Beranda blog Halaman 4389

BPS Catat Nilai Tukar Petani Maret 2021 Naik 0,18 Persen

Penulis
Rudi Sukmana
-
BPS Catat Nilai Tukar Petani Maret 2021 Naik 0,18 Persen

SuaraPemerintah.id – Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib).

Nilai Tukar Petani merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.

NTP nasional Maret 2021 sebesar 103,29 atau naik 0,18 persen dibanding NTP bulan sebelumnya. Kenaikan NTP dikarenakan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) naik sebesar 0,32 persen, lebih tinggi dari kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,13 persen.

Secara nasional, NTP Januari–Maret 2021 sebesar 103,22 dengan nilai It sebesar 110,81 sedangkan Ib sebesar 107,36.

Pada Maret 2021, NTP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami kenaikan tertinggi (3,93 persen) dibandingkan kenaikan NTP provinsi lainnya. Sebaliknya, NTP Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami penurunan terbesar (1,84 persen) dibandingkan penurunan NTP provinsi lainnya.

Pada Maret 2021 terjadi kenaikan Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) di Indonesia sebesar 0,11 persen yang disebabkan oleh kenaikan indeks pada sepuluh kelompok pengeluaran.

Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) nasional Maret 2021 sebesar 103,87 atau naik 0,14 persen dibanding NTUP bulan sebelumnya.

Harga Gabah Kering Panen di Tingkat Petani turun 7,85 persen dan Harga Beras Premium di Penggilingan turun 1,69 persen

Dari 2.214 transaksi penjualan gabah di 27 provinsi selama Maret 2021, tercatat transaksi gabah kering panen (GKP) 66,22 persen; gabah kering giling (GKG) 13,23 persen; dan gabah luar kualitas 20,55 persen.

Selama Maret 2021, rata-rata harga GKP di tingkat petani Rp4.385,- per kg atau turun 7,85 persen dan di tingkat penggilingan Rp4.481,- per kg atau turun 7,86 persen dibandingkan harga gabah kualitas yang sama pada bulan sebelumnya. Rata-rata harga GKG di tingkat petani Rp5.214,- per kg atau turun 1,99 persen dan di tingkat penggilingan Rp5.331,- per kg atau turun 1,85 persen. Harga gabah luar kualitas di tingkat petani Rp4.043,- per kg atau turun 6,84 persen dan di tingkat penggilingan Rp4.138,- per kg atau turun 6,95 persen.

Dibandingkan Maret 2020, rata-rata harga gabah pada Maret 2021 di tingkat petani untuk kualitas GKP, GKG, dan gabah luar kualitas masing-masing turun sebesar 11,17 persen; 9,57 persen; dan 11,86 persen. Di tingkat penggilingan, rata-rata harga gabah pada Maret 2021 dibandingkan dengan Maret 2020 untuk kualitas GKP, GKG, dan gabah luar kualitas masing-masing turun sebesar 10,92 persen; 9,46 persen; dan 11,44 persen.

Selama Maret 2021, survei harga produsen beras di penggilingan dilakukan terhadap 1.205 observasi beras di penggilingan pada 881 perusahaan penggilingan di 31 provinsi.

Pada Maret 2021,rata-rata harga beras kualitas premium di penggilingan sebesar Rp9.607,- per kg, turun sebesar 1,69 persen dibandingkan bulan sebelumnya, sedangkan beras kualitas medium di penggilingan sebesar Rp9.154,- per kg atau turun sebesar 2,48 persen, dan rata-rata harga beras luar kualitas di penggilingan sebesar Rp8.742,- per kg atau turun sebesar 4,42 persen.

Dibandingkan dengan Maret 2020, rata-rata harga beras di penggilingan pada Maret 2021 untuk kualitas premium, medium, dan luar kualitas masing-masing turun sebesar 4,72 persen; 6,85 persen; dan 7,60 persen.

Sumber: Badan Pusat Statistik

Bank Mestika Raih Peringkat 2 sebagai Penukaran UPK-75 Terbanyak

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumatera Utara memberikan apresiasi peringkat 2 kepada Bank Mestika yang melakukan penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan (UPK) ke – 75 tahun terbanyak di Sumut dengan 69.960 lembar.

Penyerahan apresiasi ini langsung diberikan oleh Kepala kantor Perwakilan BI Provinsi Sumatera Utara, Soekowardojo, pada acara Koordinasi Layanan Penyediaan Kebutuhan Uang Layak Edar Bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1442/2021.

Penukaran UPK-75 tersebut dilakukan kepada seluruh nasabah Bank Mestika dan masyarakat umum yang ingin mempunyai edisi khusus uang pecahan Rp 75.000. Syarat penukaran uang ini cukup mudah yaitu memiliki KTP/E-KTP untuk sekali penukaran uang dan menyiapkan uang Rp 75.000 sebagai nilai tukar.

Penukaran UPK ini masih bisa dilakukan pada saat jam kerja operasional Bank Mestika terdekat. Tentunya, Bank Mestika mengimbau penukaran edisi Rp 75.000 secara langsung ini tetap dengan menggunakan protokol kesehatan.

 

Menaker: Terlambat Bayar THR, Pengusaha Bisa Kena Sanksi dan Denda

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Ketenagakerjaan (menaker), Ida Fauziyah, telah mewajibkan pengusaha untuk membayar secara penuh dan tepat waktu Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 bagi pekerja atau buruh. Jika tidak, mereka bakal dikenakan sanksi maupun denda.

Ida mewajibkan pembayaran THR tersebut secara penuh dan tepat waktu melalui Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021. Melalui SE tersebut, pengusaha wajib bayar THR maksimal H-7 hari raya keagamaan Idul Fitri 2021.

Tapi, Menaker menekankan, SE tersebut juga memberikan kelonggaran bagi perusahaan yang masih terdampak COVID-19, yakni THR boleh dicicil  minimal H-1 Idul Fitri 2021 sesuai dengan kesepakatan tertulis bersama pekerjannya.

Jika para pengusaha masih menyalahgunakan kewajibannya untuk memberikan THR 2021, maka sesuai Permenaker No.6/2016 pasal 10, Ida menekankan, akan dikenakan denda keterlambatan bayar THR sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayarkan.

Pengenaan denda keterlambatan pembayaran ditegaskannya tidak akan menghilangkan kewajiban para pengusaha atau pemberi kerja untuk membayarkan secara penuh dan tepat waktu THR para pekerjanya.

“Pengenaan denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR keagamaan kepada pekerja atau buruh,” kata dia saat konferensi pers, Senin, 12 April 2021.

Selain denda, Ida mengaku telah menyiapkan sanksi bari pengusaha-pengusaha yang tak membayar THR pekerjanya pada 2021. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, ditegaskannya, sanksi yang dikenakan adalah sanksi administrasi.

“sanksi administrasi tersebut sesuai dengan ketentuan PP 36/2021 tentang pengupahan pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 pengusaha yang tidak bayar THR dikenakan sanksi administrasi,” tuturnya.

Adapun sanksi administrasi tersebut, disebutkan Ida, berupa teguran tertulis, kemudian pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi hingga pembekuan kegiatan usaha.

“Pengenaan sanksi administrasi tidak menghilangkan kewajiban pengusaha atas denda keterlambatan membayar THR keagamaan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan,” ujar Menaker Ida.

Miliki 3 Nilai Strategis Kembangkan Bisnis Internasional, BNI Targetkan KCLN Tumbuh Dua Digit di Tahun Ini

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki jaringan Kantor Cabang Luar Negeri (KCLN) terbanyak di tanah air.

Saat ini, Perseroan memiliki sebanyak enam KCLN yaitu Kantor Cabang Luar Negeri di Singapura, Hong Kong, Tokyo, Seoul, London dan New York serta satu Sub-Branch di Osaka di Jepang, dua Remittance Centre di Singapura dan satu anak usaha Remittance di Hong Kong.

Direktur Treasury dan International BNI Henry Panjaitan mengatakan, dalam sepuluh tahun terakhir model bisnis internasional di BNI telah mengalami transformasi dimana 90% aset kredit KCLN adalah bisnis Indonesian-related, baik itu perusahaan Indonesia yang go international maupun supplier dan buyer dari perusahaan top tier yang ada di Indonesia.

Upaya transformasi ini telah membuahkan hasil positif dimana pendapatan dari bisnis internasional BNI tumbuh sebesar 26,8% di tahun 2020 meskipun Indonesia berada dalam pandemi Covid-19. KCLN sebagai salah satu kontributor utama perbankan internasional BNI juga mencatatkan pertumbuhan laba sebesar 67,5% yang berasal dari pertumbuhan bunga bersih (NII) yang tumbuh sebesar 61,6% dan pendapatan non bunga (FBI) sebesar 49,7%.

“Kami tetap menargetkan KCLN dapat tumbuh dua digit di tahun 2021 dengan memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi emerging market dan tren suku bunga rendah yang masih akan berlanjut tahun ini,” terangnya.

Pengembangan Bisnis Internasional

Bisnis internasional BNI mempunyai tiga strategic value, yaitu sebagai Source of International Funding, Go Global assistance dan Gate to Investment.

Untuk memperkuat strategic value tersebut, Henry mengatakan bahwa BNI akan melakukan beberapa pengembangan dalam beberapa tahun ini antara lain dengan pembentukan Syndication Desk dan pendirian anak usaha BNI Sekuritas di Singapura serta pembentukan Foreign Direct Investment (FDI) Advisory Unit di KCLN.

“International Desk juga akan kami perkuat dengan pembentukan Korea dan China Desk. Selain itu peran Japan Desk yang berdiri sejak tahun 2012 akan ditingkatkan untuk mendukung KCLN Tokyo yang ditunjuk sebagai salah satu Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) bank dalam Local Currency Settlement (LCS) antara Indonesia dan Jepang,” tambahnya.

Sebagai agen pembangunan, BNI juga bersinergi dengan perusahaan BUMN dalam menfasilitasi BUMN menjadi pemain global dengan mendirikan kantor Indonesia Incorporated di Hong Kong.

Di sisi UMKM, BNI akan lebih mensinergikan KCLN dengan unit-unit bisnis di dalam negeri dalam membantu debitur menembus pasar global dan melakukan pembiayaan kepada UMKM Ekspor dan Diaspora Indonesia.

Digitalisasi Bisnis Internasional

Pandemi Covid-19 mendorong terjadinya peningkatan transaksi perbankan internasional secara digital. BNI telah memiliki aplikasi trade yang memungkinkan nasabah bertransaksi tanpa perlu datang ke kantor BNI, yaitu aplikasi BNI Trade Online.

Dalam transaksi remittance, BNI juga telah meluaskan layanan digital ke KCLN di tahun 2018 dengan diluncurkannya BNI Mobile Remittance (BNI More) di KCLN Singapore yang selanjutnya diikuti oleh KCLN Hong Kong dan KCLN Seoul melalui kerja sama dengan beberapa perusahaan fintech serta peluncuran OTR Mobile Remittance pada tahun 2019 dimana transaksi kiriman uang ke luar negeri dapat dilakukan melalui menu yang ada di BNI Mobile Banking.

Layanan kiriman uang ke luar negeri melalui mobile banking tersebut merupakan yang pertama di antara bank-bank Indonesia. “Ke depan, digitalisasi akan kami fokuskan di KCLN yang telah kami mulai dengan mengintegrasikan core banking system KCLN dengan Kantor Pusat supaya ke depannya dapat memberi layanan cash management untuk nasabah yang ada di luar negeri,” tutup Henry.

Kemensetneg Buka Saluran Aspirasi Publik untuk Kembangkan TMII

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg)akan memberikan fasilitasi kepada publik luas untuk membantu pengembangan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara Eddy Cahyono Sugiarto mengatakan hal tersebut dilakukan sebagai komitmen untuk meningkatkan perbaikan pengelolaan aset negara, menyusul diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah.

“Kementerian Sekretariat Negara telah membuka kanal partisipasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dalam pengelolaan TMII ke depan, yang dapat disampaikan melalui kanal media Kemensetneg (email: humas@setneg.go.id, Instagram, Twitter, dan Facebook),” kata Eddy dalam keterangan pers, Senin (12/4).

Kemensetneg kata Eddy menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada masyarakat yang telah menyampaikan aspirasinya melalui Kanal Aspirasi TMII.

Dia menjelaskan dalam kanal tersebut mereka memberikan harapan agar pengelolaan TMII ke depan berbasis konsep 4.0, edukasi nusantara yang dikemas lebih modern, melibatkan partisipasi budayawan, seniman, duta wisata, dan duta budaya, perbaikan sarana dan prasarana serta lebih memperhatikan lingkungan.

“Diharapkan masyarakat luas dapat terus memberikan masukan melalui Kanal Aspirasi TMII yang ada, sehingga dapat mengakselerasi pencapaian Taman Mini Indonesia Indah sebagai kawasan pelestarian dan pengembangan budaya bangsa,” katanya.

Serta kata dia untuk sarana wisata edukasi bermatra budaya nusantara, mempertebal rasa cinta tanah air, dan membina rasa persatuan serta kesatuan bangsa.

Sebelumnya, pemerintah telah resmi mengambil alih pengelolaaan dan pemanfaatan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada Kamis (1/4/2021).

Pengambil alihan TMII dilakukan berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Keputusan ini sesuai Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang pengelolaan dan penguasaan TMII.

Tak hanya itu, pemerintah dikabarkan juga akan berlanjut dalam pengambilan aset-aset lain milik negara yang dikelola oleh pihak swasta.

Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan optimalisasi pengelolaan serta pemanfaatan aset-aset negara.

Sementara itu. pengambil alihan berjalan dengan mulus karena pihak Pengurus Yayasan Harapan Kita mengaku pasrah dan siap kooperatif terkait pengambilalihan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) oleh negara

Sekretaris Yayasan Harapan Kita, Tria Sasangka Putra menyatakan akan siap duduk bersama pemerintah terkait pengambilalihan aset TMII berdasarkan Perpres Nomor 19 Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Bantah Spekulasi TMII Akan Dikelola Keluarga Jokowi, Moeldoko Tegaskan: Itu Pemikiran Primitif

Penulis
Jalaludin Rummi
-
konferensi pers di Gedung Bina Graha Jakarta

SuaraPemerintah.id – Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko membantah spekulasi keluarga Presiden Joko Widodo akan mengelola Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

“Itu pemikiran primitif,” tegasnya saat menggelar konferensi pers di Gedung Bina Graha Jakarta, Jumat (9/4). Sebab Kepala Negara tidak pernah berencana membuat yayasan baru untuk mengelola TMII.

Melaui penjelasan ini, Moeldoko berharap tak ada lagi informasi simpang siur terkait pengelolaan TMII. “Jangan lagi ada pandangan seperti itu. Pak Presiden sama sekali gak berpikir seperti itu,” ujarnya.

Rencananya pemerintah akan mempercayakan BUMN Pariwisata untuk mengelola TMII ke depannya.Terkait hal tersebut pemerintah telah membentuk tim transisi yang akan merancang pengelolaan TMII sebagai kawasan pelestarian dan pengembangan budaya bangsa.Tim ini diberi waktu tiga bulan untuk memperbaiki pengelolaan TMII.

Saat ini Pemerintah pun telah melakukan pendampingan dan melihat lebih dalam tata kelola ‘miniatur Indonesia’ itu. Beberapa pihak yang terlibat adalah Faktultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dari situ, kata Moeldoko, setidaknya ada tiga hal yang menjadi assessment, di antaranya TMII perlu dikelola dengan pendekatan swasta, kerja sama dengan Pemerintah, atau Badan Layanan Umum (BLU).

BPKP pun telah mengaudit perkembangan TMII dan meminta Kementerian Sekretaris Negara untuk menangai persoalan yang ada. “Seiring dengan perkembangan wisata yang semakin baik, TMII harus jadi tempat dengan nilai ekonomi, sosial budaya, dan beragam nilai lainnya,” imbuh Moeldoko.

Pengambilalihan TMII oleh Negara berlandaskan perlunya ada perbaikan dalam hal pengelolaan. Terlebih, selama ini Pemerintah melihat adanya kerugian dari waktu ke waktu yang dialami Yayasan Harapan Kita. Nilainya, kata Moeldoko, mencapai Rp40 miliar hingga Rp50 miliar per tahun.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno juga sudah menegaskan pernyataan serupa. Pratikno bilang, Dengan dikelola oleh BUMN, menurut Pratikno, TMII berada di tangan yang tepat agar dapat memberikan kontribusi pada kas negara.

Petugas Gabungan PSDKP-BKIPM Kembali Gagalkan 23.230 Penyelundupan Benih Lobster ke Singapura

Penulis
Sopyan
-
Petugas Gabungan Gagalkan Penyelundupan 22.230 Benih Lobster ke Singapura

SuaraPemerintah.id – Penyelundupan 23.230 benih bening lobster (BBL) atau benur dari Kepulauan Riau menuju Singapura kembali digagalkan. Kali ini, gabungan dari Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dan Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) sebuah kapal berkecepatan tinggi atau kapal cepat di perairan Batu Cula.

Saat digeledah, kapal tersebut mengangkut 1 kardus sterofoam berisi 30 kantong berisi benur.

“Sinergitas kita yang semakin kuat di lapangan kian membuahkan hasil. Lagi-lagi, kita menggagalkan penyelundupan benih bening lobster,” kata Kepala BKIPM, Rina, Sabtu (10/4/2021).

Rina mengungkapkan, petugas pun menyita benur tersebut dan langsung melakukan reoksigen dan pencacahan. Hasilnya, ditemukan 29 kantong BBL berisi jenis pasir dengan jumlah sekira 23.084 ekor. Kemudian sisanya BBL jenis mutiara.

“Kita bergerak cepat dalam melakukan penyelamatan sumber daya ikan. Jadi kita tidak ada kompromi dan toleransi dengan penyelundupan,” tegasnya.

Adapun pengungkapan informasi ini berawal informasi intelijen tentang dugaan adanya kapal cepat bermuatan BBL yang akan menuju Singapura pada Jumat, sekira pukul 12.30 WIB. Petugas pun kemudian berpatroli dan Bersiap untuk penyekatan terhadap kapal tersebut.

Kemudian tepat di koordinat 1 ° 01.827 ‘Lintang Utara / 103 ° 41.037’ Bujur Timur, Satgas Patroli Bea Cukai 1288 melihat ada sebuah kapal pancung bermesin 2 x 15 PK dengan 2 anak buah kapal menuju perairan internasional (Singapura).

Petugas langsung sekaligus mengawasi kapal tersebut.

“Ini bukti kita tidak utama. Kita libatkan intelijen untuk mendapatkan informasi, hingga kita tangkap kapal tersebut,” urai Rina.

Harapan yang diharapkan, dari penangkapan dan penggagalan penyeludupan BBL dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku. Dia memastikan jajarannya selalu mendukung pintu keluar-masuk komoditas perikanan di seluruh Indonesia.

“Kita akan selalu awasi pintu-pintu keluar-masuk. Dan dengan sinergitas bersama Polri, Bea Cukai serta aparat lainnya, kita akan terus jaga sumber daya perikanan kita,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengingatkan larangan ekspor benur lobster. Di bawah komandonya, Kementerian Kelautan dan Perikanan ingin budidaya lobster dalam negeri dan ekspor lobster jika sudah mencapai ukuran konsumsi.

Pendaftaran CPNS dan PPPK akan Dibuka, Pemerintah Siapkan 1.275.387 CASN 2021

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah mengumumkan pendaftaran untuk seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan dibuka pada Mei-Juni 2021.

Sebanyak 56 kementerian dan lembaga, 34 pemerintah provinsi, serta 504 pemerintah kabupaten dan kota akan mengadakan seleksi CPNS dan PPPK tahun 2021. Selain itu, 8 sekolah kedinasan juga akan dilakukan penetapan formasi.

Seleksi ini sesuai dengan visi misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin, yang fokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM), simplifikasi regulasi, dan penyederhanaan birokrasi untuk mewujudkan Indonesia Maju.

Pemerintah melaksanakan implementasi kebijakan sistem merit melalui strategi manajemen human capital ASN dalam grand design pembangunan ASN 2020-2024.

Pemerintah menyediakan 1.275.387 kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) tahun 2021 untuk pemerintah pusat dan daerah. Penyampaian kebutuhan ASN ini dilakukan dengan mempertimbangkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Berdasarkan data per 7 April 2021, jumlah penetapan formasi dari 56 kementerian dan lembaga, sebanyak 69.684. Jumlah tersebut terdiri dari 61.129 formasi kementerian dan lembaga, serta 8.555 penetapan formasi melalui sekolah kedinasan.

Sementara penetapan formasi daerah yang sudah ditetapkan per 7 April, ada 652.803 formasi. Sebanyak 34 pemerintah provinsi menyediakan 139.443 formasi, yang terdiri dari 128.656 guru, 10.787 non-guru. Sedangkan 504 pemerintah kabupaten dan kota menyiapkan 513.360 formasi, yang terdiri dari 418.370 guru serta 94.990 formasi non-guru.

Selain pengadaan pegawai negeri sipil (PNS), tenaga pendidik juga direkrut melalui skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Total rencana penetapan guru melalui jalur PPPK di daerah sebanyak 547.026 formasi, baik di tingkat pemprov maupun pemkab dan pemkot. Sementara untuk formasi PPPK non-guru yang sudah ditetapkan sebanyak 21.495 formasi di daerah. Sedangkan CPNS di tingkat daerah, sejauh ini ditetapkan 84.282 formasi.

Berdasarkan data yang diterima Panitia Seleksi CASN 2021, formasi terbanyak di pemerintah provinsi untuk tenaga kesehatan adalah perawat, dokter, asisten apoteker, perekam medis, dan apoteker. Sedangkan kebutuhan jabatan teknis terbanyak di tingkat provinsi adalah pranata komputer, polisi kehutanan, pengawas benih tanaman, pengelola keuangan, serta pengelola pengadaan barang/jasa.

Sementara di tingkat kabupaten/kota, posisi pranata laboratorium kesehatan juga termasuk formasi yang banyak dibuka. Kemudian untuk jabatan teknis terbanyak di daerah tingkat II tersebut adalah penyuluh pertanian, auditor, pengelola pengadaan barang/jasa, pengelola keuangan, dan verifikator keuangan.

Untuk pendaftaran CPNS, guru PPPK, dan PPPK non-guru akan diumumkan pada kesempatan terpisah. Seleksi dilakukan dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) yang dikoordinasikan oleh BKN, sementara untuk guru PPPK akan menggunakan UNBK miliki Kemendikbud.

Produk UMKM Garut Naik Kelas, Kini Jajaki Pasar Afrika

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Garut, Jawa Barat, kini naik kelas. Para pelaku UMKM di kota Intan Garut, mulai melebarkan sayap usahanya hingga wilayah Benua Afrika, terutama Kamerun.

Di negara asal pesepakbola legendaris Roger Milla itu, produk UMKM asal Garut bisa lebih leluasa menjajaki pangsa pasar Afrika lainnya, terutama di wilayah Afrika Barat, setelah diresmikannya kantor Asosiasi Indonesia – Cameroon (AIC) perwakilan Garut.

Wakil Bupati Garut Helmi Budiman mengatakan, dibukanya pangsa pasar Kamerun diharapkan menjadi jembatan penting, semakin meluasnya pemasaran produk UMKM asal Garut di wilayah Afrika.

“Alhamdulillah sudah beberapa item yang bisa kita pasarkan ke sana salah satunya mungkin ada UKM kami,” kata dia.

Menurutnya, pangsa pasar Afrika masih terbilang sangat luas untuk bisa dijajaki produk Indonesia, keberadaan jumlah penduduk Afrika yang terbilang besar, menjadi magnet pasar baru bagi produk Indonesia, terutama agar bisa dimanfaatkan pelaku UMKM dari Garut.

“Insya Allah di beberapa negara di bagian Kamerun (atau) Afrika Tengah sudah menunggu produk dari Kabupaten Garut,” dia mengungkapkan

Sejak dirintis 2014 lalu, volume penjualan produk Indonesia termasuk UMKM dari Garut yang melalui AIC terus menunjukan peningkatan setiap tahunnya.

“Saya terus terang merasa bangga terhadap Asosiasi Indonesia – Cameroon ini,” kata dia.

Untuk itu, sebagai upaya meningkatkan produk, Helmi meminta agar seluruh pelaku UMKM terus berusaha meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan, agar mampu bersaing di level internasional.

“Harus ada ilmu tersendiri yang dibutuhkan dari pelaku usaha UMKM kita untuk lebih profesional dan lebih bisa continyu, sehingga bisa membuka peluang pasar di luar negeri,” kata dia.

Kilau negara Kamerun sebagai salah satu negara tempat lahirnya pemain sepak bola dunia dari kancah benua Afrika tidak perlu diragukan lagi.

Mereka menjadi salah satu negara langganan kejuaraan empat tahunan terakbar sepakbola, yakni Piala Dunia mewakili benua Afrika.

Bahkan di beberapa klub tanah air, beberapa pemain asal Kamerun terbiasa merumput dalam ketatnya Liga I Indonesia.

Makin Banyak Diberitakan Media Online, Pindad Raih Indonesia TOP Digital Public Relations Award 2021

Penulis
Rahmat HM
-
Penerimaan penghargaan Indonesia TOP Digital Public Relations Award 2021 dilakukan secara virtual pada Kamis (8/4). Hadir mewakili Pindad, Komarudin, Manajer Komunikasi Korporat PT Pindad (Persero).

SuaraPemerintah.id – PT Pindad (Persero), BUMN di bidang pembuatan produk militer dan komersial, semakin sering diberitakan di media online. Reputasi Pindad pun semakin positif di ranah digital. Pada Kamis (8/4) Pindad diganjar penghargaan Indonesia TOP Digital Public Relations Award 2021, Special Achievement for BUMN & BUMD.

Penghargaan yang digelar oleh SuaraPemerintah.ID bersama TRAS N CO Indonesia tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja public relations (PR) BUMN dan BUMD yang berhasil membangun citra positif dan reputasi perusahaan di ranah digital.

Indonesia TOP Digital Public Relations Award 2021 didedikasikan khusus untuk perusahaan BUMN dan BUMD yang berhasil memanfaatkan digital public relations mereka dalam berkomunikasi untuk menciptakan persepsi positif dan membangun reputasi terhadap perusahaan di mata publik.

Pemimpin Umum SuaraPemerintah.ID Arief Munajad, S.E., M.M. mengatakan bahwa SuaraPemerintah.ID bekerja sama dengan TRAS N CO Indonesia menggelar Indonesia TOP Digital PR Award 2021 untuk mengapresiasi kegiatan PR Digital di BUMN dan BUMD di seluruh Indonesia.

“Apresiasi ini sebagai bentuk dukungan kami agar PR BUMN dan BUMD semakin terpacu untuk mengoptimalkan penggunaan media digital dalam membangun reputasi perusahaan,” jelas Arief.

Bergerak di bidang pembuatan produk militer dan komersial, PT PINDAD (Persero) menjadi salah satu BUMN yang hadir sejak 1983.

Pindad melebarkan sayap melalui berbagai inovasi dan kerjasama strategis dengan melahirkan produk pertahanan keamanan serta produk industrial dan jasa yang berkualitas untuk memenuhi visi menjadi perusahaan global terkemuka di bidang pertahanan, keamanan serta produk industrial pada tahun 2026.

Penerimaan penghargaan Indonesia TOP Digital Public Relations Award 2021 dilakukan secara virtual pada Kamis (8/4). Hadir mewakili Pindad, Komarudin, Manajer Komunikasi Korporat PT Pindad (Persero). Komarudin mengatakan penghargaan Indonesia TOP Digital Public Relations Award sangat berarti bagi Pindad sebagai bentuk pengakuan publik terhadap kinerja positif PT Pindad (Persero).

“Terimakasih TRAS N CO dan SuaraPemerintah.id atas apresiasinya kepada PT Pindad. Saya mewakili Pindad ingin menyampaikan bahwa kami akan terus berkomitmen dengan menghadirkan berbagai inovasi dan perbaikan kualitas baik dari segi produk maupun komunikasi publik., terutama di ranah digital,” kata Komarudin saat menerima penghargaan Indonesia TOP Digital Public Relations Award secara virtual pada Kamis (8/4).

Di ranah digital, kegiatan public relationS telah dijalankan PT Pindad dengan optimal dan selalu menjadi ulasan berita yang menarik. Hasil survey TRAS N CO Indonesia dalam 1 tahun terakhir mencatat ada lebih dari 11 ribu ulasan tentang PINDAD di mesin pencarian.

Dalam pemberitaan di media online, PINDAD juga telah diulas sebanyak 2 ribu kali lebih, dan seratus persen merupakan pemberitaan yang positif.

CEO TRAS N CO Indonesia Tri Raharjo mengungkapkan bahwa hasil riset tersebut menjadi bukti rekam digital bahwa PT Pindad (Persero) telah berhasil membangun kredibilitas di mata publik melalui kegiatan digital public relations. Karena itulan PT Pindad berhak atas penghargaan Indonesia TOP Digital Public Relations Award 2021, Special Achievement for BUMN & BUMD.

“Melihat pentingnya peran PR di BUMN dan BUMD, maka kami perlu memberikan apresiasi untuk memacu kinerja PR dalam upaya membangun reputasi positif BUMN dan BUMD di era digital saat ini,” kata Tri.

Tri menjelaskan bahwa para pemenang dinilai berdasarkan survei TOP DIGITAL PR INDEX. Survei dilakukan mulai dari bulan Desember 2020 hingga Februari 2021 dengan menggunakan metode Desk Survey terhadap lebih dari 100 perusahaan BUMN dan 800 perusahaan BUMD.

Indonesia TOP Digital PR Award 2021 menggunakan tiga parameter penilaian digital, yaitu: Digital Media Aspect, Digital Sentiment Aspect dan Digital Awareness Aspect.

Para Peraih Indonesia TOP Digital Public Relations Award 2021, Special Achievement for BUMN & BUMD ada 98 perusahaan pemenang di antaranya: PT Pegadaian (Persero), PERUM BULOG, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., PT Jasa Raharja, PT PP (Persero) Tbk., PT BANK DKI, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, PT Prayoga Pertambangan dan Energi, PT PINDAD (Persero) dan perusahaan BUMN & BUMD lainnya.

1...4,3884,3894,390...4,878Halaman 4,389 dari 4,878