Beranda blog Halaman 4349

Anggarkan 300 M, Pemerintah Perbaiki 10 Jembatan Terdampak Badai Seroja di NTT

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) segera membangun 10 jembatan senilai Rp 300 miliar yang rusak akibat terdampak bencana alam badai siklon tropis Seroja di Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Ada 10 jembatan besar di Nusa Tenggara Timur yang rusak akibat hantaman badai siklon tropis Seroja segera dibangun tahun ini,” kata Kepala Biro Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Marius Ardu Jelamu di Kupang, Senin (10/5/2021).

Ia menyebutkan beberapa jembatan yang segera dibangun pada 2021 seperti Jembatan Termanu di Kabupaten Kupang dan Jembatan Benenai di Kabupaten Malaka.

“Masih ada delapan jembatan besar lainnya yang rusak akibat badai siklon seroja yang dipastikan dibangun dalam tahun ini,” tegasnya.

Marius Ardu Jelamu mengatakan, pemerintah pusat mengelontorkan anggaran sebesar Rp 300 miliar untuk proses pembangunan sepuluh jembatan itu.

Dia menambahkan pembangunan 10 jembatan itu dilakukan dalam tahap masa rehabilitasi dan rekonstruksi dampak kerusakan akibat bencana alam badai siklon tropis Seroja di NTT.

Menurut Marius, para kontraktor yang mengerjalan 10 jembatan itu sudah berada di NTT untuk memulai pembangunan jembatan itu.

Ditargetkan pembangunan jembatan itu selesai dilakukan pada akhir tahun 2021.

“Pembangunan kembali 10 jembatan itu dilakukan agar kegiatan sosial ekonomi masyarakat kembali mengeliat,” tegas Marius.

Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Wilayah II BPJN X NTT Himler Manurung mengatakan, penanganan darurat segera dilaksanakan, agar jalur perekonomian segera berfungsi.

Di Kabupaten Alor, terdapat tujuh jembatan rusak dan lima titik longsor yang berada di ruas jalan nasional. Tujuh jembatan itu, yakni dua jembatan di ruas jalan Kalabahi-Kalabahi-Taramana dan lima jembatan dan lima titik longsor di ruas jalan Taramana-Lantoka-Taramana-Lantoka-Maritaing.

“Jembatan dan titik longsor itu sudah ditangani dan telah fungsional, setelah dua minggu sejak terjadi bencana,” kata Himler. Setelah ruas jalan dan longsor bisa beroperasi fungsional, dilakukan penanganan permanen yang dilaksanakan oleh perusahaan BUMN PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, dengan anggaran Rp 108 miliar.

Anggaran sebesar itu, digunakan untuk penanganan di empat titik longsor dan lima jembatan di ruas jalan nasional. Kemudian tiga jembatan di Kabupaten Alor dan satu jembatan di Kabupaten Lembata ditangani di ruas jalan non nasional.

Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Malaka, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara dan Belu, sebagian jalan dan jembatan sudah ditangani dan sebagian sedang dalam penanganan.

Himler memerinci penanganan darurat untuk jalan nasional, dilakukan di Kabupaten Timor Tengah Utara, tepatnya di ruas jalan Soe-Kefa-Oelfaub sebanyak tiga titik longsor. Semuanya dalam status sudah dikerjakan hingga tuntas.

Tumbuh Signifikan, Kemenkeu Siap Dukung Pengembangan Sektor Keuangan Syariah

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Sektor keuangan syariah tumbuh cukup signifikan sepanjang tahun 2020 dan juga kuartal pertama 2021. Total aset perbankan syariah, pasar modal syariah, dan industri keuangan non-bank (IKNB) syariah nasional pada 2020 menyentuh Rp1.802,86 triliun dan pangsa pasarnya mencapai 9,89 persen.

Hal ini diungkapkan oleh Taufik Hidayat selaku Direktur Jasa Keuangan Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

“Total asetnya hanya sebesar Rp382,02 triliun pada 2012, tetapi kemudian meningkat hampir lima kali dalam delapan tahun terakhir,” tambah Taufik.

Namun demikian, Taufik menyebut ukuran industri jasa keuangan syariah tersebut masih terbilang kecil sehingga membutuhkan dukungan pemerintah untuk meningkatkan kapabilitas dan daya saingnya.

Hal senada juga dikatakan oleh Analis Kebijakan Madya Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Mochamad Imron. “Pertumbuhannya selalu naik, cuma asetnya memang kecil. Misalnya dari sisi aset perbankan saja, jumlah aset perbankan syariah dibanding dengan aset perbankan konvensional sangat jomplang,” jelas Imron.

Imron menambahkan pada tahun 2020 aset perbankan syariah berkisar Rp600 triliun, sementara untuk konvensional sekitar Rp9.000 triliun.

Imron melanjutkan bahwa Kementerian Keuangan siap memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan sektor jasa keuangan syariah di Indonesia.

“Kementerian Keuangan memiliki tugas utama menyediakan atau memfasilitasi regulasi. Kami juga menyediakan kondisi, menciptakan level of playing field supaya keuangan syariah punya ruang dan kesempatan yang sama dengan konvensional untuk berkembang,” ujar Imron.

Selain itu, Kementerian Keuangan turut berperan dalam menggerakkan pasar, antara lain dengan menciptakan instrumen agar masyarakat bisa berinvestasi, misalnya melalui sukuk dan instrumen berbasis syariah lainnya.

 

Pemerintah Arab Saudi Akan Gelar Ibadah Haji 2021 dengan Aturan Khusus

Penulis
Rudi Sukmana
-
Pemerintah Arab Saudi Akan Gelar Ibadah Haji 2021 dengan Aturan Khusus

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Arab Saudi akhinya memutuskan akan menyelenggarakan ibadah haji pada 2021 atau 1442 Hijriyah.

Namun, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini akan dilaksanakan dengan kondisi khusus.

Keputusan ini diambil karena pihak Pemerintah Arab Saudi menginginkan jemaah dari seluruh dunia tetap bisa melaksanakan haji dan umrah meski pandemi COVID-19 belum berakhir.

Meski begitu, Pemerintah Arab Saudi menegaskan kesehatan dan keselamatan seluruh jemaah haji merupakan prioritas utama.

“Otoritas Kesehatan Arab Saudi menjamin keselamatan jemaah sesuai dengan kontrol dan standar kesehatan, keamanan dan regulasi. Sehingga para jemaah dapat menjalankan ibadah dengan mudah di dalam lingkungan yang aman,” jelas Kementerian Haji dan Umrah.

Namun demikian, teknis pelaksanaan ibadah haji yang akan diselenggarakan belum ditentukan.

Kementerian Haji dan Umrah dan Kementerian Kesehatan Arab Saudi baru akan menyusun aturan dan regulasi pelaksaan ibadah haji 2021.

Sempat beredar informasi haji 2021 kemungkinan akan sama dengan haji 2020 yaitu terlarang bagi warga luar negeri.

Tahun lalu, pelaksanaan ibadah haji sangat terbatas yang jumlahnya kurang lebih 10.000 orang.

Itu pun hanya yang berdomisili di Arab Saudi yang diizinkan menunaikan haji, baik warga negara lokal maupun ekspatriat.

Pelindo 1 Gandeng Dua Pelabuhan Kembangkan Kuala Tanjung PIE

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Visi Pelabuhan Indonesia (Pelindo) 1 (Persero) menjadi gerbang logsitik global mulai terwujud. Hal ini ditandai lahirnya kerja sama strategis antara Pelindo 1 dengan dua  pelabuhan kelas dunia yaitu Port of Rotterdam dan Zhejiang Provincial Seaport Investment & Operation Group Co., Ltd. (Zhejiang), Jumat (7/5).

Penandatangan kerja sama tersebut tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) dan Term Sheet Kerja Sama Proyek Pengembangan Kuala Tanjung Port and Industrial Estate (Kuala Tanjung PIE).

MOU ditandatangani oleh  Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Perseroan Joko Noerhudha, Direktur PT Pelabuhan Rotterdam Indonesia Andre G. F. Toet, dan Assistant General Manager Zhejiang Provincial Seaport Investment & Operation Group Co., Ltd. Shi Jianjie.

Hadir menyaksikan acara secara daring ini antara lain Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenkomarves Septian Hario Seto, Komisaris Utama Pelindo 1 Achmad Djamaludin, President Director of Zhejiang Seaport Group Mao Jianhong, Direktur Utama Pelindo 1 Prasetyo, serta seluruh jajaran Direksi Pelindo 1.

Menteri Perhubungan sangat mendukung komitmen perseroan dalam melakukan akselerasi pengembangan pelabuhan dan kawasan industri di Kuala Tanjung.

Budi menilai penandatanganan MoU tersebut menjadi babak baru pengembangan Kuala Tanjung. Ia juga berharap kerjasama dengan sejumlah partner strategis terus ditambah guna mengakselerasi pengembangan Kuala Tanjung.

“Kinerja pelabuhan ini cukup bagus. Kalau dilihat dari performance Terminal Multipurpose yang meningkat cukup signifikan sebagai terminal baru.Pada tahun 2019 ke tahun 2020 kargo petikemas, curah cair CPO, general cargo dan kunjungan kapal terus meningkat,’ ungkap Menhub.

Untuk pelayaran direct call dari Ningbo-Kuala Tanjung, Budi berharap akan meningkatan kinerja pelabuhan sehingga menambah daya tarik calon investor ke Kawasan Industri Kuala Tanjung.

Selain itu keberadaan pelabuhan tersebut dapat memberikan dampak ekonomi secara maksimal, menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing logistik Indonesia dengan negara-negara lain.

Dalam kesempatan tersebut Direktur Utama Pelindo 1 Prasetyo merasa optimistis  penandatanganan MoU dan Term Sheet kerja sama akan mengakselerasi pengembangan Kuala Tanjung PIE.

Menurutnya, dengan dukungan dari Port of Rotterdam dan Zhejiang Seaport Group yang memiliki jaringan logistik global, lokasi Kuala Tanjung PIE yang strategis, didukung dengan hinterland yang potensial, serta dukungan penuh dari pemerintah, Pelindo 1 yakin akan menjadikan Kuala Tanjung PIE sebagai The Indonesia’s Logistic and Supply Chain Hub.

‘’Kami yakin bahwa Kuala Tanjung PIE akan menjadi salah satu pintu gerbang perekonomian yang baru di ASEAN serta menjadi simpul penting dalam perdagangan dan jaringan logistik global yang menghubungkan Eropa dan Asia,” jelas Prasetyo.

Pelindo 1, Port of Rotterdam, dan Zhejiang Seaport Group akan bekerja sama dalam optimalisasi Kuala Tanjung Multipurpose Terminal (KTMT) yang dioperasikan oleh anak usaha Pelindo 1, PT Prima Multi Terminal (PMT).

Port of Rotterdam, dan Zhejiang Seaport Group akan menjadi bagian shareholder di PMT, bersama Pelindo 1, PT Waskita Karya Tbk, PT Pembangunan Perumahan Tbk. Dalam kerja sama ini juga akan dilaksanakan pelayaran kapal-kapal direct call dari Ningbo Zhoushan Port ke Pelabuhan Kuala Tanjung.

Pada sektor Kawasan Industri, Port of Rotterdam, dan Zhejiang Seaport Group ini akan bekerjasama dengan anak perusahaan Pelindo 1 PT Prima Pengembangan Kawasan dalam mengembangkan Kawasan industri di Kuala Tanjung seluas 200 Ha pada tahap pertama yang disediakan untuk industri-industri dari China.

Selain itu, juga dilakukan penandatanganan term sheet kerja sama antara Pelindo 1, Port of Rotterdam dan Zhejiang Seaport Group yang meliputi Term Sheet Conditional Share Subscription Agreement (CSSA), Term Sheet Shareholder Agreement (SHA), Term Sheet Industrial Estate Co-Development (IECD).

Rasakan Banyak Manfaat, Penyaluran BST Tahap 12 dan 13 Cair 94,75 Persen

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Kantor Pos Bogor telah menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap 12 dan 13 kepada 121.940 keluarga penerima manfaat (KPM) di wilayah Kota Bogor dan Kabupaten Bogor hingga Senin (03/05). Jumlah tersebut merupakan sebesar 94,75 persen dari total jumlah alokasi 128.694 KPM.

“Penyaluran sampai hari ini kurang lebih sudah tersalur 121.940 KPM atau sekitar 94,75 persen dr total KPM yang disalurkan tahap 12 dan 13,” kata Kepala Kantor Pos Bogor Pupung H kepada wartawan di Kantor Pos Bogor, Jln Juanda, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (3/5/2021).

Total BST yang diterima oleh KPM pada tahap 12 dan 13 ini adalah sebesar Rp600 ribu. Kantor Pos, kata Pupung, menyalurkan BST sesuai dengan data yang diterima dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Pupung mengatakan pada akhir masa bayar, Kantor Pos akan melakukan pelaporan kepada Kemensos jumlah yang terbayar, sisa pembayaran, dan laporan atas tidak dapat disalurkannya.  Setelah tanggal 12 Mei dana BST yang tidak tersalurkan akan dikembalikan kepada negara.

“Jadi kalau tanggal 12 April, maka selesainya tanggal 12 Mei. Kurang lebih 30 hari, setelah itu datanya akan dikunci dan kemudian tidak dapat dibayarkan kembali. Dan sisanya dikembalikan ke kas negara,” kata Pupung.

Dalam penyalurannya, Pupung menjelaskan bahwa KPM wajib membawa KTP dan KK asli beserta fotokopinya. “Kemudian KTP aslinya akan difoto oleh petugas bayar dan dimasukan ke aplikasi. Baru kemudian mereka memperoleh uang Rp600 ribu untuk dua tahap,” kata Pupung.

Pengambilan BST tidak dapat diwakilkan oleh pihak manapun, kecuali anggota keluarga yang berada dalam satu KK dan sudah dewasa. Untuk KPM lansia dan sakit, PT Pos menerapkan strategi komunitas, yakni dengan membuka layanan di kantor kelurahan, kecamatan, di sekolah atau lapangan.

Juru Bayar Kantor Pos Bogor Taufik Ismail mengatakan dirinya kerap mengantarkan langsung BST ke rumah KPM. Menurut Taufik, banyak KPM yang lansia sudah tidak bisa mengambil BST ke kantor pos maupun komunitas. Dalam penyaluran, petugas Kantor Pos didampingi pihak kelurahan, RT, maupun RW.

“Banyak yang seperti itu semua. Yang lansia semua kita antar, ada yang bisa cuma duduk atau berbaring. Dia enggak bisa kemana-mana, jadi kita antarkan,” kata Taufik. Ia mengaku ikhlas bisa membantu para KPM dengan terjun langsung. Menurutnya, hal tersebut merupakan tanggung jawab sebagai juru bayar untuk memastikan BST tersalurkan.

KPM di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor merasakan banyak banfaat dari BST yang ia terima. Warga Cimanggu, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor Nani Susilawati dari  mengaku sangat terbantu dengan BST.

Dirinya juga mengatakan pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pos Bogor sebagai penyalur sangat baik sekali.  “Pelayanan sangat baik dan pengambilan tersebut sangat bermanfaat sekali,” ujar Nani.

Telah menerima BST sejak 2020, ia mengaku menerima penyaluran dana sebanyak delapan kali, dengan rincian empat kali sebesar Rp600 ribu, lalu empat kali sebesar Rp300 ribu.

Sebagai orangtua tunggal dan wirausaha, BST meringankan kondisi perekonomian keluarganya di tengah pandemi Covid-19. Bahkan Nani memanfaatkan dana BST untuk dikembangkan sebagai modal usaha. Dirinya mengembangkan dana BST untuk usaha konveksi yang dikembangkannya.

Demikian pula dengan Amsori, warga Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. BST digunakan untuk mengurangi pengeluaran sehari-hari keluarga dengan membeli sembako. “Bermanfaat untuk keluarga dengan kondisi saat ini,” ucap Amsori. Sejauh ini, Amsori sudah menerima BST sebanyak lima kali. Dirinya berharap bantuan ini terus berlanjut.

Pantau Warga yang Mudik, Polres Banyumas Hadirkan Aplikasi Inyong Polisine

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Operasi Ketupat yang berlangsung pada 6-17 Mei 2021 mendatang dimanfaatkan Polres Banyumas untuk memperkenalkan aplikasi Inyong Polisine.

Aplikasi ini berfungsi sebagai sarana pelaporan kegiatan atau pelaksanaan tugas operasional personel Polres Banyumas.

“Aplikasi memuat berbagai fitur untuk satuan fungsi operasional dan pembinaan dalam satu wadah,” kata  Wakapolres Banyumas, AKBP Kristanto Yoga Darmawan dalam keterangannya, Sabtu (8/5/2021).

Aplikasi Inyong Polisine adalah aplikasi internal bagi seluruh personel Polresta Banyumas yang memuat berbagai fitur dari seluruh fungsi operasional/pembinaan untuk pelaporan pelaksanaan tugas dan sebagai sarana kontrol pimpinan.

Dengan output yang dihasilkan berupa rekapitulasi serta laporan yang tersusun secara otomatis sehingga dapat digunakan juga sebagai sarana pengukur kinerja.

“Di era digitalisasi, menuju society 5.0 adalah suatu keniscayaan jika kita tidak adaptif terhadap Teknologi Informasi.

Aplikasi ini pertama kali digunakan tahun 2020 sebagai alat untuk mendata warga yang melaksanakan mudik/pendatang.

Saat itu, input data dilakukan Bhabinkamtibmas.

Kini di tahun 2021 fitur yang ada disesuaikan dengan kebutuhan saat ini yakni pendataan pemudik saat dilakukan penyekatan kendaraan di pospam perbatasan wilayah Kabupaten Banyumas.

Data yang dikumpulkan termasuk data keterangan test covid-19 yang dilakukan pemudik.

“Data yang diinput tadi langsung dapat dibaca oleh Kapolsek jajaran sesuai dengan wilayah yang dituju untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Unsur 3 Pilar dan petugas Posko PPKM skala mikro yaitu dilakukan monitoring / tindakan lain yang diperlukan dalam rangka memutus penyebaran covid-19,” kata Kristanto.

Menag Terbitkan Panduan Penyelenggaraan Shalat Idul Fitri, Ini Materinya

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Idul Fitri 1442 H/2021 M masih dalam suasana pandemi. Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan panduan penyelenggaraan Shalat Idul Fitri 1442 H/2021 M di saat Pandemi Covid.

Panduan ini tertuang dalam Surat Edaran No SE 07 tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Shalat Idul Fitri Tahun 1442 H/2021 M di saat Pandemi Covid.

“Panduan diterbitkan dalam rangka memberikan rasa aman kepada umat Islam dalam penyelenggaraan Salat Idul Fitri sekaligus membantu negara dalam pencegahan penyebaran Covid-19. Edaran ini mengatur kegiatan malam takbiran dan Salat Idul Fitri yang diselenggarakan di masjid dan lapangan terbuka,” tegas Gus Menag di Jakarta, seperti yang dikutip dari Kemenag.go.id, Sabtu, 8 Mei 2021.

“Saya minta kepada seluruh jajaran Kemenag untuk segera mensosialisasikan edaran ini secara masif, terutama kepada pengurus masjid dan Panitia Hari Besar Islam serta masyarakat luas agar dilaksanakan sebagaimana mestinya,” lanjut Menag.

Berikut ketentuan panduan penyelenggaraan Salat Idul Fitri 1442 H/2021 M di saat Pandemi Covid.

Pertama, malam takbiran menyambut Hari Raya Idul Fitri dalam rangka mengagungkan asma Allah sesuai yang diperintahkan agama, pada prinsipnya dapat dilaksanakan di semua masjid dan musalla, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Dilaksanakan secara terbatas, maksimal 10% dari kapasitas masjid dan musalla, dengan memperhatikan standar protokol kesehatan Covid-19 secara ketat, seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.

b. Kegiatan takbir keliling ditiadakan untuk mengantisipasi keramaian.

c. Kegiatan Takbiran dapat disiarkan secara virtual dari masjid dan musalla sesuai ketersediaan perangkat telekomunikasi di masjid dan musalla.

Kedua, Salat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H/2021 M di daerah yang mengalami tingkat penyebaran Covid-19 tergolong tinggi (zona merah dan zona oranye) agar dilakukan di rumah masing-masing, sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia dan ormas-ormas Islam lainnya.

Ketiga, Salat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H/2021 M dapat diadakan di masjid dan lapangan hanya di daerah yang dinyatakan aman dari Covid-19, yaitu zona hijau dan zona kuning berdasarkan penetapan pihak berwenang;

Keempat, dalam hal Salat Idul Fitri dilaksanakan di masjid dan lapangan, wajib memperhatikan standar protokol kesehatan Covid-19 secara ketat dan mengindahkan ketentuan sebagai berikut:

a. Salat Idul Fitri dilakukan sesuai rukun salat dan khutbah Idul Fitri diikuti oleh seluruh jemaah yang hadir;

b. Jemaah Salat Idul Fitri yang hadir tidak boleh melebihi 50% dari kapasitas tempat agar memungkinkan untuk menjaga jarak antarshaf dan antarjemaah;

c. Panitia Salat Idul Fitri dianjurkan menggunakan alat pengecek suhu dalam rangka memastikan kondisi sehat jemaah yang hadir;

d. Bagi para lansia (lanjut usia) atau orang dalam kondisi kurang sehat, baru sembuh dari sakit atau dari perjalanan, disarankan tidak menghadiri salat Idul Fitri di masjid dan lapangan;

e. Seluruh jemaah agar tetap memakai masker selama pelaksanaan salat Idul Fitri -dan selama menyimak khutbah Idul Fitri di masjid dan lapangan;

f. Khutbah Idul Fitri dilakukan secara singkat dengan tetap memenuhi rukun khutbah, paling lama 20 menit.

g. Mimbar yang digunakan dalam penyelenggaraan salat Idul Fitri di masjid dan lapangan agar dilengkapi pembatas transparan antara khatib dan jemaah;

h. Seusai pelaksanaan salat Idul Fitri jemaah kembali ke rumah dengan tertib dan menghindari berjabat tangan dengan bersentuhan secara fisik.

Kelima, panitia Hari Besar Islam/Panitia Salat Idul Fitri sebelum menggelar salat Idul Fitri di masjid dan lapangan terbuka wajib berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Satgas Penanganan Covid-19 dan unsur keamanan setempat untuk mengetahui informasi status zonasi dan menyiapkan tenaga pengawas agar standar protokol kesehatan COVID dijalankan dengan baik, aman dan terkendali.

Keenam, silaturahim dalam rangka Idul Fitri agar hanya dilakukan bersama keluarga terdekat dan tidak menggelar kegiatan Open House/Halal Bihalai di lingkungan kantor atau komunitas;

Ketujuh, dalam hal terjadi perkembangan ekstrim Covid-19, seperti terdapat peningkatan yang signifikan angka positif Covid-19, adanya mutasi varian baru virus corona di suatu daerah, maka pelaksanaan Surat Edaran ini disesuaikan dengan kondisi setempat.

Mendagri: Masyarakat Jaga Protokol Kesehatan dan Jangan Lengah

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan kepada setiap kepala daerah untuk menjaga protokol kesehatan di wilayahnya masing-masing jelang hari raya besar Lebaran.

Tujuan dari pernyataan yang dilontarkan ialah agar tidak ada klaster baru Covid-19 di daerah yang disebabkan oleh kegiatan keagamaan maupun perekonomian.

“Jangan sampai kita lengah, terutama dari klaster-klaster kerumunan karena kegiatan-kegiatan, baik kegiatan yang ekonomi maupun kegiatan keagamaan, pasar, kemudian numpuk mau belanja pakaian Lebaran,” kata Tito usai meninjau kawasan KEK Galang Batang PT. Bintan Aluminia Indonesia (BAI), Bintan, Kepulauan Riau, Minggu (9/5/2021)

Terlebih saat ini masih dalam suasana bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri. Berdasarkan data, kata dia, hari besar keagamaan kerap kali membuat kasus Covid-19 meningkat dan pernah terjadi pada Lebaran dan Natal tahun 2020.

“Beberapa daerah ada klaster tarawih, masuk ke masjid tanpa masker, rapat, ini bukan soal agamanya, ini soal masalah protokol kesehatannya, tolong ya titik tekannya seperti itu,” kata dia. Tito pun berpesan agar seluruh masyarakat menjaga protokol kesehatan dalam situasi apa pun agar tidak terjadi ledakan kasus Covid-19 seperti India dan beberapa negara lainnya.

“Selain protokol kesehatan, pejabat dan ASN juga diminta tak melakukan kegiatan open house, di samping larangan mudik bagi masyarakat,” ucap dia.

Secara khusus, ia melihat ada pelajaran dari merebaknya kembali Covid-19 di India. Lebih lanjut Tito mengatakan, penularan Covid-19 masih mengancam setiap saat.

Memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas menjadi kunci utama memutus penularan Covid-19.

“Oleh karena itu, kita jangan lengah dan jangan lelah untuk mengampanyekan terus memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, hindari kerumunan, kurangi mobilitas yang tidak perlu,” ujar Mendagri Tito.

Jangan lengah, kita jangan mengulang, belajar dari problem yang ada di India,” kata Tito.

Menurut Tito, India bisa menjadi pembelajaran penting. Pasalnya, masyarakat setempat pernah lengah dan bereuforia saat kasus Covid-19 melandai. Mereka beramai-ramai melakukan aktivitas tanpa penerapan prokes.

LIPI Kembangkan Rapid Test Antibodi Lebih Akurat dan Murah

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pusat Penelitian Kimia Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tengah mengembangkan rapid test antibody dengan inovasi basis Nanopartikel Fluoresensi.

Salah satu peneliti di Puslit Kimia LIPI, Siti Nurul Aisyiyah Jenie, menjelaskan, mereka mengganti salah satu komponen penanda deteksi dengan nanopartikel yang desintesis sendiri.

“Nanopartikel ini berbasis silika alam dan dimodifikasi sehingga bersifat fluoresensi,” kata Ais, Minggu (9/5/2021).

Ais mengatakan, penggunaan nanopartikel ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi dan sensitivitas dari proses pengujian jika dibandingkan dari rapid test antibodi yang ada sebelumnya.

Nanopartikel berfluoresensi (FSNP) memiliki kelebihan berupa pancaran sinyal (fluoresensi) yang memiliki intensitas lebih tinggi sehingga memungkinkan hasil deteksi lebih sensitif. Tingkat sensitivitas yang dihasilkan bisa lebih tinggi daripada penggunaan nanopartikel emas atau pewarna organik biasa.

“Harapannya, dengan menggunakan nanopartikel berfluoresensi ini dapat meningkatkan keakuratan atau sensitivitas rapid yang selama ini menjadi salah satu kelemahan rapid test yang sudah ada,” ujar dia. Akan tetapi, hingga saat ini, tingkat akurasi tersebut belum dapat dipastikan karena masih dalam tahap pengembangan.

“Iya, belum bisa kita pastikan,” kata Ais.

Kelebihan lain yang diharapkan diterima dari rapid test antibodi ini adalah menekan ketergantungan terhadap bahan baku yang berasal dari impor.

“Karena nanopartikel ini berasal dari alam dan kami sintesis sendiri, (sehingga) dapat mengurangi ketergantungan impor dan menjadikan harganya lebih murah,” kata Ais.

Namun, untuk harga pasti di pasaran, kata Ais, belum bisa dipastikan berapa angka yang akan ditetapkan.

“Untuk estimasi harga juga sedang kami lakukan perhitungan tekno-ekonominya, karena tergantung dari optimasi proses,” jelas dia.

Hingga saat ini, masih dilakukan optimasi intensif skala lab terhadap nanopartikel yang dikembangkan. “Sehingga nantinya dapat di-scale up ke skala industri untuk diproduksi massal,” ujar Ais.

Untuk metode pengambilan sampel, lanjut dia, masih sama dengan rapid test antibodi yang sebelumnya sudah ada yakni melalui sampel darah. “Akan tetapi, ke depannya, rapid test ini juga memungkinkan untuk dikembangkan menjadi rapid test antigen dengan sampel swab (usap),” kata Ais.

Dorong Satu Ponpes Satu Produk Unggulan, FKPP Siap Dukung Program Pemerintah Kendal

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kendal siap mendukung program Pemerintah Kabupaten Kendal.

Hal itu disampaikan Ketua FKPP Kabupaten Kendal Nurul Huda pada kegiatan tadarus Al-Quran dan silaturahim Dewan Pengurus Cabang FKPP Kabupaten Kendal di Pendapa Tumenggung Bahurekso, Sabtu (8/5/2021).

Menurutnya, FKPP mempunyai potensi yang sangat besar untuk mendukung program pemerintah, yakni 216 pondok pesantren dan kurang lebih 17.500 orang santri.

Nurul Huda juga berharap, ke depan bisa berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Kendal terkait program-program kerja, seperti keberadaan Kawasan Industri Kendal dapat menyerap tenaga dari kalangan para santri.

“Kami berharap ke depan adanya KIK juga dapat menyerap tenaga santri-santri yang ada di Kabupaten Kendal, karena karakternya baik, insyaallah mereka juga akan bekerja jujur dan amanah,” ungkapnya.

Ditambahkan, pihaknya juga akan mengomunikasikan pondok-pondok pesantren terkait dengan UMKM.

“Nanti akan kita komunikasikan terkait UMKM, jadi setiap pondok harus bisa menampilkan produk unggulannya, dengan program satu pondok satu produk. Hal ini sebagai upaya mendukung salah satu program kerja pemerintah Kabupaten Kendal yang juga fokus pada ekonomi kreatif,” terangnya.

Apresiasi disampaikan Bupati Kendal Dico M Ganinduto atas peran aktif FKPP dalam mendukung dan menyukseskan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kendal selama ini.

Dico berharap, para pengasuh atau pimpinan pondok pesantren, serta para tokoh agama dan tokoh masyarakat bisa memberi masukan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kendal sekarang dan ke depannya.

“Sehingga, dapat nyambung antara kepentingannya umat dengan apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal,” ungkapnya.

Terkait dengan program pemutihan untuk tempat-tempat ibadah di Kabupaten Kendal, bupati menyampaikan, jika saat ini ada program IMB secara gratis bagi tempat ibadah, agar nantinya dapat lebih menyejahterakan tempat-tempat ibadah di Kabupaten Kendal.

Disampaikan, di awal pelantikannya, dari 4.000 tempat ibadah di Kendal, baru 50 tempat ibadah yang sudah memiliki IMB. Untuk itu, bupati berharap, tahun ini semua tempat ibadah di Kendal sudah memiliki IMB.

Dan terkait dalam upaya mendongkrak UMKM di Kendal, bupati ingin ada satu pondok pesantren yang memiliki wirausaha, dan nantinya dapat ditampilkan produk unggulannya, sehingga nanti dapat diberikan bimbingan dan bantuan dari pemerintah daerah agar bisa dikembangkan.

“Sehingga, nantinya dapat menjadi percontohan bagi pondok pesantren lainnya,” tutur bupati.

1...4,3484,3494,350...4,887Halaman 4,349 dari 4,887