Beranda blog Halaman 4306

Kendari Triatlhon 2021 Resmi dibuka Menparekraf Secara Virtual

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno resmi membuka Kendari Triatlhon secara virtual melalui aplikasi zoom, Sabtu 29 Mei 2021.

Sandiaga Uno mengatakan, meskipun tidak bisa hadir secara langsung di Kendari, namun ia tetap berpartisipasi dari Jakarta.

“Saya sangat bersyukur karena penyelanggaraan Kendari Triatlhon 2021 dapat dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Saya akan berpartisipasi di Jakarta secara virtual,” kata Sandiaga Uno.

Direktur Komersial dan Komunikasi Indonesia Triathlon Series (ITS), Kiki Taher mengatakan, selaku penyelenggara, pihaknya menerapkan 24 langkah protokol kesehatan berbasis inisiatif CHSE (Cleanliness, Health, Safety and Environment atau K4 (Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan dan Keberlangsungan Lingkungan) dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

“24 langkah ini antara lain meliputi disinfeksi kendaraan, peralatan, area tunggu dan lokasi race, menciptakan bubble bagi peserta, zonasi area untuk memecah kerumunan dan masih banyak lagi,” beber Kiki.

Ia berharap, selalu ada masukan dari berbagai pihak agar kedepan protokol CHSE untuk event triathlon bisa lebih lengkap lagi.

Sementara itu, Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir bersyukur atas kerjasama semua pihak yang mendukung terlaksananya Kendari Triatlhon 2021.

“Race laut kita dianggap memiliki pengamanan terbaik serta jalan kita ternyata dianggap paling mulus. Terimakasih semua pihak, ini menjawab kekhawatiran semua pihak,” tutup Sulkarnain.

Untuk diketahui, Kendari Triathlon 2021 diselenggarakan secara hybrid, gabungan antara kompetisi offline dan virtual.

Kendari Triathlon 2021 diselenggarakan di Kendari Beach pada 29 Mei 2021 diikuti oleh 47 peserta yang terdiri dari 9 atlet triathlon dan 23 warga Kota Kendari.

Sementara Kendari Virtual Duathlon diikuti oleh 483 peserta dari berbagai kota dan berlangsung sejak 23 Mei hingga 30 Mei 2021.

Tingkatkan Budidaya Olahan Ikan, KKP Latih Masyarakat Banten dan Jatim

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id — Pengembangan perikanan budidaya menjadi salah satu prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Untuk itu, berbagai inovasi program budidaya ikan terus dipadupadankan dengan rangkaian pelatihan hingga percontohan penyuluhan demi menyokong subsektor perikanan budidaya. Teranyar, KKP menyelenggarakan Pelatihan Budidaya Ikan Sistem RAS (Recirculating Aquaculture System) dan Budidaya Mangrove bagi Masyarakat Perikanan Kota Serang dan Kabupaten Serang pada 1-2 Juni 2021.

Difasilitasi oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BP3) Tegal, pelatihan ini diikuti 100 orang peserta yang merupakan pembudidaya ikan dan mangrove setempat. Kegiatan berlangsung secara tatap muka di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu Kota Serang.

Dengan menghadirkan pelatih yang berasal dari BP3 Tegal dan Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta, pelatihan diisi dengan berbagai materi yang terstruktur dari hulu ke hilir, diantaranya pembuatan unit resirkulasi dan manajemen pakan bagi pembudidaya ikan, serta cara membuat penyemaian mangrove sederhana bagi pembudidaya mangrove.

Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM), Sjarief Widjaja menyampaikan dua poin penting mengenai penentuan tema sistem RAS dan budidaya mangrove dalam rangkaian pelatihan. Pertama, dia menuturkan akan pengaruh besar kualitas air bagi pertumbuhan dan kesehatan ikan yang dibudidayakan di dalamnya.

“Seringkali, penyebab kematian ikan di kolam budidaya disebabkan oleh kualitas airnya yang lebih rentan tercemar oleh sisa pakan dan kotoran ikan sendiri. Sungai, danau maupun laut yang mengalir dengan sendirinya akan membersihkan bakteri dan kotoran tempat hidup ikan, berbeda dengan kolam yang cenderung mengendapkan kotoran dan bakteri tersebut,” ungkap Sjarief.

“Masalah ini dapat diatasi menggunakan sistem RAS yang mengalirkan air kolam budidaya ke filter untuk dibersihkan dari kotoran dan bakteri, kemudian dialirkan kembali dalam kolam. Melalui sistem RAS, kesehatan ikan dapat terjaga, sehingga berujung pada meningkatnya produktivitas usaha bagi pembudidaya ikan,” jelasnya.

Kedua, Sjarief menyatakan manfaat mangrove dari berbagai sudut pandang, baik itu manfaat ekologi, manfaat ekonomi, manfaat fisik-kimia, maupun manfaat sosial. ”Mangrove memiliki kemampuan untuk menyerap kadar karbon di udara sampai dengan 4 kali lipat dibandingkan dengan tumbuhan lainnya. Lumpur-lumpur yang mengandung toksin dari limbah perkotaan akan diserap oleh akar-akar mangrove sehingga tidak mencemari perairan dan daratan disekitarnya,” terang Sjarief.

“Kawasan mangrove yang dikelola dengan baik dapat menjadi daerah wisata yang menguntungkan bagi masyarakat setempat. Pada saatnya nanti, kawasan mangrove ini akan ditebar dengan kepiting, penyu, unggas dan biota lainnya yang melengkapi kawasan ekosistem mangrove ini sebagai tempat masyarakat dalam menikmati keindahan alam dan satwa di dalamnya,” lengkap Sjarief.

Untuk itu, pelatihan yang didukung oleh pemerintah daerah serta berkolaborasi dengan Komisi IV DPR RI ini disiapkan sehingga kawasan mangrove yang dicita-citakan ini dapat ditindaklanjuti melalui pemastian pembekalan kompetensi yang mumpuni bagi masyarakatnya.

Anggota Komisi IV DPR RI, Nur’aeni menyampaikan apresiasinya atas berjalannya pelatihan bertepatan dengan peringatan nasional Hari Lahir Pancasila. Dia menyebut, pelatihan yang tetap berjalan di tengah hari libur nasional mencerminkan nilai-nilai Pancasila daripada aparatur pusat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat.

Nur’aeni pun mengapresiasi hadirnya pelatihan budidaya ikan sistem RAS dengan menyuarakan kekhawatirannya atas terhambatnya produktivitas usaha budidaya ikan oleh penggunaan teknologi yang tidak efisien. Melalui pelatihan dan bimbingan penyuluhan yang turut hadir di dalamnya, dia berharap peserta dapat memanfaatkan teknologi termutakhir dalam mengembangkan usahanya, terutama agar dapat memahami akses modal, teknologi dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan.

Terlebih, Nur’aeni menyatakan bahwa mangrove merupakan tanaman yang memiliki nilai ekonomis tinggi dikarenakan bagian-bagiannya mimiliki potensi usaha yang beragam. “Disamping berguna dalam menekan abrasi, mangrove dapat menjadi sumber pangan manusia, pakan ternak, kayunya dapat digunakan untuk bahan kerajinan, buahnya dapat digunakan sebagai bahan kosmetika, kandungannya bisa menghasilkan pewarna alami untuk pembuatan batik dan lain sebagainya,” ucapnya.

Menutup sambutannya, Nur’aeni mengingatkan agar kegiatan dapat berjalan dengan tetap disiplin terhadap protokol kesehatan, dan mendukung peserta untuk selalu fokus dalam meningkatkan wawasannya selama pelatihan berlangsung.

Sebagai informasi, KKP terus menggiatkan kolaborasi antar lembaga demi memperkuat dukungan kegiatan kelautan dan perikanan dalam berbagai bidang. Sebelumnya, KKP melalui BP3 Ambon telah sepakat bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dr. Johannes Leimena dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan melalui sosialisasi produk perikanan dan layanan kesehatan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani kedua belah pihak pada Selasa (25/5/2021).

Kerja sama yang berlaku satu tahun ini dijalin dalam rangka sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi kedua lembaga, yaitu dalam sosialisasi pemanfaatan produk hasil perikanan konsumsi dan non konsumsi bagi kesehatan, mendukung layanan pelatihan kesehatan bagi masyarakat, mengadakan pelatihan perikanan bagi tenaga medis dalam mendukung kebutuhan gizi dari produk perikanan, serta pemenuhan layanan kesehatan bagi pegawai, peserta pelatihan, dan penyuluh setempat.

Ke depan, KKP akan terus mendukung pemenuhan gizi, kompetensi dan fasilitas masyarakat kelautan dan perikanan melalui berbagai pelatihan di penjuru daerah, baik secara mandiri maupun melalui sinergi kapasitas antar pihak dan lembaga dalam rangka mendukung salah satu program prioritas KKP tahun 2021-2024, yaitu pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya air tawar, payau dan laut berbasis kearifan lokal.

Latih 300 Masyarakat Jatim Diversifikasi Olahan Ikan

Bertepatan dengan webinar penyiapan materi penyuluhan, KKP melanjutkan peningkatan kualitas SDM kelautan dan perikanan melalui “Pelatihan Pengembangan Diversifikasi Olahan Ikan bagi Masyarakat Kabupaten Madiun, Kota Madiun dan Kabupaten Nganjuk” pada 27-28 Mei 2021.

Difasilitasi oleh BP3 Banyuwangi, pelatihan diikuti oleh 300 peserta yang berasal dari tiga lokasi berbeda yaitu Kabupaten Madiun, Kota Madiun dan Kabupaten Nganjuk sebanyak masing-masing 100 orang peserta. Dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan, pelatihan diadakan menggunakan metode blended online melalui sambungan Zoom.

Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pengolahan ikan yang bernilai ekonomis tinggi. Diharapkan dengan adanya pelatihan, dapat terbentuk wirausaha baru di masyarakat yang nantinya dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan di ketiga wilayah tersebut.

Ditemui secara terpisah, Kepala BRSDM, Sjarief Widjaja menyatakan, pelatihan daring ini telah disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi perikanan yang terdapat di wilayah kerja BP3 Banyuwangi, salah satunya di wilayah Provinsi Jawa Timur yang mempunyai potensi hasil ikan laut yang berlimpah. Menurutnya, perlu dilakukan terobosan-terobosan pengembangan diversifikasi olahan ikan yang dapat meningkatkan daya jual dan menarik minat masyarakat mengonsumsi ikan.

“Diversifikasi olahan ikan berperan dalam menyimpan ikan lebih lama dibanding dalam kondisi asli, memiliki cita rasa yang berbeda dan dapat dikreasikan, dan tentunya memberi nilai tambah yang lebih tinggi di pasar. Dengan sedikit saja menyiasati hasil perikanan masing-masing, misalnya dibungkus dengan menarik perhatian, Bapak/Ibu sekalian dapat menambah keuntungan dibandingkan dengan dijual dalam keadaan segar, yang seringkali merugi karena tidak tahan lama,” jelasmya.

Terlebih, Sjarief berharap agar keterampilan dan keahlian yang didapat peserta selama pelatihan dapat menumbuhkembangkan minat masyarakat dalam membuka usaha olahan produk perikanan, sehingga muncul wirausaha-wirausaha baru (start up) melalui e-commerce di bidang perikanan dan kelautan.

“Harapan kami, peserta yang hadir dapat juga merangkul pelaku usaha maupun masyarakat lainnya untuk membuka usaha baru di bidang perikanan, dalam hal ini usaha kreasi olahan ikan sehingga dapat turut membangun perekonomian perikanan nasional,” tambah Sjarief.

Anggota DPR RI Komisi IV, Muhtarom mengakui, berdasarkan data Dapil Jawa Timur VIII, angka konsumsi ikan (AKI) ketiga daerah ini memang masih sangat rendah, yaitu hanya sekitar 20 kg/kapita, jauh dibawah AKI Jawa Timur dan AKI Nasional yang secara berturut-turut bernilai 42 kg/kapita dan 56 kg/kapita. Dia menyebut, posisi daerahnya yang memang tidak dekat dengan laut telah sedikit banyak menjadi kendala dalam mengubah kebiasaan pangan masyarakat.

“Daging ikan memiliki nutrisi yang lebih lengkap dibandingkan dengan daging merah (sapi) dan daging ayam, saya harap pelatihan dapat mengubah kebiasaan masyarakat dan menambah minat masyarakat dalam mengonsumsi ikan. Terutama agar meningkatkan AKI daerah dan AKI provinsi secara keseluruhan,” tandasnya.

Terakhir, Muhtarom menyampaikan dukungan kepada para peserta untuk fokus dalam pelatihan. Tak lupa, ia pun mengingatkan agar seluruh peserta tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan menjaga jarak satu sama lain selama pelatihan berlangsung.

Sebagai informasi, KKP pun tak henti berupaya dalam mengedepankan kesejahteraan masyarakat di penjuru daerah melalui pengembangan dan pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan nasional yang melimpah. Guna memaksimalkan produksi perikanan dalam sektor penangkapan ikan, KKP sebelumnya menggelar pelatihan Pembuatan Bubu Kepiting Bakau (Scylla serrate) dan Pelatihan Perawatan Mesin Kapal Perikanan.

Pelatihan Full Online dengan tema ‘Pelatihan Pembuatan Bubu Kepiting Bakau (Scylla serrata)’ diselenggarakan oleh BP3 Medan pada 27 Mei 2021 bagi masyarakat di 32 Provinsi di Indonesia. Sementara Pelatihan Perawatan Mesin Kapal Perikanan bagi Masyarakat Kelautan dan Perikanan diselenggarakan oleh BP3 Bitung bagi masyarakat kelautan dan perikanan di 34 Provinsi pada 31 Mei 2021.

Berdasarkan laporan kegiatan, pelatihan yang difasilitasi oleh BP3 Medan dan BP3 Bitung tersebut secara berturut-turut telah menarik minat sebanyak 194 dan 90 peserta dari berbagai kalangan profesi dan jenjang pendidikan. Melalui pelatihan, diharapkan masyarakat pesisir di seluruh Indonesia dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan wawasannya dalam kegiatan usaha yang efektif dan efektif dan efisien, sehingga menambah hasil tangkapan yang berujung pada peningkatan taraf ekonomi masyarakat.

Ke depan, KKP akan terus memberikan pemenuhan kompetensi yang dapat memberikan daya dukung yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan, pengolah dan pembudidaya perikanan, terutama dalam mengakomodir potensi kelautan dan perikanan di daerah.

Sebagai informasi, KKP juga terus berupaya dalam memfasilitasi kompetensi masyarakat dalam berbagai aspek pengembangan dan teknologi pendukung kegiatan kelautan dan perikanan. Sebelumnya, KKP melalui BP3 Ambon telah mengadakan Pelatihan Destilasi Asap Cair pada Kamis (27/5/2021).

Diikuti oleh sebanyak 168 peserta yang berasal dari 29 Provinsi di Indonesia dari berbagai kalangan profesi dan jenjang pendidikan, pelatihan bertujuan untuk meningkatkan keterampiran dan wawasan peserta dalam membuat destilasi asap cair secara mandiri.

Asap cair merupakan cairan kondensat hasil pirolisis tempurung kelapa yang mengandung senyawa penyusun utama asam, fenol, dan karbonil, sehingga banyak diaplikasikan sebagai pengawet alami pada makanan serta memberikan karakteristik sensori berupa aroma, warna, serta rasa yang khas pada produk pangan. Asap cair yang telah melewati fase destilasi dapat diaplikasikan ke produk pangan, ikan dan daging, sehingga aman digunakan sebagai pengawet alami.

Pelatihan diharapkan dapat membantu usaha masyarakat kelautan dan perikanan dalam menjaga mutu hasil tangkapannya sehingga dapat menjaga daya jual produk di pasar.

Webinar Penyiapan Materi Penyuluhan

Tak hanya meningkatkan kapasitas SDM pelaku utama usaha kelautan dan perikanan, KKP juga terus mendorong peningkatan kompetensi penyuluh perikanan (luhkan) sebagai garda terdepan dan agen perubahan (agent of change) dalam mendukung keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan. Guna memaksimalkan performa penyuluh perikanan dalam mendampingi masyarakat, KKP menggelar Webinar Penyiapan Materi Penyuluhan dalam Mendukung Program Terobosan KKP tahun 2021-2024 pada tanggal 27-28 Mei 2021.

Difasilitasi oleh Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Puslatluh KP), webinar ini diadakan untuk menunjukkan kesiapan perangkat kerja penyuluhan demi mendukung program pengembangan perikanan budidaya, khususnya untuk komoditas ekspor seperti udang, lobster, rumput laut, dan bandeng serta pengembangan kampung-kampung perikanan budidaya ikan yang terintegrasi di penjuru daerah.

Seperti yang telah diketahui, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono tengah mengusung program terobosan untuk menggenjot peningkatan penerimaan negara dari sektor kelautan dan perikanan sepanjang 2021-2024. Program prioritas yang dimaksud adalah peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari subsektor perikanan tangkap, pengembangan perikanan budidaya, dan pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya air tawar, payau dan laut.

Sebagai perpanjangan tangan dari pusat, penyuluh perikanan (luhkan) dituntut untuk dapat menanggapi program prioritas tersebut dengan sigap. Pasalnya, kesiapan luhkan menjadi kunci dari suksesnya program prioritas tersebut.

Kepala Puslatluh KP, Lilly Aprilya Pregiwati menyebut materi penyuluhan dibuat berdasarkan kebutuhan dan kepentingan pelaku utama dan pelaku usaha dengan memperhatikan kemanfaatan dan kelestarian sumber daya pertanian, perikanan, dan kehutanan. Materi penyuluhan dalam bentuk teknologi tertentu yang akan disampaikan kepada pelaku utama dan pelaku usaha harus mendapat rekomendasi dari lembaga pemerintah, kecuali teknologi yang bersumber dari pengetahuan tradisional.

“Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, materi dan bahan ajar luhkan dibuat dengan memperhatikan aspek-aspek tertentu yaitu mengedepankan kelestarian sumber daya alam, bersumber dari riset dan teknologi rekomendasi ahli-ahli yang tentunya telah dilakukan pemeriksaan silang oleh lembaga pemerintah,” jelasnya.

Lilly menuturkan bahwa materi penyuluhan perikanan harus memenuhi prinsip-prinsip Permen KP Nomor 30 Tahun 2014 tentang Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan. Prinsip-prinsip tersebut yaitu bermanfaat, sederhana, praktis dan mudah diterapkan secara biaya.

Untuk itu, webinar yang dilaksanakan selama dua hari ini menghadirkan pembahas dari Direktorat Produksi dan Usaha Ditjen Perikanan Budidaya, Pusat Riset Perikanan, Balai Besar Riset Sosial Ekonomi, para Peneliti dan Perekayasa KKP, dan Tenaga ahli UNIDO/SMART Fish 2. Kehadiran tenaga ahli di bidang usaha budidaya perikanan diharapkan dapat melengkapi rumusan materi penyuluhan kelautan dan perikanan yang kemudian dapat meningkatkan wawasan dan keterampilan luhkan dalam membina masyarakat pembudidaya di lapangan.

Dia berharap masukan para pembahas sekalian akan menjadi perbaikan kami dalam rangka menyelaraskan rekomendasi teknologi dan tenaga ahli ke depannya. Selain itu diharapkan pula dukungan dari para ahli sekalian untuk memastikan bahwa yang kami kerjakan sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan daripada materi penyuluhan yang akan disebarluaskan kepada penyuluh di lapangan.

“Nantinya, materi-materi yang ada akan disusun dalam berbagai media penyuluhan yang tercetak maupun tertayang sehingga menjadi toolkit atau handout penyuluh perikanan. Kita berharap agar webinar ini dapat memberikan kemudahan, kelancaran, dan kemanfaatan sehingga dapat membantu para pelaku usaha KP maupun luhkan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraannya,” pungkasnya.

Pemprov DKI Kerjasama Pangan dengan Jatim Senilai Rp 3,9 Miliar

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelontorkan dana sebesar Rp 3,9 miliar untuk perjanjian kerja sama (PKS) industri perdagangan, rencana kebutuhan pangan, pemesanan dan pembelian dengan Pemprov Jawa Timur.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bila DKI Jakarta memiliki sekitar 17-18 persen aktivitas perekonomian di Indonesia untuk dikontribusikan ke seluruh provinsi.

“Di sisi lain, kami di Jakarta adalah kota jasa yang memiliki ketergantungan pada komoditi dari luar daerah, khususnya yang menyangkut kebutuhan dasar amat tinggi. Jika dihitung, bisa lebih dari 98 persen dari pasokan kebutuhan pangan,” kata Anies dalam keterangan tertulis, Kamis (3/6/2021).

Lanjut Anies, BUMD akan mendapatkan tugas untuk mengelola supply, memastikan ukuran, jumlah, serta lokasinya. Yakni guna pendistribusi pasokan untuk kebutuhan warga Jakarta lebih optimal dan efisien.

“Artinya apa? Kebutuhan dipercayakan kepada mekanisme pasar, ketika BUMD beroperasi. Kita menginginkan hal ini agar makin hari pasar yang ada di Jakarta makin bisa terpenuhi dengan baik,” ucapnya.

Selain itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengatakan, Jawa Timur merupakan salah satu daerah produsen kebutuhan pangan di Jakarta. Anies juga menyatakan kerjasama keduanya diharapkan dapat memberikan manfaat.

“Jangan lupa, kita bertemu hari ini bukan sekadar keuntungan lebih tinggi, bukan sekadar peluang bisnis lebih besar, tetapi ujungnya adalah menghadirkan keadilan sosial bagi semua yang terlibat di sini,” jelas Anies.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menyatakan apresiasinya terkait kerjasama misi perdagangan tersebut. Menurut dia, kegiatan tersebut juga dapat menjalin persaudaraan antara Pemprov DKI dan Jawa Timur.

“Tadi Gubernur (Anies) juga menyapa pelaku UMKM baik dari Jatim maupun DKI, dan kami rasa ini menjadi semangat yang luar biasa. Setelah ini, mudah-mudahan komunikasi akan terus terjalin. Kami juga melihat BUMD di DKI memiliki kerja sama inovatif, sehingga kami banyak belajar,” jelas Emil.

Kemdikbudristek Alokasikan Rp 2,7 Triliun untuk Riset, Inovasi, dan Iptek

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id –  Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) mengalokasikan pos anggaran baru tahun 2022 untuk riset , inovasi dan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Total anggaran untuk pos baru tersebut sekitar Rp 2,7 triliun.

“Ada 7 program yang akan dilaksanakan di Kemdikbudristek dan ada 1 program baru yaitu program riset, inovasi, dan iptek berkaitan dengan restrukturisasi kementerian yang baru kita lakukan,” kata Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek, Ainun Naim, dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR yang membahas tentang anggaran pendidikan 2022, Kamis (3/6/2021).

Pos riset, inovasi, dan iptek mencakup 4 kegiatan prioritas yaitu Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) penelitian vokasi sebesar Rp 260 miliar, BOPTN penelitian pendidikan tinggi sebesar Rp 1,7 triliun, competitive fund pendidikan tinggi sebesar Rp 500 miliar, dan matching fund pendidikan tinggi sebesar Rp 250 miliar.

Ainun mengatakan pagu indikatif Kemdikbudristek tahun 2022 sebesar Rp 73,08 triliun atau lebih rendah dibandingkan pagu tahun 2021 ini sebesar Rp 81,5 triliun.

Angka pagu tahun 2021 Rp 81,5 triliun juga belum ditambah dengan anggaran BOPTN riset dan teknologi yang nilainya total Rp 1,4 triliun untk 1 tahun, namun yang ditransfer ke Kemdikbudristek sebesar Rp 1,1 triliun.

“Jika kita lihat secara keseluruhan kurang lebih pagu kita 1 tahun, termasuk ristek ada Rp 83 triliun. Memang ada kuota internet tetapi sifatnya emergency, jadi tidak bisa menjadi dasar analisis,” ujar Ainun.

Ainun mengatakan pos anggaran lainnya dalam pagu indikatif pendidikan 2022 antara lain program PAUD dan wajib belajar 12 tahun (Rp 10,2 triliun), program kualitas pengajaran dan pembelajaran (Rp 10,4 triliun), program pendidikan tinggi (Rp 27 triliun), program pendidikan dan pelatihan vokasi (Rp 3,2 triliun), program pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan (Rp 441 miliar), dan program dukungan manajemen (Rp 19,9 triliun).

Kemdikbudristek akan mengajukan penambahan anggaran pendidikan 2022 kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan (Kemkeu) sebesar Rp 20,1 triliun menjadi total Rp 93,2 triliun.

Dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi X, hari ini, terungkap bahwa Kemdikbudristek ternyata menerima pagu indikatif untuk tahun 2022 sebesar Rp 73,1 triliun atau lebih rendah dibandingkan pagu tahun berjalan 2021 sebesar Rp 81,5 triliiun.

Selisih tersebut sempat menjadi polemik karena beban Kemdikbudristek saat ini menjadi jauh lebih besar setelah digabung dengan Kementerian Riset dan Teknologi, namun anggaran yang dialokasikan tahun 2022 justru jauh lebih kecil dibandingkan tahun 2021.

KAI Kembali Hidupkan Jalur Logistik ke Pelabuhan Tanjung Perak

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Layanan angkutan logistik kereta api (KA) jalur Terminal Petikemas Surabaya (TPS)-Stasiun Kalimas di kawasan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya resmi beroperasi kembali, Kamis (3/6/2021).

Pengoperasian kembali jalur tersebut setelah 4 perusahaan yakni TPS, BMC Logistics, PT Krakatau Jasa Logistik (KJL) dan PT Krakatau Bandar Samudera (KBS) duduk bersama dan sepakat menandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) pada 29 April 2021 lalu. Sesuai MoU itu, disepakati kerja sama dalam kegiatan pengangkutan petikemas dari dan ke TPS dengan moda transportasi kereta api

Direktur Utama TPS, Dothy menyatakan, pengoperasian angkutan logistik kereta api dapat memberikan nilai lebih untuk industri logistik dan kepelabuhanan nasional yang lebih berdaya saing.

“Kerja sama ini juga merupakan upaya dalam mendukung program Kementerian BUMN untuk terus bersinergi dalam hal ini sinergi antara KAI dan Pelindo III,” kata Dothy.

Dalam kesempatan itu, Dirut PT KAI Didiek Hartantyo mengatakan, jalur kereta api yang terintegrasi dengan terminal petikemas ini akan memberikan kemudahan bagi pemilik barang atau pelaku usaha angkutan logistik yang akan mengirimkan barang dari dan menuju pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Didiek berharap TPS yang terintegrasi kembali dengan angkutan kereta api dapat berkontribusi terhadap kemajuan angkutan logistik nasional yang efektif, efisien, dan dapat mengurangi beban logistik di jalan raya.

“Reaktivasi jalur kereta api yang terintegrasi dengan TPS selaras dengan visi KAI yaitu menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama Pelindo III, Boy Robyanto menyebut penggunaan jalur kereta api di TPS diharapkan mampu mendukung kelancaran arus distribusi barang baik yang menuju pelabuhan maupun keluar dari pelabuhan.

Menurutnya, penggunaan kereta api dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurai kepadatan lalu lintas yang terjadi di jalan raya.

“Penggunaan kereta api diharapkan mampu mempercepat pergerakan barang dikarenakan memiliki jalur khusus yang bebas dari hambatan,” ungkapnya.

Boy menambahkan, selain di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya jalur kereta api juga terdapat di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Jalur tersebut berada di area Terminal Perikemas Semarang yang terhubung dengan Stasiun Tawang.

“Kami berharap setelah reaktivasi jalur kereta api di Terminal Petikemas Surabaya yang merupakan bagian dari Pelabuhan Tanjung Perak, dapat segera disusul dengan reaktivasi jalur kereta api lainnya seperti yang ada di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang,” katanya.

Fokus Pasar Domestik, Pemerintah Bakal Batasi Kebijakan Open Sky

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah berencana tidak menerapkan kebijakan open sky atau pasar terbuka bagi industri penerbangan internasional di sejumlah bandar udara (bandara).

Artinya, tidak semua pesawat asing bisa mendarat di bandara Indonesia. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pembatasan open sky ini sudah dibahas antara Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan.

“Alhamdulillah kita sudah berbicara dengan Menteri Perhubungan dan beliau mendukung bagaimana nanti bandara-bandara di Indonesia tidak bisa semuanya menjadi bandara yang menerapkan kebijakan bersama, membuka wilayah udara di Indonesia, termasuk untuk maskapai asing atau open sky,” kata Erick dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR, Kamis (3/6/2021).

Pemberlakuan kebijakan tersebut didasarkan karena kondisi pandemi Covid-19. Dengan tidak menerapkan open sky, pesawat asing hanya bisa mendarat di bandara-bandara tertentu saja.

“Ini kesempatan bagi kita untuk sinkronisasi dengan kementerian-kementerian lainnya, kalau beberapa titik atau bandara yang dibuka untuk open sky, maka dari bandara tersebut Garuda Indonesia bisa menyebar ke-20 kota di Indonesia,” katanya.

Mantan Bos Inter Milan itu menilai, kebijakan serupa sudah diterapkan di beberapa negara, terutama China dan Amerika Serikat.

“Kita mau ke Amerika Serikat juga hanya beberapa bandara yang dibuka untuk penerbangan asing, tidak semua kota. Begitu juga di China seperti itu,” tutur dia.  Kementerian BUMN akan memfokuskan rute penerbangan Garuda Indonesia dan Citilink di pasar domestik.

Langkah itu seiring dengan ceruk pasar domestik yang dinilai potensial. Upaya tersebut pun sudah dibicarakan dengan manajemen PT Garuda Indonesia (Persero) sejak Januari 2019 atau sebelum pandemi merebak di Indonesia. E

rick Thohir mencatat, data penerbangan saat ini didominasi oleh penumpang domestik. “(Kontribusi) lokal turis itu mencapai Rp1.400 triliun, sedangkan turis asing hanya 22 persen atau sekitar Rp300 triliun. Kalau kita berbisnis ya jelas ini marketnya karena Indonesia juga negara kepulauan,” ujar Erick.

Pemegang saham menilai, langkah tersebut merupakan terobosan paling realistis untuk menyelamatkan industri penerbangan pelat merah. Sebab, kedua maskapai tersebut mempekerjakan setidaknya 1.300 pilot dan awak kabin serta 2.300 pegawai.

Bangkitkan Perekonomian, Polresta Bogor Gelar Pameran UMKM Flora dan Fauna

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Polresta Bogor Kota terus membuat program di tengah pandemi Covid-19. Salah satunya pada Hari Jadi Bogor ke-539, dijadikan momentum untuk menggelar pameran usaha mikro kecil menengah (UMKM) flora dan fauna di lima hotel di Kota Bogor.

Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, pameran UMKM flora dan fauna ini merupakan langkah membangkitkan UMKM ditengah pandemi Covid-19.

Dimana, sejak Januari 2020 tahun hingga saat ini, Polresta Bogor Kota sudah melakukan 30 kegiatan yang dipersembahkan untuk Kota Bogor. Tidak hanya pada dimensi ekonomi, tapi juga terkait dimensi kesehatan.

“Hari ini 31 kegiatan penguatan ekonomi. Sebagai mana pesan dari Presiden Jokowi. Ujungnya produktivitas dan membangkitkan gairah dalam memulihkan perekonomian di Kota Bogor,” kata Susatyo di Hotel Permata Bogor, Kamis (3/6).

Di samping itu, pihaknya juga meluncurkan program Polisi UMKM. Dimana dalam program ini Polresta Bogor melakukan kegiatan berupa bantuan hukum, konsultasi, sampai dengan bagaimana menjalankan transaksi online secara aman terhadap para pelaku UMKM. Tak hanya itu, dalam program ini, polisi juga memberikan jaminan terhadap UMKM di Kota Bogor.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Bogor, Almer Faiq R mengatakan, kegiatan pameran UMKM flora dan fauna ini merupakan kolaborasi dan sinergitas dari Polresta Bogor Kota, Kadin Kota Bogor, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Bogor, dan didukung oleh Pemkot Bogor.

“Kegiatan ini bukti keberpihakan Kadin Kota Bogor kepada sektor UMKM. Di HJB ke-539 ini dijadikan momentum untuk membangkitkan UMKM maupun sektor lainnya, agar terus maju dan berkembang. Kadin tidak hanya memikirkan diri sendiri, keberadaan UMKM jadi perhatian,” katanya.

Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto juga turut mengapresiasi langkah yang dilakukan Polresta Bogor Kota. Dimana langkah tersebut merupakan manivestasi sesuai dengan arahan Presiden RI terkait pemulihan ekonomi dan membangkitkan sektor usaha.

Apalagi, sambung dia, Kadin kota Bogor juga sudah menunjukkan program kerjanya dalam membantu pemulihan ekonomi di Kota Bogor. Salah satunya dengan berkolaborasi dengan Polresta Bogor dan pihak terkait lainnya.

“Apa yang dilakukan Kapolresta berkolaborasi dengan Kadin dan lainnya sejalan dengan impian kita bahwa UMKM harus berjalan cepat dan mengambil potensi pangsa pasar walaupun ditengah pandemi Covid-19, ucapnya.

Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Zaenul Mutaqin menilai, kegiatan yang digagas  Kapolresta Bogor ini sangat positif. Sehingga perlu didukung penuh  semua pihak, terutama Pemkot Bogor.

“Apa yang dilakukan Kapolresta Bogor Kota harus didukung. Saya mengapresiasi kegiatan Kapolresta ini sebagai bentuk upaya pemulihan ekonomi yang dicanangkan Presiden Jokowi. Tentu saja tidak hanya UMKM disektor flora dan fauna, tetapi sektor lain harus dibangkitkan agar semua sektor ekonomi tumbuh dengan baik,” katanya.

Kementerian ESDM Serap Anggaran Rp1,3 Triliun Hingga Mei 2021

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ego Syahrial menyampaikan, Kementerian ESDM hingga akhir Mei 2021 kemarin telah menyerap sebanyak Rp 1,3 triliun dari anggaran tahun 2021, atau sekitar 22,04 persen dari total pagu keseluruhan.

“Angka ini lebih tinggi 2,71 persen dari target yang kami susun, 19,33 persen pada bulan Mei 2021,” kata Ego saat menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Kamis (3/6).

Menurut dia, capaian serapan anggaran tersebut masih terhitung sesuai jalur (on the track), bahkan melampaui target awal yang telah disusun Kementerian ESDM.

“Diharapkan realisasi anggaran Kementerian ESDM hingga akhir Desember 2021 dapat mencapai 96 persen setidak-tidaknya,” ujar dia.

Lebih lanjut, Ego memaparkan soal 183 paket pengadaan barang dan jasa di Kementerian ESDM dengan total pagu anggaran sebesar Rp 2,537 triliun. Secara progres terakhir, sekitar 98 persen paket senilai Rp 2,479 triliun sudah melalui proses tahap penawaran (tender).

“Terdiri dari on progres 30 paket dengan pagu Rp 749 miliar, yaitu terdiri dari 18 paket dengan pagu Rp 235,71 miliar sedang dalam proses pelaksanaan tender,” paparnya.

Sementara 12 paket dengan pagu Rp 513,53 miliar dalam pelaksanaan proses tandatangan kontrak. Sedangkan yang sudah terkontrak dan sedang dalam proses pelaksanaan sebanyak 128 paket atau Rp 1,730 triliun.

“Sebanyak 2 persen sedang dalam proses persiapan tender, terdiri dari 25 paket sebesar Rp 57,80 miliar. Terdiri dari belum tender 24 paket Rp 56,16 miliar, dan belum input di SiRUP 1 paket sebesar Rp 1,64 miliar,” jelas Ego.

Gelar ii-Motion, Kemenperin Targetkan Capai Rp3 Miliar Transaksi

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Demi membuka dan memperluas jangkauan pemasaran produk Muslim Indonesia, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menggelar Indonesia Industrial Moslem Exhibition (ii-Motion). Pameran tersebut diadakan secara virtual pada 3 sampai 5 Juni 2021.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, ii-Motion bertujuan mendorong pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) produk Muslim. Gelaran ini sekaligus memperkuat citra Indonesia sebagai pemain penting dalam industri halal dunia, serta mendukung upaya Indonesia menjadi produsen produk halal terbesar di dunia.

Pemerintah melihat kesempatan pelaku IKM Indonesia untuk masuk pasar dunia sangat besar dan sayang bila tidak potensi ini tidak dimanfaatkan. “Maka, kami fasilitasi dengan pameran ii-Motion iiagar produk Indonesia bisa tembus ekspor,” ujar Agus pada pembukaan pameran ii-Motion 2021 secara virtual, Kamis (3/6).

Agus menambahkan, rangkaian kegiatan ii-Motion 2021 dengan tema ‘Indonesian Halal Industry Today’ terdiri dari pameran secara virtual, webinar, dan talkshow dengan berbagai pembahasan. Ada pula demo make up dan hijab, demo barista, serta demo masak.

Pameran virtual dalam kegiatan ii-Motion 2021 diikuti 142 peserta yang berasal dari kelompok komoditas makanan dan minuman, fesyen, sepatu, tas, perhiasan, kosmetik serta peralatan rumah tangga. Terdapat pula satu booth Program Santripreneur, dua Klinik Konsultasi dan Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM), juga empat booth Penghargaan IKM.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Gati Wibawaningsih menargetkan, nilai transaksi Indonesia Industrial Moslem Exhibition (II-Motion) 2021 mencapai sebesar Rp3 miliar. Pameran II-Motion sendiri digelar secara virtual pada hari ini 3-5 Juni mendatang.

“Target kami Rp3 miliar tiga hari ini sampai tanggal 5 Juni 2021,” kata Gati dalam pembukaan Indonesia Industrial Moslem Exhibition (II-Motion) 2021, Kamis (3/6).

Pameran virtual dalam kegiatan ii-Motion 2021 diikuti oleh 138 peserta yang berasal dari kelompok komoditi makanan dan minuman, fashion, sepatu, tas, perhiasan, kosmetik dan peralatan rumah tangga. Selain itu juga terdapat 1 booth Program Santripreneur, 2 Klinik Konsultasi dan Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM), dan 4 booth Penghargaan IKM.

Pada booth Penghargaan IKM diisi oleh program dan penghargaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian kepada IKM, yaitu: Indonesia Food Innovation (IFI), Modest Fashion Project (MOFP), Indonesia Fashion and Craft Awards (IFCA), dan Indonesia Good Design Selection (IGDS).

Pada booth Klinik Konsultasi dan Fasilitasi terdapat Klinik Desain Merek dan Kemasan, dan Klinik Kekayaan Intelektual yang akan memberikan informasi dan konsultasi terkait dengan Kekayaan Intelektual dan kemasan bagi produk IKM.

“Saya melihat tidak cukup jualan online tapi juga jual produknya dan mampu menjual dan jual,” tandasnya.

Jaringan Bisnis Jadi Hal Utama di Dunia Pertanian

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Jaringan bisnis dinilai Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menjadi hal yang utama dalam upaya pembangunan pertanian nasional. Dengan jaringan bisnis yang baik, pertanian nasional bisa berkesinambungan.

“Salah satu program strategis Kementerian Pertanian (Kementan) RI ialah membangun petani milenial. Dalam program ini, kami juga membangun jaringan kerja samanya. Alhamdulillah gayung bersambut, karena ternyata Pak Gubernur (DIY) juga menginginkan adanya pembangunan petani milenial, tidak hanya sekedar orangnya, tapi jaringan bisnisnya juga harus dibangun,” ungkap Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi.

Dijumpai usai pertemuannya dengan Gubernur DIY di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (03/06), Dedi menjelaskan bahwa Sri Sultan menekankan bahwa jaringan bisnis yang baik bisa menjamin kebersinambungan produk-produk pertanian. Dengan begitu, petani pun dapat dengan baik mempersiapkan produk yang dihasilkan karena tidak perlu lagi mengkhawatirkan jaringan bisnis.

“Kalau jaringan bisnisnya sudah bagus, petani tidak akan bingung lagi setiap panen. Tiap panen, sudah ada yang pasti menampung hasilnya. Jaringan bisnis itulah yang harus dibangun, artinya produk pertanian itu memang memiliki hubungan dengan bisnis, bisnis lancar maka produk pun lancar, produk lancar tentu pertanian lancar,” jelasnya.

Dalam upaya membangun petani milenial ini, Kementan RI melalui BPPSDMP akan menggelar The 2nd Millenial Indonesia Agropreneurs Expo 2021 di Royal Ambarrukmo Hotel Yogyakarta pada 12-13 Juni 2021. Acara ini merupakan acara bagi anak-anak muda pertanian untuk membangun wirausaha pertaniannya. Tidak hanya akan menjadi tempat pameran produk pertanian, acara ini juga akan diisi berbagai bimbingan teknis kepada petani milenial Indonesia.

“Para petani milenial kita ini akan mendapat beragam pelatihan pertanian, mulai dari hulu hingga hilir, dari perencanaan sampai pemasaran. Para petani ini juga akan diajarkan untuk bisa melakukan sesuatu untuk menambah nilai jual produk pertanian yang mereka hasilkan. Kami juga akan menghubungkan mereka dengan pihak-pihak yang bisa mendukung jaringan bisnis mereka,” paparnya.

Program pertanian lainnya yang menjadi bahasan pada pertemuan kali ini ialah program Komando Startegis Pembangunan Pertanian (Kostratani) tingkat kecamatan. Menurut Dedi, program ini adalah upaya pemberdayaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dengan pemanfaatan sarana prasarananya, termasuk teknologi informasi.

“Dari sini kemampuan petani juga bisa ditingkatkan melalui pelatihan yang akan mencakup semua proses pertanian dari hulu sampai hilir, tidak sekedar mengelola pertanian. Jadi penyuluh maupun petaninya diberdayakan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Sugeng Purwanto mengatakan, saat ini, jumlah petani milenial di DIY baru mencapai 641 petani saja. Namun, dalam tiga tahun ke depan, ditargetkan akan ada 3.000-4.000 petani milenial di DIY melalui berbagai program pengembangan yang dilakukan.

“Di zaman sekarang memang sudah seharusnya yang muda yang berkreasi dan bergerak, termasuk di dunia pertanian. Apalagi petani milenial ini juga erat hubungannya dengan teknologi informasi, karena harus membangun jejaring juga. Mereka harus bisa memproduksi sekaligus bisa memasarkan,” imbuhnya.

Guna mencapai target petani milenial di DIY tersebut, Sugeng menuturkan, pihaknya terus melakukan proses rekrut tapi tidak sekedar menunjuk. Proses seleksi tetap dilakukan dan yang terpilih biasanya yang embrionya sudah terlihat. Para calon petani milenial ini juga akan mengikuti pembinaan berupa bimbingan teknis, mengikuti sosialisasi, dan proses verifikasi kegiatan lapangan dan usahanya.

“Potensi petani milenial tinggi di DIY, apalagi human development index kita tertinggi nasional, jelas kami optimis. Hanya selanjutnya bagaimana kami punya tenaga atau energi lebih untuk mendekatkan mereka kepada harapan yang kita inginkan, yakni menguasai IT dan pasar,” paparnya.

1...4,3054,3064,307...4,887Halaman 4,306 dari 4,887