Beranda blog Halaman 4359

Hindari Kerugian Negara, PT Pengembangan Investasi Riau Gandeng KPK

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – PT Pengembangan Investigasi Riau (PIR) mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau itu meminta KPK melakukan supervisi terkait pelunasan hutang PT Riau Airlines (RAL) dan PLTU Koto Ringin.

Menurut Penasihat hukum PT PIR, Topan Meiza Romadhon SH, permintaan supervisi ke KPK ini karena PT PIR berkeinginan menyelamatkan PT RAL dan PLTU tersebut. Topan tak ingin PT PIR melakukan kesalahan sehingga berpotensi merugikan negara.

“Ada keraguan dalam kelanjutan membayar hutang PT RAL yang telah dinovasi tahun 2012, jadi untuk menghindari kesalahan dalam membayar kami ke KPK sehingga kerugian negara dapat dihindari,” kata Topan, Minggu (2/5/2021).

PT PIR mendapat tugas dari pemerintah daerah menyelamatkan PT RAL. Manajemen PT PIR yang baru kemudian memeriksa administrasi bersama direksi terkait hutang PT RAL di Bank Muammalat Indonesia (BMI) antara tahun 2012-2013.

Topan menyebut ada temuan mal administrasi karena belum ditemukan surat perintah atau penunjukan dari Gubernur Riau pada masa itu kepada Direksi PT PIR untuk mengambil-alih atau menyelamatkan PT RAL yang sedang dalam gugatan pailit kala itu.

Topan mengatakan, dasar penyelamatan PT RAL oleh PT PIR berdasarkan dokumen RUPS PT Pengembangan Investasi Riau tanggal 21 Juni 2012. Beberapa hari setelahnya, PT PIR menyurati Gubernur Riau saat itu perihal rencana PIR untuk membantu PT RAL.

“Namun tidak ditemukan dokumen persetujuan gubernur saat itu, malahan pada 3 Juli 2012, PT PIR melayangkan surat ke BMI, yang isinya menyatakan mereka berminat membantu PT RAL,” kata Topan.

Topan juga mengaku sudah menemui Komisaris Utama PT PIR, Jonli, di Pekanbaru terkait situasi hutang itu. Pasalnya ada keraguan PT PIR menyelesaikan pembayaran hutan apalagi setelah ditemukan sejumlah hal mengganjal.

“Bahkan, beberapa aset PT RAL dikabarkan telah dihancurkan pihak lain. Belum lagi, kami menemukan potensi hilangnya aset Pemerintah Riau kedepan,” jelasnya. Dalam Perda Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan BUMD Perseroan Terbatas Pengembangan Investasi Riau, Topan belum menemukan satu pasal pun kegiatan usaha PIR di bidang penerbangan.

“Sehingga kami menduga upaya penyelamatan PT RAL saat itu oleh PT PIR, merupakan sebuah Tindakan yang berpotensi melanggar Perda Nomor 11 Tahun 2002,” terangnya.

Selain meminta supervisi terkait karut marut kasus PT RAL, PT PIR juga meminta supervisi ke KPK terkait potensi hilangnya PLTU di Koto Ringin Kabupaten Siak yang telah diserahkan Pemkab Siak kepada PT PIR pada 2011.

“Dari salinan dokumen yang diserahkan kepada kami, PLTU tersebut menjadi salah satu aset yang dijaminkan oleh Direksi lama PT PIR untuk dua akad kredit di BMI, baik Murabbahah maupun Mudarobbah,” pungkas Topan.

Sebagai informasi, manajemen PT PIR pada tahun 2021 berupaya menyelamatkan PT RAL yang sedang berjuang keluar dari pailit karena tidak menyelesaikan hutang di BMI.

Di tahun yang sama, PT PIR juta melakukan novasi utang PT RAL di BMI serta mendapatkan pinjaman dana baru dengan skema Murabahah sebesar Rp64,3 miliar dan Mudarobah sebesar Rp65 miliar.

Hal ini kemudian diikuti adanya langkah Pencabutan Pailit, dengan adanya Perjanjian Damai terhadap persoalan PT RAL.

Namun saat ini manajemen baru menemukan beberapa kejanggalan dalam upaya penyelamatan itu sehingga berkoordinasi dengan KPK untuk supervisi agar kelanjutan penyelamatan tidak merugikan negara

Sambut Lebaran, Pelni Siapkan 26 Kapal untuk 34.309 Penumpang

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni membeberkan kesiapan perseroan dalam menyambut lebaran.

Untuk tahun ini, Pelni menyiagakan 26 armada dan 46 trayek kapal perintis di seluruh pulau di Indonesia.

“Dari Sabang – Merauke kita siapkan. Lalu, protokol kesehatan tetap kami jalankan, kapal kami semprot disinfektan secara rutin,” ujar Pjs. Kepala Kesekretariatan Perusahaan PT Pelni (Persero) Opik Taupik, Senin (2/5/2021).

Sebanyak 26 unit kapal dengan seat terpasang 34.309 pax. Lalu, kesiapan alat keselamatannya meliputi lifeboat 230 unit, lifebouy 451 unit, lifejacket 72.140 unit dan liferaft 1.885 unit.

Untuk kapal perintis Pelni sejumlah 45 armada, seat terpasangnya mencapai 17.604 pax dengan kesiapan alat keselamatan meliputi lifeboat 122 unit, lifebouy 436 unit, lifejacket 21.252 unit dan liferaft 867 unit.

Perusahaan juga memasang alat skrining GeNose di 26 armada secara bertahap, yang saat ini sudah tersedia di KM Kelud dan KM Dorolonda.

“Untuk penanganan Covid-19, ada ruang karantina. Jika ada penumpang positif, akan tetap kami turunkan di pelabuhan tujuan, bkn di pelabuhan terdekat,” kata Opik.

Kemudian, kapal juga membawa angkutan logistik terutama di kondisi peak season mendekati Lebaran, sekitar H-60 hingga H-50.

“Kemudian, penjualan tiket dari 22 April hanya di loket kantor cabang, jadi secara online dan travel agent ditutup sementara hingga 20 Mei,” katanya.

Masuk Kriteria ‘White List’, Pengawasan Pelabuhan di Indonesia Diakui Dunia

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Indonesia dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) berhasil membuat Indonesia masuk ke dalam kriteria White List dalam Tokyo MoU.

Hal ini didasari atas hasil Annual report Tokyo MoU 2020 atau laporan tahunan yang dikeluarkan oleh Tokyo MoU.

Dengan masuknya Indonesia ke dalam white list Tokyo MoU merupakan pengakuan dunia terhadap Port State Control (PSC) Indonesia sekaligus meningkatkan kepercayaan dunia terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran di Indonesia dan menjadikan pelabuhan di Indonesia dapat bersaing dengan pelabuhan negara lain di dunia.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo mengatakan bahwa berdasarkan laporan tahunan yang diterbitkan Tokyo MoU dinyatakan bahwa saat ini posisi Indonesia sudah masuk ke dalam kriteria White List. Dimana tahun sebelumnya Indonesia berada pada posisi Grey List.

“Penilaian kinerja bendera kapal oleh Tokyo MoU Port State Control Committee dilakukan dengan metode perhitungan kalkulasi binomial yang diakumulasi selama periode 3 tahun pada saat yang sama,” kata Dirjen Agus, di Jakarta, Senin (3/5/2021).

Adapun hasil laporan tahunan tersebut merupakan kumpulan dari seluruh pemeriksaan kapal kapal niaga yang dilakukan oleh negara negara anggota Tokyo MoU dimana terdapat 21 negara full member atau negara keanggotaan penuh.

Adapun keluarnya posisi Indonesia dari black list beralih ke grey list dan sekarang sudah menjadi White list tidak lepas dari hasil kerja keras yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut khususnya KPLP selama 3 (tiga) tahun terakhir dimana pada tahun 2018 Direktorat Jendral Perhubungan Laut mengeluarkan surat edaran tentang pengawasan terhadap kapal berbendera Indonesia yang akan keluar negeri.

Surat Edaran UM.003/11DJPL-18 ini menginstruksikan agar Kapal-kapal berbendera Indonesia yang akan berlayar ke luar negeri diperiksa oleh pejabat pemeriksa keselamatan kapal Bersama dengan Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan dan Keamanan Kapal Asing atau yang lebih dikenal dengan PSCO (Port State Control Officer).

“Surat edaran Dirjen tersebut memberikan legalitas kepada PSCO atau yang disebut dengan Pengawas Kapal asing untuk dapat memberikan pengawasan yang lebih ketat terhadap kapal-kapal berbendera Indonesia yang akan berlayar ke luar negeri, salah satu contoh Pelabuhan yang melaksanakan edaran tersebut adalah Pelabuhan utama Tanjung Priok,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Ahmad mengatakan bahwa dengan adanya pengawasan tersebut, maka kapal-kapal Indonesia yang akan ke luar negeri mendapat pemeriksaan yang cukup ketat disana dan terkadang ada kapal yang mereka tidak dapat berangkatkan karena ternyata sesuai dari hasil pemeriksaan PSCO kapal tersebut sangat beresiko untuk di detain atau ditahan di luar negeri.

“Contoh kasus terakhir pada tanggal 19 mei 2020 kapal MV. CTP HONOUR, GT 5906, berbendera Indonesia tujuan Port Klang tertunda keberangkatannya karena pada saat sebelum berangkat dilakukan pemeriksaan terdapat beberapa deficiancy/temuan yang harus mereka perbaiki sebelum berangkat guna menghindari resiko detain (ditahan) di Port Klang,” ungkapnya.

Menurut Ahmad, pemeriksaan yang sangat ketat inilah yang sekarang membawa dampak yang positif bagi pelayaran di Indonesia, dengan masuknya Indonesia ke dalam kriteria White List yang mana menjadi salah satu unsur dalam penilaian commite dalam menentukan tingkatan resiko kapal, diharapkan kapal-kapal Indonesia akan banyak lagi yang dipercaya oleh pemilik muatan untuk membawa muatannya ke Manca negara.

Selanjutnya, Ahmad mengungkapkan yang menjadi tantangan ke depannya adalah bagaimana mempertahankan status agar tahun depan Indonesia masih bertahan di kriteria White list ini. Salah satu upayanya adalah dengan membentuk Lembaga yang diberi nama Ship Safety Inspection – Center of excellence atau Pusat Unggulan Pemeriksaan Keselamatan Kapal.

“Dimana tujuan utama dari lembaga ini adalah untuk mendukung Kementerian Perhubungan dalam mencetak para Pemeriksa Keselamatan Kapal baik marine inspector maupun Port state control officer untuk melaksanakan pemeriksaan kapal berbendara Indonesia maupun kapal asing sehingga mempunyai kemampuan setara dengan standar pemeriksaan keselamatan kapal kelas dunia,” tutupnya.

Sebagai informasi, Tokyo MoU adalah organisasi Port State Control (PSC) yang terdiri dari negara-negara anggota di Asia Pasifik. Organisasi ini bertujuan mengurangi pengoperasian kapal di bawah standard internasional lewat kerja sama kontrol di masing-masing negara anggota.

Setiap kapal harus menerapkan aturan standard International Maritime Organization (IMO) dan International Labour Organization (ILO), antara lain terkait keselamatan di laut, perlindungan lingkungan maritim, kondisi kerja, dan kehidupan awak kapal.

Beberapa negara yang masuk ke dalam kriteria white list Tokyo MoU adalah Swedia, Chili, Swiss, Amerika Serikat, Italia dan Bangladesh.

Wapres: Penguatan Ketahanan Pangan Dimulai dari Keluarga

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyebutkan untuk menghadapi pandemi Covid-19 harus diterapkan ketahanan pangan yang dimulai dari keluarga.

“Di saat bangsa Indonesia hadapi Covid-19 dibutuhkan ketahanan pangan yang dimulai dari keluarga. Ketahanan pangan keluarga ini nantinya akan menjadi muara untuk kesejahteraan bangsa,” ujar Wapres Ma’ruf Amin dalam sambutannya, Senin (3/5/2021).

Pernyataan tersebut diucapkan Wapres dalam seminar penguatan pangan Nasional yang bertajuk “Membangun Kemandirian Pangan Keluarga untuk Mempekuat Ketahanan Pangan Nasional”.

Seminar ini digagas Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga, Majelis Ulama Indonesia (PRK-MUI) bersama Kementerian Pertanian RI dan PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) dibuka langsung Wakil Presiden RI Prof. Dr. KH Ma’ruf Amin yang juga sebagai keynote speaker.

Dijelaskan Ketua Komisi PRK MUI, Dr. Hj. Siti Ma’rifah, MM, MH, kegiatan ini sebagai bentuk optimisme di tengah situasi pandemi Covid-19. Karena perempuan punya peran penting untuk membantu ketahanan pangan yang dimulai dari keluarga.

“Isu ketahanan pangan sangat erat kaitannya dengan kemiskinan, karena dalam konteks pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan merupakan faktor kunci pengurangan penduduk miskin,” ucap Siti Marifah.

Seminar diikuti kurang lebih 1.000 peserta online dan sebagian berjumlah 50 orang hadir langsung dengan mengikuti protokol kesehatan ketat di Hotel Grand Melia, Jakarta. Peserta bisa mengikuti melalui official akun youtube TV MUI.

Seminar ini juga turut menghadirkan Direktur Utama PT RNI, Arief  Prasetyo Adi. Sementara itu, Ketua Umum MUI Pusat, KH. Miftachul Akhyar mewakili jajaran pimpinan MUI, dan Dr. Jaenal Effendy perwakilan dari DSN MUI.

Dari sisi pemerintah, Wakil Menteri Pertanian, Harvick Hasnul Qolbi juga turut memberikan pengetahuan pentingnya ketahanan pangan dengan materi “Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional Menuju Kemandirian Pangan”.

Pembicara lainnya adalah Direktur PT. RNI, Arief Prasetyo memberikan tema cukup menarik mengenai pemerataan dan keterjangkauan pangan dalam masyarakat.

Kemudian Ketua MUI Bidang Perempuan, Remaja dan Keluarga, Prof. Dr, Hj. Amany Lubis Lc. MA mengambil tema ketahanan pangan keluarga menuju ketahanan nasional dalam perspektif Islam.

Dilanjutkan Kepala Badan Pengkajian Investasi dan Dada Sosial IPB, Dr Jaenal Effendy yang menjelaskan soal Kemandirian pangan keluarga muslim dalam menyongsong bonus demografi.

Menurut Ketua Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia (PRK MUI), Prof Dr Amany Lubis, seminar ini digelar untuk menanggapi isu ketersediaan dan aksesbilitas pangan masyarakat sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1996.

Ia juga berharap seminar ini bisa mendorong penguatan ketahanan pangan Nasional yang lebih tangguh dan berkelanjutan sehingga mampu memenuhi kebutuhan pangan penduduk Indonesia  secara kualitas maupun kuantitas.

Selain itu, dia juga menjelaskan bahwa Islam selama ini telah memberikan pedoman dengan jelas bagaimana seharusnya kemandirian pangan dilaksanakan dalam kehidupan, terutama dapat dimulai dari diri sendiri atau keluarga (rumah tangga).

Pembangunan ketahanan dan kemandirian pangan yang dimulai dari rumah tangga (mikro) tentu secara makro akan terwujud pula.

Lebih lanjut dia mengatakan, Islam juga telah mengatur terkait kategori pangan yang baik dan ideal bagi manusia. Dalam Islam makanan dikatakan aman apabila memenuhi dua hal pokok, yaitu halal dan baik (tayib).

Makanan dikatakan halal apabila memenuhi kaidah syar’i dan bukan pertimbangan lainnya, sedangkan baik pertimbangannya selain halal juga kesehatan tubuh.

Deru Mesin Produksi Kian Menggebu, PMI Manufaktur Indonesia Terus Meroket

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Deru mesin manufaktur di tanah air semakin kencang, menandakan produktivitas yang kian bergeliat untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor. Di tengah hantaman dampak pandemi Covid-19, laju aktivitas industri terus dipacu guna mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.

“Selama ini sektor industri pengolahan nonmigas masih menjadi motor penggerak roda perekonomian nasional. Oleh karena itu, diperlukan perhatian lebih dalam rangka meningkatkan kinerjanya,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Senin (3/5).

Kabar baik dari sektor industri kembali ditunjukkan melalui catatan Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang mampu menembus level 54,6 pada bulan April, sesuai yang dirilis oleh IHS Markit. Capaian tersebut naik signifikan dibanding bulan Maret yang berada di posisi 53,2. Apabila PMI di atas angka 50, mencerminkan sektor industri sedang ekspansif.

Sepanjang dua bulan berturut-turut, PMI manufaktur Indonesia menorehkan rekor tertinggi. Selain itu, kondisi bisnis kini telah menguat dalam enam bulan terakhir ini di tengah kondisi pandemi, dengan tren positif dari sektor industri yang gencar melakukan perluasan usahanya.

“Alhamdulillah, para pelaku industri kita mulai bangkit lagi. Sebab, kalau kita melihat ke belakang, pada April 2020 adalah kondisi PMI manufaktur Indonesia saat jatuh ke titik terendahnya, yaitu di level 27,5,” ungkap Menperin.

Menurutnya, PMI manufaktur Indonesia berada di tingkat ekspansif merupakan salah satu indikator perekonomian yang semakin membaik, serta kepercayaan dunia usaha dan industri terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai sudah on the track.

“Kami memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih banyak kepada para pelaku industri yang terus semangat menjalankan usahanya. Hal ini tentu akan membawa multiplier effect yang luas bagi perekonomian, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga penerimaan devisa,” paparnya.

Guna menjaga kinerja gemilang di sektor industri, pemerintah bertekad menciptakan iklim usaha yang kondusif. Langkah strategisnya antara lain melalui pemberian kemudahan izin usaha dan stimulus insentif. “Misalnya dengan penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja untuk semakin memberikan kepastian hukum bagi para pelaku industri di tanah air,” imbuhnya.

Menperin AGK juga mengemukakan, utilisasi industri pengolahan nonmigas sudah kembali melonjak hingga 61,30%, meningkat signifikan dibanding dua bulan sebelumnya. “Kementerian Perindustrian sangat berkepentingan menjaga momentum ini dengan terus membuat kebijakan dan program untuk menstimulasi pertumbuhan industri nasional kita,” tegasnya.

Menanggapi hasil PMI manufaktur Indonesia pada April, Direktur Ekonomi HIS Markit Andrew Harker mengatakan, produksi manufaktur Indonesia terus meningkat pada bulan April di tengah-tengah ekspansi permintaan baru yang sangat kuat. “Yang menggembirakan, total bisnis baru didukung oleh kenaikan pertama pada ekspor sejak pandemi Covid-19 melanda karena permintaan internasional menunjukkan tanda-tanda perbaikan,” tuturnya.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Januari-Maret 2021, nilai ekspor industri pengolahan menembus hingga USD38,96 miliar atau tumbuh 18,06% dibanding periode yang sama di tahun lalu. Sektor manufaktur ini menjadi kontributor terbesar pada nilai ekspor nasional, yakni mencapai 79,66%.

Terkait PMI manufaktur Indonesia di bulan keempat, IHS Markit juga mencatat, output, permintaan baru, dan pembelian semua naik pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya selama periode survey sepuluh tahun, sementara permintaan ekspor baru kembali tumbuh setelah 16 bulan periode penurunan.

Optimisme bahwa output akan terus naik pada tahun yang akan datang kembali menyebar, dengan tiga perempat panelis memperkirakan ekspansi. Kepercayaan diri berpusat pada harapan bahwa pandemi Covid-19 akan berakhir pada tahun mendatang, memungkinkan kenaikan lanjutan pada permintaan baru.

Di samping itu, bisnis baru mengalami ekspansi substansial, dan sejauh ini merupakan laju tercepat sejak survei dimulai pada bulan April 2011. Perusahaan sering menyebutkan perbaikan pada permintaan pelanggan. Terlebih lagi, total permintaan baru didorong oleh kembalinya bisnis baru dari luar negeri.

Bahkan, dengan bisnis baru mengalami ekspansi tajam, perusahaan manufaktur juga menaikkan volume produksi mereka. Sebagaimana halnya dengan permintaan baru, kenaikannya merupakan yang paling tajam.

Berikutnya, rekor kenaikan pada aktivitas pembelian juga terjadi karena perusahaan menanggapi arus pesanan baru yang masuk. Sementara itu, waktu pengiriman dari pemasok secara umum tidak berubah pada bulan April, menandakan bahwa gangguan pada rantai pasokan mulai berkurang. Hal ini membantu perusahaan melakukan ekspansi stok pembelian, sehingga mengakhiri 15 bulan periode penurunan inventaris pra-produksi.

Integrasi Sistem Transportasi DKI Jakarta, JakLingko Targetkan Terlaksana pada Agustus 2021

Penulis
Rudi Sukmana
-

SuaraPemerintah.id – PT JakLingko Indonesia menargetkan sistem transportasi yang terintegrasi di DKI Jakarta terlaksana pada pertengahan Agustus 2021.

Pasalnya, upaya merealisasikan transportasi yang terintegrasi terus dilakukan bahkan sudah mulai berjalan secara bertahap.

Untuk mengintegrasikan moda transportasi publik bukanlah perkara mudah dan perlu langkah strategis dalam pengembangan industry sistem transportasi publik.

Corporate Secretary PT Jaklingko mengatakan “Langkah awalnya adalah melakukan integrasi sistem pembayaran, tarif dan rute antarmoda transportasi di DKI dan sekitarnya yang diharapkan dapat terlaksana di pertengahan Agustus 2021”.

Untuk itu, pada fase pertama proses pembayaran transportasi di Jakarta mulai dari sistem tiket, proses tiket hingga sentralisasi data dan informasi akan diluncurkan berbasis QR code yang terintegrasi melalui JakLingko Smart Apps dan JakLingko Smart Card.

Di Smart Apps ini akan terdapat fitur untuk memilih titik keberangkatan dan tujuan.

Dari dua titik ini akan diberi rekomendasi transportasi yang tersedia. Setelah muncul rekomendasi moda transportasi yang akan digunakan, disusul kemudian akan muncul rincian biaya serta estimasi kedatangan dan ketibaan di tempat tujuan.

Dari pilihan yang disajikan, pengguna akan bisa memilih moda transportasi yang akan digunakan. Setelah itu akan muncul QR Code yang bisa dipakai untuk pembayaran semua moda transportasi yang dipilih.

Di fase kedua triwulan I tahun 2022 akan dimulai penerapan Mobility as a Services, yaitu pengembangan mobilitas sebagai aplikasi layanan dengan integrasi operator angkutan umum juga lebih lanjut dengan angkutan online eksternal.

Lalu di triwulan III tahun 2022 akan mengimplementasikan “ Account Based Ticketing ” yakni Transformasi dari arsitektur yang berpusat pada kartu, menjadi arsitektur berbasis akun. Dengan ini pengguna akan mudah menggabungkan semua saldonya dan melalui tiket berbasis akun ini akan mendapatkan profil pengguna yang nantinya akan digunakan sebagai tarif khusus untuk beberapa pengguna seperti Lansia, Pelajar, ataupun turis dan masih banyak lagi.

Pada prinsipnya pengembangan transportasi ini perlu adanya 4A yaitu,

  1. Availability transportasi harus tersedia dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
  2. Affordability terkait dengan tarif yang memiliki kesesuaian dengan masyarakat.
  3. Accessibility berkaitan dengan akses bagi seluruh kalangan. Baik itu professional, disabilitas maupun komunitas lainnya.
  4. Awareness, fasilitas transportasi di Jakarta sudah sangat modern dan berkelanjutan.

Hal ini sangat dibutuhkan karena pelayanan transportasi di Jakarta telah menjadi wajah yang berbeda. Kini era transportasi  perkotaan modern sudah terlihat nyata di kota Jakarta. Terlebih dengan hadirnya Jaklingko sebagai perusahaan dengan lini utamanya yaitu dibidang teknologi, sistem pembayaran dan pengelolaan mahadata yang dimulai dengan transportasi Jabodetabek dan akan terus melakukan perkembangan untuk dimasa depan.

Sesuai Pergub DKI Jakarta Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penugasan Kepada BUMD melalui pembentukan PT JakLingko Indonesia untuk menyelenggarakan Sistem Integrasi Pembayaran Antarmoda Transportasi.

Hadirnya moda transportasi terintegrasi bukan lagi sebuah impian bagi warga Ibu Kota Jakarta dan sekitarnya (Bodetabek).

Hal tersebut dapat kita lihat dari kehadiran moda transportasi seperti Trans Jakarta, KRL Commuter Line, MRT, LRT, dan MiniTrans/MikroTrans ditambah dengan dukungan oleh PT JakLingko Indonesia sebagai pelaksana konsep integrasi antarmoda transportasi di Jabodetabek.

Semangat Transformasi

Transformasi yang akan dilaksanakan PT JakLingko mengacu kepada transformasi yang pernah dilakukan oleh operator transportasi publik yang ada di negara-negara maju. Salah satunya, transformasi ini dapat diwujudkan di Kota Jakarta dan sekitarnya melalui konsep integrasi. Karena kota ini memiliki aspek pengembangan ekonomi yang cukup tinggi. Dengan beralihnya masyarakat dari kendaraan pribadi dan kini menggunakan transportasi publik, Harapannya akan menjadikan Jakarta lebih efisien karena tidak terdampak pada kemacetan.

“Harapannya Jaklingko Indonesia akan menjadi perusahaan yang inovatif dan transformatif untuk mewujudkan mobilitas yang saling terhubung. Selain itu, kompetensi suatu transportasi juga diperlukan untuk membentuk transportasi yang berkelanjutan. Nilai pelayanan publik akan dilihat dari “customer satisfaction dan customer centric,” ujar Rizalmi.

Menurut Rizalmi, Transportasi itu bukan hanya infrastruktur tetapi juga harus memberikan service kepada semua penggunanya, diharapkan dari service tersebut semua penggunanya akan mendapatkan experience, sehingga seluruh kebutuhan masyarakat akan terpenuhi.

Apa yang diupayakan JakLingko, tidak lain adalah untuk mengurangi polusi udara serta in-efficiency lainnya yang disebabkan oleh kemacetan. Juga tentunya memberikan kemudahan bagi pengguna layanan transportasi umum di Jakarta dan sekitarnya. Dengan mempermudah pengguna transportasi di Jakarta, target JakLingko adalah untuk meningkatkan moda share atau share pengguna transportasi publik dibandingkan dengan transportasi pribadi.

“Jadi, makin banyak warga Jakarta yang beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Ini yang menjadi target kami ke depannya,” tutup Rizalmi.

Jabat Sekda Salatiga, Wuri Pujiastuti Siap Dicopot Jika Tak Taati Aturan

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Wuri Pujiastuti resmi menjabat Sekretaris Daerah Kota Salatiga. Upacara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan dan Pelantikan Jabatan Pemimpin Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Salatiga Tahun 2021 digelar di Pendapa Rumah Dinas Wali Kota, Jumat (30/4/2021).

Dalam sambutannya, Wuri Pujiastuti menyampaikan terima kasih atas tugas yang dipercayakan.

“Saya berterima kasih atas pemberian amanah ini. Insyaallah saya akan menjalankan kerja dengan amanah untuk Kota Salatiga. Sekda adalah sebagai pembantu wali kota dalam menjalankan visi misi wali kota, sehingga saya akan memosisikan diri membantu wali kota dalam menyelesaikan kerja beliau,” tuturnya.

Wuri mengingat sambutan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Tjahjo Kumolo saat berkunjung ke Salatiga 19 Maret lalu, di mana segenap OPD harus tegak lurus menjalankan tugas dari kepala daerah, siapapun yang menjabat jadi Sekda.

“Saya berani dievaluasi, kalau satu bulan tidak menaati aturan, saya siap dicopot. Mohon dukungan bapak ibu semua,” jelasnya.

Selanjutnya, Wuri mengajak jajaran Pemkot Salatiga untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.

“Kita semua adalah abdi negara yang bertugas melayani masyarakat. Mari kita tingkatkan pelayanan kita,” ajak Sekda.

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Salatiga, Yuliyanto menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada Penjabat Sekda Salatiga, Muthoin, yang telah menyelesaikan semua tugas dengan sebaik-baiknya.

“Semangat yang dijalankan oleh Pak Muthoin patut ditiru bapak ibu semua. Dalam waktu empat bulan saja semua tugas telah diselesaikan dengan baik. Karena waktu tinggal satu tahun lagi dalam mennyelesaikan RPJMD, mari jalankan tugas bapak ibu semua dengan baik. tidak lupa saya sampaikan selamat kepada Ibu Wuri, Ibu Sekda yang baru. Mohon bapak ibu semua membantu beliau,” kata Yuliyanto.

Rayakan HUT 40, Damai Putra Group Gelar Media Gathering dan Santunan Anak Yatim

Penulis
Rahmat HM
-
Damai Putra Group rayakan HUT ke 40.

SuaraPemerintah.id – Damai Putra Group merayakan 40 tahun perjalanannya dalam menyediakan ruang kehidupan yang aman dan nyaman. Perayaan HUT Damai Putra Group diselenggarakan pada Selasa 27 April 2021 dengan penuh harapan semoga Damai Putra Group selalu berupaya dalam meningkatkan performa yang lebih baik lagi untuk menjadi perusahaan yang memiliki kualitas, layanan dan desain yang prima.

Bentuk perwujudan atas rasa syukur hingga mencapai usia 40 tahun ini, Damai Putra Group telah melakukan CSR pada tanggal 29 April 2021 yakni dengan memberikan santunan di 3 lokasi Yayasan Panti Asuhan berupa kebutuhan pangan diantaranya 125 kg beras, 960 susu UHT, 25 dus mie instan dan 40 kaleng biskuit.

Damai Putra Group juga melakukan syukuran dengan mengadakan gathering dan buka puasa bersama dengan media partner pada tanggal 30 April 2021 di Hotel Santika Premier Kota Harapan Indah. Hal ini merupakan salah satu bentuk terima kasih atas dukungan yang telah diberikan selama ini kepada Damai Putra Group.

Acara puncak HUT Damai Putra Group dilaksanakan dengan buka puasa bersama secara virtual dengan seluruh karyawan. Pada acara ini, seluruh karyawan menyaksikan via zoom meeting di ruangannya masing-masing untuk melihat pemotongan tumpeng yang dilakukan oleh para jajaran Board of Director sebagai simbolis atas rasa syukur terhadap seluruh pencapaian yang telah diraih selama ini.

Sesuai salah satu nilai perusahaan yakni progressivism, Saat ini Damai Putra Group terus melakukan perubahan dan berusaha untuk perbaikan berkelanjutan dengan mengembangkan kawasan district 2 Kota Harapan Indah. Rencananya yang akan launching adalah Green Capital, Eco Town Community, Wetland Park Community, Riverside Community, dan Garden Community.

Selain itu Damai putra Group juga memiliki perencanaan untuk pembangunan sunset viewing area seperti permainan kontur dengan minimal perkerasan untuk pandangan ke danau dan ke arah barat. Bisa untuk menyaksikan festival kayak/permainan angsa, atau lampion di danau.

Damai Putra Group selama masa pandemi ini masih terus melakukan aktifitas pemasaran secara aktif melalui digital marketing. Damai Putra Group saat ini masih memberikan penawaran special di hari ulang tahunnya yaitu untuk semua unit residensial dan untuk setiap pembelian unit berhak ikut serta dalam pengundian Grand Prize Mobil Mitsubishi Expander, dan juga mendapat discount sampai dengan 35%, gratis biaya KPR/KPA & BPHTB dan subsidi biaya KPR selama 1 Tahun.

Penawaran spesial ini hanya berlaku di bulan Mei 2021.

Info lebih lanjut mengenai Damai Putra Group dapat menghubungi 021- 8898 6688 atau dapat diakses melalui official website www.damaiputra.com & www.sayanaapartments.com untuk Sayana Apartments

Sekilas Damai Putra Group:

Damai Putra Group merupakan perusahaan properti yang berpengalaman di Indonesia. Selama lebih dari 40 tahun telah menciptakan berbagai kawasan hunian dan komersial yang berkualitas di Jabodetabek, Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Salah satu proyek terbesar yang dimiliki Damai Putra Group adalah Kota Harapan Indah, sebuah Kawasan Mandiri seluas 2200 Ha di Timur Jakarta. Proyek lainnya di Jabodetabek adalah The Royal Residence, Alindra Harapan Indah, Green Ara, de’ Residence dan Segara City.

Sedangkan di luar Jabodetabek, di Yogyakarta, Damai Putra Group meluncurkan hunian Casa Grande, Vasana dan Green Hills sedangkan di Sidoarjo, perumahan yang dibangun adalah Grand Deltasari dan Graha Tirta. Semua kawasan ini akan terus berkembang untuk menciptakan ruang kehidupan yang berkualitas dan turut berperan serta untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik.

Info lebih lanjut mengenai Damai Putra Group dapat menghubungi 021- 8898 6688 atau dapat diakses melalui official website www.damaiputra.com & www.sayanaapartments.com untuk Sayana Apartments.

OJK Restui Agus Syabarrudin Menjadi Direktur Utama Bank Banten

Penulis
Sopyan
-
OJK Restui Agus Syabarrudin Menjadi Direktur Utama Bank Banten

SuaraPemerintah.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi menyetujui pengangkatan Agus Syabarrudin sebagai Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten), Jumat (30/4). Persetujuan tersebut disampaikan melalui Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK tertanggal 26 April 2021.

“Saat ini Bank Banten telah melakukan berbagai upaya pembenahan dalam rangka membangun kembali kepercayaan stakeholder termasuk masyarakat, agar dapat segera mencapai kejayaan. Sesuai hasil Uji  Kemampuan dan Kepatutan, OJK telah menyetujui pengangkatan saya sebagai Direktur Utama Bank Banten. Dengan terbitnya persetujuan tersebut, saya siap memimpin strategic turnaround Bank Banten menjadi satu-satunya Bank Kebanggaan Masyarakat Banten.” Ungkap Direktur Utama Bank Banten Agus Syabarrudin.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Banten yang diselenggarakan pada tanggal 10 Maret 2021 yang lalu, telah menyetujui pengangkatan Agus Syabarrudin selaku Direktur Utama, Cendria Tj. Tasdik  dan Denny Sorimulia Karim, masing-masing sebagai Direktur Perseroan. Pada jajaran Dewan Komisaris, RUPSLB juga menyetujui pengangkatan Hasanuddin sebagai Komisaris Utama Independen dan M. Yusuf sebagai Komisaris. Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan OJK melalui Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test).

Bersamaan dengan persetujuan Direktur Utama Bank Banten, OJK juga merestui pengangkatan Hasanuddin sebagai Komisaris Utama Independen dan Cendria Tj Tasdik sebagai Direktur Bisnis Perseroan.

“Semoga kami bisa menjalankan amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya, untuk menjadikan Bank Banten sebagai Bank kebanggaan masyarakat Banten dan menjadi lokomotif kebangkitan perekonomian Banten.” Pungkas Agus.

 

Menteri Trenggono Sebut Probolinggo Cocok Jadi Sentra Ekonomi Perikanan di Jatim

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mendukung pengembangan industri perikanan di Probolinggo supaya semakin maju. Dia berharap ke depannya daerah ini dapat menjadi contoh sentra ekonomi perikanan.

Hal tersebut dikemukakan oleh Menteri Trenggono saat meninjau langsung Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan di Kota Probolinggo, Minggu (2/5/2021).

“Saya ingin industri perikanan Probolinggo maju, nantinya menjadi model ke depan, menjadi satu sentra ekonomi perikanan,” ujar Menteri Trenggono.

Untuk mempercepat pengembangan, Menteri Trenggono mengatakan bahwa kerja sama antara pemerintah pusat pemerintah daerah perlu diperkuat. Dengan koordinasi yang baik, Probolinggo dapat menjadi sentra ekonomi perikanan di Jawa Timur.

“Silakan berkoordinasi dengan semua eselon I ini, agar nantinya Probolinggo bisa jadi sentra perikanan,” imbuh Menteri Trenggono.

PPP Mayangan merupakan pelabuhan dengan lahan terluas dan terbesar di Jawa Timur. Setiap harinya, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan ikan 809 armada kapal nelayan yang didominasi oleh kapal dibawah 30GT.  Pada tahun 2020, produksi ikan di pelabuhan ini mencapai 12.365 ton, diantaranya ikan remang, gulama, manyung, dan kakap merah. Produk perikanan tangkap berasal dari Laut Arafura.

Ikan kakap merah dari Probolinggo menjadi salah satu produk perikanan yang berkontribusi dalam ekspor perikanan Indonesia.

Menteri Trenggono berharap produk perikanan dari pelabuhan ini nantinya akan terus berkontribusi terhadap ekspor perikanan nasional.

“Saya berharap disini nantinya akan menjadi satu model pertumbuhan ekonomi dari perikanan laut untuk kemajuan ekonomi wilayah,” tuturnya.

Tidak hanya perikanan tangkap, Menteri Trenggono berharap Probolinggo terus mendorong kegiatan budidaya dengan prinsip kerberlanjutan. Diawali dengan menentukan komoditas unggulan, dia meyakini perikanan budidaya akan tumbuh yang berimbas pula pada meningkatnya perekonomian masyarakat. Menteri Trenggono menyarankan Pemda Probolinggo untuk mengembangkan shrimp estate mengingat udang menjadi komoditas unggulan di Jawa Timur.

Sementara itu mengenai PPP Mayangan, Menteri Trenggono sepakat untuk dilakukan pengembangan. Langkah ini juga salah satu upaya mendukung Probolinggo sebagai sentra ekonomi perikanan ke depannya. Rencananya pelabuhan ini akan dilengkapi sarana dan prasarana agar menjadi pusat industri perikanan yang modern.

“Anggarannya ada di provinsi, tapi nanti kami akan membantu mengembangkan pelabuhan ini ” ujarnya.

Selain peninjauan, Menteri Trenggono melakukan penyerahan secara simbolis bantuan pinjaman modal dari LPMUKP sebesar Rp515 juta kepada 6 debitur. Dia berharap nelayan dan pengusaha perikanan dapat terus produktif.

1...4,3584,3594,360...4,887Halaman 4,359 dari 4,887