Beranda blog Halaman 4316

5 Nilai Strategis dari Presidensi Indonesia di Forum G-20 Tahun 2022

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menjelaskan lima nilai strategis bagi Indonesia dalam memegang Presidensi G20. Pertama, sinergi antara Indonesia dan dunia internasional dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi global dan nasional dari pandemi Covid-19. Kedua, Indonesia akan memiliki suara dalam menentukan arah ekonomi global pasca krisis, termasuk di dalamnya stabilitas sistem keuangan internasional.

Ketiga, Presidensi G20 akan dimanfaatkan Pemerintah untuk menampilkan keberhasilan reformasi struktural dan keuangan Indonesia di tengah pandemi, seperti UU Cipta Kerja, transisi energi termasuk peningkatan kandungan biodiesel, dan pendirian SWF Indonesia.

Keempat, Indonesia akan memanfaatkan dukungan internasional terhadap prioritas Pemerintah. Isu-isu seperti digitalisasi, pengembangan SDM, pemberdayaan perempuan dan pemuda, ketersediaan vaksin, dan persiapan sistem kesehatan untuk memitigasi risiko pandemi masa depan akan menjadi beberapa bahasan utama Presidensi G20 tahun mendatang. Kelima, Presidensi G20 Indonesia berpotensi menghasilkan devisa bagi Indonesia jika diselenggarakan secara fisik pada akhir tahun 2022.

Menko Airlangga akan memimpin Sherpa Track G20 yang akan membahas isu-isu ekonomi non-keuangan yaitu seluruh isu yang menyangkut energi, pembangunan, pariwisata, ekonomi digital, pendidikan, tenaga kerja, pertanian, perdagangan, investasi, industri, kesehatan, anti korupsi, lingkungan, dan perubahan iklim.

“Di bawah kepemimpinan Indonesia tahun depan, G20 akan mengangkat tema besar Recover Together, Recover Stronger. Tema ini menunjukkan harapan dan kesiapan Indonesia untuk turut serta dalam kemitraan global sebagai upaya mengatasi dampak pandemi dan meningkatkan kembali global confidence,” jelasnya seperti dikutip dari situs Kemenko Perekonomian.

Sebagai informasi, Panitia Nasional telah dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia tanggal (27/05) silam.

Dukung Program PKPM, KKP Rehabilitasi 8,7 Hektare Kawasan Mangrove

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Tingginya manfaat ekosistem mangrove terhadap ketahanan pangan, kemampuan fisik sebagai pelindung pesisir serta kondisi makin berkurangnya keberadaan mangrove dari tahun ke tahun, menjadi atensi besar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk merehabilitasi kawasan ekosistem mangrove di wilayah Indonesia. Salah satu program KKP melalui Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) adalah program penanaman mangrove sebagai bagian dari Program Padat Karya Penanaman Mangrove (PKPM).

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Tb. Haeru Rahayu menjelaskan upaya rehabilitasi kawasan di sejumlah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini sejalan dengan arahan Menteri Sakti Wahyu Trenggono yang menjadikan rehabilitasi mangrove sebagai program rutin KKP. Tujuannya selain sebagai kegiatan ekonomi, juga untuk menjaga dan memperbaiki ekosistem pesisir dari kerusakan.

“April lalu, KKP telah melaksanakan penanaman pada area seluas 8,7 hektare di Desa Semare dan Desa Kalirejo, Kabupaten Pasuruan,” ujar Tebe.

Sementara itu, Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Muhammad Yusuf mengungkapkan penanaman mangrove di Kabupaten Pasuruan menggunakan 43.500 batang bibit Rhizopora mucronata yang mampu menyerap 100 orang tenaga kerja selama 8 hari dan 515 hari orang kerja (HOK) penanaman.

“Pasca penanaman ini, kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) Damai Lestari dan masyarakat setempat berkomitmen untuk menjaga, merawat serta mengelola bibit mangrove yang sudah ditanam,“ ungkap Yusuf.

Pemanfaatan yang tidak ramah lingkungan serta konversi lahan menjadi peruntukan yang baru, mengakibatkan sebagian besar wilayah pesisir dan laut saat ini berada dalam kondisi terdegradasi. Berbagai aktivitas di wilayah darat maupun laut juga turut menyebabkan menurunnya kondisi ekosistem mangrove. Salah satu upaya pemerintah bersama masyarakat adalah melakukan rehabilitasi.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2019, total luas mangrove Indonesia mencapai 3.311.207,45 hektare, dengan kondisi baik seluas 2.673.583,14 hektare (80,74%) dan luas yang rusak seluas 637.624,31 juta hektare (19,26%). Kondisi ekosistem mangrove yang kritis berada di dalam kawasan hutan seluas 460 ribu hektare (72,18%) dan 177 ribu hektare berada di luar kawasan hutan (27,82%). Hutan mangrove di luar kawasan hutan inilah yang saat ini menjadi fokus KKP untuk melakukan rehabilitasi.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Program Padat Karya Penanaman Mangrove dilaksanakan sejak September 2020 dengan target penanaman mangrove seluas 15.000 hektare.

Sejalan dengan arahan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menjadikan kegiatan rehabilitasi mangrove sebagai prioritas KKP yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2020. Target RPJMN KKP untuk penanaman mangrove seluas 1.800 hektare, dimana KKP sudah melaksanakan penanaman mangrove sejumlah 449 hektare pada tahun 2020 lalu.

Pencegahan dan Deteksi Dini, Kunci Lawan Kanker

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X dan GKR Hemas menghadiri Puncak Acara HUT Yayasan Kanker Indonesia (YKI) ke – 44 pada Sabtu (29/05) di Komplek Keraton Yogyakarta. Peringatan ini sekaligus untuk mengukuhkan pengurus YKI Yogyakarta tahun 2021 – 2026. Acara ini turut dihadiri oleh Dr. Rukmono Siswishanto, MKes, SpOG (K),Direktur Utama RSUP dr. Sardjito dan Kepala Dinas Kesehatan Yogyakarta.

Menurut WHO, kanker merupakan penyebab kematian terbanyak nomer 2 di dunia, yaitu sebesar 13 % setelah penyakit kardiovaskuler. Setiap tahun 12 juta orang di dunia menderita kanker dan 7,6 juta di antaranya meninggal dunia. Gubernur DIY juga menyatakan, “Diperkirakan pada 2030, kejadian tersebut dapat mencapai hingga 26 juta orang, dan 17 juta di antaranya meninggal dunia. Terlebih untuk negara miskin dan berkembang, kejadiannya akan lebih cepat.”

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah turut andil dalam program pengendalian kanker. Fokus pemerintah dalam program pengendalian kanker ini diprioritaskan pada pencegahan dan deteksi dini. “Kami punya harapan pada YKI bagaimana aspek-aspek literasi, aspek-aspek pencegahan, dan aspek-aspek tindakan dalam hubungannya dengan publik untuk lebih memahami penyakit kanker ini,” ungkap Ngarsa Dalem.

Dalam menanggulangi penyakit kanker di DIY, Ngarsa Dalem berharap adanya kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan lintas sektor. Bentuk pencegahan penyakit kanker ini dapat dilaksanakan melalui kampanye literasi kesehatan, pencegahan dan deteksi dini, serta penemuan dini kanker melalui kegiatan preventif. Selain itu, bentuk kegiatan promotif juga dapat dilaksanakan melalui media sosial dan media konvensional berupa leaflet, poster, banner, dsb.

GKR Hemas selaku Ketua YKI Yogyakarta, mengungkapkan bahwa di masa pandemi ini, pencegahan penyebaran virus covid-19 harus dilakukan, tetapi upaya pencegahan penyakit kanker tidak boleh diabaikan. “Kenyataan di lapangan, pasien kanker makin meningkat dan masih cukup banyak pasien yang datang ke pengobatan medis dalam stadium lanjut dengan berbagai penyebab,” ungkap Ibu Ratu. YKI Yogyakarta berupaya melakukan tindakan preventif dengan memberikan edukasi bagi masyarakat melalui Webinar “Kanker Serviks dan Vaksin HPV” yang termasuk dalam rangkaian acara ini.

“Selamat ulang tahun, semoga dengan bertambahnya usia semakin memperkokoh keberadaan YKI di tengah-tengah masyarakat,” imbuh Ngarsa Dalem.

Ganjar Harap KPID Jateng Awasi Siaran yang Tak Sesuai Nilai Bangsa

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo minta KPID Jateng lebih bertaring, mengawasi siaran yang tidak sesuai nilai-nilai bangsa. Hal ini dikatakan Ganjar, saat mengukuhkan komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah periode 2021-2024, di Gedung Grhadhika Bhakti Praja Semarang, Senin (31/5/2021).

Pada kesempatan itu, ditetapkan tujuh orang yang menjadi komisioner KPID Jateng. Yakni, Muhammad Aulia Assyahaddin sebagai Ketua KPID Jawa Tengah, Achmad Junaidi Wakil Ketua sekaligus komisioner bidang perizinan, Yogyo Susaptoyono komisioner bidang kelembagaan, Asih Budiastuti komisioner bidang kelembagaan, Anas Syahirul Alim komisioner bidang perizinan, Ari Yusmidarsih komisioner bidang isi siaran, dan Sonakha Yudha Laksono komisioner bidang isi siaran

Ganjar mengungkapkan, sejak dulu KPID Jateng cukup membanggakan karena bisa memberi peringatan pada satu acara televisi yang menurut penilaian KPID tidak pantas.

“Dengan begitu giginya itu ada, cengkramannya ada, dan bisa mendapat perhatian,” ujarnya, yang dijumpai usai pengukuhan.

Ganjar berpesan kepada komisioner KPID Jateng, agar lebih cermat dalam melakukan pengawasan. Apalagi, tantangan semakin bertambah dengan adanya media sosial, yang lebih sering dikonsumsi warga sebagai channel hiburan dan informasi.

Ia berharap, warga yang memunyai saluran pribadi di Youtube dan sebagainya, tetap memperhatikan etika kesopanan dan berbangsa. KPID sebagai badan pengawas, diharap bisa memberikan contoh-contoh penyiaran yang berbobot.

“Maka saya titipkan agar bisa jadi bahan diskusi, siapapun yang bisa menyiarkan lewat media sosial, dapat membuahkan siaran yang memiliki etika konstitusi Pancasila, berbangsa dan bernegara, serta moral fatsun. Sehingga bisa bikin siaran edukasi yang membikin masyarakat optimis. Kasih dong feeding siaran edukasi, agar semua taat protokol kesehatan,” harap Ganjar.

Ketua KPID Jateng Muhammad Aulia Assyahaddin mengatakan, kondisi penyiaran saat ini tengah terpuruk, karena Covid-19. Ditambah, masyarakat lebih menyukai media sosial sebagai channel hiburan.

Dari pantauannya, belum ada lembaga penyiaran di Jawa Tengah yang melakukan pelanggaran pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3SPS).

“Jadi, selain menerapkan regulasi kita awasi lembaga penyiaran, juga ada pemantauan. Dengan itu, kita akan lakukan pengawasan media penyiaran lokal maupun nasional yang berjejaring di Jateng. Sehingga kita bisa tahu kualitas siaran kita. Bagaimana lembaga penyiaran dikelola secara benar atau tidak, termasuk kesejahteraan karyawan,” paparnya.

Ditanya soal pengawasan media sosial, Aulia berkata bukan menjadi ranah pengawasannya. Namun demikian, ia berharap agar lembaga penyiaran arus utama dapat bersaing, seiring diterapkannya penyiaran digital.

Terkait kesiapan media lokal menyambut siaran TV digital, Aulia mengatakan sebagian sudah siap. Tetapi, beberapa di antaranya mengeluhkan sewa MUX yang terbilang mahal.

“Kita mediasi agar capai win-win solution, sehingga kebutuhan bersiaran TV lokal terpenuhi,” pungkas Aulia.

Kemendag Pastikan Indonesia Tak Akan Kebanjiran Ayam Impor

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan Indonesia tidak akan kebanjiran ayam impor terkait efek sengketa DS 484.

DS 484 sendiri ialah gugatan Brasil atas ketentuan dan prosedur impor ayam yang diberlakukan Indonesia masih dalam tahap banding di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

“Pemberitaan yang marak dengan adanya berita yang mengatakan Indonesia kalah di WTO maka kita akan kebanjiran ayam dari Brasil. Saya perlu luruskan hal tersebut tidak benar,” kata Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono dalam konferensi video, Senin (31/5).

Djatmiko menjelaskan hingga saat ini tidak ada maksud untuk merubah kebijakan hingga kasus sengketa tersebut selesai. Jadi, kata dia, Indonesia tetap akan menerapkan kebijakan yang disengketakan oleh Brasil.

“Tidak ada urgensi merubah kebijakan karena kasusnya masih disengketakan di WTO. Sampai kapan ya sampai proses di WTO selesai. Tapi kalau tahapan banding dimulai kita berusaha maksimal melakukan pembelaan dari kasus sengketa ini,” jelas Djatmiko.

Djatmiko menambahkan, sektor perunggasan Indonesia juga masih bisa melakukan ekspor. Meskipun dia mengakui Brasil sebagai negara produsen yang cukup efisiein dalam perunggasan sehingg mampu ekpsor ke berbagai wilayah di dunia.

“Terakhir kita berhasil ke Jepang karena unilateral. kita diakui produk olahan ayam Indonesia. kita dalam proses mendapat sertifikasi unggas nasional sehingga diiharapakan ini keluar bisa bantu ekspo,” ungkap Djatmiko.

Kemenag: 60 Persen Madrasah Nyatakan Siap Gelar PTM

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kementerian Agama (Kemenag) M Ishom Yusqi mengatakan, 60 persen madrasah telah siap menyelenggarakan pembelajaran tatap muka (PTM). Sisanya secara perlahan akan dipersiapkan hingga tahun ajaran baru dimulai Juli nanti.

“Berdasarkan riset dari Balai Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Diklat Agama, memang 60 persen madrasah kita sudah siap untuk PTM dengan ketentuan protokol kesehatan. Untuk sisanya yang belum, masih ada waktu untuk menyiapkan diri sampai tahun ajaran baru,” kata dia, Ahad (30/5).

Sebanyak 60 persen madrasah yang menyatakan siap ini dinilai tidak hanya dari sisi pendidik, tetapi juga fasilitas kebersihan yang menunjang protokol kesehatan. Termasuk di antaranya menyediakan alat pengukur suhu dan tempat mencuci tangan. Sementara bagi 40 persen sisanya, Ishom menyebut, segala persiapan akan terus dikejar.

Nantinya Kemenag dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) secara bersama akan meluncurkan panduan pembelajaran tatap muka terbatas. Selain dua kementerian ini, peluncuran panduan juga akan diikuti dua kementerian lain, sesuai dengan surat keputusan bersama (SKB) empat menteri sebelumnya.

Setelah buku panduan ini diluncurkan, Kemenag akan melakukan sosialisasi. Sosialisasi ini berkaitan dengan proses pembelajaran dan protokol kesehatan yang harus dipenuhi oleh setiap sekolah.

Terkait proses vaksinasi bagi tenaga pendidik, Ishom menyatakan, sudah berjalan dan dilakukan oleh guru. Namun, proses vaksinasi ini dipegang tanggung jawabnya oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan gugus tugas Covid-19 di setiap daerah.

“Sebagian sudah mengikuti vaksinasi. Namun, kami tidak memiliki datanya. Kontrol dilakukan oleh Kemenkes, sementara kami hanya memberikan data jumlah gurunya,” kata dia.

Dalam proses PTM terbatas di tengah menyebarnya Covid-19 ini, ia pun mengingatkan pentingnya peran serta orang tua. Izin dari orang tua harus didapatkan sebelum melakukan kegiatan belajar di sekolah. Orang tua juga diminta ikut aktif dalam mengawasi buah hati agar keselamatan dan kesehatannya tetap terjaga.

“Misal, kalau mau berangkat sekolah harus diperhatikan betul kondisi anak. Kalau kondisinya lagi kurang fit, ya jangan diberangkatkan. Harus ada kesadaran dari semua pihak,” kata dia.

Sementara, mengenai pembelajaran di pondok pesantren (ponpes), Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Waryono mengatakan, ponpes di sejumlah wilayah telah menerima kembali santri-santrinya dan bersiap memulai kembali kegiatan belajar mengajar (KBM). Ia menyebut kembalinya para santri ke ponpes dilakukan secara bertahap.

“Untuk pesantren, seperti yang saya kemukakan, tidak mendapat fasilitas pembelajaran jarak jauh (PJJ). Karena itu, pesantren memang sudah melakukan KBM secara tatap muka,” ujarnya.

Pengurus pesantren telah menyiapkan jadwal bagi masing-masing santri dan orang tua yang ingin mengantarkan anak mereka. Waryono mengungkapkan, pihaknya selama dua hari terakhir telah melakukan peninjauan langsung di wilayah Pekalongan dan Magelang.

Untuk kedatangan santri ini, ia menyebut, beberapa pesantren yang memiliki infrastruktur dan fasilitas memadai mensyaratkan santrinya melakukan tes antigen saat kedatangan. “Pesantren tetap harus menerapkan protokol kesehatan.

Pemerintah Optimis Namun Tetap Waspada Kelola Ekonomi Nasional

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Dalam menyusun outlook pertumbuhan ekonomi 2021 dan proyeksi di tahun 2022, pemerintah selalu mempertimbangkan berbagai faktor secara komprehensif, termasuk didalamnya dinamika aktivitas ekonomi yang terus berkembang baik dari faktor domestik maupun global. Pemerintah memandang bahwa rentang angka outlook pertumbuhan ekonomi  tahun 2021 sebesar 4,5 – 5,3 persen, dan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 5,2 – 5,8 telah mencerminkan optimisme arah pemulihan ekonomi dan juga potensi akselerasi pertumbuhan ekonomi dari reformasi struktural. Rentang angka proyeksi tersebut, juga secara realistis mencerminkan masih adanya risiko ketidakpastian.

“Di satu sisi, optimisme pemerintah didasarkan pada tren pemulihan ekonomi yang semakin kuat, berbagai leading indicators terus mengalami peningkatan,” jelas Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan pidato tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi DPR RI terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2022, pada Sidang Paripurna DPR RI hari Senin (31/05) di Jakarta.

Indeks keyakinan konsumen sudah pada level optimis yaitu di atas 100. Indeks penjualan ritel pun terus meningkat. PMI manufaktur terus mencatat ekspansi dalam enam bulan berturut-turut. Konsumsi listrik industri dan bisnis terus membaik dan telah tumbuh positif. Menkeu mengatakan bahwa pantauan perkembangan kasus Covid-19 pasca Idulfitri menunjukkan angka kasus harian yang cukup terkendali. Ia berharap langkah antisipasi dan kesadaran masyarakat untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan mampu meredam potensi peningkatan kasus harian Covid-19 yang biasanya terjadi pasca libur panjang.

“Momentum pemulihan ekonomi tersebut diharapkan akan terus berlanjut sepanjang tahun 2022 seandainya Covid tetap bisa terkendali. Upaya penanganan pandemi dan vaksinasi massal diharapkan dapat mengendalikan laju penambahan kasus positif Covid-19 dan mempercepat terwujudnya herd immunity pada Triwulan I 2022. Maka, dengan asumsi seperti itu dan hal ini bisa terus terjaga, aktivitas sosial ekonomi diharapkan akan terus mengalami normalisasi ke level sebelum pandemi,” lanjut Menkeu.

Meskipun momentum pemulihan yang sedang terjadi memberikan dasar untuk optimis, Menkeu menekankan bahwa Pemerintah juga sepakat dengan pandangan anggota Dewan terkait perlunya mengantisipasi potensi risiko yang mungkin terjadi seiring pemulihan ekonomi domestik dan global. Berbagai risiko termasuk yang bersumber dari lingkungan eksternal masih akan sangat tinggi. Selain dari perkembangan Covid-19, pemulihan ekonomi global diperkirakan tidak akan seragam. Hal ini dilatarbelakangi akses masing- masing negara terhadap supply vaksin yang cenderung timpang, dan kemampuan negara-negara untuk belanja stimulus juga sangat berbeda-beda.

Menkeu juga mengingatkan agar Indonesia juga perlu mengantisipasi keberlanjutan rebalancing economy Tiongkok yang dalam hal ini sebagai ekonomi terbesar nomor dua di dunia, karena hal itu akan dapat mempengaruhi fluktuasi harga komoditas dan memberi dampak pada seluruh perekonomian di dunia. Selain itu, berbagai permasalahan global seperti kecenderungan mengadopsi proteksionisme, tensi geopolitik dan perubahan iklim juga harus terus diwaspadai. Menkeu mengutarakan bahwa Pemerintah sependapat bahwa risiko-risiko ini harus dimitigasi dengan berbagai langkah kebijakan yang antisipatif.

“Dalam jangka pendek, langkah utama mengantisipasi risiko global tentunya adalah memastikan penanganan pandemi dan pelaksanaan vaksinasi berjalan efektif, serta pemulihan ekonomi dapat berlangsung  relatif cepat. Selain itu, reformasi struktural juga harus berhasil agar pondasi competitiveness dan produktivitas meningkat serta kepercayaan investor terhadap Indonesia dapat dijaga,” kata Menkeu.

Menkeu melanjutkan bahwa salah satu langkah reformasi struktural yang krusial untuk mengantisipasi gejolak eksternal di masa mendatang adalah dengan terus membangun perekonomian yang lebih bernilai tambah yang makin tinggi dan kompetitif serta mendorong diversifikasi ekspor baik dari komoditas maupun mitra dagang.

Menpora Amali Harap Organisasi Kemahasiswaan Dikelola Secara Digital

Penulis
admin sp
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali secara resmi membuka kegiatan pelatihan kepemudaan dan kemahasiswaan bertajuk ‘Penguatan Manajemen Organisasi Kemahasiswaan Dalam Pandemi Covid-19’ secara virtual yang diselenggarakan oleh Asisten Deputi Bidang Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan, Senin (31/5).

Dalam sambutannya pada kesempatan ini, Menpora Amali kembali mengingatkan kepada para pemuda termasuk mahasiswa di dalam untuk terus melakukan inovasi. Apalagi saat ini Indonesia masih menghadapi pandemi Covid-19.

Menurutnya, meskipun sedang dilanda wabah namun kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dan kepemudaan harus tetap dilaksanakan. “Tentu kita tidak boleh berdiam diri karena upaya-upaya penanganan pandemi ini adalah upaya kita semua. Bagaimana supaya kita mempunyai pertahanan atau imunitas terhadap pandemi ini dan kegiatan-kegiatan tetap bisa berjalan,” kata Menpora Amali.

Menpora Amali menyampaikan berdasarkan sensus penduduk terakhir tahun 2019 lalu. Sekitar 24 persen rakyat Indonesia berumur 16 tahun sampai dengan 30 atau dikategorikan pemuda dalam UU Kepemudaan.

“Jadi usia pemuda kita itu yang antara 16 sampai dengan 30 tahun dan itu berada di organisasi- organisasi kemahasiswaan. Tentu harus ada peningkatan kapasitas, kemudian kemampuan yang harus dimiliki oleh para pengurus organisasi kemahasiswaan. Khususnya di dalam organisasi ini apalagi di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini,” pungkasnya.

Menpora Amali kemudian memaparkan terkait program prioritas Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tahun 2020 hingga 2024 mendatang antara lain terkait kepemudaan yakni pemberdayaan pemuda menjadi kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan. Dan juga penguatan ideologi pancasila dan karakter serta budaya bangsa di kalangan pemuda.

“Pada pagi hari ini, kita mengadakan pelatihan penguatan manajemen organisasi kemahasiswaan di tengah-tengah pandemi. Tetap dalam panduan program prioritas Kementerian Pemuda dan Olahraga bagaimana para pemuda kita jadi kreatif dan inovatif dan tentu harus punya kemandirian,” jelasnya.

Menpora Amali mengingatkan kepada para pemuda dan mahasiswa, bahwa tantangan mereka yang sesungguhnya adalah setelah lulus dari perguruan tinggi. Bukan saja mahasiswa lulusan dalam negeri, tapi juga mahasiswa Indonesia yang kini menimba ilmu di luar negeri. Sehingga, keberadaan organisasi baik intra kampus maupun ekstra kampus sangat diperlukan untuk meningkatkan kreativitas, inovasi dan kemandirian dan memiliki kemampuan untuk bersaing.

“Saya minta supaya manfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan dalam pelatihan penguatan kapasitas manajemen organisasi kemahasiswaan ini,” pintanya.

Selanjutnya, Menpora Amali berpesan agar mahasiswa dan pemuda menyesuaikan diri dengan era digitalisasi. “Selalu kami pesan kan bahwa harus ada transformasi, sudah saatnya kita mengelola organisasi ini secara modern dengan transformasi dari cara cara manual menjadi cara-cara digital. Tidak bisa menghindari itu,” tukasnya.

Menpora Amali pun berharap acara ini berjalan lancar dan para pembicara dapat berbagi ilmu dan pengalamannya kepada para peserta pelatihan manajemen organisasi kemahasisswaan.“Harapan saya setelah ini, tentu ada hal-hal yang positif yang bisa dihasilkan dari kegiatan ini dan Kementerian Pemuda dan Olahraga terbuka terhadap masukan, rekomendasi-rekomendasi, dan berbagai hal yang bisa disampaikan kepada kami dan bisa menjadi bahan pertimbangan menjadi dasar untuk pengambilan keputusan untuk perumusan kebijakan di lingkungan kementerian olahraga khususnya di bidang kepemudaan,” harapnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Asrorun Ni’am Sholeh mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan juga mengoptimalkan kapasitas mahasiswa sebagai agen perubahan sosial yang melekat pada diri setiap individu kaum muda dan aktivis pemuda.

“Ketika kita berada di dalam kondisi kontemporer yang berada di dalam global hari ini bagaimana mengoptimalisasi peran kita dalam fungsi pionering atau fungsi kepeloporan untuk melakukan inisiasi-inisiasi baik menjadi problem solver bagi masyarakat secara umum maupun bagi kalangan terbatas yaitu kalangan komunitas kampus, kalangan komunitas kepemudaan dan juga kalangan komunitas mahasiswa,” katanya.

Hadir dalam acara ini, Asisten Deputi Bidang Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan, Abdul Rafur, Tenaga Ahli Kemenpora, Samsul Komar. Hadir pula pembicara antara lain aktivis dan mantan Ketua Umum PB HMI, Arief Rosyid Hasan, Staf Khusus Presiden, Asrori S Karni, dan Nopriandi Saputra.

Bappenas Bahas Reformasi Sistem Kesehatan Nasional di 2022

Penulis
admin sp
-

SuaraPemerintah.id – Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monarfa bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, dan 25 perwakilan kementerian/lembaga duduk bersama, membahas perencanaan hingga komitmen penganggaran kementerian/lembaga untuk sektor kesehatan dalam Rapat Pembahasan Multi Pihak Major Project Reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2022 di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto 1-2, Gedung Bappenas, Senin (31/5). Fokus pembahasan di antaranya penanganan pandemi Covid-19, percepatan penanganan tuberkulosis, perluasan cakupan imunisasi dasar lengkap dan perluasan antigen baru, serta pengentasan disparitas pelayanan kesehatan dengan fokus pada pemenuhan dan pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan, khususnya di timur Indonesia dan daerah dengan akses terbatas terhadap pelayanan kesehatan.

Major Project Reformasi Sistem Kesehatan Nasional diharapkan dapat mencapai target 2022, yaitu menurunkan insidensi tuberkulosis menjadi 231 per 100.000 penduduk, meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap menjadi 71 persen, meningkatkan penyediaan Rumah Sakit (RS) Rujukan Nasional menjadi 19 RS, meningkatkan RS dengan layanan unggulan menjadi minimal 52 RS untuk lima jenis layanan unggulan mencakup layanan kanker, kardiovaskular, stroke, paru dan diabetes, meningkatkan pusat kesehatan masyarakat dengan sembilan jenis tenaga kesehatan menjadi 71 persen, dan meningkatkan rasio dokter spesialis menjadi 0,22 per 1.000 penduduk. “Target sampai 2024 paling populer adalah stunting. Ternyata, dalam perjalanan saya keliling Indonesia, bukan hanya stunting, tapi imunisasi dasar lengkap dan imunisasi lanjutan di beberapa daerah rendah sekali. Urusan kesehatan ini, pemda harus menempatkan kesehatan di prioritas tinggi, terutama di masa pandemi ini. Kita perlu cermati tentang Dana Alokasi Khusus agar DAK non fisik tidak diubah untuk alat kesehatan, akibatnya ada alatnya tapi tidak ada tenaga kesehatannya,” ujar Menteri Suharso dalam rapat yang turut dihadiri pimpinan Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Agama, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Pandemi Covid-19 menjadi pembelajaran bagi Indonesia untuk terus meningkatkan kewaspadaan atas kondisi kegawatdaruratan kesehatan melalui Major Project Reformasi Sistem Kesehatan Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan (health security & resilience), menjamin akses supply side pelayanan kesehatan yang berkualitas di seluruh Indonesia, dan meningkatkan peran serta masyarakat dan memperkuat upaya promotif dan preventif. “Ke depan, sistem kesehatan kita harus robust, terutama untuk menghadapi wabah karena Covid-19 ini mengajarkan kita bahwa sistem kesehatan harus benar-benar diperkuat, harus dilihat secara holistik dan terintegrasi, bahwa sumbangsih sektor non kesehatan dalam reformasi SKN adalah keharusan, tidak bisa hanya sektor kesehatan saja yang terlibat. Oleh karena itu, kementerian/lembaga perlu memastikan pemanfaatan anggaran, khususnya di 2022 mendatang, untuk membantu mencapai target reformasi SKN,” tutur Menteri Suharso.

Perencanaan dan penganggaran pada Major Project Reformasi Sistem Kesehatan difokuskan pada delapan area reformasi, yaitu pendidikan dan penempatan tenaga kesehatan, penguatan fasilitas kesehatan tingkat pertama, peningkatan RS dan pelayanan kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan Terluar (DTPK), kemandirian farmasi dan alat kesehatan, penguatan keamanan dan ketahanan kesehatan, pengendalian penyakit dan imunisasi, inovasi pembiayaan kesehatan, dan optimalisasi teknologi informasi dan pemberdayaan masyarakat. Untuk mewujudkan target dan sasaran Major Project Reformasi Sistem Kesehatan Nasional tersebut, dibutuhkan perencanaan yang matang melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif Dan Spasial atau THIS dari seluruh sektor, meliputi kesehatan dan sektor pendukung lainnya.

Makin Diakui di Dunia Properti, Adhi Commuter Properti Raih BCI ASIA Top 10 Awards

Penulis
Rahmat HM
-
PT Adhi Commuter Properti (ADCP) kembali dinobatkan sebagai salah satu Top 10 Developers Indonesia di Ajang BCI Asia Awards 2020/2021.

SuaraPemerintah.ID – PT Adhi Commuter Properti (ADCP) kembali dinobatkan sebagai salah satu Top 10 Developers Indonesia di Ajang BCI Asia Awards 2020/2021. ADCP telah meraih penghargaan tersebut selama 3 tahun berturut-turut. Sebelumnya ADCP meraih penghargaan yang sama pada beberapa tahun lalu.

Penghargaan ini secara langsung diterima oleh Direktur Utama PT Adhi Commuter Properti Rizkan Firman dan juga dihadiri oleh Direktur Pengelolaan Properti PT Adhi Commuter Properti Hanif Setyo Nugroho yang berlangsung di Hotel The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place, pada Kamis (27/05).

Direktur Utama PT Adhi Commuter Properti Rizkan Firman mengatakan bahwa penghargaan BCI Awards merupakan satu prestasi yang membanggakan bagi perusahaan karena menjadi bukti pengakuan atas kinerja ADCP.

“Kami sangat bangga sudah ketiga kalinya dinobatkan BCI Asia Awards. Ini merupakan sebuah pengakuan publik yang sangat berarti karena meningkatkan kredibilitas dan kinerja ADCP di mata publik,” kata Rizkan.

BCI Asia Top 10 Awards memberikan penghargaan kepada firma arsitektur dan pengembang teratas yang memiliki dampak terbesar pada lingkungan binaan di Asia Tenggara. Dimulai pada tahun 2003, BCI Asia Awards telah berhasil menempatkan dirinya di antara penghargaan yang paling ditunggu-tunggu untuk industri bangunan dan desain di Asia.

Diadakan di tujuh wilayah Asia, yaitu Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, BCI Asia Awards memberikan penghargaan kepada firma pengembang (Developer) dan arsitektur dengan portofolio proyek bernilai tertinggi selama setahun penuh.

Pemenang penghargaan dipilih berdasarkan nilai agregat terbesar dari proyek yang sedang dibangun selama satu tahun kalender terakhir, terutama dilihat dari sejauh mana upaya keberlanjutan proyek berjalan serta peringkat bangunan hijau yang terkonfirmasi.

Adhi Commuter Properti adalah perusahaan properti yang sebagian besar proyeknya di Kawasan Transit Oriented Development (TOD) di wilayah Jabodetabek. ADCP pun menangkap Trend Shifting yang terjadi dengan mengembangkan sejumlah kawasan properti di titik stasiun LRT Jabodebek melalui produk LRT City dan Adhi City.

Sampai saat ini ADCP telah mengembangkan 12 kawasan properti berbasis transportasi massal di Jabodetabek, dengan land bank mencapai 140 Ha.

Tahun ini, perseroan mengembangkan kawasan baru yaitu LRT City Cibubur yang berada di titik Stasiun LRT Harjamukti, serta melakukan serah terima tahap pertama Kawasan Cisauk Point – Member of LRT City yang terhubung langsung dengan Stasiun Commuter Line Cisauk dan Adhi City Sentul Tahap I untuk kategori landed-house.

“Kami berharap ke depan akan semakin banyak proyek yang kami hadirkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tidak hanya dalam soal kuantitas tapi juga kualitas perlu terus ditingkatkan. Sehingga ADCP makin dipercaya oleh publik, tidak hanya tingkat lokal tapi juga internasional,” harap Rizkan.

Sekilas tentang PT Adhi Commuter Properti

PT Adhi Commuter Properti (ADCP) merupakan salah satu anak usaha perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Adhi Karya (Persero), Tbk (ADHI) yang bergerak dibidang Property, Town Management & Support.

Dimulai dari pembentukan Departemen Transit Oriented Development (TOD) sebagai salah satu Divisi ADHI. Pada tanggal 16 Mei 2016, yang didirikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam menyediakan kawasan hunian terintegrasi dan support facilities di area sekitar jalur Light Rail Transit (LRT) dengan menghasilkan produk hunian dan layanan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat sehingga dapat meningkatkan nilai Perusahaan dan kepercayaan masyarakat.

Adhi Commuter Properti turut serta ikut dalam kemajuan sektor properti di Indonesia yang semakin pesat dengan sebuah konsep penataan kota yang dinilai paling tepat untuk solusi jangka panjang masyarakat perkotaan.

Dengan mengedepankan unsur connect, mixed-use, shift & transit, walkable dan densify, kawasan LRT City akan menjadi solusi bagi masyarakat yang tidak hanya memberikan kenyamanan bertempat tinggal, namun lebih dari itu, kawasan ini akan menjadi peradaban baru dalam kehidupan masyarakat kaum urban.

1...4,3154,3164,317...4,887Halaman 4,316 dari 4,887