Beranda blog Halaman 4305

Mei 2021, PMI Manufaktur Indonesia Meningkat, Lebih Tinggi dari Korsel

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Mei 2021 terus meningkat ke level 55,3 di Mei 2021, naik dari posisi 54,6 pada April 2021, dan mencatat rekor survei tertinggi baru selama tiga bulan berturut-turut. Ini yang tertinggi sejak survei pertama kali pada April 2011.

Bahkan Indonesia mencapai yang tertinggi yaitu 55,3, disusul Korea Selatan (53,7), kemudian Vietnam (53,1), Jepang (53,0), dan Tiongkok (52,0). Sedangkan, Filipina ada di angka 49,9 dan Thailand 47,8

“Peningkatan PMI Manufaktur Indonesia menunjukkan bahwa sektor industri mulai bangkit, dan ini makin menambah optimisme dan keyakinan akan kenaikan pertumbuhan ekonomi di Triwulan II-2021,” ujar Menko Airlangga Hartarto seperti dikutip dari situs Kemenko Perekonomian.

Ini menandakan pemulihan kepercayaan masyarakat yang mendorong perbaikan permintaan domestik terus direspon positif oleh industri dengan meningkatkan aktivitas produksinya.

Kemenko sebut Sektor Halal Menjadi Pendorong Ekonomi Indonesia ke Jalur Positif

Penulis
Andik Irwanto
-
Kemenko sebut Sektor Halal Menjadi Pendorong Ekonomi Indonesia ke Jalur Positif

SuaraPemerintah.id – Plt Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyebutkan sektor halal menjadi salah satu pendorong ekonomi Indonesia menuju ke jalur positif pada triwulan II-2021. Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia menunjukkan sektor halal memiliki ketahanan cukup baik di masa pandemi yakni saat ekonomi nasional terkontraksi 2,1 persen ternyata sektor halal tercatat hanya terkoreksi sebesar 1,7 persen.

Hal ini diungkapkan oleh Susiwijono dalam keterangan pers, di Jakarta, Jumat, 4 Juni 2021.

“Pertumbuhan ekonomi diprediksi akan terus menuju jalur positif pada triwulan II-2021. Salah satu sektor yang diharapkan memberi sumbangan signifikan terhadap pemulihan ekonomi adalah sektor halal,” katanya.

Menurutnya, Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia memiliki potensi pengembangan sektor halal sangat besar.

Total konsumsi produk halal penduduk Indonesia pada 2025 diperkirakan mencapai 218,8 miliar dolar AS atau tumbuh 5,3 persen per tahun.

Berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy Report 2020-2021, peringkat nilai indikator ekonomi Islam Indonesia berada di urutan ke-4 dunia atau naik satu tingkat dari posisi tahun sebelumnya.

Oleh sebab itu, Susiwijono mengatakan Pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang merupakan bagian dari implementasi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“PP itu diharapkan memberikan kemudahan dan kepastian bagi seluruh pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal,” ujarnya.

Selain itu pemerintah juga memperkuat komitmennya untuk pengembangan UMKM melalui penerbitan PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Hal itu dilakukan mengingat mayoritas sektor halal dijalankan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) seperti di Provinsi NTB.

Susiwijono menuturkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) telah menetapkan NTB sebagai salah satu dari 10 destinasi pariwisata halal yang akan dipercepat pengembangannya.

Laporan Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2019 menunjukkan Lombok NTB menduduki peringat pertama untuk destinasi wisata ramah muslim.

Pencapaian ini sejalan dengan pengakuan internasional yang diperoleh Lombok sebagai World Best Halal Tourism Destination pada kesempatan the World Halal Travel Summit 2015.

Ia menyatakan melalui kolaborasi pemerintah daerah dan kebijakan pemerintah pusat diharapkan pariwisata halal di NTB semakin berkembang dan menjadi rujukan bagi pengembangan destinasi pariwisata di daerah lain. (red/pen)

Imigrasi: Masyarakat dan WNA Kini Bisa Urus Visa Secara Online

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Direktorat Jenderal Imigrasi mengimbau masyarakat tidak perlu memakai layanan biro jasa untuk pengurusan visa.

Kasubdit Visa Direktorat Jenderal imigrasi Oeray Gufran Maryudha mengatakan adanya kepengurusan visa secara online dengan mengakses https://visa-online.imigrasi.go.id otomatis akan memudahkan masyarakat.

Dengan begitu, pelaku usaha negara asing, warga negara asing (WNA), dan warga negara Indonesia (WNI) yang ada di luar negeri tak perlu repot lagi saat mengurus izin tinggal.

Dikatakan Oeray, dengan pengurusan eVisa inipun, artinya tak lagi memberi ruang gerak bagi para biro jasa. Pasalnya, masyarakat sendiri bisa langsung mengakses semua keperluannya yang dilakukan secara online.

“Dengan kemudahan ini jadi tidak perlu lagi menggunakan biro jasa karena kemudahan yang diberikan, semua semua bisa mengakses atas kemudahan dan inovasi yang disiapkan Ditjen Imigrasi,” ujarnya

Oeray menambahkan dalam mengurus visa online, masyarakat hanya perlu menggunggah berkas yang diperluka ke website tersebut. Pembayaran kepengurusan visa pun juga bisa dilakukan secara online.

“Setelah semua syarat lengkap dan pembayaran rampung, paling lambat dalam lima hari ke depan notifikasi akan masuk ke email si pemohon,” ujar Oeray. “Selanjutnya notifikasi itu bisa langsung digunakan tanpa mendatangi kantor perwakilan Indonesia,” sambung Oeray.

Oeray menuturkan, meski diajukan secara online Direktorat Jenderal Imigrasi tetap mengedepankan aspek keamanan pada proses verifikasi. Mulai dari melakukan cek PT-nya bodong atau tidak, verifikasi KTP ke Ditjen Adminduk, serta verifikasi NPWP ke Ditjen Pajak.

Apabila ada keraguan, pihaknya akan meminta kepada direktorat intelejen keimigrasian untuk cek lapangan, terkait informasi orang asing yang dimaksud.

“Kebijakan eVisa ini tidak menghilangkan kewenangan perwakilan RI di luar negeri untuk menerbitkan visa dalam keadaan tertentu, seperti keadaan darurat atau urgensi lainnya,” tuturnya.

Dan karena pemerintah Indonesia saat ini tengah melakukan pembatasan orang asing yang akan masuk ke wilayah RI, dengan menghapus fasilitas Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan bagi orang asing.

Izin masuk diberikan kepada orang asing dengan tujuan bisnis esensial dan mereka wajib memiliki penjamin. Peraturan ini bersifat sementara, sampai Covid-19 dinyatakan berakhir oleh pemerintah.

“Dan mengacu pada Permenkumham No. 26 tahun 2020, terkait permohonan visa untuk wisata dan pelajar masih ditutup,” tutupnya

Seperti diketahui di tengah pandemi Covid-19, saat ini pemerintah masih menerapkan pembatasan WNA masuk ke wilayah Indonesia. Izin masuk Indonesia hanya diperuntukkan orang asing dengan tujuan yang bersifat esensial. “Dan mengacu pada Permenkumham No. 26 tahun 2020. Terkait permohonan visa untuk wisata dan pelajar masih ditutup,” kata Oeray.

Persiapan PPDB, Gubernur Edy Rahmayadi Pertimbangkan Tatap Muka di Masa Pandemi

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) menyampaikan persiapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk jenjang SMA/SMK Negeri dengan sistem daring, yang rencananya akan dimulai 7 Juni 2021 mendatang. Namun terkait kemungkinan belajar tatap muka di tahun ajaran baru 2021-2022, pertimbangan kondisi pandemi Covid-19 dan keselamatan siswa menjadi prioritas.

Hal itu disampaikan Gubernur Edy Rahmayadi usai menggelar pertemuan dengan Kepala Dinas Pendidikan Sumut  Syaifuddin di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Kamis (3/6). Turut mendampingi Kabid SMA M Ikhsan Lubis dan sejumlah pejabat lainnya.

Hingga kini, aktivitas belajar mengajar masih diberlakukan sistem daring atau jarak jauh. Menurut Gubernur, kondisi Covid-19, terutama dua pekan setelah Lebaran Idulfitri 1442 H/2021 M, terjadi peningkatan kasus hingga mencapai rata-rata 90 pasien per hari, dan turun di pekan ketiga hingga 80-an kasus.

Terkait persiapan PPDB jenjang SMA/SMK Negeri untuk Tahun Ajaran 2021-2022, lanjut Gubernur, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut melalui Dinas Pendidikan sudah menyiapkan skema penerimaan berdasarkan jalur yang ditetapkan. Yakni untuk SMA, jalur zonasi paling banyak 50%, jalur afirmasi 15%, jalur perpindahan orangtua 5%, dan jalur prestasi 25%.

Sedangkan untuk jenjang SMK Negeri jalur pendaftaran disiapkan untuk zonasi 10%, jalur afirmasi 20%, jalur perpindahan orantua/wali 5% serta jalur prestasi 65%. Persentase ini berbeda dengan SMA, karena jumlah sekolah kejuruan tidak banyak atau tidak tersedia di setiap kecamatan seperti SMA.

“Tetapi (belajar) tatap muka belum saya izinkan, tergantung nanti situasi. Tidak mungkin anak sekolah kita korbankan hanya gara-gara kita mau menuntut pendidikan tatap muka. Untuk ini, dengan segala keterbatasan pembelajaran, guna menjaga kesehatan anak-anak kita,” ujar Gubernur, saat ditanya soal kemungkinan pembelajaran tatap muka.

Namun jika kemungkinan diberlakukannya belajar tatap muka, Gubernur menegaskan Pemprov Sumut akan mengkaji secara mendalam bagaimana langkah yang harus diambil. Untuk itu pihaknya tidak sendiri dalam memutuskan, tetapi bersama dengan para ahli yang kompeten di bidangnya, seperti psikologi anak, dokter, tenaga pendidik, tokoh masyarakat dan tokoh adat serta lainnya.

“Tentu secara ekonomi, tatap muka menjadi satu hal yang baik, karena mobilitas akan meningkat, secara ekonomi. Jadi bukan soal lain, tetapi bagaimana kondisi Covid-19 ini menurun,” tegasnya.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Sumut Syaifuddin menyampaikan, persiapan PPDB telah dilakukan sebelumnya dengan menjemput berbagai masukan dari berbagai pihak, termasuk DPRD dan pemerintah kabupaten/kota, serta membuat persyaratan pendaftaran yang tidak membuat calon pendaftar kesulitan.

Adapun soal jalur khusus seperti afirmasi dimaksudnya untuk siswa dari keluarga kurang mampu, anak panti asuhan, atau anak dari tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan Covid-19 serta penyandang disabilitas. Begitu juga jalur perpindahan orangtua, yang akan dipastikan kebenarannya.

“Pak Gubernur minta kita hati-hati, karena pengalaman yang lalu ada beberapa catatan yang harus kita perbaiki,” katanya.

Untuk kemungkinan belajar tatap muka, kata Syaifuddin, Dinas Pendidikan Sumut menegaskan bahwa saat ini pelaksanaan vaksinasi bagi guru/tenaga pendidik hampir  60%, dimana targetnya sebesar 70% dari jumlah guru. Hal ini untuk menyiapkan segala sesuatu jika sekolah dibuka.

Begitu juga dengan persiapan di sekolah, pihaknya akan memperkuat unit kesehatan sekolah (UKS) seperti menambah personel mulai dari tenaga kesehatan dan guru bimbingan konseling (psikologis). Bahkan jika diperlukan, akan disiapkan perawat, bekerja sama dengan Puskesmas.

“Kita tetap berusaha untuk tahun ajaran baru dilaksanakan tatap muka dengan segala kesiapan. Tetapi itu terpulang kepada Pak Gubernur. Sekarang ini kita tetap melaksanakan kebijakan Gubernur sesuai surat edaran (belajar daring). Kita berdoa semoga keadaan membaik,” jelasnya.

Berdasarkan target penerimaan tahun ajaran baru 2021-2022, dari 18 cabang Dinas Pendidikan di Sumut, jumlah sekolah SMA sebanyak 472 dan SMK 270, dengan target siswa yang akan diterima tahun ini untuk SMA sebanyak 92.377 dan SMK sebanyak 61.680 atau total 154.057 siswa. Untuk rombongan belajar (rombel), ditargetkan sebanyak 2.559 untuk SMA dan 1.726 untuk SMK.

Kunjungi Danau Maninjau, Menteri Trenggono Tegaskan Penataan KJA Harus Berorientasi

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan kepada Pemerintah Daerah bahwa penataan Keramba Jaring Apung (KJA) yang selama ini beroperasi di Danau Maninjau, harus dikerjakan secara matang. Sebab penataan jangan sampai menganggu perekonomian masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari kegiatan budidaya.

Hal tersebut disampaikan Menteri Trenggono saat melakukan peninjauan lapangan di Danau Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Kamis (3/6/2021).

“Saya rasa hal ini perlu dibenahi dengan baik. Namun untuk pembenahan tersebut harus dipikirkan pula kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menjadi petani KJA atau keramba,” tegas Menteri Trenggono.

Arahan tersebut disampaikan Menteri Trenggono setelah mendengar laporan dari Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Audy Joinaldy dan Bupati Kabupaten Agam, Andri Warman mengenai over capacity KJA yang ada di Danau Maninjau. Setidaknya pada saat ini terdapat sekitar 17.000 petak KJA di Danau Maninjau. Angka ini melebihi rekomendasi LIPI yaitu maksimal 6.701 kapasitas untuk petak KJA di lokasi tersebut.

Dalam laporan yang disampaikan oleh Andri Warman, tidak semua keramba yang ada di Danau Maninjau adalah milik masyarakat setempat namun milik investor dari luar Agam, yang mana bahkan banyak KJA yang tidak mendaftarkan usahanya kepada pemerintah daerah setempat. Untuk itu sebelum melakukan perapihan, Pemerintah Kabupaten Agam akan segera membentuk tim kecil guna melakukan pendataan KJA beserta pemilik serta petani yang bekerja di KJA.

Atas kondisi tersebut, lebih lanjut Menteri Trenggono memberikan solusi terkait dengan perapihan KJA di Danau Maninjau agar masyarakat yang sudah menjadi petani ikan tidak kehilangan mata pencahariannya. Dia pun meminta Pemerintah Daerah untuk menyiapkan lahan baru agar aktifitas budidaya ikan tetap berjalan dengan semestinya namun tidak di Danau Maninjau namun di lokasi yang lebih layak.

“Jika tujuan perapihan ini agar masalah lingkungan terkendali serta pariwisata berkembang dengan baik, saya menyarankan untuk tidak hanya mempertahankan 6.000 keramba (sesuai kapasitas maksimum rekomendasi LIPI) lalu mengurangi 11.000 keramba lainnya.

Namun justru dipindahkan semua (17.000 keramba) ke lokasi baru agar tidak terjadi kecemburuan sosial di antara para petani keramba. Masyarakat perikanan ini harus tetap dapat dipertahankan mata pencahariannya sehingga kesejahteraannya terjaga. Jadi secara ekonomi dan ekologi berjalan seimbang. Saya minta Bapak Bupati Agam untuk menyediakan lahannya,” ucap Menteri Trenggono memberikan arahan.

Menteri Trenggono juga meminta jajarannya melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) dan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) bergerak cepat dengan pemerintah setempat dalam menyiapkan lahan serta sistem budidaya yang baik.

Perapihan KJA Danau Maninjau ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dalam rapat secara daring dengan sektor-sektor terkait mengenai rencana Destinasi Pariwisata Berkelanjutan di lokasi Danau Maninjau pada 18 Mei 2021 lalu.

Selain itu, permasalahan lingkungan yang terjadi akibat adanya KJA juga terus terjadi dikarenakan over capacity KJA yang terjadi di Danau Maninjau. Berdasarkan data LIPI pada tahun 2015 pelet ikan yang disuplai oleh 10 pabrik pakan ikan diperkirakan mencapai 20 ton per hari. Jika sekitar 10% dari jumlah pelet pakan ikan tersebut tidak dimakan oleh ikan dan menjadi limbah lalu mengendap di dasar danau, maka tidak kurang dari 730 ton limbah pakan ikan terkubur di dasar Danau Maninjau setiap tahunnya.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Trenggono juga menyampaikan harapannya dengan terjaganya ekosistem di Danau Maninjau, akan meningkatkan pariwisata baik itu wisata alam, budaya, hingga wisata kuliner sehingga perputaran ekonomi tidak hanya terbatas pada budidaya ikan namun juga dari sektor yang lebih luas.

Peduli Terhadap Anak, Dinsos P2KB Pekalongan Buka Layanan Kasus Kekerasan Anak

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Masyarakat didorong untuk meningkatkan kepedulian terhadap munculnya potensi kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Dengan begitu, kasus kekerasan terhadap anak bisa dicegah sejak dini tanpa harus menunggu jatuhnya korban.

Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P2KB) Kota Pekalongan, Dwijo Priyono, saat ditemui di kantornya, belum lama ini, menjelaskan, pihaknya membuka layanan khusus bagi masyarakat yang hendak melaporkan kasus kekerasan terhadap anak-anak, yakni melalui Unit Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (UPKSAI) Kota Pekalongan.

“Misalnya menjumpai tetangga, sanak saudara, atau kerabat dekat terdapat anak yang tidak diurus, ini bisa dilaporkan ke UPKSAI. Sebagai bukti, pada saat melaporkan bisa disertakan video atau foto. Kemudian petugas kami akan melakukan cek data apakah laporan tersebut valid/tidak. Jika valid, maka akan kami tindak lanjuti dengan melibatkan instansi/opd terkait dengan permasalahan tersebut,” ujarnya.

Dijelaskan, Layanan UPKSAI yang dibuka sejak Desember 2020 tersebut menangani permasalahan sosial anak (0-18 tahun), baik masalah pendidikan, ekonomi, kesehatan dan sebagainya.

“Tugas UPKSAI adalah mencegah atau mengantisipasi masalah tersebut berkembang menjadi kasus kekerasan sebab kasus kekerasan anak bisa ditekan sejak indikasi permasalahan mulai muncul. Disinilah peran UPKSAI,” katanya.

Lebih lanjut, warga bisa memanfaatkan layanan tersebut dengan datang langsung ke kantor UPKSAI di Jalan Sriwijaya Nomor 40. Layanan UPKSAI dibuka setiap Senin – Kamis pukul 08.00-14.00 WIB dan hari Jumat pukul 08.00-11.00 WIB.

Kepala BRIN Lantik Pejabat Fungsional Guna Tekankan Kontribusi Optimal Bagi Negara

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan fungsional 27 pegawai secara daring dari Gedung BJ Habibie, Jakarta, pada Kamis (03/06). Para pegawai yang dilantik hadir secara langsung di Gedung Pusdiklat BRIN, Serpong, Tangerang Selatan, dengan berbagai bidang jabatan fungsional.

Kepala BRIN dalam arahannya menegaskan pejabat fungsional yang telah dilantik hari ini untuk dapat segera memulai melaksanakan tugasnya sesuai dengan jabatan fungsionalnya serta penugasan yang diberikan oleh unit kerja masing-masing.

“Tetapi perlu saya sampaikan bahwa jabatan fungsional bukanlah sesuatu jabatan yang sifatnya statis, ke depan apabila nantinya ada perubahan penugasan ataupun perubahan preferensi personal maka Bapak/Ibu dimungkinkan untuk melakukan alih jabatan ke jabatan fungsional yang lain,” ujar Kepala BRIN.

Handoko menjelaskan setidaknya saat ini BRIN telah menjadi instansi pembina bagi 11 jabatan fungsional yang terkait riset dan inovasi. Handoko melanjutkan ke depannya akan ada jabatan fungsional baru, di mana tidak hanya dikhususkan bagi para periset namun sebagian besar akan ditujukan bagi SDM yang berada di managerial (administrator) sebagai SDM pendukung untuk riset dan inovasi.

“Saya berharap Bapak/Ibu dapat segera mempelajari, karena akan ada beberapa jabatan fungisonal yang baru, seperti contohnya Analis Pemanfaatan Iptek, Analis Data Ilmiah, dan yang lainnya. Bisa menjadi pilihan yang menurut saya sangat bagus dan akan jauh lebih sesuai dengan penugasan serta kewajiban yang Bapak/Ibu nanti laksanakan di dalam BRIN,” jelas Handoko.

Handoko menambahkan dalam proses penataan SDM pasca konsolidasi berbagai litbang di kementerian dan lembaga ke dalam BRIN, opsi-opsi pengelolaan SDM ke dalam jabatan fungsional baru akan terus dibuka dan tentunya dapat disesuaikan dengan penugasan yang sesuai dan tepat.

“Sekali lagi selamat, semoga pelantikan ini dapat memberikan motivasi dan semangat lebih kepada Bapak dan Ibu semua untuk bekerja lebih baik, berkontribusi lebih optimal bagi bangsa dan negara melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional,” tutup Kepala BRIN Handoko.

Berikut adalah 27 Pejabat Fungsional yang dilantik oleh Kepala BRIN:

  1. Ir. Wisnu Sardjono Soenarso, M.Min.Eng. sebagai Widyaiswara Ahli Utama;
  2. Nisa Syifaya, S.Pd., M.M.Pd. sebagai Widyaiswara Ahli Pertama;
  3. Made Agus Suryadarma Prihantana, S.Pd., M.Pd. Widyaiswara Ahli Pertama;
  4. Albertus Nur Cahya Nugraha, M.Pd. sebagai Widyaiswara Ahli Pertama;
  5. Imam Widodo, S.Pd., M.Pd. sebagai Widyaiswara Ahli Pertama;
  6. Nabila Murti Karlinda, M.Pd. sebagai Widyaiswara Ahli Pertama;
  7. Martira Putri, M.Pd. sebagai Widyaiswara Ahli Pertama;
  8. Nurdiansah Dwi Sasongko, M.Pd. sebagai Widyaiswara Ahli Pertama;
  9. Susi Susanti Sinedu, S.Pd., M.Pd. sebagai Widyaiswara Ahli Pertama;
  10. Nurul Diniyati, S.Pd., M.Pd. sebagai Widyaiswara Ahli Pertama;
  11. Arvi Sekar Farenta, M.Pd. sebagai Widyaiswara Ahli Pertama;
  12. Vera Purba Wisesa, S.Pd., M.Pd. sebagai Widyaiswara Ahli Pertama;
  13. Manoto Togatorop, M.Pd. sebagai Widyaiswara Ahli Pertama;
  14. Tri Kukuh Prasetiyo, M.Pd. sebagai Widyaiswara Ahli Pertama;
  15. Hilyatush Shofa, S.Pd., M.Pd. sebagai Widyaiswara Ahli Pertama;
  16. Dewi Puspitasari, M.Pd. sebagai Widyaiswara Ahli Pertama;
  17. Luthfiyanti Dwisapitri S.M. sebagai Analis Kepegawaian Pertama;
  18. Alya Yurika Wicaksono S.Psi. sebagai Analis Kepegawaian Pertama;
  19. Akhmad Muntako S.T. sebagai Pranata Komputer Ahli Pertama;
  20. Anriani A.Md. sebagai Arsiparis Terampil;
  21. Febry Ardianingsih Rosmana A.Md. sebagai Arsiparis Terampil;
  22. Tiara Desyanti Raharja S.I.Pus. sebagai Arsiparis Pertama;
  23. Dini Hakim Al Aqilah S.SI. sebagai Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama;
  24. Venniesa Dhevanty S.Kom. sebagai Pranata Komputer Ahli Pertama;
  25. drg. Jholanda Ninggar Bahtria sebagai Dokter Gigi Ahli Pertama;
  26. Yanuar Dewandaru A.Md. sebagai Radiografer Terampil;
  27. Marwah Ristianty A.Md. sebagai Asisten Apoteker Terampil.

Turut hadir mengikuti agenda ini Sekretaris Utama BRIN Mego Pinandito, Direktur Sistem Riset dan Pengembangan Malikuz Zahar, Kepala Biro Sumber Daya Manusia BRIN Ari Hendrarto Saleh, Kepala Pusdiklat BRIN Wisnu Sardjono Soenarso.

KLHK Dorong Sektor Swasta Atasi Dampak Perubahan Iklim

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Direktur Jenderal Perubahan Iklim KLHK Laksmi Dhewanthi menyampaikan bahwa kolaborasi menjadi kata kunci untuk menjawab tantangan di perubahan iklim dan mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca nasional sesuai komitmen NDC, sebesar 29 persen dengan sumber daya sendiri dan 41 persen dengan dukungan dari internasional pada 2030.

“Pencegahan perubahan iklim merupakan tanggung jawab kita semua dan kolaborasi adalah elemen penunjang untuk mencapai target bersama ini,” ujarnya.

Sebagaimana yang sudah disampaikan Presiden Jokowi, green economy menjadi salah satu yang didorong, bagaimana konteks pembangunan dengan mengutamakan prinsip lingkungan ini bisa terselenggara di Indonesia

Peran besar swasta dalam pencegahan perubahan iklim dan mendorong pembangunan ekonomi hijau diyakini menjadi salah satu kunci tercapainya target penurunan nol emisi karbon pada 2050.

Hal tersebut dibahas dalam webinar bertajuk Collaborative Contribution for Climate and Green Economy yang diinisiasi Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD), Kamis (3/6/2021).

Bagi KLHK, sektor swasta dinilai berperan penting dalam menggerakan konsep sustainability atau ekonomi hijau untuk mendukung tercapainya target ini. Salah satu contoh nyata dukungan sektor bisnis terhadap keberlanjutan dilakukan oleh Grup APRIL.

Produsen pulp dan kertas yang berlokasi di Pangkalan Kerinci, Riau ini memiliki acuan Sustainability Forest Management Policy 2.0, yang menjadikan proses operasional dan produksi perusahaan mendukung aspek berkelanjutan.

Tak hanya itu, Grup APRIL juga memiliki komitmen untuk mendukung tercapainya SDGs dan mendukung program prioritas pemerintah lewat komitmen APRIL2030, yang diluncurkan November lalu.

Salah satu target utamanya adalah mencapai net zero emission dari pemanfaatan lahan untuk tercapainya komitmen Climate Positive atau Iklim Positif pada 2030 di area operasional perusahaan.

“Ini salah satu bentuk kontribusi kami dalam pemenuhan target net zero emission, mendukung tercapainya iklim positif dengan beberapa aksi,” jelas Deputy Director Sustainability and Stakeholder Engagement Grup APRIL Dian Novarina.

“Beberapa hal yang akan kami kejar hingga 2030 misalnya memenuhi 90 persen kebutuhan energi untuk pabrik bersumber dari energi terbarukan hingga menargetkan kadar emisi dari produk yang dihasilkan turun 25 persen,” tambahnya. Dian juga menjelaskan APRIL selalu mengedepankan pendekatan proteksi-produksi dalam operasinya.

Salah satu perwujudannya adalah dengan menginisiasi Restorasi Ekosistem Riau (RER) sejak 2013, yang berfungsi melindungi, memulihkan dan melestarikan hutan lahan gambut yang memiliki nilai penting dari segi ekologi di Semenanjung Kampar dan Pulau Padang.

Total kawasan restorasi ini mencapai 150.000 ha atau setara dengan dua kali wilayah Singapura. Serupa dengan APRIL Group, PT Vale Indonesia juga memiliki komitmen keberlanjutan, baik terkait emisi, maupun energi terbarukan. PT Vale Indonesia memiliki komitmen keberlanjutan yang ambisius untuk dicapai pada tahun 2030.

Di bidang lingkungan, komitmen itu terdiri dari penurunan emisi rumah kaca hingga 33 persen dan menjadi carbon neutral pada tahun 2050, melakukan restorasi dan perlindungan terhadap 500.000 lahan perhutanan, 100 persen menggunakan energi bersih, serta mengurangi penggunaan air hingga 10 persen.

Proyek KA Makassar-Parepare Jadi Contoh Keberhasilan Pendanaan Kreatif Non APBN

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyaksikan penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Proyek Perkeretaapian Umum Makassar-Parepare yang dilakukan antara PT Celebes Railway Indonesia (PT CRI) dengan PT Indonesia Infrastructure Finance (PII) PT Sarana Multi Infrastruktur/SMI (Persero) dan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk, Kamis (3/6).

“Ini adalah contoh keberhasilan kita membangun proyek kereta api yang pertama kalinya dibangun oleh swasta, karena selama ini pemerintah yang membangun dengan APBN,” kata Menhub usai menyaksikan Penandatanganan Fasilitas Sindikasi Pinjaman Berjangka Senior dan Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (“MMq”).

Menhub menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Keuangan yang telah memberikan dukungan melalui PT. SMI dan PT. PII, sehingga proyek Kereta Api Makassar-Parepare dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dapat terlaksana.

“Sebagaimana arahan dari Bapak Presiden, bahwa kita harus berpikir kreatif agar proyek bisa tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran pemerintah. Dengan pendanaan kreatif ini maka proyek ini bisa terlaksana,” ucap Menhub.

Menhub mengatakan, pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pihak swasta/badan usaha dan masyarakat, untuk turut berperan dalam penyediaan infrastruktur transportasi melalui skema Pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Dengan skema ini, diharapkan infrastruktur-infrastruktur yang memiliki kelayakan secara ekonomi dan komersial dapat segera terwujud.

“Saya mengajak investor untuk melaksanakan proyek-proyek transportasi lainnya melalui pendanaan kreatif seperti KPBU. Kami akan bangun Pelabuhan Ambon Baru, Pelabuhan Tanjung Carat, Pelabuhan Anggrek, Pelabuhan Garongkong, dan yang sudah berjalan adalah Pelabuhan Patimban. Bahkan kita ada proyek di Palembang, Lampung dan Kereta Api di Kalimantan Tengah. Bila swasta punya minat untuk berinvestasi, kami bantu dan akan didukung oleh Kementerian Keuangan” tutur Menhub.

Dalam pelaksanaan proyek KPBU Kereta Api Makassar-Parepare ini, Kemenhub mendapat dukungan dari Kemenkeu melalui fasilitas Project Development Facility (PDF), di mana PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) ditugaskan sebagai pelaksana fasilitas. Fasilitas PDF ini dimulai dari penyusunan Final Business Case (FBC), pendampingan dalam pengadaan Badan Usaha Pelaksana, sampai dengan tahapan pemenuhan pembiayaan (Financial Close).

Dengan diperolehnya pembiayaan ini diharapkan dapat mengurangi beban keuangan negara dalam membiayai pembangunan infrastruktur khususnya infrastruktur transportasi.

Pembiayaan atas proyek pembangunan jalur Kereta Api Makassar – Parepare di Sulawesi Selatan akan dilakukan dalam 2 bagian, yaitu: bagian pertama, untuk membiayai konstruksi, pengujian dan uji coba, serta penyelesaian Emplasemen Stasiun Pelabuhan Garongkong sebagai salah satu bagian dari Prasarana Perkeretaapian Segmen B dan Prasarana Perkeretaapian Segmen F dari jalur kereta api Makassar – Parepare, dan bagian kedua, untuk membiayai bunga selama masa konstruksi, dengan menggunakan skema konvensional maupun syariah.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dirjen Perkeretaapian Zulfikri, Dirut PT. PP Novel Arsyad, Dirut PT. Celebes Railway Indonesia Helmi Adam dan Dirut PT. PII Muhammad Wahid Sutopo.

Sinergi Kemnaker-MES Kembangkan Kemandirian BLK Komunitas

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berencana melakukan kerja sama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dalam mengembangkan kemandirian Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas. Kemandirian ini diperlukan untuk menjaga keberlangsungan BLK Komunitas.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan, hingga 2020, terdapat 2.127 BLK Komunitas yang tersebar di seluruh Indonesia. Kerja sama dengan berbagai stakeholder sangat diperlukan untuk mengembangkan program pelatihan, serta jejaring industri untuk memastikan kesesuaian pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja setempat.

“Diharapkan dari kerja sama ini, BLK Komunitas dapat melakukan pelatihan sesuai dengan potensi daerah masing-masing, sehingga lulusannya dapat terserap di dunia industri dan mendorong minat masyarakat untuk berwirausaha,” kata Menaker Ida usai menerima audiensi MES di Kantor Kemnaker Jakarta, Kamis (3/6).

Menaker Ida Fauziyah sendiri menyatakan bahwa pihaknya berencana membangun kembali 1000 BLK Komunitas pada tahun 2021. Untuk itu, ia berharap kerja sama kemandirian BLK Komunitas harus segera ditindaklanjuti, salah satunya melalui Road Map BLK Komunitas.

“Kerja sama ini bisa dimulai dari pendanaan pelatihan, pemberdayaan ekonomi pelatihan serta kemitraan dengan berbagai industri maupun UMKM,” kata Menaker Ida yang didampingi Dirjen Binalatvoktas Kemnaker, Budi Hartawan.

Sekjen MES, Iggi Haruman Achsien, menambahkan, tujuan dari kerja sama denagn MES adalah penguatan kapasitas BLK Komunitas.

“Diharapkan MES bisa ikut serta membantu Kemnaker dalam meningkatkan kapasitas kemampuan BLK Komunitas, baik itu pada sisi pelatihan kerja maupun kewirausahaan di pesantren,” kata Iggi Haruman.

1...4,3044,3054,306...4,887Halaman 4,305 dari 4,887