Beranda blog Halaman 4304

Kemenkeu Terbitkan 2 Seri SBSN Sebesar Rp750 Miliar

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara dengan cara private placement pada 11 Mei 2021.

Mengutip keterangan resmi DJPPR, SBSN yang diterbitkan terdiri atas dua seri project based sukuk (PBS). Seri pertama adalah PBS-026 dengan nilai nominal Rp500 miliar yang jatuh tempo pada 15 Oktober 2024. Seri ini memiliki imbal hasil 5,30 persen dan tingkat imbalan atau kupon 6,625% per tahun. Pembayaran imbalan pertama akan dilakukan pada 15 Oktober 2021 dan tanggal pembayaran imbalan akan dilakukan setiap tanggal 15 April dan 15 Oktober.

Seri kedua adalah PBS-003 dengan nilai nominal Rp250 miliar yang jatuh tempo pada 15 Januari 2027. Seri ini memiliki imbal hasil 5,75 persen dan tingkat imbalan atau kupon 6,0% per tahun. Pembayaran imbalan pertama akan dilakukan pada 15 Juli 2021 dan tanggal pembayaran imbalan akan dilakukan setiap tanggal 15 Januari dan 15 Juli. Kedua seri SBSN ini bersifat tradable atau dapat diperdagangkan.

Raih 6 Kategori Pada Digital Brand Award, Produk Perbankan Digital Bank DKI Kian Diminati

Penulis
Jalaludin Rummi
-

SuaraPemerintah.ID – Konsistensi Bank DKI dalam menghadirkan kemudahan bertransaksi kepada nasabah melalui produk perbankan digital mendapatkan apresiasi dalam Infobank Digital Brand Awards 2021. Bank milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut mendapatkan penghargaan di 6 kategori sekaligus.

Penghargaan tersebut mencakup kategori corporate brand untuk Bank DKI dan Unit Usaha Syariah (UUS) Bank DKI, product brand untuk produk tabungan, kartu ATM, uang elektronik berbasis kartu dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

“Penghargaan ini menjadi penanda bahwa produk Bank DKI  semakin dikenal dan semakin diminati oleh masyarakat,” demikian disampaikan Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Herry Djufraini dalam keterangan tertulisnya di Jakarta (02/06).

Penghargaan ini diberikan oleh Majalah Infobank kepada para pelaku di industri keuangan dalam berinovasi dan mengembangkan nilai serta kualitas produk dan pelayanan berbasis digital pada tahun 2020.

Lebih lanjut Herry menyampaikan terimakasih kepada seluruh nasabah serta mitra kerja yang telah memberikan kepercayaan kepada berbagai produk dan layanan perbankan digital dari Bank DKI. Ia juga menyampaikan bahwa penghargaan ini akan menjadi pemacu semangat Bank DKI untuk terus mendorong perbankan digital sebagai kunci untuk meningkatkan daya saing di tengah era digital saat ini.

Herry juga menyampaikan bahwa Bank DKI terus melakukan berbagai inovasi pengembangan produk dan layanan perbankan digital termasuk diantaranya kemudahan mengajukan permohonan KPR Griya Monas kapan saja dan dimana saja melalui aplikasi e-form consumer loan yang dapat diakses melalui eform.bankdki.co.id.

Dengan menggunakan aplikasi tersebut, pemohon kredit dapat melakukan pengecekan terhadap proses permohonan kredit yang sedang diajukan. Nasabah juga dapat mengajukan permohonan Kredit Multiguna Bank DKI melalui  aplikasi e-form consumer loan Bank DKI.

“Nasabah hanya tinggal mengakses e-form consumer loan, memilih jenis kredit yang diinginkan, mengisi permohonan dan data pribadi untuk selanjutnya permohonan dapat diproses,” ujar Herry.

Bank DKI juga mendapatkan penghargaan pada kategori produk uang elektronik, kartu ATM dan Tabungan Monas.

Herry menyebutkan sejumlah inovasi pada ketiga produk ini terus dilakukan diantaranya dengan memberikan kemudahan kepada pemegang Tabungan Monas Bank DKI dan juga produk tabungan lainnya berupa Kartu Kombo yaitu Kartu ATM dan debit Bank DKI yang juga dapat dipergunakan sebagai JakCard. Selain dinikmati oleh nasabah umum, kemudahan kartu kombo juga dapat dinikmati oleh para pemegang Kartu Jakarta Pintar Plus dan berbagai penerima Bantuan Sosial  dari Pemprov DKI Jakarta.

Kartu Bantuan Sosial yang diterbitkan Bank DKI tersebut pun terintegrasi dengan sistem Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga beragam program subsidi lainnya seperti Subsidi Pangan Murah dan Subsidi Transportasi dapat diimplementasikan dengan tepat sasaran.

JakCard, kartu prabayar yang diterbitkan oleh Bank DKI selama ini sudah dipergunakan secara luas sebagai e-ticket berbagai moda transportasi layanan publik seperti TransJakarta, Mikro Trans, Angkot JakLingko, MRT Jakarta, LRT Jakarta, hingga kereta bandara/Railink. JakCard juga menjadi alat pembayaran utama di berbagai Kawasan Wisata yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta seperti Ancol, Taman Margasatwa Ragunan, Monas, Planetarium dan berbagai museum.

Selain itu, JakCard kini sudah dapat dipergunakan sebagai akses masuk tol dalam kota di DKI Jakarta. Pemegang JakCard dapat menggunakan JakOne Mobile dari smartphone berfitur NFC untuk melakukan isi ulang saldo JakCard hanya dengan beberapa langkah mudah. Sampai dengan akhir April 2021, jumlah JakCard  yang telah beredar mencapai 6,2 Juta kartu.

Tak ketinggalan, Unit Usaha Syariah Bank DKI turut mendapatkan penghargaan pada Digital Brand Awards kategori Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional. UUS Bank DKI menyediakan beragam solusi keuangan syariah seperti tabungan haji dan Umroh (Taharoh). UUS Bank DKI juga dipercaya dalam melakukan kolaborasi yang meliputi integrasi uang elektronik (JakOne Pay) untuk layanan pembayaran zakat, infak dan sadaqah secara digital. Selain itu, UUS Bank DKI juga menyediakan produk dan layanan seperti Tabungan iB, Deposito iB, dan Giro iB.

“Kami terus hadir ditengah masyarakat DKI Jakarta, menyediakan kemudahan transaksi non tunai melalui berbagai produk dan layanan perbankan digital dari Bank DKI,” tutup Herry.

Kementerian ESDM Klaim Realisasi Bauran EBT Capai 13,55% April 2021

Penulis
Andik Irwanto
-
Kementerian ESDM Klaim Realisasi Bauran EBT Capai 13,55% April 2021

SuaraPemerintah.id – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklaim realisasi bauran energi baru dan terbarukan (EBT) telah mencapai 13,55 persen per April 2021, meningkat 2,04 persen dalam waktu empat bulan dibandingkan data akhir tahun lalu yang baru 11,51 persen. Indonesia memiliki komitmen pencapaian bauran energi bersih sebesar 23 persen pada tahun 2025.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana dalam konferensi pers yang dipantau di Jakarta, Jumat, 4 Juni 2021.

“Pembangkit listrik yang datang dari energi baru dan terbarukan yaitu panas bumi 5,6 persen, air 7,9 persen, dan EBT lainnya 0,33 persen. Kalau dijumlahkan hitungan saya itu 13,55 persen,” katanya.

Berdasarkan kondisi penyediaan infrastruktur tenaga listrik nasional, Indonesia tercatat memiliki energi berkapasitas 72.888 megawatt yang didominasi 86,45 persennya adalah energi fosil.

Dari sisi bauran EBT yang hanya 13,55 persen tersebut, pembangkit listrik tenaga air mempunyai porsi paling besar mencapai 6.144 megawatt, panas bumi 2.131 megawatt, dan energi bersih lainnya sebanyak 2.215 megawatt.

Indonesia memiliki komitmen pencapaian bauran energi bersih sebesar 23 persen dengan menargetkan kapasitas terpasang listrik ramah lingkungan dapat mencapai 24.000 megawatt pada 2025.

“Ini masih jauh dari target 23 persen yang menjadi tantangan kita untuk dihadapi bersama,” kata Rida.

Dalam upaya mendorong percepatan bauran energi baru dan terbarukan, pemerintah menyiapkan berbagai strategi salah satunya menempatkan matahari sebagai tulang punggung penghasil listrik ramah lingkungan.

Proyek pengembangan energi surya mulai dari pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) skala besar di lahan bekas tambang, lahan tidak produktif, pemanfaatan waduk untuk PLTS terapung, pengembangan PLTS atap rumah, hingga inisiasi konversi PLTU ke PLTS.

Selain itu, pemerintah juga menginisiasi Pulau Sumba di Nusa Tenggara Timur sebagai lumbung energi surya karena daerah ini memiliki rata-rata potensi pembangkitan sebesar 1.800 megawatt per tahun atau 25 persen di atas rata-rata nasional.

Intensitas radiasi matahari rata-rata di Pulau Sumba tercatat sebesar 4,8 kWh per hari dengan ketersediaan luas lahan yang dapat memungkinkan pembangunan PLTS hingga 50.000 megawatt.

PLTS skala besar itu akan ditransmisikan dari Pulau Sumba ke Pulau Jawa yang diharapkan bisa mendorong pertumbuhan pembangkit energi baru dan terbarukan di Indonesia. (red/pen)

Wamendes PDTT Resmikan Taman Bacaan Desa Digital di Makbon, Sorong

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Budi Arie Setiadi meresmikan taman bacaan desa digital di Kampung Malaumkarta, Distrik Makbon, Kabupaten Sorong, Papua Barat, Kamis (3/6). Taman Bacaan Desa Digital ini merupakan yang pertama di Kabupaten Sorong.

Wamen Budi Arie mengatakan, dibangunnya taman bacaan desa digital ini bertujuan untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang rajin membaca dan cerdas. Menurutnya, penyediaan taman bacaan desa digital penting dilakukan untuk melahirkan generasi-generasi desa yang unggul.

“Pembangunan Indonesia yang merata, adil, dan makmur harus diawali dengan pendidikan dan kesehatan. Nah taman bacaan ini berangkat dari bagaimana menciptakan SDM yang cerdas dan unggul. Caranya adalah dengan rajin membaca,” ujarnya.

Ia mengatakan, Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan daerah yang memiliki jumlah daerah tertinggal yang cukup tinggi. Yang mana setengah dari 62 kabupaten/kota tertinggal di Indonesia terletak di Provinsi Papua dan Papua Barat.

“Kita harapkan, kita mau pembangunan Indonesia yang sentris. Jangan sampai kemajuan di Jawa, Sumatera, tidak diimbangi dengan kemajuan di daerah lain,” ujarnya.

Taman Bacaan Desa Digital beserta fasilitasnya ini dibangun melalui kerjasama antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Balai Pustaka. Menurut Wamen Budi Arie, kerjasama pembangunan Taman Bacaan Desa Digital yang serupa juga akan dilakukan di beberapa desa-desa lainnya.

“Kita harap pencanangan Taman Bacaan Desa Digital yang pertama di Kabupaten Sorong ini menjadikan kita semakin bersemangat. Agar masyarakat desa gemar membaca, cerdas, dan bisa membangun Indonesia,” ujarnya.

Di sisi lain, Wakil Bupati Sorong, Suka Harjono mengatakan, pembangunan Taman Bacaan Desa Digital di Kampung Malaumkarta dinilai sudah tepat, seiring semakin meningkatnya pembangunan berbagai infrastruktur pendidikan di Kabupaten Sorong. Terlebih lagi, Kampung Malaumkarta merupakan kawasan yang dicanangkan sebagai destinasi wisata bahari terkolaborasi.

Wabup Suka Harjono berharap, hadirnya Taman Bacaan Desa Digital tersebut dapat memberikan pengalaman digital yang positif dan meningkatkan pengetahuan masyarakat setempat.

“Mudah-mudahan ini semua menjadi nilai positif dalam perkembangan digitalisasi 4.0. Ini tentu menjadi kebanggaan kita semua,” ujarnya.

Usai meresmikan Taman Bacaan Desa Digital, Wamen Budi Arie juga menyempatkan diri untuk melakukan pelepasan anak penyu di Pesisir Pantai Malaumkarta. Setelah itu ia meninjau gedung Taman Bacaan Desa Digital yang telah dibangun di Desa Makbon tersebut.

Peresmian Taman Bacaan Desa Digital ini juga dihadiri Dirut PT Balai Pustaka, Dewananda Wardana; Kepala Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Helmiati; dan sejumlah pejabat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi lainnya.

Calon Tapak PLTN di Kalbar, P3GL Tuntaskan Survei Geologi Kelautan

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan (P3GL) Badan Litbang ESDM telah menyelesaikan survei pendahuluan (recognize survey) geologi kelautan geologi kelautan pada calon tapak pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di pesisir pantai Provinsi Kalimantan Barat pada Senin, (31/5). Kegiatan tersebut merupakan tahapan pendahuluan kontrak kerja sama survei geologi kelautan bekerja sama dengan Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir – Badan Tenaga Atom Nasional (PKSEN Batan).

Recognize berlangsung selama tujuh hari pada tanggal 25-31 Mei 2021 dan dipimpin oleh Penyelidik Muda P3GL, Yani Permanawati. Tim P3GL juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dalam penyiapan sarana dan prasarana di lokasi survei.

“Koordinasi ini sebagai langkah awal menjelang pelaksanaan survei yang akan dilakukan pada pertengahan Juni 2021,” Koordinator Kelompok Pelaksana Penelitian dan Pengembangan Energi Kelautan dan Kewilayahan (KP3 EKDK) P3GL, Purnomo Raharjo ditemui di lokasi survei.

Beberapa pihak yang digandeng untuk menyiapkan pemetaan survei, antara lain Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Universitas Tanjungpura, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, Persatuan Olah Raga Selam Seluruh Indonesia (POSSI) serta nelayan setempat.

“Penyampaian informasi terkait ruang lingkup kegiatan survei, meliputi pengambilan data lapangan, analisis data geofisika, geologi, oseanografi, lingkungan, dan bahaya geologi kelautan,” jelas Purnomo.

Tim teknis P3GL juga sempat beraudiensi ke Pemerintah Kota Singkawang untuk menyampaikan rencana pelaksanaan survei, rencana peninjauan lokasi survei, dan penentuan jadwal survei lapangan. Beberapa kegiatan survei yang dilakukan di antaranya pengambilan data geologi bawah permukaan (SBP), morfologi dasar laut, karakteristik dan dinamika pantai, kualitas air laut, kualitas sedimen laut hingga bahaya geologi kelautan.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt). Asisten Walikota Singkawang, Dwi Satrio Sepriyanto menyambut baik kerja sama P3GL dengan PKSEN BATAN dan siap membantu pelaksanaan survei. “Saya berharap program nasional ini dapat memajukan kehidupan masyarakat, terutama dalam memberikan penerangan”, kata Dwi.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat sendiri berokomitmen akan membantu mencarikan sarana kapal survei sesuai kebutuhan survei, yang juga akan digunakan untuk memasang alat survei di tengah laut.

Saat ini, tim teknis P3GL telah melakukan uji coba kemampuan kapal survei ke lokasi penempatan peralatan didampingi Tim PKSEN BATAN, Dinas Kelautan dan Perikanan, Tim Penyelam POSSI, dan nelayan setempat. Uji coba kapal dilakukan di wilayah perairan Sungai Raya-Bengkayang. Peralatan yang akan dipasang di perairan meliputi current meter, wave rider, dan tide gauge. Tim juga memerlukan pembuatan bagan untuk penempatan peralatan dan orientasi batas wilayah survei geologi kelautan ini.

Survei geologi kelautan pada studi tapak di Kalimantan Barat merupakan bagian fase pertama pra proyek pembangunan PLTN. Ruang lingkup pekerjaan terdiri dari analisis data geofisika, geologi, oseanografi, lingkungan, dan geohazard. Beberapa kegiatan survei yang dilakukan di antaranya pengukuran morfologi dasar perairan, kaakteristik pantai, kualitas air laut, kualitas sedimen laut hingga bahaya geologi kelautan.

Kemendag Harap Gernas BBI & BWI Ciptakan Onboarding 6 Juta UMKM

Penulis
Andik Irwanto
-
Kemendag Harap Gernas BBI & BWI Ciptakan Onboarding 6 Juta UMKM

SuaraPemerintah.id – Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengharapkan pencanangan Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bangga Wisata Indonesia (BWI) di Provinsi Sulawesi Utara akan menciptakan onboarding bagi Usaha Mikro Kecil Menengah(UMKM). Target Kementerian Perdagangan dalam tahun 2021 ini, sebanyak 6 juta UMKM bisa onboarding.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Kemendag Ida Rustini di Manado, Jumat, 4 Juni 2021.

“Harapannya tercipta onboarding bagi UMKM, dengan demikian maka diharapkan mereka akan semakin tangguh ke depan dan ini akan memperkuat ekonomi Indonesia,” katanya.

Onboarding UMKM merupakan edukasi dan pemberdayaan bagi UMKM secara online, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi internet dan digitalisasi, serta memberikan semangat baru bagi mereka agar mampu bertahan di era pandemi.

Ida mengatakan UMKM ditantang untuk memanfaatkan teknologi guna memasarkan hasil produksi mereka, karena itu kegiatan BBI diharapkan terjadi onboarding UMKM.

“Target Kementerian Perdagangan dalam tahun 2021 ini, sebanyak 6 juta UMKM bisa onboarding,”kata Ida.

Untuk kegiatan BBI di Sulut, kata Ida, diharapkan BNI sebagai pelaksana kegiatan ini sudah melakukan kurasi UMKM untuk menempati display di pusat pelaksanaan BBI di kawasan belanja Megamas Manado.

Guna keberhasilan Gernas BBI/BWI di Sulut, kata Ida, Kemendag terus melakukan promosi, tidak di Manado saja, tetapi di Jakarta juga, seperti di Kota Kasablanca ada promosi produk Sulut baik pangan maupun nonpangan, termasuk kerja sama dengan 131 hotel dalam jaringan Accor untuk menyajikan menu makanan Sulut satu hari.

“Diharapkan juga warga Kawanua dimana pun berada, dapat membantu mempromosikan kegiatan BBI sekaligus berbagai produk UMKM di Sulut,” kata Ida.

Pelaksanaan Gernas BBI sekaligus BWI yang dinamakan BBI Likupang, direncanakan berlangsung pertengahan Juli 2021(12-14 Juli 2021) .

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek telah diputuskan untuk pusat pelaksanaannya di Megamas Manado dan  kegiatan pendukung di empat lokasi lainnya, yakni pusat belanja Manado Town Square (Mantos), pusat belanja Transmart Kairagi, Bandara Sam Ratulangi, dan kawasan Wisata Likupang(Pulisan). (red/pen)

Atasi Pencemaran Danau, Trenggono Tawarkan Budi Daya Ikan Air Tenang Petani KJA Danau Maninjau

Penulis
Andik Irwanto
-
Atasi Pencemaran Danau, Trenggono Tawarkan Budi Daya Ikan Air Tenang Petani KJA Danau Maninjau

SuaraPemerintah.id – Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Wahyu Sakti Trenggono menawarkan budi daya ikan air tenang bagi petani Keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Maninjau, Kabupaten Agam, Sumateta Barat, dalam mengatasi pencemaran di danau vulkanik itu. Ini untuk pengalihan usaha dari danau ke daratan sehingga ekonomi mereka lebih baik.

Hal ini dikatakan Trenggono saat mengunjungi Danau Maninjau, Kamis, 3 Juni 2021.

“Budi daya ikan air tenang itu bisa untuk ikan mas, gurami, dan lainnya. Ini untuk pengalihan usaha dari danau ke daratan sehingga ekonomi mereka lebih baik,” katanya.

Untuk mendukung itu, tambahnya, Bupati Agam harus menyediakan lahan bagi petani keramba jaring apung di danau itu. Pihaknya akan menurunkan tim untuk mengkaji kondisi lokasi dalam pengembangan budi daya ikan itu.

“Saya akan menurunkan tim dalam mengkaji pengembangan kolam air tenang. Kalau mereka dialihkan ke bidang pertanian, berdagang, dan lainnya, maka tidak cepat mereka beradaptasi,” katanya.

Trenggono tidak setuju akan dilakukan program zonasi dengan jumlah keramba jaring apung 6.000 petak dalam mengatasi pencemaran danau. Kondisi itu, kata dia, bisa mengakibatkan terjadinya kecemburuan sosial dan akan terjadi gejolak sosial antar-masyarakat.

“Kalau mau dibersihkan, harus dibersihkan semuanya, dan mereka harus keluar dari danau untuk berusaha,” katanya.

Sementara Bupati Agam Andri Warman menambahkan pihaknya akan menjalankan solusi yang diberikan itu.

“Masukan itu kami bahas dan akan kita sikapi demi penyelamatan danau,” katanya.

Ia menambahkan Danau Maninjau merupakan ikon dari Sumatera Bafat pada 1980 sampai 1990, sehingga menjadi tujuan wisatawan. Namun dengan berkembangnya keramba jaring apung, menjadi beban pencemaran air danau akibat sisa pakan ikan.

Saat ini Pemkab Agam sedang melakukan pendataan jumlah keramba jaring apung, pemilik, dan alamat pemilik. Pada 17 Juni 2021 akan melakukan rapat secara virtual dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

“Kita menargetkan Danau Maninjau bersih pada 2022,” katanya.

Wakil Gubernur Sumbar Audi Joinaldi mengatakan bakal melakukan penebaran bibit ikan di danau vulkanik, membantu nelayan alat tangkap dan mesin tempel.

“Kita mempunyai program dan proses dalam penyelamatan danau. Sudah tiga menteri mengunjungi danau dalam beberapa bulan terakhir,” katanya. (red/pen)

Anggarankan Pagu Rp5,04 Triliun, Ini Program Prioritas Sektor ESDM Tahun 2022

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah,id – Pemerintah mengusulkan pagu indikatif Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun anggaran 2022 sebesar Rp5,04 triliun ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Anggaran tersebut rencananya akan digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan prioritas di sektor ESDM.

“Sesuai dengan surat bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif TA 2020, Kementerian ESDM mendapatkan Rp5.045,8 miliar,” kata Sekretaris Jenderal Ego Syahrial saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, Kamis (3/6).

Dari total pagu tersebut, rinci Ego, sebanyak Rp2.969 miliar atau 58,9 persen akan dibelanjakan untuk belanja barang, Rp1.161,7 miliar atau 23% untuk belanja modal dan sisanya Rp914,5 miliar atau 18,1% untuk belanja pegawai.

Nantinya, jumlah anggaran tersebut akan dialokasikan ke 12 unit organisasi di lingkungan Kementerian ESDM dengan rincian Sekretariat Jenderal mendapatkan anggaran Rp263 miliar, Inspektorat Jenderal Rp66 miliar, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Rp1,7 triliun, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Rp113 miliar, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Rp478 miliar, Direktorat Jenderal EBTKE Rp591 miliar.

Selanjutkan ada Badan Litbang ESDM Rp456 miliar, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM Rp555 miliar, Badan Geologi Rp368 miliar, Dewan Energi Nasional Rp44 miliar, BPH Migas Rp249 miliar dan BPMA Rp72 miliar.

Dari pagu tersebut akan dimanfaatkan untuk kegiatan di bidang migas, yaitu pembangunan jaringan gas untuk rumah tangga, pembangian konverter kit BBM ke BBG bagi nelayan dan petani, pengawasan distribusi LPG bersubsidi, wilayah kerja migas yang disiapkan, ditetapkan dan ditawarkan serta pembangunan transmisi Pipa Gas ruas Cirebon – Semarang.

Bidang ketenagalistrikan meliputi revieu dan evaluasi subsidi listrik tepat sasaran, penurunan susut jaringan dan efisiensi pembangkit, pemenuhan akses dan konsumsi listrik pada masyarakat serta percepatan tenaga listrik 24 jam/hari, dukungan sektor ketenagalistrikan dalam pencapaian target mitigasi gas rumah kaca sektor energi, pengendalian pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi, dan distribusi, pengendalian pengembangan smart grid dan kerja sama di sektor ketenagalistrikan.

Adapun di sektor EBTKE, Kementerian ESDM fokus pada pembangunan PLTS Atap, PJU-TS, reduksi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor ESDM/strategi Net Zero Emission, standar kinerja minimum (SKEM) dan lavel Hemat Energi pada peralatan pemanfaat energi, alat penyalur daya listrik, dan fasilitasi dan pembangunan PLT EBT.

Sementara di bidang minerba, Kementerian ESDM memprioritaskan fasilitasi percepatan pembangunan smelter dalam negeri, penyusunan kebijakan percepatan peningkatan nilai tambah batubara dan rencana produksi serta pemanfaatan batubara untuk kebutuhan domestik, inventarisasi pengawasan pertambangan tanpa izin, pengawasan dan penilaian reklamasi dan pasca tambang berbasis teknologi pengindraan jauh, dan optimalisasi PNBP minerba.

Di sektor geologi akan ada modernisasi peralatan sistem mitigasi bencana geologi, pengembangan pusat informasi geologi dan penetapan warisan geologi, pengembangan pos pengamatan gunung api, pengembangan jaringan sumur pantau, survei keprospekan sumber daya mineral, migas, dan panas bumi.

Bidang Litbang ESDM akan melaksanakan validasi proses dan tingkat kesiapan teknologi ekstraksi neodimium & skandium dari Red Mud untuk magnet permanen dan material ringan, optimalisasi pembuatan prekursor karbon dari ter produk pirolisis batubara, pemetaan geologi kelautan dan survei potensi mineral berat pembawa unsur tanah jarang, serta peta potensi EBT (PLT Bayu, Hidro dan Biomassa).

Terakhir pada bidang pengembangan SDM, Kementerian ESDM akan meningkatkan kompetensi ASN, diklat industri sektor ESDM, penyelenggaraan pendidikan tinggi ESDM (PEM Bandung dan Akamigas Cepu), diklat masyarakat bidang ESDM, dan sertifikasi kompetensi tenaga teknik sektor ESDM.

Pemerintah Dorong UMKM dan Pariwisata Halal untuk Bangkitkan Perekonomian Lokal

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan I-2021 lalu masih mengalami kontraksi sebesar minus 0,74%. Walaupun masih tumbuh negatif, namun pertumbuhan ekonomi ini telah menunjukkan pemulihan yang signifikan. Maka itu, pertumbuhan ekonomi diprediksi akan terus menuju jalur positif pada Triwulan II-2021.

Salah satu sektor yang diharapkan memberi sumbangan signifikan terhadap pemulihan ekonomi Indonesia adalah sektor halal. Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa sektor halal memiki ketahanan yang cukup baik di masa pandemi. Pada 2020, di saat perekonomian Indonesia terkoreksi cukup dalam sebesar 2,1%, sektor halal tercatat hanya mengalami koreksi sebesar 1,7%. Selain kinerja yang baik tersebut, Pemerintah memberi perhatian khusus terhadap sektor halal karena potensinya yang sangat besar.

Industri Halal dunia diperkirakan akan terus berkembang pesat sejalan dengan meningkatnya populasi dan kesejahteraan penduduk muslim dunia. Berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy Report 2019-2020, populasi penduduk muslim diperkirakan akan mencapai sekitar 2,2 miliar jiwa pada 2030 atau tumbuh sekitar 29,4% dibandingkan dengan populasi di 2014.

Dari sisi kesejahteraan, Produk Domestik Bruto (PDB) negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) diproyeksi akan tumbuh 6,2% pada 2023, lebih tinggi dari pertumbuhan PDB dunia yang diperkirakan sebesar 5,8%. PDB per kapita negara OKI juga diperkirakan tumbuh 4,3% pada 2023.

Searah dengan tren industri halal dunia, Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia juga memiliki potensi pengembangan sektor halal sangat besar. Total konsumsi produk halal penduduk Indonesia pada 2025 diperkirakan mencapai US$218,8 miliar atau tumbuh 5,3% per tahun. Berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy Report 2020-2021, peringkat nilai indikator ekonomi Islam Indonesia berada pada peringkat ke-4 dunia, naik 1 peringkat dari posisi tahun sebelumnya.

“Dalam rangka mendukung pengembangan sektor halal, sebagai bagian dari implementasi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah telah menerbitkan PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. PP tersebut diharapkan akan memberikan kemudahan dan kepastian bagi seluruh pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal,” ujar Plt. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, secara virtual mewakili Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam pembukaan FGD bertema “Kemudahan Sertifikasi Halal dalam rangka Mendukung Pengembangan UMKM dan Pariwisata Halal”, yang diadakan di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (3/6).

Selain itu, mengingat sektor halal kebanyakan dijalankan oleh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), Pemerintah juga memperkuat komitmennya untuk pengembangan UMKM melalui penerbitan PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

“Kedua PP tersebut diharapkan akan mendorong lebih jauh pengembangan sektor halal dan UMKM, khususnya di daerah-daerah yang memiliki keunggulan di bidang tersebut seperti daerah Provinsi NTB ini,” kata Susiwijono.

Susiwijono kemudian menjelaskan bahwa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menetapkan NTB sebagai salah satu dari 10 destinasi pariwisata halal yang akan dipercepat pengembangannya. Pemilihan ini dirasa sangat tepat mengingat reputasi NTB sebagai destinasi wisata halal yang telah mendapat pengakuan internasional.

Laporan Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2019 menunjukkan bahwa Lombok NTB menduduki peringat pertama untuk destinasi wisata ramah muslim. Pencapaian ini juga sejalan dengan pengakuan internasional yang diperoleh Lombok sebagai World Best Halal Tourism Destination pada kesempatan the World Halal Travel Summit 2015.

Reputasi NTB sebagai destinasi wisata halal merupakan buah dari upaya kolaboratif dari pemerintah pusat dan daerah yang terus berusaha membangun, memperbaiki serta memfasilitasi kebutuhan industri pariwisata halal, sehingga wisatawan khususnya wisatawan muslim mancanegara dapat merasa nyaman selama berwisata karena kebutuhannya dapat terpenuhi.

Salah satu kebutuhan wisatawan muslim adalah tempat beribadah, dan NTB sendiri memiliki julukan Pulau 1000 Masjid. Hal ini merupakan nilai jual untuk menarik semakin banyak lagi wisatawan muslim datang. Sementara, untuk kebutuhan makanan halal, Pemerintah Provinsi NTB sudah membuat aturan ketat terkait makanan yang disajikan restoran-restoran atau toko oleh-oleh di lokasi wisata, yakni para pelaku usaha wajib menyediakan makanan halal. Kemudian, untuk kebutuhan akomodasi, di NTB sudah memiliki banyak hotel dengan konsep syariah dengan menyediakan fasilitas toilet yang memiliki keran untuk berwudhu, serta adanya sajadah dan Al-Qur’an di masing-masing kamar.

“Dengan upaya yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah, ditambah lagi dengan kebijakan Pemerintah Pusat untuk memberikan kemudahan dalam proses mendapatkan sertifikasi halal dan pengembangan UKM, maka diharapkan pariwisata halal di NTB akan semakin berkembang dan menjadi rujukan bagi pengembangan destinasi pariwisata di daerah lain,” pungkas Susiwijono.

Sebagai informasi, FGD yang terselenggara atas kerja sama Deputi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB ini ditujukan untuk mensosialisasikan kebijakan Pemerintah Pusat, juga untuk berbagi pengalaman dan pandangan antara berbagai pihak di pusat dan daerah dengan kalangan pelaku usaha juga asosiasi, dan untuk menyerap aspirasi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan jaminan produk halal dan pengembangan UMKM, sehingga dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat di masa akan datang.

Turut hadir dalam FGD ini secara luring sebagai narasumber adalah Asisten Deputi Perlindungan dan Kemudahan Usaha Mikro Kemenkop UKM Rahmadi, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag Mastuki, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB Wirajaya Kusuma, Perwakilan Kadin Provinsi NTB yang juga CEO & Founder Nutsafir Cookies Sayuk Wibawati, serta Asisten Deputi Penguatan Pasar Dalam Negeri Kemenko Perekonomian Evita Manthovani sebagai moderator. Sedangkan, penanggap yang hadir secara daring adalah Direktur Wisata Alam, Budaya dan Buatan Kemeparekraf Alexander Reyaan, dan Direktur Pengembangan Ekonomi Syariah dan Industri Halal KNEKS Afdhal Aliasar.

Korlantas Polri Petakan Polda Terkait Penerapan Tilang Elektronik Nasional Tahap Dua Juli 2021

Penulis
Andik Irwanto
-
Korlantas Polri Petakan Polda Terkait Penerapan Tilang Elektronik Nasional Tahap Dua Juli 2021

SuaraPemerintah.id – Korps Lalu-lintas Kepolisian Indonesia (Korlantas Polri) tengah memetakan titik-titik ataupun berbagai Polda yang akan menerapkan tilang elektronik tahap dua secara nasional yang rencananya akan diluncurkan pertengahan Juli 2021. Ada sekitar 13 Polda yang akan menerapkan tilang elektronik tahap dua nasional dengan jumlah titik pemasangan kamera lebih banyak dari pada tilang elektronik tahap pertama.

Kepala Korlantas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Istiono, dalam keterangannya, Jumat, 4 Juni 2021.

“Tilang elektronik tahap dua rencananya pertengan Juli nanti, ada sekitar 13 Polda, titik ada banyak, ada penambahan tentunya. Tugas sekarang untuk memastikan, memetakan di mana-mana saja yang pasti untuk kami luncurkan. Kami matangkan benar supaya optimal pelaksanaanya,” kata Istiono.

Ia tidak merinci ke-13 Polda yang akan menerapkan tilang elektronik tahap dua, namun peluncurannya direncanakan pertengahan Juli di Solo.

“Kami laksanakan di Solo, sekitar pertengan Juli,” kata Istiono.

Pada tahap pertama, tilang elektronik nasional berlaku serentak di 12 Polda se-Indonesia dengan 244 titik kamera tilang elektronik. Lokasi itu tersebar di 98 titik di Polda Metro Jaya, lima titik di Polda Riau, 55 titik di Polda Jawa Timur, 10 titik di Polda Jawa Tengah, dan 16 titik di Polda Sulawesi Selatan.

Selanjutnya, 21 titik di Polda Jawa Barat, delapan titik di Polda Jambi, 10 titik di Polda Sumatera Barat, empat titik di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, lima titik di Polda Lampung, 11 titik di Polda Sulawesi Utara, dan satu titik di Polda Banten.

Tilang elektronik itu menargetkan 10 pelanggaran, yakni melanggar rambu lalu-lintas dan marka jalan, tidak mengenakan sabuk keselamatan, mengemudi sambil mengoperasikan ponsel.

Berikutnya melanggar batas kecepatan, menggunakan pelat nomor palsu, berkendara melawan arus, menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm, berboncengan lebih dari dua orang, dan tidak menyalakan lampu saat siang hari bagi sepeda motor.

Tilang elektronik merupakan upaya penegakan hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga ke depan penegakan hukum, polisi tidak langsung berinterkasi dengan masyarakat.

Selain itu, tilang elektronik merupakan bagian dari program peningkatan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Dalam hal ini perlu ada upaya penegakan hukum agar pengguna jalan bisa disiplin, bisa mengutamakan keselamatan, dan menghargai masyarakat lain sesama pengguna jalan.

Menurut Istiono, jajarannya akan terus mengembangkan inovasi dalam rangka membangun peradaban masyarakat tertib dan patuh terhadap hukum.

Terlebih di masa pandemi ini, lanjut dia, penerapan tilang elektronik sangat membantu kerja kepolisian dalam mematuhi aturan lalu-lintas.

Hasil evaluasi tilang elektronik tahap pertama, kata dia, meningkatkan kepatuhan masyarakat berlalu lintas sekitar 40 persen, terutama di titik-titik yang terpasang kamera.

“Jadi, titik tertentu yang sudah kami pasang kamera kepatuhan masyarakat meningkat 40 persen, secara perlahan masyarakat akan patuh pada aturan ini,” ujar dia.

Selain itu, kata dia, penerapan tilang elektronik menguntungkan polisi karena konflik kepentingan di lapangan sudah tidak ada. Interaksi antara petugas dan masyarakat tidak ada. Karena dipaksa dengan aturan yang sudah jelas di lapangan.

“Kami dalam penegakan hukum menghindari kerumunan karena sidang tilang itu setiap hari 10.000, sekarang sudah tidak ada. Ini juga membantu di massa pandemi Covid-19, jadi tilang elektronik ini luar biasa yang sudah dilakukan karena terhindar dari kerumunan,” kata dia.

Ia menyatakan, yang terpenting penerapan tilang elektronik adalah membuat peradaban hukum. (red/pen)

1...4,3034,3044,305...4,887Halaman 4,304 dari 4,887