Beranda blog Halaman 4387

Presiden Tetapkan Dua Hari Cuti Bersama Bagi ASN di Tahun 2021 

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 7/2021 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2021. Bersama dengan Keppres ini, Presiden menetapkan dua hari cuti bersama bagi ASN pada tahun 2021.

Cuti bersama pertama jatuh pada Rabu, 12 Mei 2021 untuk cuti dalam rangka Hari Raya Idulfitri 1442 Hijriah. Sedangkan, cuti bersama kedua, jatuh pada Jumat, 24 Desember 2021 sebagai cuti bersama Hari Raya Natal.

Terbitnya Keppres yang ditetapkan pada 9 April 2021 ini didasari oleh PP No. 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pasal 333 ayat 4 dan PP No. 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pasal 91 ayat 3 yang menyatakan bahwa penetapan cuti bersama ditetapkan oleh Presiden melalui Keppres.

Dalam Keppres ini juga disebutkan bahwa cuti bersama ini tidak mengurangi hak cuti tahunan ASN.

Penetapan cuti bersama ini diperlukan dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas hari kerja ASN. Selain itu, Keppres ini juga berfungsi sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan cuti bersama tahun 2021.

Bagi pegawai ASN yang masih bertugas selama cuti bersama berlangsung, maka diberikan tambahan cuti tahunan sesuai dengan jumlah hari cuti bersama yang tidak diberikan.

Hal ini merupakan kompensasi atas tugas yang dijalankan dan hak cuti bersama yang tidak diberikan ketika periode cuti bersama berlangsung.

Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang mengatur mengenai hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2021.

Adapun jumlah cuti bersama yang telah ditetapkan oleh SKB tersebut, jumlahnya sama dengan yang diputus oleh Keppres No. 7/2021 ini.

 

Kemenperin Pacu Industri Farmasi dan Alat Kesehatan Terapkan Industri 4.0

Penulis
Sopyan
-
Kemenperin Pacu Industri Farmasi dan Alat Kesehatan Terapkan Industri 4.0

SuaraPemerintah.id – Industri farmasi dan alat kesehatan telah ditetapkan menjadi sektor-sektor strategis dalam penerapan industri 4.0. Ketika Covid-19 masuk ke tanah air, permintaan terhadap vitamin, suplemen dan obat-obatan untuk menambah kekebalan tubuh meningkat. Seiringdemand yang tinggi pada sektor tersebut, pemerintah menambahkan sektor alat kesehatan dan farmasi ke dalam sektor prioritas dalam Making Indonesia 4.0.

“Sektor industri alat kesehatan dan farmasi masuk dalam kategori high demand di tengah pandemi Covid-19. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan daya saing sektor industri alat kesehatan dan farmasi dengan mendorong transformasi teknologi berbasis digital. Pemanfaatan teknologi digital dimulai dari tahapan produksi hingga distribusi kepada konsumen,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, di Jakarta, Rabu (14/4).

Untuk melihat kesiapan implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0, termasuk di sektor-sektor tersebut, Kemenperin melakukan assessment Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0).

Dalam rangkaian Hannover Messe 2021: Digital Edition, Kemenperin membagikan kebijakan percepatan implementasi industri 4.0 di sektor farmasi serta kimia dalam sesi talkshow “Navigating the Journey of 4.0: Pharmaceutical and Chemical Industry”.

Salah satu pembicara, Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemkes, Arianti Anaya menyampaikan, Kementerian Kesehatan (Kemkes) telah membuat sebuah peta jalan untuk mengakselerasi perkembangan industri farmasi dan alat kesehatan menuju industri 4.0, sejalan dengan program Making Indonesia 4.0 yang dipimpin oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Arianti menyampaikan, peta jalan tersebut mengakselerasi perkembangan industri farmasi dan alat kesehatan, mencakup langkah yang harus dilalui, target perkembangan produk, serta jangka waktu. Target dari peta jalan tersebut adalah kemajuan industri untuk menghasilkan produk bahan baku yang berteknologi tinggi. “Guna mewujudkan peta jalan tersebut, dibutuhkan sinergi antara stakeholders guna meningkatkan kapabilitas dari pabrik untuk memproduksi alat kesehatan yang diperlukan,” ujarnya.

Ia menambahkan, ada pertumbuhan sarana produksi alat kesehatan yang terus meningkat. Dari 193 perusahaan di tahun 2015, telah mencapai 891 perusahaan pada 2021. “Dalam lima tahun terakhir, industri alat kesehatan dalam negeri tumbuh sebanyak 698 industri atau meningkat 361,66%,” imbuh Arianti.

PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia yang merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi bahan baku obat dan bahan baku kosmetik, yang dalam operasionalnya tengah berupaya mengimplementasikan pemanfaatan revolusi industri 4.0, sehingga menjadi salah satu perusahaan penerima award INDI 4.0 tahun 2020 dari Kemenperin.

Operation Manager Kimia Farma Sungwun Pharmacopia Randy Kelana mengatakan, perusahaan tersebut telah mengimplementasikan industri 4.0 untuk konektivitas. Ini dilakukan dengan mengintegrasikan dan mengonsolidasikan anak perusahaan Kimia Farma, sehingga keputusan strategis dapat lebih cepat ditetapkan. “Bahkan konektivitas tersebut tidak hanya untuk Kimia Farma saja, tetapi untuk semua holding farmasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN),” katanya.

Untuk meningkatkan efektivitas, perusahaan tersebut telah mengimplementasikan Internet of Things (IOT), dengan setiap sistem saling terhubung dalam jaringan, sehingga dapat menciptakan kinerja yang lebih efektif dan efisien. “Lalu kami juga menerapkan digitalisasi untuk administrasi,” imbuhnya.

PT. Schott Igar Glass, salah satu produsen industri kaca alat-alat farmasi terus berupaya mendukung langkah pemerintah untuk menjadikan industri farmasi dan alat kesehatan semakin berdaya saing pada era revolusi industri 4.0.

Sebagai salah satu perusahaan di sektor Industri Kimia Farmasi dan Tekstil (IKFT) yang mendapatkan penghargaan INDI 4.0 pada tahun 2020 tersebut, Schott Igar Glass telah mampu mengintegrasikan lini produksi dengan sistem Enterprise Resouce Planning (ERP) dan juga e-procurement system dengan supplier yang transparan dan data yang realtime.

Head of Supply Chain Management Schoot Igor Glass, Irawan Budi Utomo mengatakan, perusahaan yang dipimpinnya juga telah memiliki business intelligent application untuk mendukung keputusan strategis. Digital e-learning juga telah diimplementasikan untuk pegawai agar bisa mengikuti pelatihan di manapun dan kapanpun. “Memanfaatkan data di seluruh area bisnis adalah kunci dalam mengimplementasikan industri 4.0,” kata Irawan.

Menurut data Kementerian Kesehatan, sampai tahun 2021, terdapat 271 industri formulasi farmasi, 17 industri bahan baku farmasi,132 industri obat tradisional, 18 industri ekstraksi hasil alam. Angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Produk farmasi dan alat kesehatan di Indonesia telah diekspor ke beberapa negara, seperti Belanda, Inggris, Polandia, Nigeria, Kamboja, Vietnam, Filipina, Myanmar, Singapura, Korea Selatan serta Amerika Serikat.

PLN Tegaskan Tetap Beri Stimulus Listrik Periode April hingga Juni 2021

Penulis
Andik Irwanto
-
PLN Tegaskan Tetap Beri Stimulus Listrik Periode April hingga Juni 2021

SuaraPemerintah.id – Perusahaan Listrik Negara (PLN) menegaskan akan tetap memberikan stimulus listrik seperti diskon pada periode April hingga Juni 2021, sebagai wujud perlindungan sosial pemerintah kepada masyarakat di tengah pandemi. Untuk pelanggan UMKM dan rumah tangga selama periode April hingga Desember 2020, pemerintah sudah mengalokasikan sebanyak Rp13 triliun.

Hal ini dikatakan oleh EVP Tarif dan Subsidi PT PLN Tohari Hidayat dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, 15 April 2021. Stimulus ini akan mengurangi beban rakyat karena dampak pandemi.

“Untuk pelanggan prabayar, diskon diberikan saat pembelian token,” katanya.

Tohari menambahkan, untuk pelanggan UMKM dan rumah tangga selama periode April hingga Desember 2020, pemerintah sudah mengalokasikan sebanyak Rp13 triliun.

Sementara antara Januari sampai April 2021, lanjutnya, pemerintah sudah kucurkan sekitar Rp4,7 triliun.

Tohari menjelaskan pelanggan rumah tangga 450 VA dan 900 VA, serta bisnis dan industri daya 450 VA pasca bayar akan mengalami perubahan besaran stimulus.

Menurut dia, keputusan terkait stimulus listrik diputuskan, dan seluruh pelanggan yang sudah menerima stimulus 2020 dan Januari 2021, akan tetap menerima stimulus sebesar 50 persen dari yang dibayarkan sebelumnya.

Ia memaparkan, untuk pelanggan rumah tangga 450 VA sebelumnya gratis sekarang membayar 50 persen. Pelanggan rumah tangga 900 VA yang sebelumnya diskon 50 persen, maka sekarang diskonnya menjadi 25 persen, sehingga pelanggan membayar 75 persen.

Sementara itu, pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada Fahmi Radhi mengaku dirinya setuju dengan program stimulus listrik ini karena dinilai langkah pemerintah sesuai dengan salah satu tujuan stimulus, yakni mengurangi beban rakyat karena dampak pandemi. Di mana diskonnya langsung instan sehingga akan lebih tepat sasaran.

“Ini keputusan tepat karena diskonnya langsung dapat dilakukan instan. Sehingga stimulusnya dapat tepat sasaran,” kata Fahmi.

Fahmi menjelaskan, keputusan pemerintah yang dinilainya tepat itu sesuai dengan kajian yang hasilnya menunjukkan bahwa penurunan tarif listrik dan bahan bakar minyak (BBM) akan meningkatkan daya beli.

Namun demikian, di tengah kabar baik itu, Fahmi meminta agar PLN memperhatikan faktor nonteknis sehingga informasi terkait perubahan besaran stimulus itu tidak kontraproduktif. (red/pen)

KemenPANRB Sampaikan Tiga Strategi Wujudkan Pelayanan Publik Berkelas Dunia di Tahun 2025

Penulis
Sopyan
-
KemenPANRB Sampaikan Tiga Strategi Wujudkan Pelayanan Publik Berkelas Dunia di Tahun 2025

SuaraPemerintah.id – Peningkatan pelayanan publik dilakukan melalui berbagai strategi. Strategi ini dilakukan secara bertahap hingga pada akhirnya terwujud pelayanan publik berkelas dunia di tahun 2025.

Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa menyampaikan bahwa terdapat tiga tahap yang harus dilakukan.

“Tahap pertama penguatan regulasi dibidang pelayanan publik dengan penetapan Undang-Undang No. 25/2009 dan berbagai peraturan turunannya,” ujarnya dalam acara Talkshow Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021, secara virtual, Rabu (14/04).

Kedua, implementasi UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik dilaksanakan secara konsisten hingga level penyelenggara pelayanan, melalui berbagai diseminasi kebijakan, pendampingan, dan monev pelaksanaan.

Pada tahap ketiga, peningkatan pelayanan publik dilaksanakan dengan mendorong berbagai terobosan. “Terobosan ini antara lain integrasi pelayanan publik, replikasi atau scaling-up inovasi, dan peningkatan partisipasi masyarakat,” jelasnya.

Kementerian PANRB sebagai pembina pelayanan publik mendorong terwujudnya pelayanan publik berkelas dunia pada setiap instansi pemerintah. Roadmap bidang pelayanan publik diperlukan oleh Kementerian PANRB dan juga seluruh penyelenggara pelayanan publik untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan monitoring evaluasi pada berbagai tingkatan guna mewujudkan pelayanan publik berkelas dunia pada 2020-2025.

Berbagai kebijakan dan upaya dilakukan Kementerian PANRB untuk mempercepat peningkatan pelayanan publik. Salah satunya dengan penguatan partisipasi masyarakat melalui aplikasi SP4N-LAPOR!.

Terobosan kanal pengaduan tersebut menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang.

Dalam mendukung iklim investasi, Kementerian PANB juga mendorong pemerintah daerah membangun mal pelayanan publik (MPP).

MPP mengintegrasikan layanan dalam satu gedung, baik yang diberikan oleh instansi pusat, daerah, maupun BUMN/BUMD. Kehadirannya diberbagai daerah diharapkan sebagai langkah untuk meningkatkan nilai Ease of Doing Business (EoDB) di Indonesia.

Kehadiran MPP merupakan perwujudan birokrasi 4.0 yang diharapkan mampu membentuk ASN modern yang memiliki pola pikir untuk berkinerja tinggi yang mampu menghadirkan pelayanan terbaik sehingga berdampak pada tumbuhnya minat investasi para investor.

“Selain itu, hadirnya MPP sebagai upaya untuk mengubah pola pikir ego sektoral antar-institusi menjadi kerja bersama,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Kemendagri Suprayitno menyatakan kesiapannya guna mendukung program reformasi birokrasi di sektor pelayanan publik terutama di daerah.

Selain itu adanya masukan serta sharing session perihal pelayanan publik diharapkan mempercepat perbaikan layanan publik oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

 

Penerapan PPnBM Berhasil Naikkan Penjualan Mobil Baru Melesat 72,6 Persen Menjadi 84.910 Unit

Penulis
Andik Irwanto
-
Penerapan PPnBM Berhasil Naikkan Penjualan Mobil Baru Melesat 72,6 Persen Menjadi 84.910 Unit

SuaraPemerintah.id – Setelah Pemerintah Indonesia menerapkan insentif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) pada 1 Maret lalu penjualan mobil baru di Indonesia melesat 72,6 persen dari 49.202 unit pada Februari 2021 menjadi 84.910 unit pada Maret tahun ini. Hal ini berdasar acuan data penjualan bulanan wholesales (pabrik ke diler) Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) pada Kamis, 14 April 2021.

Kenaikan penjualan hingga 72,5 persen terjadi setelah Pemerintah PPnBM pada 1 Maret lalu untuk mobil berkapasitas mesin 1.500cc ke bawah, yang dilanjutkan untuk kendaraan bermesin 1.501cc hingga 2.500cc pada awal April.

Penjualan sebanyak 84.910 hampir mendekati rata-rata penjualan mobil pada 2019 atau sebelum pandemi COVID-19 masuk Indonesia, yakni rata-rata 85.576 unit dari total tahunan 1,03 juta mobil.

Hasil niaga pada Maret 2021 bahkan melewati tiga bulan pertama 2020 yakni Januari 80.435 unit, Februari 79.644 unit, dan Maret 76.811 unit secara wholesales. Sedangkan setelah ada pandemi, penjualan bulanan untuk mobil baru dalam sebulan maksimal hanya mencapai 50-an ribu unit.

Di sisi lain, wholesales kuartal I (Januari – Maret 2021) sebanyak 187.021 unit masih tertekan dari jumlah kuartal I tahun 2020 dengan total 236.910 unit. Hasil penjualan itu pun belum menyamai pencapaian pada Maret 2019 sebanyak 90 ribu unit.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada pekan lalu menyatakan relaksasi Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) tidak cuma mendorong angka penjualan mobil, melainkan turut meningkatkan konsumsi komponen dalam negeri (TKDN) produk otomotif nasional.

“Relaksasi ini bukan untuk mendorong penjualan saja, ada faktor yang tidak kalah penting yang kita kejar yaitu local purchase atau kandungan lokal,” kata Menperin di Jakarta.

Sebelumnya, pemerintah memperluas insentif relaksasi PPnBM pada mobil berkapasitas mesin 1.501-2.500 cc, dengan besaran diskon PPnBM 25-50 persen, memperluas kebijakan yang semula hanya untuk mobil bermesin 1.500 cc ke bawah.

Pada relaksasi 1 Maret untuk mobil bermesin 1.500cc ke bawah, diberikan syarat komponen lokal minimal 70 persen, dan pemerintah memberikan insentif PPnBM hingga 100 persen untuk periode Maret – Mei 2021, 50 persen untuk Juni – September 2021 dan 25 persen hingga Desember.

Pemerintah kemudian memperluas relaksasi PPnBM untuk mobil bermesin 1.501 – 2.500 cc berpenggerak 4×2 maupun 4×4 dengan syarat lokal konten minimal 60 persen. (red/pen)

Apresiasi Kinerja Kehumasan Pemprov DKI Jakarta, Dinas Kominfotik Raih Penghargaan dari Poskota

Penulis
Sopyan
-
Apresiasi Kinerja Kehumasan Pemprov DKI Jakarta, Dinas Kominfotik Raih Penghargaan dari Poskota

SuaraPemerintah.id – Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta menerima penghargaan dari Poskota sebagai Dinas Kominfotik Terinovatif.

Penghargaan diberikan secara langsung oleh Pimpinan Redaksi Pos Kota, Tatang Suherman kepada Kepala Dinas Kominfotik DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat.

Tatang mengatakan, pihaknya melakukan survei kehumasan terhadap sejumlah daerah, termasuk DKI Jakarta dalam rangka memperingati HUT ke-51 Poskota.

Tatang mengapresiasi kinerja kehumasan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menyampaikan informasi program dan kegiatan strategis kepada masyarakat umum, khususnya warga Jakarta.

“Berdasarkan hasil survei dan penilaian, kami sepakat Pemprov DKI Jakarta layak dan kami acungi jempol. Terutama, dalam penyampaian informasi kepada masyarakat,”  ujarnya, Rabu (14/4).

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfotik DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas penghargaan yang diberikan.

“Kami berbahagia sekali atas apresiasi yang sangat besar dari Poskota. Poskota sebagai mitra dari Pemprov DKI Jakarta telah memberikan perhatian besar dengan membantu publikasi-publikasi program pemerintah,” ungkapnya.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendukung transformasi digital yang ada di Poskota dan bangga melihat perjalanan sejarah media massa yang sudah sekian lama kemudian mampu beradaptasi dengan tantangan teknologi saat ini.

“Semoga Poskota tetap maju dan eksis menjadi salah satu pilar demokrasi, membawa berita baik bagi masyarakat dan membawa semangat positif,” ucapnya.

Ia berharap, kemitraan Dinas Kominfotik DKI Jakarta dengan Poskota menjadi lebih kokoh dan semakin erat dalam menghadirkan informasi-informasi bermanfaat bagi masyarakat, khususnya yang berfokus pada program Pemprov DKI Jakarta.

“Kami sudah berbicara dan berdiskusi mengenai pengembangan program yang akan dan bisa kita lakukan ke depan,” tandasnya.

 

 

Polda Metro Jaya Sediakan Layanan Samsat Keliling untuk PKB Tahunan di Jadetabek

Penulis
Andik Irwanto
-
Polda Metro Jaya Sediakan Layanan Samsat Keliling untuk PKB Tahunan di Jadetabek

SuaraPemerintah.id – Polda Metro Jaya telah menyediakan layanan Samsat Keliling untuk memfasilitasi masyarakat di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi yang ingin membayar pajak kendaraan bermotor pada Kamis. Gerai Samsat Keliling ini hanya melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) tahunan.

Berdasarkan informasi dalam laman media sosial TMC Polda Metro Jaya, layanan Samsat Keliling dibuka dari pukul 08.00 hingga pukul 14.00 WIB di beberapa lokasi, yakni:

1. Samling Jakarta Pusat di halaman parkir Samsat Jakarta Pusat;
2. Samling Jakarta Utara di halaman parkir Samsat Jakarta Utara;
3. Samling Jakarta Barat di halaman parkir Samsat Jakarta Barat;
4. Samling Jakarta Selatan di halaman parkir Samsat Jakarta Selatan;
5. Samling Jakarta Timur di halaman parkir Samsat Jakarta Timur;
6. Samling Kota Tangerang berada di halaman parkir Samsat Kota Tangerang dan Perumnas Kota Tangerang;
7. Samling Ciledug, halaman Kantor Samsat Ciledug dan Poris Giant Cipondoh Ciledug;
8. Samling Serpong halaman parkir Samsat Serpong dan ITC BSD Serpong;
9. Samling Ciputat, halaman parkir Samsat Ciputat;
10. Samsat Kelapa dua, Pasar Modern Intermoda Cisauk Kelapa Dua dan Polsek Pakuhaji Kelapa Dua;
11. Samling Kota Bekasi, di halaman parkir Samsat Kota Bekasi dan Mall Cyber Park Bekasi;
12. Samling Kabupaten Bekasi, di halaman patkir Samsat Kabupaten Bekasi;
13. Samling Depok di halaman parkir Samsat Depok, Kelurahan Kalimulya Cilodong Depok dan Kelurahan Tapos Depok;
14. Samling Cinere di halaman parkir Samsat Cinere dan Kelurahan Rangkapan Jaya Pancoran Mas Cinere.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan wajib pajak sebelum menyambangi gerai antara lain pastikan kendaraan yang akan dibayar pajaknya tidak memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor lebih dari satu tahun.

Kemudian pastikan untuk membawa beberapa dokumen yang diperlukan untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan, seperti membawa KTP, BPKB dan STNK asli masing-masing disertai lampiran fotokopi.

Gerai Samsat Keliling ini hanya melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) tahunan, sedangkan untuk perpanjangan STNK (lima tahunan) dan ganti plat nomor kendaraan harus datang langsung ke kantor Samsat.

Pelayanan STNK Keliling diberikan untuk memudahkan masyarakat agar taat hukum dan membayar kewajibannya membayar pajak kendaraan.

Selama berada di lokasi gerai Samsat Keliling para pemegang SIM diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dengan menggunakan masker, menjaga jarak sosial, mencuci tangan, dan tidak berkerumun. (red/pen)

PT Semen Indonesia Lewat Program SIG Mandiri Gelar Pelatihan Jahit dan Pertanian Terpadu di Gresik dan Rembang

Penulis
Andik Irwanto
-
PT Semen Indonesia Lewat Program SIG Mandiri Gelar Pelatihan Jahit dan Pertanian Terpadu di Gresik dan Rembang

SuaraPemerintah.id – PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) melalui program SIG Mandiri menggelar pelatihan menjahit pakaian wanita dan anak di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dan pelatihan pertanian terpadu di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Melalui pelatihan ini, SIG berharap para pelaku UMKM dapat meningkatkan kualitas produk, lebih kreatif serta terus berinovasi.

Kegiatan ini sebagai upaya peningkatan produktivitas bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar wilayah operasional perusahaan, demikian siaran pers SIG yang diterima, Rabu (14/4).

Pelatihan menjahit pakaian wanita dan anak diikuti oleh 16 orang ibu rumah tangga dan anggota PKK Kelurahan Singosari, Gresik. Kegiatan dilaksanakan selama selama lima hari, mulai Senin (29/3) hingga Jumat (2/4). Pelatihan yang diberikan antara lain metode teori, demonstrasi dan praktik menjahit.

Selain itu, SIG juga memberikan 16 mesin jahit tipe 23 pola jahitan kepada para peserta.

Sedangkan di Kabupaten Rembang, SIG memberikan pelatihan pertanian terpadu bagi 40 UMKM mitra binaan sektor peternakan. Pelatihan dilaksanakan selama dua hari, Rabu dan Kamis (7-8 April 2021) di Auditorium Fave Hotel.

Program pelatihan meliputi cara budi daya sapi, domba, ayam, serta pengolahan limbah ternak menjadi biogas.

General Manager of CSR SIG Edy Saraya mengatakan kegiatan ini merupakan wujud kontribusi nyata SIG bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan ekonomi, terutama masyarakat sekitar perusahaan.

“Melalui pelatihan ini, SIG berharap para pelaku UMKM dapat meningkatkan kualitas produk, lebih kreatif serta terus berinovasi demi menjaga kelangsungan usahanya, terutama di masa pandemi Covid-19,” kata Edy Saraya.

Pelatihan ini disambut baik oleh Syamsuddin, salah satu mitra binaan sektor peternakan SIG asal Desa Lodan Kulon, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang.

Menurutnya, Rembang memiliki potensi besar dalam hal peternakan, karena didukung oleh potensi alam yang baik. Pelatihan ini kian mendukung upaya peternak dalam memaksimalkan potensi tersebut.

“Banyak ilmu yang kami dapat, di antaranya bagaimana membuat pakan ternak alternatif, mampu merawat hewan ternak yang baik, serta bagaimana mengolah kotoran ternak menjadi kompos yang ternyata dapat menambah penghasilan para peternak.

”Semoga dengan adanya pelatihan ini ke depan pengelolaan ternak hewan lebih produktif,” ujar Syamsuddin. (red/pen)

Jokowi Minta Kepala Daerah Manfaatkan APBD dengan Program Padat Karya

Penulis
Andik Irwanto
-
Jokowi Minta Kepala Daerah Manfaatkan APBD dengan Program Padat Karya

SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para kepala daerah untuk memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan memperbanyak program padat karya, agar tercipta banyak lapangan kerja di daerah. Selain program padat karya, Jokowi juga meminta pemerintah daerah untuk segera mengeksekusi bantuan sosial bagi masyarakat.

Hal ini diungkapkan oleh Jokowi dalam siaran pers Sekretariat Presiden di Jakarta, Kamis, 15 April 2021.

“Saya minta agar APBD ini bisa memberikan pekerjaan kepada masyarakat di lapis bawah dengan cara memperbanyak program-program padat karya untuk penciptaan lapangan pekerjaan sambil menunggu ekonomi kembali pulih sepenuhnya,” ujarnya.

Presiden menyampaikan hal tersebut saat memberikan pengarahan kepada para peserta Rapat Koordinasi Kepala Daerah Tahun 2021 yang digelar secara virtual dari Istana negara, Jakarta, pada Rabu (14/4).

Selain program padat karya, Jokowi juga meminta pemerintah daerah untuk segera mengeksekusi bantuan sosial bagi masyarakat.

Pemerintah pusat, ujar Jokowi, telah mengalokasikan anggaran bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat di daerah. Namun, apabila terdapat sejumlah titik di daerah yang masih belum tersentuh bantuan tersebut, maka pemerintah setempat dapat langsung bergerak cepat untuk turut memberikan bantuan sosial.

“Bantu juga usaha mikro, kecil, dan menengah baik itu permodalan, produksi, maupun pemasarannya karena ini akan menggerakkan ekonomi daerah,” ujarnya.

Orang nomor satu di Indonesia tersebut juga menekankan soal pentingnya peningkatan investasi di daerah yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Cipta Kerja yang pelaksanaannya harus didukung penuh demi membuka seluas-luasnya kesempatan kerja bagi masyarakat.

“Daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota jangan memperlambat yang namanya izin investasi karena investasi menciptakan lapangan pekerjaan,” katanya.

Investasi yang masuk ke suatu daerah pada gilirannya juga akan menggerakkan perekonomian daerah tersebut. Ketidaksigapan untuk melayani perizinan investasi, kata Presiden, akan turut memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah yang juga akan memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, investasi juga akan memberikan pemasukan kepada negara dan daerah melalui penerimaan pajak dan retribusi.

“Sebanyak 76 persen pendapatan negara itu diperoleh dari pajak. Besar sekali. Kalau ada investasi baru mendirikan perusahaan, pabrik, atau industri artinya ada yang kita pungut pajaknya. Ada tambahan lagi,” kata mantan Gubernur DKI tersebut.

Oleh sebab itu, Jokowi kembali mengingatkan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dan dukungan penuh bagi dunia usaha yang hendak melakukan investasi. (red/pen)

Kemkes Nyatakan Mutasi E484K dari Varian yang Ada Saat Ini Tidak Berbahaya

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemkes), Siti Nadia Tarmizi mengatakan, E484K merupakan hasil mutasi dari varian virus Covid-19 yang telah ada saat ini.

Ada tiga varian menjadi perhatian Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) yakni virus B117, B1351, dan P1

Nadia menjelaskan, varian baru virus Covid-19 ini cepat menular dan ada yang menurunkan efikasi vaksin Covid-19.

Dijelaskan Nadia, E484K di Indonesia baru terjadi mutasi dari varian sudah ada sebelumnya dan belum dapat disebutkan varian baru karena hanya ditemukan dalam satu sampel. Kabar baiknya, mutasi tersebut tidak mematikan.

“Kita menemukan mutasi tersebut di salah satu sampel pasien Covid-19 positif, tetapi mutasi tersebut tidak berbahaya. Meski demikian perlu diwaspadai karena kalau kemudian terjadi bersamaan dengan mutasi yang lain bisa menjadi varian baru atau dia bisa menjadi salah satu varian Brasil maupun Jepang,” jelas Nadia saat dihubungi Beritasatu.com, Rabu (14/4/2021).

Nadia menyebutkan, di Afrika Selatan dan di Jepang mutasi E484K ini cepat menular. Pasalnya, mutasi E484K bersamaan dengan adanya varian baru yang menyebabkan bisa menurunkan efikasi vaksin. Sedangkan di Indonesia, E484K ini ditemukan satu kasus, sehingga disebut mutasi.

Nadia menjelaskan, tidak semua mutasi itu buruk. Sebab ada juga mutasi buruk yakni virusnya akhirnya hilang. Adapun mutasi adalah cara virus bertahan. Dalam hal ini, E484K sama halnya dengan D614B atau N4531 sama, yakni hanya mutasi satu virus.

“Jadi cuma satu mutasi, kalau varian itu beberapa mutasi. Tapi E484K sendiri, dia enggak berbahaya yang berbahaya itu varian virusnya. Kalau dia sendiri enggak ada efeknya. Makanya WHO tidak mengkategorikan itu sebagai virus yang mendapat perhatian,” ucap dia.

Nidia mengatakan, berdasarkan WHO mutasi virus terdiri dari varian yang diwaspadai dan varian yang menjadi perhatian.

Dikatakan Nadia, virus perlu diwaspadai karena sedang membuktikan ada dampak pada kejadian di lapangan secara epidemiologi. Sedangkan perhatian maksudnya secara laboratorium, misalnya M4351 terbukti bisa menurunkan sistem kekebalan sehingga vaksin tidak efektif.

Nadia mengatakan, dengan ditemukannya mutasi virus Covid-19 dan varian baru ini seharusnya masyarakat lebih waspada dan semakin disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Selain itu, mengikuti program vaksinasi.

“Untuk mencegah kita tertular tentu dengan menerapkan protokol kesehatan, tetapi untuk mencegah kita menjadi sakit adalah dengan vaksinasi. Jadi kombinasi ini harus tetap kita lakukan,” kata Nadia.

Sementara terkait mutasi dari varian Virus B117, Nadia menyebutkan, hingga saat ini ada 10 kasus. Sebelumnya ada tujuh kasus, kemudian ada penambahan tiga kasus baru yakni dua kasus di Karawang merupakan kontak kerat dari pasien pertama yang konfirmasi Covid-19 B117 di Karawang.

1...4,3864,3874,388...4,884Halaman 4,387 dari 4,884