Beranda blog Halaman 4358

Pemprov Jateng Salurkan Rp281 M untuk Guru Agama dan Bosda Madrasah Aliyah

SuaraPemerintah.id Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyerahkan bantuan Rp281,1 miliar kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah. Anggaran yang bersumber dari APBD Jateng itu, akan disalurkan Kemenag untuk insentif pengajar keagamaan dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) Madrasah Aliyah.

Penyerahan dilaksanakan pada acara pengajian peringatan Nuzulul Qur’an di Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT), Senin (3/5/2021). Insentif Rp254, 2 miliar dan Bosda Madrasah Aliyah Rp26,8 miliar diserahkan secara simbolis oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen kepada Kepala Kanwil Kemenag Jateng Musta’in Ahmad.

Selain itu bantuan tiga ton beras untuk warga miskin juga diserahkan kepada pengurus MAJT, Masjid Agung Semarang, dan Masjid Baiturrahman Semarang. Hadir pula dalam acara tersebut, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jateng KH Ahmad Darodji, Kepala Biro Kesra Jateng Imam Maskur, serta Forkopimda.

“Kami menyerahkan Bosda dan insentif untuk guru-guru Madin kepada Kemenag. Ini nanti Kemenag masih menunggu proses admistrasi dan sebagainya. Saya berharap sebelum Lebaran sudah dicairkan,” kata Gus Yasin, sapaan Wagub, usai penyerahan dana.

Disebutkan, total anggaran Rp281.113.110.000 tersebut terdiri dari bantuan insentif guru keagamaan Rp254.246.000.000 untuk 211.455 orang, masing-masing mendapat Rp100 ribu per bulan. Sedangkan Bosda MA sebesar Rp26.867.110.000 untuk 177.144 siswa di Madrasah Aliyah negeri maupun swasta di Jateng, masing-masing Rp150 ribu.

Bantuan tersebut, menurutnya tidak hanya untuk meringankan beban biaya pendidikan,  melainkan juga meningkatkan kualitas pendidikan dan mencetak sumberdaya manusia unggul di Jawa Tengah. Terlebih program utama pemerintah pusat maupun Jateng saat ini adalah terkait SDM yang unggul untuk Indonesia maju.

Dalam kesempatan itu, Gus Yasin mengajak seluruh masyarakat selalu menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan Covid-19. Meskipun beberapa bulan terakhir, kasus penularan Covid-19 di Jateng dapat ditekan, namun masyarakat harus tertib memakai masker, mengindari kerumunan, serta mengurangi pergerakan dan kegiatan di luar rumah.

“Covid 19 berbeda dengan bencana nonalam lainnya. Seperti krisis moneter bebarapa tahun lalu, di mana masyarakat dapat tetap melaksanakan berbagai aktivitas ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat. Tetapi sekarang saat akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, di sisi lain aktivitas atau pergerakan masyarakat harus dibatasi,” jelasnya.

Jelang Idul Fitri, 4 Rusunawa Milik Pemprov Jatim Gratiskan Biaya Sewa Untuk MBR

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) menggratiskan biaya sewa rumah susun (rusun) selama dua pekan ke depan. Kebijakan ini diberikan untuk meringankan beban masyarakat karena pandemi Covid-19, terutama menjelang Idul Fitri.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, ada empat rusunawa milik Pemprov Jatim yang digratiskan, yakni Rusunawa Sumurwelut, Rusunawa Jemundo, Rusunawa Gunungsari, dan Rusunawa SIER. “Total hunian ada 867 unit yang digratiskan,” katanya Khofifah ditemui di DPRD Jatim, Senin (3/5/2021).

Khofifah menjelaskan, kebijakan penggratisan biaya sewa ini diberikan bagi para penyewa Rusunawa yang termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). “Selain karena pandemi Covid-19 belum berakhir dan masih berlakunya PPKM Mikro menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H, kebijakan ini untuk meringankan masyarakat menjelang pendaftaran sekolah,” katanya.

Khofifah menyadari, masih berlakunya kebijakan PPKM Mikro di tengah Bulan Suci Ramadan ini berimbas kepada turunnya penghasilan masyarakat. Termasuk para penghuni Rusunawa. Namun, dia mengingatkan, pemberlakuan PPKM Mikro ini adalah upaya pemerintah untuk menekan laju penyebaran Covid-19 di tengah fenomena lonjakan kasus Covid-19 di sejumlah negara tetangga.

Gubernur pun berharap, biaya sewa rusunawa selama dua bulan yang tidak perlu dibayarkan itu bisa dimanfaatkan untuk keperluan lain, sehingga masyarakat bisa tenang beribadah selama Ramadan. Total biaya sewa empat rusun yang dibebaskan selama dua bulan itu, berdasarkan data Dinas PU Cipta Karya Provinsi Jatim mencapai lebih dari Rp446,8 juta untuk 867 unit rusunawa.

Biaya sewa masing-masing rusunawa yang dikelola Pemprov Jatim itu berbeda-beda. Untuk 268 unit Rusunawa Gunungsari yang dihuni, total pembebasan biaya sewa selama 2 bulan mencapai Rp68,4 juta. Sedangkan untuk Rusunawa SIER dengan jumlah 65 unit yang dihuni, total biaya sewa yang dibebaskan selama dua bulan mencapai Rp16,7 juta.

Sementara untuk 68 unit Rusunawa Jemundo, biaya sewa yang dibebaskan mencapai lebih dari Rp17,4 juta, dan untuk 466 unit Rusunawa Sumurwelut total sewa yang dibebaskan mencapai Rp 120,9 juta. “Semua kebijakan yang diambil ada aturannya, termasuk pembebasan biaya sewa Rusunawa ini. Kami harap kebijakan ini bisa dimanfaatkan maksimal dan kami imbau penghuni tidak mudik dulu,” pungkasnya.

Dorong UMKM & Pelaku Wisata Migrasi ke Ruang Digital, Pemerintah Berkomit Lakukan Pemerataan Akses Internet

SuaraPemerintah.id – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika berkomitmen menyelesaikan pembangunan infrastruktur ICT yang lebih merata ke seluruh wilayah tanah air. Hal itu dilakukan sebagai bentuk nyata keberpihakan pemerintah untuk mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta pelaku wisata dapat bermigrasi dari ruang fisik ke ruang digital.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate menyatakan pandemi Covid-19 telah mendorong Pemerintah untuk mengambil langkah percepatan akselerasi transformasi digital. “Oleh karena itu, dengan adanya migrasi aktivitas masyarakat dari ruang fisik ke ruang digital termasuk perekonomian dan perdagangan, maka tentu masyarakat membutuhkan infrastruktur digital atau infrastruktur teknologi informatika yang lebih memadai,” tuturnya dalam Forum Merdeka Barat 9 yang bertajuk Semakin Bangga Buatan Indonesia 2021, di Media Center Kominfo, Jakarta, Senin (03/05/2021).

Menteri Johnny menjelaskan, sesuai dengan keberpihakan politik disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, maka dalam hal ini Kominfo akan membangun Base Transceiver Station (BTS) dan penempatan satelit sebagai upaya Pemerintah untuk meningkatkan internet link ratio dan memperkecil disparitas internet antarwilayah nasional Indonesia dalam mendukung keberpihakan tersebut.

Menurut Menteri Johnny, dengan adanya pembagunan infrastruktur digital ini akan semakin memudahkan migrasi aktivitas UMKM dan produk-produk atau usahasawan domestik ke ruang digital.

“Setidaknya, tahun 2020 sudah ada 3 juta yang onboarding. Nah, sekarang tidak saja menambah onboard, tetapi juga scale up kemampuan mereka,” ungkap Menkominfo.

Dalam kaitan dengan itu, Menteri Johnny menjelaskan Kominfo hadir melalui penggelaran dan deployment infrastruktur ICT mulai dari backbone yang akan melengkapi seluruh tititk-titik fiber optic network sebagai tulang punggung, membangun middle mile dengan lebih lengkap termasuk di situ penempatan satelit.

“Saat ini kita memanfaatkan 9 satelit telekomunikasi dan mudah-mudahan kita akan menempatkan orbit nanti pada tahun 2023, satu satelit multifungsi Satelit Republik Indonesia atau SATRIA-1 dengan kapasitas 150 Gbps yang akan mendukung 150.000 titik pelayanan publik. Satelit ini merupakan salah satu satelit terbesar di Kawasan Asia,” jelasnya.

Untuk di last mile, Kominfo membangun BTS-BTS di seluruh wilayah nasional secara khusus di wilayah 3T dan di wilayah komersial oleh operator seluler sehingga nanti bisa mempunyai akses yang merata ke seluruh tanah air agar migrasi dan UMKM Onboarding menjadi lebih cepat dan Scale Up lebih bagus.

“Kominfo sadari betul bahwa GDP nasional kita disumbang 60% oleh UMKM dan ada 64 juta UMKM fisik yang harus segera kita hantar mereka bergerak dalam ruang digital. Saya sepakat dengan yang dismpaikan Menteri Perdagangan bahwa ada Demand dan Supply Side, tentu tidak ada larangannya tetapi dengan deployment infrastruktur masih ada harapan. Harapannya, tentu UMKM kita yang menjadi soko guru ekonomi dan atau penopang utama GDP nasional kita menjadi tuan rumahnya sendiri,” jelasnya.

Pentingnya Kolaborasi Mudahkan Demand dan Supply Side

Menanggapi pertanyaan apakah saat ini ada wilayah-wilayah yang dijadikan prioritas mengenai teknologi internet, Menkominfo menyatakan saat ini 3.435 desa di wilayah komersial yang harus diselesaikan oleh seluruh operator seluler.

“Paling lambat saya minta diselesaikan pengerjaannya pada tahun 2022 agar secara simultan membangun last mile (BTS) dan akses internet yang langsung dihubungkan ke satelit itu, bersamaan dengan Kominfo membangun 9.113 desa.

Dengan demikian, lanjut Menteri Johnny, nantinya di Tahun 2022 seluruh 83.548 desa di Indonesia sudah tersedia akses internet 4G.

“Kalau itu sudah tersedia, saya kira Pak Menteri Perdagangan mempejumpakan antara Demand dan Supply Side menjadi lebih mudah. Di sini pentingnya kolaborasi, kolaborasi antara kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk punya visi yang sama sebagaimana presiden dan berkolaborasi dengan platform e-Commerce. Platform e-Commerce nasional kita harus punya spirit yang sama bahwa e-Commerce kita ini harus diisi, didukung dan pilarnya tuan rumahnya adalah e-Commerce kita sendiri,” tandasnya.

KAI Resmi Tidak Menambah Jumlah Perjalanan KAJJ 6-17 Mei

SuaraPemerintah.idPT KAI (Persero) resmi tidak menambah jumlah perjalanan Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) jelang larangan mudik pada 6 Mei hingga 17 Mei 2021 untuk beberapa Daerah Operasional (Daop) Jakarta dan Divisi Regional Sumatera. Kepala Humas PT KAI Daop 1 Jakarta Eva Chairunisa memaparkan, KAJJ Daop 1 Jakarta terpantau kondusif dengan penerapan protokol kesehatan.

Seiring dengan itu, KAI dari area Daop 1 Jakarta memutuskan tidak menambahkan jumlah perjalanan sebagai bentuk terhadap komitmen pengentasan penyebaran virus Covid-19.

Menurutnya, pekan lalu hingga kini jumlah perjalanan pada masa pandemi tidak mengalami penambahan. Operasional KAJJ dari wilayah Daop 1 Jakarta untuk akhir pekan ini berkisar antara 17 sampai 20 perjalanan per Stasiun Keberangkatan seperti Stasiun Gambir atau Pasar Senen.

“Jumlah tersebut rata sama dengan pekan sebelumnya. Adapun untuk penerapan prokes, pembatasan volume penumpang dengan kuota maksimal 70 persen juga diberlakukan untuk seluruh rangkaian yang berangkat,” ungkapnya melalui keterangan resmi yang diterima Bumninc.com, Senin (3/5/2021).

Terkait ketersediaan tempat duduk (TD) terhitung hingga hari ini, Senin (3/5/2021), dari Stasiun Pasar Senen terdapat 20 KA yang berangkat dengan TD sekitar 10.500. Dari jumlah ketersediaan TD tersebut sekitar 7.000 diantaranya telah dipesan.

Sementara dari Stasiun Gambir terdapat 17 KA yang berangkat dengan ketersediaan tempat duduk sebanyak 5600 dan sekitar 4000 diantaranya telah dipesan.

“Data ketersediaan TD yang telah dipesan menjadi angka rata-rata volume calon pengguna jasa yang berangkat,” paparnya. Total ketersediaan tempat duduk di Stasiun Gambir dan Pasar Senen merupakan jumlah yang telah dibatasi dengan kuota maksimal 70 persen.

Data volume penumpang merupakan data pemesanan tiket sementara yang bersifat dinamis. KAI Daop 1 Jakarta menghimbau seluruh pengguna jasa yang akan berangkat menggunakan KAJJ agar memastikan seluruh persyaratan khususnya terkait protokol kesehatan terpenuhi, seperti diantaranya surat pemeriksaan Covid 19 dan kondisi sehat dengan suhu tubuh normal.

“Jika salah satu dari ketentuan terkait protokol kesehatan tidak dapat dipenuhi maka dipastikan calon penumpang tidak dapat melanjutkan perjalanan,” jelasnya.

Disampaikannya pula, untuk masa pengetatan hingga 5 Mei 2021 serta 18 – 24 Mei 2021 seluruh calon pengguna masih diwajibkan memiliki surat keterangan pemeriksaan Covid 19 Hasil Negatif dengan masa berlaku 1×24 jam. Pengguna dapat memilih salah satu jenis pemeriksaan yakni PCR, GeNose Tes atau Rapid Antigen.

Sementara itu, terkait detail operasional perjalanan KA di masa larangan mudik tanggal 6 s.d 17 Mei 2021 akan diinformasikan selanjutnya. Saat ini detail operasional KAJJ pada masa larangan mudik masih dalam pembahasan bersama.

“PT KAI akan selalu mendukung seluruh langkah pemerintah dalam upaya penanganan Covid 19. Hingga kini tiket perjalanan untuk tanggal 6 s.d 17 Mei 2021 belum dijual atau belum dapat dilakukan pemesanan,” terangnya.

Senada dengan itu, PT KAI Divisi Regional III Palembang pun telah mengonfirmasi tidak menjual tiket Kereta Api (KA) jarak jauh Kertapati-Tanjung Karang ataupun Kertapati-Lubuklinggau, Sumatera Selatan.

Manager Humas PT KAI Divre III Palembang Aida Suryanti di Palembang, Minggu, mengatakan pihaknya tidak membuka penjualan tiket secara daring untuk perjalanan pada tanggal tersebut. “Masyarakat hanya dapat mengakses penjualan tiket kereta api sampai dengan 5 Mei 2021. KAI bakal kembali menjual tiket pada 18 Mei 2021,” kata dia, dikutip Antara, Senin (3/5/2021).

PT Pertamina Hulu Mahakam Mulai Pengeboran Sumur Eksplorasi

SuaraPemerintah.id – PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) terus mendukung pencapaian ketahanan energi nasional dengan melakukan pemboran sumur-sumur minyak dan gas (migas) eksplorasi dan pengembangan di wilayah kerja Regional 3 Kalimantan.

Direktur Utama PHI, Chalid Said Salim menjelaskan bahwa PHI terus mendukung pencapaian ketahanan energi nasional dengan melakukan pemboran sumur-sumur minyak dan gas (migas) eksplorasi dan pengembangan di wilayah kerja Regional 3 Kalimantan.

‘’Sumur TDE C-1X ini merupakan satu dari lima sumur eksplorasi yang merupakan Komitmen Pasti untuk dibor di Pertamina Hulu Indonesia sebagai induk usaha. Sumur TDE C-1X merupakan area perdana (play opener) yang diharapkan akan menemukan cadangan yang ekonomis demi memperpanjang usia produksi Wilayah Kerja Mahakam,’’ kata Chalid.

Menurut Chalid, sebagai pengelola wilayah kerja migas ex-terminasi, PHI dan anak-anak perusahaan yaitu PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM), PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS), PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT), PT Pertamina Hulu Attaka (PHA), dan PT Pertamina Hulu West Ganal (PHWG) mengoperasikan lapangan dan fasilitas operasi dan produksi migas yang sudah berumur puluhan tahun sehingga memerlukan kegiatan pemboran yang masif dan juga penggunaan inovasi teknologi dan kreativitas untuk memelihara kinerja operasi dan keekonomian aset.

Terkait dengan hal ini, General Manager Zona 8 yang membawahi PHM & PHWG, Agus Amperianto, mengungkapkan langkah-langkah yang dilakukan oleh PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dalam memanfaatkan inovasi teknologi diantaranya dalam kegiatan pemboran di Wilayah Kerja Mahakam.

“PHM mengembangkan inovasi dalam teknik pengeboran di WK Mahakam tanpa menggunakan rig (rigless operation) melalui penggunaan Hydraulic Workover Unit (HWU) Drilling EHR-12 untuk pemboran sumur-sumur pengembangan. Inovasi ini merupakan buah sinergi dengan PT Elnusa, yang juga tergabung dengan Subholding Upstream Pertamina. Rigless operation ini berhasil mengurangi biaya pemboran secara signifikan,” jelas Agus.

Dalam operasi ini, PHM menggunakan rig Maera milik PT Apexindo Pratama Duta, Tbk. Pada tahun 2021 ini PHM menargetkan akan membor 73 sumur pengembangan dan 2 sumur eksplorasi, termasuk sumur eksplorasi TDE C-1X.

Untuk tahun 2021 ini PHM menargetkan produksi minyak sebanyak 22.500 barel per hari (bpod) dan gas sebanyak 485 juta kaki kubik per hari (mmscfd).

Sementara itu, Corporate Secretary Subholding Upstream, Whisnu Bahriansyah menambahkan, ‘’Subholding Upstream akan terus mendukung kinerja positif seluruh anak dan afiliasi perusahaan Subholding Upstream untuk mendukung kedaulatan energi negeri dan menjadi perusahaan terbaik di industri hulu migas,’’ demikian Whisnu.

Dari catatan SKK Migas, sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 realisasi produksi gas TW-1 PHM berhasil melebihi target dengan realisasi sebesar 535 juta kaki kubik per hari (mmscfd) dari target WPNB sebesar 435 juta kaki kubik per hari (mmscfd), atau mencapai 122,9 persen.

Untuk produksi minyak TW-1, PHM juga berhasil melampaui target dengan realisasi 130,3 persen atau setara 28.317 barel per hari (bopd).

Mulai Penyekatan Pemudik, Bupati Temanggung Tinjau 3 Pos Penyekatan

SuaraPemerintah.idBupati Temanggung M Al Khadziq bersama unsur Forkompimda setempat, yakni Ketua DPRD Yunianto, Kajari Sunanto, Kapolres AKBP Benny Setyowadi, Dandim 0706 Temanggung Letkol CZi Kurniawan Hartanto, dan Sekda Hary Agung Prabowo, meninjau penyekatan kendaraan pemudik di Kaliampo, Pringsurat dan Pospam Kranggan, Senin (3/5/2021).

Dengan semakin dekatnya Hari Raya Idulfitri dan untuk mengantisipasi para pemudik yang akan berlebaran di kampung halaman, jajaran Polres Temanggung dan Dinas Perhubungan melaksanakan penyekatan di jalur masuk wilayah Kabupaten Temanggung.

Sesuai dengan instruksi Satgas Covid-19 Nasional, Kabupaten Temanggung juga menerapkan larangan mudik lebaran. Kabupaten Temanggung memulai penyekatan pada Senin, 3 Mei 2021 di semua pintu masuk ke Temanggung.

Bupati Kahdziq mengatakan, hal itu dilakukan untuk menjaga masyarakat Kabupaten Temanggung agar tetap sehat dan terhindar dari Covid-19. Penyekatan akan dilakukan secara berjenjang sampai tingkat kecamatan.

Apabila ternyata sudah terlanjur ada pemudik yang sampai ke kampung halaman, mereka akan didatangi petugas untuk dilakukan test swab antigen.

“Penyekatan serentak akan dilaksanakan tanggal 6 Mei 2021. Dan tidak ada toleransi bagi pemudik, semua akan diminta untuk putar balik,” tegasnya.

Sementara Kapolres Temanggung Benny Setyowadi mengatakan, pemeriksaan akan dilakukan kepada semua pelintas dari luar daerah yang melewati Temanggung. Di tempat penyekatan juga disediakan petugas kesehatan untuk melakukan tes swab bagi mereka yang melintas.

“Saya meminta kepada masyarakat yang akan mudik, untuk menunda dulu sampai pandemi Covid-19 ini mereda. Silaturahmi untuk sementara bisa dilakukan melalui telekomunikasi,” pungkasnya.

Pemprov Jateng Bantu Insentif Guru Madin dan Bosda MA

SuaraPemerintah.id – Insentif bagi para pengajar keagamaan (guru madrasah diniyah/ madin) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) untuk Madrasah Aliyah (MA) di Jawa Tengah bakal segera cair.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah telah menyerahkan bantuan sebesar Rp 281,1 miliar kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Tengah.

Anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah tersebut nantinya akan disalurkan Kantor wilayah Kemenag untuk kedua pos anggaran pendidikan di bawah Kemenag tersebut.

Rinciannya, anggaran sebesar Rp 254,2 miliar merupakan insentif pengajar keagamaan dan sisanya, sebanyak Rp 26,8 miliar bakal disalurkan untuk anggaran Bosda MA.

Penyerahan bantuan tersebut  dilaksanakan pada acara pengajian peringatan Nuzunul Qur’an tingkat Jawa Tengah, di Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT), Semarang, Senin (3/5) malam.

Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh  Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen kepada Kepala Kanwil Kemenag Jawa Tengah, Musta’in Ahmad.

Pada kesempatan tersebut, juga diserahkan bantuan total 3 ton beras untuk warga miskin, yang secara simbolis diterimakan kepada pengurus tiga masjid besar di kota Semarang.

Masing- masing kepada pengurus Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT), Masjid Agung Semarang (MAS) dan pengurus Masjid Raya Baiturrahman Semarang (MRBS).

“Pemprov menyerahkan Bosda dan insentif bagi para guru madin, melalui kantor wilayah Kemenag,” jelas Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen.

Khusus untuk insentif bagi guru madin, jelasnya, setelah proses penyerahan bantuan ini Kantor wilayah Kemenag memang masih menunggu proses admistrasi dan sebagainya.

“Namun saya berharap sebelum Lebaran nanti insentif untuk guru madin tersebut sudah dicairkan atau diterimakan kepada yang berhak menerimanya,” kata Taj Yasin.

Wakil gubernur juga menyampaikan, total anggaran insentif guru madin di Jawa Tengah tersebut mencapai Rp 254.246.000.000 untuk jumlah 211.455 orang atau masing- masing guru madin akan mendapat Rp 100 ribu per bulan.

Sedangkan Bosda MA sebesar Rp 26.867.110.000 untuk 177.144 siswa di Madrasah Aliyah baik negeri maupun swasta di Jawa Tengah dan masing masing siswa bakal mendapat Rp 150 ribu.

Bantuan tersebut, tidak hanya untuk meringankan beban biaya pendidikan,  melainkan juga meningkatkan kualitas pendidikan dan mencetak sumber daya manusia unggul di Jawa Tengah.

“Terlebih program utama Pemerintah Pusat maupun Pemprov Jawa Tengah saat ini adalah untuk mencetak sumber daya manusia (SDM )yang unggul untuk Indonesia maju,” lanjutnya.

Pada kesempatan tersebut,Taj Yasin juga mengajak seluruh masyarakat selalu menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan Covid-19.

Meskipun beberapa bulan terakhir, kasus penularan Covid-19 di Jawa Tengah relatif dapat ditekan, namun masyarakat harus tetap tertib dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

BNPT: Tasawuf Agama Jadi “Vaksin” Radikalisme dan Terorisme

SuaraPemerintah.id – Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol R Ahmad Nurwakhid mengatakan, tasawuf agama dijadikan sebagai “vaksin” radikalisme dan terorisme.

Ahmad Nurwakhid, saat menjadi narasumber pada acara Ngaji Online yang digelar oleh Pondok Pesantren Raden Rahmat Sunan Ampel, Senin (3/5/2021), mengatakan. Nabi Muhammad SAW telah mensyariatkan atau memfatwakan bahwa rukun dalam beragama ini, yaitu iman, Islam, dan ihsan.

Rukun ihsan inilah yang bisa mengeksplorasi dan menggali aspek spiritualitas di dalam keagamaan sehingga ketika spiritualitas itu muncul dan menonjol maka tercermin dalam perilaku akhlakul karimah sebagaimana misi utama Rasulullah Muhammad SAW, innama bu’istu liutammima makarimal akhlak.

Artinya, di mana yang bisa menggali atau mengeksplorasi spiritualitas di dalam keagamaan itu tidak ada jalan lain kecuali hanya dengan tasawuf.

Tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun lahir dan batin serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi.

“Kunci utama daripada kekaffahan agama itu adalah iman, Islam, dan ihsan. Dan kelemahan bangsa Indonesia khususnya umat Islam itu pada aspek ihsan atau aspek spiritualitas, yang mana dalam konteks ini adalah tasawuf,” tutur Direktur BNPT Ahmad Nurwakhid.

Dia mencoba merelevansikan tasawuf dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, karena berbicara radikalisme dan terorisme yang mengatasnamakan agama, tentunya hal tersebut bukan monopoli satu agama, tetapi ada di tiap agama, ada di tiap sekte, ada di tiap kelompok, bahkan potensial pada setiap individu manusia.

Menurut dia, akar masalah radikal terorisme sendiri adalah ideologi yang menyimpang atau ideologi yang terdistorsi, bahkan radikalisme dalam konteks Indonesia, kalau di luar negeri dengan istilah ekstremisme, inilah yang menjiwai dari segala aksi terorisme.

Brigjen Pol Ahmad menegaskan, radikal terorisme mengatasnamakan Islam ini sejatinya adalah fitnah bagi Islam.

“Kenapa, karena tindakan perbuatan sikapnya itu bertentangan jauh dengan prinsip-prinsip nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Yang mewajibkan lita’arafu yaitu harus saling mengenal, saling memahami, saling menghormati, saling menyayangi, yang wajib menebar kasih sayang, perdamaian dan lain sebagainya, akhlakul kharimah,” ujarnya.

Ia meyakini bahwa radikalisme dan terorisme mengatasnamakan Islam sejatinya adalah menghancurkan Islam dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pertamina Siagakan Mobil Pembawa BBM Tol Trans Jawa

SuaraPemerintah.id – PT Pertamina (Persero) menyiagakan tiga mobil pembawa BBM kemasan untuk mengantisipasi pengendara kehabisan bahan bakar saat menyusuri jalan Tol Trans Jawa di wilayah Jawa bagian tengah.

“Ada tiga mobil niaga yang disiapkan di tiga titik, yaitu pintu keluar Tol Tegal, pintu keluar Tol Weleri, dan pintu keluar Tol Salatiga,” kata Manajer Komunikasi Relasi dan CSR Pertamina Jawa Tengah Brasto Galih Nugroho mengutip keterangan pers di Jakarta, Senin 3 Mei 2021.

Dia mengatakan pengendara bisa menghubungi Call Center Pertamina pada nomor 135 untuk mendapatkan layanan tersebut.

Selain layanan pengisian BBM di ruas tol, Pertamina juga akan menyiapkan stok tambahan dalam mobil tangki terisi penuh yang ditempatkan di beberapa titik SPBU yang berpotensi adanya lonjakan kebutuhan.

Pihaknya menyiagakan 47 mobil tangki di 47 SPBU, baik di Tol Trans Jawa maupun di luar Tol Trans Jawa, utamanya di lokasi-lokasi yang ramai konsumen baik itu di Jawa Tengah maupun Yogyakarta.

“Kami telah mengaktifkan Satgas BBM dan elpiji untuk melayani kebutuhan energi masyarakat sejak 26 April – 31 Mei 2021,” kata Brasto.

Sementara itu Jasa Marga mencatat telah terjadi penurunan arus lalu lintas 8,5 persen di jalan Tol Jakarta-Cikampek pada akhir menjelang diberlakukan pelarangan mudik Lebaran, jika dibandingkan dari lalu lintas normal.

Pada 6-17 Mei 2021, pemerintah melarang mudik Lebaran dengan mendirikan pos-pos penyekatan.

Jenis kendaraan yang diperbolehkan melintas selama musim mudik, yakni kendaraan pelayanan distribusi logistik, keperluan kerja atau dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan keluarga duka, ibu hamil dengan didampingi satu anggota keluarga, dan kepentingan persalinan.

Pertamina juga memastikan akan menyiagakan seluruh SPBU reguler dengan stok penuh dan menyiapkan layanan pengisian tambahan di beberapa tempat peristirahatan di sepanjang ruas tol.

Genjot Budaya Literasi, Sudut Baca Hadir di Seluruh Kantor Pemprov Sulut

SuaraPemerintah.id – Guna menggiatkan aktivitas literasi, seluruh kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut bakal menyediakan sudut baca. Hal ini disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulut Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan, Jumat (30/4/2021).

“Saya mengharapkan kiranya kegiatan ini, akan semakin memberikan pemahaman kepada kita tentang pentingnya meningkatkan minat baca dan memantapkan literasi pada satuan pendidikan serta masyarakat,” ujarnya saat membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat Sulut.

Rita mengatakan, apa yang dilakukan itu dalam rangka mendorong kualitas sumber daya manusia Sulut menjadi unggul dan berdaya saing. Ke depan selain perpustakaan yang ada di sekolah-sekolah, dapat disiapkan sudut baca di seluruh kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sulut.

“Saya akan mengusulkan kepada Pemprov Sulut agar supaya setiap perangkat daerah menyediakan sudut-sudut baca dan tentu beserta dengan kelengkapannya,” ujarnya.

Sebagai langkah awal, Rita mengajak semua pihak menjadi contoh dengan menjadikan membaca sebagai the way of life, sambil terus berupaya menggeser sebuah tradisi membaca yang hanya untuk suatu kepentingan.

“Diperlukan sebagai langkah strategis, seperti kegiatan sosialisasi ini untuk nantinya dapat meningkatkan budaya membaca, baik oleh peserta didik maupun oleh masyarakat Sulut secara umum,” ujarnya.