Beranda blog Halaman 4346

Tidak Ada Grebeg Syawal, Keraton Yogyakarta Gelar Pembagian Rengginang

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Keraton Yogyakarta memastikan pada hari raya Idul Fitri 1442 H tahun ini, sejumlah tradisi adat istiadat masih meniadakan karena pandemi Covid-19. Salah satunya adalah tradisi Grebeg atau Garebeg Syawal, yang biasanya digelar Keraton Yogya di kawasan Alun-Alun Utara hingga Masjid Gedhe Kauman.

“Guna mendukung anjuran pemerintah untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 di DIY, rangkaian peringatan Idul Fitri 1442 H yakni Hajad Dalem Garebeg Syawal yang sejatinya digelar Kamis (13 Mei) serta Hajad Dalem Ngabekten akan ditiadakan,” kata Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura (KHP) Keraton Yogyakarta Gusti Kanjeng Ratu Condrokirono, Selasa, 11 Mei 2021.

Sebelum pandemi, menjelang siang usai pelaksanaan shalat Ied, ribuan warga dan wisatawan biasanya berkumpul di area depan Keraton Yogya untuk menyaksikan iring-iringan tujuh gunungan yang akan dikirim Keraton Yogya ke berbagai tempat. Gunungan simbol sedekah raja berupa hasil bumi itu kemudian diperebutkan masyarakat karena dipercaya membawa berkah.

Condrokirono mengatakan meski Grebeg Syawal tahun ini ditiadakan seperti tahun lalu, keraton akan tetap melakukan penyesuaian prosesi, yaitu dalam bentuk pembagian rengginang secara terbatas untuk kalangan internal keraton saat momen itu. “Rengginang ini juga akan dibagikan ke dua tempat yang berbeda sebagaimana Garebeg pada umumnya, yakni Puro Pakualaman dan Kepatihan,” kata dia.

Putri kedua Raja Keraton Sri Sultan Hamengku Buwono X itu mengatakan walaupun arak-arakan gunungan dan prajurit pada Garebeg Syawal tidak diselenggarakan, makna Garebeg itu sendiri tidak hilang.

“Meski tidak ada prosesi arak-arakan prajurit dan gunungan, Garebeg tetap tidak kehilangan esensinya, yakni perwujudan rasa syukur dari raja atas melimpahnya hasil bumi, yang dibagikan untuk rakyatnya,” kata Condrokirono.

Hal itu sebagai bentuk konsistensi keraton dalam melestarikan budaya dalam berbagai situasi.

Di samping itu, kegiatan wisata keraton selama Idul Fitri 2021 akan ditutup, namun selama dua hari saja yakni Kamis- Jumat, 13-14 Mei 2021. “Segala kegiatan pementasan paket wisata di Keraton Yogyakarta juga masih diliburkan hingga waktu yang tidak dapat ditentukan,” kata Condrokirono.

Pada masa pandemi ini, ujar Condrokirono, Keraton Yogyakarta tidak diam. Justru semakin giat menghadirkan konten seputar keraton melalui media sosial dan Youtube Kraton Jogja yang dikelola Tepas Tandha Yekti.

Keraton melalui KHP Nitya Budaya juga tengah menggelar pameran temporer bertemakan Bojakrama, yaitu Jamuan Kenegaraan keraton Yogyakarta secara daring dan luring. Pameran telah digelar sejak 2 April dan akan berakhir pada 30 Juni 2021.

Sebagai salah satu rangkaian pameran, akan digelar Workshop Jamuan Minum Teh Ala Keraton Yogyakarta memperingati Hari Teh Dunia tanggal 21 Mei 2021.

Pada agenda ini juga akan digelar pentas musik persembahan Abdi Dalem Musikan KHP Kridhomardowo, sebagaimana jamuan kenegaraan keraton zaman dahulu yang diiringi irama Korps Musikan.

Selama pandemi, produksi konten budaya terus menerus dilakukan dan disiarkan secara daring. Beberapa diantaranya adalah Pentas Musikan 6 Jam di Jogja memperingati Serangan Umum 1 Maret, Webinar Peringatan Hari Kartini: Relevansi Emansipasi Kartini Hingga Saat Ini, Uyon-uyon Hadiluhung, dan Pentas Wayang Wong Lakon Pandawa Mahabhiseka.

“Semuanya disiarkan secara daring dan dapat disaksikan melalui kanal Youtube Kraton Jogja,” ujar Condrokirono.

Selain bertujuan sebagai sarana edukasi virtual mengenai keraton Yogyakarta, konten tersebut diharapkan dapat menjadi referensi kegiatan dan sajian budaya yang dapat dinikmati masyarakat sembari tetap berada di rumah.

KKP Perkenalkan “E-Jaring” di Hadapan Perwakilan ASEAN dan Jepang,

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sjarief Widjaja memperkenalkan platform pelatihan bernama E-Jaring.

Sjarief Widjaja memperkenalkan platform itu dalam The 53rd South East Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC) Council Meeting yang diselenggarakan secara daring pada Senin (11/5/2021).

Acara ini merupakan kelanjutan dari tanggal 27-28 April 202. “E-Jaring merupakan pembelajaran daring perikanan yang menyediakan berbagai pelatihan untuk pengembangan kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan,” kata Sjarief dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (12/5/2021).

Platform tersebut, lanjut Sjarief, telah dijalankan selama hampir satu tahun. Selama pandemi Covid-19, E-Jaring sudah memfasilitasi 42.000 stakeholder perikanan dalam pengembangan pengetahuan dan peningkatan jiwa kewirausahaan bidang perikanan.

Adapun pelatihan yang dilakukan KKP kepada masyarakat terdiri dari bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, permesinan perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, kewirausahaan, konservasi, dan lainnya.

Tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat, pelatihan ini juga ditujukan untuk aparatur di sektor kelautan dan perikanan. Sjarief menyatakan, pihaknya siap untuk bertukar informasi dan pengalaman dengan negara-negara Asia Tenggara seputar platform pelatihan digital tersebut.

Ia pun mendorong agar SEAFDEC melakukan pengembangan platform pelatihan di bidang kelautan dan perikanan. Salah satu pelatihan yang dimaksud adalah pelatihan untuk meningkatkan kapasitas para inspektur perikanan.

Hal itu bertujuan untuk mendukung isu port state measure agreement (PSMA) sebagai salah satu topik utama yang dibahas dalam council meeting.

Terkait isu tersebut, Sjarief selaku Delegasi Indonesia menyampaikan perkembangan kesiapan implementasi PSMA di Indonesia, berdasarkan pelabuhan yang telah ditentukan.

Sementara itu, tentang isu regional fishing vessel records (RFVR), Sjarief mengutarakan intervensi Indonesia, agar SEAFDEC fokus dalam mendorong implementasi penguatan RFVR di atas 24 meter secara optimal.

“Terhadap inisiasi RFVR di bawah 24 meter, Indonesia berpandangan hal tersebut tidak efektif, karena kapal berukuran di bawah 24 meter adalah mayoritas kapal skala kecil yang beroperasi di perairan teritorial untuk mata pencaharian, bukan skala industri,” tegasnya.

Hal tersebut disampaikan, karena saat ini tidak semua negara anggota SEAFDEC melaksanakan pembaharuan data kapal perikanannya secara reguler di RFVR, mengingat adanya perbedaan gap dan jumlah armada kapal perikanan.

Lebih lanjut, Sjarief mengungkapkan pentingnya komitmen dan kolaborasi aktif seluruh negara anggota SEAFDEC dalam implementasi Resolution and Plan of Action Sustainable Fisheries for Food Security for the ASEAN Region Towards 2030 (RES&POA-2030). Adapun dokumen tersebut sudah disahkan di tingkat ASEAN dan menjadi panduan bagi negara anggota dalam kerja sama regional bidang kelautan dan perikanan hingga 2030.

Kembangkan Eks Stasiun Gresik, KAI Berkolaborasi dengan TJP

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintahan.id – PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) dan PT Trans Jaya Persada menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang rencana kerja sama pengembangan bisnis berbasis kereta api di kawasan eks Stasiun Gresik.

Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Usaha KAI Jeffrie N Korompis dan Direktur TJP Ignatius Handijoso Siaputra di Gedung Jakarta Railway Center (JRC), Jakarta Pusat, Selasa (11/5). Penandatangan ini juga disaksikan oleh Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo dan Komisaris TJP Rudy Djaja Siaputra.

“Kami atas nama jajaran direksi menyampaikan terima kasih atas terjadinya penandatanganan Nota Kesepahaman pada hari ini dalam rangka menjalin sinergi pengembangan bisnis di kawasan eks Stasiun Gresik, dimana kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi kedua perusahaan,” kata Didiek Hartantyo dalam keterangan resmi, Rabu (12/5/2021).

Didiek mengatakan nota kesepahaman ini merupakan titik awal bagi kedua belah untuk membangun kerja sama. Ia berharap rencana kerja sama ini dapat segera terwujud dan tetap disusun berdasarkan good corporate governance.

Sementara itu, Direktur TJP Ignatius Handijoso Siaputra juga mengucapkan apresiasinya kepada KAI atas terlaksananya MoU ini. Ia menyatakan PT TJP berkomitmen dalam rencana reaktivasi Stasiun Gresik.

“Bagi kami merupakan sebuah kehormatan di mana KAI berkenan untuk segera menyelesaikan rencana reaktivasi Stasiun Gresik yang dilanjutkan dengan kerja sama bisnis antara KAI dan TJP. Dengan menandatangani perjanjian MoU ini, PT TJP berkomitmen untuk melaksanakan tugasnya dalam rencana reaktivasi Stasiun Gresik,” kata Ignatius Handijoso.

Langkah ini juga merupakan upaya mendukung Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan.

Dengan adanya moda transportasi kereta api di kawasan Gresik, diharapkan mampu mengurangi biaya logistik nasional.

Kembali hadirnya moda transportasi kereta api di wilayah tersebut diharapkan dapat mengakomodir distribusi barang baik berupa bahan baku maupun produk di wilayah Gresik.

KAI bersama PT TJP berkomitmen mendukung program pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah, khususnya wilayah Kota/Kabupaten Gresik dan wilayah sekitarnya.

Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai komitmen awal dan landasan bagi para pihak untuk dapat meningkatkan potensi yang dimiliki masing-masing pihak terkait pengembangan bisnis berbasis kereta api di kawasan eks Stasiun Gresik.

Adapun ruang lingkup nota kesepahaman yaitu perencanaan dan penjajakan kerja sama yang saling menguntungkan dan layak (feasible) antara para pihak terhadap pengembangan bisnis berbasis kereta api di kawasan eks Stasiun Gresik, serta melaksanakan kajian-kajian meliputi aspek bisnis, finansial, kelayakan, lingkungan, legalitas, risiko dan/atau aspek lainnya yang dibutuhkan sehubungan dengan rencana kerja sama pengembangan bisnis berbasis kereta api di kawasan eks Stasiun Gresik.

Dalam MoU tersebut, KAI berkolaborasi dengan TJP akan melakukan kajian-kajian untuk pengembangan eks Stasiun Gresik serta mereaktivasi jalur kereta api hingga ke Stasiun Indro.

Kawasan eks Stasiun Gresik merupakan lahan KAI dengan luas sekitar 23.000 m2. Stasiun tersebut rencananya akan dioperasikan oleh PT Trans Jaya Persada dengan status sewa lahan milik KAI untuk kerja sama angkutan barang.

Eks Stasiun Gresik berada dekat dengan tiga kawasan industri yang cukup besar dengan berbagai macam produk seperti industri plastik, kayu, makanan, energi, produk kimia, dan sebagainya.

Eks Stasiun Gresik juga memiliki konektivitas yang baik karena berada dekat dengan beberapa pelabuhan di wilayah Kabupaten Gresik.

Adapun akses terdekat stasiun tersebut adalah menuju Stasiun Indro dengan jarak 3 km. Jalur kereta api Indro – Gresik merupakan bagian dari jalur Kandangan – Gresik yang pertama kali diresmikan pada 3 Januari 1924. Lalu pada 1980 hingga sekarang, jalur Indro – Gresik berstatus nonaktif.

Menag Keluarkan Surat Edaran Panduan Sholat Id, Berikut Isinya

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah melalui sidang Isbat telah menetapkan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah, Kamis (13/5/2021). Pemerintah juga mengingatkan kepada umat Islam tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam merayakan Idul Fitri di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito meminta masyarakat agar memperhatikan panduan pelaksanaan sholat Idul Fitri 1442 Hijriah sesuai Surat Edaran Menteri Agama (Menag) No. 7 Tahun 2021.

“Perlu adanya persiapan yang baik, demi menjalankan ibadah yang khusyuk, tetapi tetap aman. Mengingat kita merayakan Idul Fitri untuk kedua kalinya di masa pandemi Covid-19,” ujar Wiku dalam keterangannya, Rabu (12/5/2021).

Dia berharap pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjalankan pedoman ini dengan sebaik-sebaiknya. “Insyaallah kesungguhan kita menjalankan ini semua dapat membuah hasil untuk kondisi Covid-19 yang lebih baik di masa yang akan datang,” ucapnya.

Berikut Panduan Penyelenggaraan sholat Idul Fitri 1442 Hijriah di masa pandemi sesuai surat edaran Menag:

Sebelum sholat Id

1. Pelaksanaan takbiran dilakukan terbatas (maksimal 10%) dan tidak ada kegiatan takbiran keliling.

2. Panitia hari besar Islam/sholat Idul Fitri mencari tahu informasi status zonasi kepada Satgas daerah di tingkat desa atau kelurahan.

3. Mempersiapkan tenaga pengawas penerapan protokol kesehatan.

Saat sholat Id

1. Hanya dilakukan di ruangan terbuka dan diizinkan pada lingkungan RT yang berada di zona kuning dan hijau.

2. Harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat:

– Tidak melebihi 50% kapasitas.

– menyediakan alat pengecek suhu.

– Tidak diikuti warga lanjut usia (lansia) atau orang baru sembuh ataupun juga yang baru kembali dari perjalanan.

– Memakai masker dari awal datang hingga pulang.

– Mempersingkat khotbah (maksimal 20 menit) dengan menggunakan pembatas transparan diantaranya.

– Menghindari berjabat tangan dan bersentuhan fisik.

Setelah sholat Id

1. Silaturahmi hanya dilakukan dengan lingkungan terdekat.

2. Tidak melakukan open house atau halal bihalal di lingkungan kantor atau komunitas.

BUMN Go Global, Erick Thohir Perkuat Kerja Sama Sarinah dan Dufry

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Menteri BUMN Erick Thohir bertemu dengan Founder Dufry, Luis Andres N Holzer. Pertemuan tersebut dilakukan di sela-sela kunjungan misi kerja sama bidang energi, kesehatan dan investasi dengan beberapa pengusaha Amerika Serikat.

Dufry adalah perusahaan duty free terkemuka di dunia yang berkantor pusat di Swiss. Didirikan pada 1865, Dufry memiliki dan mengoperasikan 2.400 gerai bebas bea di berbagai belahan dunia dengan jumlah pelanggan dan pengunjung sebesar 2,5 miliar orang per tahun adalah market leader global bisnis duty free.

Dufry juga pemilik jaringan retail shop Hudson Corporation di AS. Di bidang ritel, ekspor impor dan specialty store, Erick menegaskan kembali komitmen dan kerja sama salah satu BUMN yaitu Sarinah dengan Dufry yang telah dirintis pada 2020 dimana Sarinah akan menyediakan lahan untuk Dufry di Sarinah Thamrin dan membantu pengembangan bisnis duty free di pelabuhan udara internasional di Indonesia lainnya.

Kerjasama resiprokal ini memberi luang Indonesia dan Sarinah hadir di berbagai gerai bebas bea Dufry di seluruh dunia.

Dufry menyepakati usulan Erick agar dalam 5 tahun ke depan 100 gerai duty free pilihan di dunia menjajakan produk unggulan UMKM dan komoditas Indonesia antara lain seperti kopi, teh, rempah-rempah, produk kecantikan dan kesehatan serta ekspor rotan, mebel, wastra, serta berbagai hasil bumi nusantara.

“Kita bisa memulai dengan 10 produk super prioritas, super unggul dan super diminati di pasar duty free dan ekspor dulu, selain agar kita fokus, juga dimaksudkan untuk memperoleh consumers insights yang lebih dalam dari dinamika pasarnya,” kata Erick, Rabu (12/5/2021).

Sarinah sebagai promotor dan kurator produk UMKM nusantara unggulan telah melakukan serangkaian strategi transformasi bisnis termasuk menyiapkan outlet down town duty free di Sarinah Thamrin Jakarta yang saat ini sedang dipugar dan disiapkan.

Diharapkan pada kwartal ke-4 2021, soft opening sudah bisa dilakukan. Dirut Sarinah Fetty Kwartati menegaskan bahwa kerja sama dengan mitra strategis kelas dunia seperti Dufry bukan pekerjaan mudah.

Sarinah harus naik kelas dan harus berani bersaing di pasar global dari sisi demand, namun dari sisi supply banyak PR di dalam negeri untuk menyiapkan produk-produk nusantara agar dapat bersaing dan merebut peluang pasar dunia baik melalui duty free retail maupun ekspor.

Fetty berterima kasih kepada Dufry atas kepercayaannya kepada Sarinah dan bangga atas dukungan all out Menteri BUMN beserta jajarannya kepada Sarinah.

Cegah Penyebaran Covid-19, Pengunjung Mal Malang di Tes Swab Acak

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Satgas Covid-19 Kota Malang melakukan tes swab secara acak bagi pengunjung mal atau pusat perbelanjaan, Selasa (11/5/2021). Ada 10 orang pengunjung yang dites Covid-19.

Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan, tes swab antigen secara acak dilakukan lantaran adanya peningkatan pengunjung di pusat-pusat perbelanjaan menjelang Lebaran Idulfitri 1442 Hijriyah.

“Kami ambil beberapa sampling secara random, untuk menguji apakah orang-orang yang datang ke sini (mal) tidak dalam kondisi terpapar Covid-19,” katanya.

Tes swab antigen dilakukan kepada 10 orang, terdiri dua orang pegawai pusat perbelanjaan dan delapan orang lainnya merupakan pengunjung.

Dua pegawai yang tersebut bertugas sebagai kasir pada pusat perbelanjaan. Tes dilakukan lantaran keduanya pasti sering berinteraksi dengan banyak pengunjung, dan berrisiko terpapar Covid-19.

“Kita lakukan random, ada 10 orang, dua dari manajemen, dan delapan dari pengunjung. Tadi kita lihat hasil tes antigen negatif. Hasil pemantauan kami, 99 persen pengunjung, dan pelayanan sudah menggunakan masker, dan menerapkan prokol kesehatan,” katanyai.

Wali Kota Sutiaji meminta masyarakat agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes) sebab pandemi Covid-19 belum berakhir.

Sementara itu, salah seorang pengunjung di pusat perbelanjaan tersebut, Winda Kurniawati mengatakan bahwa ini merupakan pertama kalinya ia menjalani tes usap antigen. Ia diminta oleh petugas untuk mengikuti pemeriksaan secara acak tersebut.

“Tadi diminta oleh petugas, belum pernah swab. Semoga pandemi ini segera berlalu,” kata Winda.

Hingga saat ini, di Kota Malang, tercatat secara keseluruhan ada sebanyak 6.498 kasus konfirmasi positif COVID-19. Dari total tersebut, sebanyak 5.883 orang dilaporkan telah sembuh, 591 orang dinyatakan meninggal dunia, dan sisanya berada dalam perawatan.

Gubernur Jatim Lantik Marhaen Djumadi Jadi Plt Bupati Nganjuk

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Gubernur Jawa Timur  (Jatim) Khofifah Indar Parawansa bakal melantik Wakil Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi sebagai Pelaksana tugas (Plt) Bupati Nganjuk. Ini buntut Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat ditetapkan tersangka kasus jual beli jabatan.

Kepala Sub-Bagian Hubungan Masyarakat (Kasubag Humas) dan Protokol Pemkab Nganjuk Asti Widyartini mengatakan, pelantikan bakal dilakukan sekitar jam 21.00 WIB di Gedung Negara Grahadi Surabaya, pada Selasa (11/5/2021) malam.

“Pelantikan secara langsung oleh Gubernur Jatim. Ini sekaligus penyerahan tugas,” katanya dikutip dari Antara, Selasa malam.

Ia melanjutkan, bahwa pelantikan itu agar roda pemerintahan dapat berjalan seperti biasa. Kemudian pelayanan masyarakat juga dapat berjalan baik.

“Kami semua tetap berharap bahwa pemerintah akan berjalan seperti biasa dan pelayanan ke masyarakat tetap berjalan seperti biasa,” sambung dia.

Rencana pelantikan itu awalnya dijadwalkan berlangsung pada Selasa (11/5) malam jam 22.00 WIB, namun dimajukan menjadi pukul 21.00 WIB dengan lokasi yang sama di Gedung Negara Grahadi Surabaya.

Sebelumnya diberitakan, KPK bersama Bareskrim Polri melakukan OTT Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat.

Sejumlah tujuh orang telah ditetapkan tersangka Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri. Mereka terlibat dugaan kasus suap terkait pengisian jabatan perangkat desa dan camat di lingkungan Pemkab Nganjuk.

Sebagai penerima, yakni Novi Rahman Hidayat (NRH) dan M Izza Muhtadin (MIM) selaku ajudan Bupati Nganjuk. Sedangkan pemberi suap, yaitu Dupriono (DR) selaku Camat Pace, Edie Srijato (ES) selaku Camat Tanjunganom dan Plt Camat Sukomoro, Haryanto (HR) selaku Camat Berbek, Bambang Subagio (BS) selaku Camat Loceret, dan Tri Basuki Widodo (TBW) selaku mantan Camat Sukomoro.

Barang bukti yang sudah diperoleh berkaitan kasus tersebut, yaitu uang tunai sebesar Rp647.900.000 dari brankas pribadi Bupati Nganjuk, delapan unit telepon genggam, dan satu buku tabungan Bank Jatim atas nama Tri Basuki Widodo.
Adapun modus operandinya, para camat memberikan sejumlah uang kepada Bupati Nganjuk melalui ajudan Bupati terkait mutasi dan promosi jabatan mereka dan pengisian jabatan tingkat kecamatan di jajaran Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya, ajudan Bupati Nganjuk menyerahkan uang tersebut kepada Bupati Nganjuk

Pindad Klarifikasi, 25 Ribu Senjata Pesanan Kemhan untuk TNI

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Direktur Utama PT Pindad (Persero) Abraham Mose mengklarifikasi 25 ribu pucuk senjata api jenis SS2-V5 A1 yang dipesan Kementerian Pertahanan. Menurutnya, senjata itu untuk dipergunakan prajurit TNI, bukan untuk pelatihan Komponen Cadangan.

“Iya, betul. Untuk TNI,” kata Abraham melalui pesan singkat, Selasa (11/5).

Abraham mengatakan semula pesanan itu memang diperuntukkan bagi pelatihan Komponen Cadangan. Namun, hal itu berubah dan senapan tersebut akan digunakan oleh prajurit TNI.

“Iya, awalnya [untuk Komponen Cadangan] seperti itu,” kata Abraham.

Untuk saat ini, kata Abraham, seluruh pesanan senapan tempur ini telah rampung. Namun dia tak merinci kapan pesanan itu akan dikirim ke Kemhan untuk selanjutnya diserahkan ke TNI.

“Sudah selesai semua,” kata Abraham.

Sebelumnya, Abraham dan Karo Humas Kemhan Marsma Penny kompak menyatakan pesanan 25 ribu senapan tempur itu akan digunakan bagi latihan Komponen Cadangan.

Senapan ini memang berbeda dengan senjata organik yang biasa digunakan para tentara aktif lantaran berukuran lebih pendek dan ringan.

Namun demikian, Penny memastikan senpi buatan Pindad itu hanya akan digunakan dan dipegang para rekrutmen Komcad ketika menjalani masa latihan saja.

“Penting untuk dicatat, bahwa penggunaan senjata untuk Komcad digunakan pada saat latihan, jadi bukan nanti Komcad (senjatanya) dibawa-bawa pulang, tidak seperti itu,” kata Penny.

Tak hanya Penny, Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak juga tak membantah hal itu.

Kata dia, jumlah senapan yang akan digunakan mengikuti jumlah rekrutmen yang akan dilatih dalam gelombang pertama Komcad yang ditaksir akan dimulai per Juni mendatang.

Tercatat 1.159 Perusahaan di Jateng Bayarkan THR Secara Full

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Ribuan perusahaan di Jawa Tengah (Jateng) tercatat telah membayar tunjangan hari raya (THR) secara penuh pada Lebaran tahun ini. Sementara ratusan perusahaan lainnya membayarkan THR karyawan dengan cara dicicil.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah, Sakina Roselasari mengungkapkan, data perihal kewajiban perusahaan di Jateng dalam membayarkan hak karyawannya tersebut tercatat oleh Disnakertrans.

Sampai dengan hari ini, Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah mencatat sudah ada 1.159 perusahan di Jawa Tengah yang telah menerimakan aatau mencairkan THR karyawannya secara penuh dan sesuai dengan ketentuan. Sementara itu, sedikitnya 112 perusahaan di Jateng tercatat membayarkan THR yang menjadi hak karyawannya dengan cara menyicil atau tidak penuh.

Sehingga Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah menindaklanjuti dengan melakukan pengawasan dan pemeriksaan, termasuk juga menangani dan bakal menindaklanjuti sebanyak 99 aduan terkait hak karyawan (THR) tersebut.

Seluruh pengawas ketenagakerjaan Disnakertrans yang berada di enam satuan kerja (satker) diturunkan. “Bahkan hari ini atau H-2 Lebaran 1442 Hijriyah pun masih turun di lapangan memastikan kondisi perusahaan yang bersangkutan,” jelasnya.

Termasuk dirinya juga melakukan pemantauan pembayaran THR bersama Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Abdul Hamid di perusahaan AR Packaging, di Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Selasa (11/5).

Sakina menambahkan, Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah berharap perusahaan tetap melakukan pembayaran THR bagi karyawan, karena THR merupakan hak karyawan dari pengusaha. Di sisi lain, Disnakertrans juga memahami saat ini tengah terjadi ketidaklancaran aliran uang (cashflow) sejumlah perusahaan akibat dampak pandemic Covvid-19, yang sudah meninjak di tahun kedua.

“Akan tetapi, kewajiban membayarkan THR karyawan adalah ketentuan sekaligus juga kewajiban bagi perusahaan untuk membayarkan tunjangan hari raya keagamaan kepada karyawan sesuai ketentuan,” lanjutnya.

Sementara itu, Tim Pengawasan dan Pemeriksaan Disnakertras Provinsi Jawa Tengah hari ini melakukan pemantauan pemberian THR ke tiga perusahaan yang berlokasi di wilayah Kabupaten Semarang.

Masing- masing ke PT Cimory, PT Liebra Permana Semarang dan AR Packaging Indonesia. Hasilnya, hanya PT Liebra yang kedapatan membayar THR pra karyawannya dengan cara dicicil.

Terpisah, Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Abdul Hamid menyampaikan, pemantauan yang dilakukan Komisi E ke sejumlah perusahaan tersebuut bertujuan untuk memastikan pemberian THR diberikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan.

Untuk pembayaran THR, yang harus dicicil, seperti di PT Liebra Pramana dikarenakan ada laporan yang masuk ke Dinsnaker Provinsi Jawa Tengah. sehingga hal tersebut ditindaklanjuti oleh wakil rakyat.

Dari tindaklanjut tersebut sudah ada kesepakatan dari pihak perusahaan tersebut yang siap membayarkan sebelum Lebaran dan maksimal (paling lambat) dibayarkan pada 30 Juli.

“Sehingga untuk persoalan THR karyawan yang ada ri perusahaan PT Liebra Pramana tersebut sudah jelas dan tidak ada masalah, bahlan para karyawannya sudah sudah oke dan bisa menerima,” jelasnya.

Sementara itu, Human Capital General Affair Manager PT Liebra Pramana Semarang, Ralin Purnama, mengakui perusahaannya siap membayarkan THR secara penuh kepada sebanyak 1.561 karyawan. Namun karena cashflow perusahaan yang masih terdampak Covid-19, maka pemberian THR dibagi menjadi dua bagian. “Sehingga pada pelaksanaanya pemberian 100 persen itu kami bagi menjadi dua bagian,” jelasnya.

Sedangkan Manajer PT Cimory, Agus Purwoko Djati yang juga dikonfimasi terpisah mengatakan, perusahaanya telah membayar THR seluruh karyawan –pada tanggal 6 Mei 2021 lalu.

Adapun jumlah karyawan di PT Cimory mencapai sebanyak 258 orang. “Sampai dengan hari ini kesemuanya telah menerima THR. “Dan kebetulan tidak ada complain dan semuanya bisa berjalan dengan lancar,” ujarnya.

Pemkab Sleman Salurkan BLT Dana Desa Bulan Kelima

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pemkab Sleman menyalurkan BLT dana desa bulan kelima. Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa meninjau langsung penyaluran di Kalurahan Trihanggo Kapanewon Gamping, Kalurahan Sidoarum Kapanewon Godean dan Kalurahan Sendangsari Kapanewon Minggir.

Danang mengatakan, proses penyaluran bantuan berjalan lancar dan sudah menerapkan protokol kesehatan. Adapun BLT DD disalurkan ke 190 orang di Kalurahan Trihanggo, 275 orang di Kalurahan Sidoarum dan 158 orang di Kalurahan Sendangsari.

“Semoga bermanfaat bagi masyarakat dalam menyambut Idul Fitri 1442 Hijriyah untuk membeli kebutuhan pokok,” kata Danang, Selasa (11/5).

Kabid Administrasi, Keuangan, dan Aset Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman, Alkhalik menjelaskan, BLT DD bersumber dari Dana Desa 2021 besaran Rp 110.556.360.000. Dilakukan 12 bulan Rp 300.000 per penerima.

Penerima BLT DD ditetapkan lurah melalui musyawarah kalurahan khusus. Penetapan penerima BLT DD disahkan dalam peraturan lurah, dari 86 kalurahan jumlah penerima BLT DD 13.583 orang penerima, dengan total anggaran teralokasi Rp 48.898.800.000.

Dia menerangkan, dari total pagu DD tersebut, telah disalurkan kepada 86 kalurahan sebanyak Rp 47.652.319.600. Terdiri dari DD non-BLT sebesar Rp 26.884.819.600 dan DD untuk BLT sampai bulan kelima sebesar Rp 20.767.500.000.

“Realisasi penyaluran BLT-DD sampai Mei 2021 Rp 20.211.900.000,” ujar Alkhalik.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terus menyalurkan bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa (BLT Dana Desa).

Dilansir dari laman resmi Sekretariat Kabinet, BLT Dana Desa yang telah tersalur hingga 8 Mei 2021 mencapai Rp 2,27 triliun atau 12 persen. Jumlah tersebut dicairkan ke 49.095 desa.

“Lebaran kurang dua hari lagi. BLT harus segera bisa dimanfaatkan oleh KPM (keluarga penerima manfaat),” kata Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar dalam keterangan tertulis, Selasa (11/5/2021).

1...4,3454,3464,347...4,887Halaman 4,346 dari 4,887