan, di masa pandemi Covid-19, UMKM jadi prioritas untuk dibantu dan dikembangkan.

Hanya saja, kata Achmad, produk yang akan dijual atau diekspor tentunya mesti  berkualitas baik dan tahan lama.

“Saat ini kita lagi cari yang mana yang lebih layak ekspor. Karena ekspor kan ada kriteria-kriterianya. Baik itu keawetannya, kualitasnya, dan juga petunjuknya harus bahasa  Inggris. Ini sedang kita jajaki yang mana UMKM kita yang siap untuk ekspor,” Achmad menerangkan.

Ia melanjutkan, untuk penyeleksian UMKM itu, pihaknya akan lebih mengutamakan nasabah-nasabah UMKM dari Bank Sumsel Babel.

“Intinya, siapa yang siap itu yang akan kita kirimkan.”

Wali Kota Palembang H. Harnojoyo sangat menyambut baik inisiatif dari Bank Sumsel Babel untuk membantu pemasaran produk UMKM.

“Kita menyambut baik. Tentunya, harapan kita UMKM bisa berkembang, produknya bisa diminati tak hanya pasar lokal, tapi juga internasional,” ujar Harnojoyo.

Ditpolair Natuna Gagalkan Pencurian Ikan Kapal Asing Berbendera Vietnam

Penulis
Andik Irwanto
-
Ditpolair Natuna Gagalkan Pencurian Ikan Kapal Asing Berbendera Vietnam

SuaraPemerintah.id – Direktorat Polisi Air (Ditpolair) Korpolairud Baharkam Polri menggagalkan tindak pidana pencurian ikan atau penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) yang dilakukan kapal ikan asing Vietnam di Perairan Natuna, Kepulauan Riau. Hasil patroli terdeteksi dua unit kapal asing berbendera Vietnam melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia.

Hal ini dijelaskan oleh Direktur Polair Korpolairud Baharkam Polri Brigjen Pol Yassin Kosasih dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, 8 Juni 2021. Pihaknya menjelaskan dalam pengungkapan tersebut pihaknya mengamankan dua unit kapal berbendera Vietnam serta 17 anak buah kapal yang ditetapkan sebagai tersangka.

“Dari hasil pemeriksaan terhadap kapal KG 90720 TS dan KG 93039 TS ditemukan barang bukti berupa ikan campuran kurang lebih 500 kg dan alat tangkap berupa satu set jaring trawl dari kapal tersebut,” kata Yassin.

Kronologis kejadian, pada tanggal 1 Juni 2021 Dirpolair Baharkam mendapat informasi dari Subdit Intelair, bahwa ada kapal ikan asing berbendera Vietnam melakukan penangkapan ikan secara ilegal di Perairan Natuna.

Kapal ikan asing berbendera Vietnam tersebut cenderung masuk ke Perairan Indonesia pada malam hari hingga dini hari untuk melakukan penangkapan. Informasi tersebut ditindaklanjuti, Dirpolair Baharkam Polri mengerahkan Kapal Bisma 8001 melakukan patroli perairan di laut Natura Utara, pada Jumat (5/6).

Dari hasil patroli tersebut terdeteksi dua unit kapal asing berbendera Vietnam melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia.

“Kapal ikan asing tersebut melakukan penangkapan menggunakan jaring trawl,” kata Yassin.

Petugas Dirpolair Baharkam Polri melakukan pengejaran terhadap kapal ikan asing tersebut. Kapal tercatat dengan nomor lambung KG 0720 TS dinakodai oleh Nguyen Thanh warga negara Vietnam. Di kapal tersebut terdapat 12 orang ABK.

Kemudian KG 93039 TS dinahkodai oleh Dang Thani Tiruyen, warga negara Vietnam. Di kapal terdapat tiga orang ABK.

“Modus operandi, kapal ikan asing memasuki perairan Indonesia pada malam hari melakukan penangkapan ikan secara ilegal dan keluar dari perairan Indonesia menjelang matahari terbit untuk menghindari petugas,” kata Yassin.

Dari keterangan salah satu nahkoda kapal menyebutkan ikan hasil tangkapan ilegal tersebut dibawa dan dijual di Vietnam.

Menurut Yassin, dari pengungkapan kasus ilegal fishing tersebut, telah berhasil menyelamatkan aset atau kekayaan laut milik negara sebanyak 540 ton per tahun.

Adapun para tersangka yang berjumlah 17 orang dikenai pasal berlapis, yakni Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) bagian keempat penyederhanaan perizinan berusaha sektor serta kemudahan dan persyaratan investasi paragraf 2 sektor kelautan dan perikanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 5 ayat (1) huruf B jo Pasal 102 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan atau Pasal 85 jo Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 5 ayat (1) huruf B jo Pasal 102 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana diubah dan ditambah pada UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ancaman hukuman delapan tahun penjara dan denda Rp1,5 miliar. (red/pen)

Target Beroperasi Tahun Depan, LRT Jabodebek Capai 84,6 Persen

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Pembangunan kereta api ringan (LRT – light rail transit) Jabodebek hampir rampung. Saat ini, pembangunannya sudah mencapai 84,6 persen. Targetnya, LRT ini dapat beroperasi pada 2022.

“Harapannya LRT ini bisa dioperasikan tahun depan. Sebagian sarana dan prasarana sudah selesai. Kami ingin mempersiapkannya dengan waktu yang cukup, untuk melakukan uji dinamis. Aspek keselamatan sangatlah penting bagi angkutan massal di Indonesia,” ucap Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ketika mengunjungi Stasiun LRT Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, tadi sore (Selasa, 8/6).

Menteri Budi didampingi Dirut PT KAI Didiek Hartantyo, Dirut Adhi Karya Entus Asnawi Mukhson, dan sejumlah pejabat terkait. Menhub pun sempat menjajal langsung LRT tersebut dari Stasiun TMII menuju Stasiun Harjamukti, Cibubur. Kemudian, dengan rute yang sama kembali ke Stasiun TMII. Menteri Budi ingin mengecek kesiapan LRT Jabodebek, yang rencananya akan dilihat langsung Presiden Joko Widodo besok (Rabu, 9/6).

Pembangunan LRT Jabodebek adalah bagian dari upaya pemerintah, menyelesaikan masalah lalu lintas wilayah perkotaan, khususnya di Jakarta dan sekitarnya.

“Tidak hanya itu, pembangunan LRT ini juga memberi kesempatan bagi anak bangsa untuk mempelajari teknologi angkutan massal kereta api,” ucap Menhub.

Pembangunan LRT Jabodebek tahap 1 terdiri dari beberapa lintasan. Rinciannya, pertama, lintas pelayanan rute Cawang-Cibubur sepanjang 14,8 kilometer yang saat ini pembangunannya mencapai 93,8%. Kedua, lintas pelayanan rute Cawang-Dukuh Atas sepanjang 11 kilometer, yang saat ini mencapai 84,3%. Dan, ketiga, lintas pelayanan rute Cawang-Bekasi Timur sepanjang 18,4 kilometer, yang saat ini mencapai 90,9%.

Selain tiga lintasan tersebut, saat ini juga tengah dibangun Depo LRT Jabodebek berlokasi di Bekasi Timur. Pembangunannya telah mencapai 44,1%.

LRT Jabodebek nantinya akan memiliki 18 titik stasiun pemberhentian. Dalam kondisi normal, satu rangkaian LRT dapat mengangkut 740 orang penumpang. Dalam kondisi padat dapat mengangkut 1.308 orang penumpang. Kecepatan maksimalnya dapat mencapai 80 kilometer per jam.

Beberapa keunggulan LRT antara lain, waktu tempuh bisa lebih cepat dibandingkan kendaraan pribadi atau bus. LRT dapat menempuh rute Bekasi Timur hingga Dukuh Atas dalam waktu 45 menit. Sedangkan dari Cibubur hingga Dukuh Atas waktu tempuh hanya 39 menit.

Johnny sebut Percepatan Pembangunan Infrastruktur Digital Jadi Prioritas 2022

Penulis
Andik Irwanto
-
Johnny sebut Percepatan Pembangunan Infrastruktur Digital Jadi Prioritas 2022

SuaraPemerintah.id – Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G. Plate menyebutkan percepatan pembangunan infrastruktur digital menjadi salah satu prioritas yang dikejar pada tahun 2022 guna menghadirkan layanan digital merata dan mendukung transformasi digital sesuai program Pemerintah Pusat. Kominfo pun pada 2022 akan mengoptimalisasikan jaringan Palapa Ring melalui program integrasi Palapa Ring sepanjang 12.083 kilometer dari darat dan laut.

Hal ini dikatakan oleh Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 9 Juni 2021. Dimulai dari penambahan Base Transceiver Station (BTS) hingga memastikan proyek Pusat Data Nasional (PDN) mulai dibangun menjadi bagian dari percepatan infrastruktur digital.

“Di tahun 2021 Kementerian Kominfo akan menyelesaikan pembangunan 4.200 BTS, saat ini sedang dalam proses konstruksi, dan dilanjutkan di tahun 2022 sebanyak 3.704 BTS baru,” katanya.

Hingga 2024 ditargetkan akan ada 9.586 menara BTS yang tersebar dari Sabang sampai Merauke untuk memastikan stasiun pemancar itu dapat menyediakan frekuensi merata bagi masyarakat Indonesia.

Johnny menyebutkan untuk kabel darat akan mendominasi integrasi Palapa Ring dengan panjang kabel 8.203 kilometer dan kabel laut akan dipasang sepanjang 3.880 kilometer.

Untuk mewujudkan integrasi Palapa Ring itu dibutuhkan total modal mencapai Rp8,6 triliun yang akan dibagi menjadi dua periode pengerjaan pada 2022 dengan anggaran Rp3,5 triliun dan pada 2023 dengan anggaran Rp5,1 triliun.

Penyediaan akses internet tak luput dari infrastruktur digital yang dikejar oleh Kementerian Kominfo di 2022. Tercatat pada 2021 ada 4.574 titik akses internet yang baru dibuka oleh Kominfo.

“Di Tahun 2022 akan dilakukan penggelaran akses 22.000 titik secara masif dan terus meningkat tiap tahunnya hingga tersedia 78.391 titik akses internet pada akhir tahun 2024 nanti,” ujar Johnny.

Infrastruktur lainnya yang ditingkatkan untuk mencapai transformasi digital yang merata adalah penyediaan kapasitas satelit. Hingga Juni 2021 tercatat satelit yang Indonesia miliki berkapasitas 21 gigabit persekon (Gbps) dan akan ditingkatkan menjadi 30 Gbps hingga akhir tahun.

Memasuki 2022 kapasitas satelit akan kembali ditambahkan sebesar 7 Gbps menjadi 37 Gbps dan diharapkan pada 2024 bisa mencapai 117 Gbps.

Pusat Monitoring Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran juga menjadi infrastruktur digital yang digenjot oleh Kominfo, setelah pada 2021 ini ada 514 kota dan kabupaten yang mendapatkan alat pengukuran kualitas layanan telekomunikasi nantinya pada 2022 akan ada penambahan dashbord untuk menunjuakan data pos dan penyiaran.

Migrasi dari TV Analog ke TV Digital juga menjadi fokus pembangunan infrastruktur digital Indonesia di 2022, Kementerian Kominfo pada 2022 akan menyediakan peralatan di 15 wilayah yang belum melakukan penyelenggaraan penyiaran multipeksing.

Di samping itu, untuk mendukung performa layanan TV di Indonesia pada 2022 akan ada 206 pemancar TVRI yang direvitalisasi dan Kominfo juga memulai membagikan set top box untuk masyarakat yang membutuhkan mendapatkan layanan TV dIgital.

Menyambut jaringan generasi ke lima atau 5G, Kominfo juga menyiapkan pembebasan dan jaringan frekuensi baru untuk mobile broadband di 2022 sebesar 1000 MegaHertz (Mhz) diharapkan hingga 2024 total untuk mobile broadband di Indonesia bisa mencapai 1.310 Mhz.

Terakhir untuk Program Pusat Data Nasional (PDN) di Indonesia akan mulai dilangsungkan di 2021 untuk wilayah Jabodetabek sementara di 2022 pembangunan di satu lokasi lainnya akan mulai dilakukan.

“Sehingga tahun 2024 akan beroperasi dua pusat data nasional yang mampu melayani 75 persen instansi kementerian, lembaga dan daerah,”tutup Johnny. (red/pen)

Program Vokasi Industri Setara D1 Kemenperin Diapresiasi Pemda

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Perindustrian memiliki komitmen tinggi dalam upaya penyediaan sumber daya manusia (SDM) kompeten untuk memenuhi kebutuhan sektor industri sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Menciptakan SDM yang terampil merupakan langkah strategis guna menopang pertumbuhan sektor industri serta merebut perluang adanya bonus demografi di Indonesia.

“Salah satu realisasinya adalah dengan aktif membuka Program Setara Diploma I Vokasi Industri. Upaya ini diwujudkan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan melibatkan mitra industri,” kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin, Arus Gunawan di Mempawah, Kalimantan Barat, Selasa (8/6).

Kepala BPSDMI menyampaikan, pihaknya baru saja melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten Mempawah untuk membuka program pendidikan vokasi industri setara D1. Program ini menggandeng Politeknik ATI Makassar dan SMK-SMTI Pontianak selaku unit pendidikan vokasi industri di bawah binaan BPSDMI Kemenperin.

“Program vokasi setara D1 ini merupakan salah satu bagian dari program link and match dengan industri untuk menghasilkan SDM kompeten yang relevan dengan kebutuhan dunia industri saat ini. Diharapkan, upaya ini juga dapat memperkecil competency gap antara dunia industri dengan institusi pendidikan,” paparnya.

Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri Kemenperin, Iken Retnowulan mengemukakan, program vokasi D1 hasil kerja sama dengan Pemkab Mempawah tersebut, diselenggarakan selama satu tahun dan terdiri dari dua program studi, yaitu Teknik Perawatan Mesin Industri dan Teknik Kimia Proses Industri. Masing-masing prodi dibuka untuk 30 mahasiswa sehingga total menjadi 60 mahasiswa.

“Lulusan program setara D1 ini akan langsung diserap bekerja oleh delapan mitra industri,” sebut Iken. Kedelapan perusahaan tersebut, yakni PT. Delta Oriental Kapuas, PT. Gemilang Asia Sejahtera (GAS), PT. Penguin Indonesia Cabang Pontianak, PT. Cemindo Bangun Persada, PT. Berdikari, PT. Borneo Alumina Indonesia (BAI), PT. Kalimantan Kelapa Jaya, dan PT. Cocotama Makmur Abadi.

“Harapannya, melalui program setara D1 ini dapat menghasilkan lulusan yang kompeten, adaptif, dan siap kerja di industri dan dapat memenuhi tingginya kebutuhan tenaga kerja industri di Kabupaten Mempawah,” imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Mempawah Herlina menyampaikan, dengan beroperasinya Terminal Pelabuhan Internasional Kijing dan Smelter Grade Alumina Refenery (SGAR) di Kecamatan Sungai Kunyit, serta industri lain di wilayah Kabupaten Mempawah, diyakini akan memerlukan jumlah tenaga kerja industri yang banyak dengan mempunyai kompetensi sesuai kebutuhan dunia industri saat ini.

“Kami sangat menyambut baik dan mengapresiasi atas inisiasi dari BPSDMI Kemenperin ini. Dengan adanya pelaksanaan program D1 vokasi industri, diharapkan dapat meningkatkan keterampilan atau kompetensi SDM yang dibutuhkan industri di wilayah Mempawah, yang nantinya mendorong ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat,” paparnya.

Kepala SMK SMTI Pontianak Sih Parmawati menyatakan, pihaknya siap menjembatani kerja sama antara Pemkab Mempawah dengan BPSDMI Kemenperin untuk merealisasikan politeknik di Mempawah. “Kami mendukung penuh adanya program setara D1 di Kabupaten Mempawah ini karena daerah tersebut termasuk satu di antara daerah yang perkembangan industrinya sangat pesat,” ujarnya.

Merujuk data Kebutuhan Tenaga Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah, total kebutuhan tenaga kerja industri hingga tiga tahun ke depan diperkirakan mencapai 457 orang, dengan perkiraan kebutuhan tenaga kerja industri 43 orang di tahun 2021, pada tahun 2022 diperkirakan 386 orang, dan pada tahun 2023 diperkirakan 28 oran

Direktur Politeknik ATI Makassar, Muhammad Basri pun mengaku siap membantu Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam menyiapkan SDM industri kompeten untuk mendukung kemajuan sektor industri di Mempawah.

“Dengan SDM yang kami miliki, tentu kami berharap program vokasi industri setara D1 ini bisa berjalan dengan baik dan kolaborasi antara BPSDMI, Pemkab Mempawah, dan Politeknik ATI Makassar terus terjalin ke depannya,” tuturnya.

KKP Ajak Sejumlah Instansi Tangani Kerusakan Laut Akibat Pertambangan di Sorong

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di era Menteri Trenggono terus membangun sinergi dalam penanganan berbagai permasalahan di sektor kelautan dan perikanan. KKP menggandeng Kemenkopolhukam, Kementerian LHK, Kementerian ESDM, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kota Sorong dan Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam menangani potensi pencemaran dan perusakan perairan akibat aktivitas tambang galian C di Tanjung Saoka, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat.

“Kolaborasi ini merupakan bentuk sinergitas antar lembaga dalam menyikapi permasalahan pencemaran di Tanjung Saoka,” ungkap Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Antam Novambar

Lebih lanjut Antam menjelaskan bahwa dengan kolaborasi antar instansi ini diharapkan akan ada pendekatan yang lebih komprehensif dalam penanganan permasalahan pencemaran yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan tersebut.

“Kami harap pendekatan penyelesaiannya lebih komprehensif. Ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh masing-masing instansi,” ujar Antam.

Sementara itu, Plt. Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Matheus Eko Rudianto, yang memimpin langsung rapat koordinasi dan inspeksi lapangan, menyampaikan bahwa KKP melalui Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Sorong menerima laporan dugaan pencemaran perairan akibat tambang Galian C yang dilakukan salah satu perusahaan yang melakukan kegiatan penambangan.

“Setelah dilakukan analisis lebih dalam, dan mendengarkan laporan dari berbagai instansi diduga ada beberapa hal yang perlu didalami potensi pelanggarannya antara lain terkait dengan dampak penambangan terhadap kawasan wisata dan nelayan,” terang Eko.

Sementara itu, Ketua Satgas Korsuv Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi, Dian Patria, mengharapkan agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat menciptakan sinergi dalam penanganan dampak yang ditimbulkan dari dampak kegiatan tambang tersebut.

Hal senada juga disampaikan oleh Pemerintah Kota Sorong yang berharap agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara win-win solution, mengingat kegiatan usaha tambang yang ada saat ini memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat lokal, khususnya di Kota Sorong.

Selain berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait, KKP juga melakukan peninjauan lapangan ke Tanjung Saoka, lokasi dugaan terjadinya pencemaran perairan dan perusakan pesisir oleh aktivitas tambang Galian C. Ada 5 (lima)  perusahaan yang ditinjau dalam kegiatan inspeksi lapangan tersebut pada Senin kemarin (7/6/2021).

Menteri BUMN Lantik Angger Yuwono Jadi Dirut Jiwasraya

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Menteri BUMN Erick Thohir melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-185/MBU/06/2021 menunjuk Angger P. Yuwono sebagai Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Angger yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Teknik di Jiwasraya menggantikan posisi Hexana Tri Sasongko yang saat ini diutus menjadi Wakil Direktur Utama Indonesia Financial Group (IFG) atau Induk Holding BUMN Perasuransian dan Penjaminan.

Angger bukanlah orang baru di industri keuangan khususnya perasuransian. Pria kelahiran Magelang tahun 1959 itu sudah malang melintang di industri asuransi ini.

Pada 1985 hingga 1987, Angger menjadi Dosen pengajar matematika di Universitas Respati, Akademi Bina Nusantara (BINUS). Dia adalah lulusan Matematika di Institut Teknologi Bandung (ITB).

Pada 1987-1988, Angger memulai perjalanan karirnya di industri asuransi. Dia dipercaya menjabat sebagai Manajer Aktuaria & IT di PT Asuransi Mukjizat Utama.

Di perusahaan ini, Angger menjadi penanggung jawab aktuaria, melakukan product pricing dan valuasi sampai merancang aplikasi administrasi polis. Tak berselang lama, di tahun 1988 hingga 1990, Angger kembali menjabat menjadi Manajer Aktuari & IT di PT Asuransi Bdui Karsa Insani dengan pekerjaan yang sama ketika menjabat di Asuransi Mukjizat Utama.

Adapun di tahun 1990 hingga tahun 1999, Angger menduduki jabatan sebagai Direktur & Aktuaria di Cigna Life Indonesia. Di sana, Angger memimpin Divisi Aktuaria, Divisi Underwriting, Divisi Klaim hingga IT.

Dalam tahun-tahun itu, Angger pernah merangkap jabatan sebagai Direktur Perusahaan Korporasi. Tak berhenti di situ, Angger pun melangkahkan jejak karirnya menjadi Direktur & Aktuaris di PT AIA Indonesia pada tahun 1999 sampai 2001.

Di perusahaan AIA Group ini, selain memimpin Divisi Aktuaria, ia juga memegang Divisi Underwriting dan Klaim serta IT. Angger menjadi Associate Director Bidang Marketing yang memimpin Divisi Distribusi Alternatif serta Divisi Pengembangan Bisnis.

Setelah lepas dari posisi itu, pada tahun 2001 sampai 2004, Angger kemudian dipercaya menduduki jabatan tertinggi sebagai Direktur Utama PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri. Dalam posisinya itu ia memimpin keseluruhan jalannya perusahaan.

Karirnya di industri asuransi terus melesat. Tahun 2005 – 2007, Angger di angkat menjadi Komisaris dan Anggota Komite Audit PT Asuransi Bintang Tbk.

Di perusahaan berkode saham ASBI di Bursa Efek Indonesia (BEI) itu, Angger bersama dengan Dewan Komisaris melakukan pengawasan termasuk memberikan nasehat kepada direksi untuk tatacara operasional perusahaan yang lebih efektif. Angger sebagai komisaris juga memastikan bahwa direksi menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Di waktu yang bersamaan Angger juga menjabat sebagai fungsional di industri asuransi ini. Misalnya, pada tahun 2002 – 2004, Angger menjadi Ketua Umum Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI). Di tahun 2018 ia dipercaya oleh Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Direktur Teknik di Jiwasraya untuk ikut menangani program restrukturisasi polis Jiwasraya.

Gubernur Sumbar Mahyeldi Tantang Millennial Jadi Petani

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah sedang mencari millennial untuk diajak beralih karier menjadi petani. Kebijakan tersebut merupakan gebrakan barunya, usai dilantik pada 26 Februari 2021 di Istana Negara.

Menurut Mahyeldi, pangan menjadi salah satu sektor yang kebal ketika dilanda pandemik COVID-19.

“Pertama, kami akan anggarkan alokasikan 10 persen anggaran dari APBD (untuk beri insentif bagi millennial) dan konsepnya akan mengarah ke pertanian modern, yang menggunakan brigade alat dan mesin pertanian.

Sehingga, jadi petani tidak harus berkotor-kotor dengan lumpur,” ujar Mahyeldi ketika berkunjung ke kantor IDN Times di kawasan Gatot Subroto, Jumat, 4 Juni 2021.

Mahyeldi berharap dengan menggunakan peralatan lebih modern, maka bisa meningkatkan produksi dan pendapatan petani. Strategi kedua, kata kepala daerah dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, yaitu Pemprov akan menjamin harga jual produk pertanian akan menguntungkan.

Dalam diskusi itu, ia mengaku tidak anti terhadap impor produk pangan. “Kalau dalam rangka untuk menutupi ketahanan pangan, itu gak apa-apa. Tetapi, kalau tujuannya untuk menjamin ketersediaan pangan dan dijadikan budaya kita, gak baik,” tutur dia.

Lalu, kapan kebijakan dukung millennial menjadi petani ini akan terwujud?

Salah satu langkah lainnya untuk memastikan produk pangan yang dihasilkan dibeli, maka Pemprov akan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus agro. “Kalau Bulog kan selama ini pilih-pilih, lebih karena ada tekanan bisnisnya,” kata pria yang sempat menjadi Wali Kota Padang sebanyak dua kali itu.

Mahyeldi mengatakan dengan adanya BUMD bisa menjaga stabilitas harga produk pangan agar tidak jatuh ketika produksinya berlimpah. Selama ini, ketika harga pangan turun malah didiamkan saja. Alhasil, petani merugi.

“Ya, kalau malah diserahkan semua (bebannya) ke petani ya mana millennial mau dan tertarik (bekerja jadi petani),” ujar dia.

Itu sebabnya, Mahyeldi menggandeng agar para pengusaha ikut terlibat dalam program ini. Tujuannya agar produk pangan tidak jatuh ke tangan tengkulak.

“Petani, tugasnya nanti bertani, cocok tanam lalu hasilnya ia jual. Gak mungkin dia jual sendiri, tetap butuh dibantu oleh para pengusaha,” ungkapnya.

Selain memberikan insentif kepada petani, Pemprov Sumbar juga berencana menyerahkan hal serupa ke pengusaha yang bersedia membeli produk petani millennial.

“Pemerintah akan membuatkan kebijakan yang ramah bagi mereka. Misalnya bagaimana barang yang sudah dibeli pengusaha bisa dibawa ke luar (Sumbar),” kata Mahyeldi memaparkan rencana kebijakannya ke depan.

Untuk membantu mewujudkan itu, Pemprov Sumbar berencana teken nota kesepahaman (MoU) dengan Provinsi DKI Jakarta. Tujuannya agar bisa memasok kebutuhan 154 pasar di ibu kota.

“Berapa triliun itu kebutuhannya dalam satu hari. Nah, nanti akan kita cek yang mana yang dapat kami bantu supply. Biasanya beras,” ujarnya.

Mahyeldi menyebut jumlah perantau asal Minang di Jakarta tergolong tinggi. Sementara, mereka biasanya memilih mengonsumsi beras dari Sumbar. “Itu nanti yang akan kita supply. Yang kami hadirkan termasuk nanti beras organik, bersih dan sehat,” kata dia.

Selain menjalin kerja sama dengan Gubernur DKI Jakarta, Mahyeldi juga berencana membangun kesepakatan dengan kepala daerah di Pulau Sumatra sendiri. Sebab, tak semua produk pangan bisa dipenuhi sendiri oleh penduduknya.

“Jadi, ayo bawa barang kita ke sana dan sifatnya barter. Jangan uang yang kita kasih,” tutur Mahyeldi.

Kemenhub-UGM Kerja Sama Pengembangan Aerotropolis di Ibu Kota Baru

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) dan menjalin kerja sama pengembangan aerotropolis di ibu kota baru.

Selasa (8/6/2021) dilakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama (MoU) pelaksanaan kerjasama tersebut, di Balairung UGM MoU ditandatangani oleh Direktur Penelitian UGM, Prof Mustofa dan Kapusbalitbang Transportasi Udara Kemenhub, Capt. Novyanto Widadi.

Nota kesepahaman antar UGM dan Kemenhub berlaku untuk jangka waktu satu tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu berdasarakan kesepakatan para pihak.

Ruang lingkup nota kesepahaman bersama yang dilakukan antara lain adalah penyusunan laporan penelitian yang komprehensif, penyusunan laporan penelitian.

Kemudian ringkasan eksekutif, policy brief serta jurnal, dan pelaksanaan forum group discusion (FGD) atau webinar serta pertukaran pengetahuan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Kepala Balitbanghub Kemenhub, Umar Aris mengatakan nota kesepahaman  bersama ini menjadi langkah awal dalam rangka usaha kerja sama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka penyelenggaraan kerja sama Pengembangan Aerotropolis di Ibukota negara  baru.

“Selain itu juga menggali potensi kolaborasi kedepan baik dalam aspek penelitian, penyediaan, maupun pengembangan SDM,” katanya.

Kemenhub sendiri sebelumnya telah melakukan kerja sama bidang tri dharma, pengembangan SDM dan teknologi transportasi. Untuk  itu akan terus memperkuat kerja sama. “Kami berharap UGM bisa menjadi partner straregis Balitbanghub Kemenhub,” ujarnya.

Rektor UGM, Prof Panut Mulyono menyambut baik kerja sama dalam pengembangan aerotropolis di wilayah sekitar ibu kota negara baru.

Sehingga dengan ditandatanganinya nota kesepahaman bersama ini diharapkan kerja sama antara kedua belah pihak bisa semakin kuat. “UGM bisa memberikan berbagai hal yang dimiliki dalam pengembangan perhubungan di Indonesia,” katanya.

Menurutnya, semakin maju sebuah negara makan mobilitas msayarakatnya juga akan semakin meningkat. Meskipun mobilitas masyarakat saat ini dibatasi karena adanya pandemi, tetapi kedepan pergerakan manusia akan berjalan semakin intens.

“Di sini peran perhubungan sangat luar biasa karena persoalan kenyamanan, kemanan, dan ketepatan transportasi  menjadi hal yang penting,” jelasnya.

1...4,2914,2924,293...4,887Halaman 4,292 dari 4,887