Beranda blog Halaman 4295

Hasil Timnas Indonesia vs Vietnam, Timnas Kalah Tak Berdaya

SuaraPemerintah.id – Timnas Indonesia Tak Berkutik saat melawan Vietnam dalam duel matchday ke-7 Grup G Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia di Al Maktoum Stadium, Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), Senin (7/6/2021).

Vietnam berhasil mengalahkan skuad Timnas Indonesia dengan skor telak 4-0. Pada pertandingan sebelumnya Timnas Indonesia tampil bagus saat menahan imbang Thailand 2-2.Namun tim asuhan  Shin Tae-yong harus ikhlas menerima kekalahan saat melawan Vietnam dengan skor telak 4-0.

Tetapi kekalahan tersebut akan menjadi catatan penting bagi tim asuhan Shin Tae-yong agar dapat memenangkan di pertandingan selanjutnya akan melawan Uni Emirat Arab, Jumat 11 Juni 2021.

 

Masyarakat Pekalongan Kini Dapat Menikmati Akses Internet Gratis

SuaraPemerintah.id – Masyarakat Kota Pekalongan kini bisa menikmati akses internet dengan kecepatan sebesar 50 Mbps tanpa batasan kuota. Bahkan, akses tersebut tersedia secara cuma-cuma di 27 kelurahan se-Kota Pekalongan.

Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid, berharap program internet gratis dapat menjadi sarana untuk mempermudah siswa mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ).

“Mudah-mudahan program yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan ini betul-betul digunakan dengan baik. Kecepatan internet yang diberikan sudah sangat besar, yakni 50Mbps, tentu ini all in. Tidak ada batasan kuota  sehingga bisa digunakan sepuasnya oleh masyarakat,” ungkap Wali Kota Aaf pada acara peresmian program Internet Gratis, di GOR Medono, Kota Pekalongan, beberapa hari lalu

Pihaknya berencana untuk memperluas jangkauan akses internet tersebut hingga tingkat RW, dengan radius 50 meter dari titik lokasi penempatan alat pemancar sinyal wifi.

“Target kami sampai tingkat RW. Tetapi, dengan anggaran pemerintah sekarang belum memungkinkan, kami juga mendorong kepada para CSR/perusahaan di dunia usaha untuk dapat berkontribusi dan berpartisipasi,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Pekalongan, Salahudin, berharap, penyediaan sarana akses internet gratis tersebut dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan literasi digital, yaitu pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, membuat informasi serta memanfaatkannya secara sehat, bijak, tepat, dan taat hukum dalam rangka membina interaksi kehidupan sehari-hari.

“Gunakanlah untuk sesuatu yang baik. Kami berharap masyarakat menggunakan dengan bijak, sehingga tidak melanggar UU ITE. Jangan hanya karena iseng kemudian malah sesuatu yang seharusnya digunakan dengan manfaat menjadi sesuatu yang tidak baik,” kata Salahudin.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Pekalongan, Yos Rosyidi, menyampaikan, program internet gratis tersebut merupakan program 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan yang diselenggarakan dengan sistem kolaborasi, antara Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan dan PT Telkom Indonesia sebagai penyedia layanan internetnya.

“Dalam pelaksanaannya, penentuan titik lokasi, kita sudah berkoordinasi dengan para lurah, sehingga penempatannya sudah sesuai dengan penunjukan dari para lurah. Kemudian, di tiap lokasi sudah di tunjuk PIC (Person in Charge) yang bertugas melaporkan gangguan/hambatan terkait permasalahan akses internet,” terang Yos.

Ia juga berharap, fasilitas akses internet gratis dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, antara lain para peserta didik yang sedang mengikuti pembelajaran jarak jauh, ibu-ibu PKK, anak muda, dan pelaku UMKM yang melakukan kegiatan usaha secara daring.

Selanjutnya, warga bisa melihat penempatan akses internet gratis melalui laman https://santika.pekalongankota.go.id/. Selain itu, terkait internet positif, Yos menjelaskan, sistem telah diatur otomatis untuk memblokir akses situs ilegal atau situs dengan konten yang tidak layak untuk ditampilkan.

Pemkot Surabaya Kembangkan Wisata Sungai Kalimas

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggandeng PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III untuk mengembangkan potensi wisata Sungai Kalimas. Penyusuran pun telah dilakukan untuk melakukan pengkajian serta analisa mendalam terkait konsep wisata air, kota lama, heritage, hingga pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Antiek Sugiharti mengatakan, ada beberapa titik yang dirasanya menarik dan akan dapat dikembangkan bersama Pelindo III.

Keyakinan itu didapat setelah pihaknya melakukan penyisiran Sungai Kalimas, mulai dari Taman Prestasi hingga Taman Petekan.

“Maka, kita tahu apa saja yang seharusnya kita perbaiki. Apalagi Taman Petekan ini juga sudah siap dengan UMKM, Jadi kita akan gabungkan menjadi satu konsep,” kata Antiek Sugiharti di Surabaya, Selasa (8/7).

Antiek mengatakan, pengembangan yang dilakukan Pemkot Surabaya nantinya juga memungkinkan untuk menarik wisatawan kapal pesiar mancanegara yang biasanya bersandar di Pelabuhan Tanjung Perak.

Dari situlah wisatawan yang datang dapat berkeliling menikmati wisata air, kota lama, heritage secara bersamaan.

“Biasanya penumpang kapal cruise saat turun, kelilingnya menggunakan bus. Kita lihat apakah memungkinkan kalau menggunakan wisata air. Salah satu alternatif untuk safari mereka,” ujarnya.

Antiek mengatakan, sebenarnya selama imi wisata air di Sungai Kalimas telah berjalan. Dimana para wisatawan bisa berkeliling melalui Kapal Monkasel, Taman Prestasi, Museum Pendidikan, Siola, Jembatan Merah,  hingga Taman Petekan.

Namun, kata dia, ada beberapa titik yang harus dibenahi agar wisatawan dapat menikmati perjalanan air dengan lebih nyaman dan menarik. “Insya Allah akhir tahun ini bisa terlaksana, untuk pengembangan selanjutnya kita lakukan secara bertahap,” kata dia.

SM Perencanaan Strategis dan Kinerja Perusahaan Pelindo III, Mohammad Ali Affandi menambahkan, ada beberapa potensi wisata yang dapat dimaksimalkan manfaatnya. Di antaranya Taman Petekan atau istilahnya River Side yang sudah beroperasi sejak dua tahun lalu.

“Biasanya lokasi ini digunakan anak muda untuk nongkrong dan foto-foto. lalu pompa air Petekan juga dapat digunakan sebagai wisata edukasi bagi anak-anak  dan masih banyak lagi,” kata dia.

Dia menargetkan, program tersebut akan terealisasikan akhir 2021, tepatnya pada September. Salah satu yang menjadi konsentrasi saat ini adalah di titik perjalanannya. “Secara konektivitas perjalanan juga menjadi concern kami dengan Pemkot Surabaya,” ujarnya.

Hingga Mei 2021, Realisasi DMO Batubara Capai 51,8 Juta Ton

SuaraPemerintah.id – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan kebutuhan batubara dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) akan terus terpenuhi pada 2021. Pasalnya, tingkat realisasi DMO hingga akhir Mei 2021 mencapai 51,8 juta ton atau 37,7 persen dari target yang ditetapkan.

“Kami laporkan mengenai DMO telah tercapai 51,8 juta ton pada Mei 2021,” kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin saat Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Senin (7/6).

Pemerintah sendiri telah mematok target 137,5 juta ton untuk kebutuhan batubara domestik sepanjang tahun 2021. “Kami memastikan kebutuhan batubara dalam negeri akan tetap terpenuhi sebagaima telah ditentukan,” tegas Ridwan.

Pada periode yang sama, Ridwan juga melaporkan realisasi produksi batubara mencapai 237 juta ton. realisasi tersebut mencapai sekitar 38 persen dari target produksi sepanjang tahun ini yang ditetapkan sebesar 625 juta ton.

Ia mengatakan, kondisi cuaca ekstrem dan bencana pada awal tahun ini menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan tambang. Terutama dalam menjalankan kegiatan operasinya. “Beberapa kendala yang dialami oleh badan usaha antara lain kondisi cuaca dan bencana pada awal 2021,” ungkapnya.

Pemerintah sebelumnya memutuskan untuk menambah kuota produksi batubara tahun ini sebesar 75 juta ton menjadi 625 juta ton. Kuota produksi batubara tahun ini awalnya ditetapkan sebesar 550 juta ton. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor 66.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 255.K/30/MEM/2020 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri Tahun 2021.

Meski demikian, tambahan produksi ini diprioritaskan untuk penjualan ke luar negeri dan tidak dikenakan kewajiban persentase penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri.

Kepmen tersebut menyebutkan bahwa dampak pandemi virus Corona terhadap sektor pertambangan pada tahun 2020 membuat penurunan keekonomian kegiatan pertambangan secara global. Hal ini mendorong dukungan pemerintah melalui penambahan produksi batubara pada 2021 untuk penjualan ke luar negeri.

Jember Ekspor 21 Ton Edamame Melalui Kerjasama Operasional

SuaraPemerintah.id – Pemerintah mendorong ekspor melalui komoditas unggulan daerah untuk mengakselerasi devisa negara dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Salah satunya dengan membantu kota Jember, Jawa Timur, mengekspor edamame atau kacang kedelai. Permintaan edamame dari mancanegara sangat tinggi, terutama dari negara Jepang, Laos, dan Amerika, akan tetapi saat ini masih belum bisa terpenuhi karena keterbatasan bahan baku.

“Pemkab Jember akan menyediakan lahan Pemkab untuk percepatan pelaksanaan program tersebut dan akan memfasilitasi hal-hal yang dibutuhkan,” tutur Bupati Jember Hendy Siswanto seperti dikutip dari situs Kemenko Perekonomian.

Kedelai edamame Jember sangat digemari di negara Jepang karena karakteristik rasa dan bentuknya yang lebih baik daripada negara kompetitor. Jepang sebagai negara tujuan ekspor sangat memperhatikan food safety (keamanan pangan) di samping food quality (mutu pangan) sehingga traceability (ketelusuran) untuk setiap pangan yang diedarkan menjadi persyaratan yang harus dipenuhi.

Ekspor edamame di Jember ditandai dengan pengiriman sebesar 21 ton ke pasar Jepang dilakukan oleh PT Austindo Nusantara Jaya melalui anak usahanya PT Gading Mas Indonesia Teguh (GMIT) pada akhir bulan April yang lalu melalui Kerja Sama Operasional (KSO).

“Capaian ekspor edamame yang telah berjalan dengan baik ini, diharapkan dapat ditingkatkan setiap tahunnya melalui kerja sama kemitraan yang telah dijalin antara PT GMIT dengan petani binaan dalam bentuk KSO (Kerja Sama Operasional),” tutur Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Hortikultura Kemenko Perekonomian Yuli Sri Wilanti.

Keuntungan yang diterima petani dalam model kerjasama ini diantaranya yaitu, sebesar 97% pemodalan ditanggung PT GMIT, bantuan teknis budidaya edamame, dan hasil panen diserap seluruhnya oleh PT GMIT.

Progres Pembangunan 4 Smelter Bakal Beroperasi di Tahun 2021

SuaraPemerintah.id – Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin menargetkan empat fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) akan selesai terbangun dan segera beroperasi pada tahun 2021, terdiri dari tiga smelter nikel dan satu smelter timah.

“Pada tahun 2021 ditargetkan akan terdapat 23 smelter secara keseluruhan dengan tambahan 4 smelter baru,” kata Ridwan saat RDP antara Kementerian ESDM dengan Komisi VII DPR RI pada Senin (8/6).

Dari jumlah tersebut, dua proyek telah rampung 100 persen, yakni smelter milik PT Smelter Nikel Indonesia dan smelter Nikel PT Cahaya Modern Metal Industri.

PT Smelter Nikel Indonesia sendiri sudah berhasil melakukan uji coba produksi. Namun, kegiatan ini terhenti sementara karena menunggu tambahan dana untuk operasional. Sementara PT Cahaya Modern Metal Industri di Banten sudah mulai kegiatan produksi. “Smelter ini bahkan sudah dikunjungi Komisi VII,” ujar Ridwan.

Adapun dua smelter yang masih dalam tahap pengerjaan adalah smelter Feronikel PT Aneka Tambang Tbk (Antam) di Halmahera Timur, Maluku Utara dan smelter Prima Citra di Kalimantan Tengah.

Khusus smelter milik Antam, Ridwan melaporkan, progres pembangunan telah mencapai 97,7%. Pembangunan proyek ini terkendala pasokan listrik sehingga belum bisa beroperasi. “Saya dapat informasi terkahir dari direksi Antam, sudah dilaksanakan lelang (pengadaan listrik),” ungkapnya.

Pemerintah berharap pada bulan Juli 2021, instalasi listrik di smelter tersebut akan terselesaikan. “Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat, Juli, akan selesai instalasi listrik di lokasi tersebut,” harap Ridwan.

Sedangkan smelter Prima Citra di Kalimantan Tengah telah terbangun 99,87%. Tapi saat ini masih menunggu tenaga ahli dari Tiongkok. “Saat ini tunggu tenaga ahli dari Tiongkok untuk memulai proses smelter, akan datang Juni 2021 ini,” lanjut Ridwan.

Sebagai informasi, dari total target 23 smelter yang akan beroperasi, di antaranya 16 smelter nikel, dua smelter tembaga, dua smelter bauksit, satu smelter besi, satu smelter mangan, dan satu smelter timbal dan seng. Sampai dengan 2024 mendatang, pemerintah menargetkan sebanyak 53 smelter beroperasi.

BUMDES Jadi Kunci Pemulihan Ekonomi Tingkat Desa

SuaraPemerintah.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar terus berupaya memulihkan ekonomi nasional di tingkat desa.

Halim Iskandar mengatakan, kunci kesuksesan dalam memulihkan ekonomi nasional di tingkat desa ada di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Mendes PDTT mengatakan, posisi BUMDes saat ini telah resmi berbadan hukum dan setara dengan BUMN dan BUMD, hanya saja levelnya yang berbeda.

“Jadi kalau misalnya bicara tentang pengelolaan air di tingkat nasional dikelola oleh BUMN, pengelolaan air di tingkat kabupaten atau provinsi dikelola oleh BUMD, pengelolaan air di tingkat Desa maupun antar desa dikelola oleh BUMDes ataupun BUMDes Bersama,” ungkap Menteri Halim Iskandar.

Dengan unit usaha BUMDes, baik wisata, jasa, simpan pinjam dan sebagainya, akan berkontribusi untuk memulihkan ekonomi nasional di tingkat desa.

Bahkan, lanjut pria yang akrab disapa Gus Menteri ini, sudah ada BUMDes yang sudah melakukan ekspor, salah satunya BUMDes di Kabupaten Alor dengan komoditas ekspor vanilanya.

“Kita akan terus konsolidasi supaya semakin banyak BUMDes sedang menggalakkan komoditas ekspor, ini juga tergantung dengan data-data, tentang potensi desa, potensi unggulan desa,” ucap Gus Menteri saat memberikan penghargaan pada 73 Desa di Sidoarjo yang telah menyelesaikan data SDGs Desa, Minggu (6/6).

Oleh karena itu, pihaknya tidak membatasi kerja sama yang dilakukan antar desa, bahkan lintas kabupaten maupun provinsi untuk membentuk BUMDes Bersama.

“BUMDes Bersama tidak dibatasi oleh kewilayahan, desa di Sidoarjo bisa membangun kerja sama dengan desa di NTT, bisa bekerja sama dengan desa di Papua, bisa membangun kerja sama dengan desa di Aceh,” jelas Gus Menteri.

Menurutnya, hal tersebut dapat dilakukan apabila desa yang bekerja sama memiliki kesamaan potensi dan produk unggulan.

“Itu yang kemudian bisa saling memberikan dan saling menguntungkan. Dari mana kita bisa tahu ini? Kembali, kuncinya cuma satu, data, sekali lagi data,” jelas Menteri Halim Iskandar.

“Itulah makanya pemutakhiran data berbasis SDGs Desa adalah merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditawar lagi, agar semua permasalahan, semua potensi yang ada di Indonesia yang dimiliki oleh desa bisa terakumulasi dengan baik dan kemudian terkelola dengan maksimal,” pungkas Gus Menteri.

63 Desa di Kaltim Merupakan Desa Wisata Potensial

SuaraPemerintah.id – Tidak kurang 63 desa di Kalimantan Timur merupakan desa wisata atau desa yang memiliki kawasan wisata potensial. Hal ini disampaikan Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor dalam sambutan tertulis yang dibacakan Bupati Kutai Timur H Ardiansyah Sulaiman saat membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Pariwisata se-Kalimantan Timur Tahun 2021.

“Desa-desa itu terdiri Desa Wisata Rintisan, Desa Wisata Maju, dan Desa Wisata Mandiri,” katanya di Gedung Serbaguna Kantor Bupati Kutai Timur, Rabu (2/5/2021).

Menurut dia, desa-desa wisata ini harus terus dikembangkan agar memberikan manfaat yang seluas-luasnya untuk kesejahteraan masyarakat.

“Di samping tetap mempertahankan seni budaya, tradisi, adat-istiadat, maupun kondisi alam setempat,” harapnya.

Karenanya, melalui Rakornis Bidang Pariwisata ini dapat disatukan kesamaan persepsi dan koordinasi yang baik dari pihak-pihak terkait kepariwisataan di Kaltim untuk menjawab berbagai tantangan dan permasalahannya.

Sementara Kepala Dinas Pariwisata Kaltim Sri Wahyuni menjelaskan Rakornis pariwisata kali ini mengangkat tema Pengembangan Desa Wisata Masa Pandemi untuk Kaltim Berdaulat.

“Tema ini kami pilih. Karena masa pandemi saat ini, berwisata aman adalah berwisata di Kaltim saja,” kata Sri Wahyuni.

Diungkapkannya, salah satu penguatan yang bisa dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota adalah melalui pengembangan desa wisata.

“Wisata domestik akan menjadi primadona,” ujarnya.

Kegiatan dihadiri jajaran Forkopimda Kutai Timur,  Ketua DPRD dan Sekda Kabupaten Kutai Timur, Komandan Distrik Militer Sangatta, Komandan Pangkalan TNI AL Sangatta, Kapolres dan Kejari Kutim, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota se-Kaltim serta mitra kerja pariwisata.

BUMN Indhan Kebut Penyelesaian Program Bersama Bidang Legal, SPI, GCG dan Manajemen Risiko

SuaraPemerintah.id – Konsolidasi dalam rangka perbaikan internal terus dilakukan dalam menyongsong pembentukan Holding BUMN Industri Pertahanan. Kali ini, Project Management Office 6 (PMO 6) pada BUMN Industri Pertahanan menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang Penyusunan Sinergi Fungsi Legal dalam mendukung Program Bersama Bidang GCG, Manajemen Risiko dan SPI dalam rangka Pembentukan Holding Indhan secara virtual pada Kamis, 3 Juni 2021.

Acara ini dihadiri oleh pejabat yang membidangi Bagian Legal, SPI, GCG dan Manajemen Risiko di lingkungan BUMN Industri Pertahanan, diantaranya Program Leader PMO 6 Amalia Maya F (Kepala SPI PT Pindad), Penanggungjawab Program Bersama Bidang SPI Holly Alifiah (Kepala SPI PT Dahana), Penanggungjawab Program Bersama Bidang GCG Krisna Cahyadianus (Sekretaris Perusahaan PT Pindad), Penanggungjawab Program Bersama Bidang Legal Hadi Subagyo (Kadep Hukum dan Kepatuhan PT PAL), Penanggungjawab Program Bersama Bidang Manajemen Risiko Syamsul Arief (Kadep Manajemen Risiko Perusahaan PT Dirgantara Indonesia) beserta anggota masing-masing bidang dari lima BUMN Industri Pertahanan.

Menurut Program Leader PMO 6 Amalia Maya F, FGD ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara detil teknis, kebutuhan dukungan dari sisi legal untuk program-program Bersama di Bidang GCG, Manajemen Risiko dan SPI, dengan harapan, melalui koordinasi dan konsolidasi di dalam FGD ini, output yang diharapkan dari Program Bersama PMO 6 dapat tercapai sesuai target. Contohnya, terkait Finalisasi Draft Internal Audit Charter untuk Holding Indhan dari Bidang SPI pada FGD kali ini membahas beberapa agenda, salah satunya tentang Audit Charter dan Pedoman Audit & Non Audit yang berada dibidang SPI.

“Saat ini Internal Audit Charter dalam proses finalisasi, berupa pemeriksaan ulang terkait alur proses pelaporan baik dari sisi teknis maupun kesesuaian/kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, tentunya Tim PMO 6 Bidang SPI sangat memerlukan saran atau pun masukan dari hasil kajian rekan-rekan Bidang Legal,” ungkapnya.

Selain itu, Pada kesempatan FGD tersebut, Penanggungjawab Program Bersama Bidang SPI, Holly Alifiah juga menyampaikan bahwa beberapa Quick Wins Program Bidang SPI yang saat ini terus dibahas bersama adalah terkait Standarisasi Kompetensi Auditor dan Sistem Informasi Manajemen Audit terintegrasi, yang perlu dikonsultasikan kepada Penanggungjawab Bidang Legal untuk dilakukan review aspek legalitasnya, terkait akses data hasil audit antar entitas holding.

Sementara itu, Penanggungjawab Program Bersama Bidang Manajemen Risiko, juga menyampaikan perlunya dukungan berupa kajian legal dalam penyusunan Pedoman Manajemen Risiko level Holding, yang akan mengatur pola kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko di lingkup Holding BUMN Indhan.

Pembentukan Komite Manajemen Risiko Industri Pertahanan telah disetujui dan saat ini sedang finalisasi dokumen.

“Saat ini, Penanggungjawab Program Bidang Bersama Manajemen Risiko sedang melakukan penyusunan Pedoman Manajemen Risiko, Sistem Informasi Manajemen Risko dan Risk Maturity Assessment,” imbuh Amalia.

Pedoman Strategis Holding lainnya yang juga sedang dalam proses penyusunan adalah Pedoman Tata Kelola Perusahaan. Setelah menyelesaikan Asessment Bersama GCG Tahun Buku 2020, kelima BUMN Indhan sedang mempersiapkan Workshop Bersama untuk Persiapan Self Assessment GCG Tahun 2021 untuk membekali asesor internal, seperti yang disampaikan oleh Penanggungjawab Program Bersama Bidang GCG Krisna Cahyadianus.

PKM Magister Manajemen UNPAM Berikan Pembinaan UMKM Rangkasbitung Hadapi Pandemi

PKM Magister Manajemen UNPAM Berikan Pembinaan UMKM Rangkasbitung, pada 29-30 Mei 2021.

SuaraPemerintah.ID – Mahasiswa dan dosen Program Pascasarjana Prodi Magister Manajemen Universitas Pamulang (UNPAM) mengadakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Rangkasbitung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak. Kegiatan yang berlangsung pada 29 hingga 30 Mei 2021 tersebut dihadiri lebih dari 100 warga untuk mendapatkan pembinaan pengelolaan UMKM dalam menghadapi pandemi.

Dr. Ir.N.Sunardi, SE.,MM Selaku perwakilan Prodi Magister Manajemen Universitas Pamulang mengatakan bahwa kegiatan PKM merupakan hal yang wajib dilakukan mahasiswa dan dosen UNPAM sebagai bentuk pengabdian terhadap masyarakat.

“Kegiatan PKM merupakan kewajiban yang harus dilakukan mahasiswa dan dosen UNPAM sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Kami juga mengadakan penelitian terhadap kondisi masyarakat, terutama para pelaku UMKM di Rangkasbitung. Tujuannya adalah agar civitas akademis bisa memberikan kontribusi yang tepat untuk masyarakat,” kata Sunardi saat memberikan sambutan pembukaan PKM UNPAM di Rangkasbitung (29/5).

Sunardi menambahkan bahwa dampak pandemi COVID-19 sangat terasa di dunia bisnis dan ekonomi khususnya para UMKM tidak terkecuali UMKM di Kelurahan Rangkasbitung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak. Dalam waktu yang cukup singkat, pelaku usaha “dipaksa” untuk memutar otak dalam menentukan strategi pemasaran sejak diberlakukannya social distancing dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Oleh karena itu, di masa pandemi ini pelaku usaha “dituntut” untuk mengoptimalkan keuangan, SDM serta pemasaran online dan digital marketing sebagai sarana komunikasi dengan target konsumen, sehingga mahasiwa dan dosen Prodi Magister Manajemen, Program Pascasarjana, UNPAM langsung turut serta memberikan pelatihan mengenai manajemen khususnya manajemen dalam proses pemasaran dan keuangan melalui kegiatan PKM,” tambah Sunardi.

PKM mahasiswa dan dosen UNPAM tersebut mengangkat tema “UMKM Rangkasbitung Siap Menjadi UMKM Yang Berdaya Saing Tinggi”. Sebanyak lebih dari 100 warga pelaku UMKM dari Rumah Produksi dan Galery GSL UMKM Rangkasbitung mengikuti pelatihan dengan antusias. Warga setempat yang mengikuti pelatihan memberikan apresiasi yang besar terhadap kegiatan mahasiswa dan dosen UNPAM tersebut.

Manager Rumah Produksi dan Galery GSL UMKM Rangkasbitung Wawan Ruswandi mengatakan kegiatan PKM UNPAM sangat bermanfaat karena memberikan banyak pengetahuan terhadap para pelaku UMKM di Rangkasbitung.

“Terimakasih kepada mahasiswa dan dosen UNPAM. Kami sangat apresiasi terhadap kegiatan ini karena ada banyak pengetahuan yang bisa didapatkan masyarakat, terutama pelaku UMKM di Rangkasbitung,” ucap Wawan saat memberikan sambutan pembukaan PKM UNPAM.

Kegiatan PKM UNPAM melibatkan pelaku UMKM di kelurahan Rangkasbitung Barat dan mahasiswa Prodi Magister Manajemen UNPAM. Kegiatan juga didampingi para dosen tetap Prodi Magister Manajemen UNPAM, yaitu.Dr. Ir.N.Sunardi, SE.,MM, Dr. Muchlis Catio, Dr. Sugiyanto, dan Dr. Zufitra.

Mahasiswa dibagi menjadi 5 kelompok yang membahas tema berbeda dari tiap kelompok. Tema-tema pelatihan yang diberikan terdiri dari :

Tema kelompok 1: Peran Pengelolaan Keuangan Untuk Mengoptimalkan Laba Operasi pada UMKM Galery di Rangkasbitung

Tema kelompok 2: Meningkatkan Kepemimpinan dan Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Usaha Keripik Pisang Pada Member UMKM Galery Rangkasbitung Barat

Tema kelompok 3: Peningkatan Skill Di Era Pandemi Pada Pelaku UMKM di Rangkasbitung

Tema kelompok 4: Pengembangan Usaha Keripik Pisang Para Anggota Kategori Perintis di UMKM Galery Lebak dengan Menerapkan Strategi Pemasaran Pada Market Place Shopee.

Tema kelompok 5: Pemberdayaan Masyarakat RangkasBitung Dalam Pengembangan Usaha Keripik Singkong dengan Menggunakan sistem Pengelolaan Keuangan yang Sederhana Serta Pemasaran yang Baik dan Tepat