Beranda blog Halaman 4294

Jasa Marga sebut Progres Pembebasan Lahan Japek II Selatan Capai 86,62%

Penulis
Andik Irwanto
-
Jasa Marga sebut Progres Pembebasan Lahan Japek II Selatan Capai 86,62%

SuaraPemerintah.id – PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui kelompok usahanya PT Jasamarga Japek Selatan (JJS) mengungkapkan progres pembebasan lahan Jalan Tol Jakarta-Cikampek atau Japek II telah mencapai 86,62 persen dengan progres konstruksinya 46,74 persen.

Direktur Teknik PT JJS Bambang Sulistyo mengungkapkan pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan dari Sadang (Kabupaten Purwakarta) hingga Setu (Kabupaten Bekasi) yang terintegrasi dengan jaringan Jalan Tol Purbaleunyi dan JORR 2 Jalan Tol Cimanggis-Cibitung, proses pembebasan lahan diprioritaskan pada lokasi Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta (Seksi 2 dan Seksi 3).

Hal ini dipaparkan oleh Bambang dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, 8 Juni 2021.

“Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan memiliki panjang 62 km yang terdiri atas 3 Seksi, yaitu Seksi 1 mulai dari Jati Asih menuju Setu sepanjang 9,3 km, masuk ke dalam wilayah Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor. Seksi 2 dari Setu menuju ke Taman Mekar sepanjang 24,85 km, masuk ke dalam wilayah Kabupaten Bekasi. Serta Seksi 3 dari Taman Mekar menuju Sadang sepanjang 27,85 km, masuk ke dalam wilayah Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta,” ujarnya.

Hingga awal uni 2021 progres pembebasan lahan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan Seksi 3 telah mencapai 86,82 persen, sedangkan progress konstruksinya mencapai 46,74 persen, dengan kumulasi pembebasan lahan dari ketiga seksi tersebut 51,51 persen.

“Saat ini PT JJS terus mendukung upaya percepatan pembebasan lahan yang dilaksanakan oleh Tim Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian PUPR  dalam melakukan identifikasi permasalahan pengadaan tanah di lapangan,” katanya.

PT JJS juga terus berkoordinasi dengan PPK Pengadaan Tanah guna memperlancar pembayaran Uang Ganti Kerugian (UGK) kepada masyarakat atau pihak-pihak terdampak.

“Seksi 3 ini menjadi harapan besar. Kami targetkan di tahun 2021 ini bisa rampung dari Sadang sampai Taman Mekar sepanjang 27,85 km. Tentu saja dengan catatan, pendanaan juga didukung penuh oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), terutama di tengah pandemi COVID-19 saat ini,” ujar Bambang.

Jika sudah beroperasi penuh jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan dengan investasi sebesar Rp14,69 triliun dan masa konsesi 35 tahun ini dapat memangkas waktu tempuh perjalanan dari Jakarta menuju Cikampek dari sisi selatan. (red/pen)

Hadiri Munas ASTINDO, Budi Sumadi sebut Pariwisata dan Konektivitas Transportasi Penggerak Ekonomi Negara

Penulis
Andik Irwanto
-
Hadiri Munas ASTINDO, Budi Sumadi sebut Pariwisata dan Konektivitas Transportasi Penggerak Ekonomi Negara

SuaraPemerintah.id – Menteri Perhubungan (Menhub) RI Budi Karya Sumadi melakukan Musyawarah Nasional (Munas) V Asosiasi Travel Agen Indonesia (ASTINDO) mengenai sektor pariwisata yang berkaitan erat dengan konektivitas transportasi sebagai penggerak ekonomi negara, tak terkecuali di masa pandemi COVID-19 yang berdampak besar di kedua sektor tersebut.

Hal ini dipaparkan oleh Menteri Budi dalam pembukaan Musyawarah Nasional Munas) V Asosiasi Travel Agen Indonesia (ASTINDO), yang digelar secara hibrida, Selasa, 8 Juni 2021.

“Dunia pariwisata sejalan dengan konektivitas transportasi. Kami melihat bahwa ini adalah cara kita lakukan konsolidasi, kita bisa berbuat lebih jauh. Pergerakan memang dibatasi, tapi jangan mudah-mudahnya kita menyerah karena kita bekerja luar biasa,” katanya.

Ketika menyinggung soal tantangan di era pandemi seperti pembatasan pergerakan dan aktivitas di luar ruangan secara masif, Budi mengatakan pembatasan bukan halangan, melainkan sebuah upaya untuk menekan penyebaran virus COVID-19.

“Pembatasan mudik, lalu penerbangan internasional kita batasi sehingga tidak ada lagi travel yang di-carter, kami melakukan pengetatan untuk memastikan bahwa negara kita bersungguh-sungguh menghadapi COVID, dan hasilnya mulai terlihat. Ini harus disyukuri. Saya optimis bahwa bangsa Indonesia memahami bahwa ini adalah cobaan, di kala kita memahami cobaan dengan baik, maka kita bisa terus bergerak dengan inovasi,” kata dia.

Ada pun Budi mengatakan, langkah-langkah yang dilakukan baik pemerintah maupun swasta untuk kembali bangkit menggerakkan roda ekonomi dari berbagai sektor di masa pandemi sejalan dengan perintah Presiden RI Joko Widodo.

“Saya ingin menyampaikan bahwa pemerintah selalu konsisten mendukung swasta bergerak maju. Presiden mendukung, memerintahkan dengan stimulasi semua sektor tak terkecuali Kemenhub. Apa yang dilakukan sekarang? Presiden mengatakan bahwa pandemi harus diselesaikan, tapi kegiatan ekonomi juga harus menjadi concern kita semua,” ujarnya.

Lebih lanjut, Budi menyampaikan sejumlah langkah prioritas pemerintah untuk memajukan pariwisata dalam negeri melalui konektivitas transportasi. Di antaranya adalah menyiapkan konektivitas baru dari Yogyakarta International Airport menuju Candi Borobudur, Magelang menggunakan angkutan umum seperti kereta api bandara (KA Bandara).

Perkembangan pembangunan jalur KA Bandara sepanjang 5,3 km dari Stasiun Kedundang ke Stasiun Bandara Internasional Yogyakarta yang dibangun secara elevated (layang) per pertengahan Maret 2021 telah mencapai 83,6 persen, berdasarkan laporan dari laman resmi Kemenhub.

Pembangunan KA Bandara merupakan bagian tidak terpisahkan dari Bandara Internasional Yogyakarta, karena bandara ini akan didarati pesawat berbadan besar dan menjadi pusat pergerakan orang baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang mampu menampung sekitar 20 juta penumpang per tahunnya.

Lebih lanjut, pembangunan Bandara Internasional Lombok Zainuddin Abdul Madjid, Nusa Tenggara Barat yang akan menjadi penghubung ke salah satu destinasi wisata super prioritas Mandalika juga diperhatikan.

“Lalu, Mandalika dengan bandara yang lebih baik, guna menyambut event MotoGP. Selanjutnya Labuan Bajo juga indah sekali. Kupang, Manado dengan makanan dan akses yang baik akan jadi peluang luar biasa,” kata Menhub.

“Bali akan dibangun pelabuhan di Nusa Penida, dan menjadi center tourism di Indonesia. Kami memang sistematis dan tidak akan berhenti. Kami juga turut mengajak swasta ikut membangun fasilitas-fasilitas tersebut,” pungkasnya. (red/pen)

Menteri PPPA Ajak Stakeholder Tangani dan Antisipasi Isu Kekerasan Perempuan dan Anak di Indonesia

Penulis
Andik Irwanto
-
Menteri PPPA Ajak Stakeholder Tangani dan Antisipasi Isu Kekerasan Perempuan dan Anak di Indonesia

SuaraPemerintah.id – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga melakukan pertemuan dengan sejumlah perwakilan lembaga masyarakat untuk berkoordinasi terkait penanganan isu kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Hal ini dilakukan guna menguatkan upaya untuk mengatasi dan mengantisipasi kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan menggandeng para stakeholder.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Bintang dalam keterangannya, Selasa, Juni 2021.

“Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) saat ini telah menyediakan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus. Dalam pelaksanaannya, tentu memerlukan sinergi dan peran berbagai pihak, termasuk lembaga masyarakat yang selama ini telah terjun langsung dalam upaya tersebut,” ujarnya.

Bintang menyatakan langkah ini dilakukan menyusul kegelisahannya yang memuncak tatkala kasus-kasus terhadap perempuan dan anak terus terjadi, terutama di masa pandemi Covid-19.

“Setiap pagi saya mendapatkan informasi, tidak ada hari tanpa kasus kekerasan dan kasus kekerasannya juga terjadi tidak masuk di logika. Dampak pandemi Covid-19, banyak yang justru dilakukan oleh orang-orang terdekat. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama,” kata Bintang.

Bintang menjelaskan pemerintah melalui Kemen PPPA pada 2021 telah menyalurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik khusus kepada daerah. Bintang berharap bantuan tersebut dapat mengoptimalkan penanganan dan pendampingan korban, serta kasus-kasus terkait perempuan dan anak. Tidak hanya fokus pada penanganan kasus, Bintang juga berharap agar pemerintah, pemerintah daerah, organisasi, dan lembaga masyarakat juga dapat fokus pada penguatan pencegahan.

“Kita harus bersama-sama melakukan langkah-langkah penanganan, tapi dari hulunya juga kita harus lakukan pencegahan isu-isu kekerasan secara komprehensif. Kemen PPPA tidak bisa melakukannya sendiri, sinergi, kolaborasi, dan diskusi diperlukan untuk bisa mencari praktik baik yang dapat dilakukan. Kita harus bergandengan tangan untuk menyelesaikan kasus-kasus ini sebagai salah satu dampak dari pandemi,” ajaknya.

Bintang juga berharap agar media tidak hanya fokus melaporkan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, tetapi juga edukasi langkah-langkah preventif bagi masyarakat terutama keluarga dan mengangkat prestasi-prestasi anak bangsa.

Dalam pertemuan tersebut, hadir diantaranya Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ketua lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Seto Mulyadi, Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), Andik Matulessy, LBH APIK, Ratna Batara Murti, Psikolog Forensik, Reza Indragiri Amriel, Advokat, Sri Nurherawati, ECPAT Indonesia, P2TP2A DKI Jakarta, Margaretha Hanita, dan Save The Children, Andri Yoga Utami.

Ketua LPAI, Seto Mulyadi atau akrab disapa Kak Seto dalam pertemuan tersebut mengusulkan beberapa rekomendasi. Salah satunya tentang perlunya pertemuan tatap muka dan dialog antara Kemen PPPA, khususnya Menteri Bintang dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim guna membahas tentang sekolah daring dan rencana sekolah tatap muka.

“Kekerasan terhadap anak atas nama pendidikan selama pandemi ini cukup memprihatinkan. Laporan yang kami dapatkan, 13% anak depresi belajar daring. Ada juga mengalami sakit mata akibat menatap layar terlalu lama. Peran serta Kemen PPPA juga perlu untuk berdialog dengan Kemendikbud agar hak hidup dan berkembang anak bisa dilakukan dan kesehatan anak diutamakan,” jelas Kak Seto.

Sepakat dengan pernyataan Menteri Bintang, Pengurus LBH APIK, Ratna Batara Murti mendukung penguatan peran dan upaya pencegahan kekerasan.

“Hingga saat ini pencegahan masih belum maksimal dan berjalan sesuai yang diharapkan. Selain itu, upaya penegakan hukum dan pemulihan korban juga harus terus dimaksimalkan. Oleh karena itu, kami mendorong agar Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) juga segera disahkan,” ujar Ratna.

Sementara itu, perwakilan P2TP2A DKI Jakarta, Margaretha Hanita menyambut baik adanya layanan rujukan akhir Kemen PPPA bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Ia berharap agar layanan ini dapat segera berjalan dengan maksimal karena sangat diperlukan dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Selama ini banyak kasus yang cukup berat dan serius yang terkadang di luar kapasitas kami untuk mengawal dan menyelesaikan kasus. Kami juga berharap layanan rujukan akhir Kemen PPPA ini bisa beroperasional dan punya kualifikasi pendamping yang berstandar internasional,” ujar Margaretha.

Tingkatkan Produksi Gas, Menteri ESDM Resmikan Pengembangan Lapangan Merakes

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pada hari ini, Selasa (8/6), meresmikan proyek pengembangan Lapangan Merakes di Wilayah Kerja (WK) Sepinggan. Keberadaan proyek senilai USD1,3 miliar ini menjadi bukti komitmen Pemerintah dalam meningkatkan produksi gas bumi nasional di tengah tantangan global industri hulu migas menghadapi masa pandemi Covid-19. Hal ini juga membuktikan investasi bahwa iklim investasi minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia tetap terjaga.

“Dengan diselesaikannya salah satu proyek migas besar yaitu pengembangan lapangan Merakes diharapkan produksi dan pemanfaatan gas bumi di Indonesia akan semakin meningkat. Selamat kepada Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan ENI Indonesia atas keberhasilan produksi gas di Lapangan Merakes ini,” kata Menteri Arifin dalam sambutannya di Floating Processing Unit (FPU) Jangkrik, Kalimantan Timur.

Keberadaan Lapangan Merakes, sambung Arifin, yang cukup strategis sekitar 35 kilo meter (KM) Tenggara dari Floating Production Unit (FPU) Jangkrik, memungkinkan ENI dapat memaksimalkan sinergi dan meningkatkan ekonomi lapangan dengan infrastruktur terdekat. “Produksi dari lapangan ini bisa berkontribusi pada perpanjangan umur operasi kilang LNG Bontang, yang memasok LNG ke pasar domestik maupun ekspor,” jelasnya.

Arifin menilai pemanfaatan gas dari lapangan Merakes dan Jangkrik juga dapat disalurkan melalui pipa gas untuk kebutuhan dalam negeri sebesar 117 Million Standard Cubic Feet per Day (MMSCFD) pada tahun 2022 – 2025.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Migas Dwi Dwi Soetjipto melaporkan, proyek pengembangan Lapangan Merakses sebelumnya ditargetkan untuk dapat onstream lebih cepat pada Kuartal III (Tiga) 2020, namun dikarenakan Kondisi Pandemi Covid-19 ternyata harus bergeser dan mencapai First Gas pada 27 April 2021 yang lalu. “Onstream lapangan merakes di tengah masa Pandemi Covid-19 merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa,” tegasnya.

Proyek Merakes ini, sambung Dwi, merupakan implementasi dari strategi percepatan dari reserves menjadi produksi sekaligus menjadi bukti masih kondusifnya iklim investasi hulu migas di tanah air. “Kita tahu tingkat keekonomian bagi KKKS di masa pandemi, tapi ini (Lapangan Marakes) menjadi bukti Indonesia sangat layak dari segi keekonomian, sumber daya manusia, teknologi dalam mengembangkan proyek laut dalam,” tegas Dwi.

Pemerintah sendiri berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan cadangan, produksi migas dan optimalisasi pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan domestik yang saat ini tercatat sebesar 63,9%. Gas bumi ditargetkan akan memberi kontribusi sebesar 22% pada bauran energi nasional di tahun 2025, dimana realisasi pada tahun 2020 mencapai 19,36%. “Tahun 2020 cadangan gas bumi sebesar 62,4 Triliun Standard Cubic Feet /TSCF (terbukti dan potensial), dengan umur cadangan masing-masing sekitar 9 tahun dan 18 tahun jika tidak ada penemuan cadangan baru,” tegas Menteri ESDM.

Menurut Arifin, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pencapaian target tersebut adalah penurunan produksi migas yang disebabkan oleh lapangan migas sudah tua, tidak ada temuan cadangan besar baru, dan minimnya eksplorasi yang berdampak pada temuan cadangan. “Semoga akan muncul ide, gagasan, serta pemikiran baru untuk mendukung pengembangan gas bumi secara keseluruhan,” ungkapnya.

Sebagai informasi, proyek pengembangan Merakes merupakan pengembangan lapangan gas laut dalam di lepas pantai Kutei Basin dengan kedalaman air kurang lebih 1500m. Target total Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sebesar 31,72% akan memiliki arti besar dalam menggerakkan pereekonomian nasional. Proyek ini akan menghasilkan pendapatan pemerintah sebesar USD1,6 miliar serta akan membantu pemenuhan pasokan kebutuhan gas pipa di Kalimantan timur serta kebutuhan LNG baik domestik maupun Ekspor.

Lapangan tersebut dioperasikan oleh Eni East Sepinggan Limited (65%) yang bekerja sama dengan PT Pertamina Hulu Energi East Sepinggan (15%) dan Neptune Energi East Sepinggan B.V. (20%). Pengembangan lapangan Merakes dirancang untuk masa produksi 20 tahun. Gas yang dihasilkan dari sumur bawah laut laut dalam Merakes akan dikumpulkan di manifold bawah laut dan diekspor melalui pipa bawah laut ke Floating Production Unit (FPU) Jangkrik yang terletak sekitar 45 km dari manifold Merakes. Gas lapangan Merakes akan diproses di Jangkrik FPU dan diekspor ke Onshore Receiving Facility (ORF) di Senipah melalui jalur pipa ekspor Jangkrik yang ada.

Hari Laut Sedunia, Menko Luhut Ajak Semua Pihak Ikut Jaga Laut

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – “Kita tidak bisa hanya berdiam diri dan melihat lautan menjadi tempat pembuangan sampah, ekosistem lautnya yang rusak, hilangnya keanekaragaman hayati, naiknya permukaan laut dan meningkatnya polusi yang mengancam kehidupan di bawah air,” terang Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan dalam peringatan Hari Laut Sedunia (World Ocean Day) pada hari Selasa (08 – 06 – 2021).

Setiap tanggal 8 Juni, dunia memperingati Hari Laut Sedunia, atau World Ocean Day. Ide peringatan World Ocean Day bermula dari Earth Summit yang diadakan di Rio de Janeiro, pada 1992. Ide ini muncul dari semakin disadarinya arti penting dari laut dalam menunjang perikehidupan manusia.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Menko Luhut menyampaikan, bahwa Indonesia juga sangat peduli dengan pemanfaatan dan pengelolaan wilayah laut yang menitikberatkan pada pembangunan sektor kelautan secara berkelanjutan. Hal ini dibuktikan oleh pemerintah, baik di dalam negeri maupun di percaturan kelautan global.Oleh karena itu, Menko Luhut mengajak semua pihak untuk bahu-membahu menjaga laut.

“Pemerintah Indonesia, paling tidak sejak 2014, kembali memfokuskan arti penting kelautan dan kemaritiman dalam program kerja nasional. Salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan laut berkelanjutan,” ujarnya.

Sedangkan di tingkat global, Indonesia menjadi yang terdepan dalam melahirkan ide sekaligus merajut kerja sama dalam mengelola dan menjaga laut. Salah satunya melalui Archipelagic and Island States Forum (AIS), yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia dan dikoordinasikan oleh Kemenko Marves bersama UNDP sejak tahun 2017.

Melalui forum tersebut, Indonesia mendorong negara-negara pulau dan kepulauan untuk bersama menjaga laut bagi generasi mendatang dan mengubah tantangan menjadi peluang melalui inovasi.

“Lautan telah memberikan manfaat yang berlimpah bagi kehidupan manusia, untuk itu kita harus mendorong upaya pemulihan ekonomi global dari dampak pandemi dengan penerapan prinsip ekonomi biru,” tegasnya.

Menko Luhut juga mengingatkan semua pihak agar dapat berkontribusi untuk menciptakan dunia yang lebih baik di darat dan di bawah air untuk generasi yang akan datang. Ia percaya bahwa perubahan akan terjadi jika dilakukan secara bersama-sama.

“Bersama-sama, mari kita mengambil tindakan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, melindungi ekosistem global dan melestarikan kehidupan laut, karena laut memilih kita untuk menjadi sahabat bagi keberlangsungannya,” pungkasnya.

Pemprov DIY Ciptakan Tata Kelola Pertambangan Yang Baik

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Daerah DIY selalu berupaya menciptakan tata kelola pertambangan yang baik. Upaya ini dilakukan mulai dari mengurus pengaturan perizinan, pembuatan sistem layanan informasi pertambangan terintegrasi, penetapan harga patokan mineral dan pengawasan, serta pengendalian perizinan pertambangan.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, Ana Windyawati saat membacakan sambutan Sekretaris Daerah DIY, Kadarmanta Baskara Aji pada Selasa (08/06). Ana mewakili Skeda DIY menerima Kunjungan Kerja Pemerintah Kabupaten Sigi di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. Kunker Pemkab Sigi, Sulawesi Tengah ini dalam rangka Studi Kebijakan Mengenai Pengelolaan Pendapatan Galian C Khususnya Pasir Sungai.

Ana mengungkapkan, pengaturan perizinan pertambangan di DIY berbentuk Izin Pertambangan Rakyat (IPR) untuk Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). “Semua izin tersebut dilaksanakan dengan wilayah pertambangan di luar wilayah cagar budaya dan terintegrasi,” imbuhnya.

Dikatakan Ana, pembuatan sistem layanan informasi pertambangan terintegrasi bertujuan untuk mendorong terwujudnya tata kelola pertambangan yang efektif. Sistem ini juga dilengkapi sistem pelaporan dan pengawasan yang dapat mencegah atau mendeteksi secara dini terjadinya tidak pidana korupsi.

“Badan usaha yang akan mengajukan perizinan tambang harus mendapatkan rekomendasi dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Untuk mengurus izin juga ada beberapa tahap. Pintunya ada di Dinas Perizinan dan Penanaman Modal (DPPM) DIY,” jelasnya.

Ana menambahkan, tahapan perizinan usai dari DPPM DIY, kemudian meminta rekomendasi ke OPD terkait seperti Dinas ESDM, Balai Besar yang berkaitan dengan pengelolaan sungai, Kementerian PUPR, dan Dinas Tata Ruang. Tambang perorangan saat ini sudah tidak diperbolehkan, karena menurut undang-undang yang berlaku penambangan hanya boleh dilakukan oleh pihak yang berbentuk badan usaha.

“Dengan berbadan usaha, jadi ada penanggungjawabnya. Perusahaan juga wajib mengembalikan wilayah pasca tambang seperti rencana reklamasi. Hasil yang di dapat dari pengelolaan pertambangan mineral tidak akan seimbang, apabila para pengusaha hanya memikirkan kegiatan usahanya saja,” paparnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi mengatakan, Kabupaten Sigi yang terletak tidak jauh dari Kota Palu sebagai ibukota provinsi ini juga memiliki perbukitan dan pegunungan. Dengan bentang alam yang demikian, Sigi pun memiliki cukup banyak anak-anak sungai.

“Bencana gempa di Sigi beberapa waktu lalu itu mengakibatkan Sigi juga dilanda bencana tanah longsor. Tidak hanya mengancam kehidupan masyarakat, longsor yang terjadi juga memenuhi anak-anak sungai yang ada dengan beragam material. Akibatnya kami harus melakukan berkali-kali normalisasi,” paparnya.

Dikatakan Samuel, normalisasi yang dilakukan berkali-kali hanya membuat sedimen yang kebanyakan berupa material pasir sungai yang diangkat, menumpuk di pinggir-pinggir sungai. Hal ini menimbulkan persoalan tersendiri, bahkan telah mendapat protes dari masyarakat. Untuk itulah, Pemkab Sigi melakukan kunker ke DIY untuk belajar pengelolaan pasir sungai, mulai dari kebijakan, pembuatan aturan, hingga pengelolaan keuangan yang didapatkan.

“Apalagi dari hasil tes yang telah kami lakukan, kualitas pasir yang menjadi sedimen sungai-sungai di Sigi sangat baik. Kami berharap bisa mendapat informasi dan masukan dari Pemda DIY terkait pengelolaan pasir sungai selama ini. Kami juga berharap bisa menerapkan pola yang sama di Sigi,” jelasnya.

Samuel mengatakan, jika pengelolaan pasir sungai di Sigi sudah dapat dilakukan sebagaimanamestinya, Kabupaten Sigi bisa berkontribusi lebih besar terhadap upaya pembangunan ibukota baru Indonesia di Kalimantan Timur. “Karena pada dasarnya pasokan material pasir untuk Kalimantan Timur kebanyakan dari Sigi dan Donggala,” imbuhnya.

MES, Pertamina dan BSI Bermitra Dukung Ekonomi Syariah Indonesia

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Pertamina dan Bank Syariah Indonesia (BSI) bermitra untuk mengembangkan ekosistem syariah pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti di lingkungan pesantren. Pembangunan 1.000 unit Pertashop merupakan bentuk dukungan Pertamina bagi pelaku usaha dan UMKM di Indonesia, sedangkan Bank Syariah Indonesia berkontribusi untuk akses pembiayaan usahanya.

“Sebagai organisasi yang terbuka lebar bagi partisipasi masyarakat, MES harus mampu membangun sinergi antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha mikro dan kecil. Kemitraan antar pengusaha harus terus didorong, sehingga tujuan pemerataan kesejahteraan masyarakat sesuai prinsip-prinsip syariah akan benar-benar terwujud,” ungkap Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin seperti dikutip dari situs Wapres.

Pesantren juga memerlukan pendampingan dan pembekalan bagi para santrinya untuk menjadi Gus Iwan (santri bagus, pintar mengaji, dan usahawan). Diharapkan, pemberdayaan ekonomi pesantren yang dilakukan tidak hanya bermanfaat bagi para santri, tetapi juga bagi masyarakat di sekitar pondok pesantren. Untuk itu, upaya inklusi dan edukasi keuangan syariah berbasis pesantren perlu diakselerasi dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh pihak.

“Perlu ada terobosan pengembangan ekosistem syariah berbasis digital yang terintegrasi dan diselaraskan dengan kearifan lokal, mengingat kondisi ekonomi dan sosial masyarakat yang berbeda-beda di setiap daerah,” imbau Wapres.

Menpora Amali Jaga Kepercayan Masyarakat Terhadap Sepak Bola Nasional

Penulis
admin sp
-

SuaraPemerintah.id – Munculnya kepercayaan publik seperti dari kalangan artis untuk memiliki klub sepak bola Indonesia menurut Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali harus dijaga dengan baik. Menpora ingin ke depan sepak bola Indonesia tidak dinodai dengan pengaturan skor atau insiden negatif di lapangan.

“Kita harus jaga betul kepercayaan dari masyarakat terhadap sepak bola nasional. Tidak boleh lagi adanya insiden negatif di lapangan. Tidak ada lagi isu-isu pengaturan skor. Serta tidak ada lagi wasit yang berpihak,” kata Menpora Amali dalam wawancara disalah satu stasiun televisi secara virtual dari Kantor Kemenpora, Senin (7/6).

Seperti diketahui, banyak artis hingga pengusaha yang mengakuisisi klub sepak bola Indonesia. Dimulai dari presenter kondang Raffi Ahmad. Suami Nagita Slavina itu mengakuisisi klub sepak bola Liga 2, RANS Cilegon FC.

Artis kenamaan lainnya, Gading Marten juga mengakuisisi klub sepak bola di Tanah Air. Berbeda dengan Raffi, Gading secara resmi mengakuisisi klub Liga 3, Persikota Tangerang.

Kemudian, ada YouTuber Atta Halilintar yang mengikuti jejak Raffi dan Gading yang meramaikan dunia sepak bola Indonesia. Atta resmi meluncurkan klub sepak bola dengan nama AHHA PS Pati FC.

Terbaru, seorang pengusaha Gilang Widya Pramana juga ikut masuk dalam kepengurusan klub sepak bola Indonesia. Pengusaha yang terkenal sebagai ‘Crazy Rich Malang’ itu resmi menjadi Presiden Klub Arema FC.

Menpora Amali mengatakan, jika kepercayaan publik ini dijaga betul, maka perkembangan sepak bola semakin semakin baik kedepannya. Menpora Amali menyebut, gelaran Piala Menpora 2021 menjadi pengalaman berharga untuk memutar lagi kompetisi sepak bola setelah terhenti dampak dari pandemi Covid-19.

“Pengalaman berharga didapat saat Piala Menpora berlangsung, turnamen berjalan sukses dan lancar. Suporter dan pecinta sepak bola tidak datang ke stadion. Mereka menonton melalui televisi,” ujar Menpora Amali.

Menpora Amali menyadari sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang diminati banyak masyarakat di Indonesia. Sehingga, berbagai kalangan mulai dari artis hingga pengusaha ikut masuk dalam memajukan sepak bola.

“Tentu kita sangat bergembira ya banyak kalangan yang mulai masuk ke sepak bola, itu berarti kehidupan sepak bola mulai baik. Saya melihat artis, pengusaha yang punya kemampuan finansial masuk ke sepak bola. Ini sebagai tanda masyarakat percaya terhadap sepak bola dan ini harus kita jaga betul,” terang Menpora Amali.

“Dengan ini, sepak bola kita akan berkembang baik kedepannya. Publik figur masuk ke sepak bola dan ikut bergabung karena percaya terhadap pengelolaannya. Sekali lagi ini harus kita jaga betul kepercayaan masyarakat. Nah, pemerintah akan terus memonitor pembinaan olahraga. Tidak ada toleransi sedikit pun terhadap pelanggaran-pelanggaran yang akhirnya membuat kegaduhan,” jelas Menpora Amali.

Wapres Ma’ruf Amin Resmikan 1.014 BLK Komunitas

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Penciptaan SDM kompeten menjadi program prioritas pemerintah di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo. Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan program prioritas tersebut, pemerintah terus memperkuat pelatihan vokasi melalui program BLK Komunitas.

Dalam acara Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan serta peresmian BLK Komunitas Tahun 2020 di Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (8/6/2021), Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin mengatakan saat ini persaingan dunia sudah semakin ketat. Oleh karenanya, kecepatan, ketepatan, dan efisiensi harus dijadikan fondasi penting untuk bersaing, termasuk persaingan di sektor ketenagakerjaan.

“Tantangan nyata yang dihadapi adalah langkah- langkah strategis apa yang harus kita lakukan dalam menyiapkan SDM yang mampu menghadapi tantangan di masa depan yang diisi oleh teknologi digital seperti big data, artificial intelligent, internet of things,” kata Wapres Ma’ruf Amin.

Salah satu upaya penyiapan SDM tersebut, kata Wapres, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah membuat program BLK Komunitas sejak tahun 2017. Tujuannya adalah mendekatkan akses pelatihan vokasi kepada masyarakat, mencetak SDM unggul, dan memberikan bekal keterampilan dan kompetensi kerja.

BLK Komunitas adalah unit pelatihan vokasi pada suatu komunitas di Lembaga Pendidikan Keagamaan Non Pemerintah yang meliputi pondok pesantren, seminari, dhammasekha, pasraman, serta komunitas serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

“Alhamdulillah, pada tahun 2020, Kementerian Ketenagakerjaan telah membangun 1.014 BLK Komunitas, sehingga secara keseluruhan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah berhasil mendirikan 2.127 BLK Komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia,” kata Wapres Ma’ruf Amin.

Agar pembangunan BLK Komunitas semakin relevan dengan tujuan pendiriannya, Wapres Ma’ruf mendorong kejuruan pelatihan terus dikembangkan dengan menyesuaikan kebutuhan pasar kerja dan dunia industri (link and match).

Selain itu, pelatihan BLK Komunitas juga mendorong minat masyarakat untuk berwirausaha dan membuka lapangan kerja baru. Sehingga pada akhirnya dapat menekan angka pengangguran dan memulihkan perekonomian nasional.

“Di tengah dinamika perkembangan dunia saat ini, peserta pelatihan di BLK Komunitas harus mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kecakapan akan hal ini nantinya akan berperan dalam menentukan kemajuan bangsa,” jelas Wapres.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan adanya BLK Komunitas diharapkan dapat memberikan bekal keterampilan teknis produksi atau keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja bagi komunitas, pekerja, dan masyarakat umum.

Untuk itu, pihaknya telah mengalokasikan program dan anggaran untuk bantuan biaya operasional, serta bantuan program paket pelatihan vokasi.

“Di samping itu, Kemnaker juga  menyiapkan program untuk melatih tenaga instruktur dan pengelola BLK Komunitas, agar mereka mampu mengelola BLK Komunitas dengan baik, ” kata Menaker Ida.

Menaker Ida menambahkan, saat Kemnaker juga telah mengembangkan program pelatihan vokasi di BLK Komunitas menjadi 23 kejuruan yakni kejuruan Teknik Otomotif; Teknik Pendingin (Refrigerasi); Teknik Las (Welding); Teknik Konstruksi  Furniture dan Kriya Kayu (Woodworking); Teknik Perkapalan; Instalasi Infrastruktur Telekomunikasi; Elektronika; Teknik Informatika; Robotika; Multimedia; Desain Komunikasi Visual; Pengolahan Hasil Pertanian (Agroindustri); Pengolahan Hasil Perikanan (Fishery Industry); Kesenian; Seni Kriya (Kerajinan Tangan); Teknik Batik; Desain Mode dan Tekstil (Tata Busana); Tata Rias; Bahasa; Perhotelan; Kesehatan Tradisional; Seni Kuliner; dan Hubungan Industrial.

“Sinergitas antara Pemerintah dengan lembaga keagamaan, dunia industri, dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh melalui program pembangunan BLK Komunitas ini diharapkan dapat menjadi tulang punggung dalam mencetak pekerja yang siap kerja,” ujar Menaker Ida.

Peresmian BLK Komunitas di Ponpes Cipasung, Tasikmalaya ini turut diikuti perwakilan lembaga penerima bantuan sebanyak 50 orang secara luring dan 964 orang secara daring melalui video conference.

Kegiatan ini dihadiri Wakil Ketua DPR RI, A. Muhaimin Iskandar; Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil; Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso; dan Bupati Tasikmalaya, Pangdam III Siliwangi, Kapolda Jawa Barat, dan pimpinan Pondok Pesantren Cipasung.

Indonesia-Prancis Perkuat Kerja Sama Sektor Kelautan dan Perikanan

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Indonesia dan Prancis sepakat memperkuat kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan sebagai upaya menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan peningkatan pembangunan, khususnya di wilayah pesisir. Hal ini ditandai dengan penandatangan tiga naskah kerja sama melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dua negara.

Tiga kesepakatan kerja sama yang dimaksud meliputi Letter of Intent (LOI)/Peryataan Kehendak tantang Pembentukan Dialog Maritim Bilateral, Joint Statement/Pernyataan Bersama tentang Pengembangan Program Kerja Sama Kelautan dan Perikanan, serta LOI tentang Pembangunan Pelabuhan Ramah Lingkungan di Indonesia yang akan berfokus pada tahap awal berlangsung di Belawan, Bitung, Kendari dan Cilacap.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan, penguatan kerja sama ini merupakan implementasi dari kemitraan strategis kedua negara yang mencakup pola kesepakatan kerja sama maritim yang telah dideklarasikan oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden Prancis Hollande di Jakarta pada 2017 lalu.

“Indonesia dan Perancis merupakan negara sahabat yang memiliki kedekatan secara historis. Kerja sama sektor kelautan dan perikanan kali ini ini sekaligus untuk memperkuat implementasi kerja sama maritim yang sudah dideklarasikan pada 2017,” ujar Menteri Trenggono dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (8/6/2021).

Menteri Trenggono memaparkan, Indonesia dan Prancis juga merupakan mitra strategis perdagangan. Pada tahun 2020 ekspor Indonesia ke Perancis mencapai 7.680 ton dengan nilai USD31,87 juta. Menteri Trenggono berharap Menteri Kelautan Prancis Annick Girardin dapat membantu peningkatan volume ekspor produk perikanan Indonesia dan membantu menyuarakan penerapan pembebasan tarif awal (early harvest) atas lebih dari 500 produk perikanan Indonesia ke Uni Eropa.

“Jika dimungkinkan pembebasan lebih dari 500 jenis produk perikanan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu tanpa harus menunggu selesainya perundingan lain dalam Indoneaia-EU CEPA,” ujar Menteri Trenggono.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Trenggono turut menyampaikan komitmen Pemerintah Indonesia dalam memberantas praktik illegal fishing yang menjadi masalah global. Sepanjang tahun 2021 saja, sudah 104 kapal penangkap ikan baik kapal ikan asing maupun yang berbendera Indonesia ditindak lantaran melakukan pelanggaran seperti illegal fishing dan destructive fishing.

Menteri Trenggono menegaskan memegang prinsip ekonomi biru dalam mengelola sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Langkah yang diambil diantaranya selain pengetatan pengawasan di laut, yakni melakukan restorasi mangrove dan mengembangkan sektor budidaya berkelanjutan.

“Tanggung jawab kami selain menjaga kesehatan laut, juga bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya yang tinggal di pesisir. Kami juga mencoba terus memicu, mengembangkan budidaya perikanan yang mengacu pada hasil riset dan kearifan lokal,” papar Menteri Trenggono.

Menurut Menteri Trenggono, dialog hangat dengan Menteri Annick Girardin dan jajaran yang berlangsung lebih dari 1,5 jam tersebut, merupakan langkah konkrit dan solutif dalam mengupayakan pengentasan sejumlah masalah di sektor kelautan dan perikanan, seperti persoalan illegal-fishing dan perubahan iklim.

Sementara itu, Menteri Kelautan Prancis Annick Girardin berharap kerja sama bilateral antara Indonesia dan Prancis, khususnya di sektor kelautan dan perikanan bisa semakin berkembangkan ke depannya. Sementara untuk kerja sama yang baru dan tengah berlangsung, diharapkannya dapat membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah pesisir dan anak buah kapal (ABK).

Selain itu, Menteri Annick juga mengajak Pemerintah Indonesia untuk sama-sama menyuarakan pentingnya menjaga kelestarian ekosistem laut. Untuk itu, dia mengapresiasi langkah Indonesia dalam memberantas illegal fishing dan kegiatan lain yang berorientasi pada upaya menjaga ekologi.

“Saya tertarik tentang aksi penanganan ilegal fishing di Indonesia. Saya yakin antara Prancis dan Indonesia bisa berbagi informasi untuk melawan illegal fishing dan menyelaraskan tindakan-tindakan untuk melawan illegal fishing. Saya rasa tidak hanya Indonesia dan Prancis, tapi kita semua punya kewajiban dan tanggung jawab atas kelestarian laut,” ujarnya.

Sebagai informasi, kesepakatan kali ini menambah deretan kerja sama di bidang kelautan dan perikanan antara Pemerintah Indonesia dengan Prancis. Sebelumnya Prancis terlibat dalam peningkatan kapasitas Balai Riset Observasi Laut (BROL) Perancak, Bali sebagai pusat monitoring kelautan dan perikanan (APEC Ocean and Fisheries Information Center) dan membangun alat pemantauan global untuk sampah laut (global monitoring tools for marine debris) menggunakan pemancar (tagging transmitter).

Kemudian kerja sama di bidang Riset Pengelolaan Berkelanjutan Alat Pengumpul Ikan dan Perikanan Tuna Tropis di Indonesia dan Samudera Hindia (Sustainable Management of Fish Agregating Devices and Tropical Tuna Fisheries in Indonesia and in the Indian Ocean) antara Badan Riset Perancis (IRD) dan Pusat Riset Perikanan. Kerja sama ini berlangsung hingga tahun 2023.

Selanjutnya kerja sama terkait penanganan peningkatan populasi alga yang berbahaya (harmful algae bloom) yang menyebabkan kematian ikan-ikan pelagis di Teluk Lampung antara Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dengan IRD, hingga tahun 2022. Dimana pada hari Senin kemarin telah dikunjungi secara langsung oleh Menteri Kelautan Prancis.

1...4,2934,2944,295...4,887Halaman 4,294 dari 4,887