Beranda blog Halaman 4302

Kemendes Gaet Balai Pustaka Gerakkan 1.000 Taman Baca Desa Digital

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan PT Balai Pustaka akan bekerjasama menggerakkan program Seribu Taman Bacaan Desa Digital di seluruh Indonesia. Rencananya, program tersebut akan mulai dilaksanakan tahun ini.

Terkait hal tersebut, Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi mengatakan, hadirnya taman bacaan desa digital di seluruh Indonesia ini akan membantu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) para generasi penerus di desa.

“Kita harap tahun ini juga kita bisa gerakkan Seribu Taman Bacaan Desa Digital. Sehingga seluruh anak-anak desa di Indonesia bisa hobi dan gemar membaca,” ujarnya, Jumat (4/6).

Pada peresmian taman bacaan desa digital di Kampung Waigama, Distrik Misool Utara, Kabupaten Raja Ampat ini ia mengatakan, desa-desa di Indonesia membutuhkan SDM yang cerdas dan pintar untuk dapat mengelola kekayaan sumber daya alam yang ada.

Menurutnya, kolaborasi antara ketersediaan sumber daya alam dan SDM yang berkualitas, akan menjadikan Indonesia sebagai negara maju yang hebat.

“Negara-negara maju itu maju bukan karena kekayaan alamnya, tapi karena orangnya pintar-pintar. Jadi Indonesia ini alamnya kaya, ditambah orangnya pintar-pintar, maka negara ini akan menjadi sangat hebat,” ujarnya.

Di samping itu, Direktur Utama PT Balai Pustaka, Achmad Fachrodji mengatakan, pustaka desa digital yang telah dibangun tersebut dapat diakses tanpa membutuhkan koneksi internet. Dalam hal ini, pustaka desa digital menyediakan ribuan buku digital dan ragam video edukasi yang bisa diakses oleh masyarakat terutama anak-anak.

“Harapannya perpustakaan desa digital ini bisa bermanfaat. Tanpa terkoneksi internet tetap bisa dipakai,” ujarnya.

Ia mengatakan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bersama PT Balai Pustaka akan terus menggerakkan taman bacaan desa digital di seluruh Indonesia untuk meningkatkan minat baca anak-anak di desa. Ia bahkan membuka peluang bagi desa manapun yang menginginkan ketersediaan pustaka desa digital di desanya.

“Bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi kita akan buat program seribu taman bacaan desa digital. Akan segera kita mulai untuk keliling Indonesia,” ujarnya.

Turut hadir dalam peresmian taman bacaan desa digital tersebut yakni Wakil Bupati Raja Ampat, Ori Deko Iriano Burdam; Kepala Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Helmiati; dan sejumlah pejabat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi lainnya.

Raker dengan Komisi VIII, Mensos Sampaikan Realisasi Anggaran 2021

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Sosial telah merealisasikan anggaran sebesar 47,26%  dari pagu TA 2021. Pos tertinggi dalam penyerapan anggaran adalah pos belanja bansos sebesar 49,32%. Adapun untuk realisasi Pemulihan  Ekonomi Nasional (PEN) sebesar 50,33% .

Menteri Sosial Tri Rismaharini menyampaikan penyaluran anggaran tersebut dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI hari ini (03/06/2021). Ada empat materi yang dibahas dalam Raker ini adalah (1) Pembahasan Lanjutan Kebijakan Data Kemiskinan di Indonesia dan 21 Juta Data Ganda Penerima Bansos, (2) Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2022 & RKP Tahun 2022, (3) Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020, dan (4) Evaluasi Kinerja & Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021.

“Kemensos telah merealisasikan anggaran sebesar 47,26%  dari pagu TA 2021. Pos tertinggi dalam penyerapan anggaran adalah pos belanja bansos sebesar 49,32%. Adapun untuk realisasi Pemulihan  Ekonomi Nasional (PEN) sebesar 50,33% ,” kata Mensos yang hadir didampingi para pejabat Eselon 1 dan pejabat terkait lainnya (03/06).

Rapat kerja dipimpin Ketua Komisi VIII Yandri Susanto dan wakil ketua, dan anggota yang hadir baik secara langsung maupun secara online. Mensos menyatakan terima kasih atas dukungan anggaran dari Komisi VIII.

“Komisi VIII mendorong realisasi lebih tinggi dalam periode selanjutnya,” kata Yandri.

Anggaran Kemensos TA 2021 sebesar Rp92.445.011.633.000, dengan realisasi  sebesar  Rp43.698.694.710.920 (47,26%). Realisasi terbesar pada pos bantuan sosial yakni dari sebesar Rp86.168.233.100.000 telah terealisasi atau sebesar Rp42.421.222.712.214,- atau sebesar 49,32%.

Peringati International Day for Fight Against IUU Fishing, Trenggono Ajak Seluruh Negara Berantas IUU Fishing

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – International Day Against IUU Fishing yang diperingati dunia pada 5 Juni 2021 ini merupakan momen yang baik untuk meneguhkan komitmen semua negara untuk memberantas praktik Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono melalui siaran pers. “Seluruh dunia harus bersatu memberantas praktik IUU Fishing,” ujar Menteri Trenggono.

Menteri Trenggono menyampaikan bahwa IUU Fishing menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan. Selain menyebabkan kerusakan ekologi, IUU Fishing juga mengakibatkan kerugian ekonomi dan berbagai permasalahan sosial di banyak negara.

“Menurut Food and Agriculture Organisation (FAO), dunia kehilangan 11-26 juta ton sumber daya perikanan sebagai akibat IUU Fishing,” terang Menteri Trenggono.

Oleh sebab itu, dia mengajak seluruh dunia untuk bersatu dalam memerangi praktik IUU Fishing. Hal tersebut harus dilakukan karena saat ini IUU Fishing merupakan kejahatan lintas negara atau bersifat transnasional.

Lebih lanjut Menteri Trenggono menyampaikan bahwa Indonesia akan mengambil langkah tegas dan tidak berkompromi terhadap praktik IUU Fishing. Dia memastikan penguatan pengawasan dan penegakan hukum akan terus didorong, selain melalui pendekatan diplomasi. Di era kepemimpinannya juga Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)  didorong untuk memperkuat infrastruktur pengawasan salah satunya dengan penambahan dua armada kapal pengawas. Saat ini KKP memiliki 30 unit armada kapal pengawas yang ditempatkan di wilayah rawan IUU Fishing.

“Posisi KKP jelas, tidak ada kompromi terhadap IUU Fishing, kami akan terus perkuat pengawasan”, tegas Menteri Trenggono.

Dia juga menegaskan bahwa pemberantasan IUU Fishing ini merupakan  komponen penting menuju perwujudan ekonomi biru (blue ekonomi) kelautan dan perikanan. Oleh sebab itu, harus menjadi prioritas.

“Ekonomi biru di sektor kelautan dan perikanan tentu akan sangat bergantung bagaimana kita bisa memberantas praktik IUU Fishing,” tegas Menteri Trenggono.

Sementara itu, Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Antam Novambar juga mengajak agar peringatan International Day Against IUU Fishing menjadi momentum dalam peningkatan kepatuhan kapal perikanan berbendera Indonesia. Antam memastikan bahwa tindakan tegas juga akan dilakukan terhadap kapal Indonesia yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami menghimbau agar kapal-kapal Indonesia juga mematuhi ketentuan,” ujar Antam.

Lebih lanjut, Antam menekankan agar kapal-kapal Indonesia tidak melakukan pelanggaran lintas batas atau menangkap ikan di negara lain secara ilegal. Hal tersebut merujuk pada masih tingginya pelanggaran oleh kapal Indonesia di negara-negara seperti Australia, Malaysia, India dan Timor-Leste.

“Mari kita juga menghormati ketentuan yang berlaku di negara lain, jangan melakukan praktik IUU Fishing di perairan negara lain,” imbuh Antam

Di era kepemimpinan Menteri Trenggono, KKP terus menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan IUU Fishing. Sepanjang tahun 2021, KKP telah menangkap 94 kapal yang terdiri dari 70 kapal ikan Indonesia yang melanggar ketentuan dan 24 kapal ikan asing yang mencuri ikan (6 kapal berbendera Malaysia, 2 kapal berbendera Filipina dan 16 kapal berbendera Vietnam). KKP juga terus menunjukkan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan dengan menangkap 62 pelaku penangkapan ikan dengan cara yang merusak (destructive fishing) seperti bom ikan, setrum maupun racun.

Pemkab Cianjur Keluarkan Larangan Kawin Kontrak

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur, Jawa Barat, mengeluarkan larangan kawin kontrak. Kebijakan itu untuk mencegah maraknya praktik kawin kontrak antara wisatawan asing dengan warga, terutama di kawasan Puncak yang dinilai merugikan kaum perempuan.

“Kami akan segera membuat peraturan bupati terkait larangan kawin kontrak, mencakup larangan secara umum untuk warga lokal, luar kota dan wisatawan asing,” kata Bupati Cianjur, Herman Suherman, Jumat (4/6/2021).

Ia menjelaskan, hingga saat ini praktik kawin kontrak masih tetap terjadi seiring tingginya angka wisatawan asing yang datang ke Cianjur, terutama wisatawan Timur Tengah, sehingga Pemkab mengeluarkan larangan terkait hal tersebut.

Berdasarkan fatwa ulama, kata Herman, kawin kontrak dilarang karena dapat merendahkan derajat dan merugikan kaum perempuan.

“Kami merasa berdosa kalau membiarkan hal tersebut terus terjadi, sehingga kami tengah menggodog perbup dan sanksi agar ada efek jera,” katanya.

Ketua Harian P2TP2A Cianjur Lidya Indiyani Umar mengatakan sepanjang tahun 2021 telah mendapat tiga laporan terkait kawin kontrak yang merugikan perempuan di wilayahnya. Sehingga pihaknya menilai masih ada praktik kawin kontrak di Cianjur.

Ia menjelaskan, dari tiga laporan tersebut, perempuannya dalam kondisi hamil, tapi ditinggalkan pasangannya karena masa kawin kontrak sudah habis, sehingga korban terpaksa harus menanggung beban sendiri untuk membesarkan anak dalam kandungannya.

“Kami mendukung adanya perbub yang melarang kawin kontrak berikut dengan sanksi tegas agar tidak ada lagi praktik kawin kontrak di Cianjur, karena selama ini, masih terjadi dengan bukti masuknya tiga laporan terkait kawin kontrak, di mana kondisi perempuannya sedang hamil,” katanya.

Hal tersebut, ungkap dia, selain merugikan korban, juga akan berdampak luas terhadap tumbuh kembang sang anak, termasuk saat mengurus administrasi kependudukan karena sebagian besar pria yang melakukan kawin kontrak merupakan wisatawan asing.

Kemnaker Berikan Pelatihan Vokasi di BLK Bagi Korban PHK Giant

Penulis
Sopyan
-
SuaraPemerintah.id – Kementerian Ketenagakerjaan berencana memberikan pelatihan vokasi bagi pekerja Giant yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dengan begitu, pekerja yang ter-PHK dapat meningkatkan atau alih keterampilan, sehingga dapat masuk kembali ke pasar kerja atau berwirausaha mandiri.
“Ibu Menaker sudah ada arahan kepada saya, Sekjen, dan Dirjen Bina Pelatihan (Binalatvoktas), untuk mengundang teman-teman pekerja mantan Giant, untuk mengikuti pelatihan di Balai-balai Latihan Kerja (BLK) Kemnaker,” kata Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Jumat (4/6/2021).
Dirjen Putri mengatakan, pihaknya telah memanggil manajemen PT Hero Supermarket, Tbk. Dari pertemuan, pihak manajemen PT Herro Supermarket akan berupaya menempatkan eks pekerja giant ke unit usaha lain dari perusahaan tersebut.
“Namun nanti akan ada waktu tunggu dalam proses penempatan unit usaha lain tersebut. Oleh karananya, kita membekali mereka keterampilan sembari menunggu waktu tersebut,” kata Dirjen Putri.
Dirjen Putri menjelaskan, pelatihan vokasi di BLK diperuntukan bagi angkatan kerja untuk membekali keterampilan (skilling), meningkatkan keterampilan (up skill), ataupun alih keterampilan (reskill).
“Harapannya eks pekerja Giant yang mengikuti pelatihan memiliki alternatif untuk mencari pekerjaan lain atau berwirausaha secara mandiri,” jelasnya.
Dirjen Putri menambahkan, Kemnaker melalui Ditjen Binapenta dan PKK juga menyipkan langkah alternatif bagi pekerja yang ter-PHK, yaitu Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM).
“Ada arahan Ibu Menteri untuk merangkul para pekerja mantan dari Giant, walaupun mereka mendapatkan hak,” tambah Dirjen Putri.
PT Hero Supermarket sendiri telah memutuskan menutup gerai Giant di seluruh Indonesia mulai Juli 2021. Kemnaker telah meminta pihak manajemen untuk memastikan para pekerja mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan.

Menko PMK Pastikan Pengelolaan Dana Haji Berjalan Baik

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) memutuskan untuk tidak memberangkatkan calon jemaah haji Indonesia tahun 1442 H/2021 M. Ini merupakan tahun kedua tidak adanya keberangkatan haji di masa pandemi.

Keputusan ini tentu membuat daftar tunggu calon jamaah haji menjadi lebih lama. Sebagaimana penjelasan dari Ketua BPKH, Anggito Abimanyu bahwa jumlah waiting list per hari ini sudah mencapai 5.017.000 orang.

Jadi jika per tahun kuota haji Indonesia misalkan tetap 220.000 orang, setidaknya memerlukan waktu setidaknya 22 tahun. Tetapi sekali lagi peniadaan pelaksanaan haji tahun ini harus dilihat sebagai ihtiar untuk menjaga keselamatan para calon jemaah haji.

Selanjutnya Menko PMK mendapatkan penjelasan terkait pengelolaan keuangan haji. Perlu diketahui bahwa dana calon jemaah haji hingga hari ini mencapai Rp150 Trilyun dan dikelola dengan sangat baik. Betul bahwa ada masyarakat yang mempertanyakan keberadaan dana haji yang selama ini telah disetorkan. Diera keterbukaan sekarang ini orang dengan mudah menyebarkan kabar miring. Di antaranya ada kabar yang menyebut dana haji saat ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Dalam rangka pengendalian dan koordinasi dan memastikan kabar tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy langsung mengunjungi Kantor Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), di Menara Bidakara 1, Jakarta Selatan, pada Jumat (4/6).

“Pagi ini, saya berkunjung, bersilaturahmi ke Kantor BPKH. Di samping bersilaturahmi tentu saja juga ingin mendalami seluk beluk pengelolaan dana haji yang ada di sini,” ujarnya usai kunjungan.

Dalam kunjungannya, Menko PMK yang didampingi oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK Agus Sartono diterima langsung oleh Ketua BPKH Anggito Abimanyu, Anggota Dewan Pengawas BPKH Suhaji Lestiadi, dan jajaran BPKH dan Dewan Pengawas BPKH.

Dari kunjungannya itu dan mencermati laporan yang disampaikan Kepala BPKH, Menko PMK memastikan pengelolaan dana haji oleh BPKH telah berjalan dengan sangat baik. “Bisa kita pastikan bahwa pengelolaan dana haji dilaksanakan dengan sangat profesional, prudent, penuh kehati-hatian dan semuanya aman.”

Muhadjir pun menegaskan, kabar miring yang beredar di masyarakat terkait pengelolaan dana haji sepenuhnya tidak benar. BPKH, sebut dia, merupakan badan yang independen dan profesional yang tidak bisa dicampuri oleh siapapun. Sehingga pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan secara objektif.

“Tidak ada namanya isu-isu seperti yang berkembang di masyarakat. Artinya apa? Dana haji saya jamin aman,” tegasnya.

Menko PMK menjelaskan, tidak diberangkatkannya jamaah haji Indonesia untuk tahun ini mempertimbangkan kemaslahatan dan keselamatan umat di masa pandemi yang belum usai.

“Jumlah yang berangkat itu ratusan ribu. Tentu saja tidak mudah untuk mengelola mereka terutama dalam kaitannya dengan status kesehatannya,” ujarnya.

Dia mengatakan, meskipun pilihan yang harus diambil pahit dan tidak menyenangkan, tetapi keputusan itu demi kebaikan masyarakat.

“Mudah-mudahan keputusan pahit ini adalah pil yang justru menjadi obat untuk kita semua. Bukan sesuatu yang harus kita sesali. Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa berangkat seperti sedia kala,” pungkasnya.

Inovasi Bisnis Perikanan, Perum Perindo Raih Penghargaan Infobank Digital Award 2021

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Perusahaan Umum Perikanan Indonesia atau Perum Perindo mengantongi gelar peringkat 1 Corporate Brand Kategori BUMN beraset Rp500 miliar-Rp1 triliun dalam ajang Infobank 10th Digital Brand Award 2021.

Pemberian award ini didasarkan keberhasilan Perum Perindo dalam melakukan promosi produk dan jasa secara digital sejak Oktober 2020 sampai dengan saat ini dan terus kedapannya.

Direktur Utama Perum Perindo Fatah Setiawan Topobroto mengatakan penghargaan peringkat 1 Corporate Brand ini merupakan hasil kerja keras seluruh insan Perum Perindo.

Perum Perindo menelurkan brand produk dan jasa yang menjadi tumpuan perusahaan. Adapun produk yang kini sedang dikembangkan yakni brand ritel IKANAKU untuk frozen produk perikanan, produk ready-to-cook dan brand MUARA untuk pakan ikan dan pakan udang.Sedangkan untuk jasa yaitu jasa kepelabuhan perikanan, jasa sewa lahan di kawasan pelabuhan, utilitas kapal hingga docking.

“Kami selalu menggagas inovasi baru untuk brand-brand kami. Misalnya brand IKANAKU yang akan menjangkau ritel di shopping mall,” katanya usai menerima penghargaan, Kamis (3/6/2021).Adapun IKANAKU mulai digagas pada Oktober 2020. Sebelumnya Perum Perindo hanya bermain pada penjualan ikan partai besar untuk lokal dan ekspor. Namun karena permintaan pasar untuk ikan skala kecil mulai dari 500 gram hingga 1 kilogram, Perum Perindo mencetuskan brand IKANAKU.

Saat ini IKANAKU sudah tersedia dalam platform marketplace seperti Tokopedia dan Shopee. Selain itu, IKANAKU dapat dibeli melalui grabfood dan gofood. Jenis ikan yang dijual beraneka ragam yaitu ikan dori fillet, kakap fillet, cumi ring, udang kupas, tuna steak, tenggiri steak, bandeng cabut duri dan lain sebagainya.Fatah menuturkan, inovasi bisnis perikanan tidak hanya pada brand IKANAKU saja, melainkan inovasi dalam bidang usaha terkait perikanan dan jasa kepelabuhanan perikanan.

Bambang Brodjonegoro, Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dalam sambutan Infobank 10th Digital Brand Award 2021 mengungkapkan market di Indonesia bahkan dunia sudah mengalami perubahan besar.“Ekonomi sudah tidak bertumpu lagi pada sumber daya alam tetapi pada inovasi dan kemampuan adaptasi,” tutur dia, Kamis (3/6/2021).

Dalam kesempatan sebelumnya, mantan Menteri Riset dan Teknologi RI ini berpesan kepada Perum Perindo bahwa peluang di bidang perikanan sangat terbuka lebar.“Salah satu peluangnya bisa melalui marketplace bidang perikanan. Jadi aplikasi bisa yang memotong rantai distribusi dari nelayan ke end user,” katanya dalam audiensi dengan Perum Perindo beberapa waktu lalu.

Dari sisi penyimpanan ikan, lanjut dia, ada juga penelitian terkait substitusi cold storage yang tidak membutuhkan listrik yang besar.Teknologi di bidang perikanan lainnya yakni citra satelit yang mampu mendeteksi tempat yang paling cocok untuk budidaya ikan.

Kemenko PMK Gelar Rapat Lanjutan Kawasan Transmigrasi

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyelenggarakan rapat koordinasi lanjutan bidang transmigrasi sub-urusan pembangunan dan pengembangan bersama kementerian/lembaga terkait, Jumat (4/6).

Rapat yang diselenggarakan daring dan luring di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, itu dipimpin oleh Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial Kemenko PMK Herbert Siagian. Peserta rapat yang hadir diantaranya perwakilan KemendesPDTT, Setkab, dan k/l terkait lain.

Herbert menjelaskan bahwa rapat tersebut diharapkan bisa menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan urusan pemerintah bidang transmigrasi.

“Rapat ini melibatkan pemerintah daerah tujuan transmigrasi. Rapat ini juga merupakan konsistensi untuk mendorong penyelesaian masalah regulasi transmigrasi yang sudah disepakati pada rapat sebelumnya,” tutur Herbert.

Ia pun menekankan hasil rapat lanjutan tersebut masih akan dibahas lebih lanjut di lingkup internal Kemendagri. Sementara untuk beberapa hal, diantaranya terkait kegiatan dan aktivitas untuk urusan pengembangan kawasan transmigrasi akan lebih diperjelas peruntukkannya.

Pemkot Bandung Mulai Gelar Uji Coba PTM Senin 7 Juni

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bakal menggelar uji coba Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas pekan depan. Rencananya, uji coba PTM Terbatas dilaksanakan selama dua pekan, 7-18 Juni 2021.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung Hikmat Ginanjar menuturkan, bersama tim gabungan dari Dinas Kesehatan dan Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan sudah bergerak melakukan monitoring dan evaluasi (monev). Hal itu untuk memastikan kesiapan penunjang PTM Terbatas.

“Nanti kita akan laksanakan uji coba PTM Terbatas 7-18 Juni. Yaitu di satuan pendidikan yang sudah direkomendasikan oleh kecamatan sebagai satgas penanganan di wilayah masing-masing,” ucap Hikmat di Balai Kota Bandung, Kamis (3/6/2021).

Hikmat menuturkan, monev telah dilaksanakan ke setiap sekolah pada 24-28 Mei 2021 lalu. Menyasar semua satuan pendidikan (sekolah) yang ada di Kota Bandung, mulai dari TK hingga SMA.

Tak hanya sekolah negeri tetapi juga swasta. Termasuk sekolah formal yang berada di bawah Kementerian Agama.

Hikmat memaparkan, dari hasil monev, hanya ada 237 satuan pendidikan yang sesuai persyaratan. Jumlah tersebut, hasil dari monev yang baru dilaporkan oleh 23 kecamatan, 7 kecamatan lainnya akan segera melaporkan dalam waktu dekat.

“Dari 3523 satuan pendidikan yang menyatakan siap, kami evaluasi dan difilter, hanya ada 654 sekolah. Hasil monev bersama tim kewilayahan kecamatan, hari ini yang lolos ada 237 sekolah yang baru masuk dari 23 kecamatan. Kita sedang menunggu 7 kecamatan,” ujarnya.

Menurut Hikmat, Pemkot Bandung sangat teliti memeriksa daftar periksa yang harus dipenuhi terkait standar pembukaan PTM. Sebab, dari sejumlah sekolah yang masih belum lolos monev tersebut justru di antaranya adalah sekolah favorit yang berada di tengah pusat kota.

“Hasil monev sangat ketat. Seperti kalau ada PTK yang belum vaksinasi juga tidak direkomendasikan untuk menggelar uji coba,” tegasnya.

“Dari sarana prasarana protokol kesehatan, dan tentu saja juga desain pembelajaran. Jadi menyangkut aspek fisik dan non fisik di lapangan. Kemudian tidak kalah penting itu izin dari orang tua. Jadi orang tua boleh memilih, daring atau luring,” terangnya.

Hikmat mengungkapkan, pada saat uji coba PTM Terbatas nanti waktu pelaksanaan proses belajar mengajar juga masih diatur secara ketat. Dalam satu sif pembelajaran hanya diberi waktu 2 x 60 menit.

“Dari jumlahnya saja tidak semuanya belajar, hanya dibatasi 10-25 persen. Ada pembagian sif, diatur dengan mulai datang sampai pulang. Sudah ada panduannya di masing-masing satuan pendidikan,” tutupnya.

BPJPH Jajaki Artificial Intelligence untuk Layanan Halal

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama terus berikhtiar meningkatkan layanan jaminan produk halal. Setelah uji coba sistem informasi dalam proses layanan sertifikasi halal, BPJPH melakukan eksplorasi di bidang teknologi yang berpotensi mendukung pengembangan layanan halal.

BPJPH menjajaki penggunaan artificial intelligence dalam penggunaan layanan halal. Hal itu ditandai dengan kunjungan tim BPJPH ke Artificial Intelligence Center Indonesia (AiCI) di Gedung Lab Riset Multidisiplin Fakultas MIPA Universitas Indonesia, Depok.

“Kunjungan ini kami maksudkan untuk mengenal lebih dekat Artificial Intelligence. Harapannya, kami dapat melakukan diskusi dengan pengelola AiCI dan mengeksplorasi ide-ide baru untuk mendukung peningkatan layanan BPJPH,” ungkap Plt Kepala BPJPH, Mastuki di Depok, Senin (3/5/2021).

Penyelenggaraan JPH memiliki cakupan yang sangat luas, dengan proses bisnis yang melibatkan multi-stakeholders. Penerima layanan BPJPH jumlahnya sangat banyak, bahkan jangkauannya sampai tingkat global.

Menurut Mastuki, kondisi itu merupakan tantangan yang harus dihadapi. Karena itu, pihaknya terus menerus melakukan upaya kreatif dan inovatif. Bersikap terbuka untuk bersinergi dan berdiskusi secara inklusif dengan berbagai pihak untuk menggali ide-ide baru yang bermanfaat.

Penggunaan teknologi, termasuk teknologi artificial intelligence, potensial untuk mendukung proses layanan JPH, mulai dari sosialisasi dan pembinaan, sertifikasi halal, pendampingan UMK berorientasi halal, penyiapan SDM di bidang halal, dan web-based services untuk digitalisasi layanan yang menjadi program unggulan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

“Kami berharap ada terobosan teknologi yang dapat memudahkan dan mempercepat berbagai aktivitas layanan halal. Misalnya, sosialisasi dan edukasi halal dari mengenali bahan, penggunaan bahan, proses produksi halal, titik kritis kehalalan, dan sebagainya sampai sedetail mungkin. Itu sangat mungkin dilakukan dengan AI,” ungkapnya.

“Pelatihan pendamping atau mentor halal bagi UMK juga akan jauh lebih mudah dengan penggunaan teknologi. Bahkan virtual reality (VR) yang dikembangkan AiCI bekerjasama dengan UMG Idea Lab menginspirasi kami untuk promosi halal, virtual tour, expo produk halal, hingga rancangan web yang digitalized-based,” lanjutnya.

Co-Founder dan Direktur AiCI, Baiq Hana Susanti, mengatakan pihaknya sangat berkomitmen membantu BPJPH sebagai badan pemerintah yang menjalankan tugas menyelenggarakan JPH.

AiCI sendiri, lanjutnya, adalah lembaga yang didirikan atas kerja sama UMG IdeaLab Indonesia dengan FMIPA Universitas Indonesia. Tujuannya mengembangkan SDM di bidang artificial intelligence untuk membangun kapabilitas bangsa menyambut revolusi industri 4.0.

Baiq Hana mengatakan, pihaknya siap bekerja sama dengan BPJPH. Misalnya, melaksanakan program pelatihan untuk penyelia halal, juru sembelih halal, pendampingan UMK, dan sebagainya. Kerja sama terkait pemeriksaan dan pengujian produk halal, virtual tour untuk RPH halal, pengembangan aplikasi, dan sebagainya.

“Kita tahu, untuk UMKM yang ada di Indonesia saja jumlahnya jutaan, karena itu tidak mungkin kalau (layanan jaminan produk halal) ini tidak melibatkan teknologi. Kami siap kolaborasi dengan BPJPH,” pungkasnya.

1...4,3014,3024,303...4,887Halaman 4,302 dari 4,887