Beranda blog Halaman 4309

Puan Maharani: Peran Strategis Seskoal Dalam Pengembangan Pendidikan TNI AL

Penulis
Jalaludin Rummi
-

SuaraPemerintah.id – Ketua DPR RI Puan Maharani Sebut Seskoal Punya Peran Strategis untuk Pengembangan Pendidikan di TNI AL. Saat Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani memberikan kuliah umum di sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal), Jakarta, Rabu (2/6/2021).

Ia mengungkapkan pentingnya sumber daya manusia yang punya loyalitas tinggi pada negara.“Kekuatan pertahanan negara sangat membutuhkan sumber daya manusia, prajurit TNI, yang tidak hanya andal tetapi juga memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi,” ungkap Puan.

Dalam kesempatan itu, Puan menegaskan bahwa DPR RI mendukung upaya membangun kekuatan TNI untuk melaksanakan pertahanan negara. Namun, langkah itu membutuhkan cara pandang geopolitik yang menempatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan.

“Maka pembangunan kekuatan TNI AL sebagai komponen utama pertahanan negara di laut, sekaligus sebagai salah satu komponen kekuatan maritim, adalah suatu kebutuhan dalam pembangunan pertahanan Negara,” ungkap Puan.

Dalam kuliah umumnya, Puan berharap Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut atau (Seskoal), sebagai lembaga pendidikan pengembangan umum tertinggi di lingkungan TNI Angkatan Laut, melaksanakan peran strategis dalam mempersiapkan think tank dan center of excellence on naval and maritime science.

Adapun beberapa isu nasional yang menurut Puan perlu menjadi fokus dan atensi Seskoal sebagai lembaga think tank dalam bidang pertahanan matra laut.

Mulai dari agenda Indonesia sebagai poros maritim dunia, pengamanan wilayah batas maritim dengan 10 negara tetangga yang masih belum tuntas, maritime security, serta Minimum Essential Force (MEF) pertahanan negara aspek matra laut yang akan berakhir pada tahun 2024.

Libatkan Para Ahli, Bupati Blora Dorong Kemajuan Peternakan Sapi

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Bupati Blora Arief Rohman mendorong pemberdayaan peternakan sapi di Kabupaten Blora, sehingga diharapkan dapat menjadi potensi ekonomi yang besar.

Untuk mewujudkan hal tersebut, bupati meminta masukan kepada para ahli ternak pada diskusi peternakan dengan para ahli yang dilaksanakan secara daring, Selasa (1/6/2021) malam. Diharapkan, grand desain peternakan sapi di Kabupaten Blora bisa segera direalisasikan, mengingat populasi ternak di Blora merupakan yang terbanyak di Jawa Tengah.

“Ya, semalam kami sampaikan beberapa gagasan sekaligus meminta masukan dari Prof Ali Agus (Dekan Fakultas Peternakan UGM) dan para senior lainnya, tentang peternakan sapi ini. Alhamdulillah, beliau bersedia membagikan ilmunya untuk membangun sektor peternakan di Blora,” terang bupati saat dihubungi, Rabu (2/6/2021).

Disampaikan, grand desain peternakan yang diinginkan, yakni peternakan dari hulu hingga hilir. Mulai dari proses penyediaan bakalan yang bagus, teknologi penyediaan pakannya, perawatannya, hingga penjualan dengan kepastian outstaker yang berkelanjutan dan teknologi pegolahan pascapanennya.

“Ada beberapa masukan yang disampaikan Prof Ali semalam. Beliau siap membantu dan mengajari bagaimana cara penyediaan bakalan yang baik, dan penggemukannya, hingga teknologi pakan ternak. Ke depan, perlu kita ajak para peternak kita belajar ke Bengkel Sapi milik Prof Ali yang ada di Yogyakarta,” jelasnya.

Ditambahkan, saat diskusi pihaknya juga diminta untuk membentuk kandang ternak komunal di lokasi-lokasi strategis, agar bisa dipantau dengan baik, serta mobilitas mudah. Juga mendorong pengelolaan ternak sebagai salah satu unit usaha BUMDes di pedesaan.

“Kita juga punya mimpi Blora punya RPH (rumah potong hewan) yang modern. Selama ini Blora dikenal penghasil sapi, tapi tidak punya RPH yang representatif, masih manual semuanya. Berikut industri pabrik pengolahan dagingnya, seperti dibikin bakso, sosis, atau sejenisnya, yang muaranya bisa membuka peluang lapangan pekerjaan di Blora ini,” tambah bupati.

Bupati menjelaskan, pihaknya akan memilih beberapa kecamatan dan desa sebagai pilot project program peternakan terpadu ini.

“Blora ini kalau diberi bantuan yang sifatnya hibah pasti keberlanjutannya tidak bisa dipastikan. Namun jika bantuannya berupa pinjaman modal murah disertai pendampingan dari para ahli maka hasilnya akan lebih bagus. Pola kerja sama ini yang akan kita terapkan nanti,” ungkapnya.

Disampaikan, bebeapa waktu lalu pihaknya telah menggandeng PD Dharma Jaya, salah satu BUMD DKI Jakarta yang bergerak di bidang peternakan dan pemenuhan daging, serta beberapa perbankan yang siap membantu permodalannya.

“Semoga ke depan, peternakan Blora bisa lebih maju dan memberikan peningkatan ekonomi yang baik untuk daerah. Sehingga, para peternak bisa lebih sejahtera,” pungkasnya.

Kapal Bantu Rumah Sakit, State of The Art PT PAL Indonesia (Persero)

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – BUMN Industri Pertahanan tidak pernah berhenti melahirkan produk-produk inovasi untuk kemajuan Indonesia, termasuk didalamnya untuk memperkuat matra laut.  Adalah Kapal Bantu Rumah Sakit (BRS) besutan PT PAL Indonesia (Persero), merupakan salah satu bukti improvement teknologi rancang bangun kapal tipe LPD (Landing Platform Dock).  Sebelumnya PAL telah berhasil melakukan design improvement yang menghasilkan produk Strategic Sealift Vessel (SSV) yang kini digunakan oleh Angkatan Laut Filipina. Desain kapal tersebut telah mendapatkan sertifikat Paten/ HAKI dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Menurut Sekretaris Perusahaan PT PAL Indonesaia (Persero) Rariya Budi Harta, hal terpenting dari kapal ini sesuai dengan namanya BRS (Bantu Rumah Sakit) memiliki kemampuan setara Rumah Sakit Tipe C. Kemampuan tersebut ditunjang dengan fasilitas poliklinik rawat jalan (umum, mata, gigi, dll) UGD, ruang operasi, ruang rawat inap, unit radiologi, CT Scan dan X-Ray, hingga Ruang Isolasi untuk penanggulangan wabah menular seperti COVID19.

“Kapal ini juga memiliki mobilitas untuk pelaksanaan misi evakuasi medis yang ditunjang dengan kemampuan mengangkut helikopter medis, ambulance boat, dan LCVP,” ujar Rariya Budi Harta di Surabaya (02/06/21).

Kapal Bantu Rumah Sakit (BRS) 124 meter ini dilengkapi dengan mesin pokok sebesar 2 x 5420 kW, kapal BRS ini memiliki jarak jelajah mencapai 10.000 Nautical Miles dengan kecepatan maksimal 18 knots, memiliki kemampuan kapasitas angkut total personil 643 orang termasuk 159 pasien, dilengkapi juga dengan 2 unit LCVP (Landing Craft Vehicle Personel), 1 unit RHIB (Rigid Hulled Inflatable Boat), 2 unit Ambulance Boat serta memiliki kapasitas untuk mengangkut 4 ambulance, 3 mobile hospital, 1 mobile decompression dan 1 mobile X Ray.

“Selain itu, fungsi kapal BRS sangat sesuai dengan karakteristik dan wawasan maritim Indonesia. Sebagai  negara kepulauan yang terletak di lintasan ring of fire, Indonesia memiliki kerentanan bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi yang dapat diikuti oleh bencana sekunder, seperti tsunami dan lainnya. Dengan situasi tersebut, kapal BRS bersifat mobile dan dapat digerakkan dalam waktu singkat ke wilayah terdampak bencana untuk melaksanakan kegiatan tanggap darurat bencana,” terang Rariya.

Berdasarkan UU TNI nomor 34 tahun 2004, dalam misi OMSP, kapal BRS dapat melaksanakan tugas operasi membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan serta membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue). Tidak terbatas pada situasi itu, kapal BRS juga memiliki kapabilitas pelaksanaan misi diplomasi internasional.

Hadirnya kapal Bantu Rumah Sakit BRS TNI Angkatan Laut merupakan sebuah wujud implementasi atas direktif Presiden Joko Widodo yang mencanangkan adanya minimal  3 (tiga) unit Kapal Bantu Rumah Sakit di setiap wilayah Indonesia. Serta berharap di masa pandemi COVID19 kapal BRS dapat menjadi armada TNI Angkatan Laut yang tangguh dalam mengemban tugas dan baktinya dengan maksimal.

Pemprov Maluku Kembali Raih Opini WTP dari BPK RI

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Provinsi Maluku kembali mengukir keberhasilan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2020. Walaupun ada beberapa catatan kecil namun hal itu tidak mempengaruhi opini atas hasil pemeriksaan BPK.

Opini WTP diberikan BPK setelah melakukan pemeriksaan dan diserahkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Rabu (2/6/2021).

Dokumen LHP diserahkan Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK, Dori Santosa secara virtual dalam Rapat Paripurna DPRD Maluku yang dipimpin Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury.

Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK, Dori Santosa mengapresiasi usaha-usaha perbaikan yang telah dan akan dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku atas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2020, sehingga terjadi perbaikan dalam penyajian laporan keuangan.

“BPK akan mendorong Pemprov Maluku untuk melakukan upaya perbaikan berkelanjutan secara sistematik dan konsisten. Tanpa mengurangi penghargaan kami atas capaian keberhasilan dalam pencapaian pelaksanaan anggaran Tahun 2020,” katanya.

Dia mengakui, BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Maluku.

Kelemahan itu, lanjut Dori, diantaranya penganggaran kegiatan pada empat OPD Pemprov Maluku tidak tepat, pengelolaan belanja hibah dan Bansos pada Pemprov Maluku belum memadai, pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum tertib dan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset tetap tidak memadai.

“Karena itu, BPK menyimpulkan bahwa kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut tidak berpengaruh secara signifikan dan tidak mempengaruhi secara material terhadap kewajaran penyajian LKPD Tahun Anggaran 2020, dan dengan demikian BPK memberikan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” atas LKPD Provinsi Maluku Tahun 2020,” jelasnya.

Gubernur Maluku, Murad Ismail menyikapi penilaian BPK tersebut, berjanji akan menindaklanjuti LHP atas LKPD Pemprov Maluku Tahun Anggaran 2020 tersebut dalam waktu 60 hari.

“Kami akan segera tindaklanjuti dalam waktu 60 hari ke depan,” janji mantan Kakor Brimob Polri itu. Rapat paripurna dalam rangka penyerahan LHP LKPD Provinsi Maluku tahun 2020 juga dihadiri Gubernur Maluku, Murad Ismail didampingi Wakil Gubernur Barnabas Orno serta Sekretaris Daerah (Sekda) Kasrul Selang yang mengikuti secara virtual dari kediaman Gubernur Maluku.

Sementara itu, kepala BPK Perwakilan Maluku, Muhammad Abidin dan para auditor mengikuti secara virtual dari Kantor BPK RI Perwakilan Maluku.

Jateng Siap Jadi “Pilot Project” Peningkatan Mutu Pendidikan

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Pendiri Sekolah Cikal sekaligus putri ulama ternama Indonesia, Quraish Shihab, Najelaa Shihab menemui Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Rabu (2/6/2021). Dalam pertemuan yang digelar di rumah dinas Ganjar, Puri Gedeh Kota Semarang itu, Najelaa membahas sejumlah topik tentang pendidikan dengan orang nomor satu di Jawa Tengah itu.

Ditemui usai acara, Najelaa mengatakan, kerja sama antara dirinya dengan Pemprov Jateng melalui Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan Yayasan Guru Belajar. Namun dalam waktu dekat ini, akan ada empat hal yang akan diakselerasi terkait peningkatan pendidikan di Jawa Tengah.

“Tadi kami ngobrol tentang itu, dan Pak Ganjar sangat semangat serta berkomitmen mendukung. Ada empat hal yang akan diakselerasi, salah satunya peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah dan pengawas,” katanya.

Selain itu, lanjut kakak kandung Najwa Shihab ini, intervensi khusus pendampingan pembelajaran jarak jauh (PJJ) juga akan dilakukan. Kesiapan untuk terus melakukan blended learning dengan mengintegrasikan teknologi digital juga akan jadi prioritas.

“Selain itu, kebijakan-kebijakan pendidikan juga akan dibuat lebih berpihak pada anak. Di sinilah pentingnya pembelajaran yang menyenangkan di sekolah, pembelajaran yang memenuhi minat dan bakat anak, tidak distandarkan serta lebih transparan,” imbuhnya.

Najelaa mengatakan sangat senang karena Ganjar menyambut baik rencana-rencana itu. Bahkan, Ganjar siap menjadi pilot project untuk peningkatan mutu pendidikan itu.

“Pak Gubernur juga ingin mendengarkan cerita-cerita inovasi serta contoh baik dari guru-guru. Selama ini, guru di Jawa Tengah itu sudah hebat-hebat, sering jadi contoh baik bagi guru nasional,” ucapnya.

Dikatakan, selama di Yayasan Guru Belajar, banyak guru dari Jateng yang memiliki semangat untuk bergerak. Dibanding daerah lain, banyak contoh baik yang datang dari Jawa Tengah.

“Jadi modal guru penggeraknya sudah ada, karena di Jateng punya banyak guru yang senang berbagi praktik baik, punya kemerdekaan belajar, dan senang berkolaborasi. Hanya memang belum merata di 35 kabupaten/ kota. Makanya tadi Pak Ganjar ingin semakin banyak guru hebat yang melakukan perubahan di setiap kabupaten/ kota di Jateng,” tutupnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan mendukung penuh upaya Najelaa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Ganjar bahkan siap menjadi pilot project setiap program yang akan disusun untuk mewujudkan itu.

“Saya sangat setuju. Bahkan kalau ada program baru, dibuat saja Jateng sebagai piloting project-nya. Kita memang concern betul soal pendidikan, dan akan suport terkait peningkatan kualitasnya,” bebenya.

Ganjar menambahkan, dunia pendidikan memang tidak bisa seperti ini saja. Harus ada terobosan yang dilakukan, agar ada peningkatan mutu dari sistem pendidikan bagi anak-anak.

“Contohnya saja saat pandemi seperti ini, butuh terobosan-terobosan di dunia pendidikan kita. Saya orang yang sangat mendukung guru-guru berinovasi, melakukan terobosan untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Jadi mangga, kalau nanti ada desain-desain baru, kita lakukan lebih masif lagi,” pungkasnya.

Hadapi Keterbatasan Anggaran Menhub Dorong Pendanaan Kreatif

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah telah menetapkan pagu Indikatif Kementerian Perhubungan pada tahun 2022 sebesar Rp. 32,9 Triliun atau menurun sekitar Rp. 8,4 Triliun (20,35 persen) jika dibandingkan dengan pagu indikatif Kemenhub Tahun 2021. Menghadapi keterbatasan anggaran tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan akan menyusun kegiatan dan anggaran Kemenhub Tahun 2022 berdasarkan skala prioritas serta mendorong pendanaan kreatif yang tidak bergantung pada APBN (Non APBN).

Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat melakukan Rapat Kerja Dengan Komisi V DPR RI membahas “Pembicaraan Pendahuluan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, Rabu (2/6).

“Upaya-upaya ini perlu dilakukan agar kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur transportasi tetap dapat terpenuhi. Dengan situasi ini, kami akan tetap berusaha maksimal memastikan pelayanan transportasi kepada masyarakat dapat terus meningkat dan dapat terus berjalan dengan baik,” ucap Menhub.

Menhub mengungkapkan, adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terkontraksi turun hingga 2,07% pada triwulan 4 tahun 2020, dan 0,74% pada triwulan I tahun 2021. Hal ini berimbas kepada ruang fiskal negara yang turun secara drastis, karena turunnya pendapatan Negara dan kebutuhan untuk penanganan Covid-19, seperti misalnya: program vaksinasi yang cukup besar.

“Oleh karena itu kita harus memaklumi kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah. Seperti dikatakan Bapak Presiden bahwa masa pandemi ini harus dijadikan momentum untuk berbenah dan melakukan transformasi anggaran, transformasi digital, serta fokus pada program dan kegiatan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Menhub.

Dengan adanya keterbatasan ruang fiskal pemerintah, Menhub mengungkapkan, tidak semua penugasan yang menjadi Program Prioritas Nasional dapat dilaksanakan. Namun demikian, dengan menyusun skala prioritas kegiatan, Kemenhub dapat menentukan kegiatan yang benar-benar dapat dilakukan secara efektif.

Menhub menjelaskan, setidaknya ada 10 (sepuluh) jenis kegiatan yang menjadi skala prioritas pengalokasian anggaran Kemenhub Tahun 2022, yakni :

1.Kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional;

2.Kegiatan yang mendukung Kawasan Strategis; Pariwisata Nasional, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, Daerah Rawan Bencana, serta Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (3TP);

3.Subsidi Angkutan umum dan Pelayanan keperintisan termasuk tol laut dan jembatan udara;

4.Program pro kerakyatan yang dapat langsung bermanfaat bagi masyarakat;

5.Penyelesaian proyek Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dan pembayaran tunggakan;

6.Pemenuhan kebutuhan anggaran Multiyears Contract Project;

7.Penyediaan dana pendamping PHLN/SBSN;

8.Pembangunan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi;

9.Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia, termasuk pelaksanaan program vokasional

10.Biaya Operasional yang sifatnya mendasar, seperti gaji, honorarium dan tunjangan, operasional dan pemeliharaan perkantoran;

“Untuk Mendukung pemulihan ekonomi nasional kami juga tetap memprioritaskan dan melanjutkan pelaksanakan program/kegiatan yang berbasis kerakyatan seperti Program Padat Karya dan Program Diklat Pemberdayaan Masyarakat,” ucap Menhub.

Lebih lanjut, Menhub menuturkan, secara khusus Kemenhub mendapatkan penugasan dari Presiden untuk tiga proyek yang digarap melalui Skema pendanaan Blended Financing yaitu melalui APBN dan KPBU Solicited atau proyek infrastruktur yang diinisiasi oleh pemerintah dan ditawarkan kepada Badan Usaha untuk dikerjasamakan, yaitu : Penyelesaian dan Optimalisasi Pelabuhan Patimban, Pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat di Provinsi Sumatera Selatan, dan Pembangunan Pelabuhan New Ambon di Provinsi Maluku. Ketiga Proyek ini ditargetkan selesai pada akhir tahun 2023.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan sejumlah hasil kesimpulan raker, yang menyatakan bahwa, pertama, Komisi V DPR RI memahami besaran pagu indikatif Kemenhub Tahun 2022 yang telah diputuskan melalui Surat Bersama Menkeu dan Kepala Bappenas pada 29 April 2021.

Kedua, Komisi V DPR RI dan Kemenhub akan memperjuangkan kenaikan anggaran untuk membiayai program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat sesuai mekanisme pembahasan RUU tentang APBN di DPR RI.

Ketiga, Komisi V DPR RI sepakat dengan Kemenhub untuk menyesuaikan pagu alokasi pagu anggaran belanja dalam penyusunan program dan kegiatan pada RKA K/L RAPBN Tahun 2022 berdasarkan usulan dan hasil kunjungan kerja Komisi V DPR RI dalam memperjuangkan program pembangunan yang berskala nasional, termasuk program pembangunan yang merupakan aspirasi daerah pemilihan sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, dan DPRD.

Secara rinci, Pagu Indikatif Kemenhub Rp. 32,93 Triliun, adalah sebagai berikut : Berdasarkan jenis belanja, terdiri dari: Belanja Pegawai : Rp. 4,09 Triliun; Belanja Barang Operasional : Rp. 3,15 Triliun; dan Belanja Barang Non Operasional : Rp. 25,69 Triliun.

Sedangkan, berdasarkan Sumber Pendanaan, terdiri dari: Rupiah Murni Rp. 19,59 Triliun; Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp. 3,49 Triliun; Badan Layanan Umum (BLU) Rp. 1,58 Triliun; Pinjaman Luar Negeri (PLN) Rp. 1,22 Triliun; dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp. 7,03 Triliun.

Kemudian, komposisi menurut Unit Kerja Eselon I adalah sebagai berikut: Sekretariat Jenderal Rp. 505,36 Miliar, Inspektorat Jenderal Rp. 86,75 Miliar, Ditjen Hubdat Rp. 5,34 Triliun, Ditjen Hubla Rp. 8,9 Triliun, Ditjen Hubud Rp. 7,03 Triliun, Ditjen KA Rp. 6,72 Triliun, Balitbanghub Rp. 167,84 Miliar, BPSDM Perhubungan Rp. 3,77 Triliun, dan BPTJ Rp. 284,83 Miliar.

Resmikan Apar Mangrove Park, Menteri Trenggono Ajak Jaga Kebersihan

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengajak Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk menjaga kebersihan hutan mangrove dari sampah. Hal ini ia sampaikan dalam acara pemotongan pita dan peresmian Apar Mangrove Park, di Desa Apar, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman hari ini (2/6/2021).

“Soal sampah, saya mengajak segala kalangan baik dari Pemerintah maupun dari masyarakat setempat serta pengunjung untuk sama-sama menjaga hutan mangrove ini agar selalu bersih dari sampah,” ajak Menteri Trenggono.

Lebih lanjut ia juga meminta kepada Pemerintah Daerah melalui Walikota Pariaman, Genius Umar untuk segera menyediakan tempat sampah di sepanjang trekking Apar Mangrove Park.

“Saya minta kepada Walikota Pariaman untuk menyediakan tempat sampah. Karena mangrove ini adalah kehidupan. Kalau mangrove ini dapat kita jaga dengan baik, maka semakin baik pula nilai ekonominya. Agar kebermanfaatannya tidak berhenti sebagai pelindung ekosistem namun juga dapat berkembang dari segi potensi pariwisatanya sehingga kesejahteraan masyarakat desa meningkat,” tambahnya.

Menteri Trenggono juga mendorong pelebaran kawasan mangrove di wilayah Pariaman agar lebih luas sehingga manfaatnya juga akan lebih besar. Pengembangan hutan mangrove tersebut merupakan salah satu bukti komitmen KKP dalam membangun sektor kelautan dan perikanan sesuai dengan prinsip Ekonomi Biru, salah satunya adalah keberlanjutan ekologi.

Sebagai informasi, Apar Mangrove Park yang memiliki luas 10,62 hektare tersebut awalnya merupakan tanah kosong yang tidak produktif, hingga akhirnya pada tahun 2010 Pemerintah Daerah dan juga masyarakat desa setempat melalui kelompok-kelompok Penggerak Masyarakat Konservasi menanam 50.000 mangrove di lokasi tersebut. Pada tahun 2020, KKP melalui BPSPL Padang melakukan pembangunan trekking Apar Mangrove Park.

Selain melakukan peresmian Apar Mangrove Park, dalam kesempatan yang sama Menteri Trenggono juga mengunjungi UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman untuk meninjau penangkaran penyu. Selain itu Menteri Trenggono secara simbolis menyerahkan bantuan dari BPSPL Padang kepada Kelompok Andespin Deep West Sumatera yang menjadi salah satu penerima Bantuan Konservasi 2021 berupa peralatan alat selam lengkap (1 unit dive compressor; 2 unit tabung selam/tank; 4 set Fin (OH); 4 set alat snorkel; 4 set masker), serta peralatan Sosialisasi dan Pemantau (1 set kamera underwater sera 1 unit proyektor).

Menteri KKP Minta Generasi Muda Bangun Jiwa Wirausaha

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mendorong sekolah-sekolah perikanan, khususnya di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), agar lebih kreatif dalam mendidik generasi muda.

Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan agar para taruna dan taruni bisa bekerja sesuai dengan bidang kompetensi dan memiliki jiwa wirausaha ketika lulus nanti.

“Para pengajar harus bisa kreatif, agar anak-anak bisa menjadi ahli di bidangnya atau punya usaha sendiri setelah lulus dari sekolah,” kata Menteri KKP dalam kunjungan kerja resminya ke Politeknik (Poltek) KP Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar), Rabu (2/6/2021).

Dalam kunjungan itu, Trenggono didampingi Bupati Padang Pariaman, Kepala Dinas (Kadis) KP Padang Pariaman, sejumlah anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), para pejabat Eselon I KKP, serta sejumlah staf atau asisten khusus Menteri KP.

Di hadapan Direktur Poltek KP Pariaman Harisjon Khalid beserta beberapa tenaga pengajar lain, Trenggono menjelaskan, permintaannya tersebut sejatinya sejalan dengan penyelenggaraan pendidikan formal Diploma III Perikanan Politeknik KP Pariaman.

“Yakni menghasilkan tenaga teknis profesional perikananan yang terampil, berjiwa wirausaha, bisa bertanggung jawab secara sosial, disipilin, dan mampu berperan aktif dalam proses pembangunan,” sambungnya.

Ia berpendapat, di masa mendatang, para taruna dan taruni akan berperan besar dalam mewujudkan kiprah Indonesia sebagai negara maritim yang maju.

“Sebab mereka punya kemampuan akademik yang mumpuni, baik dari segi teori dan praktik di lapangan,” jelasnya.

Tak hanya berdialog dengan para pengajar, pada kesempatan tersebut, ia turut menemui sejumlah peserta didik. Kepada mereka, ia Trenggono berpesan untuk serius dalam belajar dan menuntut ilmu.

“Ini sebagai bentuk tanggung jawab kepada negara, orangtua, dan kemudahan pendidikan yang diterima selama ini,” pintanya.

Tak lupa, ia meminta seluruh siswa untuk banyak belajar dari para ahli dan mencari pengetahuan tentang perikanan sebanyak mungkin.

Ini semua penting untuk menjadikan mereka menjadi ahli. Menimpali pernyataan Trenggono, Direktur KP Pariaman Harisjon Khalid mengatakan bahwa pihaknya terus mendorong pengembangan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas belajar-mengajar di Poltek.

Mendagri Gerak Cepat Bereskan Masalah Sofifi Ibukota Malut

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bergerak cepat menindaklanjuti mandat dari Presiden joko Widodo. Beberapa langkah strategis telah dilaksanakan secara cepat dan terukur.

Puncaknya, Jumat (16/4) lalu di Ruang Rapat Gubernur Maluku Utara di Sofifi, telah dilakukan pembahasan tentang Pengelolaan Kawasan Khusus Ibukota Provinsi Maluku Utara.

Selain itu, penandatanganan Berita Acara Kesepakatan tentang Skenario Rencana Pembangunan, Rancangan Master Plan, serta Rancangan Peraturan Pemerintah Kawasan Khusus Ibukota Provinsi Maluku Utara telah dilakukan pada Jumat (30/4) di Hotel Aryaduta, Jakarta.

Pelaksanaan mandat yang diberikan Presiden tersebut dibahas lebih lanjut dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Wilayah dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Maluku Utara secara virtual. Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Rabu (2/6).

Rakor tersebut diikuti oleh beberapa Kementerian dan Lembaga terkait, serta Pemerintah Daerah.

Dalam kesempatan itu, Tito memaparkan ihwal permasalahan pokok yang menghambat eksekusi program pembangunan di Sofifi, yaitu karena tidak adanya kepastian soal permasalahan administrasi pemerintahan.

Diketahui, Maluku Utara telah dibentuk menjadi provinsi melalui UU Nomor 46 Tahun 1999 yang ditetapkan pada 4 Oktober 1999 setelah terpisah dari Provinsi Maluku. Pada Undang-Undang tersebut dinyatakan Sofifi sebagai Ibukota provinsi Maluku Utara.

“Sofifi ini sebagai jalan tengah, yang ditetapkan menjadi Ibukota diantara Ternate dan Tidore,” ujar Tito.

Kendati demikian, lanjut Mendagri, setelah bertahun-tahun faktanya Sofifi tak pernah menjadi ibukota sebagaimana yang direncanakan. Meski pembangunan sejumlah infrastruktur pernah dilakukan, seperti pembangunan kantor gubernur, kantor pengadilan, korem, hingga perumahan, tetapi hingga saat ini pembangunan itu masih belum dimanfaatkan secara maksimal.

Tak hanya itu, keberadaan ASN pun kurang optimal dalam melaksanakan tugasnya, karena masih berdomisili di Ternate dan Tidore.

“Karena ketidaksiapan sarana prasarana secara lengkap, sehingga (mereka) akhirnya bolak balik,” ujarnya.

Dengan berbagai persoalan itu, penanganan Sofifi membutuhkan langkah-langkah strategis. Salah satu strategi yang dilakukan Kemendagri, yakni dengan menjadikan Sofifi sebagai Kawasan Khusus Ibukota Provinsi Maluku Utara. Pembentukan kawasan khusus ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Kami dari diskusi dengan beberapa ahli dan seluruh staf di Kemendagri memilih opsinya Kawasan Khusus Ibukota Sofifi. Ini kemudian sudah kami diskusikan di lapangan dengan Gubernur, Wali Kota Tidore, kemudian dari Bupati Halmahera Barat karena sebagian wilayahnya, itu sudah disepakati” jelas Mendagri.

Palembang Kini Miliki Data Terpadu Berbasis Digital, Aplikasi Satu Data

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan, menyediakan data terpadu berbasis digital dengan Aplikasi Satu Data Palembang. Data ini nantinya bisa diakses masyarakat untuk keperluan berbagai sektor kegiatan.

Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda di Palembang, Rabu, mengatakan kumpulan data yang dapat diakses melalui laman satudata.palembang.go.id berasal dari organisasi perangkat daerah (OPD) dan kecamatan.

“Tanpa adanya data maka kita seperti orang buta yang berjalan tanpa arah,” ujarnya usai peluncuran aplikasi besutan Dinas Kominfo Kota Palembang tersebut.

Data terpadu berbasis digital dengan 90 persen data terkait ekonomi, kesehatan, sosial, lingkungan dan lain-lain sudah dapat diakses di aplikasi tersebut, sedangkan sisa data secara bertahap akan dilengkapi.

Pihaknya berharap keterpaduan data juga dapat meningkatkan kontribusi berbagai pihak dalam percepatan pembangunan di Kota Palembang, serta menjadi tolak ukur kinerja pemerintah.

“Karena datanya sudah ada, maka tujuan dan target percepatan pembangunan bisa dilaksanakan,” kata dia.

Sementara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Palembang Edison menambahkan inovasi aplikasi tersebut bentuk tindaklanjut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang satu data Indonesia.

“Inilah cikal bakal untuk menjadi satu data Indonesia di mana masyarakat bebas menggunakanya, baik oleh warga Palembang maupun seluruh Indonesia,” katanya menjelaskan.

Menurutnya data yang dipublikasi bersifat teknis, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, seperti data jumlah perumahan, data ruang terbuka, data panjang jalan hingga jumlah anak sungai

1...4,3084,3094,310...4,887Halaman 4,309 dari 4,887