Beranda blog Halaman 4308

Antisipasi Pelayanan Musim Kemarau, Perumda Tirta Sanjiwani Gianyar Angkat dan Bersihkan Empat Unit Pompa

Penulis
Andik Irwanto
-
Antisipasi Pelayanan Musim Kemarau, Perumda Tirta Sanjiwani Gianyar Angkat dan Bersihkan Empat Unit Pompa

SuaraPemerintah.id – Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Sanjiwani Gianyar melakukan pengangkatan dan membersihkan empat unit pompa untuk mengantisipasi gangguan pelayanan akibat musim kemarau. Musim kemarau yang sudah dimulai dimana jarangnya turun hujan atau mulai menipisnya persediaan air di dalam tanah maka Perumda Air Minum Tirta Sanjiwani Gianyar yang selama ini melayani masyarakat Gianyar dalam pelayanan air bersih melakukan langkah-langkah antisipasi.

Berdasarkan hasil evaluasi bagian produksi telah terjadi penurunan debit air pada beberapa sumber air khususnya Sumur bor diantaranya Sumur Bor Beng 4 dengan kapasitas 9 l/dt yang terletak di Lingkungan Kaja Kauh Kelurahan Beng Gianyar mengalami penurunan sebanyak 1 l/dt dari sebelkumnya 8 l/dt.

Hal ini dipaparkan oleh Agung Gede Jayeng Ambara, Manajer Wilayah Timur Pelayanan Gianyar, dalam keterangan yang diterima redaksi, 3 Juni 2021. Menurut A A Gede Jayeng untuk Sumur Bor Beng 4 yang selama ini melayani wilayah kelurahan Beng, Kota Gianyar sebagian dan Perumahan LC Bukitjati, selama proses pengangkatan dan pembersihan yang dilakukan tanggal 18 Mei 2021 maka pelayanan dialirkan dari sumber lain, sehingga pelayanan tetap bisa berjalan walaupun tidak maksimal.

Sementara sumber ke dua yang diangkat dibersihkan adalah Sumur Bor Bukit Jati 2 yang terletak di Lingkungan Samplangan Kelurahan Samplangan dilaksanakan pada 24 Mei 2021 dengan kapasitas produksi 8 l/dt menjadi 5,9 l/dt. Sumur Bor Bukit Jati 2 melayani wilayah Kelurahan Samplangan, Desa Tegal Tugu, Desa Temesi dan Br Kaja Kauh Tulikup.

Agung Jayeng juga menambahkan dengan banyaknya wilayah yang mengalami gangguan maka pelayanan selama pengangkatan dialirkan dari Sumur bor bukit Jati 1 yang sebelumnya tertampung dalam Reservoir Bukit Jati serta kepada pelanggan diharapkan mengadakan penampungan air selama air mengalir sehingga kebutuhan air bisa terpenuhi.

Kemudian pengangkatan dan pembersihan pompa ketiga dilaksanakan pada Sumur Bor Abianseka 2 karena mengalami penurunan kapasitas dimana kapasitas saat ini 18 l/dt dari sebelumnya sebesar 22 l/dt, dilaksanakan pengankatan dan pembersihan tanggal 27 Mei 2021.

Sementara menurut Manager Wilayah Barat Kecamatan Sukawati I Ketut Gede Asta Gunawan mengatakan Sumur Bor Abianseka 1 yang terletak di Br Abianseka Desa Mas Ubud tertampung dalam Reservoir Abianseka bersama 2 Sumur lainya yaitu Sumur Bor Abianseka 2 dan Sumur bor Cangi dan pelayanan mengguankan pompa boster melayani wilayah Desa Sukawati, Desa Guwang, Desa Celuk dan Br Rangkan Ketewel.

Sementara Pompa ke 4 dilaksanakan pada pompa Sumur bor Bukit Jati 1 direncanakan akan dilaksanakan 2 Juni 2021 namun belum bisa terlaksana karena ada kendala pada chesing pompa sehingga memerlukan perencanaan lebih mateng lintas Bagian serta akan dijadwal ulang.

Di sisi lain Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Sanjiwani Kabupaten Gianyar Ir Made Sastra Kencana, M.Si mengatakan bahwa pengangkatan dan pembersihkan pompa dilaksanakan secara berkala sesuai jadwal dan dilaksanakan secara khusus sesuai kebutuhan sebagaimana saat ini dilaksankan karena antisipasi pelayanan akibat penurunan kapasitas sumber.

Sastra kencana menegaskan bahwa pengangkatan dan pembersihan pompa dilaksanakan dalam sehari selesai sehingga gangguan pelayanan tidak terganggu lebih lama, serta akibat dengan adanya pekerjaan dimaksud pelayanan agar tetap bisa berjalan dengan pengalihan pengaliran dari sumber lain dan pelayanan pelanggan dengan mobil tangki tetap disiagakan ketika ada pelanggan yang membutuhkan air.

Perumda Air Minum Tirta Sanjiwani saat ini melayani pelanggan berjumlah 60.929 dilayani dengan Sumur dalam (SB), Mata Air Permukaan ( MAP) dan Mata air Grafitasi tersebar di 7 kecamatan yaitu Gianyar, Blahbatuh, Ubud, Payangan, Tegallalang, Sukawati dan Tampaksiring. (red/pen)

Tiga Upaya Agar Pemulihan Ekonomi Nasional Terus Menguat

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Pemulihan ekonomi nasional kian menguat. Pemerintah terus memperkuat langkah pemulihan ekonomi melalui tiga faktor yang menjadi game changer.

Pertama, intervensi kesehatan.  “Langkah penanganan di bidang kesehatan tetap menjadi prioritas utama untuk mengatasi sumber guncangan,” ungkap Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu.

Intervensi kesehatan dilakukan antara lain dengan pemberian vaksinasi gratis bagi 181,5 juta orang sehingga diharapkan akan mampu mencapai herd immunity pada awal 2022.

Selain itu, upaya penguatan dan penegakan disiplin protokol kesehatan juga terus digalakkan, baik dengan 3M (mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak) maupun dengan TLI (tes, lacak, dan isolasi) yang komprehensif.

Kedua, melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program PEN terus didorong realisasinya dan selalu dievaluasi penggunaannya. Penyaluran PEN juga terus dipercepat untuk mendorong kinerja perekonomian kembali ke zona positif.

“Kalaupun ada usulan-usulan baru, pasti dalam konteks kita sudah mengevaluasi program-program yang ada. Apa yang sudah kita siapkan yaitu Rp699 triliun adalah angka yang sangat besar. Kita dorong terus supaya berjalan efektif dalam mencapai tujuan kita,” terang Febrio.

Terakhir, kebijakan reformasi struktural. Kebijakan ini berfokus pada pembangunan pada sumber daya manusia, infrastruktur, serta upaya perbaikan kemudahan berusaha. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan pembentukan Indonesia Investment Authority (INA) terus dioptimalkan untuk mempercepat pembukaan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, serta reformasi birokrasi untuk kemudahan berusaha.

Izin Liga 1 dan 2 Diterbitkan Polri, Tagar #MenporaPejuangBola Trending

Penulis
admin sp
-

SuaraPemerintah.id – Upaya Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali dalam menghidupkan kembali sepakbola Indonesia mendapat apresiasi dari pengguna internet (warganet). Terutama setelah izin kompetisi Liga 1 dan Liga 2 musim 2021/2022 secara resmi diterbitkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang rencananya bergulir awal Juli mendatang.

Di media sosial Twitter misalnya, sebagai bentuk sambutan mereka terhadap bergulirnya kembali kompetisi Liga 1 dan Liga 2, para warganet menuliskan beragam komentar di beranda medsos masing-masing. Bahkan tagar #MenporaPejuangBola masuk dalam deretan trending topik Twitter.

Berdasarkan pantauan pada Kamis, 3 Juni 2021, tagar ini mendapat ribuan cuitan dari pengguna Twitter. Salah satu yang menuliskan tagar ini adalah akun Mawar anjani @mawaranj. Dia memuji upaya Menpora Amali dalam memenuhi keinginan pecinta bola Indonesia agar kompetisi Liga 1 dan Liga kembali berjalan.

“Salut sama Pak Menpora Amali yang gigih dalam perjuangkan keinginan pecinta sepakbola. #MenporaPejuangBola,” tulis @mawaranj.

Hal senada juga disampaikan akun Nandang San, @SanNandang yang memberikan apresiasi karena Menpora Amali terus memperjuangkan izin berbagai event olahraga di tengah pandemi.

“Asli emang Pak Zainuddin Amali tuh Menpora terbaik. Seluruh cabor olahraga diperjuangkan, termasuk sepakbola ya. Sampai akhirnya udah diberi ijin penyelenggaraan liga 1 dan liga 2. #MenporaPejuangBola,” pujinya.

Sementara itu, beberapa pengguna internet lainnya mengungkapkan kebahagiaan mereka setelah izin Liga 1 dan Liga 2 dikeluarkan polisi. “Dan gimana nggak seneng dong secara izin buat Liga 1 dan 2 udah turun berarti kan bentar lagi akan dimulai kompetisi nya #MenporaPejuangBola,” tulis akun @ajab046.

Akun ayaycaptain00 mengatakan kompetisi Liga1 dan Liga 2 harus tetap bergulir, namun tetap menerapkan protokol kesehatan karena dalam situasi pandemi COVID-19. “Yang penting mah tetap patuh protokol kesehatan, maju terus persepakbolaan Indonesia. Apalagi sekarang Liga 1 dan 2 sudah diizinkan oleh Polri #MenporaPejuangBola,” katanya.

Hal serupa disampaikan akun @Tasa_02 yang mengingatkan agar penonton tidak datang ke stadion dan cukup nonton dari rumah saja saat pertandingan berlangsung.

“Himbauan penonton nggak harus di stadion kok, kita bisa nonton di rumah pecinta sepakbola hanya rindu dengan kompetisi sepakbola semoga lancar sampai selesai Liga 1 dan 2 #MenporaPejuangBola,” jelansya.

Untuk diketahui, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menerbitkan izin kompetisi Liga 1 dan Liga 2 2021. Penerbitan izin kompetisi Liga 1 dan Liga 2 itu langsung diberikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di Markas Besar (Mabes) Polri, Jakarta Selatan, pada Senin (31/5) sore WIB.

Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengatakan penerbitan izin Liga 1 dan Liga 2 harus dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Menurut dia, jalannya turnamen pramusim Piala Menpora 2021 yang sukses digelar 25 April lalu menjadi pertimbangan Polri.

“Dari hasil diskusi memutuskan izin keramaian (diterbitkan) dengan catatan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Penyelanggaraan Piala Menpora menjadi evaluasi kami. Beberapa waktu lalu penyelanggaraan sudah cukup bagus,” katanya.

Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainudin Amali menyampaikan Kemenpora, PSSI dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) telah mampu memenuhi syarat-syarat yang diberikan agar kompetisi bisa berlangsung lancar dan aman pada masa pandemi COVID-19. Salah satunya terkait penegakkan disiplin prokes selama penyelenggaraan kompetisi.

“Sebelum pengajuan permohonan izin ke Mabes Polri kami mengadakan rakor yang dihadiri PSSI, PT LIB, Kemenkes, Satgas Covid-19, dan BNPB,. Kami sudah mendengarkan pemaparan dari PSSI dan pengelola PT LIB tentang pelaksanaan kegiatan yang akan berlangsung tahun 2021-2022. Direncanakan dimulai pada 10 Juli 2021 berakhir Maret 2022. Hal lain yang kami minta penerapan prokes,” kata Menpora Amali.

“Kami merasa apa yang sudah direncanakan dan dipaparkan pada rakor sudah memenuhi syarat untuk kami rekomendasikan kepada Kapolri untuk dimohonkan izin keramaian,” lanjut Menpora Amali.

Wujudkan Indonesia Jadi Produsen dan Eksportir Produk Halal Terbesar Dunia

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi produsen dan eksportir produk halal terbesar di dunia. Hal ini didukung dengan sumber daya yang dimiliki, termasuk potensi sektor industri di Indonesia. Kementerian Perindustrian mendorong potensi dan peluang tersebut agar dapat tumbuh secara optimal.

“Indonesia merupakan pasar yang besar bagi produk muslim, karena sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, mencapai 229 juta jiwa. Angka tersebut merupakan 87,2% dari populasi penduduk Indonesia yang berjumlah 276,3 juta jiwa atau 12,7% dari populasi muslim dunia,” kata Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin pada pembukaan pameran Indonesia Industrial Moslem Exhibition (ii-Motion) 2021 secara virtual, Kamis (3/6).

Wapres menjelaskan, sektor industri halal merupakan bagian dari ekosistem dengan potensi ekonomi yang sangat besar untuk saat ini dan ke depannya. Berdasarkan laporan dari State of Global Islamic Economic Report 2020-2021, tingkat konsumsi masyarakat muslim dunia mencapai USD2,02 triliun yang terserap di sektor makanan, farmasi, kosmetik, mode, perjalanan dan media/rekreasi halal.

“Tingkat konsumsi tersebut diproyeksi terus meningkat hingga mencapai USD2,4 triliun pada tahun 2024 dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar 3,1%,” ungkapnya. Mengacu dari sumber data yang sama, peringkat Ekonomi Syariah Indonesia, yang diukur berdasarkan Indikator Ekonomi Islam Global, juga mengalami kenaikan. Pada tahun 2019, Indonesia menduduki peringkat keempat dunia setelah Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

“Indikator tersebut diukur dengan enam sektor, yaitu makanan dan minuman, jasa keuangan, perjalanan ramah muslim, modest fashion, farmasi dan kosmetik, serta media dan rekreasi,” sebutnya. Kenaikan peringkat ini tak terlepas dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Oktober 2019.

Di samping itu, Indonesia sudah punya Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 yang memiliki empat strategi utama. Pertama, penguatan rantai nilai halal yang terdiri dari industri makanan dan minuman halal, industri pariwisata halal, industri fesyen muslim, industri media dan rekreasi halal, industri farmasi dan kosmetik halal serta industri energi terbarukan.

“Kedua, penguatan sektor keuangan syariah. Ketiga, penguatan usaha mikro, kecil dan menengah. Keempat adalah pemanfaatan dan penguatan ekonomi digital,” tutur Wapres.

Menurutnya, potensi Indonesia sebagai pasar produk muslim perlu diimbangi dengan peningkatan kinerja ekspor Indonesia dan potensi produknya untuk masuk ke pasar negara-negara Organisasi Kerja sama Islam (OKI). Berdasarkan data OKI Economic Outlook 2020, di antara negara-negara anggota OKI, Indonesia menjadi eksportir terbesar kelima dengan proporsi 9,3%.

“Jika dibandingkan secara global, ekspor produk halal Indonesia saat ini baru berkisar 3,8% dari total pasar produk halal dunia,” imbuhnya. Untuk meningkatkan kontribusi tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya strategis, salah satunya melalui penyelenggaraan event berskala nasional dan internasional untuk mendorong promosi dan publikasi produk muslim Indonesia yang saat ini sudah mengalami kemajuan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga akan semakin dikenal di mata dunia.

Kesempatan pelaku IKM

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, pihaknya menginisiasi penyelenggaraan ii-Motion secara virtual pada 3-5 Juni 2021 dengan tujuan untuk membuka dan memperluas jangkauan pemasaran produk muslim Indonesia.

Selain itu, mendorong pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM) produk muslim, memperkuat citra Indonesia sebagai pemain penting dalam industri halal dunia, serta mendukung upaya Indonesia untuk menjadi produsen produk halal terbesar di dunia.

“Kesempatan pelaku IKM Indonesia untuk masuk pasar dunia sangat besar, sayang apabila kita tidak menggunakan potensi ini. Maka itu, kami fasilitasi dengan pameran ii-Motion agar produk Indonesia bisa menembus ekspor,” paparnya.

Menperin menambahkan, rangkaian kegiatan ii-Motion 2021 dengan tema “Indonesian Halal Industry Today” terdiri dari pameran secara virtual, webinar dan talkshow dengan berbagai pembahasan, demo make up dan hijab, demo barista, serta demo masak.

Pameran virtual dalam kegiatan ii-Motion 2021 diikuti sebanyak 142 peserta yang berasal dari kelompok komoditas makanan dan minuman, fesyen, sepatu, tas, perhiasan, kosmetik serta peralatan rumah tangga. Selain itu, terdapat satu booth Program Santripreneur, dua Klinik Konsultasi dan Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM), serta empat booth Penghargaan IKM.

Selanjutnya, booth Penghargaan IKM diisi oleh berbagai program dan penghargaan yang diselenggarakan Kemenperin dengan target pelaku IKM, yaitu: Indonesia Food Innovation (IFI), Modest Fashion Project (MOFP), Indonesia Fashion and Craft Awards (IFCA), dan Indonesia Good Design Selection (IGDS). “Di antara peserta, terdapat empat booth icon yang diisi oleh desainer ternama tanah air, yaitu Ivan Gunawan, Jenahara, Ida Royani, dan Irfan Hakim,” sebut Menperin.

Pada booth Klinik Konsultasi dan Fasilitasi terdapat Klinik Desain Merek dan Kemasan, serta Klinik Kekayaan Intelektual yang akan memberikan informasi dan konsultasi terkait dengan Kekayaan Intelektual dan kemasan bagi produk IKM. Untuk sesi webinar, akan diangkat dua tema menarik, yaitu Industri Halal dan Perkembangannya di Indonesia, serta Akses Pembiayaan Syariah.

Sedangkan, talkshow akan mengangkat dua tema, yakni Fashion Business Talks dan Mengangkat Potensi Unggulan Pangan Halal Lokal melalui Inovasi. Selain itu, investor dan kalangan pengusaha dapat melakukan business matching online dalam gelaran ini.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Gati Wibawaningsih mengatakan, kebutuhan masyarakat terhadap produk dan jasa berlabel halal semakin meningkat, seiring dengan bertambahnya kesadaran terhadap kualitas, keamanan dan kesehatan produk yang dikonsumsi.

Menurut Gati, legitnya pasar industri produk halal global ini memang tak hanya dikerubuti oleh negara dengan mayoritas muslim, seperti Indonesia dan Malaysia. Perusahaan-perusahaan dari China, Thailand, Filipina, Jepang, Korea Selatan dan Australia juga ikut berebut memproduksi barang-barang halal. “Saya yakin kita bisa mengambil bagian pasar produk halal, paling tidak sebagai pemain utama di Asia,” ujarnya.

Pulangkan 7.300 PMI Bermasalah, Kemensos Siapkan RPTC dan 41 Balai Rehabilitasi Sosial

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah berencana memulangkan 7.300 Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah dari Malaysia pada bulan Juni dan Juli 2021. Mengantisipasi hal tersebut, Kemensos di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) fokus membantu menangani korban kasus Tindak Perdagangan Orang (TPO) dengan siap memberikan layanan rehabilitasi sosial, pemulangan serta reintegrasi.

“Tugas dan fungsi Kemensos sesuai Permenko PMK No 3. Kami juga harus pastikan terlebih dahulu dari 7.300 PMI ini, berapa persen yang berisiko menjadi korban perdagangan orang,” ungkap Menteri Sosial Tri Rismaharini yang disampaikan oleh Dirjen Rehabilitasi Sosial, Harry Hikmat dalam Rapat Dengar Pendapat Tim Pengawas DPR RI Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Timwas PPMI) di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (2/6/2021).

Kesiapan Kemensos terkait rencana Pemerintah memulangkan sebanyak 7.300 Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah dari Malaysia pada Juni dan Juli 2021. 

Juga, kesiapan Kemensos menerima dan menindaklanjuti pemulangan dari Kementerian Luar Negeri melalui entry point Tanjung Pinang dan Pontianak, berkoordinasi dengan satuan tugas pemulangan PMI bermasalah, termasuk pemerintah daerah, serta Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19.

“Kemensos menyiapkan Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) Tanjung Pinang, RPTC Bambu Apus serta 41 balai rehabilitasi sosial milik Kemensos, ” kata Harry.

Hal tersebut sesuai arahan Menteri Sosial bahwa ke-41 Balai tersebut tengah dioptimalisasi untuk menangani PMI bermasalah.

“Ke-41 balai bisa jadi tempat transit maupun tempat isolasi mandiri sebelum PMI tersebut dipulangkan ke daerah asal masing-masing,” ungkap Harry.

Selain Balai, Kemensos menyiapkan Pekerja Sosial terkait pendataan, asesmen dan intervensi, terkait pemulangan dan rujukan, serta menyiapkan sandang, perlengkapan mandi, bantuan jaminan hidup, permakanan dan tambahan permakanan selama dalam perjalanan.

Adapun kendala yang masih terjadi adalah tidak terintegrasinya data PMI bermasalah yang telah ditanggani Kementerian Sosial dan telah mendapat Jaminan Sosial serta Program-Program Perlindungan Sosial dari Kemensos ke Kementerian/ Lembaga yang menangani PMI bermasalah.

“Dampaknya membuat para PMI bermasalah tersebut bisa bekerja lagi di luar negeri,” katanya.

KL di bawah Kemenko PMK tengah berkoordinasi mengantisipasi rencana pemulangan PMI dari Malaysia agar pemulangan tersistimatis, terarah, dengan menglarifikasi jumlah PMI dengan data by name by address yang akan dipulangkan pada Juni- Juli 2021 kepada Pemerintah Malaysia.

Femmy Eka Putri dari Kemenko PMK menyatakan, pihaknya siap melakukan pemulangan dalam kondisi sehat.

“Tentu saja, kami akan terus berkoordinasi lintas sektor untuk kelancaran pemulangan PMI tersebut, ” katanya.

Hadir dalam acara tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Satgas Penanganan Covid-19, serta BPJS Ketenagakerjaan.

Menteri Trenggono Dorong Pengembangan Kampung Gurami BIMA

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Membangun kampung-kampung perikanan budidaya tawar, payau, dan laut berbasis kearifan lokal, memang merupakan satu dari tiga program terobosan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. Program tersebut terus digiatkan di seluruh pelosok Indonesia, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Limapuluh Kota dinilai potensial dalam pengembangan perikanan air tawar karena memiliki letak geografis yang strategis dan dilengkapi dengan kekayaan sumber daya genetik ikan pada 15 aliran sungai besar. 589 jenis ikan air tawar dilaporkan dapat ditemukan di perairan Sumatera Barat.

Dengan bonus geografis tersebut, terutama pada ikan gurami yang merupakan ikan asli Indonesia, Balai Riset Pemuliaan Ikan (BRPI), yang merupakan unit pelaksanakan tugas (UPT) Pusat Riset Perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM), memulai pengembangan gurami hibrida unggul yakni gurami BIMA.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono saat mengunjungi kampung gurami BIMA – Pokdakan Anak Kociak, mendorong Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota untuk melakukan budidaya ikan Gurami BIMA secara masif sehingga menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menteri Trenggono ingin Gurami BIMA ini menjadi salah satu unggulan budidaya kearifan lokal.

“Saya kira biar kita bisa lihat, saya tadi minta Bapak Bupati agar ini digerakkan jadi satu budidaya kearifan lokal, dikembangbiakkan, dibuat modellingnya dulu, ditetapkan berapa target budidayanya, jika berhasil masyarakat akan ikut,” ujar Menteri Trenggono.

Selain Gurami BIMA, Menteri Trenggono juga meminta ikan lokal lainnya yang memiliki nilai jual tinggi seperti ikan Gariang (Tor duorenensis) dapat dikembangbiakkan dan dibuat percontohan bagi masyarakat. Bila dukungan diberikan ke pembudidaya secara maksimal, dia optimistis tingkat kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah akan meningkat.

“Yang pertama, ini adalah bagian dari pengentasan kemiskinan, dan yang kedua untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ikan-ikan ini punya nilai yang mahal, saya kira sudah bisa dibudidayakan secara masif, dan bisa dilakukan oleh masyarakat, dan kita akan lakukan pendampingan semuanya. Ini harus jadi pemicu pertumbuhan ekonomi. Jadi kita harus buat sebuah terobosan, saya minta Pemda untuk sisihkan 5 sampai 10% anggaran untuk budidaya ikan Gurami Bima ini,” tegas Menteri Trenggono.

Gurami yang merupakan hasil persilangan strain gurami jantan Jambi dengan betina Majalengka, merupakan hasil dari program riset peningkatan mutu genetik ‘Pembentukan Varietas Unggul Ikan Gurami Tumbuh Cepat’ yang dimulai sejak tahun 2015.

Pencanangan Kampung Ikan Gurami BIMA di Nagari Suliki, Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota dan launching Gurami BIMA, ditandai dengan peresmian secara langsung oleh Menteri Trenggono, pada 3 Juni 2021. Kampung Ikan Gurami menjadi semakin menarik karena mengangkat kearifan lokal dan mengusung budidaya ramah lingkungan atau green product, yakni produk perikanan yang tidak berbahaya bagi manusia dan lingkungannya, tidak boros sumber daya, hingga tidak menghasilkan sampah berlebihan.

Gurami dapat diberikan pakan dedaunan dengan sedikit input pakan yang bahannya bersumber protein hewani. Sebagai kelompok herbivora, gurami mengandung anti oksidan, omega 3 dan albumin  yang baik untuk kesehatan. Dengan mengusung green product, gurami juga dilirik di pasar internasional dengan banyak permintaan dari negara-negara yang mengusung produk eco friendly seperti di pasar Eropa dan Tiongkok.

Disamping itu, ikan Gurami BIMA juga bernilai ekonomis penting, karena mempunyai nilai pasaran yang tinggi, volume produksi makro yang tinggi dan luas, serta mempunyai daya produksi yang tinggi.

Keberadaan ikan gurami di Kabupaten Limapuluh Kota juga sangat penting karena ikan gurami merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan adat dan budaya masyarakat.

Sebagai salah satu kelompok yang akan mengimplementasikan Gurami BIMA untuk budidaya yaitu kelompok pembudidaya ikan ‘Anak Kociak’ merupakan salah satu Unit Perbenihan Rakyat (UPR) di Kabupaten Lima Puluh Kota tepatnya di Nagari Suliki, Kecamatan Suliki. Pokdakan ini mengelola lahan seluas 7 hektare dengan kolam sebanyak 65 buah.

Di Nagari Suliki sendiri terdapat  27 UPR yang mengelola pembenihan gurami  dengan produksi benih saat ini sebanyak 7.879,18 ton dan sebanyak 58.270.405 ekor benih yang didistribusikan di luar Kabupaten Limapuluh Kota, yaitu Payakumbuh, Riau, Batam dan Kepri. Dengan berbagai kelebihannya, diharapkan Kabupaten Limapuluh Kota dapat mengoptimalkan produksi benih per tahun sebanyak 150 juta ekor benih (peningkatan sebesar 55 persen) dan mampu menjadi kabupaten yang mandiri dalam penyediaan benih gurami.

Dengan adanya Kampung Ikan Gurami juga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas perikanan budidaya, membuka lapangan pekerjaan, dan mewujudkan kampung-kampung perikanan yang mengusung kearifan lokal.

Dalam peresmian Kampung Ikan Gurami BIMA, Menteri Trenggono turut meninjau beberapa komoditas baru hasil riset lingkup Pusat Riset Perikanan (Pusriskan) yang berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Limapuluh Kota yaitu ikan Tor  Duorenensis Gariang ‘Sakti’ sebagai ikon yang benilai jual tinggi dan memiliki nilai kearifan lokal dan juga ikan hias lokal yakni Green Sumatera, Rasbora Harlequin, Botia dan Rainbow Kurumoi.

Selain itu juga diserahkan bantuan induk dan calon induk kepada calon pengguna secara simbolis, berupa 20 ekor calon indukan ikan gurami BIMA, 200 ekor anakan ikan Tor, 50 ekor Green Sumatera, 50 ekor Botia Sumatera kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Limapuluh Kota; 20 ekor calon indukan ikan gurami BIMA dan 200 ekor benih calon induk gurami BIMA kepada Pokdakan Anak Kociak; 20 ekor calon indukan ikan gurami BIMA dan 50 ekor indukan rainbow kurumoi untuk DJPB; 50 ekor anakan ikan Tor untuk pemuka adat; juga 50 ekor anakan ikan Tor untuk pelaku utama usaha perikanan untuk Pokdakan Sarasah Jaya, Jorong Lubuak Limpato, Nagari Tarantang Kecamatan Harau serta serah terima dokumen persetujuan hibah lahan seluas 1hektare dari Bupati Lima Puluh Kota kepada Kepala BRSDM untuk pembangunan Instalasi Riset Perikanan Regional Sumatera.

BRPI Pusriskan juga siap berkolaborasi untuk perbanyakan calon induk gurami BIMA agar kebutuhan induk unggul di masyarakat dapat terpenuhi.

Pada kesempatan itu, KKP juga menyerahkan pinjaman modal Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP), dengan nilai total sekitar Rp1,625 miliar, kepada Anggola Marpauh (sektor usaha pembudidaya ikan); Pokdakan Mandiri; pegiat sektor usaha pembudidaya ikan; dan pegiat sektor usaha budidaya dan pemasar.

Disdik Jabar Mulai Siapkan PTM Terbatas Tahun Ajaran Baru

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Dinas Pendidikan Jawa Barat mulai mempersiapkan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTM terbatas pada awal tahun ajaran 2021/2022. Sesuai jadwal kalender pendidikan, tahun ajaran baru akan dimulai Juli 2021.

Kepala Disdik Jabar Dedi Supandi mengatakan meski memberikan izin PTM namun pada pelaksanannya sangat tergantung dari kesiapan pihak sekolah masing-masing. “Intinya kami izinkan namun kebijakan akhir ada pada kepala sekolahnya masing-masing,” ujar Dedi, Rabu (2/6/2021).

Selain itu, pihak sekolah juga harus meminta pendapat dari orang tua murid. Sekolah akan mengajukan pertanyaan apakah orang tua memilih untuk PTM terbatas atau tetap memilih pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Namun demikian kebijakan ketat akan tetap dilaksanakan dengan menegakkan protokol 5M. Bahkan jika ada anak yang sakit maka tidak diperkenankan untuk mengikuti PTM.

Selain itu, pelajaran tertentu saja yang nantinya akan diberikan izin melaksanakan PTM terbatas, seperti misalnya pelajaran praktikum.

Menurutnya, kebijakan PTM diberikan setelah melihat kondisi terkini di mana sebanyak 68 persen pegawai pelayanan publik termasuk tenaga pengajar atau guru di Jabar sudah menjalani vaksinasi COVID-19 tahap dua.

Ia menegaskan meski diperbolehkan PTM terbatas, sarana dan prasarana harus dipersiapkan secara maksimal dengan kapasitas ruangan yang memadai dan sirkulasi udara yang baik.

“Wajib mempersiapkan sarana pembelajaran tatap muka dengan baik sekaligus juga menyiapkan pembelajaran daringnya,” tutur Kadisdik.

Perkuat Keuangan Daerah, Bank Banten Kerja Sama dengan Bapenda Provinsi Banten

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten/BEKS) menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Banten terkait pelayanan penerimaan pendapatan daerah melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Gerai Samsat, Unit Mobil Samsat Keliling dan sentra-sentra pelayanan lainnya dari jaringan kantor dan elektronik Bank Banten.

Penandatangan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh Direktur Utama Bank Banten Agus Syabarrudin bersama Kepala Bapenda Provinsi Banten Opar Sohari di Serang, Senin (31/5). Turut hadir dalam kegiatan penandatanganan tersebut yaitu Direktur Lalu Lintas Polda Banten Kombes Pol Rudy Purnomo, Dodi Apriansyah mewakili PT Jasa Raharja Cabang Banten serta jajaran Direksi Bank Banten.

Direktur Utama Bank Banten Agus Syabarrudin optimis Bank Banten akan kian dipercaya oleh Pemerintah dan masyarakat Banten. “Kami sangat optimis kerja sama dengan Bapenda Provinsi Banten ini akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap Bank Banten. Terlebih lagi pada 28 Mei 2021 lalu kami juga telah mendapatkan kembali kepercayaan sebagai bank pengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Banten. Ini merupakan komitmen besar dari Pemerintah Provinsi Banten sebagai pemegang saham pengendali untuk mendukung peningkatan kinerja & bisnis Bank Banten secara berkesinambungan.”

“Saat ini Bank Banten telah menyiapkan berbagai strategi pengembangan usaha untuk mengakselerasi pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan. Salah satu akselerasi kami dalam rangka membangun perekonomian adalah dengan membangun Ekosistem Keuangan Daerah sebagai perwujudan peran BPD dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien dan transparan,” pungkas Agus.

Dari segi infrastruktur teknologi, operasional dan pelayanan, Bank Banten telah siap melayani pembayaran Wajib Pajak dengan Bapenda Provinsi Banten di 12 UPTD dan 43 Gerai Samsat di wilayah Banten. Selain itu layanan yang dapat digunakan untuk transaksi pembayaran Wajib Pajak adalah melalui seluruh jaringan ATM Bank Banten, Indomaret, Alfamart, Tokopedia, Linkaja, Fastpay serta aplikasi bebas bayar dalam rangka mendukung program gerakan Non Tunai/Cashless.

“Untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan perbankan bagi masyarakat, kami akan melakukan kerja sama dengan beberapa agen keuangan digital untuk memudahkan masyarakat dalam transaksi perbankan,” jelas Agus.

Tujuh Bulan Berturut-turut, PMI Manufaktur Indonesia Terus Meningkat

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia kembali mencatatkan rekor tertinggi pada Mei 2021, yakni mencapai 55,3. Angka tersebut meningkat dari rekor sebelumnya di 54,6 pada April 2021. Momentum ekspansi yang terjadi selama tujuh bulan terakhir menggambarkan kenaikan output, permintaan baru, dan pembelian, serta ketenagakerjaan yang kembali tumbuh setelah 14 bulan terkontraksi.

“Optimisme bahwa produksi akan terus menguat terlihat semakin solid di dalam negeri, didorong harapan perbaikan ekonomi karena situasi pandemi Covid 19 domestik,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu dalam keterangan resminya, Rabu (02/06).

Di sisi lain, PMI manufaktur global tumbuh semakin kuat ke level 56,0 pada Mei 2021. Angka ini masih menjadi yang tertinggi sejak April 2010. Hal tersebut didorong oleh pertumbuhan solid di sisi permintaan baru, permintaan ekspor baru, dan produksi.

“Eropa, Inggris, dan AS mencatat rekor PMI Manufaktur sekaligus menjadi kontributor utama kinerja manufaktur global yang kuat pada bulan Mei. Tiongkok, Jepang, dan India masih berada di zona ekspansi. Namun, aktivitas manufaktur India turun tajam akibat lonjakan kasus Covid 19,” kata Kepala BKF.

Sementara itu, performa manufaktur ASEAN terlihat cukup bervariasi. Malaysia dan Vietnam meneruskan aktivitas manufaktur dengan tren ekspansif, sedangkan Filipina dan Thailand berada di zona kontraksi akibat pengetatan restriksi. Efek gangguan rantai pasokan terus berlanjut, terutama di Eropa dan Amerika Serikat, akibat tingginya tingkat permintaan yang mendorong kekurangan pasokan dan kenaikan inflasi.

Lebih lanjut, Kepala BKF menyampaikan lonjakan kasus Covid 19 di negara berkembang, seperti Amerika Latin, ASEAN, dan India, perlu terus diwaspadai. Pengetatan restriksi yang diterapkan akan dilakukan dengan hati-hati agar tidak berdampak pada penurunan aktivitas manufaktur di wilayah tersebut.

“Pemulihan ekonomi akan berlanjut, namun pengendalian pandemi Covid-19 dan vaksinasi harus terus berjalan dengan baik”, tutup Febrio.

Dinas Perdagangan Buka Layanan Konsultasi UMKM Yang Ingin Ekspor

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah – Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Balikpapan membuka kesempatan bagi UMKM yang ingin mengirim produknya hingga ke luar negeri. Upaya yang dilakukan Disdag adalah dengan membuka layanan konsultasi dan pembinaan bagi UMKM di Kota Beriman.

Kepala Disdag Balikpapan Arzaedi Rachman mengatakan, sampai saat ini sudah ada delapan UMKM yang dibina dan berpotensi melakukan ekspor. Walau secara keseluruhan masih ada yang sambil jalan atau berproses.

Sampai sekarang sudah ada tiga UMKM yang sudah berhasil ekspor. Selain itu, ada juga satu yang masih dalam proses perizinan. “Kami siap membantu. Silakan berkoordinasi dengan kami, tidak ada pungutan dan semua gratis,” terang Arzaedi Rabu (2/6/21).

Ia mempersilakan pelaku UMKM yang ingin ekspor untuk datang ke Dinas Perdagangan. Selama pihaknya membuka konsultasi, ia berharap, UMKM yang memiliki kemampuan menjual produk ekspor harus patut mencoba.

“Jangan yang ada di benak, ekspor ini susah perizinannya. Harusnya dicoba dulu saja,” katanya. Arzaedi menyebutkan, jika melihat dari tiga UMKM yang sudah menjalankan ekspor lebih dulu. Maka bisa terlihat proses perizinan sangat mudah.

Apalagi urusan dari pemerintah pusat sudah serba online. Misalnya yang sudah mulai ekspor seperti kepiting Kampung Timur dan Kopi Nusantara atau Delkoff. Dia menambahkan, rencananya segera menyusul lagi produk Balikpapan siap ekspor adalah Salakilo yang akan mengekspor komoditi merica ke Belanda.

“Bagi mereka yang mampu ekspor dan ada target buyer di luar, kenapa tidak coba,” sebutnya. Dia menambahkan, Disdag akan membantu berkonsultasi dan menyambungkan UMKM dengan Kementerian Perdagangan.

Tentu nantinya sesuai target negara tujuan ekspor masing-masing produk. Setelah itu, UMKM bisa berkonsultasi langsung dengan pemerintah pusat.

Arzaedi menegaskan, sejauh ini tidak ada batasan kategori produk bagi UMKM. “Produk apa aja bisa, contoh sambal Salakilo yang mulai di cari di Timur Tengah,” tuturnya. Walau ada potensi memang saat ini Salakilo masih dalam proses persiapan ekspor yang lebih serius.

Terbukanya jalur ekspor yang dimudahkan oleh kementerian, Disdag Balikpapan mendorong UMKM agar bisa memanfaatkan kesempatan tersebut. Sehingga produk buatan Kota Minyak juga mampu beredar dan dinikmati oleh berbagai orang mancanegara.

1...4,3074,3084,309...4,887Halaman 4,308 dari 4,887