Beranda blog Halaman 4317

Resmikan Perda KTR, Merokok di Bandung Kena Denda Rp 500 Ribu

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung telah resmi memiliki Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok  (KTR).

Perda tersebut disosialisasikan langsung oleh Wali Kota Bandung Oded M Danial di Alun-alun Kota  Bandung sebagai salah satu lokasi yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, Senin (31/5/2021).

“Alhamdulillah hari ini kita langsung sosialisasi tentang Perda 4 tahun 2021 tentang kawasan tanpa rokok. Ini dilakukan karena menjelang hari tanpa tembakau sedunia,” kata Oded, Senin.

Beberapa lokasi diatur dalam KTR di antaranya yaitu fasilitas kesehatan, perkantoran, tempat ibadah, fasilitas pendidikan, transportasi umum, ruang publik, tempat bermain anak.

Oded mengatakan, warga yang kedapatan sembarangan merokok di lokasi yang telah ditentukan oleh Pemkot Bandung, akan langsung dikenakan denda di tempat.

“Dendanya Rp 500.000,” ungkapnya. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Ahyani Raksanegara mengatakan, Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok masih bersifat sosialisasi.

“Bertahap, tidak langsung denda, tapi ada sanksi sosial. Satu tahun akan diberlakukan (sosialisasi). Arahnya untuk kesehatan semua,” jelas Ahyani.

Selama sosialisasi, Pemerintah Kota Bandung akan membuat roadmap sebelum berlaku penindakan perda . “Roadmapnya satu edukasi dulu, melindungi dirinya dan orang lain.

Kedua, strateginy bisa membentuk satgas KTR, nanti ditempat umum satpol yang turun. Lalu, masyarakat juga diberikan ruang melaporkan, jadi semua bisa mengawasi,” ucapnya.

Selain pengawasan, Pemkot Bandung juga akan menyiapkan fasilitas untuk para perokok yakni dengan menyediakan smoking room di tempat umum yang masuk KTR. “kriteria tempat merokok harus langsung ke udara,” ucap dia.

Produktivitas Petani Naik, Pupuk Indonesia Lanjutkan Program Agrosolution

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – PT Pupuk Indonesia (Persero) melakukan kegiatan tanam perdana program Agrosolution pada lahan sawah seluas 42 hektare (ha) di Desa Karangsari, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Minggu (30/5/2021).

Direktur Transformasi Bisnis Pupuk Indonesia Panji Winanteya Ruki mengatakan, Agrosolution merupakan program inisiatif dari Pupuk Indonesia.

“Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas di bidang pertanian melalui penyediaan input pertanian komersial, seperti pupuk, benih, dan pestisida,” tutur Panji, Senin (31/5/2021).

Tak hanya itu, lanjut Panji, Pupuk Indonesia juga akan memberikan akses permodalan, kepastian pengambilan hasil panen atau off-take, dan asuransi pertanian.

“Melalui anggota holding kami, yaitu Pupuk Kalimantan Timur (Kaltim), kami bekerja sama dengan pemerintah daerah (pemda). Hingga kini, kami telah merealisasikan program Agrosolution seluas 134 ha pada lahan sawah di Banyuwangi,” ujar Panji.

Ia kembali menambahkan, program tersebut tersebar di sejumlah desa di Banyuwangi. Rinciannya, 100 ha Desa Karangsari, 20 ha di Desa Gladag, 4 ha di Desa Bubuk, dan 10 ha di Desa Macan Putih.

“Adapun akses permodalan disediakan oleh Bank Negara Indonesia (BNI), off-taker dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jenggirat Tangi dan Pertani, asuransi oleh Jasindo, serta pengawalan budidaya dan teknologi pertanian dari Pupuk Kaltim,” imbuhnya.

Panji mengatakan bahwa realisasi program Agrosolution telah mencapai 18.500 ha atau 74 persen dari target 25.000 ha pada April 2021. Sebagai informasi, berdasarkan uji coba pada tanaman padi di Jember, Banyuwangi, Bima, Dompu, Ponorogo, Magetan, dan Madiun, petani binaan program Agrosolution berhasil meningkatkan produktivitas pertanian.

Hal ini ditunjukkan melalui peningkatan rata-rata hasil panen dari 6,28 ton menjadi 9,73 ton per ha atau meningkat sekitar 55 persen.

“Jadi, melalui program Agrosolution, kami ingin mendukung program ketahanan pangan nasional, meningkatkan pendapatan, dan kesejahteraan petani. Kami juga ingin mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk subsidi,” jelas Panji.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sedang bekerja keras, bergotong royong, dan bersinergi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan daya beli masyarakat agar kembali membaik.

Ia juga menyebutkan bahwa program yang dilaksanakan oleh Pupuk Indonesia tersebut merupakan bentuk inovasi di bidang pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

“Mudah-mudahan, program Agrosolution bisa terus berkembang. Apabila di sini berhasil, mungkin bisa dibawa (diterapkan) ke desa-desa selanjutnya,” ujar Ipuk.

Bakal Naikan Pajak Orang Kaya 35 Persen, Menkeu Lapor ke DPR RI

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pada 2022 Pemerintah akan berusaha mengoptimalkan penerimaan dari sisi perpajakan. Sebab, katanya penerimaan perpajakan berkontribusi signifikan pada pendapatan negara.

Oleh karena itu, Sri menegaskan pentingnya mendorong optimalisasi pendapatan negara. Optimalisasi ini bisa dicapai dengan indikator target perpajakan harus dapat dicapai dan rasio perpajakan harus bisa mengalami peningkatan dari 2021.

“Optimalisasi penerimaan perpajakan dilakukan untuk menciptakan perpajakan yang lebih sehat dan adil. Hal ini dilakukan melalui reformasi administrasi dan reformasi kebijakan,” papar Sri dalam Sidang Rapat Paripurna DPR, Senin, 31 Mei 2021.

Secara umum, Sri menguraikan, optimalisasi penerimaan perpajakan 2022 akan ditempuh dengan menggali potensi perpajakan melalui kegiatan pengawasan dan pemetaan kepatuhan yang berbasis risiko.

Selain itu, juga dilakukan dengan memperluas basis perpajakan melalui perluasan objek dan ekstensifikasi berbasis kewilayahan dan menyesuaikan regulasi perpajakan. Yang, sejalan dengan struktur ekonomi dan karakteristik sektor perekonomian.

Khusus yang berkaitan dengan penyesuaian regulasi perpajakan tersebut, Sri pernah menyinggung persoalan kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari yang saat ini sebesar 10 persen hingga kenaikan pajak penghasilan (PPh) orang kaya menjadi 35 persen.

Adapun untuk penguatan administrasi perpajakan dalam jangka menengah, kata dia, dilakukan melalui lima)pilar, mencakup sisi organisasi, proses bisnis, regulasi, sumber daya manusia dan penggunaan teknologi informasi.

“Konsistensi dalam melakukan reformasi perpajakan dan pemulihan ekonomi
diharapkan mampu meningkatkan rasio perpajakan secara bertahap,” tutur mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut.

Dengan cara itu, Sri mengatakan, pemerintah optimistis penerimaan perpajakan pada 2022 akan lebih baik dibandingkan 2021. Rasio perpajakan 2022 diperkirakan kisaran 8,37-8,42 persen terhadap PDB, lebih tinggi dibandingkan target APBN 2021 8,18 persen PDB.

Hadirkan Iconnet, PLN Rambah Bisnis Jasa Layanan Internet

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) melakukan ekpansi bisnis setelah resmi meluncurkan Iconnet, produk layanan internet broadband berbasis fiber optic, hari ini, Senin (31/05/2021).

Jadi, mulai hari ini PLN akan mulai berbisnis penyediaan jasa layanan internet cepat berbasis serat optik. Bisnis ini di luar bisnis utamanya dalam memastikan ketersediaan listrik bagi masyarakat.

Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengungkapkan, bisnis baru PLB itu dilakukan melalui entitas anak usahanya PT Indonesia Comnets Plus (Icon+).

“Kini kami terpanggil untuk ikut berkontribusi menerangi seluruh negeri dengan akses informasi yang cepat melalui penyediaan internet,” kata dalam konferensi pers secara virtual, Senin, 28 Mei 2021.

Dia menjelaskan, Ekspansi bisnis layanan internet ini juga menjadi strategi diversifikasi usaha perseroan untuk jangka panjang. Dengan melihat prospek pasar digital yang terus berkembang di Indonesia.

Menurutnya, jaringan end to end serat optik akan menjamin kelancaran pertukaran informasi sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Mulai dari internet andal, cepat, dan sesuai dengan keekonomian masyarakat Indonesia.

“PLN membangun jaringan listrik hingga ke seluruh pelosok negeri yang akan kami ekspansi dengan jaringan internet. Di mana ada listrik di situ ada Iconnet, itu tekad kami,” tambahnya.

Lebih lanjut menurutnya, PLN menargetkan dapat meraih 20 juta pelanggan yang menggunakan jasa layanan internet Iconnet hingga 2024 mendatang.

“Kami berharap Iconnet dapat menjadi market share fixed broadband internet terbesar di Indonesia,” kata Zulkifli.

Sementara itu, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril mengatakan, pelanggan dapat dengan mudah mendaftar untuk pemasangan Iconnet ini.

Melalui aplikasi PLN Mobile yang saat ini sudah dijangkau lebih dari 7 juta pelanggan, pelanggan dapat dengan mudah mendaftar.

Di dalam aplikasi ini ada tanda Iconnet. Dengan mengklik tanda Iconnet, maka pelanggan bisa langsung mendaftar program internet rumah ini.

“Dipencet Iconnet available silahkan daftar. Tugas kami sinergi di semua anak usaha dan cucunya,” ungkapnya.

Menkeu: Reformasi Struktural Adalah Syarat Potensi Ekonomi Indonesia Optimal

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Pengalaman menunjukkan bahwa krisis selalu memberikan ruang bagi Indonesia untuk melakukan proses reformasi. Oleh karena itu, saat ini pun reformasi penting dilakukan untuk memperbaiki produktivitas dan peningkatan daya saing. Reformasi dijalankan guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi agar dapat kembali ke jalur seperti sebelum pandemi terjadi, bersamaan dengan pencapaian visi Indonesia Maju 2045.

“Selaras dengan pemulihan akitivitas sosial ekonomi, berbagai langkah reformasi struktural tetap dilanjutkan. Reformasi struktural menjadi syarat perlu agar potensi perekonomian nasional dapat dioptimalkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi pasca-pandemi,” jelas Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan pidato tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi DPR RI terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2022. pada Sidang Paripurna DPR RI hari Senin (31/05) di Jakarta.

Reformasi struktural pada dasarnya telah dimulai dengan fokus pembangunan pada sumber daya manusia, infrastruktur, serta upaya perbaikan kemudahan berusaha melalui UUCK. Menkeu menyebut bahwa implementasi UU Cipta Kerja beserta aturan turunannya, pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur digital, peningkatan penguasaan teknologi, peningkatan efisiensi produksi, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja, akan diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi dan kinerja perekonomian kedepan.

“Kebijakan reformasi akan meningkatkan investasi, dengan perbaikan iklim usaha, dan berpotensi menciptakan lapangan kerja berkualitas (decent jobs). Peran tenaga kerja yang terus tumbuh dalam periode Indonesia yang sedang menikmati bonus demografi seperti sekarang ini, akan semakin kuat dan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi,” tegas Menkeu.

Pidato di KTT P4G, Jokowi: Hindari Proteksionisme Berkedok Isu Lingkungan

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menilai, perlu langkah yang fundamental untuk mencapai pembangunan hijau di tataran global. Salah satunya, dengan menjalankan parameter pro lingkungan dengan transparan.

Hal ini disampaikan Jokowi saat berpidato di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Partnering for Green Growth and The Global Goals 2030 (P4G) secara daring, yang diunggah di Youtube Sekretariat Presiden, Senin (31/5/2021).

“Kita harus menghindari proteksionisme yang berkedok isu lingkungan. Parameter Pro Lingkungan harus jelas serta dijalankan secara jujur dan transparan,” kata Presiden.

Dia menyampaikan, seluruh negara harus lebih serius mengembangkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berketahanan di tengah ancaman perubahan iklim serta pandemi Covid-19.

Karena itu kata Jokowi, inisiatif P4G Partnering for Green Growth and Global Goals 2030 tidak bisa dilakukan dengan biasa-biasa saja, melainkan harus dengan cara yang luar biasa.

“Inisiatif P4G-Partnering for Green Growth and Global Goals 2030 tidak bisa dilakukan dengan business as usual. Kita harus melakukan dengan cara-cara yang luar biasa. Kemitraan antarpemangku kepentingan adalah kunci untuk memastikan aktivitas perekonomian, produksi, dan konsumsi dilakukan secara berkelanjutan,” ujar Jokowi.

“Cara-cara yang luar biasa kemitraan antar pemangku kepentingan adalah kunci untuk memastikan aktivitas perekonomian produksi dan konsumsi dilakukan secara berkelanjutan,” Tambah dia.

Menurut Jokowi, kerja sama dan upaya bersama merupakan syarat untuk mensukseskan ekonomi hijau. Terlebih, di kondisi saat ini di mana dunia dalam masa pemulihan akibat pandemi Covid-19.

Saat ini, kata Jokowi, Indonesia telah menerapkan perencanaan pembangunan rendah karbon. Hal ini menjadi bagian tak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka menengah nasional.

Kemudian, Indonesia juga sudah meluncurkan UU Cipta kerja. Keberadaan UU Cipta Kerja ini bentuk komitmen Indonesia untuk memastikan agar kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat tidak merugikan lingkungan.

“Saya tegaskan bahwa Indonesia berkomitmen tinggi untuk bersama-sama dunia mewujudkan kehidupan yang lebih berkelanjutan inklusif dan ketahanan,” jelas Jokowi.

1 Juni, Bandara Jenderal Soedirman Purbalingga Siap Beroperasi

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Bandara Jenderal Besar (JB) Soedirman Purbalingga, Jawa Tengah, siap beroperasi mulai 1 Juni 2021. Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi telah meninjau kesiapan operasional Bandara JB Soedirman.

“Bandara JB Soedirman di Wirasaba, Purbalingga, siap beroperasi mulai 1 Juni 2021, hari ini kami sudah meninjau kesiapan pengaktifan operasionalisasi bandara,” kata Dyah Hayuning, Minggu (30/5/2021).

Bupati mengatakan, untuk mendukung persiapan operasional itu, pada Jumat (28/5), telah dilakukan simulasi dalam rangka menyambut penerbangan komersial.

“Menurut rencana pada 3 Juni 2021 pesawat Citilink sudah bisa mengudara di Bandara JB Soedirman dengan rute dari Jakarta dan Surabaya serta sebaliknya,” katanya.

Menurutnya, berdasarkan hasil peninjauan diketahui berbagai persiapan yang dilakukan telah berjalan dengan baik dan lancar.

Dia juga kembali mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 akan fokus pada upaya pemulihan ekonomi di wilayah setempat yang terdampak oleh pandemi Covid-19.

“Mudah-mudahan dengan adanya bandara bisa berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Pemerintah kabupaten berharap bahwa nantinya akan semakin banyak wisatawan yang datang berkunjung ke Purbalingga. Tentunya sektor wisata juga perlu digarap dengan optimal untuk menunjang keberadaan bandara ini,” ujarnya.

Sementara itu, Executive General Manager Bandara JB Soedirman Catur Sudarmono mengatakan bahwa beberapa hari yang lalu pihaknya telah melakukan simulasi pelayanan penumpang.

Dia menjelaskan proses simulasi itu melibatkan sebanyak 20 orang anggota TNI AU Lanud Jenderal Besar Soedirman yang diperlakukan seolah sebagai penumpang pesawat. Simulasi pelayanan itu dimulai ketika calon pengguna jasa bandara masuk ke terminal hingga naik ke pesawat.

“Kami bekerja sama dengan anggota TNI AU Lanud JB Soedirman. Mereka seolah sebagai calon penumpang pesawat. Simulasi juga memperhatikan protokol kesehatan karena saat ini masih pandemi Covid-19,” katanya.

Dia menambahkan bahwa menjelang “first flight” pada 1 Juni 2021 pihak Angkasa Pura II selaku penyedia bandara telah mempersiapkan banyak hal, termasuk dalam kaitannya dengan berbagai fasilitas untuk maskapai serta koordinasi dengan Airnav terkait dengan dukungan navigasi udara.

Kamaluddin Emban Amanah Transformasikan Sistem Transportasi DKI Jakarta

Penulis
Jalaludin Rummi
-

SuaraPemerintah.id – Direktur Utama PT JakLingko Indonesia, Muhamad Kamaluddin merupakan seorang professional yang memiliki ragam pengalaman dengan berbagai unit bisnis yang berbeda. Sampai pada akhirnya ia kembali ke tanah air setelah bekerja cukup lama di RasGas Qatar, kurang lebih 8 tahun.

Dorongan untuk menjadi bagian dari kemajuan transportasi Kota DKI Jakarta, Kamaluddin memilih PT MRT Jakarta sebagai tempat berkarir dan bertugas sebagai Kepala Strategi dan Perencanaan Korporasi, dan dua tahun kemudian menjadi Kepala Corporate Secretary saat itu.

Karir dan pengalamannya di PT MRT Jakarta selama lebih dari 5 tahun membawanya untuk menerima amanah sebagai Direktur Utama PT Jaklingko Indonesia dari Pemprov DKI Jakarta. Amanah itu ia coba tunaikan bersama dengan timnya dalam waktu yang relatif cukup padat. Secara definitif pada Februari 2021 ia dilantik sebagai Dirut, kemudian ditugaskan segera oleh para Pemegang Saham untuk dapat mengintegrasikan pembayaran antarmoda transportasi pada Agustus 2021.

Kamaluddin menjelaskan bahwa kehadiran PT JakLingko Indonesia diharapkan dapat merubah paradigma masyarakat tentang transportasi publik yang belum maksimal terintegrasi antara satu dengan yang lainnya, misalnya terkait sistem pembayaran. Saat ini sistem pembayaran transportasi publik di DKI masih dikelola oleh masing-masing operator transportasi publik. Tarif yang dikenakan kepada pengguna juga masih bergantung pada kebijakan operator itu sendiri.

Dari persoalan tersebut, Kamaluddin mengemban Amanah mentransformasikan sistem transportasi DKI Jakarta dengan mengusung konsep integrasi pembayaran dan tarif melalui metode Elektronik Fare Collection (EFC) antarmoda transportasi. Integrasi pembayaran antar operator nantinya akan dibangun sistem yang sama dan saling berinteraksi. Dengan begitu, kebijakan sIstem tarif antar moda transportasi di DKI akan menjadi satu kesatuan yang terintegrasi.

Metode EFC memberikan kemudahan pembayaran melalui satu tiket dan tarif berdasarkan jarak. Dengan sIstem pembayaran yang tersentralisasi EFC dapat membantu operator dalam manajemen data dari para pengguna transportasi publik. Dengan sIstem Integrasi pembayaran transportasi publik JakLingko Indonesia maka ticketing dan tarif antarmoda akan saling terhubung menuju Mobility as a Service (MaaS).

Transformasi yang dibawa oleh Kamaluddin kepada perusahaan ini terbilang sangat menantang. Sebab tidak mudah mengintegrasikan antarmoda dengan karakter bisnis proses yang berbeda-beda. Namun, kebutuhan akan integrasi dinilai sangat penting untuk menunjang keberlanjutan sistem transportasi di Indonesia khususnya di Kota Jakarta, sehingga sangat diperlukan untuk menciptakan efektivitas, dan efisiensi.

Pria lulusan Jurusan Engineering ITB Bandung, School of Business dari University of Michigan dan London Business School ini mengatakan bahwa diperlukan langkah strategis bagi PT JakLingko Indonesia dalam pengembangan usaha industri transportasi publik. Satu Aplikasi sebagai perencana perjalanan masyarakat Jakarta adalah langkah pasti dalam membangun transportasi publik yang berkelanjutan. Pada prinsipnya pengembangan transportasi ini perlu adanya 4A yaitu :

  • Availability transportasi harus tersedia dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
  • Affordability terkait dengan tarif yang memiliki kesesuaian dengan masyarakat.
  • Accessibility berkaitan dengan akses bagi seluruh kalangan. Baik itu professional, disabilitas maupun komunitas lainnya
  • Awareness, terkait pengenalan fasilitas transportasi di Jakarta yang sudah sangat modern dan

 

Harapannya PT Jaklingko Indonesia akan menjadi perusahaan yang inovatif dan transformatif untuk mewujudkan mobilitas yang saling terhubung. Selain itu kompetensi suatu transportasi juga diperlukan untuk membentuk transportasi yang berkelanjutan.

Menurut Kamaluddin, Transportasi itu bukan hanya infrastruktur tetapi juga harus memberikan service kepada semua penggunanya, diharapkan dari service tersebut semua penggunanya akan mendapatkan pengalaman seru (Journey) dalam menikmati integrasi transportasi. Selain itu Inovasi pada transportasi dibidang teknologi harus terus berkembang sehingga jaringan akan terus bergerak, salah satunya adalah transformasi data pada transportasi dan akan memberikan efisiensi pada pengelolaannya.

Kedepan, dengan pengelolaan data yang dilakukan JakLingko melalui penerapan Account Based Ticketing (ABT) pada kuartal kedua tahun 2022, diharapkan dapat memberikan layanan tarif terjangkau yang berbasis data seperti tarif untuk pelajar, lansia, dan lapisan masyarakat menengah ke bawah lainnya. Hal ini sejalan dengan visi Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk memberikan tarif antarmoda transportasi yang terjangkau di segala lapisan masyarakat.

Menteri Desa Terus Ikhtiar Untuk Turunkan Kemiskinan di Desa

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Abdul Halim Iskandar didampingi Istri Lilik Umi Nasriyah menghadiri peluncuran Ma’had Aly di Pondok Pesantren Sunan Bejagung di Desa Bejagung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Minggu (30/5/2021).

Turut hadir dalam acara itu Ketua DPRD Tuban Miyadi, anggota DPR Ratna Juwita, dan Anggota DPRD Jawa Timur Fauzan Fuadi.

Gus Menteri, sapaan akrab Menteri Desa, menyapa sejumlah hadirin yang hadir dalam Harlah Pondok Pesantren yang terdiri dari Para Kyai dan Pejabat itu.

Gus Menteri mengatakan, pembentukan Ma’had Aly atau Perguruan Tinggi yang dikelola oleh Pondok Pesantren itu menjadi bentuk komitmen untuk pengembangan pendidikan tinggi di Pondok Pesantren.

Gus Menteri menuturkan, peserta Ma’had Aly itu seyogyanya adalah santri-santri senior pondok yang tidak perlu lagi membahas soal yang ini dan itu.

“Tapi langsung pendalaman dan prinsipnya serta inputnya juga harus memenuhi kriteria tertentu,” kata Gus Menteri.

Jika dengan metode seperti itu, Gus Menteri yakini kesenjangan kapasitas keilmuan antara Para Ulama dan Para Kyai dengan Para Santri bisa teratasi

Ma’had Aly ini diharapkan jadi jembatan antara Para Ulama dengan santri-santri yang terus berupaya menempati posisi tengah.

Gus Menteri kemudian mengharapkan doa dan bantuan Para Ulama dalam rangka ikhtiar dirinya untuk menurunkan angka kemiskinan di desa.

“Pendataan tingkat telah mencapai 60 persen agar bisa melihat secara detail tentang kemiskinan di desa,” kata Gus Menteri.

Dikatakan Gus Menteri, penyebab tidak bisanya terpotret data kemiskinan di desa secara detail karena data sekaitan itu selalu tumpang tindih.

Untuk itu, Kemendes PDTT bertanya kepada warga desa soal data-data detail kondisi riil di desa termasuk soal kemiskinan.

Perempuan Perlu Saling Menguatkan Dalam Menghadapi Pandemi

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengajak seluruh jajaran, pengurus, dan anggota Dharma Wanita Persatuan Kementerian Keuangan untuk saling mendukung dan menguatkan satu sama lain dalam menghadapi pandemi Covid 19.

Beberapa survey mengatakan bahwa beban terhadap perempuan selama pandemi menunjukkan peningkatan, bahkan terjadi kekerasan rumah tangga.

“Kita semua memang sedang diuji. Saya berharap seluruh jajaran Dharma Wanita memiliki ketangguhan, kesabaran untuk bisa mengelola sebuah situasi yang kita tidak rencanakan, namun harus kita tangani,” kata Menkeu secara daring dalam acara halalbihalal yang diselenggarakan Jumat (28/05).

Pandemi yang sudah memasuki bulan ke-15 ini seperti lari maraton, tidak akan selesai hanya dalam sebulan atau dua bulan.

“Jadi ketahanan, endurance kita itu harus dipelihara, baik mengelola rumah, hubungan suami istri dengan anak-anak, menciptakan suasana rumah merupakan tuntutan dan panggilan yang luar biasa penting,” ujar Menkeu.

Menkeu menyebutkan bahwa perempuan adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya mengutip yang disampaikan Raden Ajeng Kartini.

“Karena perempuan adalah the person in charge di rumah, yang mulai dari di perut bayinya sampai dia lahir, dia yang mendidik dan seterusnya menciptakan pengaruh yang luar biasa di dalam rumah tersebut,” ujar Menkeu.

Dalam hadisnya, Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa wanita adalah tiang negara.

“Kalau perempuannya baik, maka negaranya baik. Bila perempuannya rusak, rusak pula negaranya,” kata Menkeu.

Maka dari itu, Menkeu berharap Dharma Wanita menjadi wadah yang baik dan positif bagi seluruh anggotanya untuk saling memberikan semangat. Manfaatkan teknologi digital untuk memperluas pengetahuan dan membantu untuk menjadi manusia yang lebih baik.

“Saling membantu untuk belajar teknologi digital. Cari aplikasi, website, media sosial yang juga bisa menambah ilmu, kebijaksanaan, wisdom, wawasan, keterampilan. Banyak sekali yang kita bisa pelajari melalui itu. Jadi gadget kita, teknologi digital harusnya membantu kita menjadi manusia lebih baik,” ujar Menkeu.

1...4,3164,3174,318...4,887Halaman 4,317 dari 4,887