Beranda blog Halaman 4388

DPR Harapkan Bulog Maksimalkan Serap Beras Petani Lokal di Musim Panen Raya

Penulis
Andik Irwanto
-

SuaraPemerintah.id – Komisi IV DPR RI menginginkan agar Bulog dapat menyerap beras petani lokal semaksimal mungkin atau sebanyak-banyaknya di musim panen raya sekarang ini untuk kemudian dijual secara komersial. Stabilitas harga penting guna menjamin kesejahteraan petani di berbagai daerah.

Hal ini dikatakan oleh Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis, 15 April 2021.

“Langkah tersebut penting agar harga beras tidak jatuh saat panen raya,” katanya.

Hermanto mengingatkan bahwa stabilitas harga penting guna menjamin kesejahteraan petani di berbagai daerah.

Sebaliknya, menurut dia, tingkat harga yang turun apalagi jatuh tentu saja dinilai akan sangat memukul petani

“Mereka (petani) harus dibuat senang agar tetap bersemangat mengelola usaha taninya untuk mencukupi pangan bangsa Indonesia,” katanya

Dengan demikian, lanjut Hermanto, maka pangan nasional tidak terlalu tergantung pada impor.

Hermanto juga meminta Bulog agar menyediakan dan menjaga stok pangan sepanjang Ramadhan dan Idul Fitri dalam jumlah yang cukup dengan harga yang stabil.

Sebagaimana diwartakan, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso memastikan stok beras nasional aman dengan kapasitas mencapai 1 juta ton hasil dari penyerapan produksi padi para petani di masa panen raya.

“Setelah berminggu-minggu semua Direksi Bulog turun ke sawah untuk memantau dan memastikan penyerapan produksi petani dalam negeri, per hari ini stok beras Bulog sudah tembus satu juta ton,” kata Budi Waseso dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (28/3).

Stok beras tersebut didapatkan dari penyerapan gabah beras petani pada musim panen raya 2021 yang dilakukan hampir sebulan penuh oleh manajemen Perum Bulog. Stok beras nasional satu juta ton merupakan batas aman dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Budi Waseso atau yang biasa dipanggil Buwas menjelaskan bahwa realisasi penyerapan yang dilakukan Bulog sampai dengan akhir Maret tahun ini lebih tinggi dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya.

Sampai dengan 26 Maret 2021, Bulog sudah menyerap sebanyak lebih dari 180.000 ton setara beras produksi dalam negeri dari seluruh Indonesia.

Buwas mengatakan serapan harian Bulog tahun ini rata-rata sudah mencapai 10.000 ton per hari. Jumlah tersebut diperkirakan akan cenderung meningkat lagi dalam beberapa minggu ke depan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk membantu kesiapan anggaran Perum Bulog guna menjalankan tugas menyerap beras petani. (red/pen)

Pemkab Gresik Siapkan Layanan Kesehatan dengan KTP Melalui UHC atau Jaminan Kesehatan Semesta

Penulis
Andik Irwanto
-
Pemkab Gresik Siapkan Layanan Kesehatan dengan KTP Melalui UHC atau Jaminan Kesehatan Semesta

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik, Jatim, menyiapkan layanan kesehatan di wilayah itu hanya dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) melalui mekanisme Universal health Coverage (UHC) atau Jaminan Kesehatan Semesta. Program ini merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah di bidang kesehatan.

Hal ini dikatakan oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani di Gresik, Rabu, 14 April 2021.

“Program ini merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah di bidang kesehatan. Selain menjadi program prioritas, Kami ingin di era Gresik baru jumlah angka kemiskinan menurun dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang pelayanan kesehatan,” kata Gus Yani, panggilan akrabnya.

Untuk itu, Gus Yani melakukan pematangan program dengan mengundang pimpinan BPJS Gresik, para pimpinan RS se-Kabupaten Gresik dan para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

“Saya berharap, UHC ini ada inovasi dari seluruh peserta rapat dan tidak hanya mengandalkan APBD dalam pembiayaannya, dan ada optimalisasi dari semua pihak dalam percepatan program UHC ini,” katanya.

Kepala Cabang BPJS Gresik, Tutus Novita Dewi merinci jumlah kepesertaan BPJS masyarakat Gresik sebesar 77,28 persen, jumlah itu meningkat dibanding beberapa minggu sebelumnya yang hanya 74 persen.

Sedangkan untuk pembayaran klaim selama 8 bulan terakhir tahun 2020 sebesar Rp421 miliar, sedangkan jumlah pemasukan iuran peserta selama setahun sebesar Rp435 miliar.

“Tingkat kepuasan masyarakat terhadap BPJS juga semakin meningkat. Hal ini sesuai komitmen kami bersama seluruh rumah sakit yang bekerjasama dengan kami untuk tidak melakukan pungutan kepada peserta BPJS dan tidak diskriminasi dalam layanan,” kata Tutus.

Sekda Gresik Abimanyu Poncoatmojo Iswinarno mengaku UHC adalah program yang baik untuk memenuhi hak-hak kesehatan masyarakat.

“Program ini jangan sampai tidak terwujud, sebab ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan melalui kesehatan,” kata Abimanyu.

Untuk sinkronisasi data kependudukan untuk keperluan program ini, Abimanyu berencana membentuk tim khusus yang kemudian dikoordinasi oleh BPJS Kesehatan.

“Kalau data sudah valid, maka program ini bisa sesuai sasaran dan cukup bagus untuk menyejahterakan masyarakat melalui program kesehatan,” katanya.

Abimanyu berharap, program UHC yang juga masuk dalam program 100 hari bupati dalam memimpin Kabupaten Gresik bisa mengkover kesehatan semua masyarakat, khususnya masyarakat miskin. (red/pen)

Kementerian PUPR Sebut Program Sejuta Rumah Kuartal I 2021 Capai 164.071 Unit, Sebanyak 146.766 Unit MBR dan 17.305 Unit Non MBR

Penulis
Andik Irwanto
-
Kementerian PUPR Sebut Program Sejuta Rumah Kuartal I 2021 Capai 164.071 Unit, Sebanyak 146.766 Unit MBR dan 17.305 Unit Non MBR

SuaraPemerintah.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat program Sejuta Rumah pada kuartal I 2021 telah mencapai 164.071 unit rumah. Capaian tersebut terdiri atas pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 146.766 unit dan rumah non-MBR 17.305 unit

Hal ini diungkapkan oleh Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid di Jakarta, Rabu, 14 April 2021.

“Capaian program Sejuta Rumah pada triwulan pertama atau per 31 Maret 2021 sebanyak 164.071 unit rumah di seluruh Indonesia,” katanya.

Ia memaparkan capaian tersebut terdiri atas pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 146.766 unit dan rumah non-MBR 17.305 unit.

Menurut dia, angka capaian program Sejuta Rumah akan terus disampaikan ke masyarakat oleh Kementerian PUPR untuk menunjukkan kinerja pemerintah bersama para pemangku kepentingan bidang perumahan dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat.

Berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, dalam pelaksanaan program Sejuta Rumah, pemerintah menargetkan 70 persen untuk MBR dan sisanya 30 persen untuk rumah non-MBR.

Capaian untuk rumah MBR berasal dari pembangunan yang dilaksanakan pemerintah yakni rumah susun 325 unit, rumah swadaya sebanyak 46.415 unit, dan DAK 646 unit.

Pemerintah daerah juga tercatat telah membangun rumah masyarakat melalui peningkatan kualitas rumah sebanyak 1.353 unit. Sedangkan pengembang perumahan membangun 94.684 unit dan masyarakat membangun sendiri rumah secara swadaya 3.343 unit.

Adapun capaian pembangunan rumah untuk non-MBR berasal dari pembangunan rumah oleh pengembang yakni rumah tapak sebanyak 5.682 unit dan rumah susun sebanyak 2.574 unit. Sedangkan pembangunan rumah non-MBR oleh masyarakat sendiri tercatat sebanyak 9.049 unit.

Sebelumnya, Khalawi juga sudah mengajak para insinyur di Indonesia untuk mendukung program pembangunan infrastruktur dan perumahan rakyat khususnya program Sejuta Rumah.

“Sumbangsih dan dukungan para infrastruktur di bidang infrastruktur dan perumahan sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Kami juga mengajak para insinyur Indonesia untuk ikut mendukung program perumahan yakni Program Sejuta Rumah untuk masyarakat,” ujarnya.

Menurut dia, peran insinyur dalam program Sejuta Rumah sangat dibutuhkan untuk mewujudkan hunian yang layak dengan struktur dan konstuksi bangunan yang baik.

Selain itu, ujar dia, para insinyur juga harus mampu mengawasi pelaksanaan pembangunan dengan baik serta jangan kalah bersaing dengan insinyur dari luar negeri.

Lebih lanjut, Khalawi menerangkan, profesi insinyur sebagai salah satu profesi penting dalam pembangunan infrastruktur dan perumahan juga sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

Ia memaparkan, saat ini ada sekitar 260.000 lulusan insinyur yang tersebar di Indonesia maupun negara lain.

“Namun demikian, masalah penyediaan perumahan bagi masyarakat menjadi tantangan besar bagi para insinyur Indonesia Dari data yang ada saat ini tercatat backlog perumahan masyarakat masih cukup tinggi yakni sekitar 7,8 juta unit,” ujar Khalawi. (red/pen)

Sri Mulyani Sebut Pemulihan Ekonomi Global Harus Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau

Penulis
Andik Irwanto
-
Sri Mulyani Sebut Pemulihan Ekonomi Global Harus Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau

SuaraPemerintah.id – Menteri Keuangan (Kemenkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan pemulihan ekonomi global dari dampak pandemi COVID-19 harus bersifat berkelanjutan yang berlandaskan transisi menuju ekonomi hijau. Transisi ekonomi hijau akan berimplikasi pada stabilitas dan inklusi keuangan sehingga perlu mengutamakan instrumen pembiayaan hijau dalam sistem keuangan.

Hal itu disampaikan dalam Pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional-Kelompok Bank Dunia Tahun 2021 (2021 IMF-WBG Spring Meetings) pada 5-11 April 2021 secara virtual, di Jakarta, Rabu, 14 April 2021.

“Transisi ini membutuhkan biaya yang sangat besar sementara pembiayaan publik di banyak negara saat ini diarahkan untuk penanganan pandemi,” katanya.

Oleh sebab itu, Sri Mulyani menyerukan mengenai realisasi kewajiban dukungan internasional kepada negara-negara berkembang sebesar 100 miliar dolar AS per tahun sesuai mandat UNFCCC dan Perjanjian Paris.

Tak hanya itu, negara-negara berkembang juga didorong untuk mengembangkan sumber pembiayaan inovatif sehingga perlu dibangun mekanisme pasar dan harga global yang dapat merefleksikan nilai emisi karbon secara nyata.

Hal itu harus dilakukan demi mewujudkan produk inovasi keuangan negara berkembang seperti Obligasi Hijau Konvensional atau Syariah atau Green Bond atau Green Sukuk yang mendapatkan apresiasi dengan nilai harga yang tepat.

Sementara bagi Indonesia, pemerintah telah memobilisasi instrumen pembiayaan inovatif seperti penerbitan Green Sukuk sejak 2018 untuk mendanai aksi perubahan iklim dan mendukung target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Selain itu, pemerintah juga membentuk Badan Layanan Umum Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) untuk mengelola sumber daya keuangan lingkungan serta memfasilitasi pengembangan perdagangan dan pasar karbon atau carbon pricing.

Ia menjelaskan pemerintah saat ini sedang menyiapkan regulasi tentang carbon pricing yang akan menjadi panduan dalam menyusun kebijakan domestik dan kerangka kelembagaan untuk penetapan harga karbon.

Sri Mulyani melanjutkan transisi ekonomi hijau akan berimplikasi pada stabilitas dan inklusi keuangan sehingga perlu mengutamakan instrumen pembiayaan hijau dalam sistem keuangan.

Selain itu, lembaga keuangan perlu menerapkan manajemen risiko yang kuat dengan didukung informasi yang komprehensif untuk menilai risiko terkait iklim.

Sri Mulyani menekankan kolaborasi yang erat antar para regulator termasuk Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Keuangan untuk mendukung langkah-langkah tersebut.

Terlebih lagi, Sri Mulyani yang sekaligus Co-chair Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim turut mendorong negara-negara mempertimbangkan berbagai pilihan kebijakan termasuk penetapan harga karbon dalam rangka menekan emisi serta memacu pertumbuhan.

Menurutnya, setiap negara memiliki tantangan tersendiri dalam penanganan isu perubahan iklim sehingga patut mendapat dukungan jika terdapat negara yang melakukan reformasi, transformasi model bisnis, maupun mempromosikan proyek ramah lingkungan.

Terakhir, ia meminta kepada pihak swasta agar mengambil peran dalam aksi perubahan iklim seperti berpartisipasi untuk membeli Green Sukuk dan mengembangkan investasi yang lebih ramah lingkungan.

“Dengan kerja sama serta sinergi berbagai negara dan seluruh pemangku kepentingan di dunia maka upaya bersama dalam mengatasi tujuan ini diharapkan dapat tercapai demi menyelamatkan generasi selanjutnya,” tegasnya. (red/pen)

Kemenperin Sebut Ada 23 Startup dari Program Startup4Industri Siap untuk Go Global

Penulis
Andik Irwanto
-
Kemenperin Sebut Ada 23 Startup dari Program Startup4Industri Siap untuk Go Global

SuaraPemerintah.id – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebutkan ada 23 startup besutan anak bangsa yang dilahirkan dari program Startup4Industri Kemenperin, sudah siap mendunia. Di mana 23 startup ini terpilih menjadi co-exhibitor Hannover Messe 2021 dan siap untuk go global.

Hal ini dikatakan oleh Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kemenperin Gati Wibawaningsih saat menggelar konferensi pers secara virtual di Jakarta, Rabu, 14 April 2021.

“Potensi startup dan tech provider Indonesia yang luar biasa ini perlu didorong oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian, agar dunia industri yakin terhadap kemampuan mereka,” katanya.

Gati memaparkan, dari pelaksanaan program Startup4Industry, 23 startup ini terpilih menjadi co-exhibitor Hannover Messe 2021 dan siap untuk go global.

Adapun tiga dari 23 perusahaan berbasis teknologi yang menjadi co-exhibitor di Hannover Messe dan siap mendunia yaitu PT Mygrowtek Jaya Imajin (Imajin), yakni startup yang berasal dari salah satu pendukung program Startup4industry yaitu Asosiasi Printer Tridimensi.

“Startup ini mengajak manufaktur Indonesia untuk saling berbagi sumber daya dan terhubung membentuk hub factory sharing. Resources sharing dan economy sharing adalah bagaimana manufaktur dan roda ekonomi di industri 4.0 berjalan,” papar Gati.

Selanjutnya, PT Tata Sarana Mandiri (TSM), yang merupakan perusahaan berbasis teknologi tinggi yang aktif melakukan riset utamanya di perangkat telekomunikasi.

“Kami bangga dengan upaya TSM untuk menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia mampu membuat produk elektronika dan TIK dengan nilai TKDN 40 persen dan berkualitas global,” ungkap Gati.

Selain itu, PT Multi Areal Planning Indonesia (MAPID) adalah salah satu finalis Startup4industry pada 2018, saat itu MAPID baru melahirkan MVP (minimum valuable product) yaitu digital geo mapping dengan internet of things dan Kemenperin berupaya memberikan eksposur terhadap MAPID kepada pasar nasional.

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Strategis Kementerian Perindustrian 2020-2024, sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan Making Indonesia 4.0 Kemenperin berupaya menumbuhkan startup berbasis teknologi melalui program Startup4industry.

Program Startup4industry merupakan gerakan Making Indonesia 4.0 dengan solusi teknologi dari startup untuk mendorong implementasi teknologi di industri dan masyarakat.

Maksud dari program Startup4industry adalah membentuk ekosistem solusi teknologi industri 4.0; serta menjembatani kebutuhan industri dan masyarakat dengan tech provider.

Sedangkan tujuan dari program Startup4industry adalah mengakselerasi startup sebagai technology provider atau problem solver bagi industri dan masyarakat; mengimplementasikan teknologi di industri khususnya industri kecil dan menengah (IKM); serta mensosialisasikan penggunaan teknologi buatan Indonesia. (red/pen)

Pemerintah Dukung Kesuksesan Penyelenggaraan FIBA Asia Cup 2021

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Indonesia siap mendukung penyelenggaraan kejuaraan bola basket FIBA Asia Cup 2021 yang akan digelar di Istora, Senayan, Jakarta, 17-29 Agustus mendatang. Hal ini dikarenakan akan menjadi ajang olahraga internasional pertama di Indonesia di masa pandemi.

Oleh karenanya, sukses penyelenggaraan dalam memanggungkan aksi para pebasket Asia, sekaligus penerapan protokol kesehatan (prokes) ketat selama kejuaraan berlangsung harus menjadi syarat utama yang dipenuhi panitia pelaksana. Ini agar kesuksesan FIBA Asia Cup 2021 bisa memberikan dampak positif bagi segala sektor kehidupan di Indonesia.

Hal tersebut ditekankan Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

“Peluncuran logo FIBA Asia Cup 2021 kemarin menandakan bahwa tak lama lagi kita akan menjadi tuan rumah penyelenggaran ajang bola basket internasional merupakan berkah di bulan Ramadan bagi olahraga nasional. Setelah setahun lebih kita berjuang melawan pandemi, dan kini kita memasuki periode vaksinasi, maka peluncuran logo FIBA Asia Cup 2021 menjadi momentum bagi kita semua untuk bangkit,” ujar Menteri Erick Thohir, Rabu (14/4/2021)

Menteri pecinta bola basket ini menambahkan bahwa olahraga di era sekarang ini memiliki dimensi yang bisa memengaruhi banyak sektor kehidupan.

Kesuksesan penyelenggaraan Asian Games 2018 Jakarta- Palembang yang memberikan trickle down effect positif bagi sendi kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya di Indonesia harus menjadi inspirasi panitia pelaksana FIBA Asia Cup 2021.

“Pemerintah akan memberikan dukungan maksimal demi kesuksesan penyelenggaraan FIBA Asia Cup 2021. Saya yakin, sektor swasta juga akan aktif terlibat untuk berpartisipasi karena ini event olahraga internasional perdana di tengah pandemi. Kesuksesan akan berdampak positif, baik di bidang ekonomi, kesehatan, pariwisata, dan banyak hal,” jelasnya.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menyatakan akan memberikan dukungan agar FIBA Asia Cup 2021 yang diikuti 16 negara, termasuk Indonesia sebagai tuan rumah, berjalan lancar dan melaksanakan standar protokol kesehatan yang ditetapkan.

“FIBA Asia Cup 2021 akan menjadi semacam test event bagi Indonesia, apakah kita mampu menjadi tuan rumah pelaksana ajang internasional. Meski FIBA sebagai pemegang hak kejuaraan ini memiliki aturan mengenai protokol kesehatan, Kemkes juga siap memberikan dukungan melalui peraturan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19,” ujar Budi Sadikin.

Sementara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno menyatakan salah satu indikator agar Indonesia dinilai sudah lebih kondusif di masa pandemi adalah terselenggaranya event internasional.

“Oleh sebab itu, saya bersyukur FIBA Asia menetapkan Indonesia dan Jakarta menjadi tuan rumah FIBA Asia Cup 2021. Apalagi saya menilai, logo event yang resmi diluncurkan sarat dengan nilai-nilai budaya, karakteristik, dan benar-benar mencerminkan identitas Indonesia. Kepastian ini merupakan kabar bagus. Tak hanya bagi pecinta bola basket seperti saya, tapi juga komunitas olahraga, wisata, serta sektor-sektor yang berhubungan dengan ekonomi,” urai Sandiaga.

Ia menambahkan, sepanjang panitia pelaksana FIBA Asia Cup 2021 mampu mengelar event internasional dengan kepastian pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat terhadap peserta, panitia, dan juga pembatasan penonton, maka semua pihak bisa berkompromi di tengah pandemi dengan tetap sehat dan aman

Kemdikbud Siapkan Sertifikasi untuk 12.000 Mahasiswa Vokasi

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menyiapkan sertifikasi untuk 12.000 mahasiswa vokasi. Pemberian sertifikasi diharapkan bisa menambah nilai jual mahasiswa vokasi untuk mendapatkan pekerjaan terbaik di dunia industri.

“Sertifikasi kompetensi ini merancang lulusan tidak hanya menerima ijazah tapi diamini oleh industri. Jadi lebih menjual dan siap menjadi pemimpin di bidang keahlian mereka,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Wikan Sakarinto, dalam acara bincang pendidikan vokasi secara virtual, Rabu (14/4/2021).

Wikan mengatakan program sertifikasi diharapkan bisa semakin memperkuat kapasitas lulusan pendidikan tinggi vokasi. Dalam skala lebih besar, program ii bisa mewujudkan pemimpin yang kreatif.

Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Ditjen Pendidikan Vokasi Kemdikbud, Beny Bandanadjaja, mengatakan sertifikasi kompetensi tersebut meliputi 5 bidang yaitu permesinan, konstruksi, ekonomi kreatif, hospitality dan care service.

Mekanisme pengajuan dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi tipe 1 atau Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

Penilaian dilakukan lewat portofolio dan praktik, kemudian disahkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Menurut Beny, sertifikasi tersebut tidak hanya diakui oleh pendidikan tinggi, tapi juga oleh industri.

“Pengakuan industri sudah ditandatangani oleh Pak Dirjen (Wikan) bahwa pengembangan skema dilakukan bersama dengan industri sehingga otomatis ada pengakuan dari industri,” katanya.

Beny mengatakan penyusunan sertifikasi itu melibatkan 54 pendidikan tinggi vokasi, 83 program studi, 117 industri, 77 asosiasi profesi, dan BSNP. Beny mengakui jumlah sertifikasi masih terbatas dibandingkan keseluruhan mahasiswa pendidikan vokasi.

Namun, ke depan, dia berharap perguruan tinggi bisa mengupayakan minimal satu sertifikat kompetensi sebagai bekal bagi lulusan pendidikan tinggi vokasi.

“Mahasiswa berhak mendapatkan minimal 1 sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan perguruan tinggi sebagai modal dia mencari pekerjaan,” ujar Beny.

Program sertifikasi kompetensi dan profesi menjadi salah satu dari lima program utama untuk mahasiswa vokasi. Empat lainnya adalah program magang, program kewirausahaan, program kreativitas mahasiswa, dan program pemberdayaan masyarakat desa.

Semua program itu didasarkan oleh kebijakan Merdeka Belajar yang mendorong terwujudnya link and super match antara dunia pendidikan dan industri.

Gandeng BMKG, Pemkab Bantul Bina Kelompok Tani Pahami Iklim

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pemkab Bantul menggandeng Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika menggelar sekolah lapangan. Sekolah ini untuk membina kelompok tani setempat  memahami manfaat iklim dalam kegiatan budi daya pertanian pangan.

“Jadi kami bersama BMKG membina kelompok-kelompok tani agar bisa memahami manfaat iklim dalam kegiatan tanam, makanya kami melaksanakan Sekolah Lapang bagi kelompok tani di Karang, Desa Tirtohargo, Kecamatan Kretek,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Helmi Jamharis di Bantul, Rabu (14/4/2021).

Menurut dia, Sekolah Lapang bagi kelompok tani bawang merah tersebut berlangsung selama lima hari sejak Senin (12/4), yang dalam pembukaannya dihadiri Kepala BMKG pusat Dwikorita Karnawati.

“Harapannya para petani memahami bahwa iklim itu sangat penting dalam kegiatan berbudi daya pertanian maka ada sekolah lapang yang dilaksanakan selama lima hari,” katanya.

Dia mengatakan dalam Sekolah Lapang itu, BMKG mempersilakan para petani mengakses informasi terkait iklim atau prakiraan cuaca melalui website resmi lembaga pemerintah itu, karena di dalamnya terdapat informasi lengkap terkait cuaca yang akan terjadi.

11 TPS Gelar Pemungutan Ulang, Begini Penjelasan KPU Bantul “Jadi Sekolah Lapang itu sangat penting, karena dalam melaksanakan kegiatan usaha tani tergantung cuaca, saat hujan, saat kemarau kemudian curah hujan tinggi atau rendah, tanaman apa yang cocok ditanam saat seperti itu dan sebagainya,” katanya.

Sekda mengatakan Sekolah Lapang kelompok tani tersebut akan membekali para petani untuk bisa mempraktikkan kegiatan budi daya pertanian, sehingga hasil panen dan produksi bisa maksimal dan tidak terganggu cuaca atau iklim.

“Harapannya jangan sampai ada petani gagal dalam budi daya tanaman karena salah membaca iklim, jadi memang seharusnya petani tahu kapan boleh menanam, kapan tidak, jadi tujuannya seperti itu,” katanya.

BI Siapkan Uang Tunai Rp 152 T untuk Ramadan dan Idul Fitri

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Bank Indonesia (BI) telah menyiapkan uang tunai sebesar Rp 152,14 triliun, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seluruh Indonesia selama periode Ramadan atau Idulfitri 1442 H.

Jumlah tersebut meningkat sebesar 39,33% (yoy) dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp 109,20 triliun.

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengungkapkan, penyediaan kebutuhan uang tunai tersebut telah memperhatikan berbagai asumsi makroekonomi terkini dan kondisi terkait penyebaran pandemi Covid-19.

“BI juga mendorong masyarakat untuk menggunakan transaksi pembayaran secara nontunai melalui digital banking, uang elektronik, dan QR Code Indonesian Standard (QRIS),” kata Erwin Haryono alam keterangan resminya, Rabu (14/4/2021).

Erwin menambahkan, dengan mempertimbangkan kondisi Covid-19 terkini serta aspek kesehatan masyarakat, layanan penukaran uang rupiah pada periode Ramadan/Idulfitri 1442 H dilakukan melalui kantor bank yang tersebar di seluruh Indonesia.

Selain itu guna lebih menjangkau masyarakat, BI bersinergi dengan bank menambah outlet layanan penukaran, dari sebelumnya sebanyak 3.742 jaringan kantor bank pada tahun 2020 menjadi 4.608 jaringan kantor bank pada tahun 2021.

Layanan penukaran tersebut meliputi 439 kantor di wilayah Jabodebek, dan 4.169 di luar wilayah Jabodebek. Masyarakat dapat memperoleh layanan penukaran tersebut mulai 12 April hingga 11 Mei 2021.

Untuk memastikan kebutuhan uang rupiah tersedia dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang layak edar, Erwin mengatakan BI juga melakukan koordinasi dengan perbankan dan Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR) untuk menjaga ketersediaan uang di mesin tarik uang (ATM) dan mesin setor tarik (Cash Recycling Machine).

Selanjutnya, BI juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Tahun RI (UPK 75 Tahun RI) melalui penukaran di seluruh kantor BI dan jaringan kantor bank.

Perjalanan Kemenperin Antarkan Transformasi Industri 4.0 di Indonesia

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Transformasi digital pada sektor manufaktur memainkan peranan penting di era revolusi industri 4.0. Langkah tersebut memungkinkan para pelaku untuk lebih produktif, mengurangi biaya operasional, dan mengembangkan bisnis secara lebih efektif. Karena itu, Indonesia terus berbenah untuk mendukung transformasi manufaktur menuju industri 4.0.

“Partisipasi Indonesia sebagai official partner country Hannover Messe 2021: Digital Edition, menjadi salah satu bagian dari upaya transformasi industri 4.0 yang arah kebijakannya telah dituangkan dalam Making Indonesia 4.0,” kata Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian, Eko S.A Cahyanto di Jakarta, Rabu (14/4).

Pada tahun 2018 Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo meluncurkan sebuah peta jalan Making Indonesia 4.0 dengan aspirasi menjadikan Indonesia masuk dalam 10 besar ekonomi dunia pada tahun 2030.

“Diharapkan Indonesia masuk 10 besar dengan ekspor bersih mencapai 10 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), meningkatkan produktivitas industri dua kali lipat, dan membangun kapabilitas inovasi lokal dengan meningkatkan alokasi pendanaan research and development (R&D) hingga mencapai 2% dari PDB,” ujar Dirjen KPAII.

Guna mencapai aspirasi tersebut, pemerintah kemudian menentukan 10 prioritas nasional dalam Making Indonesia 4.0, yaitu, meningkatkan arus barang dan material, mendesain ulang zona industri, akomodasi standar keberlanjutan, pemberdayaan UMKM, membangun infrastruktur digital nasional, menarik investasi asing, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pengembangan ekosistem inovasi, insentif untuk investasi teknologi, dan harmonisasi aturan dan kebijakan.

Ia menyampaikan, untuk mengimplementasikan Making Indonesia 4.0, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah mengidentifikasi dan memilih tujuh sektor berdasarkan dampak yang akan ditimbulkan dan kemudahan dalam implementasi teknologi industri. Sektor-sektor tersebut dipilih karena menyumbang 70 persen dari PDB Industri, 65 persen ekspor industri, dan 60 persen tenaga kerja di sektor manufaktur.

Ketujuh sektor tersebut adalah industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, kimia dan elektronik, farmasi, dan alat kesehatan. “Dua sektor terakhir ditambahkan karena menjadi sektor dengan high demand dalam masa pandemi, ini merupakan momentum untuk memacu pengembangannya sehingga dapat meningkatkan kemandirian sektor kesehatan di Indonesia,” papar Eko.

Dalam upaya mengakselerasi transformasi menuju Industri 4.0, Kemenperin juga aktif meningkatkan awareness para pelaku industri melalui Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0). Melalui program ini, perusahaan dapat mengukur level kesiapan industri bertransformasi menuju industri 4.0 dengan assessment mandiri. “Dengan kesiapan industri di Tanah air menerapkan industri 4.0, kita dapat membangun ekosistem inovasi industri 4.0,” ujarnya.

Ekosistem ini, imbuh Eko, dibangun sebagai wadah bagi pemerintah, pelaku industri, akademisi serta riset dan pengembangan (R&D), penyedia teknologi, konsultan, dan juga pelaku keuangan. Kemenperin menyebutnya sebagai Ekosistem Industri 4.0 (SINDI 4.0).

“Selanjutnya membangun Pusat Inovasi dan Pengembangan SDM Industri (PIDI 4.0) untuk memberikan pengalaman langsung dan pendampingan kepada industri dalam penerapan industri 4.0. “PIDI 4.0 akan menjadi pusat pembelajaran manufaktur digital yang membantu perusahaan mengembangkan operasi, desain, dan produktivitas mereka di seluruh rantai nilai,” jelas Dirjen KPAII.

Kemudian, Kemenperin saat ini tengah mengembangkan program terkait smart-eco industrial parks, yang juga sejalan dengan upaya mewujudkan pembangunan industri yang berkelanjutan dan menerapkan prinsip industri hijau, serta meningkatkan daya saing. Kawasan industri pintar memanfaatkan teknologi industri 4.0, seperti automation, artificial intelligent (AI), Internet of Things (IoT), juga digital ecosystem dalam beroperasi. Smart Industrial Parks merupakan model inovatif untuk mengintegrasikan supply and demand energi, air, limbah dan logistik, dan pengamanan.

“Ini membentuk sinergi antara manusia dan teknologi tinggi, dilengkapi fasilitas dan infrastruktur memadai, membuktikan Indonesia siap untuk implementasi industri 4.0,” ujar Eko.

Selanjutnya, Kemenperin fokus mendukung para pelaku industri dan penyedia teknologi dengan reoptimalisasi regulasi dan kebijakan agar ramah investor. Strategi-strategi tersebut dilakukan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu leading nation dalam revolusi industri keempat.

“Kami mengupayakan agar Indonesia menjadi rumah bagi para pemain industri yang menjadikan efisiensi, kolaborasi, dan konektivitas sebagai prinsip utama dalam menjalankan bisnisnya,” pungkasnya.

 

1...4,3874,3884,389...4,884Halaman 4,388 dari 4,884