Beranda blog Halaman 4297

Menkominfo Siapkan 5 Program Strategis Tahun 2022

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyiapkan 5 program strategis untuk mendukung tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022, yakni Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural untuk memacu transformasi ekonomi Indonesia.

Menurutnya, Kementerian Kominfo secara khusus menyiapkan 5 program untuk mendukung 3 prioritas pembangunan nasional.

Menteri Johnny menyatakan fokus pelaksanaan akselerasi transformasi digital menjadi dasar perancangan program kerja Kementerian Kominfo TA 2022. Fokus pelaksanaan program itu merupakan kelanjutan dari program tahun 2020 dan tahun 2021 sesuai arahan Presiden Joko Widodo tentang transformasi digital.

“Di antaranya percepatan penyediaan infrastruktur telekomunikasi, penguatan infrastruktur digital pemerintah, penguatan tata kelola data termasuk pertukaran data lintas batas, dan penguatan komunikasi publik, termasuk melalui platform digital,” tuturnya.

Menurut Menkominfo, upaya itu dikemas dalam 5 program strategis yang dilaksanakan penuh pada tahun 2022. Pertama, program penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai implementasi Prioritas Nasional (PN) ke-5.

Menteri Johnny menyatakan program tersebut meliputi upaya percepatan pembangunan Base Transceiver Station (BTS), integrasi Palapa Ring, penyediaan akses internet, penyediaan kapasitas satelit, penggelaran Internet 4G oleh operator, pembangunan pusat monitoring telekomunikasi dan penyiaran, serta upaya digitalisasi penyiaran,

“Yang kedua adalah program pengelolaan spektrum frekuensi standar perangkat dan layanan publik sebagai implementasi Prioritas Nasional ke-5 yang mencakup, upaya farming dan refarming spektrum frekuensi radio, pengadaan sistem monitoring frekuensi radio, dan pengembangan balai besar pengujian perangkat telekomunikasi,” jelas Johnny.

Selanjutnya, Menkominfo merinci program strategis ketiga yakni pemanfaatan TIK sebagai bentuk implementasi Prioritas Nasional ke-3 dan ke-5, yang ditujukan untuk menciptakan ekosistem serta ruang digital yang aman dan produktif.

“Pelaksanaan program ini berupa upaya percepatan pembangunan pusat data nasional, penyelenggaraan aplikasi cloud untuk electronic government, upaya pengembangan digital talent scholarship, pengembangan startup digital, pelaksanaan inisiatif adopsi teknologi digital di sektor strategis, pengembangan smart city, penyusunan kebijakan perlindungan data pribadi, dan rebranding Sekolah Tinggi Multimedia (STMM) Yogyakarta,” paparnya.

Program keempat adalah komunikasi publik yang merupakan implementasi Prioritas Nasional ke-7. Menkominfo merinci program itu encakup pelaksanaan program Komunikasi Publik Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) sejak tahun 2020 secara berkelanjutan.

Kemudian, dukungan sosialisasi kegiatan internasional, termasuk KTT G20 di mana Kementerian Kominfo telah ditetapkan sebagai penanggung jawab bidang komunikasi dan media sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022.

“Serta dukungan sosialisasi digitalisasi penyiaran atau Analog Switch Off, dan diseminasi informasi bidang polhukam, perekonomian dan maritim, serta pembangunan manusia dan kebudayaan,” paparnya.

Mengenai program kelima, Menkominfo menjelaskan program dukungan manajemen yang meliputi upaya pemberian dukungan operasional dan manajerial kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Kominfo, koordinasi pengembangan Kementerian Kominfo sebagai leading sektor transformasi digital.

Cegah Peretasan, Dukcapil Kabupaten Malang Benahi Sistem

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Malang menegaskan permasalahan peretasan terhadap data pribadi masyarakat sudah selesai. Saat ini dinas terkait sedang fokus membenahi sistem yang tersedia.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdukcapil Kabupaten Malang, Sirath Aziez menegaskan, masalah peretasan data penduduk sebenarnya sudah dibahas pekan lalu. Bahkan, pihaknya sudah menyelesaikan masalah tersebut sebaik mungkin.

Saat ditanyakan mengenai faktor pemicu peretasan, Sirath menolak memberikan keterangan lebih lanjut. Namun hal yang pasti, kata dia, Disdukcapil Kabupaten Malang akan berusaha meningkatkan jaminan keamanan data penduduk ke depannya.

“Kita juga akan lebih mengutamakan di pelayanan kepada masyarakat,” katanya, Senin (7/6).

Berdasarkan pantauan secara langsung, situs sipeduli.malangkab.go.id belum bisa diakses sampai sekarang.

Bahkan, jejak laman tersebut tidak ditemukan saat dicari melalui halaman Google. SIPEDULI merupakan inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertujuan meminimalisasi pelayanan tatap muka dalam masa pandemi Covid-19.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Malang, Aniswaty Aziz menegakan, pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Disdukcapil Kabupaten Malang.

Keduanya telah membahas terkait masalah peretasan data penduduk, beberapa waktu lalu. Selanjutnya, akan ada penguatan keamanan jaringan melalui pengajuan alat firewall.

Sebelumnya, empat server Dukcapil termasuk di Kabupaten Malang telah menjadi target serangan peretas. Peretas mengeklaim telah mengambil informasi pribadi dari penduduk setempat. Data yang telah dicuri ini muncul di forum jual beli data, RaidForums sejak akhir Mei 2021.

Strategi MyRepublic Memaksimalkan Solusi Layanan Digital Berhasil Meraih Top Innovation Choice Award 2021

Penulis
Jalaludin Rummi
-

SuaraPemerintah.id – Di perjalanan enam tahun di Indonesia, layanan internet dan tv kabel MyRepublic terus mewujudkan visinya menjadi Pride of Indonesia tahun 2023 dengan menunjang program pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan layanan internet handal serta hiburan tanpa batas untuk pelanggannya dengan harga terjangkau. Di era globalisasi dan digitalisasi, semua penyedia internet, berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Sebagai salah satu penyedia internet terbaik di Indonesia, MyRepublic berkomitmen untuk terus memenuhi kebutuhan masyarakat dan melayani pelanggan melalui produk dan jasa yang ditawarkan.

Agar mampu bersaing dan terus berupaya dalam mempertahankan keberlangsungan dan keberadaan MyRepublic, MyRepublic melakukan strategi khusus dengan menerapkan inovasi dan perkembangan produk dari yang saat ini. Salah satunya dengan menghadirkan solusi layanan digital berbasis Artificial Intellingence (AI) yang terintegrasi dengan channel WhatsApp resmi.

Berkat inovasi ini, MyRepublic berhasil membawa pulang penghargaan Top Innovation Choice Award 2021 untuk inovasi Chatbot WhatsApp yang diselenggarakan oleh Tras N Co dan Info Brand. Mewakili PT Eka Mas Republik (MyRepublic), Melanie Dwita Maharani, Direktur Human Capital menerima penghargaan secara virtual pada Senin, 31 Mei 2021.

Solusi layanan digital yang dihadirkan oleh MyRepublic ini memudahkan pelangggan dan calon pelanggan dalam berkomunikasi dan mencari informasi mengenai layanan MyRepublic dan memungkinkan pelanggan dapat terhubung selama 24 jam dengan Maira (layanan Mandiri MyRepublic). Apa saja yang bisa dilakukan pelanggan melalui Maira? Dengan Maira, semua pelanggan MyRepublic dapat melakukan pengecekan jaringan, upgrade paket internet maupun TV hingga update promo khusus untuk pelanggan.

Kehadiran Maira juga mempermudah calon pelanggan yang mau berlangganan layanan MyRepublic untuk langsung memilih layanan yang sesuai dengan kebutuhan tanpa harus bertatap muka dengan tim lapangan. Untuk dapat chat dengan Maira, pelanggan dapat menyimpan nomor resmi MyRepublic Indonesia 0889 8150 0818 dan langsung ketik Hallo/Hai, selanjutnya mesin akan memberikan feedback secara otomatis.

Maira dirancang untuk memberikan kemudahan untuk pelanggan dan calon pelanggan yang membutuhkan informasi layanan tanpa harus menghubungi melalui telepon dan menunggu lama. “Kami menyadari bahwa pelanggan pastinya ingin dilayani secara cepat dan tepat, sehingga Maira ini menjadi solusi yang tepat bagi mereka yang tanpa harus menghubungi Customer Services berkali-kali,” ujar Chief Executive Officer MyRepublic, Andrijanto Muljono.

MyRepublic merupakan bagian dari Sinarmas Group yang telah hadir Indonesia sejak tahun 2015, MyRepublic akan terus hadir memberikan pengalaman berinternet dan hiburan tanpa batas untuk masyarakat yang berdomisili di 13 kota besar yaitu Palembang, Medan, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cibubur, Semarang, Malang, Surabaya, Bandung dan Bali.

Untuk layanan pelanggan, MyRepublic juga sudah memiliki platform khusus untuk pelanggan agar mudah untuk berlangganan, mendapatkan informasi produk dan promo, hingga pengaduan layanan jika terjadi gangguan melalui aplikasi Telegram, WhatsApp, dan Web Self Care.

Kementan Sebut Kelapa Sawit Jadi Penopang Sektor Pertanian

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan), Dedi Junaedi menyampaikan, kelapa sawit memiliki peran yang penting dalam mendukung kinerja sektor pertanian.

Sebelumnya di 2020, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 2,07%. Di tengah kontraksi ekonomi tersebut, sektor pertanian masih bisa tumbuh positif sebesar 1,75%, di mana kelapa sawit menjadi salah satu kontributor utamanya.

“Pada tahun 2020, kinerjanya untuk ekspor meningkat 13,6% persen untuk nilainya, tentu ini sesuatu hal yang membanggakan,” kata Dedi Junaedi dalam diskusi “Masa Depan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) Menuju Pengakuan Internasional,” yang digelar Indef, Senin (7/6/2021).

Dedi menjelaskan, dalam beberapa bulan terakhir, produsen sawit baik perusahaan, korporasi atau pekebun juga sedang menikmati harga produk sawit yang tinggi. “Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi untuk mengolah kebun sawitnya lebih baik, sehingga produktivitasnya meningkat,” jelasnya.

Dedi mengungkapkan, sebanyak 70% produk sawit Indonesia sudah dipasarkan di dunia. Hal ini sejalan dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2020 tentang sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 tahun 2020 tentang Penyelenggara Sertifikasi ISPO.

Dedi menyampaikan, hingga 31 Desember 2020, telah terbit sebanyak 750 sertifikat ISPO, di mana sebanyak 735 sertifikat diberikan kepada perusahaan baik itu perusahan perkebunan swasta maupun PT Perkebunan Nusantara (PTPN), sementara sisanya diberikan bagi para pekebun sawit.

“Kinerja kelapa sawit yang sudah cukup bagus tersebut harus dijaga dan ditingkatkan lagi daya saingnya di pasar dunia agar semakin baik. Tata kelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan terus kita tingkatkan dan perkuat, antara lain melalui penguatan regulasi sertifikasi ISPO,” ujar Dedi.

Kemenperin Perkuat Regulasi SNI untuk Tingkatkan Daya Saing Produk Nasional

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendukung upaya peningkatan daya saing industri dalam negeri untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan berkesinambungan. Jaminan kepastian mutu produk yang dihasilkan industri tersebut menjadi hal penting yang harus dipertahankan dan ditingkatkan.

“Standardisasi memiliki peran penting sebagai acuan untuk pemastian dan pengendalian mutu produk industri,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Senin (7/6).

Guna mewujudkan daya saing produk industri, Menperin menegaskan, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

 “Lingkup pengaturan dari PP Perindustrian itu meliputi bahan baku dan/atau bahan penolong, pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga penilaian kesesuaian, industri strategis, peran serta masyarakat dalam pembangunan industri, serta tata cara pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri dan kegiatan usaha kawasan industri,” paparnya.

Menperin optimistis, PP 28/2021 dapat mendukung akselerasi pertumbuhan sektor industri di tanah air sekaligus memacu pengembangannya agar mampu berdaya saing di kancah global. Pasalnya, peraturan ini akan memberikan kemudahan dan kepastian usaha bagi pelaku industri, sesuai dengan maksud dan tujuan UU Cipta Kerja.

“PP Perindustrian ini mengatur lebih lanjut terkait mekanisme pengawasan standardisasi industri tidak hanya di pabrik maupun di pasar saja, namun juga terhadap Lembaga Penilaian Keseuaian (LPK),” tutur menperin. LPK meliputi Lembaga Sertifikasi Produk(LSPro), Laboratorium Uji,dan Lembaga Inspeksi.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Doddy Rahadi mengatakan, terdapat beberapa poin penting yang perlu diketahui masyarakat, antara lain rasionalisasi LPK, dalam hal ini adalah LSPro.

“Beberapa regulasi terkait LSPro kita perkuat, antara lain dengan mewajibkan LSPro untuk melaksanakan sertifikasi sesuai dengan ruang lingkup dan kompetensi yang dimilikinya. Selain itu, melaporkan sertifikasi melalui Portal Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), menggunakan personil WNI yang berkompeten, berdomisili di Indonesia serta lancar berbahasa Indonesia, dan memiliki laboratorium uji,” papar Doddy.

Doddy menambahkan, pemerintah bertekad akan terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi dengan penjaminan kepastian mutu produk yang dihasilkan industri. Saat ini, BSKJI Kemenperin sedang menyusun peraturan menteri sebagai bentuk turunan dari PP 28/2021 khususnya terkait dengan Standardisasi Industri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. “Melalui penyusunan peraturan menteri ini, diharapkan implementasi dari PP 28/2021 dapat dilakukan secara komprehensif,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Pengawasan Standardisasi Industri Sopar Halomoan Sirait menyatakan, unit kerja tersebut siap dan berkomitmen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait pengawasan standardisasi industri dan pengawasan lembaga penilaian kesesuaian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenperin, Pusat Pengawasan Standardisasi Industri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan dan pengendalian standardisasi industri dan pengawasan lembaga penilaian kesesuaian serta pembinaan penyidik pegawai negeri sipil dan petugas pengawas standar industri.

“Terkait rencana implementasi PP 28/2021, kami telah adakan kegiatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan terkait. Pelaksanaan sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas kepada asosiasi, pelaku usaha dan pembina industri terkait peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah, dalam hal ini pelaksanaan PP 28/2021 khususnya terkait dengan Standardisasi Industri,” papar Sopar.

Ciptakan Iklim Usaha Yang Kondusif Dapat Memacu Investasi dan Ekspor

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah berupaya mereformasi secara besar-besaran ekosistem berusaha di tanah air, khususnya untuk memacu investasi dan ekspor. Langkah strategisnya antara lain adalah dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan memangkas regulasi yang menghambat.

”Hal tersebut sesuai dengan instruksi Bapak Presiden Joko Widodo. Untuk itu, diperlukan berbagai program dan implementasi kebijakan yang dapat menunjang upaya peningkatan investasi, perwujudan kinerja ekspor yang tinggi, dengan disertai kebijakan upaya peningkatan daya tahan dan daya saing industri dalam negeri,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Senin (7/6).

Menurut Menperin, daya saing sektor industri, termasuk pelaku industri kecil dan menengah (IKM) perlu ditingkatkan secara maksimal. Upaya tersebut antara lain ditempuh dengan dengan menggandeng IKM di seluruh Indonesia menjadi satu kesatuan yang kuat.

”Tujuannya untuk memenuhi permintaan order buyers, memperkuat kerja sama dengan perbankan dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk trade financing terhadap IKM, serta memperbanyak export coaching program,” tuturnya.

Lebih lanjut, Presiden juga meminta untuk segera mengimplementasikan perluasan ekspor ke negara-negara nontradisional, seperti Afrika, Asia Selatan, Eropa Timur, dan Amerika Selatan. ”Indonesia, menurut Bapak Presiden, tidak bisa terus menerus bertumpu pada Amerika Utara, Uni Eropa, dan Tiongkok,” ungkap Agus.

Kebijakan pro-investasi dan pro-ekspor tersebut perlu dibarengi dengan kebijakan peningkatan daya tahan dan daya saing industri dalam negeri. ”Oleh karena itu, sebagai upaya peningkatan daya tahan dan daya saing industri dalam negeri, Kementerian Perindustrian memandang perlu adanya kebijakan substitusi impor sebesar 35% pada tahun 2022,” tegas Menperin.

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Eko SA Cahyanto menyampaikan, pihaknya telah menjalankan program strategis guna meningkatkan investasi, ekspor, serta daya tahan dan daya saing industri dalam negeri.

Menurut Eko, dalam upaya peningkatan ekosistem investasi, Kemenperin bersama stakeholders telah merumuskan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Penerbitan PP 5/2021 ini merupakan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

”Bentuk perizinan berusaha sebagaimana diatur dalam PP 5/2021 ditentukan berdasarkan tingkat risiko (risk based approach-RBA) untuk setiap bidang usaha (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia-KBLI Tahun 2020) dengan mempertimbangkan beberapa aspek di antaranya kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan keterbatasan sumber daya,” jelasnya.

Kebijakan yang terkait kemudahan investasi selain dari perizinan berusaha berdasarkan RBA adalah Daftar Prioritas Investasi (DPI) sebagaimana diatur dalam Perpres 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha untuk Penanaman Modal.

”Selain itu, dalam upaya mendorong peningkatan investasi, Kemenperin menawarkan berbagai insentif fiskal dalam bentuk tax holiday, tax allowance, dan super deduction tax serta investment allowance,” sebut Eko.

Sementara itu, dalam kaitan dengan upaya mendorong ekspor pada sektor industri, Kemenperin merumuskan kebijakan agar bahan baku bagi industri pada umumnya dan industri berorientasi ekspor pada khususnya didapatkan secara sangat mudah.

”Kami memiliki unit kerja Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri (KIUI), yang merupakan bagian dari tim perumus Penugasan Khusus Ekspor (PKE) dalam rangka penyediaan jasa keuangan berupa fasilitas pembiayaan ekspor, penjaminan ekspor dan asuransi ekspor  untuk sektor industri,” ungkap Eko.

PKE ini dioperasikan  oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Adapun fasilitas pembiayaan ekspor yang bisa dimanfaatkan oleh industri dalam negeri saat ini melalui PKE kepada LPEI, yakni untuk mendorong ekspor ke negara kawasan Afrika, Asia Selatan dan Timur Tengah, mendukung sektor usaha kecil dan menengah berorientasi ekspor, serta menyediakan fasilitas trade finace dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional. 

”Direktorat KIUI juga melalukan perumusan kebijakan sampai pada pendampingan terhadap perusahaan-perusahaan industri yang mengalami hambatan ekspor melalui kebijakan Non-Tariff Measure (NTM),” imbuhnya. Upaya sistematik juga dilakukan oleh Kemenperin untuk peningkatan kapasitas produksi dan ekspor yang salah satu caranya adalah melalui link and match dengan jejaring produksi global.

”Kedua hal, yakni peningkatan investasi dan upaya mendorong kinerja ekspor sektor industri harus dilengkapi dengan kebijakan peningkatan daya tahan dan daya saing industri dalam negeri,” ujar Eko. Upaya paling strategis dalam hal ini adalah menjalakan program subtitusi impor sebesar 35% pada tahun 2022.

”Empat strategi yang perlu dijalankan dalam mendukung substitusi impor tersebut adalah melalui pendalaman struktur industri, kemandirian bahan baku dan produksi, dukungan melalui regulasi insentif yang pro peningkatan daya saing dan daya tahan industri dalam negeri, serta pengoptimalan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN),” paparnya.

Bangun Pemimpin Kelas Dunia Berlandaskan AKHLAK, BUMN Resmikan BLMI

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian BUMN hari ini mengumumkan dibentuknya BUMN Leadership and Management Institute (BLMI), sebuah pusat riset, inovasi, kolaborasi, dan pengembangan manajemen dan kepemimpinan di seluruh klaster BUMN. Inisiatif strategis ini bertujuan untuk membangun kapabilitas kepemimpinan di BUMN yang berkelas dunia, berbasis AKHLAK dan mampu bersaing ditingkat global.

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, “Upaya transformasi yang dicanangkan Kementerian BUMN terhadap perusahaan-perusahaan BUMN menjadi perusahaan yang akuntabel, profesional, dan berkelas dunia, tidak mungkin terjadi tanpa transformasi human capitalnya. Karena itu kami membangun program yang bukan ad hoc, tetapi terstruktur, menyeluruh, dan berkelanjutan, yaitu BUMN Leadership and Management Institute.”

Kementerian BUMN telah menunjuk Mandiri Corporate University sebagai koordinator, untuk bersinergi dengan Corporate University dari Telkom, Pertamina, dan WIKA dalam
membangun peta jalan dan program pengembangan kepemimpinan mulai dari new entry level, manajer tingkat pertama sampai dengan tingkat Direksi dan Komisaris/Pengawas. 

Fokus awal pengembangan kepemimpinan ini akan dimulai dari Komisaris/Pengawas dan
Direksi dengan menggandeng sekolah bisnis lokal dan global terkemuka sebagai mitra strategis seperti Indonesian Institute of Corporate Directors (IICD) untuk Onboarding Commissioner Program dan Commissioner Learning School; IPMI International Business School untuk Onboarding Directorship Program; INSEAD dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) untuk Chief Financial Officer School; Michigan Ross School of Business dan  Forum Human Capital Indonesia (FHCI) untuk program Chief Human Capital Officer School, juga business school no. 1 di dunia IMD Business School untuk program CEO Learning Forum.

BLMI sudah memulai kegiatan perdana di bulan Januari 2021 dengan penyelenggaraan
Angkatan Ke-1 Onboarding Directorship Program. Pada hari Rabu pekan ini (9/6), BLMI akan memulai secara serentak Angkatan Ke-2 Onboarding Directorship Program dan Angkatan Pertama Onboarding Commissioner Program.

“Saya berharap ini menjadi keseriusan bersama yang terus dijaga. Tuntutan ke depan
untuk berkompetisi sangat tinggi di tengah perubahan dan pasar yang semakin terbuka. Karena itu kita harus menjadi yang terbaik. Ingat, tiap Direksi dan Komisaris tidak hanya siap diangkat, tapi harus siap belajar dan bertransformasi untuk punya kapabilitas kepemimpinan berkelas dunia, juga siap dicopot jika tidak memenuhi KPI, serta tidak sejalan dengan core values AKHLAK dan GCG,” tambah Menteri Erick.

Ketua Umum Forum Human Capital Indonesia (FHCI) Alexandra Askandar menyampaikan komitmennya untuk berkolaborasi, “Kolaborasi Forum Human Capital Indonesia dengan Kementerian BUMN serta BUMN Leadership and Management Institute akan menjadi lokomotif penggerak pengembangan kepemimpinan dan human capital seluruh BUMN, serta menjadi pencetak para pemimpin yang selalu belajar, tumbuh, dan berkontribusi untuk Indonesia.”

Pembangunan Proyek Kereta Api Makassar-Parepare Siap Dilaksanakan

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Dua Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan terus berupaya mengakselerasi pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui skema pembiayaan kreatif. Pekan lalu, PT Indonesia Infrastructure Finance (PII), PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk melakukan penandatanganan Perjanjian Fasilitas Sindikasi Pinjaman Berjangka Senior dan Pembiayaan Musyaraqah Mutanaqisah (MMq) untuk Penyelenggaraan Prasarana Proyek Perkeretaapian Makassar-Parepare dengan PT Celebes Railway Indonesia.

Dengan terlaksananya penandatanganan perjanjian ini, maka Proyek Perkeretaapian Makassar-Parepare telah mencapai salah satu milestone pentingnya, yaitu financial close dimana pinjaman untuk pembiayaan pelaksanaan proyek telah tersedia. Setelah tahap penandatanganan Perjanjian ini, pekerjaan yang harus diselesaikan sampai dengan tersedianya layanan transportasi perkeretaapian diharapkan dapat segera terlaksana, seperti dikutip dari situs DJPPR.

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Risiko, Luky Alfirman, menyampaikan bahwa struktur pendanaan Proyek Perkeretapian Makassar-Parepare menerapkan konsep blended financing. Sebagian pendanannya menggunakan skema KPBU sebagai bentuk innovative dan creative financing dalam penyediaan infrastruktur, dan di sisi yang lain, terus memperbaiki kinerja penyerapan APBN.

“Pembangunan sebagian besar jalur kereta api atau prasarana pada proyek ini didanai dari APBN yang bersumber dari instrumen pembiayaan syariah, yaitu SBSN/sukuk. Sementara skema KPBU pada proyek ini fokus pada pengoperasian dan pemeliharaan jalur kereta api dan pembangunan side track menuju PT Semen Tonasa, yang pengembalian investasinya dilakukan melalui Pembayaran Ketersediaan Layanan atau Availability Payment”, detail Luky.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya yang hadir menyaksikan penandantanganan juga menyampaikan bahwa skema pembiayaan tersebut telah sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta adanya pemikiran kreatif agar proyek bisa tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran pemerintah.

“Dengan diperolehnya pembiayaan ini diharapkan dapat mengurangi beban keuangan negara dalam membiayai pembangunan infrastruktur khususnya infrastruktur transportasi,” jelasnya.

Proyek Perkeretaapian Makassar-Parepare merupakan pengembangan tahap pertama Jaringan Kereta Api Nasional Trans Sulawesi yang juga tercantum dalam RPJMN 2020-2024, yang pembangunannya dimulai dari Provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi Sulawesi Selatan sendiri merupakan provinsi yang mempunyai perkiraan pola perjalanan penumpang dan barang terbesar dari provinsi lainnya berdasarkan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional 2011.

Dengan adanya jalur kereta api atau prasarana yang dibangun, dioperasikan, dan dipelihara melalui APBN dan skema KPBU tersebut, diharapkan penyediaan layanan transportasi penumpang dan transportasi barang yang direncanakan dapat segera terwujud dan manfaat ekonomi dari proyek ini dapat segera terealisasi.

Penggunaan skema KPBU juga dapat terus menjadi alternatif solusi pembiayaan infrastruktur, khususnya pada masa Pandemi Covid-19 saat ini, yang ditujukan untuk mendukung konektivitas sehingga dapat mendorong peningkatan ekonomi secara luas.

Mensos Berikan Penghargaan Dua Personel Polisi Yang Membantu Banjir Demak

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Sosial memberikan penghargaan pada dua personel Polres Demak yang membantu saat terjadi banjir 8-14 Februari 2021.

Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini di depan ruang kerja Mensos di lantai 2, Senin (7/6/2021) pagi.

Kedua personel kepolisian tersebut, yaitu Kompol Didi Dewantoro, Waka Polres Demak dan Iptu R. Ade Triken Deayomi, Kasat Sabhara Polres Demak.

Penghargaan diberikan atas dedikasi dan loyalitas membantu korban banjir, berupa penyelenggaraan dapur umum dan penyaluran bansos di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah.

“Kami merasa sangat bangga telah diundang dan menerima piagam penghargaan yang diberikan langsung oleh Ibu Menteri Sosial,” ucap Kompol Didi.

Hal sama diungkapkan Aiptu Triken karena merasa bangga atas penghargaan yang diberikan oleh Mensos. “Saya bangga dan ini sangat spesial,” tutur Aiptu Triken.

Didi bercerita saat terjadi bencana pada Februari 2021, Kemensos bekerja sama dengan Polres Demak menyalurkan bantuan sosial terhadap para korban banjir.

“Saat itu di Kecamatan Sayung, kami bersinergi menyalurkan bantuan bagi para korban bancana seperti selimut, paket sembako, serta paket untuk bayi,” katanya.

Pada saat bertemu dengan Mensos, Didi mendapatkan pesan dari Mensos agar terus mengabdikan diri bagi masyarakat, terutama yang terdampak bencana alam.

“Ibu Mensos tadi berpesan agar terus mengabdi dan langsung hadir di tengah masyarakat terutama terdampak bencana kapan pun dibutuhkan,” terangnya.

Ke depan, jajaran kepolisian akan melakukan langkah-langkah penanggulangan atau saat terjadi bencana dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

“Kendati sudah pindah ke Polres Tegal, dari sudut kepolisian selalu petakan titik rawan dan potensi dampak bencana bersama instansi seperti Pemda dan Kemensos sosialisasi pada warga terkait antisipasi bencana yang bersifat tahunan,” katanya.

Juga, Didi menandaskan bahwa pihaknya berkoordinasi bila terjadi bencana dan membantu menyalurkan bantuan dari Kemensos pada warga yang terdampak.

“Dengan bantuan yang diberikan bagi warga terdampak bencana, maka warga akan merasakan kehadiran negara melalui Kemensos dan Kepolisan,” pungkasnya.

Kemenperin Dukung IKM Tekstil Bangkit dan Tingkatkan Kinerja

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendukung pelaku industri kecil dan menengah (IKM), termasuk sektor tekstil dan pakaian jadi agar mampu bangkit dari tekanan dampak pandemi Covid -19. Berbagai strategi telah dilakukan, misalnya mendorong peningkatan produksi dan penjualan melalui dukungan pemasaran online.

“Kita tahu IKM bisa lebih lincah berstrategi dengan memanfaatkan aset dan peluang yang ada,sehingga kinerja produktivitasnya dapat meningkat,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Senin (7/6).

Beberapa waktu lalu, Menperin melakukan kunjungan kerja ke pabrik tekstil penenunan PT Santosa Kurnia Jaya, yang terletak di Jalan Solokanjeruk Majalaya, Kabupaten Bandung. Pabrik yang berdiri sejak 2009 tersebut memproduksi kain polos putih dengan kapasitas hingga 156.000 meter kain per bulan.

“Kami meninjau kondisi para pelaku IKM tekstil dengan mendengarkan langsung yang mereka butuhkan saat ini. Kemenperin bertekad untuk terus menciptakan iklim usaha yang kondusif, sehingga pelaku IKM di dalam negeri bisa bangkit kembali,” tuturnya.

Didukung tenaga kerja sebanyak 139 orang dan menggunakan 104 unit mesin tenun, PT Santosa Kurnia Jaya berhasil memasarkan produknya ke pasar lokal dalam bentuk jilbab dengan merek Rabbani, Elzata, dan Nibras. Sedangkan untuk ekspor, IKM tekstil tersebut memasok produk untuk dua produsen Jepang, yaitu Hattori Takeshi dan Toyoshima.

Menperin menyampaikan, ekspor tekstil dan produk tekstil perlu dioptimalkan kembali setelah terkena pukulan dampak pandemi Covid-19. Hal ini sejalan dengan optimisme dari pertumbuhan produksi dan permintaan manufaktur yang menunjukkan angka positif.

“Harapan positif terlihat dari angka purchasing managers index (PMI) manufaktur Indonesia yang saat ini berada di posisi tertinggi di Asia. PMI manufaktur Indonesia tembus ke level 55,3 pada Mei 2021, serta lebih tinggi dari negara-negara lain seperti Vietnam, India, China, dan Korea Selatan,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Kemenperin terus aktif mendukung pemulihan produktivitas IKM tekstil dan pakaian jadi. Langlah strategisnya dengan memberikan berbagai fasilitas seperti  restrukturisasi mesin, membuka akses pasar, dan memberikan pelatihan pemasaran online agar bisa mengejar pertumbuhan positif.

Agus menambahkan,untuk menjaga keberlangsungan proses produksi atau pengembangan industri, Kemenperin saat ini sedang menyusun peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 terkait pusat penyedia bahan baku dan/atau bahan penolong bagi IKM, khususnya yang diperuntukkan bagi IKM yang tidak dapat melaksanakan importasi sendiri, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing IKM.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi industri tekstil dan pakaian jadi mencapai 6,11 persen dari total PDB industri pengolahan nonmigas pada triwulan I 2021. Sementara itu, ekspor pakaian jadi sepanjang Januari-Maret 2021 mencapai USD1,94 miliar. Ekspor didominasi dari kelompok pakaian jadi jenis konveksi dengan nilai USD1,64 miliar. Sisanya merupakan ekspor pakaian jadi rajutan, perlengkapan pakaian dari tekstil, kaos kaki rajutan, serta pakaian dan perlengkapan dari kulit.

Pada periode yang sama, ekspor industri tekstil tercatat sebesar USD1,06 miliar. Ekspor didominasi dari kelompok benang pintal dengan nilai USD0,42 miliar dan diikuti oleh ekspor serat stapel buatan USD0,21 miliar, dan barang tekstil lainnya USD0,14 miliar serta beberapa kelompok komoditas lain.

1...4,2964,2974,298...4,887Halaman 4,297 dari 4,887