Beranda blog Halaman 4344

Kempupera Lanjutkan Bantuan Pembangunan Perumahan Swadaya

SuaraPemerintah.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) terus menyalurkan bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk mendorong peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di Provinsi Riau.

Tahun ini Kempupera mengalokasikan dana Program BSPS sebesar Rp 28,1 miliar untuk membedah sekitar 1.405 unit rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di 10 kota/kabupaten dan 93 desa di Provinsi Riau.

“Program BSPS yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Perumahan Kempupera ini merupakan bagian dari program Sejuta Rumah. Bantuan bedah rumah berupa stimulan dana program BSPS adalah wujud nyata kehadiran pemerintah untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan rumahnya secara swadaya menjadi lebih layak huni,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kempupera Khalawi Abdul Hamid di Kantor Kempupera, Jakarta, Senin (17/5/2021).

Khalawi menambahkan, untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat agar layak huni di Provinsi Riau, pihaknya telah menerjunkan petugas dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III dengan melaksanakan pendampingan pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) dan dokumen RP3KP yang nantinya akan mendorong pembangunan yang lebih tepat guna, tepat waktu dan tepat sasaran.

“Kami harap dengan bantuan Program BSPS ini pemerintah daerah dalam mengurangi RTLH di daerah,” harapnya.

Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau, Aldino Herupriawan, menjelaskan, berdasarkan data yang ada di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III, sebanyak 1.405 unit rumah tidak layak huni akan mendapatkan bantuan program BSPS di Provinsi Riau. RTLH tersebut tersebar di 10 kota/kabupaten dan 93 desa di Provinsi Riau.

Ada pun sebaran program BSPS berada di Kabupaten Kampar 750 unit, Kabupaten Indragiri Hilir 90 unit, Kabupaten Kuantan Singingi 75 unit, Kabupaten Pelalawan 60 unit, dan Kabupaten Rokan Hulu 30 unit.

Selain itu juga dilaksanakan di Kabupaten Bengkalis 105 unit, Kabupaten Indragiri Hulu 165 unit, Kota Pekanbaru 15 unit, Kota Dumai 15 unit dan Kabupaten Siak 100 unit.

“Dalam pendataan calon penerima bantuan program BSPS, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III juga menggandeng pemerintah daerah sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran,” terangnya.

Total bantuan BSPS yang diberikan oleh Kempupera melalui Direktorat Jenderal Perumahan per unitnya sebesar Rp 20 juta dengan rincian Rp17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan dan sisanya Rp 2,5 juta untuk pembayaran upah tukang.

Untuk program BSPS di Provinsi Riau saat ini progres fisik di lapangan sudah mencapai 30 persen. “Kami harap kegiatan pembangunan akan terus berlanjut sehingga nantinya program ini akan tepat sasaran dan fisiknya segera dapat dimanfaatkan oleh penerima bantuan dengan kualitas bangunan yang layak huni,” kata dia.

Ia melanjutkan, total bantuan program BSPS di Provinsi Riau sebesar Rp 28,1 miliar yang digunakan untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp 24,5 miliar dan Padat Karya Tunai (PKT) upah kerja tukang sebesar Rp 3,5 miliar di Provinsi Riau.

Menkominfo: GoTo Hidupkan Produk Lokal dan Permudah UMKM Go Digital

SuaraPemerintah.id – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menyambut baik dan meminta kepada perusahaan gabungan Gojek dan Tokopedia, Grup GoTo, untuk membangun pasar dalam negeri dengan produk-produk lokal.

Setelah itu, produk-produk lokal bersama GoTo dapat berkembang dan mengisi pasar regional Asia Tenggara maupun global.

“Produk lokal harus bisa dan mampu menjadi tuan rumah di negara sendiri dan kita bersama harus terus mendorong konsumsi produk lokal setidaknya bangga buatan Indonesia,” kata Johnny, Senin (17/5/2021).

Johnny juga berharap sinergi ini dapat mengembangkan dua sisi sayapnya, yaitu di sektor usaha yang telah dimiliki Gojek dan Tokopedia, untuk menjadi perusahaan teknologi raksasa yang mampu mengangkat perekonomian negara menjadi lebih maju melalui pemanfaatan teknologi digital.

Pembentukan ini merupakan kolaborasi usaha terbesar di Indonesia, sekaligus kolaborasi terbesar antara dua perusahaan internet dan layanan media di Asia hingga saat ini.

GoTo menyatukan kekuatan dua perusahaan teknologi terdepan di Indonesia yang menciptakan ekosistem unik dan saling melengkapi secara global melalui penyediaan berbagai solusi untuk menjalani keseharian dengan motonya “go to” ecosystem for daily life.

Ekosistem Grup GoTo mewakili 2 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan akan semakin berkembang melayani 270 juta konsumen Indonesia, serta juga pasar negara berkembang lainnya di regional Asia Tenggara.

Gojek dan Tokopedia – maupun perusahaan teknologi digital lainnya – kata Johnny, juga harus terus melakukan disrupsi inovatif untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inklusivitas di negara-negara sahabat lainnya.

Sebelumnya, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) dan PT Tokopedia membentuk Grup GoTo, untuk memberi pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat.

CEO GoTo Andre Soelistyo mengatakan bagi konsumen, GoTo dan perusahaan yang tergabung di dalamnya akan menawarkan lebih banyak solusi dan berbagai kemudahan dalam keseharian pengguna.

Dengan mengombinasikan layanan e-commerce yakni, pengiriman barang dan makanan, hingga transportasi serta keuangan, kata Andre, Grup GoTo akan menciptakan platform konsumen digital terbesar di Indonesia, melayani sebagian besar kebutuhan konsumsi rumah tangga.

Pemprov DKI Jakarta Perpanjang PPKM Mikro hingga 31 Mei

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengerahkan seluruh sumber daya untuk mengantisipasi lonjakan tersebut. Termasuk, memperpanjang masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro hingga 31 Mei 2021.

Perpanjang PPKM Mikro itu berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 615 Tahun 2021 dan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2021.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Widyastuti mengatakan, bahwa terjadi peningkatan kasus aktif di Jakarta memang fluktuatif pada dua minggu belakangan, di mana ada peningkatan kasus aktif dari 7.039 pada tanggal 3 Mei 2021 menjadi 7.266 pada tanggal 15 Mei 2021, sebelum akhirnya turun menjadi 7.146 pada tanggal 16 Mei 2021.

“Memang ada penurunan sebesar 120 kasus dari periode tanggal 15-16 Mei 2021. Namun, kami akan tetap waspada terjadinya peningkatan kasus pada dua minggu ke depan, terlebih periode ini merupakan periode setelah Idul Fitri,” kata Widyastuti di Jakarta, Senin, 17 Mei 2021.

Widyastuti memastikan bahwa fasilitas kesehatan telah bersiap menghadapi penambahan kasus aktif, di mana per tanggal 17 Mei 2021, Dinkes DKI Jakarta menyiapkan 6.633 tempat tidur isolasi dan 1.007 fasilitas ICU.

Dari kapasitas tersebut, tingkat keterisiannya juga tergolong masih dapat dikendalikan, di mana tempat tidur isolasi telah terisi 1.724 atau 26 persen dan ICU terisi 338 pasien atau 34 persen.

“Artinya, kapasitas tempat tidur isolasi dan ICU masih di atas 50 persen,” katanya.

Lebih dari itu, Widyastuti pun terus memantau dan mewaspadai klaster mudik. Terlebih, dari pengalaman libur Nataru (Natal dan Tahun Baru) serta lebaran pada tahun sebelumnya, mayoritas penduduk DKI Jakarta ke Pulau Jawa, Bali, dan wilayah Sumatera Utara.

Mayoritas penduduk menggunakan mobil pribadi, sehingga akan membutuhkan bantuan informasi dari RT, RW, serta kader untuk identifikasi pelaku mudik. Perlu juga antisipasi jalur bus dan travel.

“Meskipun Pemerintah telah mengimbau masyarakat untuk tidak mudik dan melakukan penyekatan, tapi kami tetap mewaspadai adanya potensi klaster hasil dari bepergian ini,” katanya.

Menko Airlangga: Realisasi PEN Hingga Mei 2021 Sebesar 172,35 Triliun

SuaraPemerintah.id – Menko Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menyampaikan (KPC-PEN) mengatakan, hingga 11 Mei 2021 realisasi dana program Pemulihan Ekonomi Nasional telah mencapai Rp172,35 triliun atau sebesar 24% dari pagi.

“Terkait realisasi pemulihan ekonomi, realisasi dana pemulihan ekonomi ini sudah direalisasi sampai 11 Mei itu sebesar Rp172,35 triliun atau 24% dari pagu,” kata Airlangga saat memberikan keterangan pers usai rapat terbatas Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/5/2021).

Menurut Airlangga, realisasi dana PEN mencakup Program Kesehatan sebesar Rp24,9 triliun (14,2% dari pagu), program Prioritas sebesar Rp 21,8 triliun (Rp17,6% dari pagu), program Dukungan UMKM dan Korporasi Rp 42,03 triliun (21,7% dari pagu), dan program Insentif Usaha sebesar Rp 26,83 triliun (47,2% dari pagu).

Selanjutnya, realisasi program Perlindungan Sosial (Perlinsos) sebesar Rp 56,79 triliun atau 37,8% dari pagu senilai Rp 150,28 triliun, dengan rincian realisasi Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 48,19%, Kartu Sembako 38,20%, Bantuan Sosial Tunai sebesar 98,39%, dan BLT Desa sebesar 17,41%.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, secara spasial perekonomian di sejumlah daerah di telah menunjukkan perbaikan yang signifikan.

Airlangga menyebutkan, ekonomi di 10 provinsi telah mencatatkan pertumbuhan positif, di mana kenaikan tertinggi terjadi di Provinsi Papua yaitu sebesar 14,28%, menyusul Maluku Utara (13,45%), Sulawesi Tengah (6,26%), Daerah Istimewa Yogyakarta (6,14%), Sulawesi Utara (1,87 %), Papua Barat (1,47%), Kepulauan Bangka Belitung (0,97 %), Riau (0,41 %), Nusa Tenggara Timur (0,12 %), dan Sulawesi Tenggara (0,06 %).

“Di dalam catatan kami, juga terlihat beberapa daerah menyumbangkan pertumbuhan terbesar, antara lain tentunya sepuluh provinsi besar yang menyumbang sekitar 77,71 %,” kata Airlangga.

Ia mengatakan, pertumbuhan tersebut didorong sejumlah sektor yang secara spasial tumbuh positif di sebagian besar provinsi, di antaranya sektor pertanian, pengadaan listrik, pengadaan air, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, dan jasa kesehatan.

Selain itu, lanjutnya, adanya kebijakan peniadaan mudik juga telah mendorong peningkatan belanja masyarakat di wilayah aglomerasi.

Dapat KUR, Mentan: Tingkatkan Produktivitas Pertanian di Wajo

SuaraPemerintah.id – Sejumlah petani di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan (Sulsel) menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian. Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo berharap KUR dapat meningkatkan produktivitas pertanian di wilayah tersebut.

Hingga April 2021 penyerapan KUR di Kabupaten Wajo yaitu sebesar Rp227,39 miliar atau 66,68 persen.

Adapun sektor terbesar penyumbang perekonomian di Kabupaten Wajo adalah pertanian, perburuan, dan kehutanan.

“Penyerapan KUR ini tentu akan mendukung aktivitas pertanian di Kabupaten Wajo ini,” terang Mentan SYL. Selama ini, mentan SYL melanjutkan, petani kerap kali terkendala permodalan. KUR, kata Mentan SYL, mengatasi kendala yang dihadapi petani tersebut.

“KUR ini mengatasi kendala yang dihadapi petani yaitu berupa permodalan. Jadi petani sekarang bisa mengakses KUR untuk memecahkan persoalan yang seringkali mereka hadapi,” tutur Mentan SYL.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian, Sarwo Edhy menegaskan, KUR dihadirkan sebagai solusi bagi petani dan usaha tani. Meski bantuan dari pemerintah melalui perbankan, namun ia sifatnya adalah pinjaman yang harus dikembalikan.

KUR merupakan pinjaman lunak kepada petani yang tetap butuh pengembalian. Hanya saja ada kelonggaran-kelonggaran dan fasilitas lainnya agar KUR tak memberatkan petani.

“Misalnya pengembalian KUR bisa dilakukan pada saat panen. Jadi KUR ini tidak memberatkan petani. Kami mendorong petani dan pelaku usaha tani memanfaatkan KUR karena bunganya juga kecil,” papar Sarwo Edhy.

Ia melanjutkan, dana KUR Pertanian yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp70 triliun. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun 2020 yang hanya senilai Rp 50 triliun. Dana KUR Pertanian ini dapat digunakan bagi kelompok tani untuk membeli alat mesin pertanian atau modal masa tanam.

Sebagai bentuk pengawasan Sarwo Edhy menjelaskan jika Kementan menggerakkan Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya (FPPS) terhadap penggunaan dana KUR Pertanian agar digunakan sesuai kebutuhan yang diajukan.

“Jangan sampai dana KUR ini dimanfaatkan untuk kebutuhan lainnya, seperti beli motor atau lainnya,” ujar Edhy.

134 ASN Dilaporkan Mudik, MenPANRB: Kami Tindak Tegas

Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov NTB bersiap mengikuti apel pagi di Kantor Gubernur NTB di Mataram, NTB, Senin (28/12/2020). Pemerintah Provinsi NTB mengeluarkan surat edaran mengenai pembatasan kegiatan berpergian ke luar daerah dan pengetatan pemberian cuti bagi ASN selama libur Natal dan Tahun Baru 2021 yang berlaku hingga tanggal 8 Januari 2021 untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/foc.

SuaraPemerintah.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo menegaskan akan menindaklanjuti laporan tentang adanya 134 aparatur sipil negara (ASN) yang nekat mudik saat cuti bersama dan libur Idul FItri.

Sejumlah ASN tersebut dilaporkan oleh masyarakat melalui Sistem SP4N-LAPOR. “Mohon yang masuk dalam sistem LAPOR! segara diselidiki dan ditindaklanjuti. Jika memang terbukti bersalah, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dapat memberikan sanksi,” katanya, Senin (17/5/2021).

Selama pelarangan mudik, Kementerian PANRB telah menerima 160 laporan masyarakat. Dari jumlah laporan itu, ada 134 pengaduan masyarakat terkait ASN yang mudik.

Sedangkan sisanya, laporan masyarakat terkait permohonan informasi dan aspirasi. Pengaduan tersebut disampaikan oleh masyarakat melalui Platform Pengaduan Nasional SP4N-LAPOR! selama pelarangan mudik 6 hingga 17 Mei 2021.

Seperti diketahui penjatuhan sanksi tersebut adalah tindak lanjut dari Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No. 8/2021. ASN dilarang mudik, kecuali dengan alasan tertentu.

Dalam hal ini harus atas izin tertulis dari PPK atau penugasan yang paling rendah ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau setingkat pejabat eselon II.

Menteri Tjahjo menegaskan, 134 laporan ASN yang mudik agar segera dilakukan klarifikasi oleh instansi yang bersangkutan.

Jika laporan itu benar Tjahjo meminta agar PPK tidak ragu-ragu untuk menjatuhkan hukuman displin. Pemberian hukuman disiplin dilakukan berdasarkan PP No. 53/2010 tentang Disiplin PNS dan PP No. 49/2018 tentang Manajemen PPPK.

Pemberian hukuman disiplin tergantung dari jenis dan dampak pelanggaran yang dilakukan oleh PNS. “Pelaporan di LAPOR! ini mohon diselesaikan dengan baik,” katanya.

Menaker Apresiasi Petugas Posko THR dan Pegawai Kemnaker yang Tak Mudik

SuaraPemerintah.id – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah melakukan Halalbihalal Idulfitri 1 Syawal 1442 H secara virtual bersama seluruh pegawai Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin (17/5/2021).

Dalam sambutannya, Menaker Ida Fauziyah menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kemnaker yang telah mengikuti anjuran untuk tidak mudik pada lebaran kali ini.

Ini merupakan ikhtiar bersama untuk mencegah penularan dan peningkatan jumlah kasus COVID-19 di masa pandemi.

“Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh semua Bapak dan Ibu seluruh pegawai Kementerian ketenagakerjaan, yang mengikuti perintah pemerintah untuk tidak pulang kampung. Bapak, Ibu sudah memberikan contoh baik, saya anggap semuanya sudah melaksanakan anjuran perintah dari pemerintah untuk tidak mudik,” kata Menaker Ida.

Menaker Ida juga menyampaikan terima kasih kepada para pegawai yang telah mengorbankan waktu liburnya untuk terus bekerja mengawal Posko THR Kemnaker.

“Saya menyampaikan ribuan terima kasih yang tak terhingga. Allah yang akan berikan balasan yang terbaik untuk Bapak dan Ibu semua,” ucapnya.

Pada momentum lebaran ini, Menaker meminta para pegawai agar menjadikan bulan Syawal sebagai spirit dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik, sehingga dapat memberikan pelayanan dan pengabdian yang terbaik kepada masyarakat.

“Saya yakin dan percaya semangat Syawal ini akan menjadi spirit bagi kita untuk meningkatkan kinerja kita yang lebih baik,” kata Menaker Ida.

Menaker Ida mengatakan, selama ini Kemnaker memiliki banyak prestasi yang patut untuk dibanggakan. Berbagai prestasi yang telah diraih harus dilanjutkan dengan cara menjaga sinergi dan kolaborasi.

“Kita punya banyak prestasi yang telah kita lakukan, dan banyak hal yang sedang dan akan kita lakukan yang tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, yang itu membutuhkan kolaborasi dari semua bapak dan ibu semua,” kata Menaker Ida.

“Terus semangat. Semangatnya tidak boleh berhenti. Kondisi memang lagi sulit, tapi kita terus bersama-sama mengatasi kesulitan ini,” sambung Menaker.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan, halalbihalal merupakan tradisi baik yang mencerminkan ciri khas keindonesiaan.

Halalbihalal menjadi momentum untuk saling memaafkan, baik terhadap orang tua, saudara, maupun rekan kerja.

“Tradisi halalbihalal adalah sebuah tradisi yang sangat baik untuk betul-betul kita mengikhlaskan diri, membuka diri hati kita untuk meminta dan menerima maaf yang selama ini berinteraksi secara intens dengan kita, dengan keluarga kita, dengan suadara, atasan kita, kolega kita atau pun juga bawahan kita,” kata Sekjen Anwar.

Sekjen Anwar bersyukur, walau pun di tengah kondisi pandemi COVID-19, Kemnaker tetap bisa menyelenggarakan halalbihalal walaupun dilakukan secara virtual.

“Mudah-mudahan secara virtual ini tidak mengurangi esensi dari halalbihalal tersebut,” ucapnya.

Acara Halalbihalal yang diisi dengan tausiah dari Gus Muwafiq ini diikuti oleh para pegawai Kemnaker di seluruh Indonesia dan para atase serta staf teknis ketenagakerjaan di berbagai negara penempatan.

Menkominfo Apresiasi Layanan Telekomunikasi Lancar Selama Ramadan dan Lebaran

SuaraPemerintah.id – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengapresiasi seluruh pemangku kepentingan ekosistem di Indonesia dalam penyediaan layanan telekomunikasi selama Ramadan dan Lebaran 2021 yang berlangsung baik.

Menurutnya, selama libur akhir pekan Hari Raya Idulfitri 1442 H, terdapat kenaikan traffic telekomunikasi mencapai 49% dibandingkan tahun sebelumnya.

“Ada lonjakan trafik layanan data terjadi lonjakan trafik layanan data sampai dengan 39,7 petabyte atau tumbuh hampir 49% lebih besar dibandingkan Lebaran tahun lalu. Ini tentu semakin sadarnya masyarakat di mana pemanfaatan ruang digital menjadi pilihan yang utama ya kita bersilaturahmi,” ungkapnya dalam “Halal bihalal Lebaran Digital Keren” yang berlangsung tatap muka terbatas dan virtual dari Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (17/05/2021).

Menteri Johnny mengapresiasi semua ekosistem baik operator seluler penyelenggara teknologi digital dan lembaga lain. Menurutnya, selama masa libur hari raya Idulfitri silaturahmi masyarakat dapat terus terjalin dan terjaga melalui pemanfaatan teknologi digital.

“Bersama rekan-rekan dari operator selular memahami betul bagaimana peningkatan trafik. Persiapan untuk memungkinkan masyarakat Indonesia itu bisa bersilaturahmi dan berlebaran secara digital kali ini itu dilakukan dengan baik. Saya tidak mendengar keluhan keluhan berarti ya dari masyarakat terkait dengan pemanfaatan bandwidth di infrastruktur digital nasional,” tandasnya.

Meski demikian, Menkominfo mengakui adanya kendala gangguan layanan telekomunikasi data di kawasan Papua.

“Kecuali yang terjadi di Papua, karena putusnya kabel bawah laut di utara Jayapura dalam di kedalaman lebih dari 4.000 meter yang saat ini sedang dilakukan pemulihan transmisi data dari Indonesia Barat menuju Indonesia Timur demikian sebaliknya,” tuturnya.

Menteri Johnny mengharapkan penyelesaian jaringan kabel bawah laut serat optik di utara Jayapura tersebut dapat selesai di bulan Juni 2021.

“Kita sama-sama ketahui bahwa kendala penanganan kabel optik bawah laut yang putus di utara Jayapura di kedalaman 4000 meter dengan tekanan 400 bar lebih tentu tidak mungkin dilakukan secara manual karenanya dibutuhkan dibutuhkan alat khusus untuk mengangkat dan melakukan penyambungannya kembali,” ungkapnya.

Tingkatkan Kolaborasi
Selama Ramadan di masa pandemi Covid-19, Menkominfo menyatakan masyarakat telah bermigrasi ke ruang digital. Menurutnya, menjadi tugas Kementerian Kominfo untuk untuk memastikan layanan yang prima terhadap masyarakat agar sukses menjalani transformasi ke dunia digital.

“Satu hal yang harus kita garis bawahi Kementerian kominfo garis bawahi bahwa masyarakat telah bermigrasi ke ruang digital. Tugas kita seluruh insan-insan Kominfo untuk memastikan layanan yang prima terhadap masyarakat. Untuk menyiapkan layanan yang memadai. Amanah yang kita pegang untuk mengelola alokasi anggaran negara demi mempercepat pemerataan infrastruktur digital di seluruh pelosok nusantara,” ujarnya.

Menteri Johnny memaparkan beberapa program strategis yang sudah berlangsung selama 5 bulan terakhir ini. “Saat ini memasuki kuartal kedua, ada proyek infrastruktur di seluruh wilayah tanah air, di wilayah 3T. Kita juga sedang mempersiapkan untuk membangun pusat data nasional dalam rangka mendukung elektronik governmentuntuk mendukung satu data Indonesia,” paparnya.

Selain itu, Menkominfo juga memaparkan upaya membangun juga Pusat Monitoring Telekomunikasi agar memenuhi kebutuhan masyarakat akan bandwith layanan telekomunikasi yang memadai. “Di bawah koordinasi Pak Dirjen PPI agar kita bisa mengatur sehingga lebih memadai lebih seimbangnya antara demand dan supply bandwidth bagi kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Tak hanya itu, Menteri Johnny juga menyatakan tahun ini Kementerian Kominfo juga melakukan pelatihan digital melibatkan lebih dari 12,4 juta rakyat untuk membangun talenta digital. “Agar menghargai antarmasyarakat, agar menghasilkan talenta digital yang memadai untuk mengisi ruang digital yang lebih bermanfaat bagi kita sekalian,” paparnya.

Selain itu, Kementerian Kominfo juga mengawal migrasi penyiaran ke penyiaran digital demi peningkatan layanan kepada masyarakat. “Analog switch sudah di tempat ditetapkan 2 November 2022, karenanya menjadi tugas kita bersama-sama agar yang migrasi ke penyiaran digital juga berlangsung secara sukses,” jelas Menkominfo.

Guna menjalankan semua itu, Menteri Johnny menyatakan perntingnya kolaborasi semua ekosistem komunikasi dan informatika agar pemanfaaran ruang digital bisa lebih bermanfaat. “Tugas-tugas besar ini harus kita lakukan di saat yang bersamaan agar pemanfaatan ruang digital kita semakin lebih cerdas semakin lebih cermat semakin lebih bermanfaat. Karenanya kolaborasi kolaborasi yang dilakukan bersama semua ekosistem kita baik operator seluler,” ungkapnya.

Wali Kota Hendi: SPAM Semarang Barat Siap Beroperasi

SuaraPemerintah.id – Sistem Pengolahan Air Minum Semarang Barat sebagai salah satu program strategis Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi mulai diujicoba hari Senin 17 Mei 2021.

Uji coba tersebut dilakukan jelang dimulainya COD (Commercial Operating Date) atau tanggal operasi komersial pada tanggal 22 Mei 2021 mendatang.

Menelan anggaran lebih dari satu triliun rupiah, Hendi, akrab disapa Wali Kota Semarang, berharap SPAM Semarang Barat dapat beroperasi maksimal untuk menambah ketersediaan air baku di wilayah Ibu Kota Jawa tengah.

Hal itu disampaikannya di Balai Kota Semarang saat melakukan pengecekan pelayanan pemerintah pasca libur lebaran, Senin (17/5).

Adapun SPAM Semarang Barat adalah salah satu project yang direalisasikan dengan inovasi pembiayaan di masa kepemimpinan Hendi sebagai Wali Kota Semarang.

Menggunakan sistem KPBU (Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha), SPAM Semarang Barat pun kemudian menjadi proyek percontohan dengan inovasi skema pembiayaan non APBD.

SPAM Semarang Barat disebut Hendi menjadi salah satu project yang ditunggu oleh masyarakat. Sebab, beroperasinya sistem pengolahan air minum itu akan berdampak pada terpenuhinya kebutuhan air bersih untuk sekitar 60.000 keluarga di Kota Semarang.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, mulai dari Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Semarang, penyedia jasa, khususnya Bapak Presiden Jokowi, karena hari ini sudah bisa dilakukan uji coba atau trial untuk SPAM Semarang Barat ini,” tutur Hendi.

Hendi mengatakan untuk COD (Commercial Operating Date) SPAM Semarang Barat sendiri nanti pada tanggal 22 Mei 2021.

“Jadi, Alhamdulillah pekerjaannya tepat waktu, bahkan lebih cepat dari perkiraan, dan mudah – mudahan dapat bermanfaat maksimal bagi masyarakat Kota Semarang,” imbuhnya.

Saat ini sendiri project SPAM Semarang Barat telah memasuki minggu ke-104 dari waktu 105 minggu yang ditetapkan dalam pengerjaannya. Progres pengerjaan pada awal bulan ini pun telah mencapai 99.545%, lebih tinggi 0,287% dari rencana progress yang sebesar 99.258%.

Permudah Layanan, Marketplace BlanjaQue Kini Hadir di IOS

BlanjaQue luncurkan layanan di IOS, pada Minggu 16 Mei 2021

SuaraPemerintah.IDBlanjaQue, marketplace asli Indonesia milik PT Market Teknologi Terpadu terus melengkapi layananannya untuk mempermudah usaha jual beli di pasar digital. Marketplace yang banyak digunakan pelaku UMKM ini kini sudah bisa digunakan di aplikasi IOS.

Kebutuhan untuk berbelanja online bagi masyarakat semakin meningkat terutama di kala pandemi COVID-19. Tentu dengan tingginya demand dan traffic jual beli secara online, pemilik marketplace pun dituntut untuk tetap menghadirkan pengalaman berbelanja yang praktis, mudah dan aman. Maka menjadi penting bagi tiap marketplace untuk mempermudah layanan dengan hadir di semua media berbasis digital mulai dari website, aplikasi Android dan juga Iphone.

Setelah menghadirkan aplikasi belanja online dengan nama BlanjaQue, PT Market Teknologi Terpadu terus berupaya melengkapi layanannya agar semakin mudah digunakan. BlanjaQue juga sudah melengkapi layanan dengan hadir di aplikasi IOS. Layanan tersebut akhirnya diluncurkan pada Minggu 16 Mei 2021 di Bintaro, Tanggerang Selatan.

Deputy CEO BlanjaQue M. Raihan mengatakan bahwa tujuan utama dari hadirnya BlanjaQue adalah untuk membantu UMKM dalam mengembangkan bisnisnya di ranah digital.

“Kami akan tetap fokus untuk memajukan UMKM di Indonesia. Untuk mempemudah UMKM dalam menggunakan BlanjaQue, kami akan terus meningkatkan inovasi dengan hadir di semua media digital sepeti Website, aplikasi Andorid, dan juga IOS untuk pengguna Iphone,” kata Raihan.

General Manager BlanjaQue Sahreza Permadi mengungkapkan bahwa BlanjQue juga tengah menjajaki kerja sama dengan berbagai pihak agar layanan BlanjaQue semakin memuaskan pengguna. Salah satungany adalah kerjasama dengan pihak Macroad sebagai penyedia layanan pembuat aplikasi POS untuk para UMKM yang akan terlaksana dalam waktu dekat.

“Bahkan layanan sistem multiple addresses yang dihadirkan BlanjaQue terbukti memudahkan pelaku Marketplace, sehingga mereka bisa mengirim barang ke banyak alamat tanpa harus repot menyelesaikan pesanan yang ada terlebih dahulu dan kemudian membuat pesanan baru dengan barang yang sama,” ungkap Sahreza.

Novi Widyastuti, CEO BlanjaQue, menambahkan bahwa dalam waktu dekat ini BlanjaQue juga akan bekerjasama dengan salah satu enabler terkenal di Indonesia.

“Saya sangat berharap kedatangan enabler di BlanjaQue ini akan menambah pengalaman berbelanja di BlanjaQue Kami sudah siap melayani pembeli melalui situs Web, Android, atau juga IOS. Temukan kenyamanan Blanja Jual Beli Gaya Kamu hanya di BlanjaQue,” harap Novi.

BlanjaQue hadir sebagai star up market place yang mendukung UMKM (Usaha Mikro dan Kecil Menengah) Indonesia untuk mengembangkan bisnis di ranah pasar digital. Launching pada November 2020, BlanjaQue memiliki tujuan untuk membantu memasarkan produk-produk UMKM melalui media online hingga ke pasar luar negeri.

Di era digitalisasi saat ini semua pelaku usaha dituntut untuk melek perkembangan teknologi digital dan media online. UMKM sebagai salah satu penyumbang terbesar perekonomian bangsa juga harus mengoptimalkan media online agar semakin berkembang. Tidak hanya meningkatkan penjualan di pasar lokal tapi penggunaan media online juga mampu menjadi jembatan untuk memasarkan produk hingga ke pasar global.

Salah satu media online yang efektif digunakan untuk memasarkan produk saat ini adalah toko online di berbagai platform market place. Dari beberapa market place yang sudah ada, BlanjaQue menghadirkan layanan yang lebih memudahkan para penggunanya untuk memasarkan produk di ranah digital.