Beranda blog Halaman 4345

Pertamina Lakukan Penjualan Perdana Metanol Sebesar 3.000 MT

SuaraPemerintah.id – PT Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) pada Mei 2021 ini mulai melakukan penjualan perdana produk metanol.

Dalam kesempatan ini, Petrochemical Industry Business SH Commercial & Trading melalui Petrochemical Regional Kalimantan melakukan penjualan 3.000 metrik ton (MT) kepada produsen biodiesel di Kalimantan Selatan.

Vice President Petrochemical Industry Business SH Commercial & Trading Oos Kosasih menyampaikan, penjualan ini merupakan langkah dan komitmen awal Pertamina dalam menyediakan layanan produk Petrokimia di pasar domestik.

Selanjutnya, bisnis Petrokimia akan dijalankan oleh PT Pertamina Patra Niaga selaku Subholding Commercial & Trading.

“Di tahun ini, SH Commercial & Trading memiliki strategi besar yakni ekspansi, salah satunya ke produk baru yakni petrokimia. Strategi ini diturunkan menjadi salah satu program yakni go petchem, di mana produk petrokimia dijadikan engine baru perusahaan dalam mencapai growth yang lebih baik lagi,” kata Oos Kosasih dalam keterangan resminya, Senin (17/5/2021).

Oos Kosasih melanjutkan, penjualan metanol kepada industri produsen biodiesel adalah bentuk sinergi dan simbiosis mutualisme, dalam rangka mendukung program pemerintah dalam pemanfaatan metanol untuk dijadikan produk biodiesel sebagai bahan campuran solar menjadi biosolar.

“Metanol adalah salah satu bahan campuran utama dalam produksi Fatty Acid Methyl Ester atau FAME. FAME inilah yang kemudian dicampur dengan solar untuk dijadikan produk biosolar. Saat ini kebijakan pemerintah untuk pemanfaatan biodiesel dalam campuran solar adalah 30% atau biasa kita ketahui sebagai Biosolar 30 (B30),” lanjutnya.

Saat ini, SH Commercial & Trading memproyeksikan penjualan produk metanol nasional di tahun 2021 bisa mencapai 50.000 MT. Harapannya, komitmen Pertamina dalam ekspansi di produk petrokimia ini dapat memenuhi kebutuhan metanol khususnya di pasar domestik.

“Di tahun perdana ini, Pertamina akan terus mengembangkan layanan dalam menyediakan produk-produk petrokimia yang dibutuhkan di Indonesia. Potensi pasar produk petrokimia ini masih sangat besar, kami yakin Pertamina siap memenuhi kebutuhan ini. Kami akan terus menggenjot pemasaran produk petrokimia ini untuk mendukung ketahanan energi nasional,” pungkas Oos Kosasih.

Kemsos Hadirkan Dua Program Perlindungan Sosial

SuaraPemerintah.id – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyatakan program perlindungan sosial dari Kementerian Sosial (Kemsos) tahun ini terdiri dari dua program yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau Program Sembako.

“PKH merupakan program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada keluarga kurang mampu yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memiliki komponen sebagai persyaratan yang ditetapkan sebagai peserta PKH,” katanya pada Senin (17/5/2021).

Anggaran PKH sebesar Rp 28,7 triliun menyasar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk jumlah penerimanya dan indeks tergantung komponen dalam keluarga.

Sasaran PKH adalah:

1. Komponen Kesehatan
– kategori ibu hamil Rp 3 juta dengan indeks per 3 bulan Rp 750.000.
– kategori anak balita Rp 3 juta indeks per 3 bulan Rp 750.000.

2. Komponen Pendidikan
– kategori anak usia SD/MI sederajat Rp 900.000 indeks per 3 bulan Rp 225.000.
– kategori anak usia SMP/MTs sederajat Rp 1,5 juta indeks per 3 bulan Rp 375.000.
– kategori anak usia SMU/MAN Sederajat Rp 2 juta indeks per 3 bulan Rp 500.000.

3. Komponen Kesejahteraan Sosial
– kategori disabilitasi berat Rp 2,4 juta indeks per 3 bulan Rp 600.000.
– kategori lansia 70 tahun ke atas Rp 2,4 juta indeks per 3 bulan Rp 600.000.

Penyaluran dilakukan setiap 3 bulan sekali dalam 4 tahap yakni pada Januari, April, Juli dan Oktober. Dana tersebut disalurkan melalui Bank Himbara (BNI, BRI, Mandiri dan BTN).

Untuk Program Sembako (BPNTT) disalurkan pemerintah dan diberikan kepada KPM melalui uang elektronik setiap bulannya dan digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di Elektronik Warung Gotong Royong (e-Warong).

Untuk Program Sembako (BPNT), anggaran sebesar Rp45,12 triliun dengan target 18,8 juta KPM. Penyaluran dilakukan setiap bulan, selama 12 bulan (Januari-Desember). Penyalurnya adalah Bank Himbara (BNI, BRI, Mandiri dan BTN) dan agen yang ditunjuk. Indeks besar bantuannya Rp 200.000/bulan/KPM.

Sebelumnya ada program bantuan sosial tunai (BST) yang diluncurkan pemerintah untuk membantu meringankan beban masyarakat miskin yang terdampak pandemi Covid-19.

Namun program bansos tunai ini sudah tidak lagi diperpanjang per awal Mei 2021. Mensos Tri Rismaharini menyatakan alasannya tidak melanjutkannya karena kasus Covid-19 sudah menurun. Masyarakat juga sudah mulai bisa melakukan aktivitas, meskipun kondisinya belum normal dan dibatasi.

“Bansos tunai hingga 30 April dengan pertimbangan Covid-19 sudah relatif lebih baik (kasus turun) dan masyarakat bisa beraktivitas kembali, meski belum normal,” ujar Rismaharini belum lama ini.

Nilai uang bantuan bansos tunai adalah Rp 300.000 per kepala keluarga terdampak pandemi Covid-19. Program dilaksanakan Kemsos sejak Januari 2021 dan April 2021 merupakan penyaluran terakhirnya.

Sebelumnya bansos tunai Kemsos diberikan kepada 12 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sebagai bantuan kepada warga terdampak pandemi Covid-19.

Kasus Antigen Bekas, Erick Thohir Pecat Semua Direksi Kimia Farma Diagnostik

SuaraPemerintah.idKementerian BUMN memecat seluruh direksi Kimia Farma Diagnostika (KFD). Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut atas kasus antigen bekas yang terjadi di Bandara Kualanamu, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, yang terjadi di Kualanamu adalah persoalan yang mesti direspons secara profesional dan serius.

Setelah melakukan penilaian secara terukur dan berlandaskan semangat good corporate governance, maka langkah tegas mesti diambil.

“Setelah melakukan pengkajian secara komprehensif, langkah (pemberhentian) ini mesti diambil. Selanjutnya, hal yang menyangkut hukum merupakan ranah dari aparat yang berwenang,” kata Erick dalam keterangan pers yang diterima, Minggu (16/5).

Erick menegaskan seluruh BUMN terikat pada kesepakatan bersama untuk bertindak profesional sesuai dengan core value yang dicanangkan, yakni amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.

Apa yang terjadi di kasus Kualanamu dinilai bertentangan dengan core value tersebut. “Karena memang sudah tak sejalan dengan core value tersebut, maka tidak memandang siapa dan apa jabatannya, maka kami persilakan untuk berkarier di tempat lain,” kata Erick.

Erick pun menjelaskan bahwa ada kelemahan secara sistem yang membuat kasus antigen bekas dapat terjadi. Hal ini berdampak luas bagi kepercayaan masyarakat.

Menurut Erick, sebagai perusahaan layanan kesehatan, rasa kepercayaan yang diperoleh dari kualitas pelayanan menjadi hal yang tak bisa ditawar.

“Akumulasi dari seluruh hal tersebut membuat kami berkewajiban untuk mengambil langkah ini. Ini bukan langkah untuk menghukum, tapi langkah untuk menegakkan dan memastikan bahwa seluruh BUMN punya komitmen untuk melayani, melindungi, dan bekerja untuk kepentingan masyarakat,” ucap Erick.

Saat ini, auditor independen sedang bekerja juga untuk memeriksa semua lab yang ada di bawah Kimia Farma.

Pemkab Tangerang Tutup Sementara Seluruh Objek Wisata

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Provinsi Banten menerbitkan surat edaran (SE) untuk menutup sementara seluruh objek wisata guna mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus penularan COVID-19 setelah Idul Fitri 1442 Hijriah.

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar di Tangerang, Minggu (16/5/2021) mengatakan, dengan diterbitkanya surat edaran tersebut sebagai tindak lanjuti instruksi Gubernur Banten, Wahidin Halim serta hasil kesepakatan dari rapat koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Tangerang.

“Penutupan itu berdasarkan Instruksi Gubernur Banten dan SE Bupati Tangerang Nomor 443.2/1919-Bag.Um/2021 tentang Penutupan Sementara Destinasi Wisata Dampak Libur Hari Raya Idul Fitri Tahun 2021 di Provinsi Banten yang berlaku mulai tanggal 15-30 Mei 2021,” ujar Ahmed.

Menurutnya, penutupan sementara di seluruh objek wisata itu merupakan langkah tepat sebagai salah satu cara mengatasi pandemi COVID-19, karena saat ini objek wisata menjadi salah satu tempat yang banyak dikunjungi oleh masyarakat untuk berlibur.

“Jadi sekarang kita melakukan sosialisasi dan mengimbau kepada masyarakat untuk menutup kegiatan usahanya atas surat instruksi Gubernur Banten,” ujarnya seperti dikutip Antara.

Ia mengungkapkan, pihaknya juga melakukan penyisiran di objek-objek wisata untuk memastikan tidak ada aktivitas pengunjung di lokasi wisata.

Selain itu, petugas dari Satgas COVID-19 Kabupaten Tangerang akan bersiaga untuk mengawasi selama pemberlakuan penutupan sementara di objek wisata itu berlaku.

“Mohon pengertiannya untuk mendukung program Bapak Gubernur Banten dalam rangka meminimalisir penyebaran COVID-19,” terang Zaki.

Sementara, Kapolresta Tangerang Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro memastikan pihaknya akan melakukan penyekatan akses menuju lokasi wisata dengan melakukan patroli rutin yang dilakukan oleh anggotanya di lapangan.

“Objek wisata akan dijaga petugas gabungan guna memastikan tidak ada aktivitas dalam artian benar-benar ditutup,” ujar Wahyu.

Ia mengimbau pengelola tempat wisata untuk mematuhi aturan penutupan sementara tersebut. Akan tetapi, apabila pengelola objek wisata tetap nekat membuka usahanya di tengah larangan itu, maka bisa diberi tindakan tegas samai dengan pencabutan izin.

“Kepada masyarakat diimbau untuk tidak bergerak ke lokasi wisata baik di wilayah Kabupaten Tangerang ataupun Provinsi Banten, karena ditutup,” katanya.

Pemprov DKI Siapkan 3 Langkah Antisipasi Penyebaran Covid-19 di Masa Arus Balik

SuaraPemerintah.id – Pada masa arus balik mudik Lebaran 2021, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan sejumlah langkah antisipasi guna mencegah penyebaran Covid-19 di Ibu Kota.

Upaya antisipasi itu dilakukan Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan sejumlah pihak, salah satunya dengan aparat kepolisian.

Berikut sejumlah langkah antisipasi yang disiapkan Pemprov DKI Jakarta pada masa arus balik mudik Lebaraan 2021 :

1. Siapkan 12 Pos Pemeriksaan Surat Bebas Covid-19

 

Jajaran Ditlantas Polda Metro Jaya menyiapkan 12 pos pemeriksaan saat arus balik Lebaran 2021. Pos pemeriksaan digunakan untuk mengecek persyaratan yang dibawa pemudik maupun pengendara lain untuk kembali ke Jakarta.

 

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo menerangkan, salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi pengendara yang ingin kembali ke Jakarta adalah mengantongi surat bebas Covid-19.

Sambodo mengaku telah duduk bersama dengan seluruh Kasatlantas di wilayah hukum Polda Metro Jaya dan beberapa instansi terkait. Kesimpulanya, akan didirikan 12 pos untuk melakukan pemeriksaan dokumen saat arus balik menuju ibu kota.

Sambodo merinci 12 pos pengamanan antara lain didirikan di Parking Bay kilometer 34 Cibatu Tol Cikampek arah Jakarta, Terminal Pulo Gebang, dan Terminal Kalideres.

Selanjutnya, Polres Metro Tangerang Kota juga mendirikan pos pemeriksaan di Jatiuwung, cek poin Kebon Nanas, KTR Dishub Batu Ceper.

Berikutnya, pos pemeriksaan yang dibangun oleh Polres Metro Kabupaten Bekasi di PT NCS Logistik, Jalan Raya Rengas, Lemahabang. Lalu Polres Metro Depok membuat pos pemeriksaan di Jalan Raya Parung Ciputat Bojong Sari, Jalan Raya Bogor (SPBU Cilangkap).

Sementara itu, Polres Metro Bekasi Kota mendirikan pos pemeriksaan di Pos Sasak Jarang, Pos Tomyang. Terakhir, Polres Tangsel mendirikan pos pemeriksaan di Jalan Gatot Subroto Bitung.

Sambodo mengaku telah mengantisipasi seandainya pemeriksaan menimbulkan kepadatan arus kendaraan. Salah satunya dengan metode acak.

“Pemeriksaan ini kan random sampling untuk menghindari terjadinya kepadatan arus lalu lintas,” jelas dia.

2. Maksimalkan Penggunaan 14 Bus Sekolah

Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyediakan 14 bus sekolah untuk alat transportasi warga yang tidak memiliki Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) saat masuk ke Jakarta di masa pandemi Covid-19.

Selain itu, bus sekolah tersebut digunakan untuk mobilisasi masyarakat yang terindikasi terpapar Covid-19 saat melakukan tes swab antigen.

“14 unit yang dikerahkan dalam membantu Pemprov DKI Jakarta dalam mobilisasi transportasi bagi pelanggar SIKM dan yang terindikasi terpapar Covid untuk dibawa ke rumah sakit rujukan,” ucap Kepala UP Angkutan Sekolah Ali Murthadho, Minggu (16/5/2021).

Menurut dia, bus sekolah tersebut rencananya ditempatkan di sejumlah titik. Yakni di Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, sebanyak 2 unit, di rest area KM 34 Tol Cikampek arah Jakarta.

“Armada-armada tersebut siaga di sejumlah penyekatan, termasuk ruas jalan tol Jakarta-Cikampek dan terminal terminal bus antar kota bagi warga yang terbukti tidak memiliki SIKM dan atau terkonfirmasi reaktif Covid-19,” tutup Ali.

3. Minta Warga DKI Lapor RT dan RW saat Pulang Mudik

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta Budi Awaludin mengimbau agar masyarakat yang pulang dari kampung usai mudik Lebaran dapat melaporkan diri ke RT ataupun RW setempat.

Menurut dia, laporan ini untuk data pemeriksaan atau screening guna mencegah adanya kasus Covid-19 atau bebas dari virus Corona.

“Nanti RT akan menscreening dan mengecek data-datanya dan memasukkan ke aplikasi. Kalau memang ada tindakan lanjut hasil swabnya reaktif atau ada gejala sakit, itu nanti kita tindaklanjuti,” kata Budi saat dihubungi, Minggu (16/5/2021).

Dia menjelaskan, hasil pemeriksaaan akan dilaporkan melaui website datawarga-dukcapil.jakarta.go.id. Selain itu, hasil pemeriksaan tes Covid-19 digunakan untuk memberikan rasa kenyamanan bagi warga yang tidak melakukan mudik.

“Kita akan meminta mereka melakukan swab antigen atau PCR, bisa secara mandiri, untuk lebih menenangkan masyarakat sekitarnya atau bisa kita bantu juga nanti dengan mereka ke Puskesmas terdekat,” jelas Budi.

Kadin Pastikan Vaksinasi Gotong Royong Dimulai Besok

SuaraPemerintah.id – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan, pelaksanaan vaksinasi Gotong-Royong yang dibayar perusahaan secara mandiri akan dimulai Selasa (18/5) esok.

Proses vaksinasi akan diberlakukan di Jabodetabek terlebih dahulu yang diikuti industri manufaktur.

“Hari Selasa kita mulai di 20 titik, termasuk di wilayah Jababeka. Ada juga sentra vaksinasi Gotong-Royong yang disiapkan khusus untuk UMKM,” kata Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani, Ahad (16/5).

Ia mengatakan, sejauh ini terdapat lebih dari 20 ribu perusahaan yang terdaftar di Kadin. Adapun ditargetkan vaksin Gotong-Royong bisa menjangkau 20 juta karyawan pada tahun ini agar proses pemulihan ekonomi bisa mulai berjalan.

Rosan menjelaskan, vaksin Gotong-Royong masih terpusat di wilayah Jabodetabek karena sesuai dengan arahan Kementerian Kesehatan dan Kementerian BUMN. Wilayah tersebut merupakan zona merah yang sekaligus terdapat industri manufaktur dengan jutaan pekerja.

Selain itu, jumlah dosis vaksin yang baru tersedia juga belum banyak. “Memang yang diminta untuk sektor manufaktur dulu karena vaksin yang tersedia baru 480 ribu dosis,” kata dia.

Vaksinasi Gotong-Royong mengharuskan jenis vaksin yang digunakan tidak boleh sama dengan vaksin yang dipakai dalam program pemerintah. Adapun jenis vaksin yang rencananya digunakan, yakni Sinopharm dan CanSino dengan harga total Rp 1 juta untuk satu orang dengan dua kali penyuntikan.

Ia memastikan program ini 100 persen gratis untuk karyawan yang perusahaannya telah mendaftar. Biaya pembelian vaksin ditanggung penuh perusahaan. “Itu juga yang kita sampaikan bahwa ini 100 persen gratis tidak dibebankan kepada pekerja,” katanya.

Kementerian Kesehatan menegaskan, vaksinasi Gotong-Royong bukan dilaksanakan pihaknya. “Kalau (pelaksanaan) vaksin Gotong-Royong itu ke Kementerian BUMN,” ujar Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi saat dihubungi Republika, Ahad (16/5).

Ia menambahkan, pelaksanaan vaksinasi ini merujuk ke Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) 10/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan pada 24 Februari 2021 lalu.

Menurut Nadia, pelaksanaan vaksinasi ini tidak akan berbenturan dengan program vaksinasi nasional Covid-19 pemerintah.

“Vaksinasi Gorong-Royong ini tentunya tidak akan menganggu jalannya vaksinasi gratis yang sedang dijalankan oleh pemerintah,” kata Nadia.

Ia mengatakan, layanan vaksinasi Gotong-Royong tidak boleh dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) milik pemerintah. Penyelenggaraan bisa dilakukan di fasyankes milik swasta dan BUMN yang telah memenuhi syarat sebagai pos pelayanan vaksinasi.

“Dalam pelaksanaan vaksinasi Gotong-Royong, pihak pelaksana harus berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota setempat,” ujarnya.

Tak hanya pelaksanaan, Nadia menyebutkan biaya vaksinasi ini juga telah ditetapkan. Kemenkes melalui Kepmenkes Nomor 4643 telah menetapkan harga dan jenis vaksin yang akan digunakan dalam vaksinasi Gotong-Royong.

Kemenkes menetapkan harga pembelian vaksin Covid-19 buatan Sinopharm untuk pelaksanaan vaksinasi ini. Adapun harga pembelian vaksin ditetapkan sebesar Rp 321.660 per dosis ditambah tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp 117.910 per dosis. Jadi, total tarif vaksinasi tersebut dengan menggunakan vaksin Sinopharm ini sekitar Rp 439.570 per dosis.

Sebelumnya, Kementerian BUMN memutuskan pelaksanaan vaksinasi Gotong-Royong digelar mulai 17 Mei 2021 atau setelah Hari Raya Idul Fitri.

Awalnya vaksinasi ini dijadwalkan dimulai pada 9 Mei 2021. Alasannya, agar pelaksanaan vaksinasi tidak terganggu dengan adanya libur Lebaran 2021.

“Kalau dipepet minggu ini nanti ada yang sudah divaksin, ada yang berapa ribu orang tertunda karena (libur) Lebaran. Kita kan lebih lihat ke tanggal saja, maka ditunda sampai 17 Mei supaya selesai Lebaran sudah langsung lancar ke depannya,” kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga dalam diskusi secara virtual, Kamis (6/5) lalu.

Kemkes: Vaksin Astrazeneca Selain Batch CTMAV547 Aman Digunakan

A medical worker holds a syringe and a vial of the British-Swedish AstraZeneca/Oxford vaccine during a vaccination campaign on March 9, 2021 at the National Museum of Science and Technology Leonardo Da Vinci, which is currently hosting the anti-Covid vaccination campaign with Multimedica in Milan. (Photo by Miguel MEDINA / AFP)

SuaraPemerintah.id – Kementerian Kesehatan (Kemkes) menyatakan vaksin Astrazeneca selain batch CTMAV547 yang sudah dihentikan sementara, masih aman untuk digunakan. Itu sebabnya, Kemkes meminta masyarakat agar tetap tenang dan tidak perlu ragu untuk menerima vaksin Astrazeneca selain batch yang dihentikan tersebut.

“Ini adalah bentuk kehati-hatian pemerintah untuk memastikan keamanan vaksin ini. Kementerian Kesehatan menghimbau masyarakat untuk tenang dan tidak termakan oleh hoax yang beredar,” kata Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemkes dr Siti Nadia Tarmizi, dalam siaran pers yang diterima, Minggu (16/5/2021).

Nadia mengimbau masyarakat selalu mengakses informasi dari sumber yang terpercaya. Dia menjelaskan penghentian sementara distribusi dan penggunaan vaksin Astrazeneca Batch (kumpulan produksi) CTMAV547 bertujuan untuk pengujian toksisitas dan sterilitas oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Namun, tidak semua batch vaksin Astrazeneca dihentikan distribusi dan penggunaannya.

Kemkes hanya menghentikan batch CTMAV547 yang dihentikan sementara sambil menunggu hasil investigasi dan pengujian dari BPOM yang kemungkinan memerlukan waktu 1-2 minggu.

“Penggunaan vaksin Astrazeneca tetap terus berjalan dikarenakan vaksinasi Covid-19 membawa manfaat lebih besar,” kata Nadia.

Batch CTMAV547 berjumlah 448.480 dosis dan merupakan bagian dari 3.852.000 dosis Astrazeneca yang diterima Indonesia pada 26 April 2021 melalui skema Covax Facility/WHO. Batch ini sudah didistribusikan untuk TNI dan sebagian ke DKI Jakarta dan Sulawesi Utara.

Terkait laporan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) serius yang diduga berkaitan dengan Astrazeneca Batch CTMAV547, Komnas KIPI telah merekomendasikan BPOM untuk melakukan uji sterilitas dan toksisitas terhadap kelompok tersebut dikarenakan tidak cukup data untuk menegakkan diagnosis penyebab dan klasifikasi dari KIPI yang dimaksud.

Hingga saat ini, berdasarkan data Komnas KIPI belum pernah ada kejadian orang yang meninggal dunia akibat vaksinasi Covid-19 di Indonesia.

Dalam beberapa kasus sebelumnya, meninggalnya orang yang statusnya telah divaksinasi Covid-19 adalah karena penyebab lain, bukan akibat dari vaksinasi yang diterimanya.

Inisiasi Diplomasi Palestina, Pemerintah Hubungi Menlu 13 Negara

SuaraPemerintah.id – Sebelum mengikuti pertemuan luar biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi telah melakukan komunikasi dengan menlu dari 13 negara sebagai upaya diplomasi untuk Palestina.

Pada tingkat pemimpin negara/pemerintah, Presiden Joko Widodo juga melakukan pembicaraan dengan sejumlah pemimpin.

“Sebelum pertemuan OKI ini dilakukan, dalam beberapa hari terakhir ini saya melakukan banyak sekali komunikasi dengan para Menteri Luar Negeri negara lain,” ujar Retno dalam pernyataan pers usai pertemuan luar biasa tingkat menlu OKI, Minggu (16/5/2021).

Retno menyatakan, ia berkomunikasi dengan Menlu dari Palestina, Malaysia, Brunei Darussalam, Mesir, Yordania, Turki, Saudi Arabia, Qatar, Tunisia, Vietnam, India, Norwegia, dan Inggris.

Selain itu, Retno juga melakukan pembicaraan dengan High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy (HRVP) Uni Eropa. Menurut Retno, dalam pembicaraan atau komunikasi tersebut, semua pihak mengkhawatirkan situasi yang berkembang di Palestina saat ini.

“Saya selalu menekankan pentingnya setiap dari kita menggunakan pengaruh masing-masing agar kekerasan dapat dihentikan, upaya deeskalasi dilakukan, dan gencatan senjata dapat segera dilakukan,” kata Retno.

Retno mengatakan, dia juga bertukar pikiran dengan para sejawatnya tersebut mengenai berbagai forum dan mekanisme internasional yang dapat dipakai untuk membantu Palestina dan meredakan situasi ketegangan saat ini.

“Hari ini juga Dewan Keamanan PBB melakukan pertemuan yang akan membahas krisis ini. Kita masih belum tahu apa hasil dari pertemuan Dewan Keamanan PBB tersebut,” ujar menlu.

Retno menambahkan komunikasi mengenai Palestina juga dilakukan pada tingkat kepala negara/pemerintah oleh Presiden Joko Widodo.

Presiden, ujarnya, juga membahas tindak lanjut dari ASEAN Leaders Meeting dan proses perdamaian Afghanistan. Komunikasi juga dilakukan antara 3 pemimpin Asia Tenggara yaitu Presiden RI, Perdana Menteri (PM) Malaysia, dan Sultan Brunei Darussalam.

“Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam telah sepakat untuk mengeluarkan Joint Statement mengenai sikap ketiga negara tersebut terhadap situasi Palestina saat ini,” kata Retno.

Pertemuan luar biasa OKI atau Extraordinary Open-Ended Ministerial Meeting of The OIC Executive Committee digelar secara virtual hari ini dengan dihadiri 16 menteri dan wakil menteri luar negeri negara-negara anggota OKI, serta wakil dari negara OKI lainnya.

Pertemuan dilakukan khusus membahas agresi Israel di wilayah Palestina, khususnya Al-Quds Al-Shareef atau Yerusalem dan juga jalur Gaza.

Bahlil: Investasi UEA di Aceh Tahap Proses Finalisasi

SuaraPemerintah.id – Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa rencana investasi Uni Emirat Arab (UEA) di Aceh sedang dalam proses finalisasi permintaan insentif.

“Investasi itu sekarang ini tahap finalisasi terhadap permohonan permintaan insentif,” kata Bahlil Lahadalia saat berkunjung ke kantor Kadin Aceh, di Banda Aceh, Minggu (16/5/2021).

Seperti diketahui, Gubernur Aceh Nova Iriansyah pada Maret lalu menandatangani kerja sama pengembangan dan investasi pariwisata dengan Direktur Eksekutif Murban Energy Limited Amine Abid Uni Emirat Arab di Jakarta.

Rencana investasi yang akan dipusatkan di Pulau Banyak, Aceh Singkil itu nilainya mencapai US$ 500 juta hingga US$ 1 miliar.

Bahlil mengungkapkan, Gubernur Aceh Nova Iriansyah bersama Dubes UEA selama ini tidak pernah berhenti membangun komunikasi dengan Kementerian Investasi guna menindaklanjuti rencana kerja sama tersebut.

Pemerintah sendiri menargetkan proses rencana investasi tersebut dapat diselesaikan pada pertengahan 2021, sehingga akhir tahun nanti Gubernur Aceh bisa kembali ke UEA guna menyelesaikan tahapannya.

“Target kita Juli 2021 ini selesai semua urusannya, agar Gubernur pada bulan Oktober bisa berangkat ke UEA untuk menyelesaikan kontrak,” kata Bahlil.

Di hadapan Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Bahlil menjelaskan sesuai pesan Presiden Jokowi untuk mendorong sektor pertumbuhan ekonomi tidak hanya di Pulau Jawa, namun harus merata di berbagai daerah.

Pihaknya akan fokus pada percepatan investasi terkait Murban Energy di Aceh Singkil dan Blok B Aceh Utara.

“Ada dua yang bisa segera kita eksekusi, Pak Gubernur yaitu Blok B dan Uni Emirate Arab,” kata Bahlil.

Sementara dalam pertemuan yang turut dihadiri unsur Forkopimda Aceh, Nova Iriansyah melaporkan kondisi keamanan Aceh yang telah cukup kondusif dan siap untuk menyukseskan berbagai peluang investasi di Aceh.

Presiden Jokowi: Agresi Militer Israel Terhadap Palestina Harus Dihentikan

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengutuk keras serangan militer zionis Israel terhadap rakyat Palestina. Kebiadaban itu telah menewaskan ratusan warga Palestina termasuk anak-anak.

Presiden Jokowi mendesak agar agresi tersebut harus segera dihentikan. Jokowi juga telah berbincang dengan berbagai kepala negara sahabat terkait apa yang terjadi di Palestina.

“Indonesia mengutuk keras serangan Israel yang menelan korban ratusan jiwa, termasuk perempuan dan anak-anak. Agresi Israel harus dihentikan,” kata Jokowi dalam akun Twitter, Sabtu (15/5/2021) sore.

Cuitan ini disampaikan dalam Bahasa Inggris. Kepala Negara menyampaikan, Indonesia berbicara tentang perkembangan global, termasuk tindak lanjut ASEAN Leaders Meeting #ALM, perkembangan di Afghanistan dan situasi yang sangat memprihatinkan di Palestina. Dalam hal ini, perbincangan juga dilakukan dengan sejumlah pemimpin negara.

“Dalam beberapa hari terakhir, saya berbicara dengan Presiden Turki, Yang Dipertuan Agong Malaysia, PM Singapura, Presiden Afghanistan, Sultan Brunei Darussalam dan PM Malaysia (15/5),” kata Jokowi.

Video Suasana Isra Mikraj di Palestina, Satu Tewas Ditembak Israel Israel menembakkan peluru tajam untuk menyerang rakyat Palestina di Masjid Al Aqsa dan Tepi Barat (West Bank).

Mereka juga meluncurkan roket-roket mematikan yang membuat tanah Palestina porak-poranda. Akibat serangan brutal itu, lebih dari 137 rakyat Palestina meninggal hingga Sabtu ini, menurut kantor berita Aljazeera. Sementara dari Israel, delapan orang tewas.

Sampai hari ini, belum ada tanda-tanda akan berakhirnya pertempuran antara para pejuang di Gaza melawan Israel. Sabtu pagi tadi, pesawat-pesawat tempur Israel kembali menggempur Gaza.

Kelompok militan Hamas pun menanggapinya dengan menembakkan roket ke Israel. Militer zionis mengatakan, lebih dari 2.000 roket telah ditembakkan dari Gaza ke Israel sejak lima hari lalu.

Sekitar setengah dari jumlah itu dapat dicegat oleh sistem pertahanan rudal Iron Dome Israel. Sementara 350 di antaranya dikatakan jatuh di Jalur Gaza. Jokowi secara tegas sebelumnya juga telah menyampaikan kecaman atas serangan itu. Indonesia menilai tindakan Israel tak dapat dibenarkan.

“Pengusiran paksa warga Palestina dari Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur, dan penggunaan kekerasan terhadap warga sipil Palestina di Masjid Al Aqsa tidak bisa diabaikan,” kata Jokowi, dalam cuitan, Senin (10/5/2021).

Presiden juga mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan atas perilaku kasar pasukan keamanan serta kepolisian Israel. Disebutkan ini merupakan pelanggaran yang berulang kali dilakukan Israel.