Beranda blog Halaman 4296

Aplikasi NTB Care dan Satu Data, Ikhtiar Wujudkan SPBE Modern

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan strategi untuk memudahkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Berbagai aplikasi digembleng Diskominfotik NTB demi turut mewujudkan visi NTB Gemilang dengan misi bersih dan melayani.

Diskominfotik NTB sendiri telah melahirkan berbagai program aplikasi di antaranya, aplikasi “Lestari” di Dinas LHK Provinsi NTB, SIP Posyandu di DPMD Dukcapil, Desa Siaga di BPBD, Silamo di BPKAD, Simanis di Disperind NTB. Serta, NTB Care dan NTB Satu Data yang berada di garda terdepan dalam pelayanan publik.

“Selain itu di Diskominfotik sendiri terdapat program aplikasi “NTB Care” dan “NTB Satu Data”. Alahmadulillah saat ini tengah dilaksanakan kompetisi inovasi yang dilaksanakan Kemendagri dimana  ada 13 inovasi yang sedang masuk kompetisi. Seperti NTB Care masuk dalam nilai kematangan 190 dan menjadi nomor urut satu dari 13 Inovasi yang sedang dilombakan, nomor dua Si Lapor di Dinas Perhubungan dan Nomor tiga NTB Satu Data,” kata Kadis Diskominfotik NTB Dr. Najamudin Amy bersama pejabat struktural eselon III dan IV dihadapan Wagub NTB Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah di Aula Pendopo Wagub NTB, Senin (7/6).

Selain itu lanjut Bang Najam, sapaan akrab Kadis, aplikasi NTB Care, NTB Satu Data  dan Digitalisasi adalah satu cara Diskominfotik NTB

Dalam program Digitalisasi ini juga, kata Kadiskominfotik, sebelumnya dikenal program Kampung Media. Saat ini pihaknya sudah berkoordinasi dan bekerjasama sama dengan salah satu Dirjen di kementerian Kominfo yakni program “ Kampung Digital”.

“Kampung Digital ini ke depannya tidak hanya berada di sekitar KEK Mandalika, namun juga akan ada di seluruh kabupaten/kota. Diantaranya melakukan pendekatan agar bisa disiapkan desa-desa wisata, revitalisasi Posyandu agar bisa masuk di Big Data dan Digitalisasi,” ujarnya.

Selain itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya Diskominfotik NTB terbagi menjadi 4 bidang yakni Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP), Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi (PTIK), Bidang Persandian dan Keamanan Informasi dan Bidang Statistik.

Di bidang IKP menangani tupoksi diantaranya kerjasama media seperti Forum Pimpinan Redaksi, Temu Organisasi konprensi pers, Bakohumas yang akan dihidupkan kembali baik intansi vertikal dan intansi Pemprov NTB dan kabupaten/kota.

Dikatakan untuk PPID Utama, kondisi hingga saat ini terdapat 15 % PPID Informatif, 35 % menuju informatif. Targetnya dalam bulan ini 60 % OPD bisa Informatif.

“Namun setelah dilakukan klinis diharapkan 100 % 35 OPD ke depannya bisa Informatif. Sebelum Komisi Informasi (KI) melakukan Monev kita terlebih dahulu akan melakukan pra monev agar nantinya OPD tersebut bisa informatif 100 %,” kata Bang Najam.

Selain itu juga Kadis menyatakan, Kominfotik NTB juga menggelar “Bincang Gemilang” yang dilaksanakan secara hybrid, virtual dan secara langsung di Diskominfotik terkait dengan program-program strategis dan program unggulan ataupun isu-isu strategis yang tengah berkembang di NTB.

Di bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Kadis Diskomintik NTB menyebut keamanan informasi jarang disentuh padahal ini sangat penting. Jika menunggu pelabelan dari pusat terlalu lama, namun setelah dilakukan validasi dan cek fakta bisa dimasukkkan Computer Security Insident (C-SIRTE) untuk mengecek keamanan informasi yang bisa diintegrasikan dengan NTB Care.

“Untuk NTB Care saat ini sudah ada di Facebook dan kita juga sudah buatkan instagramnya tidak saja di Android tapi juga di di Kantor Diskomiknfotik NTB sudah bisa dilihat secara langsung,” katanya.

Pada Bidang Statistik, Kominfotik NTB lebih fokus pada NTB Satu Data. Target RPJMD 85 persen baru capaian data terakhir yang diintervensi sudah pada angka 34 persen yang terdiri dari data sektoral, data priritas dan data berkualitas. Wagub NTB.

Sambut Musim Panen, Kebun Kopi Bangelan Gelar Ritual Manten Kopi

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Tradisi ritual Manten Kopi merupakan ritual yang diselenggarakan setiap tahun oleh Kebun Bangelan, Desa Bangelan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Manten Kopi digelar menjelang musim panen dan giling Kopi Robusta yang merupakan komoditi utama Kebun Bangelan.

Manten Kopi atau “Pengantin Kopi” merupakan sebuah simbol dari buah Kopi yang dilambangkan sebagai sepasang lelaki dan perempuan yang diboyong dari areal kebun dalam acara petik perdana dan buka giling pabrik Kopi.

“Selain untuk melestarikan kearifan budaya lokal, Manten Kopi melambangkan besarnya harapan dari perusahaan agar seluruh buah Kopi di Kebun bisa terpetik dan masuk pabrik untuk diolah menjadi mutu yang baik” ujar Manajer Kebun Bangelan, Ardi Iriantono.

Ardi juga menambahkan bahwa acara ini sudah dilakukan sejak Kebun Bangelan berdiri.

Acara dihadiri oleh beberapa peserta, diantaranya Jajaran Forkopimka Kecamatan Kromengan dan Kecamatan Wonosari, Jajaran Kepala Desa dan Kepala Dusun sekitar Kebun Bangelan, serta jajaran Tokoh Masyarakat dan Agama sekitar Kebun Bangelan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang berlaku,

“Dari acara ini kami harapkan dapat melancarkan semua proses petik dan pengolahan Kopi tahun ini berjalan lancar dan sukses serta mendapat kuantitas dan kualitas yang terbaik” pungkas Ardi Iriantono.

Apalagi pada  tahun 2021 ini, Kebun Bangelan menargetkan produksi Kopi sebanyak 360.000 Kilogram.

Indonesia Sampaikan Tiga Isu Utama di Pertemuan Menlu ASEAN-RRC

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengikuti pertemuan khusus para menlu ASEAN dengan Menlu Republik Rakyat China (RRC), di Chongqing, China.

Dalam pertemuan yang digagas dalam rangka 30 tahun hubungan kemitraan ASEAN dan RRC itu, sebagai perwakilan Indonesia, Retno menyampaikan tiga isu penting.

Ketiganya yaitu tentang respons ASEAN-RRC terhadap pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi, serta perdamaian dan stabilitas kawasan. Retno menyampaikan pentingnya peranan RRC dalam isu-isu tersebut.

Pentinganya RRC Berbagi Dosis Vaksin Covid-19 Retno mengungkapkan bahwa kesenjangan vaksin pada tingkat global saat ini akan berisiko memperlama pandemi Covid-19, termasuk di Asia Tenggara.

Retno menuturkan, Indonesia berharap China dapat berperan lebih banyak dalam mengatasi kesenjangan vaksin. Salah satunya dengan membagikan dosis (dosis sharing) vaksin kepada negara-negara yang belum mendapatkan.

“Isu respons ASEAN-RRC terhadap pandemi, dalam pernyataan nasional Indonesia, saya kembali menegaskan bahwa pandemi ini masih jauh dari selesai. Kesenjangan vaksin global berisiko memperlama pandemi termasuk di Asia Tenggara,” kata Retno dalam konferensi pers virtual, Senin (7/6/2021).

Retno menjelaskan, saat ini 75 persen vaksin dinikmati oleh 10 negara dan hanya 0,4 persen yang dinikmati oleh negara berpendapatan rendah.

Negara-negara ASEAN, kata dia, sejauh ini baru memvaksinasi 7,8 persen populasinya “China dalam hal ini memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kerja sama vaksin. Dengan telah diterimanya persetujuan EUL (Emergency Use Listing) WHO bagi Sinovac dan Sinopharm, diharapkan China dapat melakukan kerja sama dosis sharing, termasuk melalui COVAX facility,” kata Retno.

Ia berharap peningkatan kerja sama dengan China dalam hal dukungan terhadap ASEAN Covid-19 Response Fund. Termasuk berbagi lebih banyak dosis melalui COVAX Facility.

Menurutnya hal tersebut penting dalam rangka memenuhi akses vaksin bagi seluruh negara. “Ke depan peningkatan kerja sama juga diperlukan untuk meningkatkan kapasitas produksi dengan cara memproduksi (vaksin) di negara-negara lain,” kata dia.

Dalam pertemuan tersebut, Retno juga membahas tentang pentingnya kemitraan ASEAN dan China dalam mengantisipasi pandemi di masa yang akan datang.

Menurut dia, hal tersebut dapat dicapai melalui penguatan sistem deteksi dini, investasi dalam industri kesehatan termasuk sektor farmasi, penelitian dan pengembangan serta pembentukan pusat produksi vaksin regional.

“Di tingkat global, kita harus bekerja sama untuk memajukan kepentingan negara-negara berkembang pada perjanjian internasional tentang kesiapsiagaan pandemi,” kata dia.

Pandemi Momen Tingkatkan Kerja Sama Ekonomi Pada isu kedua, Retno berharap ASEAN dan China dapat meningkatkan kerja sama pembangunan serta ekonomi hijau yang berkelanjutan.

“Pandemi Covid-19 ini menjadi momentum bagi kita untuk meningkatkan kerja sama pembangunan dan ekonomi hijau yang berkelanjutan,” kata Retno. Retno menilai, pandemi Covid-19 merupakan momentum untuk meningkatkan kerja sama untuk memulihkan perekonomian yang terpuruk.

Dalam hal ini, menurut Retno, ASEAN dan China Year for Sustainable Development dapat menjadi katalis untuk berkolaborasi di beberapa bidang, antara lain investasi dalam energi hijau, seperti baterai lithium. Kemudian pembiayaan inovatif untuk infrastruktur hijau, pembiayaan untuk proyek ramah lingkungan, dan penelitian serta pengembangan bahan bakar nabati dan energi terbarukan.

Pada isu ketiga, Retno menegaskan bahwa pemulihan demokrasi di Myanmar harus menjadi prioritas utama ASEAN dalam membantu penyelesaian krisis di negara tersebut.

Selain itu, keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar. Retno menuturkan, ASEAN telah melakukan sejumlah upaya terkait konflik di Myanmar. Salah satunya melalui ASEAN Leaders Meeting di Jakarta pada 24 April lalu. Pertemuan tersebut menghasilkan lima poin konsensus.

“Tugas ASEAN sekarang ini adalah segera mengimplementasikannya,” kata Retno. Oleh karena itu, ucap Retno, dukungan China kepada ASEAN dibutuhkan untuk menindaklanjuti lima poin konsensus.

Pembelajaran Tatap Muka di Jateng Tunggu Evaluasi, Zona Merah Dilarang

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tegas melarang pembelajaran tatap muka (PTM) di zona merah Covid-19. Ia mengaku akan mengevaluasi pelaksanaan belajar tatap muka, yang rencananya dilakukan pada Juli 2021.

“Ya saya evaluasi dulu, yang di daerah merah, enggak,” tegas Ganjar usai memimpin rapat penanganan Covid-19 di Ruang Rapat Gedung A lantai 2, Senin (7/6/2021).

Dihubungi terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Hari Wuljanto, membenarkan hal itu. Namun, secara resmi evaluasi dan rencana pelaksanaan PTM masih dalam pembahasan.

Menurut Hari, sesuai peraturan, pada zona merah penyebaran Covid-19 PTM memang dilarang. Belajar tatap muka, menurutnya boleh dilakukan di zona hijau dan kuning, dengan syarat ketat.

“Dhawuh dari Pak Gubernur, terkait  pembentukan Pergub PTM baru minggu ini akan dibahas. Tetapi sudah ada konsultasi dengan Pak Asisten dan Kepala Dinas Kesehatan, agar yang daerah merah dan orange, belum boleh dilakukan. Yang boleh itu hijau dan kuning. Tapi yang kuning dan hijau, harus dievaluasi kesiapannya,” ujar Hari lewat sambungan telepon.

Ia menyebut, pengusulan sekolah untuk PTM harus melalui jenjang yang ketat. Penilaian terdiri dari beberapa aspek, seperti kesiapan guru, siswa dan protokol kesehatan di sekolahan. Selain itu, juga harus ada persetujuan dari satgas daerah.

Menurutnya, pada zona merah pembelajaran masih tetap dilakukan dari jarak jauh. Oleh karenanya, ia meminta guru meningkatkan keefektifan pelajaran jarak jauh (PJJ), agar siswa dapat belajar dengan maksimal.

Sementara itu, untuk mereka di zona hijau dan kuning pembelajaran dilakukan dengan metode blended learning. Artinya, tidak semua siswa masuk ke sekolahan. Sebagian masih tetap belajar dengan metode PJJ.

“Meskipun di daerah hijau atau kuning, tetapi kalau protokol kesehatan tidak siap ya tidak boleh. Sekarang, semua sekolah SMA atau SMK melakukan self assesment, terkait kesiapan sekolah sesuai protokol kesehatan. Itu harus sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan,” urainya.

Terkait jumlah sekolahan pengikut PTM dan peserta didik, Hari menyebut masih menunggu hasil evaluasi. Dikatakan, PTM rencananya dilakukan pada Juli hingga September 2021.

“PTM hingga September, sekarang tiga bulan. Namun kalau ada kasus (penularan Covid-19) di sekolah ya tutup dulu. Evaluasinya nanti bersama Puskesmas dan tim Satgas dari kabupaten atau kota,” pungkas Hari.

PT MRT Jakarta (PERSERODA) Dapat SafeGuard Label

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – PT MRT Jakarta (Perseroda) mendapatkan SafeGuard Label dari Surveyor Indonesia dan Bureau Veritas atas komitmen menerapkan protokol kesehatan (prokes) terkait COVID-19. SafeGuard Label diberikan setelah audit yang berlangsung pada awal Mei 2021 lalu.

Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda), William Sabandar menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas didapatkannya penghargaan ini.

PT MRT Jakarta  (Perseroda) sebagai salah satu operator dan provider transportasi publik di Indonesia ingin menunjukkan komitmen prokes yang baik dan mumpuni serta terus menjadikan fasilitas transportasi publik yang aman untuk semua dari penyebaran COVID-19.

“Saya menyampaikan terima kasih banyak atas kerja sama dan fasilitasi antara PT MRT Jakarta (Perseroda) dan SIBV atas terselenggaranya atestasi SafeGuard label protokol COVID-19 di Moda Raya Terpadu (MRT). Melalui satu standar pengakuan ini, pengguna dapat yakin bahwa MRT aman untuk semua dan bebas dari penyebaran COVID-19,” ujarnya, Senin (7/6).

Sementara itu, Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis PT Surveyor Indonesia (Persero), Rosmanidar Zulkifli mengapresiasi PT MRT Jakarta (Perseroda) yang menunjukkan keseriusan dalam menghadapi pandemi.

“Label ini merupakan bukti dan komitmen PT MRT Jakarta (Perseroda) dalam melindungi dan memberikan rasa tenang serta percaya bagi karyawan dan pengguna jasa MRT. Kita bisa terus beraktivitas dan perlahan membangkitkan produktivitas dengan terus menerapkan prokes,” terangnya.

Rosmanidar mengingatkan bahwa penerapan protokol kesehatan di ruang publik merupakan tanggung jawab bersama baik PT MRT Jakarta (Perseroda), Surveyor Indonesia selaku penyedia jasa pemastian protokol COVID- 19, dan masyarakat umum.

“Label SafeGuard ini akan berlaku selama enam bulan ke depan atau hingga 3 November 2021. Setelah itu, akan dilakukan audit ulang untuk melihat apakah penerapan masih secara konsisten dilaksanakan,” tandasnya.

Untuk diketahui, selama pelaksanaan audit tersebut SIBV melihat langsung bagaimana penerapan prokes di depo, kantor PT MRT Jakarta (Perseroda) dan di setiap 13 stasiun. Bahkan, metode mystery guest juga diterapkan oleh pihak SIBV agar melihat langsung penerapan prokes di lapangan.

Genjot Belanja Daerah, Mendagri dan Kepala LKPP Terbitkan SE Bersama

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto menerbitkan Surat Edaran Bersama Nomor 027/2929/SJ dan Nomor 1/2021.

Surat Edaran tersebut terkait dengan perihal Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Arman Suparman, penerbitan SE bersama sangat tepat untuk menggenjot belanja daerah.

Sebab belanja daerah berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi di tingkat akar rumput. Oleh karena itu, daerah yang dengan sengaja memperlambat serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus mendapatkan sanksi tegas.

“Kami mengapresiasi SE Mendagri dengan LKPP itu untuk menggenjot belanja daerah, mengingat rendahnya serapan anggaran terkait proses pengadaan barang dan jasa,” ujar Arman dalam keterangannya, Senin (7/6).

Menurut dia, SE Mendagri dan Kepala LKPP mesti menjadi pendorong bagi seluruh pemerintah daerah untuk segera mengoptimalkan belanja APBD.

“Saya kira dengan surat edaran bersama ini daerah dapat kemudahan untuk belanja. Setelah mengapresiasi ini, yang perlu dilakukan kemendagri bersama kementerian keuangan harus menerapkan insentif dan disinsentif berdasarkan persentase serapan anggaran,” ucapnya.

Arman menilai, daerah dengan serapan rendah mesti diberikan sanksi berupa pemangkasan bantuan anggaran dari pusat.

Sebaliknya, daerah yang berhasil menyerap seluruh APBD mesti dikasih apresiasi berupa tambahan anggaran.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mengatakan, rendahnya serapan anggaran daerah merupakan persoalan klasik yang sistematis. Diduga terdapat keuntungan dari aksi yang sudah berlangsung lama ini.

“Aksi ambil untung dengan cara memarkir anggaran di perbankan. Oleh karena itu, tegakkan disiplin anggaran, pengawasan ditingkatkan dengan ketat,” katanya.

Junimart menilai, ketika daya serap anggaran rendah, maka anggaran tahun berikutnya mesti dievaluasi. Untuk itu, kemendagri perlu berkoordinasi dengan kemenkeu untuk meningkatkan pengawasan belanja daerah.

Tito sebelumnya mengatakan, percepatan realiasi anggaran daerah dapat membuat uang lebih banyak beredar di tengah masyarakat sehingga mendongkrak daya beli di tingkat rumah tangga. Peningkatan ini dinilai mampu mengerek pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Kemnaker Gelar Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar acara Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan di Tasikmalaya, Jawa Barat. Acara yang berlangsung selama 2 hari, 7 sampai 8 Juni 2021 ini bertujuan menyamakan persepsi pengelola BLK Komunitas dalam mengembangkan kualitas pelatihan dan penyamaan standar pelatihan.

“Kami terus mendorong pengelola BLK Komunitas untuk mengembangkan kualitas pelatihan di lembaganya. Utamanya dalam menyesuaikan antara pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja atau potensi daerah setempat,” kata Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Hindun Anisah, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin (7/6/2021).

Dalam mengembangkan pelatihan tersebut, kata Hindun, salah satu caranya adalah pengelola BLK Komunitas harus aktif membangun relasi dengan stakeholders.

“Mereka harus mampu berjejaring untuk mengembangkan pelatihan, instruktur, maupun informasi pasar kerjanya,” katanya.

Selama ini, Kemnaker juga terus berupaya mengembangan program BLK Komunitas, baik pada sisi kualitas maupun cakupan pelatihan. Pada sisi kualitas, saat ini program BLK Komunitas sudah memiliki 23 kejuruan.

“Untuk sisi cakupan, kami telah memperluas kepesertaan dari yang awalnya lembaga pendidikan keagamaan nonpemerintah saja, kini sudah melibatkan Serikat Pekerja/Serikat Buruh,” jelas Hindun.

Hindun menambahkan, dalam acara ini juga dilangsungkan pameran beberapa hasil karya dari peserta pelatihan di BLK Komunitas.

“Ini menunjukkan bahwa skill yang didapat dari pelatihan yang dilaksanakan di BLK Komunitas tidak hanya dalam rangka memenuhi tuntutan dari dunia industri, tapi juga dapat mendorong lahirnya wirausaha baru,” ujarnya.

Rembuk Nasional Vokasi BLK Komunitas dan Kewirausahaan d iikuti 50 peserta secara luring dan sebanyak 964 perwakilan lembaga penerima bantuan secara daring.

Dalam acara ini juga akan dilakukan Peresmian Program BLK Komunitas Tahun 2021 yang akan dibuka secara langsung oleh Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin.

Gubernur Sulut: Proyek Strategis Nasional Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey menyambut optimistis sejumlah proyek strategis nasional yang akan dibangun dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menambahkan ada sejumlah proyek strategis nasional yang akan dibangun di daerah ini.

Proyek strategis nasional tersebut yaitu pembangunan jembatan Bitung-Lembeh, Kawasan Industri Mongondow, pembangunan kawasan pulau Lembeh dan jalan tol Manado-Amurang.

“Pertumbuhan ekonomi Sulut sangat baik yakni 1,8 persen, sedangkan inflasi terkendali,” ujar Gubernur Olly di Manado, Senin (7/6/2021).

Proyek strategis nasional itu, kata Gubernur, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Semua ini (proyek strategis nasional) sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo dan presiden sudah memerintahkan agar kegiatan ini dapat berjalan,” katanya.

Gubernur juga berharap laju pembangunan semakin cepat menuju Indonesia emas.

“Kegiatan penyerapan dana PEN juga sangat baik, sehingga penyerapan dana Pemerintah salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di Provinsi Sulut,” ucap Gubernur Olly.

Adapun Kinerja pembangunan di Tahun 2022 nanti akan ditunjukan dengan beberapa indikator sebagai berikut:• Pertumbuhan Ekonomi ditargetkan naik menjadi 4,5% – 5,5%;• Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan turun menjadi 6,47% – 7,18%;• Tingkat Kemiskinan ditargetkan turun menjadi 6,9% – 7,5%; dan• Prevalensi Stunting ditargetkan turun menjadi 16,2%.

Major Project RPJMN 2020-2024, antara lain :

1. Pembangunan pelabuhan perikanan danfish market bertaraf internasional Likupang;

2. Pembangunan dan penataan pasar di Kota Manado;

3. Normalisasi sungai yang bermuara di Kota Manado;

4. Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 medis Manado;

5. Pembangunan jalan lingkar Pulau Karakelang;

6. Pembangunan tanggul pengaman pantai di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

7. Pembangunan tanggul pengaman sungai Andagile Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

8. Pemenuhan Energi Listrik di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sangihe dan Talaud;

9. Feasibility study pembangunan jalan alternatif Manado-Tomohon;

10. Termasuk di dalamnya pembangunan melalui kerjasama Pemerintah, Perguruan Tinggi, dan Pihak Swasta yaitu Triple-Helix pembangunan ketahanan pangan (food estate) untuk industri peternakan sapi dengan Lokus Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Ruang lingkupantara lain pendirian Institute of FutureFarming Systems di Manado dan pembangunan Rumah Potong Hewan.

Hadirkan Inovasi Mortar, SIG Siap Kuasai Industri Turunan Semen

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) melalui anak perusahaannya PT Mitra Kiara Indonesia meluncurkan produk Mortar Indonesia untuk menjawab tantangan di bidang building material.

Inovasi terbaru perseroan tersebut menambah pencapaian milestone untuk menjadi penyedia solusi bahan bangunan terbesar di regional.

Direktur Utama PT Mitra Kiara Indonesia, Mirza Whibowo Soenarto mengatakan bahwa mortar merupakan produk masa depan yang menuntut pengembangan dari sisi teknologi. Hal ini tercermin dari stock keeping unit (SKU)/produk yang terus muncul di pasar.

“Mortar Indonesia memberikan added value serta menempatkan SIG dalam posisi kuat pada bisnis mortar. Hal ini akan meningkatkan diversifikasi produk, strategi, inovasi serta mendukung visi besar SIG untuk menjadi perusahaan penyedia solusi bahan bangunan terbesar di regional,” kata Mirza Whibowo Soenarto dalam peluncuran mortar secara virtual Senin (7/6/2021).

Didukung jaringan distributor SIG yang besar, saat ini Mortar Indonesia tersedia di beberapa wilayah seperti DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta serta akan menyusul tersedia di wilayah Medan, Lampung dan Makassar.

Sementara Direktur Marketing & Supply Chain SIG, Adi Munandir menyampaikan, peluncuran Mortar Indonesia merupakan pengembangan strategis transformasi SIG yang mengedepankan inovasi proses produksi, portofolio produk serta proses bisnis.

Salah satu objektif utamanya adalah transformasi teknologi konstruksi, dimana metode konstruksi konvensional akan tergantikan dengan metode konstruksi modern. Mortar Indonesia salah satunya sebagai produk yang menjawab tantangan tersebut untuk memenuhi kebutuhan konstruksi lebih cepat, ringan dan efisien.

“Di Indonesia, 5% metode konvensional on-site mix mortar telah tergantikan dengan metode modern pre-mix mortar yang terkonsentrasi di Pulau Jawa sekitar 73%. Hal ini membuka peluang besar untuk mentransformasi konstruksi nasional sebagai bentuk komitmen inovasi SIG”, jelas Adi Munandir.

Peluncuran Mortar Indonesia ini juga mendapat apresiasi dari Menteri BUMN, dalam sambutannya Erick Thohir meyakini bahwa produk mortar dari SIG, akan menjadi produk kebanggaan Indonesia.

“Ini bukan hanya sekedar peluncuran produk, tapi merupakan salah satu wujud inovasi dan transformasi SIG untuk menjadi BUMN berkelas dunia dan berwawasan masa depan” ungkapnya.

Mortar Indonesia memiliki lima varian produk. Produk tersebut diformulasikan dengan komposisi campuran semen, pasir dan bahan pilihan yang tercampur secara secara homogen sehingga dapat menghasilkan aplikasi yang lebih maksimal dengan kualitas terbaik.

Untuk memastikan jaminan ketersediaan produk, mutu dan kualitas, PT Mitra Kiara Indonesia memiliki pabrik terbesar ketiga se-Indonesia dengan kapasitas produksi 375.000 ton mortar per tahun. Pabrik yang dibangun di atas lahan seluas 2 hektare ini adalah pabrik pertama di Indonesia dengan konsep usaha terintegrasi antarbahan baku mortar, dimana Pabrik MKI berada dalam satu kawasan dengan Pabrik SIG.

Bank Kalsel Luncurkan Program Kampanye Ramah Lingkungan Menuju Banua Lestari

Penulis
Rahmat HM
-
Bank Kalsel meluncurkan program "Kampanye Ramah Lingkungan"

SuaraPemerintah.ID – Perbankan merupakan industri yang bergerak sangat dinamis, yang ditandai dengan semakin meningkatnya kompleksitas usaha, persaingan yang semakin kompetitif, peran digitalisasi yang kian berkembang, maupun karakter masyarakat yang semakin kritis, cerdas dan aware dalam menanggapi kualitas perusahaan ataupun terhadap produk dan layanan yang ditawarkan.

Tak terkecuali Bank Kalsel, secara simultan memitigasi dinamika tersebut sebagaimana visinya untuk menjadi bank yang kuat, kompetitif dan berkontribusi dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional.

Saat ini, Bank Kalsel telah memposisikan diri sebagai lembaga jasa keuangan yang mampu bersaing dengan perbankan lainnya. Keberhasilan ini tentunya harus berjalan seimbang dengan dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas bisnis yang dilakukan. Sumber daya yang terjaga melalui pendayagunaan yang terkendali dapat menjamin keberlanjutan usaha Bank Kalsel di masa depan.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap pelestarian lingkungan dan tindaklanjut atas Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), melalui program CSRnya (Corporate Social Responsibility) Bank Kalsel meluncurkan program “Kampanye Ramah Lingkungan” yang dibungkus dalam hashtag #KRLbankkalsel dan #MenujuBanuaLestari. Program ini sendiri diluncurkan sekaligus menyambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada tanggal 5 Juni 2021.

Plt. Direktur Utama Bank Kalsel, IGK Prasetya, menuturkan bahwa #KRLbankkalsel diluncurkan sebagai wujud kepedulian Bank Kalsel untuk mendukung pelestarian lingkungan, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan.

“Sebagai entitas bisnis daerah, sudah menjadi kewajiban bagi kami untuk berkontribusi terhadap daerah, salah satunya adalah dengan turut berperan menjaga kelestarian lingkungan. Program ini secara resmi kami galakkan sejak hari ini sekaligus menyambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada tanggal 5 Juni,” jelas Prasetya.

Selanjutnya, Kepala Divisi Corporate Secretary, Suriadi, mengutarakan harapannya untuk kesuksesan dari program #KRLbankkalsel dalam rangka #MenujuBanuaLestari serta memproklamirkan Bank Kalsel sebagai “Green Banking”.

“Menjadi ‘Green Banking’ sebagai bank yang peduli lingkungan, merupakan tujuan kami meluncurkan program #KRLbankkalsel. Program ini selanjutnya diterjemahkan dalam beberapa sub program, diantaranya pengurangan penggunaan kantong plastik (Say No To Plastic), penerapan tempat sampah pilah (Pilah & Olah), dan penghematan sumber daya listrik dan air (Save Energy & Water). Tentunya tidak hanya terbatas pada itu saja, berbagai sub program akan terus kami lakukan dalam rangka mendukung aktivitas pelestarian lingkungan,” terang Suriadi.

Sub program pertama yang akan dilakukan adalah pengurangan penggunaan kantong plastik (Say No To Plastic). Atas hal ini, Bank Kalsel akan memberlakukan pembatasan penggunaan kantong plastik dalam melakukan aktivitas transaksi di jaringan Kantor Bank Kalsel.

Ade Fitria, Staf Keberlanjutan Perusahaan Divisi Corporate Secretary Bank Kalsel yang bertindak sebagai koordinator program, menjelaskan bahwa Bank Kalsel dalam memberikan pelayanannya kepada nasabah tidak lagi menyediakan kantong, khususnya kantong plastik. Nasabah diharapkan untuk membawa kantong/tas milik pribadi.

“Perubahan ketetapan ini akan dilakukan secara bertahap, yang terbagi atas Tahap Sosialisasi terhitung sejak 4 – 30 Juni 2021 dan Tahap Inisiasi, sejak 1 Juli 2021. Pada tahap inisiasi ini, Bank Kalsel secara penuh sudah tidak menyediakan kantong/tas plastik” ujar Ade.

Lebih lanjut, Ade menyampaikan kepada seluruh nasabah dan masyarakat bahwa Bank Kalsel akan memberikan gift/merchandise menarik dalam program #KRLbankkalsel.

“Bagi masyarakat yang membuka rekening Bank Kalsel seperti tabungan, deposito, atau giro, baik atas nama pribadi maupun badan/lembaga, swasta dan pemerintah, dengan syarat setoran awal minimal Rp5 juta untuk tabungan dan Rp10 juta untuk giro/deposito, akan memperoleh merchandise #KRLbankkalsel berupa kantong/tas spunbond yang dapat dipergunakan untuk transaksi keuangan maupun aktivitas lainnya. Pastinya persediaan terbatas, jadi segera kunjungi Kantor Bank Kalsel terdekat dan dapatkan hadiahnya,” beber Ade.

Bank Kalsel senantiasa memunculkan berbagai bentuk inovasi, dalam rangka mewujudkan mimpi untuk menjadi motor penggerak perekonomian dan pembangunan di daerah. Melalui komitmen untuk menjaga pelestarian lingkungan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran global akan pentingnya mengambil tindakan positif bagi perlindungan alam.

Sebagaimana tagline “Setia Melayani, Melaju Bersama” Bank Kalsel berkomitmen mewujudkan #KRLbankkalsel agar berjalan optimal dalam rangka #MenujuBanuaLestari.

1...4,2954,2964,297...4,887Halaman 4,296 dari 4,887