Beranda blog Halaman 4361

Sepanjang 2021, Lampung Pasok 28.161 Sapi Potong ke Pulau Jawa

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Provinsi Lampung disebut telah memasok 28.161 ekor sapi siap potong ke Pulau Jawa. Hal ini diketahui dari data Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandarlampung mencatat pada periode Januari hingga April 2021.

“Berdasarkan data yang ada untuk lalu lintas sapi potong dari Lampung menuju Jawa pada Januari hingga Maret total berjumlah 20.547 ekor,” kata Kasi Karantina Hewan, Karantina Pertanian Lampung, Akhir Santoso, Minggu (2/4/2021).

Menurutnya, sedangkan pada April 2021 tercatat ada 7.614 ekor sapi siap potong yang dikirim ke Pulau Jawa. Pengiriman sapi potong hidup asal Lampung tersebut dimaksudkan untuk memenuhi konsumsi daging sapi segar di Pulau Jawa.

“Lampung menjadi salah satu daerah pemasok sapi potong terutama bagi Jawa, seperti DKI Jakarta, Cianjur, Tangerang dan banyak daerah lainnya di Pulau Jawa untuk pemenuhan konsumsi daging segar di sana,” katanya.

Dia menjelaskan dalam satu bulan rata-rata pengiriman sapi potong Lampung mencapai 7.000 ekor.

Di Lampung, kata dia, dari 12 perusahaan penggemukan sapi  ada empat perusahaan yang tidak beroperasi karena adanya kendala untuk memperoleh pasokan sapi bakalan.

Dibandingkan dengan tahun lalu, lalu lintas sapi potong antardaerah di Lampung turun cukup banyak. Tercatat pada 2020 lalu lintas sapi per bulan mencapai 16.000 ekor.

“Di tahun 2020 total yang dikiirmkan ada 187.569 ekor, untuk per bulan mencapai 16.000 ekor. Tahun ini cukup berkurang untuk lalu lintas sapi potong antar daerah,” katanya.

Wamenag: Pesantren Jawaban Meningkatnya Semangat Belajar Agama

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi mengapresiasi tumbuhnya semangat masyarakat untuk belajar agama dalam beberapa tahun terakhir.

Namun, Wamenag berharap agar semangat itu tidak hanya berbasis pembelajaran melalui internet dan media sosial yang sulit dipastikan kesesuaian metode pembelajaran, sanad keilmuan, dan kapasitas pengajar agamanya.

“Pendidikan model pesantren dapat menjadi jawaban atas meningkatnya semangat masyarakat untuk belajar agama saat ini,” terang Wamenag saat memberi sambutan pada Wisuda SMP dan SMA Pesantren Modern Internasional (PMI) Dea Malela di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Sabtu (1/5/2021).

Berdasarkan siaran pers diterima Beritasatu.com, Minggu (2/5/2021), Wamenag menuturkan, pembelajaran agama yang keliru terbukti berpengaruh pada munculnya eksklusivisme beragama dan intoleransi, yang berpotensi konflik di tengah masyarakat, serta mengancam kesatuan bangsa dan nilai-nilai kemanusiaan.

Sementara itu, sebagai institusi pendidikan warisan para ulama, Wamenag menyebutkan, pesantren terbukti telah berhasil melahirkan banyak individu unggul di berbagai bidang, yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran Islam, dengan tetap mengedepankan ilmu dan akhlak, berjiwa mandiri, seimbang, dan moderat.

Bahkan, kata Wamenag, jauh sebelum kemerdekaan, masyarakat pesantren telah berkontribusi dalam bidang dakwah, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

“Lewat perjuangan dan kepemimpinan para ulama, pesantren mampu memberikan kontribusi besar dalam mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” jelasnya.

Ia menegaskan, capaian keberhasilan pesantren dalam kontribusi positif kepada bangsa dan negara sangat penting untuk terus dipertahankan.

Termasuk tugas pesantren yang tidak kalah penting adalah menjaga dan mengawal moral, akhlak bangsa dan menebarkan pemahaman beragama yang toleran, moderat, seimbang, adil, dan berkemajuan.

Wamenag juga meyakini bahwa pesantren adalah tonggak utama dalam mengawal moderasi beragama. Moderasi beragama sesungguhnya menjadi solusi antara dua ekstremitas beragama, yaitu ekstremitas ultrakonservatif dan ekstremitas liberal.

Sementara itu, Pengasuh PMI Dea Malela di Sumbawa, Din Syamsuddin mengingatkan para santri untuk memegang teguh ikrar. Dalam hal ini, para santri harus terus menebarkan ajaran Islam sebagai agama rahmat din ar-rahmah untuk sekalian alam.

“Para santri bisa menjadi bagian dari ummatan wasathan , umat yang tengahan, adil dan pilihan, agar menjadi saksi atas perbuatan manusia,” ucapnya.

Kepada para pengurus, Din berharap PMI Dea Malela bisa menjadi lembaga pendidikan berkeunggulan di tingkat global dalam melahirkan sumber daya insani beriman yang mandiri, kreatif, inovatif dan kompetitif.

KKP dan Sulawesi Barat Perkuat Pengawasan di Perairan 12 Mil

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sepakat untuk memperkuat pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) di wilayah perairan 12 mil.

Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) yang ditandatangani kedua belah pihak.

“Dengan berbagai perubahan regulasi yang terjadi, maka sinergi dengan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengawasan SDKP tentu sangat diperlukan,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP, Suharta pada Jumat (30/4/2021).

Suharta menambahkan bahwa mempertimbangkan kondisi dan kesiapan daerah yang belum merata, maka sinergi dan pendampingan ini perlu dilakukan untuk mencegah kekosongan hukum yang dapat mengancam kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.

“Fokus utama kita tentunya adalah agar kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan tetap terjaga,” ujarnya.

Lebih lanjut, Suharta menyampaikan bahwa dinamika regulasi di bidang pengawasan menuntut kesiapan pemerintah daerah termasuk di bidang pengenaan sanksi administratif. Terkait penerapan sanksi administrasi, peran pemerintah daerah sesuai dengan izin yang diterbitkan.

KKP Tangkap 2 Kapal Asing Berbendera Malaysia di Selat Malaka Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat, Fadli Syamsuddin menyambut baik kerja sama ini sebagai upaya peningkatan pengawasan di wilayah perairan Sulawesi Barat.

Dia berharap dukungan pemerintah pusat melalui Ditjen PSDKP ini akan semakin membantu penyelesaian berbagai kasus pelanggaran di wilayahnya.

“Terima kasih, tentu dukungan tersebut sangat kami perlukan,” ujar Fadli PKS yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat dan Kepala Pangkalan PSDKP Bitung ini merupakan upaya mewujudkan sinergi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Provinsi Sulawesi Barat. Ditjen PSDKP juga telah melakukan PKS dengan sejumlah provinsi di Indonesia.

Pendaftaran PPPK dan CPNS 2021 Segera Dibuka, Ini Yang Harus Dipersiapkan

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Penerimaan CASN 2021 atau Calon Aparatur Sipil Negara sudah mulai dibuka sejak April. Terdapat 3 kategori rekrutmen CASN 2021, dimulai dari sekolah kedinasan, kemudian CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Adapun kuota penerimaan CASN 2021 di lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah sebesar 1,3 juta.

Rinciannya, kuota tersebut terdiri dari Formasi guru PPPK 1 juta, Formasi ASN di pemerintah daerah 189.000 dan Formasi CPNS/CPPPK ASN di pemerintah pusat 83.000.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Hukum, Kerjasama, dan Komunikasi Badan Kepegawaian Negara (BKN), Paryono mengatakan, pembukaan penerimaan CASN akan mulai dilakukan setelah ada penetapan formasi dari Kementeriaan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Setelah ada penetapan, maka akan segera diumumkan jadwal pembukaanya. “Saat ini belum turun, jadi tunggu dulu,” kata Paryono saat dibubungi merdeka.com, Minggu (2/5).

Sambil menunggu, dia meminta masyarakat untuk memantau terus perkembangan portal sscasn.bkm.go.id sebagai portal pendaftaran, baik untuk Kedinasan, CPNS, dan PPPK.

Tak lupa masyarakat juga perlu untuk menyiapkan beberapa dokumen sebagai persyaratan, “Untuk perisiapan siapkan dukumen-dokumen yang diperlukan seperti KTP, KK (NIK), Ijazah dan lain-lain. Juga belajar untuk menghadapi SKD dan SKB bagi CPNS,” tandasnya.

Berikut jadwal seleksi CPNS 2021 yang telah direncanakan:

1. Penyampaian formasi ke kementerian/lembaga dan pemda: pekan ketiga Maret 2021

2. Pendaftaran: Mei-Juni 2021

3. Seleksi Juli-Oktober 2021

4. Pengumuman kelulusan: November 2021

5. Pemberkasan dan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP): November 2021-Januari 2022

Kendati begitu, jadwal tersebut masih bersifat tentatif, alias belum tetap dan dapat berubah tiap saat.

Seleksi penerimaan CASN 2021 atau calon aparatur sipil negara sudah mulai berlangsung. Dimulai pada pembukaan sekolah kedinasan pada April ini. berlanjut seleksi CPNS 2021 dan PPPK di Mei dan Juni.

Adapun khusus pada tahun ini, pendaftaran CASN dipastikan hanya akan menggunakan satu portal pendaftaran saja, yaitu portal Sistem Seleksi Calon ASN atau SSCASN, yang bisa diakses melalui sscasn.go.id.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, memastikan portal ini akan mempermudah peserta dalam melakukan proses pendaftaran secara terpusat melalui laman SSCASN, sscasn.go.id, yang dikelola BKN.

“Portal SSCASN akan terintegrasi dengan data NIK di Dukcapil, data Dapodik Kemdikbud, data STR di Kementerian Kesehatan, dan akses data ijazah dan akreditasi Perguruan Tinggi di Kementerian Ristekdikti,” jelas dia seperti dikutip Jumat (30/4/2021).

Kemudahan karena fitur teknologi dalam SSCASN sudah ditingkatkan. Pada portal ini, peserta seleksi CASN atau CPNS tidak perlu lagi mengunggah sejumlah dokumen.

Sebut saja dokumen seperti Surat Tanda Registrasi (STR), ijazah, serta Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) pada saat mendaftar.

“”Kini, cukup melalui portal SSCASN, peserta dapat mengakses seluruh informasi formasi yang dibuka Pemerintah” jelas dia.

Adapun jika kilas balik pada penerimaan CPNS sebelumnya, peserta seleksi masih harus menyiapkan beberapa dokumen utama.

Ini diantaranya scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli, Kartu Keluarga (KK), pas Foto, swafoto, ijazah dan transkrip nilai asli, serta beberapa dokumen pendukung lainnya yang dipersyaratkan instansi yang dilamar. Dokumen yang perlu disiapkan pelamar tersebut kemudian diunggah ke dalam portal SSCASN.

Sedangkan seleksi CPNS di tahun ini, tampaknya akan berbeda karena adanya peningkatan fitur dalam layanan SSCASN tersebut.

Kemhub Sediakan Kapal Bantuan bagi Pekerja Migran

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Perhubungan (Kemhub) menyediakan kapal bantuan untuk mengantisipasi lonjakan kepulangan (repatriasi) pekerja migran Indonesia (PMI) di masa mudik Idulfitri 1442 H.

Sesuai Permenhub Nomor 13 Tahun 2021, kapal penumpang yang melayani pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan PMI diizinkan beroperasi pada masa larangan mudik.

“Melanjutkan kunjungan kerja di Kepulauan Riau, Sabtu (1/5/2021) saya meninjau rencana pemulangan PMI dari Singapura dan Malaysia melalui Pelabuhan Batam Center. Kemhub bersama dengan pemerintah daerah dan Satgas Covid-19, sepakat menyediakan bantuan konektivitas bagi para pekerja migran,” kata Menhub Budi Karya Sumadi dalam akun instagram pribadinya @budikarya, Minggu (2/5/2021).

Budi mengatakan bagi mereka yang memiliki kemampuan, bisa menggunakan pesawat menyesuaikan jadwal dan waktu penerbangan yang telah ditentukan. Sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan, bisa menggunakan kapal laut bantuan yang disediakan Kementerian Perhubungan.

“Kapalnya akan kami siapkan dalam waktu dekat ini,” kata Budi Karya.

Menurut Budi, kapal bantuan tersebut dapat digunakan pekerja migran yang telah memenuhi persyaratan perjalanan dan dinyatakan negatif Covid-19.

“Saya telah menginstruksikan jajaran Ditjen Perhubungan Laut untuk mengawasi kegiatan ini dengan baik, dan berkoordinasi secara intensif dengan Tim Satgas Penanganan Covid-19, pemerintah daerah di Batam, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kemkes, dan pihak terkait lainnya,” kata Budi Karya.

Kemhub telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idulfitri Tahun 1442 dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Adapun kendaraan yang tetap diizinkan beroperasi berlaku yaitu: kendaraan pengangkut obat-obatan dan alat kesehatan; kendaraan yang digunakan pelayanan kesehatan darurat, ibu hamil, atau orang yang anggota keluarga intinya (orang tua, suami/istri, anak, saudara kandung) sakit keras atau meninggal dunia; dan kendaraan yang mengangkut repatriasi pekerja migran Indonesia, warga negara Indonesia, dan pelajar/mahasiswa yang berada di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh pemerintah sampai ke daerah asal, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perbaiki Sistem Pendidikan, Menteri Nadiem Siapkan 4 Kebijakan

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) menggelar upacara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2021 secara virtual.

Dalam sambutannya, Mendikbud Ristek Nadiem Makarim menyampaikan berbagai upaya dan terobosan merdeka belajar untuk memperbaiki pendidikan Indonesia.

“Kementerian secara konsisten terus melakukan transformasi pendidikan melalui berbagai terobosan merdeka belajar,” kata Nadiem lewat akun Youtube Kemendikbud, Minggu (2/5/2021).

Nadiem membeberkan empat kebijakan yang baik telah dilakukan maupun akan diteruskan oleh Kemendikbud untuk memperbaiki sistem pendidikan

Yang pertama adalah perbaikan pada infrastruktur dan teknologi. “Kedua, perbaikan kebijakan, prosedur, dan pendanaan, serta pemberian otonomi lebih bagi satuan pendidikan. Ketiga, perbaikan kepemimpinan, masyarakat, dan budaya. Keempat, perbaikan kurikulum, pedagogi dan asesmen,” jelasnya.

Nadiem menyebut saat ini sudah ada 10 episode program merdeka belajar yang telah diluncurkan. Ia memastikan program itu akan diteruskan bersama inovasi lain.

“10 episode merdeka belajar telah diluncurkan dan akan masih banyak lagi terobosan-terobosan merdeka belajar yang akan kita lakukan. Transformasi yang bermakna ini kami kerjakan agar segala sesuatu yang selama ini membuat bangsa ini hanya berjalan di tempat, dapat berubah menjadi lompatan-lompatan kemajuan,” tandas Nadiem Makarim.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Nadiem Anwar Makarim mengatakan, peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) merupakan momentum untuk menghidupkan kembali pemikiran Ki Hajar Dewantara.

“Mulai hari ini, pemikiran Bapak Pendidikan Indonesia tersebut haruslah kita jiwai dan kita hidupkan kembali agar lekas tercipta pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, serta terwujudnya kemerdekaan belajar yang sejati,” ujar Nadiem dalam pidatonya pada peringatan Hardiknas, Minggu (2/5/2021).

Nadiem yang saat upacara Peringatan Hardiknas 2021 menggunakan pakaian adat Rote NTT itu, menambahkan, sudah terlalu lama pemikiran Ki Hajar Dewantara tidak dimanfaatkan sepenuhnya.

Pendidikan di Indonesia haruslah menuju arah lahirnya kebahagiaan batin serta juga keselamatan hidup. Esensi mendasar pendidikan haruslah memerdekakan kehidupan manusia.

“Ini merupakan momen yang tepat bagi kita untuk merefleksikan kembali apa saja yang sudah dikerjakan dengan baik dan apa saja yang perlu diperbaiki. Lembaran baru pendidikan Indonesia berarti transformasi. Transformasi yang tetap bersandar pada sejarah bangsa, dan juga keberanian menciptakan sejarah baru yang gemilang,” tuturnya.

Dia ingin anak Indonesia menjadi pelajar yang menggenggam teguh falsafah Pancasila, pelajar yang merdeka sepanjang hayatnya, dan pelajar yang mampu menyongsong masa depan dengan percaya diri.

Pemprov Bali Dukung Pengobatan Tradisional Warisan Leluhur

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Wakil Gubernur (Wagub) Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) mengatakan mendukung pengobatan tradisional dan praktek pangusada Bali. Mengingat Bali terkenal akan pengobatan yang sudah diwariskan secara turun temurun.

“Pengobatan tradisional kita atau Usada Bali merupakan warisan secara turun temurun yang perlu dilestarikan. Keberadaan pengobatan tradisional ini nanti kita harapkan bisa mengimbangi obat tradisional dari luar seperi dari China ataupun Korea,” ujarnya di Denpasar Bali, Sabtu (1/5/2021).

Ia juga berharap keberadaan pengusaha obat tradisional lebih diperhatikan lagi ke depannya.

“Agar tidak terjadi kompetisi yang kurang sehat, perlu dibentuk perkumpulan atau asosiasi yang mewadahi para pengusaha obat tradisional ini,” ujar dia.

Bahkan, ke depan jika memungkinkan ia juga berharap agar dibentuk koperasi yang bisa menghubungkan antara pengusaha dengan petani setempat.

Tokoh Puri Ubud ini juga menghimbau para pengusaha untuk selalu menggunakan dan menonjolkan bahan baku dari daerah masing-masing. Hal ini juga bisa membantu para petani setempat dalam memasarkan produk mereka.

Staf ahli Gubernur Bali Bidang Permukiman dan Sarana Prasarana Wilayah I Dewa Putu Eka Wijaya Wardana menyampaikan tujuan mengangkat pengobatan tradisional karena menurutnya Bali mempunyai potensi pengobatan yang luar biasa jika dikembangkan.

“Selama ini obat tradisional yang dikenal masyarakat dari China atau Korea, sekarang kita kembangkan potensi kita,” ujar dia.

Menurutnya, ke depan pihaknya akan mencoba membentuk lembaga atau asosiasi yang menghubungkan petani dan pengusaha obat.

“Nanti asosiasi yang akan menginformasikan kepada petani jika ada perusahaan obat yang membutuhkan bahan baku,” tuturnya.

Selain itu, ke depan potensi daerah juga akan dipetakan, sehingga masing-masing daerah punya tanaman karasteristik tersendiri seperti jahe akan dikembangkan di kabupaten Bangli.

“Jika nanti kita butuh jahe kelas satu, tinggal hubungi petani di Bangli, atau kunyit misalnya di Tabanan,” kata dia memungkasi.

Deteksi Varian Baru, Kemkes Perbanyak Pemeriksaan Whole Genome Sequencing

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id -Jubir Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemkes), Siti Nadia Tarmizi mengatakan, Kemkes memperbanyak hasil Whole Genome Sequencing (WGS). Hal ini untuk mendeteksi varian baru yang sudah menjadi transmisi lokal.

Terbukti, kini Kemkes sudah mendeteksi adanya 10 kasus varian baru B177. Selain itu, juga telah mendeteksi varian N439K, E484K, D614G, B1525. Sedangkan untuk kasus dari India masih dalam pemeriksaan.

“Kepada daerah yang ada transmisi lokal jumah Whole Genome Sequencing diperbanyak,” kata Nadia, Sabtu (1/5/2021).

Nadia menyebutkan, untuk mengantisipasi penularan kasus, Kemkes juga akan tetap lakukan 3T yakni testing, tracing, dan treatment dengan ketat terhadap kasus kontak. Selain itu, masyarakat harus patuh terhadap protokol kesehatan (prokes) 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

Nadia menyebutkan, transmisi lokal varian B177 sudah terjadi di Kabupaten Karawang, di Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Kalimantan Selatan.

Sebelumnya, Nadia juga menyebutkan, salah satu antisipasi utama untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus dan termasuk juga mengatasi penularan varian baru, maka perlu ada pembatasan mobilitas.

“Sehingga kembali lagi pembatasan menjadi kunci utama kita untuk mengatasi varian dan penyebaran dari varian baru ini. Kita melihat bahwa mobilitas yang tinggi akan menyebabkan lonjakan kasus sementara mobilitas yang rendah itu akan menekan laju penularan,” kata Nadia pada konferensi pers secara virtual, Jumat (30/4/2021).

Nadia mengingatkan, peningkatan kasus yang terjadi di berbagai negara menjadi kewaspadaan bersama. Kasus di India yang saat ini sudah hampir mencapai angka 18 juta kasus Covid-19 dengan 200.000 – 300.000 konfirmasi kasus positif, serta kematian yang terjadi setiap 4 menit, bisa menjadi pembelajaran untuk Indonesia jangan sampai mengalami hal yang sama.

Selain itu, ada beberapa negara seperti Turki sudah memasuki kondisi lockdown akibat adanya peningkatan kasus, juga Jepang sudah mencapai 1000 kasus infeksi barunya, kemudian Singapura ada 16 kasus komunitas di Singapura.

“Perlu kembali kami tekankan bahwa negara-negara ini terutama negara-negara yang bertetanggaan dengan kita berada di Asia sudah melakukan kewaspadaan dan sudah memperlihatkan adanya peningkatan kasus Covid-19,” ucap Nadia.

Ia menambahkan, walaupun sudah membatasi mobilitas harus tetap melaksanakan prokes. Hal itu adalah kunci untuk menekan laju penularan.

Pada kesempatan sama, Nadia mengatakan, biasanya jumlah kasus di Indonesia antara di bawah 5.000 atau paling sedikit 5.500. Namun, faktanya meloncat sebanyak 5.800 kasus atau ada tambahan sebanyak 600 kasus.

“Kalau kita lihat grafiknya kasus mulai turun sejak awal Februari terus sampai dengan Maret, di April terlihat ada sedikit kenaikan. Ini yang tentunya selalu kita harapkan bahwa penurunan kasus betul-betul kita bisa turunkan ke titik yang paling rendah,” ucapnya

Ditanya Soal THR, Ganjar : Bayar Sesuai Jadwal dan Aturan

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id– Pembagian paket sembako dalam peringatan May Day tak hanya dilakukan di Kota Semarang. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo juga mengunjungi buruh dambil membagikan sembako di rumah susun (rusun) di Ambarawa Kabupaten Semarang, Sabtu (1/5/2021).

“Saya sengaja mendatangi kawan-kawan buruh dan pekerja informal yang hari ini berada di rumah susun. Kita berikan bingkisan pada mereka, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat sebagai rasa persaudaraan,” kata Ganjar.

Salah satu penerima bantuan di rusun Ambarawa, Agus Sugiarto, mengatakan, bantuan dari Ganjar tersebut sangatlah dinantikan. Sebab selama pandemi, nasib buruh banyak yang tidak jelas.

“Ada yang di PHK, ada yang dikurangi jam kerjanya. Terima kasih Pak Ganjar sudah memberikan sembako ini, karena kami memang membutuhkan,” ucap karyawan pabrik ini.

Saat membagi-bagikan sembako tersebut, ada seseorang yang tiba-tiba menanyakan kepada Ganjar soal tunjangan hari raya (THR). Ia menanyakan kepastian soal kapan THR akan dibayarkan pada buruh.

“THR kapan dibayar pak? Ada imbauan untuk perusahaan?” celetuknya.

Ganjar langsung menjawab pertanyaan itu. Ia mengatakan THR harus dibayarkan kepada buruh sesuai jadwal dan aturan yang ditentukan.

“Kepada perusahaan, bayarkan THR sesuai jadwal dan aturan,” katanya.

Sementara itu, Ganjar juga menjelaskan, peringatan May Day di Jawa Tengah berlangsung tertib. Ia mengucapkan terima kasih kepada buruh di Jawa Tengah yang telah menjaga keamanan dan ketertiban saat May Day.

“Terima kasih, karena pandemi masih berlangsung dan kawan-kawan hanya menyampaikan aspirasi. Laporan sampai siang ini tertib, dan itu yang paling penting. Sebab kalau ramai, nanti bisa membahayakan bagi kesehatan. Selamat Hari Buruh buat kawan-kawan,” pungkasnya. 

Kucurkan Rp 23,5 Miliar, PLN Terangi 19 Desa Perbatasan Malaysia

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – PLN sedang menyelesaikan proyek listrik desa di Krayan, Kabupaten Nunukan. Upaya penyediaan listrik di wilayah perbatasan dengan Malaysia tersebut ditargetkan rampung jelang HUT RI ke-76.

Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan, Wiluyo Kusdwiharto mengatakan, PLN merampungkan 19 proyek listrik desa di Krayan, salah satu daerah Terdepan, Terluar, Tertinggal (3T) yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia, yaitu Sabah.

Hingga akhir April 2021, proses konstruksi infrastruktur kelistrikan telah mencapai 90 persen. Guna melistriki 19 desa tersebut, PLN mengeluarkan investasi sebesar Rp 23,5 miliar.

“Totalnya ada 19 desa yakni 7 desa di Terang Baru (Krayan), 6 desa di Brian Baru (Krayan Barat), 4 desa di Tanjung Karya (Krayan Barat), dan 2 desa di Tang Paye (Krayan Barat),” kata Wiluyo, di Jakarta, Sabtu (1/4/2021).

PLN menargetkan listrik dapat dinikmati oleh masyarakat di desa-desa tersebut menjelang HUT RI ke 76, Agustus nanti. Tidak hanya sebagai alat penerang, hadirnya listrik di perbatasan akan semakin menjaga kedaulatan bangsa dan negara.

“Kami akan lakukan percepatan penyelesaian agar listrik untuk 19 desa perbatasan ini bisa menjadi kado manis menjelang HUT RI yang ke 76 nanti,” terang Wiluyo.

Listrik PLN yang mengalir untuk 19 desa di Krayan tersebut akan menerangi fasilitas publik diantaranya Rumah Sakit Pratama Krayan, Sekolah, Puskesmas, Kantor Balai Desa, dan Toko Indonesia.

Toko Indonesia merupakan sebuah toko yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah guna memberikan suplai kebutuhan produk dalam negeri agar tidak kalah saing dengan produk negara tetangga yang selama ini banyak dikonsumsi warga Krayan.

Lebih lanjut lagi, kata Wiluyo Melistriki daerah perbatasan bukanlah perkara mudah. Sulitnya akses dan medan jalan yang ekstrem menjadi tantangan tersendiri dalam melistriki daerah 3T.

Untuk melistriki Krayan, material kelistrikan dikirim dari Berau, Kalimantan Timur. Material ini akan dibawa melewati jalur laut dengan rute Berau-Tarakan, dilanjutkan dengan pesawat dari Tarakan menuju Bandara Yuvai Semaring Long Bawan, Krayan.

“Dalam proses pengiriman, tiang baja yang berukuran besar harus dipotong-potong dulu supaya muat diangkut dalam pesawat. Komponen genset, mesin dan generatornya harus saling dilepas supaya bisa masuk pesawat. Karena rutenya nyambung darat, laut dan udara, pengiriman material bisa menempuh waktu hingga 4 hari,” papar Wiluyo.

Selain Kalimantan Utara, proyek listrik pedesaan juga tengah digenjot di Kalimantan Timur. Pada tahun 2021, PLN menargetkan terdapat 33 lokasi proyek listrik desa di Kalimantan Timur yang terdiri dari 30 desa baru dan 3 desa lama yang siap menyala dengan potensi hingga 5.400 pelanggan.

Desa tersebut meliputi 8 Desa di Kab. Berau, 4 Desa di Kab. Kutai Timur, 10 Desa di Kab. Kutai Barat, 10 Desa di Kab. Paser, dan 1 Desa di Kab. Mahakam Hulu.

Sampai dengan bulan April 2021, 10 desa perbatasan diantaranya telah menyala dan 1.924 pelanggan telah menikmati listrik PLN. Adapun biaya investasi yang dikeluarkan oleh PLN untuk menghadirkan listrik ke desa tersebut mencapai Rp 61 miliar atau sekitar Rp 31 juta per pelanggan.

Sementara untuk 23 desa lainnya saat ini tengah dilakukan proses pengerjaan dan ditargetkan menyala sebelum pergantian tahun 2022.

“Kami akan terus berupaya mewujudkan listrik yang berkeadilan hingga ke seluruh pelosok Indonesia. Upaya percepatan penyelesaian program listrik desa terus kami genjot untuk meningkatkan laju rasio desa berlistrik mencapai 100 persen di tahun 2024 nanti,” tutup Wiluyo.

1...4,3604,3614,362...4,887Halaman 4,361 dari 4,887