Beranda blog Halaman 4293

Indonesia-Chile Sepakat Perpanjang Kerja Sama Sektor Pertanian

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian (Kementan) tengah menjajaki perpanjangan kerja sama perdagangan di sektor pertanian dengan Chile. Rencana perpanjangan kerja sama itu dilakukan untuk jangka waktu tiga tahun ke depan.

Sebagaimana diketahui, hubungan kerja sama Indonesia-Chile akan berakhir pada November 2021. Untuk itu, perpanjangan kerja sama kedua negara kembali dibahas untuk semakin memperkuat hubungan bilateral di sektor perdagangan, dalam hal ini ekspor-impor pertanian.

Dalam rangka membahas perpanjangan kerja sama perdagangan bidang pertanian, Wakil Menteri Perdagangan Chile Rodrigo Yanez menyambangi Kantor Kementerian Pertanian, Senin (7/6/2021). Ia ditemui oleh Wakil Menteri Pertanian RI, Harvick Hasnul Qolbu.

Usai pertamuan, Harvick menjelaskan jika Chile merupakan pintu masuk ekspor pertanian Indonesia ke Amerika Latin. “Chile ini bisa menjadi hub. Chile memainkan peranan penting di Amerika Latin agar ekspor pertanian Indonesia bisa terus berkembang ke Brasil dan negara Amerika Latin lainnya,” ucapnya.

Harvick menjelaskan, pada pertemuan tersebut dibahas rencana kerja sama tiga tahun ke depan antarkedua negara. Pemerintah Chile melalui Wakil Menteri Perdagangan mereka telah membawa nota kesepahaman (MoU) perdagangan di bidang pertanian.

MoU tersebut rencananya akan segera ditandatangani oleh Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Menteri Perdagangan Luar Negeri Chile Rodrigo Yanez.

Ia memaparkan potensi ekspor yang bisa dilakukan Indonesia dalam kerja sama tersebut. Peluang ekspor buah-buahan khas tropikal seperti nanas, anggur dan produk rempah-rempah menurut Harvick sangat terbuka bisa dilakukan ke Chile.

“Kita berharap ekspor kita ke Chile bisa terus meningkat. Ada banyak potensi yang kita miliki yang bisa diekspor ke Chile,” tuturnya.

Selain pertanian sektor tanaman pangan dan hortikultura, kerja sama itu juga membuka peluang untuk ekspor-impor komoditas peternakan seperti daging sapi, unggas hingga babi.

“Hal itu juga sedang kita jajaki dalam kerja sama ini. Jadi ini ekspor-impor dua arah antara Indonesia dan Chile,” ujarnya.

Sebagai catatan, neraca perdagangan Indonesia-Chile pada 2020 surplus sekitar USD800 ribu. Adapun total nilai perdagangan sektor pertanian kedua negara di tahun lalu mencapai USD26,9 juta.

Ekspor utama pertanian Indonesia ke Chile antara lain produk kelapa sawit (USD5,3 juta), obat hewan (USD3,4 juta), nanas (USD1,9 juta), kelapa (USD0,9 juta), hingga hasil perkebunan lainnya (USD0,6 juta).

Terlebih, Kementerian Pertanian juga telah mendukung disepakatinya persetujuan kemitraan komprehensif atau Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC-CEPA) pada 14 Desember 2017.

Kemitraan itu diharapkan dapat membuka lebih luas lagi agar produk-produk Indonesia bisa masuk ke pasar Amerika Latin.

Ia berharap surplus neraca perdagangan antara Indonesia-Chile bisa lebih meningkat lagi. Secara angka, Harvick menyebutkan total nilai perdagangan kedua negara saat ini memang belum terlalu besar, masih berada di kisaran USD25-26 juta.

“Tapi ke depan ini kita harapkan dapat terus meningkat dan kita bisa mengeksplorasi potensi yang kita miliki untuk diekspor ke Chile. Kita berharap ke depan ini kita bisa dikembangkan. Kita bisa mengunjungi Chile untuk sama-sama membuka akses pasar. Inilah komitmen yang sudah terbangun saat ini. Pemerintah Chile sendiri sangat berkomitmen terhadal hal tersebut,” katanya.

Menko Polhukam Sebut Ada 4 Pasal UU ITE yang Akan Direvisi

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyebut ada 4 pasal UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang akan direvisi.

Pasal-pasal itu nantinya akan dilakukan revisi secara terbatas. Adapun 4 pasal UU ITE yang direvisi adalah pasal 27, 28, 29 dan 36.

Tim kajian juga memutuskan penambahan satu pasal yakni 45c. Presiden Jokowi disebut sudah menyetujui ini agar dilanjutkan pada proses berikutnya.

Mahfud lalu memberi contoh perbuatan pidana yang dapat dijerat dengan UU ITE setelah beleid tersebut rampung direvisi.

“Mencakup enam masalah saja sebenarnya yang diatur oleh UU ITE ini. Satu, mengenai ujaran kebencian, agar tidak ditafsirkan macam-macam ya kita beri tahu ujaran kebencian itu apa. Misalnya mendistribusikan, sekarang ditambah, mendistribusikan “dengan maksud diketahui umum,” kalau mendistribusikan ngirim sendiri saya kepada saudara ngirim secara pribadi, itu tidak bisa dikatakan pencemaran, tidak bisa dikatakan fitnah,” terang Mahfud, Selasa (8/6/2021).

“Nah sekarang ini seperti Baiq Nuril itu kan karena kata “untuk diketahui oleh umum” itu tidak ada, nah sekarang kita bisa dihukum kalau itu didistribusikan untuk “diketahui umum.” Kalau melapor bahwa saya di rumah sakit diperlakukan kurang baik, melapor ke anaknya, kan ya ndak apa-apa, ndak bisa dihukum. Nah kaya gitu yang kita beri penjelasan, sehingga revisinya itu secara substansi menambah kalimat, memperjelas maksud dari istilah-istilah yang ada didalam undang-undang itu,” tambah Mahfud.

Selain ujaran kebencian, revisi terbatas UU ITE juga akan memperjelas sejumlah hal seperti definisi kebohongan, perjudian online, kesusilaan seperti penawaran seks, fitnah, pencemaran nama baik, penghinaan, dan lain sebagainya.

“Jadi kita tidak memperluas UU itu tapi undang-undangnya itu hanya direvisi agar pasal-pasal karetnya itu, yang dianggap menimbulkan diskriminasi atau kriminalisasi itu hilang,” tukasnya.

Selain itu, terdapat tambahan pasal yang direvisi, yakni pasal 45 C UU ITE.

“UU ITE akan dilakukan revisi secara terbatas. Ada 4 pasal yang akan direvisi, itu pasal 27, 28, 29, dan 36. Ditambah satu pasal 45 C,” ucap Mahfud dalam konferensi persnya, Selasa (8/6/2021).

Mahfud mengatakan, revisi pasal ini bertujuan untuk menghilang multitafsir hingga kriminalisasi.

Menurutnya, perbaikan pasal UU ITE ini sebagaimana masukan dari masyarakat.

“Itu semua untuk menghilangkan multitafsir, menghilangkan pasal karet, menghilangkan kriminalisasi, yang kata masyarakat sipil banyak terjadi diskriminasi kriminalisasi,” tambah dia.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menjelaskan, revisi ini dilakukan tanpa mencabut UU ITE itu sendiri.

Sebab, UU ITE dinilai masih sangat diperlukan untuk mengatur lalu lintas komunikasi masyarakat lewat media digital.

Dikatakannya, revisi UU ITE sudah dilaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mendapatkan izin untuk dilanjutkan.

Perbaikan ini nantinya masih harus melalui tahapan proses legislasi.

“Laporan ke Presiden selesai, akan dimasukkan ke proses legilasi, akan dikerjakan oleh Kemenkumham untuk penyerasian atau sinkronisasi, dan dimasukkan ke proses legislasi,” tambah Mahfud.

Dalam waktu menunggu proses revisi, akan ada Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani 3 institusi, yakni Kapolri, Kejaksaan Agung dan Kemkominfo.

SKB 3 institusi itu terkait pedoman kriteria implementatif UU ITE.

“Sudah dibahas berkali-kali melalui ketiga institusi itu, sehingga nanti tinggal diluncurkan dalam waktu yang tidak terlalu lama.”

“Sambil menunggu revisi, itu bisa dijadikan pedoman agar tidak terjadi sewenang-wenangan jika (masalah) itu ada, baik di pusat maupun daerah,” jelasnya.

Selain itu, Mahfud juga menuturkan pihaknya akan mempersiapkan Rancangan UU (RUU) soal hal yang sebelumnya tidak diatur dalamnya.

Seperti, perlindungan data konsumen, perlindungan data pribadi, dan transaksi elektronik.

Tetapi, tentunya hal itu memerlukan waktu yang panjang. “Itu nanti akan diatur semua melalui satu UU yang lebih komperehensif,” pungkasnya.

Kemendagri Terapkan Langkah Strategis Daerah Sukseskan Pilkades 2021

Penulis
Andik Irwanto
-
Kemendagri Terapkan Langkah Strategis Daerah Sukseskan Pilkades 2021

SuaraPemerintah.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerapkan sejumlah langkah strategis untuk membantu daerah dalam menyukseskan Pemilihan Kepala Desa Serentak 2021. Kemendagri menerbitkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pilkades.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemdes Kemendagri Yusharto Huntoyungo, di Jakarta, Selasa, 8 Juni 2021. Pihaknya menjelaskan langkah itu dimulai dari regulasi hingga bantuan mematuhi protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pilkades.

“Beberapa langkah strategis tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan Pilkades Serentak 2021 yang aman dan bebas klaster baru penyebaran COVID-19,” kata Yusharto.

Yusharto menjelaskan sejumlah langkah strategis yang dilakukan Kemendagri, misalnya di bidang regulasi, Kemendagri menerbitkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pilkades.

Salah satu poin penting dalam aturan itu, yakni terkait dengan penerapan protokol kesehatan pada setiap tahapan, katanya.

Regulasi ini kemudian diperkuat dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 141/6698/SJ tentang Jumlah Pemilih di Tempat Pemungutan Suara Pilkades Serentak pada era pandemi COVID-19. Aturan yang ditandatangani 10 Desember 2020 itu mengatur batas maksimum kapasitas setiap TPS sebanyak 500 pemilih.

Hal itu, kata dia, untuk menghindari kerumunan sehingga potensi penularan dapat dihindari. Pembatasan tersebut membuat para petugas tak terlalu banyak menguras energi dan lebih menghemat waktu pelaksanaan.

Pelaksanaan pilkades diawasi oleh berbagai unsur, seperti kepolisian tingkat kecamatan, koramil, Satpol PP, linmas desa, serta melibatkan Satgas COVID-19 dari puskesmas maupun panitia pemilihan tingkat desa dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

Pengawasan tersebut untuk memastikan protokol kesehatan dijalankan oleh semua pihak. Selain itu, Kemendagri menerjunkan tim pemantau ke lapangan untuk memantau penerapan protokol kesehatan.

Yusharto mengatakan regulasi yang diterbitkan Kemendagri dikoordinasikan dan disosialisasikan kepada forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) kabupaten kota pelaksana pilkades.

Mereka didorong agar turut terlibat dalam menyukseskan pilkades, seperti melakukan pengamanan dari berbagai potensi gangguan, sekaligus memastikan protokol kesehatan berjalan, katanya.

Dalam memenuhi kebutuhan protokol kesehatan, Kemendagri menegaskan kepada pemerintah daerah yang melaksanakan pilkades bahwa kebutuhan itu dapat dipenuhi melalui penggunaan Dana Desa 2021.

Kemendagri memfasilitasi kebutuhan data terkait daftar pemilih sementara (DPS) kepada daerah yang melaksanakan pilkades. Hal itu dilakukan melalui Surat Mendagri Nomor 141/1127/BPD.

Surat itu untuk menjadi bahan masukan penyusunan DPT di tingkat desa maupun instrumen verifikasi kesesuaian dalam penyusunan DPS ke DPT.

“Per 5 Mei 2021 terdapat 39 kabupaten/kota yang telah memperoleh fasilitasi dimaksud,” ujar Yusharto.

Tak hanya itu, katanya, Kemendagri mendorong penerapan sistem pemungutan suara secara elektronik (e-voting) melalui Surat Mendagri Nomor 141/1115/BPD pada Maret 2021.

Langkah itu sebagai upaya untuk meminimalisasi permasalahan atau sengketa, khususnya terkait keabsahan surat suara dan tumpang tindih DPT.

Pilkades yang digelar secara serentak pada 2020 dan 2021 menjadi sejarah baru bagi bangsa Indonesia karena dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19.

Pada 2020, kata dia, pilkades digelar di 1.296 desa yang berasal dari 24 kabupaten kota dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 4.221.476 orang.

Sedangkan per 25 Mei 2021 sebanyak 2.394 desa dari 36 kabupaten kota menggelar pilkades dengan jumlah pemilih sebanyak 4.183.425 orang. Selanjutnya, masih ada 187 kabupaten kota yang bakal melaksanakan pilkades pada 2021.

Pergelaran itu terbilang sukses meski dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan tidak adanya klaster penyebaran baru di daerah pelaksana pilkades. Hal ini ditopang penerapan protokol kesehatan pada setiap tahapan sebagai upaya mencegah penularan pandemi COVID-19.

Kemudian, angka rata-rata partisipasi pemilih pada Pilkades 2020 mencapai angka 76,17 persen. Sementara pada Pilkades 2021 per 25 Mei 2021 persentase kehadiran pemilih sebanyak 79,05 persen. (red/pen)

OJK Sosialisasi POJK Securities Crowfunding untuk UMKM

Penulis
Andik Irwanto
-
OJK Sosialisasi POJK Securities Crowfunding untuk UMKM

SuaraPemerintah.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mensosialisasikan POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Umum Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi atau Securities Crowfunding (SCF) kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, serta Wilayah Bali dan Nusa Tenggara.

Hal ini dikatakan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen secara virtual di Jakarta, Selasa, 8 Juni 2021.

“Kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan pada hari ini diharapkan dapat membuka wawasan peserta mengenai alternatif solusi pendanaan bagi UMKM, melalui instrumen pasar modal berbasis teknologi informasi,” katanya.

Ia mengatakan OJK dalam meluncurkan SCF dengan pertimbangan yang matang dan juga mencermati serta mengadopsi budaya yang sangat lekat di tengah masyarakat yaitu budaya gotong royong.

Menurut dia, istilah crowdfunding dapat diartikan sebagai urunan dana atau patungan untuk membantu saudara, kerabat, atau sahabat yang sedang membutuhkan bantuan.

“Budaya-budaya tersebut kemudian kita serap ke dalam bentuk aktivitas bisnis di pasar modal melalui konsep penawaran efek. Hanya saja, mekanismenya dilakukan melalui aplikasi atau platform digital atau sering kita sebut dengan istilah financial technology securities crowdfunding,” ujar Hoesen.

Pada awalnya fintech crowdfunding diatur dalam POJK Nomor 37 tahun 2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi atau sering disebut Equity Crowdfunding (ECF). Setelah dievaluasi oleh OJK, kegiatan ECF itu ternyata masih memiliki banyak keterbatasan, di antaranya jenis pelaku usaha harus berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan jenis efek yang dapat ditawarkan hanya berupa saham.

Sebagai gambaran, sampai akhir Desember 2020 jumlah penerbit atau pelaku UMKM yang memanfaatkan ECF dari empat penyelenggara, baru mencapai 129 penerbit dengan jumlah dana yang dihimpunRp191,2 miliar. Jika dibandingkan dengan  jumlah UMKM menurut data Kemenkop UKM tahun 2018 sebesar 64 juta pelaku usaha, jumlah penerbit ECF tersebut masih sangat sedikit.

Berkaca dari evaluasi, OJK memutuskan untuk mencabut POJK Nomor 37 tahun 2018 dan menggantinya dengan POJK Nomor 57 tahun 2020 untuk memperluas jenis pelaku usaha yang dapat terlibat, tidak hanya PT tapi CV, Firma, dan Koperasi. Selain itu POJK 57 tersebut juga memperluas jenis efek yang dapat ditawarkan, dari hanya saham, kini bisa obligasi dan sukuk.

“Di samping memberikan kemudahan dari sisi penerbit (UMKM), kebijakan ini juga diharapkan dapat memberikan kesempatan luas bagi para investor ritel, khususnya yang berdomisili di daerah kedudukan UMKM yang menerbitkan SCF untuk berkontribusi pada pengembangan ekonomi di daerah masing-masing,” kata Hoesen.

Pasca diterbitkannya POJK Nomor 57 tahun 2020, hingga 31 Mei 2021 total penyelenggara bertambah jadi lima dan  jumlah penerbit atau pelaku UMKM yang memanfaatkan ECF juga tumbuh 17,05 persen (ytd) jadi 151 penerbit. Jumlah dana dihimpun naik 43,02 persen (ytd) jadi Rp273,47 miliar. Dari sisi pemodal juga tumbuh 49,06 persen (ytd), dari per 31 Desember 2020 hanya 22.341 menjadi 33.302 investor. (red/pen)

Budi Karya sebut Pembangunan LRT Jabodebek Capai 84,6%, Siap Beoperasi 2022

Penulis
Andik Irwanto
-
Budi Karya sebut Pembangunan LRT Jabodebek Capai 84,6%, Siap Beoperasi 2022

SuaraPemerintah.id – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan pembangunan kereta api ringan atau light rail transit (LRT) Jabodebek sudah mencapai 84,6 persen, dan targetnya dapat beroperasi pada 2022. Pembangunan LRT Jabodebek adalah bagian dari upaya pemerintah, menyelesaikan masalah lalu lintas wilayah perkotaan, khususnya di Jakarta dan sekitarnya.

Hal ini dikatakan oleh Budi Karya dalam rilis, Selasa, 8 Juni 2021.

“Harapannya LRT ini bisa dioperasikan tahun depan. Sebagian sarana dan prasarana sudah selesai. Kami ingin mempersiapkannya dengan waktu yang cukup, untuk melakukan uji dinamis. Aspek keselamatan sangatlah penting bagi angkutan massal di Indonesia,” katanya.

Budi Karya didampingi Dirut PT KAI Didiek Hartantyo, Dirut Adhi Karya Entus Asnawi Mukhson, dan sejumlah pejabat terkait, sempat menjajal langsung LRT tersebut dari Stasiun TMII menuju Stasiun Harjamukti, Cibubur. Kemudian, dengan rute yang sama kembali ke Stasiun TMII.

Menhub mengatakan, ingin mengecek kesiapan LRT Jabodebek, yang rencananya akan dilihat langsung Presiden Joko Widodo pada Rabu besok (9/6).

Ia mengatakan, pembangunan LRT Jabodebek adalah bagian dari upaya pemerintah, menyelesaikan masalah lalu lintas wilayah perkotaan, khususnya di Jakarta dan sekitarnya.

“Tidak hanya itu, pembangunan LRT ini juga memberi kesempatan bagi anak bangsa untuk mempelajari teknologi angkutan massal kereta api,” ujar Menhub.

Ia menambahkan, pembangunan LRT Jabodebek tahap 1 terdiri dari beberapa lintasan. Rinciannya, pertama, lintas pelayanan rute Cawang-Cibubur sepanjang 14,8 kilometer yang saat ini pembangunannya mencapai 93,8 persen. Kedua, lintas pelayanan rute Cawang-Dukuh Atas sepanjang 11 kilometer, yang saat ini mencapai 84,3 persen. Dan yang ketiga, lintas pelayanan rute Cawang-Bekasi Timur sepanjang 18,4 kilometer, yang saat ini mencapai 90,9 persen.

Selain tiga lintasan tersebut, saat ini juga tengah dibangun Depo LRT Jabodebek berlokasi di Bekasi Timur, yang pembangunannya telah mencapai 44,1 persdn.

LRT Jabodebek nantinya akan memiliki 18 titik stasiun pemberhentian. Dalam kondisi normal, satu rangkaian LRT dapat mengangkut 740 orang penumpang. Dalam kondisi padat dapat mengangkut 1.308 orang penumpang. Kecepatan maksimalnya dapat mencapai 80 kilometer per jam.

Beberapa keunggulan LRT antara lain, waktu tempuh bisa lebih cepat dibandingkan kendaraan pribadi atau bus. LRT dapat menempuh rute Bekasi Timur hingga Dukuh Atas dalam waktu 45 menit. Sedangkan dari Cibubur hingga Dukuh Atas waktu tempuh hanya 39 menit. (red/pen)

Hari Laut Sedunia, Menteri KKP Ingin Masyarakat Galakkan Restorasi Terumbu Karang dan Mangrove

Penulis
Andik Irwanto
-
Hari Laut Sedunia, Menteri KKP Ingin Masyarakat Galakkan Restorasi Terumbu Karang dan Mangrove

SuaraPemerintah.id – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono dalam peringatan Hari Laut Sedunia pada 8 Juni 2021 menginginkan masyarakat luas agar dalam menjaga kesehatan laut turut menggalakkan restorasi terumbu karang dan mangrove di berbagai daerah. Hari Laut Sedunia pada hari ini berdekatan dengan Hari Segitiga Terumbu Karang pada 9 Juni atau keesokan harinya.

Hal ini dikatakan oleh Menteri Trenggono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, 8 Juni 2021.

“Hilangkan kebiasaan buruk buang sampah sembarangan hingga gerakkan restorasi karang dan mangrove,” katanya.

Dengan kedekatan antara dua hari tersebut, lanjutnya, maka juga menyiratkan bahwa aspek kelestarian laut sangatlah esensial dalam merayakannya.

“Perayaan yang berdekatan ini menjadi simbol, bahwa laut dan terumbu karang pada dasarnya tidak dapat dipisahkan, serta perlu untuk terus dijaga dan dilestarikan,” ujar Menteri Trenggono.

Ia mengemukakan bahwa kerusakan ekosistem laut sebagian besar ditengarai ulah manusia. Berdasarkan data ada jutaan ton sampah rumah tangga yang mencemari laut setiap tahunnya, utamanya plastik.

Keberadaan sampah-sampah tersebut, lanjutnya, pada akhirnya akan mengganggu kelangsungan hidup biota laut di dalamnya.

Selain sampah, masih menurut dia, kerusakan terumbu karang dan mangrove juga menjadi persoalan tersendiri bagi kesehatan laut Indonesia. Sebagai upaya perbaikan, pemerintah melalui kementerian/lembaga dan instansi pemerintah lainnya menggalakkan sejumah program restorasi.

Untuk KKP misalnya, melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2020 berhasil merestorasi sekitar 74,3 hektare atau setara 93.685 berbagai jenis struktur terumbu karang yang ditempatkan di beberapa kawasan pesisir Pulau Dewata (Nusa Dua, Pandawa, Sanur, Serangan dan Buleleng).

Sedangkan untuk mangrove, KKP melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) sepanjang tahun lalu saja telah melakukan penanaman 2.975.129 batang mangrove dengan luas area mencapai 448,18 hektare. Luasan ini melampaui target yang ditetapkan sebesar 200 hektare.

“Kami memiliki komitmen juga terhadap kesehatan laut, untuk melakukan restorasi terhadap wilayah pesisir yang kritis terhadap kerusakan tanaman mangrove. Dan ini sudah kami lakukan, total mangrove di Indonesia luasnya 3,3 juta hektare yang kritis 647 ribu hektare. Kami sudah melakukan restorasi kurang lebih sekitar 3.000 hektare,” tegasnya.

Sementara di tingkat internasional, Pemerintah Indonesia aktif mengikuti forum maupun dialog yang berkaitan dengan kesehatan laut. Misalnya pada 2009 lalu, Indonesia menginisiasi untuk menjaga dan memanfaatkan wilayah laut serta terumbu karang di daerah segitiga terumbu karang secara berkelanjutan. (red/pen)

Airlangga sebut Transformasi Digital Olahraga dan Prestasi Harus Beriringan di Masa Pandemi

Penulis
Andik Irwanto
-
Airlangga sebut Transformasi Digital Olahraga dan Prestasi Harus Beriringan di Masa Pandemi

SuaraPemerintah.id – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan transformasi digital industri olahraga dan peningkatan prestasi olahraga profesional harus tetap beriringan di masa pandemi COVID-19. Diperlukan kolaborasi lintas stakeholders dan komitmen bersama untuk mewujudkan ekosistem ekonomi digital yang kondusif serta karir olahraga yang berprestasi.

Hal ini diungkapkan oleh Menko Airlangga dalam Webinar Studium General dengan tema “Pengembangan Ekonomi Digital Pada Sektor Industri Olahraga”, di Jakarta, Selasa, 8 Juni 2021.

“Digitalisasi juga perlu diiringi dengan peningkatan prestasi olahraga profesional. Pandemi ini diharapkan tidak menjadi penghalang untuk menurunkan intensitas latihan dan untuk tetap berprestasi di kancah nasional maupun internasional,” katanya.

Airlangga menyampaikan bahwa pengembangan ekonomi digital pada sektor industri olahraga nasional tentunya tak terlepas dari prestasi olahraga dan pencapaian atlet Indonesia sehingga diharapkan kecintaan terhadap atlet dan tim nasional bisa terus terbangun.

“Diperlukan kolaborasi lintas stakeholders dan komitmen bersama untuk mewujudkan ekosistem ekonomi digital yang kondusif serta karir olahraga yang berprestasi sebagai enabler bagi pemulihan ekonomi nasional sekaligus mengharumkan nama bangsa,” ujar Airlangga.

Airlangga menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 sejak tahun 2020 telah menekan seluruh industri secara global, termasuk sektor industri olahraga. Sumber utama pemasukan bisnis industri olahraga global yang mendapat tekanan diantaranya broadcasting atau hak siar, commercial (sponsorship, periklanan) dan matchday revenue (penjualan tiket dan pendukungnya).

Pendapatan industri olahraga global diproyeksikan 73,7 miliar dolar AS di tahun 2020 atau hanya 54 persen dari target pra COVID-19 sebesar 135,3 miliar dolar AS. Penurunan pendapatan tersebut, jelas Airlangga, terjadi seperti pada penundaan Olimpiade Tokyo ke Juli 2021 yang berpotensi merugikan Kota Tokyo hingga 597 Miliar Yen, serta penundaan penyelenggaraan Piala Eropa 2020 yang baru akan diselenggarakan pada tanggal 11 Juni 2021.

Kemudian pada pertengahan 2020 industri olahraga profesional mulai pulih, diantaranya ditandai dengan penyiaran kembali liga sepakbola dunia di TV. Olimpiade Jepang diputuskan tetap akan digelar mulai tanggal 23 Juli 2021, demikian pula dengan Piala Eropa 2020 pada 11 Juni 2021.

Begitu juga dengan Liga Profesional seperti NBA dan UEFA Champions League tetap menyelenggarakan musim dengan menerapkan konsep bubble format untuk membuat lingkungan pertandingan yang 100 persen aman dari COVID-19 yang diakui dan ditiru dunia.

“Di awal pandemi terdapat peningkatan konsumsi media karena kebijakan untuk tetap berada di rumah. Ketiadaan acara live match membuat daya tarik TV menurun, sehingga industri olahraga yang memiliki layanan digital streaming service mengalami lonjakan pelanggan karena jadwalnya yang fleksibel,” tutur Airlangga.

Begitu juga dengan perusahaan pakaian olahraga mengalami penurunan pendapatan 29 persen pada semester I 2020 dibandingkan 2019. Sementara itu, pangsa penjualan online mengalami peningkatan selama pandemi. Aplikasi fitness online, alat olahraga individu seperti sepeda dan peralatan lari, serta e-sport turut mengalami peningkatan intensitas penggunaan yang signifikan.

Airlangga menegaskan industri olahraga nasional harus dengan cepat menyesuaikan kondisi tersebut karena Indonesia mempunyai potensi ekonomi digital yang sangat besar. Total pengguna konsumen baru ekonomi digital meningkat 37 persen selama pandemi dan tetap akan akan memanfaatkan ekonomi digital setelah COVID-19. Ekonomi digital juga diprediksikan akan menyumbang 130-150 miliar dolar AS dalam pertumbuhan PDB Indonesia pada tahun 2025.

Di sisi lain, bagi industri perlengkapan olahraga nasional, terutama UMKM, pemanfaatan e-commerce berpotensi meningkatkan penjualan secara signifikan. Pemerintah mempunyai Gernas BBI yang telah membuat 11,7 Juta UMKM on boarding dan ditargetkan 30 juta UMKM on boarding pada akhir 2023.

“Pemerintah akan terus memberikan dukungan dalam pengembangan ekonomi digital melalui pembangunan infrastruktur digital. Pemerintah akan terus melakukan perluasan wilayah 4G, pengembangan 5G, peluncuran satelit multifungsi SATRIA, serta pembangunan pusat data nasional,” ujar Airlangga. (red/pen)

Pemkot Makassar Siapkan 153 Unit Fogging Tanggulangi DBD

Penulis
Andik Irwanto
-
Pemkot Makassar Siapkan 153 Unit Fogging Tanggulangi DBD

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, Sulawesi Selatan segera menyiapkan sebanyak 153 unit alat fogging untuk menanggulangi kasus demam berdarah dengue (DBD) yang diperkirakan terus meningkat di daerah ini. Di mana alat fogging ini diperuntukkan untuk setiap kelurahan se Kota Makassar, artinya masing-masing kelurahan akan dilengkapi satu alat fogging.

Hal ini diungkapkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr Andi Hadijah Iriani R, Sp.THT.MSi, di Makassar, Selasa, 8 Juni 2021.

“Ratusan alat fogging ini diperuntukkan bagi setiap kelurahan se Kota Makassar, yang artinya masing-masing kelurahan akan dilengkapi satu alat fogging dari 153 kelurahan se-Kota Makassar,” katanya.

Meski demikian, kata dia, pengadaan alat ini harus melalui proses dan mekanisme yang ada, termasuk menyiapkan anggaran pengadaan hingga tender dan pembelian alat.

“Alhamdulillah pengadaannya bisa masuk dan kami sudah mulai menyiapkan dokumen lelang. Insya Allah selesai cepat tendernya, jadi dimungkinkan Agustus nanti barangnya sudah ada. Paling penting spesifikasi jelas dan sesuai harga,” katanya.

Ia menyebutkan bahwa Dinkes Makassar telah memperoleh bantuan satu unit alat fogging dari Pemerintah Provinsi Sulsel dan satu unit dari komunitas relawan, namun diakui bahwa alat tersebut belum cukup untuk mengendalikan kasus DBD di Kota Makassar.

Upaya lain yang dilakukan yakni gencar membagikan bubuk abate kepada masyarakat sekaligus pemberian pada tempat-tempat yang digenangi air dan dapat menimbulkan jentik nyamuk.

Pihak puskesmas juga telah turun dalam upaya memberikan edukasi dan sosialisasi ke masyarakat guna menjaga kebersihan lingkungan sekitar, walaupun hal ini diakui dr Iriani cukup terlambat.

Menurut dia, kasus DBD telah berulang setiap tahunnya pada masa peralihan musim, dari musim hujan ke musim kemarau dan semua masyarakat telah menyadari hal ini. Sehingga harusnya masyarakat telah bisa mengantisipasi kasus DBD jauh hari sebelumnya.

“Caranya sangat sederhana, bahwa masyarakat harus memperbaiki lingkungannya seperti jangan ada genangan dan pakaian tergantung, drainase harus mengalir agar tidak menjadi sumber bertelur nyamuk. Itu yang paling pertama untuk menghilangkan jentik nyamuk dalam rumah,” katanya.

Hal ini terus didengung-dengungkan ke masyarakat, termasuk meminta agar siaga terhadap kasus DBD yang paling fatal bisa menyebabkan kematian.

“Apalagi kasus DBD terus meningkat, ada yang menyampaikan laporannya dan ada pula yang tidak melapor,” katanya.

Ia menyebut pihak puskesmas telah mendapati beberapa kasus DBD dalam satu keluarga. Maka kebersihan lingkungan menjadi hal yang paling penting untuk diperhatikan.

“Kebersihan lingkungan itu yang paling pertama dalam pencegahan DBD, fogging itu malah upaya terakhir. Jadi masyarakat juga harus sadar untuk membersihkan lingkungannya,” demikian Andi Hadijah Iriani R. (red/pen)

ESDM Resmikan Proyek Gas Merakes Senilai 1,3 M Dollar AS

Penulis
Andik Irwanto
-
ESDM Resmikan Proyek Gas Merakes Senilai 1,3 M Dollar AS

SuaraPemerintah.id – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meresmikan proyek pengembangan Lapangan Merakes di wilayah kerja East Sepinggan di lepas pantai Kalimantan Timur dengan nilai investasi senilai 1,3 miliar dolar AS. Proyek gas Merakes mulai onstream pada April 2021 dan akan mengalirkan produksi gas sebesar 368 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) pada saat puncak produksi.

Hal ini dikatakan oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 8 Juni 2021.

“Pengembangan Lapangan Merakes ini mendukung peningkatan produksi, sehingga dapat mendukung pemenuhan gas dalam negeri,” katanya.

Pengembangan Merakes dilaksanakan oleh KKKS Eni East Sepinggan merupakan proyek pengembangan lapangan gas laut dalam di lepas pantai Kutai Basin dengan kedalaman air kurang lebih 1.500 meter. Proyek ini akan memegang rekor tie back bawah laut terpanjang dari fasilitas induknya lebih dari 40 kilometer.

Produksi Lapangan Merakes akan berkontribusi perpanjangan umur operasi kilang LNG Bontang. Gas dari Lapangan Merakes dan Jangkrik juga disalurkan melalui pipa gas untuk kebutuhan dalam negeri sebesar 117 MMSCFD pada tahun 2022 hingga 2025.

Arifin juga menyampaikan gas bumi merupakan salah satu sumber energi yang mempunyai peranan penting dalam mewujudkan ketahanan energi di Tanah Air.

Saat ini porsi gas bumi dalam bauran energi nasional sekitar 19 persen dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional ditargetkan naik adi 22 persen pada 2025.

“Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada SKK Migas dan ENI Indonesia beserta PHE dan Neptute Energy atas keberhasilan produksi gas di Lapangan Merakes ini,” kata ESDM Arifin.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sempat mengakibatkan pembangunan proyek Merakes terhenti sehingga mengalami kemunduran. Namun apresiasi tinggi diberikan kepada ENI yang telah dapat mengawal 8,6 juta jam kerja tanpa adanya fatality.

“Kami sebagai insan hulu migas layak berbangga, karena yang telah kita lalui itu bukanlah pekerjaan mudah”, kata Dwi.

Dampak pandeni COVID-19 ternyata lebih dalam dari perkiraan awal. Namun membaiknya harga minyak dunia yang lebih cepat dari perkiraan, bahkan pada minggu ini sempat berada di kisaran 70 dolar AS per barel, diharapkan menjadi angin segar bagi keberlangsungan upaya meningkatkan investasi hulu migas.

“Tentu saja, tantangan akan selalu ada, mari bergandeng tangan agar dapat melalui masa sulit ini bersama-sama demi tercapainya visi bersama Indonesia di tahun 2030, yaitu produksi minyak 1 juta barel dan gas 12 BSCFD,” kata Dwi.

Catatan penting dari pengembangan Lapangan Merakes adalah kemampuan sinergi untuk meningkatkan keekonomian lapangan

Hal ini sangat perlu untuk terus ditingkatkan ke depan karena potensi yang masih cukup besar dari WK East Sepinggan, Muara Bakau ataupun WK-WK lainnya di sekitar fasilitas FPU Jangkrik untuk menjaga tingkat produksi gas di Kalimantan Timur. (red/pen)

Menhub Ajak Pelaku Usaha Travel Bangkitkan Transportasi dan Pariwisata

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengajak para pelaku usaha travel agent untuk terus bergerak dan berinovasi untuk bersama-sama membangkitkan sektor transportasi dan pariwisata dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19.

“Memang pandemi ini membuat kita terpuruk, tapi kita harus mengambil hikmahnya untuk terus bergerak melakukan terobosan dan inovasi yang bermakna,” kata Menhub saat membuka Munas Asosiasi Travel Agent (Aspindo) secara virtual, Selasa (8/6).

Menhub mengatakan, adanya pembatasan kapasitas penumpang dan pembatasan lainnya di sektor transportasi, berdampak pada sektor pariwisata. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19 di Indonesia.

“Kita lakukan pembatasan mudik sehingga pergerakannya hanya 10 persen saja. Penerbangan internasional juga kita batasi, sehingga tidak ada lagi travel yang di-carter. Hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa negara kita termasuk negara yang sunguh- ungguh dalam menghadapi Covid-19,” tutur Menhub.

Menhub mengungkapkan, dengan kesungguhan itu, Indonesia menjadi salah satu negara yang dianggap cepat bangkit dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya.

“Sekarang hasilnya terlihat relatif lebih baik, dibandingkan dengan Malaysia dan Filipina
mungkin yang lebih baik dari kita hanya Vietnam dan Singapura. Keberhasilan ini harus disyukuri,” ungkap Menhub.

Lebih lanjut Menhub menjelaskan demi menggerakkan sektor pariwisata, ada sejumlah
pembangunan dan terobosan yang dilakukan Kemenhub. Diantaranya menjadikan Bandara Kertajati di Jawa Barat sebagai embarkasi dan debarkasi penerbangan Umroh dan Haji untuk daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah.

“Kertajati akan beroperasi Januari tahun depan secara normal, karena jalan tol akan segera selesai,” jelas Menhub.

Selanjutnya, Kemenhub juga membangun sejumlah infrastruktur transportasi di sejumlah
destinasi wisata di Indonesia. Diantaranya yaitu membangun Bandara Baru di Yogyakarta (YIA), Lombok untuk menyambut event Moto GP, Labuan Bajo dan Manado.

“Kami juga membangun di Bali yang masih menjadi pusat destinasi pariwisata di Indonesia, dengan membangun Pelabuhan di Sanur dan Nusa Penida dan merencanakan membangun Bandara di Bali Utara,” ucap Menhub.

Pembangunan infrastruktur transportasi untuk menunjang pariwisata tersebut dilakukan dengan APBN maupun menggandeng pihak swasta (pendanaan kreatif Non APBN).

“Langkah-langkah yang dilakukan ini adalah upaya kita untuk kembali bangkit menggerakkan roda ekonomi dari berbagai sektor. Sebagaimana arahan Presiden bahwa di satu sisi pandemi harus diselesaikan,tapi di sisi lain kegiatan ekonomi juga harus tetap
bergerak,” kata Menhub.

1...4,2924,2934,294...4,887Halaman 4,293 dari 4,887