Beranda blog Halaman 4318

Sucofindo Berikan Pelatihan Terhadap 25 UMK Bersama RIETZSTAR

SuaraPemerintah.id – Sinergi PT SUCOFINDO (Persero) dan PT Asinusa Berkah Utama (Rietzstar) bersama dengan  Indonesian Chef Association (ICA) guna mendorong dan mendukung Usaha Mikro dan Kecil (UMK) melalui pelaksanakan pelatihan dan kurasi kepada 25 UMK yang bertempat di Graha International Finance Centre (IFC).  Dalam pelaksanaan pelatihan dan kurasi ini penyerahan sertifikat secara simbolik kepada 25 UMK diberikan oleh Kepala Unit PKBL SUCOFINDO, Nuri Hidayat dan CEO Rietzstar, Basuki Widjaya Kusuma (24/5).

Bantuan yang diberikan SUCOFINDO pada program pelatihan dan kurasi yang bekerjasama dengan Rietzstar ini selaras dengan keinginan pemerintah agar UMK naik kelas.  Oleh karena itu, dalam hal ini SUCOFINDO memberdayakan para UMK agar dapat berhasil membangun usahanya juga sebagai upaya pengembangan UMK yang dilatih secara profesional pada ahlinya yaitu Indonesian Chef Association (ICA).

Nuri Hidayat selaku Kepala Unit PKBL SUCOFINDO memaparkan bahwa, “Kerja sama ini merupakan bentuk dukungan SUCOFINDO dalam upaya memajukan UMK di Indonesia yang merupakan salah satu kontribusi perusahaan BUMN untuk meningkatkan perekonomian Indonesia melalui pemberdayaan UKM yang berdaya saing,” ujar Nuri selepas kegiatan berlangsung.

Nuri menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk komitmen SUCOFINDO sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional di tengah masa pandemi wabah Covid-19, “Kegiatan ini pun sejalan dengan komitmen kami dalam upaya mendukung UMKM sebagai solusi ekonomi kreatif di Era Pandemi Covid-19,” tambah Nuri.

Pelatihan dan Special Culinary Review Session SUCOFINDO atau kurasi ini bertujuan untuk memberikan penilaian / rating terhadap kualitas rasa, kemasan dan penampilan produk. Penilaian terhadap aspek-aspek tersebut dinilai oleh para Chef profesional yang tergabung dalam Indonesian Chef Association (ICA) sehingga memiliki standar dan akurasi yang tinggi.

Selanjutnya, dari penilaian ini akan diberikan rekomendasi kepada para UMK untuk dapat meningkatkan kualitas produk makanannya, “Melalui kegiatan ini tujuan kami adalah dapat banyak membantu UMK untuk meningkatkan produk dan penjualannya menuju UMK naik kelas yang sebagaimana selaras dengan target dari program Unit PKBL SUCOFINDO untuk mewujudkan UMKM di Indonesia Naik Kelas,” jelas Nuri.

“Dengan adanya pelatihan kepada 25 UMK ini diharapkan akan semakin memberikan motivasi juga penambahan skill kepada para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya agar tidak hanya berdaya saing namun juga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia,” tutur Nuri.

Dalam upaya pemulihan ekonomi serta mendukung UKM untuk tetap berkarya di masa pandemi salah satunya melalui bantuan untuk mitra binaan SUCOFINDO di sektor peternakan. Dengan peran dan kompetensi SUCOFINDO, dan peran terhadap tanggung jawab sosial, maka SUCOFINDO membuat program untuk sertifikasi halal untuk UMKM dan pelatihan serta sertifikasi SNI produk UMKM.

PTPN X Salurkan 876 Ton Pupuk Non Subsidi Kepada Petani

SuaraPemerintah.id – Sebagai bentuk tindak lanjut program Agro Solution, PTPN X menyalurkan 876 ton pupuk non subsidi kepada petani binaan Pabrik Gula (PG) Gempolkrep Mojokerto di tahap awal. Pupuk yang terdiri dari jenis ZA dan Phonska ini disalurkan kepada petani sejak 25 hingga 31 Mei 2021. Pupuk diserahkan langsung kepada Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) di wilayah Gedeg, Mojoagung, dan Sumobito Mojokerto.

Program Agro Solution ini merupakan sinergi BUMN dengan Petrokimia Gresik untuk menyediakan pupuk non subsidi bagi para petani tebu. Selain itu, Program Agro Solution ini merupakan bentuk pelayanan PTPN X kepada petani selaku konsumennya.

“Penyaluran 876 ton pupuk non subsidi di tahap awal ini merupakan komitmen PTPN X untuk memberikan pelayanan terbaik bagi petani tebu. Adanya penyaluran pupuk non subsidi ini tentunya akan mendukung ketepatan pengelolaan lahan,” terang Aris Toharisman, Direktur PTPN X.

Pupuk tersebut untuk mengakomodasi petani tebu yang akan tebang pada bulan Mei 2021. Ketepatan pemenuhan pupuk tentunya akan berdampak pada kualitas dari Bahan Baku Tebu (BBT) yang digiling ke pabrik gula. Nantinya, juga akan meningkatkan produktivitas lahan, yang berujung pada peningkatan kinerja PTPN X.

Program Agro Solution ini meliputi kebutuhan dan penyediaan pupuk non subsidi, Data dan Informasi Calon Petani Calon Lahan (CPCL), Mekanisme Transaksi Penebusan Pupuk Non Subsidi, dan Mekanisme Tenaga Kawalan Agronomis. Ke depannya, penyaluran pupuk akan dilakukan setiap bulannya mengikuti pola tebang petani di seluruh pabrik gula PTPN X.

BRI Berdayakan Pengusaha Eceng Gondok Jadi UMKM Yang Mendunia

SuaraPemerintah.id – Mampu mandiri dan berdaya merupakan sebuah keberhasilan bagi wanita di era modern ini. Namun, menjadi berdaya dan mampu mengajak kaum perempuan di lingkungan sekitarnya adalah sebuah kebanggaan. Pasalnya, hal ini mampu meningkatkan taraf hidup lebih banyak kaum perempuan dan membuka banyak ceruk bisnis bagi pelaku usaha.

Ieko Damayanti adalah perempuan yang mampu membuktikan hal tersebut. Perempuan berusia 33 tahun ini memiliki usaha CV Sahabat Alam, perusahaan handycraft dengan merek “Ratu Eceng” yang memberdayakan banyak kaum perempuan. Dia bercerita jalan hidupnya ini dimulai karena keresahan dirinya yang kesulitan untuk masuk ke dalam lingkungan kerja. Terlebih, tak banyak perusahaan yang mau merekrut gadis dengan bekal ijazah SMA ini. “Lulus SMA itu susah sekali mencari pekerjaan karena memang aku tidak sempurna yang bisa diterima oleh kantor-kantor atau perusahaan lain,” katanya.

Akhirnya Ieko pun memutuskan untuk usaha eceng gondok lantaran dia melihat peluangnya cerah di masa mendatang. Ieko berpendapat pilihan membuka usaha menjadi sangat relevan pada saat itu. Terlebih, dia memang memiliki cita-cita untuk mandiri dan memiliki usaha sendiri.

Ieko melanjutkan, upayanya dalam merintis usaha bukan perkara yang mudah. Sebagai kawula muda, dia mengaku tak banyak modal dan pengalaman yang dimiliki. Ieko sangat tertarik dengan kerajinan dari eceng gondok. Dengan modal Rp150.000 saja, Ieko membuka industri anyam kecil-kecilan dan mulai belajar semua hal usaha secara mandiri. “Memang seharusnya aku mendirikan perusahaan. Akhirnya aku menggeluti usaha ini secara otodidak,” imbuhnya.

Dia menuturkan proses merintis usaha eceng gondok ini pun tak langsung memberi hasil. Bahkan Ieko masih harus rela bekerja sampingan di sebuah toko konter gawai. Hal tersebut dilakukannya guna meningkatkan modal usaha dan mengembangkan terus usaha kecintaannya ini.

Di luar itu, Ieko mengatakan dirinya pun mendapat dukungan pembiayaan modal usaha dari BRI untuk mengembangan usahanya. Bahkan, dukungan ini menjadi pengungkit luar biasa bagi usaha kecilnya ini. Dia sangat senang dan berterima kasih bisa bekerjasama dengan BRI dan menilai BRI sangat mendukung sekali baik dari segi permodalan, pendampingan, dan pelatihan-pelatihan. “Saya berpikir ini tidak hanya cukup sampai di sini tapi bagaimana usaha ini terus berkembang dan terus bermanfaat bagi orang banyak. Terimakasih BRI atas support luar biasanya,” imbuh ibu dari satu anak ini.

Ieko meneruskan usaha Ratu Eceng-nya ini pernah mengikuti program BRI Incubator. Dari program tersebut usahanya masuk 10 besar di Indonesia. Berkat BRI Incubator ini pula usahanya dicarikan pembeli-pembeli luar negeri sehingga produknya bisa diekspor ke luar negeri. “Nah ketika BRILIANPRENEUR tahun lalu saya diundang dan lolos sehingga saya bisa menampilkan produk saya di event internasional tersebut. Dan disitulah saya akhirnya bertemu dengan buyer dari Los Angeles, pemasaran kita bukan hanya ke Los Angeles tapi pemasaran kita Alhamdulillah sudah ke Jepang,” ujar perempuan asal Tangerang ini.

Dengan raihan tersebut, Ieko pun akhirnya melakukan pembaruan dari tujuan usahanya, yakni memberdayakan perempuan sekitar. Dia merasa perlu membagi keterampilan menganyam eceng gondok ke perempuan lain.

Dia pun mencoba mengumpulkan superwoman lain di sekitarnya untuk menganyam eceng gondok. Ieko berharap dapat membantu para perempuan ikut menghasilkan pendapatan, dan berdaya di rumah tangga. Terlebih, keterampilan menganyam memang lebih tinggi dimiliki oleh para perempuan. Hal ini membuat produk Ratu Eceng menjadi lebih rapi dan berkualitas.

Seiring berjalannya waktu dan semakin banyaknya orderan, jumlah orang-orang yang Ieko ajarkan makin meningkat. Tidak hanya di wilayah Sindang Jaya saja tapi sudah ke daerah-daerah kecamatan Ciledug hingga Parung. 

Terkait omset, Ieko mengaku saat ini usahanya mampu mencetak Rp15 juta hingga Rp 35 juta. Meski, capaian tersebut sudah sangat luar biasa untuk usaha kecil, Ieko tidak puas sampai situ saja.  “Usaha ini bukan hanya untuk meraup keuntungan bagi diri saya sendiri, tapi untuk masyarakat banyak,” imbuhnya.

Dari usahanya yang sempat diremehkan orang, Ieko mampu membangun sebuah rumah baru, dan membuat rumah produksi anyam sendiri.  Ke depan, perempuan berusia 33 tahun ini juga berencana memiliki gallery rumah cantik anyam berlantai 3.

Ieko merupakan salah satu nasabah BRI Unit Karang Tengah Ciledug yang memiliki kemauan dan kemampuan yang baik dalam mengembangkan suatu usaha. Berbekal kegigihan dan ketepatan waktu dalam melakukan pembayaran membuat dia bisa naik kelas dan diberikan fasilitas pinjaman KUR dengan pemberdayaan perempuan yang sekarang memang digalakkan oleh BRI.

Edy Rahmayadi Ajak Milenial Promosikan Wisata Sumut

SuaraPemerintah.id – Para ‘generasi milenial’ diajak untuk terus mempromosikan pariwisata Sumatera Utara (Sumut), meski saat ini pariwisata sedang stagnan akibat pandemi Covid-19. Dengan harapan, ketika Covid-19 sudah berlalu dan kondisi pulih kembali, akan banyak wisatawan yang datang berwisata ke daerah ini.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi saat menjadi narasumber sarasehan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia 2021 dengan tema ‘Generasi Milenial Technopreneurship dan Menggali Potensi Pariwisata di Indonesia’ melalui virtual, di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Minggu (30/5).

Menurut Gubernur, saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) masih mengkaji dan menunggu langkah untuk membuka kembali pariwisata Danau Toba, dimasa pandemi Covid-19.

“Dalam kondisi saat ini kami bersama Forkopimda masih melakukan edukasi mengenai Covid-19 pada masyarakat, lalu kita memberikan stimulus pada UMKM, selanjutnya melakukan pembenahan dan pemeliharaan untuk mengembalikan penghijauan di Danau Toba, sembari menunggu langkah selanjutanya yang akan kita lakukan untuk membuka kembali pariwisata di Sumut,” ucap Edy Rahmayadi.

Hadir di antaranya Staf Khusus Bidang Entrepreneurship Pariwisata Kemenkraf RI Pradana Indra Putra (virtual), Plt Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut Ria Telaumbanua, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Irman Oemar, serta anggota PPI.

Edy Rahmayadi berharap, para anggota PPI sebagai generasi milenial dapat berkontribusi untuk menggali dan memajukan potensi wisata di Indonesia. Antara lain dengan menjadi influencer yang aktif mempromosikan wisata di Indonesia, termasuk Danau Toba melalui media social (Medsos). Ikut menggiatkan UMKM melalui flatform digital, serta aktif dalam kegiatan pariwisata melalui online.

“Kita berharap generasi milenial dapat menggunakan Medsos mereka untuk mempromosikan wisata kita. Saat ini Instgram dan Youtube sebagai flatform digital yang banyak digunakan,” katanya.

Sementara Staf Khusus Bidang Entrepreneurship Pariwisata Kemenkraf RI Pradana Indra Putra dalam paparanya mengatakan sampai saat ini UMKM di Indonesia hanya 13% yang menyentuh digitalisasi dalam memperkenal produknya. Dari data Bank Indonesia (BI) menyebutkan 87,5% UMKM terdampak Covid-19.

Dijelaskannya, pada sektor pariwisata sendiri akibat pandemi ini seluruhnya terdampak, begitu juga sektor konstruksi -17,9% dan perdaganagan -3,2%. Namun sektor UMKM lainnya ada yang mengalami peningkatan di antaranya, pertanian +16.7%, pengolahan +1,5%, dan real estate +13%.

“Susahnya pariwisata ini memang karena regulasi yang harus dilaksanakan seperti PSBB yang terjadi. Regulasi memang melarang adanya perkumpulan dan sebagainya. Makanya digitalisasi bagi UMKM sangat penting, namun hanya 13% saja yang menggunakannya,” katanya.

Pradana berharap, dalam situasi pandemi ini, generasi muda untuk dapat membuka peluang usaha untuk membantu pemerintah meningkatkan ekonomi. Menurutnya sebagian besar usaha di Indonesia masih berbasis mikro. “Harapan kita usaha ini dapat berkembang menjadi industri, dan pemerintah saat ini berusaha pengusaha mikro ini dapat naik kelas,”

Bakti Nelayan di Garut, KKP: PNBP Perikanan Tangkap Sejahterakan Nelayan

SuaraPemerintah.idKementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menggelar kegiatan bakti nelayan yang kali ini dilaksanakan di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang diwakili Direktur Perizinan dan Kenelayanan Ridwan Mulyana menegaskan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) subsektor perikanan tangkap bertujuan untuk menyejahterakan nelayan.

“Semakin besar kontribusi PNBP perikanan tangkap terhadap pendapatan negara, semakin terbuka besar pula ruang pembiayaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Tujuannya untuk peningkatan kesejahteraan nelayan sebagai pelaku utama di sektor kelautan dan perikanan,” terangnya saat berdialog dengan nelayan Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Minggu (30/5/2021).

KKP yang kini dinakhodai Menteri Sakti Wahyu Trenggono menargetkan PNBP menuju Rp12 triliun pada tahun 2024. Target itu naik jika dibandingkan pada tahun 2020 yang hanya sekitar Rp600 miliar. Salah satu upayanya dengan mekanisme pasca produksi.

“Saat ini pemerintah tengah menghamornisasikan berbagai kebijakan pengelolaan perikanan tangkap agar dapat berkontribusi pada peningkatan PNBP tersebut yang menjadi program terobosan prioritas KKP,” imbuhnya.

Kebijakan yang semula menjadi hambatan di lapangan diubah sesuai amanat Undang-Undang Cipta Kerja. Perizinan perikanan tangkap dituntut untuk berkontribusi pada iklim investasi yang semakin baik dan efisien dengan penyederhanaan regulasi.

Di lokasi yang sama, anggota Komisi IV DPR RI Haerudin menyatakan dukungannya kepada KKP. Sinergi dengan berbagai pihak harus ditingkatkan guna membangun sektor kelautan dan perikanan menjadi lebih maju.

“Kegiatan Bakti Nelayan ini merupakan salah satu wadah untuk berdiskusi, mendengarkan aspirasi nelayan, melihat ke lapangan, akan menjadi bekal pemerintah untuk mengambil sebuah kebijakan. Tentu saja tujuan utamanya agar seluruh nelayan Indonesia sejahtera,” ungkapnya.

Ia meminta agar para nelayan mendukung dan terlibat aktif berbagai program KKP. Salah satunya dengan mengikuti program asuransi nelayan yang memberikan beragam manfaat. Pada kesempatan Bakti Nelayan di Kabupaten Garut ini KKP juga memberikan 1.000 paket sembako untuk nelayan.

“Bapak-bapak semua harus optimis dan bersabar di tengah kondisi pandemi Covid-19. Percaya dan yakin pemerintah akan selalu hadir untuk masyarakat dengan berbagai upayanya agar bapak-bapak dapat melaut dengan tenang dan aman,” pungkasnya.

Pertamina Resmikan SPBU-N untuk Kelancaran Transportasi Laut

SuaraPemerintah.id – P T Pertamina (Persero) Regional Sumbagut meresmikan lembaga penyalur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBU-N) 18.256.02 di Carocok Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, kemarin, Sabtu (29/5). Kehadiran SPBU-N ini guna menambah layanan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan memenuhi kebutuhan masyarakat,

Unit Manager Communication, Relations, & CSR Pertamina Regional Sumbagut, Taufikurachman mengatakan, SPBU-N  merupakan lembaga penyalur resmi Pertamina yang menyediakan dan menyalurkan BBM kepada nelayan. Untuk kuota penyaluran 2021 SPBU-N dari SK BPH Migas No. 15/PJBT sebesar 1.236 Kiloliter (KL) per tahun.

“SPBU-N di Carocok Tarusan ini merupakan SPBU-N kelima di Sumbar. Sebelumnya sudah ada empat SPBU-N dan tersebar di Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Pasaman Barat,” kata Taufikurachman.

SPBU-N 18.256.02 ini dikelola oleh PT Citra Nelayan Sejati beralamat di Kawasan Pelabuhan Perikanan Carocok Tarusan Nagari Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan.

Dengan beroperasinya SPBU-N tersebut kata Taufik diharapkan dapat bermanfaat untuk kelompok nelayan di sekitar wilayah Carocok, Ampang Pulai khususnya sehingga lebih dekat, lebih mudah dan aktivitas melaut lebih lancar.

Acara peresmian SPBU-N  18.256.02 ini kemarin turut juga dihadiri oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar, Dinas Perikanan dan ESDM, Ketua KAN, Ketua Paguyuban Nelayan Carocok.

Mahyeldi mengatakan, sekarang masyarakat Pesisir Selatan sudah bisa dengan mudah  melakukan pengisian bahan bakar untuk kebutuhan aktivitasnya karena telah diresmikan SPBU-N tersebut. SPBU-N ini nantinya akan melayani kebutuhan nelayan pada UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah I Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat di Carocok Tarusan.

“Semoga hadirnya SPBU-N ini memudahkan dan memfasilitasi kebutuhan nelayan di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan. Insya Allah keberadaan SPBU-N ini bisa menekan biaya operasional nelayan, sehingga bisa meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan para nelayan,” ucap Mahyeldi.

Ia berharap kepada masyarakat, pemerintah dan pengelola untuk bersama-sama bisa menjaga operasional SPBU-N sehingga tujuan utama meningkatkan kesejahteraan nelayan dapat tercapai.

Wabup Bandung Sahrul Gunawan Tabuh Genderang Perang terhadap Narkoba

SuaraPemerintah.id – Wakil Bupati (Wabup) Bandung Sahrul Gunawan siap menabuh genderang perang untuk melawan penyalahgunaan narkoba di wilayahnya.

Hal ini terungkap saat Sahrul Gunawan menyatakan pihaknya bakal akan segera berkoordinasi dengan Badan Nasional Narkotika (BNN) Provinsi Jawa Barat (Jabar) untuk membentuk perwakilan BNN di Kabupaten Bandung.

“Bersama Pak Bupati, saya akan segera berkoordinasi dengan Kepala BNN Jabar, how to start-nya untuk kita bisa bekerjasama ke depan,” ujar Wakil Bupati (Wabup) Bandung Sahrul Gunawan saat Pelepasan Gowes Jabar Bersih Narkoba (Bersinar) Juara Lahir Batin untuk Indonesia Bersih Narkoba di Alun-alun Kantor DPRD Kota Cimahi, Minggu (30/5/21).

Sahrul mengatakan, pembentukan BNN di tiap daerah diinisiasi masing-masing kepala daerahnya.

Dengan jumlah penduduk Kabupaten Bandung terbanyak kedua setelah Kabupaten Bogor, yaitu sekitar 3,6 jutaan penduduk, Kabupaten Bandung menurut Wabup, memiliki resistensi cukup besar terhadap bahaya narkoba.

“Tentunya kita sangat membutuhkan representasi BNN Pusat di Kabupaten Bandung, di mana pembentukannya perlu diinisiasi kepala daerah. Ini harus segera kita upayakan, agar bagaimana nanti para generasi muda kita ke depan, para generasi milenial ini bisa tercounter dari hal-hal negatif bahaya narkoba,” tutur Sahrul Gunawan.

Menurut survey BNN dan LIPI Tahun 2019, secara nasional diketahui bahwa 240 dari 10 ribu penduduk Indonesia berumur antara 15-64 tahun, pernah memakai narkoba, yaitu 2,4 persen atau 4.534.744 orang.

Sedangkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jabar sebesar 0,6persen atau 95.259 orang, dengan pengguna jarum suntik terbanyak se Indonesia yaitu mencapai 20 persen atau 13.608 orang.

“Oleh karenanya, saya mengimbau seluruh masyarakat terutama generasi muda khususnya di Kabupaten Bandung. Jangan coba-coba dekati narkoba, karena pasti akan terjerat dengan bahayanya.

Selalu lakukan filter apa-apa yang masuk ke diri kita, masuk ke keluarga kita, juga orang-orang terdekat yang kita sayangi,” imbuh Sahrul.

Kabupaten Purwakarta Terus Alami Surplus Domba Sejak 2016

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mengalami surplus domba menyusul optimalisasi pengembangbiakan domba di daerah tersebut sejak beberapa tahun terakhir hingga saat ini.

Bupati Anne Ratna Mustika, di Purwakarta, Ahad (30/5) mengatakan sejak 2016 sudah mengalami akan surplus domba. Bahkan selama setahun saat itu, 2016-2017, populasinya mencapai 7 juta ekor.

Ia mengatakan, surplus domba terjadi karena ada program bupati sebelumnya saat dijabat Dedi Mulyadi.

Ketika itu, Pemkab menggulirkan program yang meminta anak-anak sekolah memelihara domba dari bantuan pemerintah.

Hasil dari pengembangbiakan domba oleh para pelajar itu berimplikasi pada nilai di rapor anak-anak sekolah itu.

“Sekarang ini, populasi domba cukup bagus, sekitar 5,9 juta. Itu bukan dari industri, melainkan kultur alias ternak,” kata Bupati Anne, Minggu (30/5/2021).

Menurut dia, setelah mengembangkan ternak domba, pada tahun ini Pemkab Purwakarta segera memulai pengembangan pemasarannya.

Petugas gabungan memasang plang pemberitahuan pemeriksaan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jalan Laks. Laut RE Martadinata,.

Hasil dari pengembangbiakan domba oleh para pelajar itu nantinya akan berimplikasi pada nilai di rapor anak-anak sekolah itu.

“Sekarang ini, populasi domba cukup bagus, sekitar 5,9 juta. Itu bukan dari industri, melainkan kultur alias ternak,” kata bupati. Menurut dia, setelah mengembangkan ternak domba, pada tahun ini Pemkab Purwakarta mulai mengembangkan pemasarannya.

Kemnaker Buka Pendaftaran Polteknaker, Gratis Biaya Pendidikan

SuaraPemerintah.id – Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, Kemnaker melalui Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) berupaya memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten baik di instansi pemerintah, dunia industri, maupun masyarakat pada umumnya. Lulusan Polteknaker nantinya akan langsung bekerja.

“Polteknaker ini disiapkan agar begitu mahasiswanya lulus bisa langsung bekerja. Kita terus perbanyak ketersediaan SDM sektor ketenagakerjaan yang berkualitas di Indonesia,” kata Menaker Ida di Jakarta, Minggu (30/5).

Sebagai informasi, Polteknaker akan membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru (PMB) tahun ajaran 2021/2022, 15 Juni 2021 secara online di Website polteknaker.ac.id. Polteknaker memiliki tiga program studi yaitu D-IV Relasi Industri dengan gelar Sarjana Terapan Relasi Industri (S.Tr.M); D-IV Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan gelar Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (S.Tr.K3); dan D-III Manajemen Sumber Daya Manusia dengan gelar Sarjana Terapan Manajemen Sumber Daya Manusia (A.Md.,MSDM).

Sementara itu, Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi menambahkan, untuk biaya pendaftaran dan studi di Polteknaker ini gratis dengan disubsidi pemerintah melalui Kemnaker. Nantinya, lulusan Polteknaker akan mendapatkan ijazah, Sertifikat Kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dan TOEIC.

PMB Polteknaker tahun ajaran kali ini membuka kesempatan 90 orang mahasiswa baru dengan persyaratan Warga Negara Indonesia (WNI) dan lulusan SMA/MA/SMK/Sederajat.

Adapun berkas administrasi yang harus dipersiapkan, yaitu scan ijazah terakhir/surat keterangan lulus (asli), scan KTP/Kartu Keluarga (bagi yang belum memiliki KTP), dan scan sertifikat pendukung lainnya baik prestasi akademik atau non-akademik (bila ada). Semua berkas itu dibuat dalam satu tipe file.zip atau rar dengan ukuran maksimal 10 Mb.

“Pendaftar juga harus menyiapkan pas foto berwarna terbaru (3 bulan terakhir) dengan ukuran 4×6 cm berlatar belakang biru dan ukuran maksimal resolusi 300px x 450px atau maksimal size 200 Kb dengan tipe file jpg atau png,” kata Sekjen Anwar.

Bagi pendaftar yang memilih khusus program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus lulusan dari SMA/SMK sederajat jurusan IPA/Eksakta dan tidak buta warna.

Tahapan seleksi penerimaan mahasiswa baru ini dimulai dengan pengumuman penerimaan PMB secara online mulai tanggal 1 hingga 30 Mei 2021 secara online; registrasi dilakukan secara online mulai tanggal 1 sampai 15 Juni 2021; dan pengumuman hasil seleksi berkas administrasi dilakukan secara online pada tanggal 17 Juni 2021.

Kemudian tes tahap 1 yakni tes potensi akademik pada tanggal 22 hingga 24 Juni 2021 secara online; pengumuman tes tahap 1 pada 26 Juni 2021 secara online; tes tahap 2 berupa tes psikotes berlangsung pada 29 sampai 30 Juni 2021 secara online; dan pengumuman tes tahap 2 pada tanggal 6 Juli 2021 secara online.

Tahapan selanjutnya yaitu tes kesehatan dan bebas narkoba pada 13 sampai 14 Juli 2021 secara offline bertempat di kampus di masing-masing prodi; pengumuman hasil seleksi PMB 2021/2022 pada 16 Juli 2021 secara online dan daftar ulang pada tanggal 21 hingga 23 Juli 2021 secara offline di masing-masing prodi.

Pemkot Bogor Mulai Uji Coba PTM di 37 Sekolah

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, akan menggelar uji coba pendidikan tatap muka di 37 sekolah pada Senin (31/5). Kesiapan sekolah dalam menjalankan protokol kesehatan jadi poin utama dalam penilaian.

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim menjelaskan, uji coba nanti harus menjadi tonggak perubahan sikap dan perilaku tenaga pendidik maupun peserta didik dalam meningkatkan hidup bersih dan sehat.

“Pelaksanaan PTM di Kota Bogor, di wilayah zona kuning dan hijau. Jadi ini baru uji coba dan belum bisa dilaksanakan secara normal,” kata Dedie, Minggu (30/5).

Dia mengungkapkan, dalam uji coba PTM, ada berbagai syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Mulai kapasitas peserta didik 50 persen, pengecekan suhu, pengaturan jarak hingga disinfeksi secara berkala.

Selain itu, pihak sekolah juga harus menyiapkan ruang isolasi, jika ditemukan ada peserta didik memiliki suhu tubuh di atas normal. Satgas Covid-19 pun akan memeriksa kondisi gedung sekolah dan tenaga pengajar.

“Karena sudah lebih daru setahun, sekolah tidak dipakai. Tentu harus disiapkan kembali dengan adaptasi kebiasaan baru,” kata Dedia.

Pemkot Bogor dan pihak sekolah pun tidak bisa memaksa seluruh peserta didik untuk mengikuti PTM. Mereka harus mendapat izin dari orang tua untuk kembali belajar normal di sekolah.

“Murid yang ikut PTM haru punya izin tertulis dari orang tua. Kami juga pastikan seluruh SOP yang dibutuhkan untuk PTM dipenuhi untuk meminimalisir hal yang tidak diinginkan,” katanya.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Pemkot Bogor, Hanafi mengungkapkan, 37 sekolah yang melaksanakan PTM merupakan tingkat SMP Negeri. Sementara 36 Sekolah Dasar (SD) masih dalam tahap verifikasi.” SMP dulu. SD nanti. Masih diverifikasi,” kata Hanafi.