Beranda blog Halaman 4303

Ma’ruf Amin Harap Kerja Sama MES dan BUMN Diperluas Kembangkan Ekonomi Pesantren

Penulis
Andik Irwanto
-

SuaraPemerintah.id – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengharapkan kerja sama antara Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) semakin diperluas untuk pesantren, khususnya dalam hal pengembangan ekonomi. Setidaknya terdapat 12.000 pesantren yang berpotensi untuk pengembangan ekonomi.

Hal ini diungkapkan oleh Wapres Ma’ruf Amin saat menghadiri acara Silaturahim bersama Pengurus Pusat (PP) MES di Gedung The Tower Jakarta, Jumat, 4 Juni 2021.

“Harapan saya kerja sama antara MES dan BUMN ini dapat semakin diperluas cakupannya. Dari 28.914 pesantren yang setidaknya terdapat 12.000 pesantren yang berpotensi untuk pengembangan ekonomi,” katanya.

Sedikitnya 12.000 pesantren yang berpotensi tersebut masih memerlukan pendampingan, bimbingan, serta pembekalan, untuk dapat menciptakan santri dengan kemampuan berwirausaha atau dikenal dengan istilah santripreneur.

“Sehingga akan terbentuk lebih banyak santripreneur yang tidak hanya mahir ilmu agama, tetapi juga berjiwa wirausaha,” ujar Wapres Ma’ruf Amin

Wapres menjelaskan pemberdayaan ekonomi di pesantren tidak hanya bermanfaat bagi para santri, melainkan juga masyarakat yang tinggal di sekitar pondok pesantren tersebut.

Oleh karena itu keterlibatan dan pendidikan keuangan syariah yang melibatkan banyak pihak perlu dikenalkan dan dikembangkan bagi para santri di pondok pesantren.

Pengembangan ekonomi syariah di pondok pesantren, kata Wapres, harus menggunakan teknologi terkini, sehingga dapat selaras dengan kondisi perekonomian di berbagai daerah.

“Perlu ada terobosan pengembangan ekosistem syariah berbasis digital yang terintegrasi dan diselaraskan dengan kearifan lokal, mengingat kondisi ekonomi dan sosial masyarakat yang berbeda-beda di setiap daerah,” ujar Wapres Ma’ruf Amin.

Wapres juga berpesan agar MES menjadi penggerak ekosistem ekonomi syariah di berbagai daerah serta mampu bersinergi dengan para pelaku usaha besar dan pelaku usaha mikro dan kecil.

MES juga harus mendorong kemitraan antarpengusaha syariah, sehingga tujuan pemerataan kesejahteraan masyarakat sesuai prinsip syariah dapat terwujud.

Turut hadir dalam acara Halal Bihalal PP MES tersebut ialah Ketua Dewan Penggerak MES Mahfud MD, Ketua Dewan Penyantun MES Arsjad Rasjid, Ketua Dewan Pakar MES Perry Warjiyo, dan Ketua Umum MES Erick Thohir. (red/pen)

Mendes Luncurkan Integrasi Data Desa dengan e-SAKIP di Sumedang

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar hari ini (4/6) resmi meluncurkan integrasi data desa atau e-SAKIP di Sumedang.

Gus Menteri panggilan akrabnya menghadiri acara penandatanganan nota kesepahaman antara Kemendes PDTT dengan Badan Pusat Statistik dan Pemerintah Kabupaten Sumedang di Gedung Negara, Sumedang.

Hadir pula, Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Taufik Madjid, Kepala Badan Pengembangan Informasi Desa Kemendes PDTT Suprapedi, Sekretaris BPI Razali, Kepala Pusat Pemberdayaan Masyakat Desa Yusra dan Kapusdatin Ivanovich Agusta.

Gus Menteri dalam kesempatan ini memberikan penghargaan utama kepada 92 Desa di Kabupaten Sumedang yang telah menyelesaikan pemutakhiran Data Desa berbasis SDGs.

Penghargaan itu secara simbolis diberikan ke perwakilan Camat, Kepala Desa, dan Pendamping Desa.

Selanjutnya Gus Menteri menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang soal Penguatan Tata Kelola Pemerintah Desa Berbasis Digital.

Kemudian menyaksikan penandatangan Perjanjian Kerja Bersama Kepala BPI Suprapedi dengan Deputi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Setianto soal Peningkatan Kapasitas Desa dalam Mendukung Program Desa Cinta Statistik.

Dan Perjanjian Kerja Bersama antara Kepala BPI dengan Sekretaris Daerah Sumedang soal integrasi aplikasi e-SAKIP Desa dengan Sistem Informasi Desa.

Dalam sambutannya, Gus Menteri memberi apresiasi aplikasi e-SAKIP milik Pemerintah Sumedang. Aplikasi perlu ditampilkan di web Kementerian Dalam Negeri dan direkomendasikan untuk digunakan daerah lain.

Aplikasi yang dibuat oleh internal Pemerintah Kabupaten Sumedang ini mirip dengan kebijakannyang dilakukan Gus Menteri di Kemendes PDTT.

Kemendes PDTT membuat Sistem Informasi Desa yang disusun langsung oleh ASN Kemendes PDTT untuk mendata 118 Juta warga desa.

Langkah ini memang jitu dan terbukti Sistem Informasi Desa hingga 3 Juni 2021 telah berhasil mendata 71.372 juta by name dan by address dalam kurun waktu tiga bulan.

“Ini terbukti, bukan tidak bisa tapi tidak mau berdarah-darah,” kata Doktor Honoris Causa dari UNY.

Gus Menteri memaparkan, salah satu alasan untuk menggelar SDGs Desa adalah untuk mengefektifkan Dana Desa dan Rencana Pembangunan Desa.

Poin- poin dalam SDGs Desa seperti kemiskinan, kelaparan, kesehatan dan pendidikan menjadi arah yang baik menentukan arah pembangunan desa.

Gus Menteri menyebutkan aplikasi e-SAKIP Sumedang memiliki kesamaan dengan Sistem Informasi Desa, sesuai dengan bayangan Gus Menteri

“Karena dengan data SDGs Desa tadi, desa dalam merencanakan pembangunan tidak lagi berdasarkan keinginan elit-elit desa, tapi berdasakan masalah yang dihadapi desa,” kata Gus Menteri.

Olehnya Data sangat diperlukan untuk merencakan pembanguna di desa yaitu Data terkait permasalah di desa dan Data terkait potensi yang dimiliki.

Disinilah, Kemendes PDTT kemudian lakukan pemutakhiran Data berbasis SDGs Desa dengan harapan perencanaan pembangunan desa di 2023, desa sudah miliki basis data yang bagus.

Gus Menteri bakal usulkan e-SAKIP untuk dijadikan contoh bagi daerah lain. Pasalnya menurut Gus Menteri, model pembangunan yang paling baik untuk desa adalah replikasi.

“Replikasi dengan catatan disesuaikan dengan kondisi desa masing-masing,” kata Gus Menteri.

Setelah itu, Gus Menteri bersama Bupati Sumedang Donny Ahmad Munir meluncurkan integrasi e-SAKIP Desa dengan Sistem Informasi Desa.

Menperin Agus Dukung PT Len Industri Wujudkan Indonesia Mandiri Produksi Alutsista

Penulis
Andik Irwanto
-
Menperin Agus Dukung PT Len Industri Wujudkan Indonesia Mandiri Produksi Alutsista

SuaraPemerintah.id – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berupaya mewujudkan Indonesia mandiri dalam produksi alat utama sistem persenjataan (alutsista). Di mana hal tersebut perlu ditopang dengan memacu kemampuan industri di tanah air agar dapat memanfaatkan teknologi tinggi sekaligus mengoptimalkan penggunaan bahan baku lokal, salah satunya yakni perusahaan peralatan elektronik PT Len Industri.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita lewat keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat, 4 Juni 2021.

“Oleh karenanya, kami mendorong peran penting PT Len Industri (Persero) untuk mendukung NKRI dalam konteks kemandirian alutsista khususnya di bidang teknologi berbasis elektronik,” katanya.

Agus memberikan apresiasi kepada PT Len Industri atas strateginya dalam pengembangan berbagai produk unggulannya yang turut berkontribusi dalam menjaga kedaulatan bangsa.

“Melihat peran PT Len sebagai integrator, pemerintah akan mendukung pengembangan ekosistem industri elektronika sebagai penunjang proses bisnis perusahaan,” tuturnya.

Pengembangan akan didorong ke arah brainware atau software sesuai dengan karakteristik bisnis yang mementingkan perangkat lunak untuk menjaga keamanan dan keselamatan.

“Selain sebagai lead integrator untuk memenuhi kebutuhan alutsista berbasis teknologi elektronik, PT Len juga memiliki dua operasional pentingnya, yaitu pengembangan industri transportasi khususnya di bidang perkeretaapian dan industri energi baru terbarukan melalui pembuatan panel surya,” paparnya.

Menurut Agus, beragam inovasi yang diciptakan PT Len Industri akan dapat meningkatkan daya saing Indonesia dan mendongkrak perekonomian nasional.

“Contohnya adalah pengembangan panel surya yang sejalan dengan tekad pemerintah dalam mendorong green economy,” tuturnya.

Menperin pun mengapresiasi upaya PT Len industri untuk melakukan pendalaman struktur industri hingga ke bagian hilir untuk membuat sel surya dengan mengolah bahan baku pasir silika.

“Tentunya upaya ini akan memberikan multiplier effect bagi perekonomian Indonesia baik dari sisi kemampuan industri maupun dari transfer teknologi,” tutur Agus.

Di samping itu, Len sebagai pemain utama dan satu-satunya industri persinyalan kereta api di Indonesia telah masuk ke dalam proyek-proyek pemerintah.

Untuk memperkuat posisi perusahaan di pasar dalam negeri, implementasi ketentuan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) perlu diperkuat untuk memastikan produk dengan nilai TKDN tinggi tidak kalah dengan produk impor. Ke depannya, perusahaan akan mengincar pasar ekspor dengan dukungan pembiayaan dari pemerintah.

Guna mendukung produktivitas PT Len Industri, Menperin menyebutkan beberapa hal penting yang perlu dipacu, antara lain mengenai fasilitasi kemudahan ekspor, pemenuhan kebutuhan baku, serta perumusan TKDN.

“Upaya ini tentunya butuh dukungan dari pemangku kepentingan terkait, seperti lintas kementerian dan lembaga,” imbuhnya.

Agus optimistis, kinerja PT Len Industri bisa menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Kemenperin terus mendorong perusahaan BUMN tersebut untuk mengembangkan ekosistem industri elektronika agar dapat mendukung bisnis utamanya. (red/pen)

Upaya Lestarikan Lingkungan, Pemkot Palangka Raya Dorong Masyarakat Bentuk Bank Sampah Mandiri

Penulis
Andik Irwanto
-
Upaya Lestarikan Lingkungan, Pemkot Palangka Raya Dorong Masyarakat Bentuk Bank Sampah Mandiri

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah terus mendorong masyarakat setempat membentuk bank sampah mandiri sebagai salah satu upaya pelestarian lingkungan. Dengan adanya bank sampah, barang yang tidak terpakai dapat dipilah dan bernilai ekonomi.

Hal ini dikatakan oleh Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, Jumat, 4 Juni 2021.

“Selain sebagai upaya melestarikan lingkungan, bank sampah juga bernilai ekonomi. Untuk itu melalui dinas terkait kita terus dorong warga bentuk bank sampah mandiri,” katanya.

Fairid mengatakan keberadaan bank sampah sangat berpengaruh terhadap pengurangan pembuangan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Dengan adanya bank sampah, barang yang tidak terpakai dapat dipilah dan bernilai ekonomi bagi para anggotanya.

Dia mencontohkan salah satunya seperti Bank Sampah Jekan Mandiri yang dibangun sejak tahun 2000 silam. Sampai saat ini jumlah anggota bank sampah tersebut mencapai 100 orang.

Di lingkup pemerintahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah, pengelolaan sampah termasuk keberadaan bank sampah di bawah koordinasi dan pembinaan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) “Kota Cantik“.

“Ayo gabung demi lingkungan kota kita semakin bersih dan terjaga. Untuk total bank sampah yang ada sekarang tercatat ada 40 dan yang aktif tercatat 25 bank sampah,” kata Fairid.

Kepala daerah termuda di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah ini pun terus mendorong dinas terkait dan mengajak warga setempat terus mengembangkan keberadaan bank sampah.

Bahkan saat ini Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Lingkungan Hidup juga telah mengembangkan bank sampah digital sebagai upaya menarik minat dan mempermudah masyarakat dalam mengakses bank sampah.

“Sampah ini memang terlihat sepele. Tetapi ini adalah masalah krusial yang harus kita hadapi dan tertata. Dalam waktu 10-15 tahun yang akan datang kita tidak tahu berapa ton sampah kita per hari,” katanya.

Untuk itu, lanjut dia, pengelolaan sampah terutama di wilayah perkotaan harus disiapkan sejak dini yang diantaranya dilaksanakan dengan keberadaan bank sampah dan depo sampah.

Lebih jauh lagi, dalam upaya pengelolaan sampah dan lingkungan, Fairid yang juga merupakan pembalap road race itu menawarkan masyarakat setempat untuk pembuatan depo sampah.

“Asal tidak ada penolakan. Jika masyarakat ada lokasi maka pemerintah kota siap membangunkan depo sampah termasuk penyiapan fasilitas sosial dan fasilitas umumnya,” kata Fairid. (red/pen)

Pertamina Cilacap Fasilitasi Vaksinasi Massal Pemkab Cilacap

Penulis
Andik Irwanto
-
Pertamina Cilacap Fasilitasi Vaksinasi Massal Pemkab Cilacap

SuaraPemerintah.id – Pertamina Refinery Unit Wilayah Cilacap memfasilitasi pelaksanaan vaksinasi massal bagi warga lanjut usia (lansia) dan pralansia yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dan Kodim 0703/Cilacap. Ada tiga tempat sebagai lokasi vaksinasi, yakni Gedung Patra Graha, Gedung Patra Ria, dan Gedung Olahraga Avtur yang seluruhnya berada di dalam kompleks Pertamina RU Wilayah Cilacap.

Hal ini dikatakan oleh Area Manager Communication, Relations, and CSR Pertamina RU IV Cilacap Hatim Ilwan di Cilacap, Jumat, 4 Juni 2021.

“Gedung Patra Graha ini merupakan salah satu tempat yang sering kami gunakan untuk vaksinasi. Awalnya digunakan untuk vaksinasi internal kami dan para pensiunan Pertamina, jadi ini bukan pertama kali bagi kami,” katanya.

Hatim mengatakan hal itu kepada wartawan usai kunjungan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri Komisaris Jenderal Polisi Arief Sulistyanto dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letnan Jenderal TNI Gani Warsito yang meninjau pelaksanaan vaksinasi massal bagi warga lanjut usia (lansia) dan pralansia di Gedung Patra Graha, kompleks Pertamina RU Wilayah Cilacap.

Secara kebetulan, kata dia, Pemkab Cilacap beberapa waktu lalu mencari tempat untuk melaksanakan kegiatan vaksinasi massal karena akan ada kunjungan dari Jakarta. Hingga akhirnya, lanjut dia, diputuskan bahwa pelaksanaan vaksinasi massal tersebut menggunakan beberapa gedung milik Pertamina RU Wilayah Cilacap.

Ia menjelaskan, pihaknya menyediakan tiga tempat sebagai lokasi vaksinasi, yakni Gedung Patra Graha, Gedung Patra Ria, dan Gedung Olahraga Avtur yang seluruhnya berada di dalam kompleks Pertamina RU Wilayah Cilacap.

“Tentu kami sebagai pihak yang ketempatan, kami siapkan apa yang diminta oleh Pemda, juga dari TNI dan Polri, alhamdulillah lancar. Per hari ini (4/6) dan besok (5/6) ada sekitar 2.150-an yang divaksin,” katanya menjelaskan.

Terkait dengan pelaksanaan vaksinasi bagi pekerja Pertamina RU Wilayah Cilacap, dia mengatakan hampir semua pekerja organik telah melaksanakannya meskipun tidak semuanya mendapatkan vaksin di Cilacap karena ada yang divaksin di Semarang dan Sentra Vaksinasi Bersama BUMN di Purwokerto.

“Jadi, targetnya kami mengikuti arahan dari pemerintah. Kami sebagai salah satu BUMN dan salah satu sektor publik yang memang memberikan pelayanan berupa bagaimana kami dari Pertamina dalam konteks ketahanan energi berkontribusi di dalamnya,” kata Hatim. (red/pen)

Sosialisasi Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 Sandiaga sebut Simbol Kembangkitan Ekonomi Nasional

Penulis
Andik Irwanto
-
Sosialisasi Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 Sandiaga sebut Simbol Kembangkitan Ekonomi Nasional

SuaraPemerintah.id – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahudin Uno menyosialisasikan program Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021″ di Desa Wisata Candirejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Desa wisata adalah simbol kebangkitan ekonomi nasional.

Hal ini dikatakan oleh di Magelang, Jawa Tengah, Jumat, 4 Juni 2021.

“Desa wisata menjadi andalan Kemenparekraf untuk mendongkrak pariwisata yang sifatnya ‘personalized’, ‘customized’, ‘localized’, dan ‘smaller in size’,” katanya.

Ia menyampaikan hal tersebut usai sosialisi “Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021” di Desa Wisata Candirejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang.

Sandiaga berharap Provinsi Jateng memasukkan desa-desa wisata yang berkelas dunia seperti Karangrejo, Candirejo, dan beberapa desa wisata lainnya untuk berpartisipasi dalam anugerah desa wisata tersebut.

“Saya titip sama Pak Sinung (Kepada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah) untuk menyiapkan desa wisata karena anugerah desa wisata akan ditutup pada 26 Juni 2021 dan harapan kami ada 500 desa wisata yang akan berpartisipasi dan tentunya ini adalah bentuk dari adaptasi kita di tengah COVID-19,” katanya.

Ia menuturkan pandemi COVID-19 ini memaksa masyarakat untuk mengadopsi keterampilan-keterampilan baru dan desa wisata ini menjadi andalan Kemenparekraf untuk mendongkrak pariwisata.

Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 merupakan salah satu program pengembangan kepariwisataan Indonesia yang sedang digalakan oleh Kemenparekraf dengan mengangkat tema “Indonesia Bangkit”.

Program ini diharapkan mampu mewujudkan visi Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, dan mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan Rakyat.

Rangkaian sosialisi acara “Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021” dimulai pada 22 Mei 2021 hingga 25 Juni 2021.
Sebelumnya sosialisasi program Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 telah diselenggarakan di Desa Wisata Pujon Kulon Malang, Desa Mas Ubud Bali, Desa Wisata Cisarua Bogor, dan Desa Wisata Cibuntu Kuningan.

Sandiaga mengatakan dengan adanya kegiatan sosialisasi desa wisata ini, pihaknya ingin memberikan arahan kepada desa-desa wisata di Indonesia dari segi digitalisasi maupun dari segi protokol kesehatan.

“Dengan kehadiran acara desa wisata ini kami banyak mencatat beberapa kategori yang dapat ditingkatkan agar persiapan kebangkitan ekonomi nasional dapat dihadirkan melalui Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021,” katanya. (red/pen)

Resmi Dibuka, Berdirinya MPP Blora Merupakan yang Tercepat

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) RI melalui Deputi Bidang Pelayanan Publik Diah Natalisa mengapresiasi berdirinya Mal Pelayanan Publik (MPP) Blora dalam waktu yang singkat.

“Sejak penandatanganan komitmen pembentukan MPP di depan Pak Menteri 2 Maret lalu, kini sudah diresmikan. Ini yang tercepat,” ungkap Diah usai grand launching MPP Blora, Kamis (3/6/2021).

Menurutnya, ini merupakan semangat yang luar biasa untuk menghadirkan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pihaknya meminta, agar inovasi terus dilakukan, sehingga keberadaan MPP selalu memberikan manfaat untuk publik.

Menteri PAN RB RI Tjahjo Kumolo yang hadir secara daring menekankan, inti dari reformasi birokrasi itu adalah bagaimana seorang pimpinan daerah bisa semakin cepat memberikan pelayanan yang mudah dan murah. Maka, dengan adanya MPP, menjadi sebuah cerminan adanya reformasi birokrasi itu.

“Bapak Presiden menginginkan bahwa salah satu reformasi birokrasi itu bagaimana aparatur pemerintah bisa memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah dan murah kepada masyarakatnya hingga tingkat desa. Baik dalam hal pelayanan dasar pembuatan KTP, perpanjangan KTP, dokumen kependudukan, serta surat perizinan lainnya khususnya di Blora, serta instansi vertical lainnya,” terangnya.

Dengan adanya MPP ini, Tjahjo berharap, bisa mempercepat proses peran serta masyarakat dalam peningkatan iklim usaha guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Meskipun Blora berada di pinggiran Jawa Tengah, namun di sebelahnya ada Rembang, Grobogan, hingga Bojonegoro. Maka, Blora juga harus mampu tumbuh dengan segala potensinya sebagai wilayah penopang, apalagi bandara juga akan segera hadir,” imbuhnya.

Apresiasi juga disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo secara virtual atas berdirinya MPP Blora. Dirinya berharap, dengan adanya MPP dapat memberikan pelayanan yang lebih mudah, murah, cepat, tuntas dan berintegritas,

Bupati Blora Arief Rohman mengatakan, MPP Blora membuka 261 layanan dari 29 instansi, yang dilengkapi pusat kerajinan dan UKM, pojok baca, tempat bermain anak, ruang laktasi, pojok ngopi, crisis center, hingga auditorium. Juga akan ada mobil MPP Keliling.

“Jika sebelumnya masyarakat harus wira wiri untuk mengurus dokumen, maka ini cukup datang di satu tempat semuanya beres. MPP kita harapkan bisa meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik,” terang bupati.

Bank Kalsel Raih 4 Penghargaan di Ajang 10 th Infobank Digital Brand Awards 2021

Penulis
Jalaludin Rummi
-

SuaraPemerintah.id – Bank Kalsel sebagai entitas bisnis daerah yang berkomitmen memberikan layanan terbaik kepada nasabah, kembali memperoleh apresiasi membanggakan. Bank dengan tagline “Setia Melayani, Melaju Bersama” ini dianugerahi penghargaan pada ajang “10th Infobank Digital Brand Awards 2021” atas keberhasilan Bank Kalsel dalam melakukan promosi produk atau jasa secara digital sepanjang tahun 2020.

Gelaran tersebut dilaksanakan oleh Infobank dan Isentia yang bertempat di Ayana MidPlaza, Jakarta (3/6). Tak tanggung – tanggung, gelaran tersebut menganugerahkan 4 (empat) penghargaan sekaligus kepada Bank Kalsel yaitu Peringkat 1 dalam Kategori The Best Product Brand Kelompok KPR Bank Umum Konvensional; Runner Up dalam Kategori The Best Corporate Brand Kelompok Bank BUKU 2 (Modal Inti Rp1 Triliun s.d. di Bawah Rp5 Triliun dan Aset Rp10 triliun s.d. di Bawah Rp25 triliun); Peringkat 1 dalam The Best Corporate Brand Kelompok Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional Aset Di Bawah Rp2,5 Triliun dan Runner Up dalam Kategori The Best Overall Corporate Brand Kelompok Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional.

Mengangkat tema “Winning The Competition In Digital Economic Era”, acara penghargaan dilaksanakan secara virtual melalui Zoom serta disiarkan juga melalui Youtube live streaming. Acara dibuka oleh Eko B. Supriyanto selaku Pemimpin Redaksi Majalah Infobank, kemudian dilanjutkan dengan webinar dan pemberian award. Ajang ini dihadiri oleh Former Menteri Riset dan Teknologi, Bambang Permadi S. Brodjonegoro selaku pembicara utama serta jajaran direksi bank pemerintah maupun swasta nasional. Perwakilan dari Bank Kalsel sendiri sekaligus yang mewakili Direksi untuk menerima penghargaan yaitu Kepala Divisi Kredit, Marthin Jonathan Luming Kewas; Kepala Bagian Management Information System Divisi Usaha Syariah, M. Ihya U. Basri, dan Sr. Ass. Manager Keberlanjutan Perusahaan, Divisi Corporate Secretary, Shah Rizky Kurniawan.

Eko B. Supriyanto menuturkan bahwa Infobank Digital Brand Awards 2021 ini diselenggarakan atas latar belakang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat dalam segala aktivitas ekonomi khususnya pelayanan perbankan.

“Perusahaan yang meraih Infobank Digital Brand Awards 2021 adalah mereka yang unggul dalam beradaptasi dengan perkembangan zaman. Mereka yang resilient karena tidak henti-hentinya mencari inovasi untuk pendekatan konsumen secara digital,” ujar Eko B. Supriyanto.

Di kesempatan terpisah, Shah Rizky Kurniawan mewakili Direksi Bank Kalsel menyampaikan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada Infobank dan Isentia atas apresiasi yang diberikan terkait pencapaian inovasi Bank Kalsel dalam layanan digital kepada nasabah.

“Alhamdulillah, terima kasih kepada Infobank dan Isentia atas apresiasi yang diberikan. Penghargaan ini juga tidak lepas dari dukungan seluruh pemegang saham serta nasabah setia Bank Kalsel yang antusias dalam menggunakan layanan digital Bank Kalsel. Tentunya ini semakin memacu Bank Kalsel untuk memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya pelayanan digital ,” terang Rizky.

Bank Kalsel saat ini terus menggalakan penggunaan layanan digital dengan tujuan memudahkan kebutuhan perbankan nasabah. Layanan digital Bank Kalsel diantaranya Mobile Banking Bank Kalsel dengan berbagai fitur andalan antara lain transfer antar bank, pembayaran zakat infaq sedekah, pembayaran tagihan seperti BPJS, PDAM, PLN dan pajak daerah. Kemudian Bank Kalsel T-Money dengan fitur pembelian paket data, isi pulsa dan pembayaran tv berbayar. Bank Kalsel juga giat dalam pendekatan ke nasabah melalui pengenalan produk dan kegiatan melalui website resmi www.bankkalsel.co.id dan akun instagram @bankkalsel.

Bank Kalsel sendiri saat ini sedang berproses upgrade corebanking system. Corebanking system sendiri merupakan sistem inti perbankan yang digunakan untuk mencatat, merekam, dan memproses transaksi nasabah setiap harinya, guna efisiensi dan meningkatkan kecepatan bertransaksi. Dengan harapan, sebelum akhir tahun ini dapat diluncurkan sehingga Bank Kalsel dapat melepas berbagai produk digital yang semakin inovatif dan terdepan. Sebagaimana tagline “Setia Melayani, Melaju Bersama”, Bank Kalsel senantiasa memberikan yang terbaik serta menjadi mitra bagi masyarakat untuk maju dan berkembang bersama.

“Pengembangan layanan digital merupakan suatu hal yang wajib untuk dilakukan setiap perusahaan dalam rangka mendukung ekspansi bisnis yang lebih tinggi dimasa akan datang. Kesadaran akan hal ini tentunya semakin memacu kami untuk terus berinovasi dan berkembang sesuai kemajuan zaman untuk selalu memberikan layanan terbaik kepada nasabah dan masyarakat,” pungkas Rizky

Komisi VIII DPR RI Dorong Optimalisasi Program Kerja Kemen PPPA

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Komisi VIII DPR RI mendorong pengoptimalan kinerja bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melalui peningkatan serapan anggaran tahun 2021 dan memaksimalkan program-program yang ada di Kementerian PPPA. Komisi VIII DPR RI juga menerima usulan tambahan anggaran Kemen PPPA untuk dibahas lebih lanjut.

“Komisi VIII DPR RI selama ini sangat mendukung berbagai program Kemen PPPA yang terselenggara di seluruh Indonesia. Oleh karenanya, kami masih perlu menyoroti beberapa hal yang berkaitan dengan pembahasan anggaran RAPBN 2022, evaluasi APBN 2020 dan pelaksanaan APBN Tahun 2021,” jelas Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka dalam Rapat Kerja Komisi VIII terkait Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN dan RKP Kemen PPPA RI Tahun 2022, Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2020, dan Kinerja Pelaksanaan APBN Tahun 2021 (03/06).

Berdasarkan hal tersebut, Komisi VIII DPR RI menyoroti beberapa fokus program antara lain: (1) Pelaksanaan program non fisik pembangunan perempuan dan anak di 34 provinsi dan 216 kabupaten/kota dengan dana alokasi khusus pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 2021; (2) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada rencana kerja pemerintah tahun 2021, dengan memprioritaskan pada penguatan sistem data dan layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak, serta pengutan koordinasi pemberdayaan ekonomi perempuan yang terdampak pandemic Covid-19; serta (3) Komisi VIII senantiasa mendukung 5 prioritas pembangunan bidang perempuan dan anak yang digiatkan oleh Kemen PPPA.

Dalam kesempatan ini Menteri PPPA, Bintang Puspayoga juga mengusulkan penambahan anggaran tahun 2022 sebesar 24 miliar rupiah guna mendukung kegiatan yang akan diselenggarakan Kemen PPPA diantaranya seleksi Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Periode 2022-2027, Presidensi G20 Empower dan W20, pelatihan kepemimpinan bagi perempuan potensial di pedesaan, pelatihan kewirausahaan bagi perempuan rentan (penyintas kekerasan dan bencana, kepala keluarga), dan pengembangan model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang fokus pada 5 isu yang menjadi arahan Presiden.

“Saya mengapresiasi Komisi VIII DPR RI yang telah mendukung program kerja Kemen PPPA kedepannya. Kita akan fokus dalam menjalankan 5 arahan presiden, serta tugas tambahan sebagai layanan rujukan akhir yang diamanatkan kepada kami. Karena fungsi kami sebagai kementerian yang terbatas pada sinkronisasi dan koordinasi kebijakan maka kita juga akan mengupayakan langkah-langkah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui advokasi kepada kementerian lembaga (K/L) dan pemerintah daerah,” tutur Menteri Bintang.

Guna mencapai target kinerja optimal terhadap program-program yang ada di Kementerian PPPA, Anggota Komisi VIII DPR RI, Muhammad Rizal menyampaikan usulan untuk melaksanakan pemfokusan program kementerian sehingga dapat terarah pada permasalahan yang benar-benar membutuhkan perhatian saja. Melalui hal tersebut, diharapkan program yang ada di kementerian dapat diselesaikan secara lebih baik dan lebih efisien dalam hal penganggaran.

Pengoptimalan program Kemen PPPA yang disarankan oleh DPR tersebut diantaranya melalui program advokasi, pendampingan dan pemberdayaan perempuan dan anak terkait pengarusutamaan gender dan pengurangan kasus kekerasan pada perempuan. Selain itu diharapkan adanya peningkatan dan perluasan program pelatihan kewirausahaan bagi penyitas bencana dan kekerasan, serta perempuan kepala keluarga dapat dilakukan guna membangun ketahanan ekonomi dan kesejahteraan keluarga.

Pembicaraan lebih lanjut Pagu Indikatif Kemen PPPA RI tahun 2022 dan perubahannya akan di bahas dengan jajaran kedeputian Kemen PPPA dan Komisi VIII DPR RI pada 9 Juni 2022.

Menteri Trenggono Pastikan Dana Bergulir LPMUKP Tepat Guna

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pastikan dana bergulir Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP) tepat guna dalam memanfaatkan. Hal ini tampak saat Menteri menggali informasi langsung dari debitur yang menerima penyerahan dana bergulir secara simbolis.

“Uang sebesar ini untuk apa, Pak?,” tanya Menteri KP langsung kepada debitur LPMUKP pada kunjungan kerja hari keduanya di Sumatera Barat, Kamis (4/6/2021).

“Selain untuk budidaya, juga usaha UMKM, jual beli ikan segar dari petani. Sesudah itu, kita mengirim ke daerah-daerah lain di luar provinsi,” jawab M Yunus Navis, penerima permodalan yang menjalankan usaha budidaya dan pemasar ikan.

Hal senada disampaikan Endrizol, yang sudah menjalankan usaha sejak 2006. “Nanti modal usaha ini untuk bibit, pembesaran, budidaya, tambahannya lagi ada pengasapan. Jadi budidaya langsung diolah dan didagangkan. Pemasarannya di Kabupaten Dharmasraya, Sijunjung, dan Kota Payakumbuh,” tutur pria yang baru pertama kali menerima dana bergulir LPMUKP.

Pada hari kedua kunjungan kerjanya di Sumatera Barat, Menteri KP berpesan agar para debitur LPMUKP benar-benar mengembangkan usahanya, sehingga pengembalian pinjaman modal berjalan lancar. Dengan begitu, dana bergulir kembali dapat dimanfaatkan untuk membantu pembudidaya atau pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan lainnya.

Yunus dan Endrizol merupakan dua perwakilan dari sembilan debitur yang berkesempatan menerima permodalan LPMUKP secara simbolis dari Menteri KP. Total dana sebesar Rp1,625 miliiar diberikan kepada para pemanfaat yang menjalankan usaha budidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan. Terdapat tiga debitur dari Kabupaten Limapuluh Kota dan enam dari Kabupaten Pasaman.

Selain penyerahan permodalan LPMUKP, diserahkan pula bantuan induk dan calon induk ikan gurami ‘Bima’ dari Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) KKP. Menteri KP juga menyaksikan serah terima dokumen persetujuan hibah lahan seluas 1 hektare dari Bupati Limapuluh Kota kepada Kepala BRSDMKP untuk pembangunan Instalasi Riset Perikanan Regional Sumatera.

Pendampingan

Terkait dana bergulir LPMUKP, Jubri, pendamping wilayah Pasaman, mengakui saat ini masih banyak proses yang perlu ditingkatkan dan disinkronisasikan agar lebih lancar ke depannya. “Misalnya saja, kemampuan pendamping untuk melakukan analisa calon debitur,” ungkapnya.

Sedangkan Ferry Multatuli, pendamping debitur wilayah Limapuluh Kota, mengatakan model pendampingan merupakan ciri khas dari LPMUKP, bila dibandingkan dengan program dana bergulir dari lembaga lain. “LPMUKP beda dengan adanya pendampingan. Usaha ada pemantauan terus, rutin. Itu nilai lebih kita,” ucapnya.

1...4,3024,3034,304...4,887Halaman 4,303 dari 4,887