Beranda blog Halaman 4362

Pulihkan Ekonomi Desa, Kemenparekraf Hadirkan Program Anugerah Desa Wisata

SuaraPemerintah.id – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) meluncurkan program Anugerah Desa Wisata 2021. Tujuan program ini untuk memulihkan perekonomian di desa yang terdampak oleh pandemi Covid-19 .

“Hari ini kita melaunching Anugerah Desa Wisata 2021. Dengan harapan memulihkan perekonomian di pedesaan,” kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, dalam peluncuran Anugerah Desa Wisata 2021, Jumat (30/4/2021).

Sandi meyakini bahwa dengan adaptasi protokol kesehatan yang dilakukan oleh desa-desa, program desa wisata ini bisa menjadi lokomotif pemulihan ekonomi di sektor pariwisata.

“Covid-19 telah berlangsung dalam satu tahun, namun dengan adaptasi protokol kesehatan, program desa wisata ini akan menjadi lokomotif untuk kebangkitan dan pemulihan dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,” terangnya.

Ia menargetkan, 500 desa dari 5.000 desa yang ada di Indonesia, bisa berpartisipasi dalam program ini. Sebab, selain memulihkan ekonomi, program ini bertujuan untuk mewujudkan desa wisata ke kancah global.

“Kita harapkan ada 500 desa wisata yang bisa berpartisipasi dalam program ini. Dan ini akan menjadi program unggulan kita. Semoga ini bisa memberikan semangat membuka lapangan kerja,” tandasnya.

Kemudian, penilaian Anugrah Desa Wisata Indonesia 2021 nantinya didasarkan atas empat pilar. Di antaranya pilar tata kelola, ekonomi lokal, budaya, dan pelestarian lingkungan.

Sedangkan untuk kategori penilaian meliputi homestay, toilet, suvenir, desa digital, CHSE, content kreatif, dan daya tarik wisata.

“Anugerah Desa Wisata 2021 ini diperuntukkan bagi semua masyarakat desa dan pelaku ekonomi kreatif yang berkembang dalam pengembangan desa wisata,” tandasnya.

Sekedar informasi, bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang ingin tergabung ke dalam program Anugrah desa wisata ini dapat mendaftarkan diri melalui situs resmi Jaringan Desa Wisata Jadesta.com. Peserta dapat melakukan pendaftaran mulai 7 Mei hingga 26 Juni 2021.

Pemenang Anugerah Desa Wisata ini nantinya akan diumumkan pada 7 Desember 2021. Bagi pemenang, selain mendapatkan uang, Kemenparekraf juga akan melakukan pembimbingan kepada desa-desa dan juga akan dipromosikan ke wisatawan domestik maupun mancanegara.

Sambut Hardiknas, Nadiem: Momen untuk Refleksi dan Transformasi

SuaraPemerintah.id – Dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim mengatakan, Hardiknas merupakan sebuah momen yang tepat bagi semua pihak untuk merefleksikan kembali apa saja yang sudah dikerjakan dengan baik dan apa saja yang perlu diperbaiki.

Pasalnya, kata dia, lembaran baru pendidikan Indonesia berarti transformasi.

“Transformasi yang tetap bersandar pada sejarah bangsa, dan juga keberanian menciptakan sejarah baru yang gemilang,” kata Nadiem dalam teks pidato Hardiknas 2 Mei 2021, Sabtu (1/5/2021).

Dalam pidato tersebut, Nadiem juga berharap agar anak-anak Indonesia menjadi pelajar yang menggenggam teguh falsafah Pancasila, pelajar yang merdeka sepanjang hayatnya, dan pelajar yang mampu menyongsong masa depan dengan percaya diri.

“Karenanya, kementerian ini secara konsisten terus melakukan transformasi pendidikan melalui berbagai terobosan Merdeka Belajar,” ucapnya.

Ia menyebutkan, ada 4 upaya perbaikan terus dikerjakan bersama berbagai elemen masyarakat.

Pertama, perbaikan pada infrastruktur dan teknologi. Kedua, perbaikan kebijakan, prosedur, dan pendanaan, serta pemberian otonomi lebih bagi satuan pendidikan. Ketiga, perbaikan kepemimpinan, masyarakat, dan budaya. Keempat, perbaikan kurikulum, pedagogi, dan asesmen.

“Sejak saya menjabat sampai dengan saat ini, termasuk pada masa pandemi, 10 episode Merdeka Belajar telah diluncurkan dan akan masih banyak lagi terobosan-terobosan Merdeka Belajar yang akan kita lakukan. Transformasi yang bermakna ini kami kerjakan agar segala sesuatu yang selama ini membuat bangsa ini hanya berjalan di tempat, dapat berubah menjadi lompatan-lompatan kemajuan,” papar Nadiem.

Nadiem mengatakan, terobosan-terobosan Merdeka Belajar betul-betul dapat menyasar seluruh masyarakat, mulai pendidik dan pelajar dari pendidikan anak usia dini (PAUD) sampai pendidikan tinggi, orangtua, para wakil rakyat, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, hingga dunia usaha dan dunia industri, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote.

Nadiem juga mengatakan, pada masa pandemi ini tidak mudah bagi semua pihak baik itu para pendidik, pelajar, dan orang tua. Pada hari lahir Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara, Nadiem mengajak semua pihak untuk mengesampingkan sejenak segala kesulitan.

“Hari ini kita bangkitkan semangat untuk menyongsong lembaran baru pendidikan Indonesia,” kata Nadiem.

Nadiem menyebutkan, terlalu lama pemikiran Ki Hajar Dewantara tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Pendidikan di NKRI harus menuju arah lahirnya kebahagiaan batin serta juga keselamatan hidup. Pasalnya, esensi mendasar pendidikan haruslah memerdekakan kehidupan manusia.

Banyuwangi jadi Daerah Percontohan Pengembangan Sapi Belgian Blue di Jawa Timur

SuaraPemerintah.id – Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur memilih Kabupaten Banyuwangi sebagai pilot project pengembangan sapi ras baru, yakni Belgian Blue (BB) dan Wagyu. Keduanya merupakan jenis sapi kualitas premium.

Hal itu disampaikan Kepala UPT Inseminasi Buatan, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, Dr. drh. Iswahyudi, saat melakukan penyuntikan semen (bibit) sapi Belgian Blue dan Wagyu perdana di peternakan sapi Desa Temurejo, Kecamatan Bangorejo, Banyuwangi, Kamis (29/4).

Hadir dalam kesempatan itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani yang didampingi Kepala Dinqs Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi, Arief Setyawan.

“Di Jawa Timur, aplikasi pertama dilakukan di Banyuwangi. Jika ini sukses, akan kami kembangkan juga ke daerah lainnya di Jawa Timur,” kata Iswahyudi.

Dia mengatakan, Banyuwangi sangat tepat dipilih sebagai pilot project pengembangan sapi ras tersebut. Alasannya, Banyuwangi memiliki SDM veteriner yang cukup, mulai dokter hewan hingga petugas kawin suntik, sehingga sangat mendukung pelaksanaan program tersebut. Selain itu, potensi peternakan di Banyuwangi juga cukup bagus.

“Makanya kami mantap melakukan program ini di Banyuwangi. Tidak bisa kami pungkiri progress pengembangan sapi potong di Banyuwangi menjadi bagian terpenting dari pembangunan di Jawa Timur,” kata Iswahyudi.

Belgian blue merupakan sapi jenis potong yang embrionya diimpor dari Belgia. Kelebihannya, sapi jenis ini memiliki double muscle atau otot tumpuk sehingga produksi dagingnya lebih banyak, bisa mencapai 1,5 ton per ekor.

“Ini akan meningkatkan pendapatan para peternak sapi di Banyuwangi. Peternak juga akan lebih ringan karena memelihara 1 ekor belgian blue hasilnya setara dengan memelihara dua ekor sapi biasa,” kata dia.

Adapun sapi Wagyu, lanjut Iswahyudi, merupakan sapi dengan daging kualitas premium. Daging wagyu biasanya dipasok untuk menu steak kualitas tinggi di restoran.

“Kami coba menghadirkan wagyu di Banyuwangi karena pariwisata di sini cukup maju. Harapan kami dengan program ini kebutuhan daging steak premium di Banyuwangi bisa terpenuhi dari peternak lokal,” ujar Iswahyudi.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani siap mendukung program tersebut. Menurutnya, pengembangan sapi Belgian Blue dan Wagyu di Banyuwangi akan semakin mendongkrak populasi sapi di Banyuwangi.

“Dengan demikian, Banyuwangi akan semakin berperan dalam menyangga ketahanan pangan Jawa Timur untuk komoditas daging sapi. Selama ini, Banyuwangi juga selalu rutin mengirim sapi ke luar daerah,” ujarnya.

“Terima kasih Pemprov Jatim, Gubernur Jatim Bu Khofifah, telah memilih Banyuwangi untuk pelaksanaan program ini. Semoga program ini bisa meningkatkan kesejahteraan para peternak di Banyuwangi,” imbuh Ipuk.

Kabupaten Banyuwangi sendiri sejak dulu terkenal sebagai sentra penghasil bibit sapi unggul, jenis simental dan limousin. Dari total populasi 140 ribu sapi di Banyuwangi, 80 persennya merupakan sapi betina.

Menko PMK: Vaksinasi Pekerja Percepat Roda Perekonomian

SuaraPemerintah.id – Pemerintah pada masa pandemi Covid-19 telah melakukan berbagai upaya perlindungan bagi buruh dan pekerja. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu melalui kegiatan vaksinasi.

Bertepatan dengan Hari Buruh Internasional, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy bersama Walikota Medan Bobby Afif Nasution meninjau pelaksanaan vaksinasi untuk buruh dan pekerja, di Pasar Raya Sumatera Utara, Kota Medan, Sabtu (1/5).

“Saya sangat apresiasi pelaksanaan vaksinasi di Kota Medan berjalan dengan baik, maka dari itu saya ucapkan terimakasih atas nama pemerintah kepada Wali Kota Medan dan seluruh jajarannya yang telah melaksanakan instruksi dari pemerintah pusat untuk mempercepat dan menggerakan kegiatan-kegiatan penanganan Covid-19 ini,” ujarnya saat memberikan arahan.

Lebih lanjut, Menko Muhadjir berharap dengan adanya vaksinasi yang dilakukan kepada para buruh dan pekerja dapat menggerakkan kembali perekonomian masyarakat yang ada di Kota Medan.

“Vaksinasi ini dilakukan kepada para pekerja dan buruh, supaya perekonomian di kota medan dapat segera bergerak, sehingga ada rasa aman dan percaya diri untuk bekerja melayani dan beraktivitas seperti biasanya,” ujarnya.

Muhadjir juga berpesan agar setelah di vaksin, para pekerja dan buruh tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan benar dan tepat. Dia menegaskan bahwa setelah divaksin tidak ada jaminan aman dari virus Covid-19 sepenuhnya.

“Saya mohon setelah divaksin tetap pakai masker, jaga jarak, tetap mutlak harus dilakukan sampai nanti Covid-19 sudah tidak ada. Jadi selama Covid-19 ada peluang mendapat serangan covid masih ada, karena tidak jaminan mereka yang sudah divaksin itu 100 persen aman,” ungkapnya.

Kegiatan vaksinasi buruh dan pekerja di Kota Medan baru memasuki tahap pertama. Sebanyak 100 orang pekerja dari Serikat Buruh/Serikat Pekerja (SB/SP) Kota Medan yang ikut berpartisipasi langsung di kegiatan vaksinasi ini. Untuk tahap selanjutnya akan dilaksanakan setelah vaksinasi lansia dan tenaga pendidik.

Kemudian, kegiatan vaksinasi juga dilakukan kepada para pemuka lintas agama di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Muhadjir mengatakan pentingnya pemuka agama untuk berpartisipasi langsung dalam pelaksanaan vaksinasi.

“Kegiatan vaksinasi tokoh lintas agama ini sangat penting dalam mensosialisasikan mengenai vaksinasi kepada umatnya masing-masing sehingga dapat diterima dengan baik kegiatan vaksinasi ini di masyarakat,” tukasnya. (*)

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI

Harga Bahan Pokok Stabil, Mendag Lutfi Puji Kinerja Gubernur Edy Rahmayadi

Mendag Lutfi saat meninjau harga bahan pokok di pasar sumatera

SuaraPemerintah.id – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mendampingi Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi meninjau Pasar Rakyat Jawa Belawan Kota Medan dan Pasar Raya Medan Metropolitan Trade Centre (MMTC) Kabupaten Deliserdang, Sabtu (1/5).

Usai peninjauan pasar, Mendag Lutfi menyampaikan, bahwa harga bahan pokok di daerah ini stabil dan memuji kinerja Gubernur Edy Rahmayadi. Bahkan, menurutnya, harga bahan pokok di Sumut merupakan salah satu yang terbaik, stabil, dan terjangkau di Sumatera.

“Harga bahan pokok di Sumatera Utara merupakan salah satu yang terbaik, stabil, dan terjangkau di Sumatera. Mudah-mudahan hal ini menjadi bekal dalam menghadapi puasa dan lebaran supaya lebih khusyuk dalam beribadah,” ujar Mendag.

Hail pantauan di Pasar Jawa Belawan menunjukkan harga beras medium Rp10.000—11.000/kg, beras premium Rp12.000—13.000/kg, gula pasir curah Rp13.000/kg, tepung terigu Rp10.000/kg,  minyak goreng curah Rp14.000/kg setara Rp12.600/liter, minyak goreng kemasan Rp13.000/liter,  daging ayam Rp28.000/kg, daging sapi Rp125.000/kg, telur ayam ras Rp21.000/kg, cabe merah keriting Rp24.000/kg, cabe rawit merah Rp40.000/kg, bawang merah Rp28.000/kg, dan bawang putih Rp24.000/kg.

Sementara di Pasar Raya MMTC, harga komoditas hortikultura cabe merah keriting tercatat sebesar

Rp20.000/kg, cabe rawit merah Rp35.000/kg, bawang merah Rp25.000/kg, bawang putih Rp24.000/kg, dan kentang lokal Rp10.000/kg.

Saat meninjau pasar, Mendag Lutfi dan Gubernur Edy  juga mengunjungi satu demi satu pedagang, sambil berdiskusi. Pedagang menyampaikan harapanya kepada Gubernur dan Menteri agar ke depan harga di pasar bisa tetap stabil, sehingga pedagang tidak merugi.

Mendag pun menyampaikan, pemerintah pusat dan daerah terus berupaya menjaga agar pasokan dan harga bahan pokok tetap stabil. “Bila harga stabil, daya beli masyarakat pun dapat  menjangkaunya, apalagi di saat pandemi seperti saat ini, bersama Pak Gubernur kita berkomitmen untuk sesegera mungkin memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19 di Sumut, sehingga daya beli masyarakat kembali pulih,” ujar Lutfi pada pedagang.

Gubernur Edy Rahmayadi mengakui bahwa kondisi ekonomi di daerah sedikit terganggu akibat pandemi  dan berdampak pada pembeli yang sedikit. “Menjelang hari Lebaran ada kenaikan sedikit itu wajar, apalagi ditambah dengan kondisi pandemi seperti saat ini, kalau kita bisa atur yang jualan dan yang belanja insya Allah, semua akan berjalan dengan baik,” ujarnya.

Untuk itu, sambung Edy, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut akan terus mengupayakan langkah-langkah yang terukur, salah satunya dengan melakukan percepatan penyerapan anggaran dengan segera, baik itu APBD maupun dari APBN,  diharapkan dengan uang  itu dapat beredar (berputar) di di masyarakat.

Ke depan, menurut Edy, juga perlu dilakukan pengaturan terhadap masa tanam tanaman pertanian, sehingga ketika panen harga tidak jatuh, dan saat ketersediaan barang terbatas harga di pasar pun harga tidak melambung tinggi.

Saat melakukan peninjauan ke pasar, Menteri Lutfi dan Gubernur Edy juga turut didampingi Walikota Medan Bobby Nasution, Wakil Bupati Deliserdang Ali Yusuf Siregar, Sekretaris Jenderal

Kemendag Suhanto, dan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Syailendra. **(H18/DISKOMINFO SUMUT)-(RV)

Sumber: www.sumutprov.go.id

Ada Larangan Mudik, Ini Syarat Keluar Masuk DKI Jakarta

SuaraPemerintah.idAturan keluar masuk Jakarta akan disesuaikan selama masa larangan mudik, yakni 6–17 Mei 2021. Selain melampirkan surat keterangan sehat bebas COVID-19, Jumat, 30 April 2021, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akan memberlakukan surat izin keluar masuk (SIKM) pada periode tersebut.

Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menjelaskan bahwa pemberlakukan SIKM merujuk pada adendum Surat Edaran (SE) Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijirah dan Upaya Pengendalian COVID-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1142 Hijriah.

SE itu mengatur empat kriteria orang yang boleh keluar-masuk Jakarta dan wilayah algomerasinya, yakni Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, dengan mengurus SIKM dari lurah, desa, maupun perusahaan tempat bekerja.

Empat golongan itu terdiri dari, pertama, pegawai instansi pemerintah/aparatur sipil negara (ASN), pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), prajurit TNI, dan anggota Polri dengan melampirkan SIKM dari pejabat setingkat Eselon II yang dilengkapi tandatangan basah/tandatangan elektronik pejabat, serta identitas diri calon pelaku perjalanan.

Kemudian, pegawai swasta dengan melampirkan SIKM dari pimpinan perusahaan yang dilengkapi tandatangan basah/tandatangan elektronik pimpinan perusahaan,  serta identitas diri calon pelaku perjalanan.

Kriteria ketiga, yakni pekerja sektor informal dengan melampirkan SIKM dari Kepala Desa/Lurah yang dilengkapi tandatangan basah/tandatangan elektronik Kepala Desa/Lurah, serta identitas diri calon pelaku perjalanan.

Terakhir, masyarakat umum non-pekerja dengan melampirkan SIKM dari Kepala Desa/Lurah yang dilengkapi tandatangan basah/tandatangan elektronik Kepala Desa/Lurah, serta identitas diri calon pelaku perjalanan.

Bagi masyarakat umum dengan pekerjaan informal yang ingin melakukan perjalanan, bisa mengajukan SIKM untuk perjalanan kedukaan, menjenguk kerabat yang melahirkan, atau alasan kesehatan lain.

Efikasi Capai 78%, BPOM Setujui Penggunaan Vaksin Sinopharm

SuaraPemerintah.id – Badan POM (BPOM) mengumumkan telah menerbitkan pesetujuan penggunaan pada masa darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) terhadap vaksin Sinopharm dengan Nomor EUA2159000143A2.

Kepala BPOM Penny K Lukito mengatakan, efikasi dari Sinopharm sebesar 78 persen.

“Studi klinik fase III yang telah dilakukan Uni Emirat Arab dan beberapa negara lain dengan subyek sekitar 42.000 orang menunjukkan efikasi vaksin sebesar 78 persen,” kata Penny dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (30/4/2021).

“Berdasarkan data-data sesuai standard yang diminta oleh BPOM, mulai dari kontrol mutu dari bahan awal, proses pembuatan antigen dan produksi vaksin, metode pengujian dan hasil pengujian antigen, formula, bahan tambahan, sampai stabilitas antigen, hasilnya secara umum memenuhi syarat mutu untuk vaksin ini dapat digunakan,” Tambahnya.

Penny menjelaskan, Vaksin ini bisa diberikan kepada kelompok dewasa usia 18 tahun hingga lansia. Penyuntikannya sebanyak 2 dosis dengan jarak 21-28 hari.

“Studi klinis fase 3 yang dilakukan di Uni Emirat Arab dengan subjek sekitar 42 ribu, menunjukkan efikasi vaksin sekitar 78% dan pengukuran imunigensitas setelah 14 hari penyuntikan dosis kedua. Rata-rata kenaikan titer antibodi adalah 1.374,4 pada orang dewasa dan 1.218 pada lansia. Subjek yang mengalami kenaikan antibodi pada uji klinis fase 3 ini sangat tinggi yakni 98,1% pada orang dewasa dan 97,6% pada lansia,” jelasnya.

Ia juga menyatakan bahwa secara umum keamanan vaksin dapat ditoleransi dengan baik.

Penny juga mengatakan, dari aspek keamanan, efek samping yang ditimbulkan dari vaksin Sinopharm bersifat ringan yang berupa bengkak, kemerahan, sakit kepala, diare, nyeri otot, atau batuk. “Jadi dari aspek keamanan adalah baik kategorinya, dapat ditoleransi dengan baik,” ucap dia.

Menurut dia, pemberian izin penggunaan darurat vaksin Sinopharm sudah melalui proses evaluasi BPOM bersama Komite Nasional Penilai Vaksin Covid-19, ITAGI, dan para ahli terkait lainnya.

“Suhu penyimpanan vaksin dan pengirimannya dalam hal ini sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan suhu 2 sampai dengan 8 derajat celsius,” kata Penny.

“Kejadian efek samping lokal yang paling sering dilaporkan adalah nyeri, bengkak, kemerahan, termasuk kategori ringan, sangat kecil sekitar 0,01%,” ungkapnya.

Adapun vaksin Sinopharm akan didistribusikan oleh Kimia Farma.

“Harapan kami dengan telah diterbitkannya EUA ini, importase dan distribusi bisa berjalan lancar sekaligus kaitannya dengan vaksin gotong royong, bisa mem-backup pemerintah untuk mencapai herd immunity,” ujar Direktur Kimia Farma di acara yang sama.

Progres Berjalan Baik, KEK Kendal Jadi Role Model KEK di Indonesia

SuaraPemerintah.id – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal menjadi salah satu contoh bagus (role model) dari 15 KEK di seluruh Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Dewan Nasional KEK, Enoh Suharto Pranoto saat berkunjung ke Pendopo Kabupaten Kendal yang disambut Bupati Kendal, Dico Ganinduto. Hadir dalam kesempatan itu Wakil ketua III Tim Pelaksana DN KEK, Budi Santoso.

Dalam kesempatan tersebut, Enoh melaporkan progres terbaru mengenai perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal. Hal itu setelah Dewan Nasional KEK melakukan evaluasi terhadap KEK Kendal, dan hasilnya disimpulkan bahwa KEK Kendal siap beroperasi.

Enoh menjelaskan bahwa evaluasi juga dilakukan kepada 15 KEK di seluruh Indonesia. Dari berbagai parameter penilaian, perkembangan berjalan baik.

“Kami telah melakukan evaluasi terhadap 15 KEK di seluruh Indonesia, dan kinerja KEK Kendal baik sekaligus termasuk yang terbaik di antara Kawasan Ekonomi Khusus lainnya,” ujar Enoh dalam keterangan yang diterima redaksi Jumat (30/4/2021).

Menurut Enoh, salah satu faktor yang membuat KEK Kendal berkembang ialah kantor administrator KEK di Kendal yang berperan menyukseskan KEK.

Lewat kantor administrator, investor bisa merasakan kemudahan mendapatkan fasilitas fiskal maupun non-fiskal KEK. Adapun kantor administrator KEK Kendal sendiri sudah resmi beroperasi sejak 23 April 2021.”Kantor administrator ibarat pintu gerbang bagi para investor,” kata Enoh.

Menanggapi hal itu, Bupati Kendal, Dico Ganinduto berharap bahwa dengan status KEK yang dimiliki Kawasan Industri Kendal (KIK) dan adanya kantor adminstrator, semakin mempermudah investor sekaligus menjadi pilihan terbaik untuk berinvestasi di Jawa Tengah.

“Tentunya, kawasan ekonomi khusus lebih mempermudah investasi dengan adanya insentif yang diberikan. Harapannya (Kawasan Industri Kendal) bisa menjadi kawasan industri yang berbeda, menjadi opsi terbaik untuk berinvestasi di Jawa Tengah,” kata dia.

Dito mengatakan pemerintah daerah juga akan proaktif dalam memberikan dukungan supaya kawasan industri di Kendal lebih cepat berkembang, dan bisa menjadi percontohan untuk kawasan industri lainnya,” ujar Dico.

Dico menyatakan bahwa KEK Kendal telah banyak berkontribusi untuk Kendal. Saat ini dengan adanya Kawasan Industri Kendal, branding Kendal bisa menjadi lebih baik, KIK juga telah berkontribusi untuk membuka lapangan pekerjaan. “Kami berharap KIK dapat bersinergi untuk membangun Kendal, tidak hanya industri, tapi juga pariwisata dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Sehingga dapat meningkatkan perekonomian di Kendal,” ujar Dico.

President Director PT Kawasan Industri Kendal Stanley Ang mengatakan potensi KEK Kendal menjadi role model sangat dimungkinkan. Hal ini tak lepas dari dukungan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan investor mulai perizinan mendirikan usaha, izin lingkungan, bangunan, sampai hak untuk mendapatkan insentif pajak.

“KEK Kendal sudah mampu membantu tenant mendapatkan insentif tax holiday, kami adalah KEK pertama yang bisa membantu tenant mendapatkan tax holiday, dan peningkatan tenant setiap tahun secara signfikan yang per akhir Maret 2021 ini sudah ada 66 tenant, dengan total investasi yang masuk Rp 19,2 triliun,” terang Stanley.

Stanley mengatakan KEK Kendal memberi kepastian investor mendirikan usaha dalam waktu singkat. Pasalnya, semua perizinan usaha di-handle melalui kantor administrator KEK, dan investor bisa langsung fokus memikirkan bisnis mereka.

Halau Pemudik, Pemkot Bogor Terbitkan Peraturan Walikota

SuaraPemerintah.id – Satgas Covid-19 Kota Bogor memperketat kebijakan untuk menghalau pemudik, dengan mengerluarkan Peraturan Walikota (Perwali) nomor 18 tahun 2021 tentang Pelaksanaan kewaspadaan pemudik dan pendatang dalam rangka pengendalian kegiatan masyarakat dimasa pandemi Covid-19.

Serta melalui Keputusan Wali kota (Kepwal) nomor 440 tahun 2021 tentang Penetapan periode pelaksanaan kebijakan kewaspadaan pemudik dan pendatang dalam rangka pengendalian pandemi Covid-19.

Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor, Alma Wiranta mengatakan, payung hukum ini diterbitkan dengan latar belakang untuk mengendalikan penyebaran pandemi Covid-19 selama masa liburan, atau perayaan Hari Raya Idul Fitri di Kota Bogor. Sesuai dengan adanya fenomena pemudik dan pendatang.

Lebih lanjut, Alma menjelaskan, Perwali tentang Kewaspadaan Pemudik dan Pendatang ini disosialisasikan dengan nama Perwali KP2. substansinya dalam pelaksanaan akan menurunkan personel sekitar 15 ribu orang tang terdiri atas anggota TNI-Polri, pemerintah daerah. Juga adanya pelibatan masyarakat yang terbagi atas lima sub satuan tugas khusus (Satgasus).

“Tugas Satgasus terbagi menjadi penghadangan, deteksi, penindakan, administrasi dan pendukung,” jelas Alma.

Periodisasi Perwali KP2 tersebut, sambung Alma, akan dibagi menjadi tiga masa pengetatan. Yakni masa pra kewaspadaan mulai 28 April hingga 5 Mei 2021, masa kewaspadaan mulai 6 Mei hingga 17 Mei 2021, dan masa pasca kewaspadaan ditetapkan mulai 18 Mei sampai dengan 24 Mei 2021.

Alma menuturkan, setiap pelaku perjalanan dalam negeri diluar zona aglomerasi harus dapat menunjukkan hasil negatif test PCR test atau rapid test antigen yang berlaku 1 x 24 jam, atau hasil negatif Genose sebelum keberangkatan.

“Sebagai kebijakan kewaspadaan ini Satgasus akan bertindak tegas dilapangan termasuk terhadap siapa saja yang tidak patuh dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, sanksi administratif maksimal berupa denda akan diberlakukan,” tegasnya.

Terpisah, Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, jika ada pemudik yang nekat datang ke Kota Bogor melalui jalan tikus, maka pihaknya akan memberikan sanksi tegas yang akan tertuang dalam Perwali tersebut.

“Saat tiba di Bogor maka Satgas Kewaspadaan ini akan melakukan penindakan secara berjenjang dan terukur. Baik itu evakuasi, rapid bahkan mungkin upaya penyidikan secara hukum acara pidana,” ucapnya.

Sementara itu, untuk penyekatan makro, Susatyo menyebutkan, akan ada enam titik yang tersebar di berbagai wilayah di Kota Bogor yang disinyalir menjadi pintu masuk bagi para pemudik.

Meski belum bisa menjelaskan secara rinci, dia mengatakan, kemungkinan titik sekar tersebut akan terdapat di Terminal Baranangsiang, pintu tol BORR, Tol Baranangsiang dan titik lainnya yang kurang lebih hampir sama dengan titik sekat ganjil-genap yang diterapkan pada awal tahun ini.

Meski demikian, Susatyo memastikan akan ada tim mobile yang akan melakukan monitoring di perbatasan wilayah. Hal itu mencegah adanya kendaraan pribadi yang dijadikan sebagai angkutan gelap pengangkut pemudik.

Sebab, diharapkan para pelaku usaha tidak melakukan penyewaan mobil selama masa laranhan mudik dilakukan.

“Ingat ada zonasi Jabodetabek itu dibolehkan namanya mudik lokal. Plat F dari mulai yang berakhiran S sampai dengan Z maka akan kami lakukan prioritas untuk pengetatan, karena dari Bogor ke Sukabumi dan Cianjur maupun sebaliknya itu dianggap sebagai mudik di luar zona. Ini yang harus dimengerti oleh semua masyarakat,” ujarnya.

Pemerintah Dukung Penuh Kampanye Mudik Sehat dari Rumah

SuaraPemerintah.id – Pemerintah mendukung kampanye Mudik Sehat dari Rumah yang diinisiasi Jurnalis Peduli Kesehatan Masyarakat (JPKM). Kampanye ini bertujuan mencegah penambahan kasus baru Covid-19, tanpa memutus tali silaturahmi dengan saudara di kampung halaman saat Lebaran.

Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Ekonomi dan Investasi Transportasi Kementerian Perhubungan (Kemhub) Wihana Kirana Jaya menuturkan, pemerintah sudah memutuskan pelarangan mudik selama 6-17 Mei 2021 untuk mengontrol pandemi Covid-19. Sebab, jika pandemi ini tak bisa dikontrol, Indonesia akan rugi besar.

Menurut dia, kasus Covid-19 biasanya naik tajam selepas liburan tertentu. Contohnya, selama Lebaran 2020, kasus harian melonjak 93%, sedangkan kematian mingguan naik 66%. Selanjutnya, pada libur akhir 2020, kasus harian melejit 78%, sedangkan kematian naik 46%.

Meski begitu, dia menuturkan, pemerintah menyadari, mudik adalah ritual sosial di Indonesia. Mudik sudah menjadi mindset masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun.

“Itu sebabnya, kampanye Mudik Sehat dari Rumah ini cukup bagus, karena ritual mudik tetap bisa dijalankan secara virtual, tanpa tatap muka, dan mencegah penyebaran pandemi Covid-19. Kampanye ini harus disosialisasikan terus,” ujar Wihana yang mewakili Menteri Perhubugan Budi Karya Sumadi di webinar Mudik Sehat dari Rumah, Jumat (30/4/2021).

Turut hadir sebagai pembicara Dirjen Perhubungan Darat Kemhub Budi Setiyadi, Koordinator Jaringan Aksi Keselamatan Jalan (Jarak Aman) Edo Rusyanto, dan Head Strategic Operation & Automation PT XL Axiata Tbk Ahmad Hamzah.

Wihana menuturkan, Menbub sangat mengapresiasi kampanye Mudik Sehat dari Rumah. Alasannya, jika mudik diizinkan tahun ini, dikhawatirkan kasus Covid-19 kembali meledak. Dampak ekonomi hal ini sangat besar, karena biaya perawatan satu pasien Covid-19 sekitar Rp 100 jutaan.

Selain itu, meledaknya kasus baru Covid-19 akan membuat rumah sakit kewalahan. Tenaga kesehatan kelelahan dan daya tampung rumah sakit sudah tak sanggup lagi menerima pasien. Itu artinya, akan terjadi “tsunami” ekonomi dan kesehatan, jika mudik diizinkan. Imbasnya, ekonomi nasional akan kontraksi dan daya beli masyarakat tergerus.

“Tsunami ini harus dibendung dengan kampanye positif, seperti mudik sehat dari rumah.
Pemerintah sudah melarang mudik agar tidak terjadi krisis ekonomi berkelanjutan,” kata dia.

Budi Setiadi menuturkan, kebijakan peniadaan mudik Lebaran tahun ini terbagi dalam tiga tahap. Pertama, masa pengetatan mudik (pra), yakni 22 April-5 Mei. Pada periode ini, mudik bisa dilakukan, dengan sejumlah syarat, yakni hasil negatif tes PCR/rapid test antigen maksimal 1×24 jam, dan hasil negatif GeNose C19 sebelum keberangkatan.

Kedua, masa peniadaan mudik 6-7 Mei 2021. Pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) yang dikecualikan dari peniadaan mudik adalah untuk keperluan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka, ibu hamil. Syaratnya, hasil negatif tes RT-PCR maksimal 3×24 jam, hasil rapid test antigen maksimal 2×24 jam, dan hasil tes negatif GeNose C19 sebelum keberangkatan.

Ketiga, masa pengetatan mudik (pasca) 18-24 Mei 2021. Pada periode ini, tak ada larangan mudik. Hanya ada syarat yang sama seperti tahap pertama.

Budi menegaskan, pemerintah mendorong masyarakat untuk melakukan mudik online dengan menggunakan teknologi informasi, seperti medsos. Apalagi, pengguna ponsel pintar di Indonesia kini sudah banyak. “Ini akan mempermudah kegiatan mudik online,” kata dia.

Edo Rusyanto menyatakan, dalam kondisi normal, sebanyak 40-50 orang meninggal per hari selama periode mudik. Namun, tahun lalu, kecelakaan turun 31% menjadi 1.980, sedangkan korban meninggal 63% menjadi 418, karena pandemi Covid-19 mulai melanda Indonesia dan pemerintah melarang mudik.

“Larangan mudik pemerintah menjadi momentum untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dan berkendara secara aman, nyaman, dan selamat. Intinya, kita perlu menerapkan kehati-hatian secara universal dalam aspek kehidupan,” tegas dia.

Ahmad Hamzah menyatakan, operator telekomunikasi siap membantu masyarakat tetap bersilaturahmi pada Lebaran dengan meyiapkan infrastruktur pendukung. Dengan demikian, masyarakat tetap berada di rumah sambil bersilaturahmi.