Beranda blog Halaman 4386

Cegah Kekerasan dalam Pengasuhan, Kemen PPPA Sosialisasi E-Learning Pengasuhan Positif

Cegah Kekerasan dalam Pengasuhan, Kemen PPPA Sosialisasi E-Learning Pengasuhan Positif

SuaraPemerintah.id – Mendidik anak adalah proses pembelajaran bagi para orangtua dengan harapan tumbuh kembang anak mereka terjaga dengan baik dan hak anak terpenuhi.

Dalam setiap proses pengasuhan, baik yang dilakukan oleh orang tua maupun pengasuh, perlu ada pemahaman khusus agar pola pengasuhan yang mereka terapkan pada anak tidak menjurus pada tindak kekerasan yang dapat merugikan anak, baik fisik maupun psikis.

Sebagai upaya mencegah dan menekan angka kekerasan dalam pengasuhan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melakukan uji coba model pengasuhan positif dalam bentuk E-Learning Pengasuhan Positif dengan menargetkan orang tua dan pengasuh.

“Uji coba E-learning Pengasuhan Positif ini merupakan upaya untuk menjawab tantangan sekaligus solusi bagi 81,2 juta keluarga agar mampu mengasuh anak dengan baik sesuai kaidah hak anak. E-learning ini diharapkan menjadi alat bantu bagi para orang tua agar mampu mengasuh, mendidik, memelihara dan menumbuhkan pendidikan karakter pada anak tanpa kekerasan,” ujar Asisten Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan Keluarga dan Lingkungan Kemen PPPA, Rohika Kurniadi Sari dalam pembukaan Sosialisasi E-Learning Pengasuhan Positif secara daring, Selasa (13/4).

Zaldy Zulkifli dari Save The Children menilai pengasuhan positif sangat penting diterapkan karena terkadang orang tua gagal memaknai disiplin dengan tepat sehingga pengasuhan yang dilakukan justru mengarah pada unsur kekerasan.

“Kekerasan masih dianggap efektif dalam mengasuh dan mendidik anak. Ini juga disebabkan karena adanya pemahaman yang kurang tepat terkait dengan disiplin. Selama ini disiplin dipahami sebagai sesuatu yang harus keras, harus membuat anak jera, bersifat menyakiti sehingga dalam praktiknya disiplin identik dengan  hukuman,” ujar Zaldy.

Zaldy menambahkan, tantangan dalam pengasuhan akan terus dihadapi orang tua seiring anak tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, orang tua harus meningkatkan kapasitas dan pengetahuannya terkait pengasuhan.

“Menjadi orang tua itu tidak ada sekolahnya, maka kita ingin para calon orang tua, orang tua dan pengasuh juga perlu belajar secara khusus cara menjadi orang tua atau pengasuh. Selama mengasuh anak-anak, kita akan selalu berhadapan dengan tantangan-tantangan dan konflik dalam pengasuhan sejalan dengan pertambahan usia anak. Itu harus dihadapi dengan tidak saling menyakiti dan mengatasi tanpa kekerasan yaitu dengan pengasuhan positif,” jelas Zaldy.

Sebelumnya di tahun 2020, Kemen PPPA telah mengembangkan Modul Pengasuhan Positif Bagi Orang Tua, Pengasuh dan Lembaga Penyedia Layanan Pengasuhan Berbasis Hak Anak. Guna menjangkau lebih banyak orang tua atau pengasuh dan fasilitator, Kemen PPPA di tahun 2021 bekerja sama dengan Yayasan Sayangi Tunas Cilik (YSTC) mengembangkan modul ke dalam bentuk e-learning.

E-learning Pengasuhan Positif dapat diakses gratis melalui https://elearning.kemenpppa.go.id  dengan terlebih dahulu melakukan pendaftaran akun.  Materi yang dapat dipelajari di dalam e-learning pengasuhan positif terbagi dalam 6 sesi.

  • Sesi pertama, berisi pembelajaran terkait hak anak dalam pengasuhan.
  • Sesi dua, terkait dasar-dasar pengasuhan yang berisi tentang definisi pengasuhan, refleksi pengasuhan dan piramida pengasuhan.
  • Sesi tiga, terkait dengan kelekatan dan cara membangun kelekatan, serta peran ayah dan dampaknya dalam pengasuhan.
  • Sesi empat, terkait disiplin positif.
  • Sesi lima, terkait perkembangan anak dan
  • sesi enam, terkait pemecahan masalah.

 

Pemda DIY: Pemulihan Ekonomi Harus Diawali dari UMKM

SuaraPemerintah.id – “Sebanyak 44% UMKM sampai harus melakuka PHK dengan sebagian karyawannya. Karena itulah, Pemda DIY menilai upaya pemulihan ekonomi harus diawali dari UMKM. Apalagi jika ingin go global, UMKM sudah tidak bisa lagi hanya bertumbuh di lapak fisik, tetapi bisa membuka toko online atau bergabung di marketplace,” ungkap Sri Sultan.

Dalam praktik lapak online, Sri Sultan berbagi pengalaman dari pelaksanaan Sibakul yaitu Sistem Informasi Pembinaan Koperasi dan Pelaku Usaha. Sibakul Jogja berfungsi menerapkan kebijakan strategis Pemda DIY menjadi kebijakan teknis melalui Dinas Koperasi dan UMKM DIY.

“Kehadiran Sibakul dengan strategi pemulihan, yakni adjustment, adaptasi, dan akselerasi, memberi harapan bangkitnya ekonomi. Selanjutnya Dinas Koperasi dan UMKM DIY memberikan insentif dan stimulus bagi mitra UMKM. Harapan saya, pengalaman Sibakul ini bisa memberikan nilai tambah bagi Bank Mandiri dalam pelaksanaan Mandiri Lapak Online 2021,” papar Sri Sultan.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi mengatakan, tahun 2020 merupakan masa yang sulit bagi perekonomian Indonesia, bahkan dunia. Selama pandemi ini, perekonomian Indonesia pengalami perlambatan yang signifikan.

“Untuk itulah berbagai upaya dilakukan, termasuk oleh Bank Mandiri sebagai upaya mendukung pemerintah melakukan pemulihan ekonomi di seluruh bidang. Beberapa hal yang kami lakukan ialah pemberian modal dan pendampingan kepada UMKM,” ungkapnya.

Darmawan mengatakan, Mandiri Lapak Online 2021 merupakan salah satu bentuk nyata kepedulian Bank Mandiri dalam upaya pengembangan UMKM, khususnya di DIY-Jawa Tengah. “Semoga acara ini menjadi langkah awal yang baik dalam pengembangan UMKM di wilayah DIY-Jawa Tengah,” imbuhnya.

Sementara, Direktur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengatakan, acara kali ini menjadi acara penting karena dapat memenuhi anjuran Presiden RI dalam upaya memajukan UMKM. Ia pun mengajak dunia perbankan pada umumnya untuk berupaya meningkatkan kredit bagi dunia usahanya, khususnya UMKM.

“Saya memyambut baik karena Bank Mandiri juga turut menurunkan suku bunga kreditnya. Mari kita terus gulirkan dan kucurkan dana kredit kepada UMKM. Mari kita berdayakan UMKM, baik dalam bentuk kemampuan produksi, kemampuan keuangan, kemampuan sumber daya, maupun kemampuan pemasarannya,” imbuhnya.

Perkuat Sistem Pencegahan Korupsi dengan Stranas PK, Moeldoko: Nekat Korupsi, Pasti Akan Disikat

Perkuat Sistem Pencegahan Korupsi dengan Stranas PK, Moeldoko: Nekat Korupsi, Pasti Akan Disikat

SuaraPemerintah.id – Pemerintah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan telah memperkuat sistem pencegahan korupsi dari hulu ke hilir. Apalagi kini sudah ada aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2021-2022 yang akan fokus menyelesaikan akar masalah, meliputi 12 aksi pada tiga fokus sektor, dan berorientasi output-outcome.

“Jadi bagi siapapun yang masih nekat korupsi, pasti akan disikat tanpa pandang bulu,” ujar Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat membuka Peluncuran Aksi Stranas PK 2021-2022 di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Selasa (13/4).

Pada kesempatan itu, Moeldoko kembali menjelaskan bahwa Stranas PK menjadi komitmen kuat Pemerintah bersama KPK sebagai upaya untuk menciptakan pemberantasan korupsi yang sistemik, kolaboratif, dan berdampak nyata.

Stranas PK juga merupakan kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang menjadi acuan dan panduan bagi kementerian, lembaga dan Pemerintah daerah dan pihak terkait untuk bergerak mencegah korupsi.

Aksi Stranas PK 2021-2022 meliputi percepatan perizinan dan tata kelola ekspor impor, efektivitas dan efisiensi pengadaan barang jasa, pemanfaatan nomor induk kependudukan (NIK) untuk ketepatan subsidi, penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) termasuk sinkronisasi perencanaan penganggaran.

Ada juga penguatan pengendalian internal pemerintah, dan penguatan integritas aparat penegak hukum bersama enam aksi lain. “Aksi-aksi itu berpotensi menjadi game changer apabila dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan berorientasi hasil,” jelas Moeldoko.

Moeldoko juga mengingatkan hasil Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2020 yang melorot tiga poin menjadi 37, dari sebelumnya 40 pada tahun 2019. Dari IPK itu, Moeldoko menjelaskan, dalam dua tahun pelaksanaan Stranas PK, masih banyak PR yang harus kita lakukan untuk menutup celah korupsi secara sistemik.

Harus diakui kita masih menghadapi masalah dalam mengubah persepsi publik terhadap korupsi di pemerintahan, karena masih terjadinya bribes and kickback, pungutan liar dalam perizinan dan layanan publik, serta belum baiknya integritas aparat penegak hukum.

Meski begitu, Moeldoko mengapresiasi adanya kemajuan pada aksi Stranas PK 2020. Terutama pada sektor perizinan dan tata niaga, layanan perizinan semakin cepat (menghemat waktu 5-14 hari) karena dihapusnya SKDU dan izin gangguan, serta diterapkannya Online Single Submission (OSS).

Bansos pun seharusnya makin tepat sasaran, karena padan Data DTKS dan NIK sudah mencapai 88% “Ini sangat penting khususnya di masa penanganan pandemi Covid-19,” jelasnya.

Pada sektor keuangan negara, tata kelola pengadaan barang jasa pemerintah sudah semakin transparan dan akuntabel dengan diterapkannya e-katalog lokal di 6 provinsi (NTB, Jabar, DKI, Riau, Gorontalo, Aceh), dan e-katalog sektoral di 4 K/L (KemenPUPR, Kementan, Kemendikbud, dan Kemenhub).

Sementara itu, pada sektor penegakan hukum dan reformasi birokrasi, pengawasan sistem merit untuk mencegah jual beli jabatan, penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk pengawasan internal, serta percepatan penerapan SPBE menjadi capaian yang harus dilanjutkan.

“Saya mengapresiasi seluruh K/L dan pemerintah daerah/BUMN dan Swasta, serta seluruh elemen masyarakat sipil, yang sudah menjalankan dan mendukung pelaksanaan aksi Stranas PK Tahun 2019-2020 dengan komitmen penuh, dan sungguh-sungguh, sehingga sebagian besar target mampu kita capai,” kata Moeldoko.

Ke depan, Moeldoko menambahkan, timnas PK yang dikoordinasi oleh KPK, Kemendagri, Bappenas, KemenPAN&RB dan KSP perlu memperkuat soliditas. Terutama dengan mengadakan rakor teknis setiap bulan, rakor tim pengarah eselon I setiap tiga bulan, dan rakor di level pimpinan Stranas setiap enam bulan sebelum dilaporkan ke Presiden.

BPS: Ekspor Maret 2021 Tembus 18 Miliar Dolar AS, Tumbuh 30,47 Persen

SuaraPemerintah.id – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor sepanjang Maret 2021 menembus 18,35 miliar dolar AS. Kinerja ekspor meningkat baik secara bulanan (month-to-month/mtm) maupun tahunan (year-on-year/yoy).

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, kinerja ekspor pada bulan lalu naik 20,31 persen secara mtm dan 30,47 secara yoy.

“Pertumbuhannya yang sangat menggembirakan dua digit baik month-to-month dan year-on-year,” kata Suhariyanto dalam video virtual, Kamis (15/4/2021) Dia menyebut, kenaikan ekspor didorong oleh ekspor nonmigas dan migas.

Ekspor migas mencapai 0,91 miliar dolar AS dan nonmigas 17,45 miliar dolar AS. Secara tahunan kenaikan ekspor nonmigas mencapai 30,07 persen. Suhariyanto mengungkapkan, kenaikan ekspor tersebut tak terlepas dari naiknya harga-harga komoditas.

Sepanjang Maret 2021, rata-rata harga minyak mentah Indonesia naik  85,51 persen dibandingkan Maret 2020.

“Komoditas yang mengalami kenaikan harga antara lain batu bara, minyak kernel, minyak kelapa sawit, dan timah. Meningkatnya permintaan berbagai negara berpengaruh besar kepada performa ekspor Indonesia,” tuturnya.

Untuk sektor pertanian secara mtm mencapai USD0,39 miliar atau meningkat 27,06 persen. Ada beberapa komoditas ekspor mengalami kenaikan ekspor cukup besar dalam hal ini seperti sarang burung, tanaman obat, aromatik dan rempah, tembakau dan cengkeh.

Sementara untuk tahunannya, ekspor pertanian juga tumbuh sebesar 25,04 persen. Beberapa produk pertanian yang naik cukup besar secara yoy adalah tanaman obat aromatik dan rempah-rempah, sarang burung dan hasil hutan bukan kayu lainnya.

Kemudian, untuk ekspor industri pengolahan pada Maret 2021 tercatat sebesar USD14,84 miliar atau meningkat secara mtm sebesar 22,27 persen. Kenaikan ini terjadi karena adanya kenaikan ekspor baik dari minyak kelapa sawit, besi dan baja, kimia bersal dari minyak.

Demikian juga untuk ekspor sektor pertambangan dan lainnya tercatat sebesar USD2,22 miliar. Angka ini meningkat secara mtm sebesar 13,68 persen. Juga meningkat secara tahunan sebesar 11,39 persen.

Berdasarkan struktur ekspor Maret 2021 tidak banyak berubah. Di mana 95,06 persenya itu adalah disumbang berasal dari nonmigas. Dengan catatan ekpor dari sektor industri masih mendominasi dengan kontribusi sebesar 80,84 persen.

Jelang Porprov 2022, Pemkot Tangerang Renovasi 11 GOR

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kota Tangerang menyatakan akan segera melakukan perbaikan terhadap belasan gedung olahraga (GOR) yang ada di Kota Tangerang. Perbaikan itu dilakukan untuk mendukung kesiapan fasilitas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Banten 2022 mendatang.

Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah menuturkan, ada sebanyak 11 GOR yang akan diperbaiki jelang perhelatan Porprov. Hal itu, kata dia, bakal segera direalisasi mengingat Kota Tangerang menjadi tuan rumah ajang olahraga ke-6 tingkat Provinsi Banten tersebut.

“Ada 11 gedung olahraga yang akan direnovasi,” ujar Arief saat meninjau kondisi salah satu GOR.

Arief mengatakan, dalam proses renovasi, ada sejumlah hal penting yang harus diperhatikan. Diantaranya sirkulasi udara dan toilet.

“Sirkulasi udara dalam GOR perhatikan, supaya tidak terasa sumpek kalau banyak penonton pertandingannya,” jelasnya.

Perbaikan lainnya, seperti pada tempat parkir dan toilet disebut harus dilakukan secara optimal, mengingat selain menjadi fasilitas olahraga, GOR juga kerapkali digunakan sebagai gedung serbaguna oleh masyarakat.

“Parkiran bahkan toiletnya juga harus dipertimbangkan, karena biasanya kan juga dipakai untuk acara masyarakat,” tambahnya.

Lebih lanjut, Arief mengatakan, proses renovasi belasan GOR di Kota Tangerang tersebut harus tetap memperhatikan unsur pendukung bangunan, mulai dari drainase hingga unsur estetika gedung. Perpaduan fungsi dan nilai keindahan pada gedung olahraga yang akan direnovasi disebut harus berpadu.

Menko Luhut: Upaya Pencegahan Jadi Kunci Utama Menekan Praktik Korupsi di Indonesia

SuaraPemerintah.id – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa upaya pencegahan menjadi kunci untuk memberantas praktik korupsi yang terjadi di Indonesia selama ini.  Pencegahan dipandang sangat penting dan fundamental untuk mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi.

“Saya sudah hampir tujuh tahun di kabinet, saya melihat pencegahan akhir-akhir ini mulai makin baik. Hal itu menurut saya penting, tidak sekadar OTT (operasi tangkap tangan), karena OTT juga tidak membuat orang jera (melakukan korupsi),” kata Menko Luhut dalam acara Peluncuran Aksi Strategis Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2021-2022 di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (13-04-2021).

Menurut Menko Luhut upaya inilah yang harus dikedepankan dan dimainkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai lembaga pemberantasan korupsi di Tanah Air. Upaya pencegahan ini bisa menyelematkan seseorang agar tidak terjerumus melakukan praktik korupsi yang selama ini kerap terjadi.

“Menurut saya itu penting, kita jangan biarkan orang terjerumus kalau masih bisa kita ingatkan,” ungkapnya.

Menko Luhut menyampaikan sebagai bentuk dukungan aksi pemberantasan korupsi di Indonesia, dirinya sering berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pimpinan KPK guna membahas banyak hal terutama terkait pencegahan korupsi. Sebab, kata dia, praktik korupsi juga terjadi kerena kesalahan banyak orang dalam menjalankan perannya.

“KPK ini super sakti, jadi kalau KPK ini memainkan peran dengan pas maka pencegahan yang banyak akan menurunkan korupsi, bukan sekadar penindakan-penindakan terus. Tanpa melakukan pencegahan itu saya pikir itu tidak arif,” bebernya.

“Jangan kita biarkan orang berbuat salah kalau kita masih bisa ingatkan, kecuali sudah tidak bisa diingatkan,” tambahnya.

Dikatakan Menko Marves juga apa yang dibahas dan dibicarakan terkait sesuatu hal pada akhirnya akan berujung pada biaya atau anggaran yang dibutuhkan. Karena itu, ia memandang adanya Peluncuran Aksi Stranas PK 2021-2022 sangat bagus untuk membicarakan bagaimana membuat penghematan, bagaimana membuat efesiensi, bagaimana berkolaborasi dengan baik, sehingga peluang orang untuk melakukan korupsi semakin kecil.

“Itu saya pikir sekarang ini penting dalam konteks peluncuran Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2021-2022. Saya kira peran KPK harus maju, banyak sekali mega project di Republik ini sedang jalan, perlu pencegahan agar tidak menjadi bahan korupsi,” tuturnya.

Melihat fakta yang ada saat ini, Menko Luhut pun berharap semua pihak bisa meningkatkan ikhtiar untuk membuat Indonesia lebih bagus. Selain itu, jiwa kepemimpinan di tubuh KPK juga sangat perlu dan penting agar menjadikan lembaga anti korupsi itu lebih kuat pada masa mendatang.

“KPK harus lebih kokoh, tidak boleh menjadi alat politik, alat kekuasaan, KPK itu hanya melaksanakan tugasnya. Paling utama itu tiga, pengawasan, pencegahan, dan penindakan. Pemerintah sangat ingin KPK itu kuat dan KPK harus bisa mencegah penyelewengan-penyelewengan,” tandasnya.

Sekadar informasi, ada beberapa menteri kabinet Indonesia Maju yang hadir dalam Peluncuran Aksi Stranas PK 2021-2022 ini di antaranya Menkopolhukam, Menteri Bappenas, Mendagri, Menpan RB, Menkeu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kepada Staf Kantor Kepresidenan, serta Ketua KPK dan pejabat di internal KPK.

 

Buka IIMS Hybrid 2021, Presiden Jokowi Ingin Industri Otomotif Bangkit

SuaraPemerintah.id – Pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) Hybrid 2021 dibuka Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara virtual hari ini. Dalam sambutannya, Presiden berharap IIMS menjadi momen kebangkitan industri otomotif dan menjadi tonggak penyelenggaraan event berskala internasional di Indonesia.

Dia mengatakan, sejak lama dirinya ingin langsung menghadiri pameran otomotif dan melihat industri kembali bangkit. Namun, dengan kondisi pandemi Covid-19 kegiatan harus dilaksanakan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

“Dengan IIMS ini, saya ingin industri otomotif Indonesia segera bangkit setelah dihantam Covid-19. Segera keinginan saya memperkerjakan lebih banyak lagi tenaga kerja dan juga ikut mengerakkan industri UMKM dan juga segera bisa menaikkan ekspor kita ke negara lain,” ujar Presiden Jokowi, Kamis (15/4/2021).

Dia menuturkan melalui penyelenggaraan pameran IIMS menjadi tonggak baru sekaligus kesiapan Indonesia dalam menyelanggarakan event bertaraf internasional.

“Ini menjadi tonggak kesiapan Indonesia menyelenggarakan event bertaraf internasional, ada MotoGP di Mandalika, Formula-E di Jakarta dan event internasional lainnya,” kata Jokowi.

Ini Janji Presiden Jokowi Pameran IIMS Hybrid 2021 mendapatkan izin penyelenggaraan dari pemerintah dengan menerapkan protokol kesehatan berbasis Cleanliness, Health, Safety, dan Environment (CHSE). Pengunjung yang diperbolehkan masuk di area pameran yakni berusia 13-59 tahun dengan kapasitas 25 persen.

“IIMS Hybrid 2021 menjadi gerbang pembuka bagi acara-acara lain yang akan digelar secara offline. Tentu, fokus kami kali ini pada pedoman CHSE,” ujar Presiden Direktur Dyandra Promosindo, Hendra Noor Saleh.

Untuk kemudahan, pengunjung IIMS Hybrid 2021 bisa mendapatkan tiket secara online tanpa harus mengantre di lokasi penyelenggaraan. Sementara untuk tiket masuk, Pengunjung IIMS Hybrid 2021 harus registrasi dengan melengkapi data diri dan membayar tiket Rp50.000 weekdays dan Rp70.000 weekend dengan metode cashless.

Dalam penyelenggaraan IIMS Hybrid 2021 juga akan disediakan on the spot tickets yang tersedia di JIExpo Kemayoran dengan scan barcode di sekitar pintu masuk untuk proses registrasi melalui website dengan pembayaran secara cashless.

Pengunjung wajib menyiapkan serta memasukan nomor indentitas KTP saat melakukan registrasi untuk pembelian tiket. Jumlah pembelian tiket dibatasi maksimal 2 tiket tiap transaksi on the spot.

“Penyelenggara menyarankan untuk melakukan pembelian secara online sebelum berkunjung agar terhindar dari antrean,” katanya.

Dyandra Promosindo sebagai penyelenggara IIMS Hybrid 2021 akan memastikan pengunjung yang hadir dapat melaksanakan aturan protokol kesehatan ketat, guna mengantisipasi mata rantai Covid-19, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan cek suhu tubuh, dilengkapi mengisi self-assessment form.

Fasilitas Test Swab PCR dan Test Swab Antigen juga disediakan untuk pengunjung dalam rangka penerapan protokol CHSE dengan harga terjangkau.

Sejumlah Agen Pemegang Merek (APM) kendaraan motor dan mobil akan meramaikan pameran ini. Tak hanya itu, aftermarket dari Perkumpulan Pengusaha Aksesoris Mobil Indonesia (Pahami) serta puluhan brand aftermarket juga turut hadir.

RU II Dumai Produksi Pertamax, Stok BBM Ramah Lingkungan Bertambah

SuaraPemerintah.id – Dalam rangka meningkatkan ketahanan stok bahan bakar minyak (BBM) ramah lingkungan di tingkat nasional, Pertamina Refinery Unit (RU) II Dumai berhasil melakukan lifting perdana produk Pertamax pada 9 April 2021.

Kegiatan lifting perdana tersebut ditandai dengan pengangkutan produk Pertamax sebanyak 45.000 barrel dengan Kapal MT Kirana Dwitya untuk dikirim ke RU III Plaju.

Produksi High Octane Mogas Component (HOMC) Pertamax dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan mogas nasional, khususnya Pertamina area Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel).

Produksi Pertamax diharapkan akan meningkatkan pencapaian Yield Valuable Product RU II. Juga, produksi Pertamax juga untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi terhadap produk BBM ramah lingkungan.

Direktur Energy Watch Mamit Setiawan mengapresiasi capaian Pertamina melalui Refinery Unit (RU) II Dumai berhasil melakukan lifting perdana produk Pertamax pada 9 April 2021.

“Saya kira apa yang dilakukan oleh RU II merupakan suatu hal yang patut kita apresiasi karena berhasil memproduksi Pertamax,” jelas Mamit ketika dihubungi wartawan, Rabu (14/4/2021).

Dengan demikian, kata Mamit, kemampuan kilang-kilang milik Pertamina untuk memproduksi BBM dengan Ron tinggi semakin besar. Hal ini bisa membantu Pertamina dalam menjalankan program langit biru secara merata di berbagai wilayah.

Keberhasilan RU II dalam memproduksi Pertamax, kata Mamit, merupakan langkah nyata bahwa Pertamina berhasil melakukan upgrading terhadap kilang yang mereka miliki, sehingga kemampuan untuk memproduksi berbagai macam BBM semakin lengkap.

“Kita terus mendorong agar kemampuan ini dilakukan oleh kilang-kilang lain milik Pertamina yang belum bisa memproduksi Pertamax,” jelas dia.

Mamit juga memandang, keberhasilan Pertamina dalam memproduksi Pertamax ini sekaligus merupakan upaya untuk memperkuat pasokan BBM nasional, terutama untuk di BBM dengan Ron yang lebih tinggi.

“Apalagi program langit biru terus bisa di jalankan di berbagai daerah. Hal ini juga bisa mengurangi beban impor untuk produk BBM yang sudah jadi,” ungkap dia.

Untuk itu, lanjut Mamit, Pertamina harus terus bisa menjaga pasokan BBM ramah lingkungan, sehingga masyarakat tidak sulit untuk mendapatkan BBM tersebut.

“Apa yang dilakukan oleh Pertamina dengan memberikan promo melalui aplikasi ypertamina saya kira harus tetap dilakukan karena ini akan semakin memanjakan konsumen dalam membeli bbm ramah lingkungan,” ucap Mamit.

Selain itu, tambah Mamit, digitalisasi untuk SPBU yang bisa menggunakan aplikasi Mypertamina juga harus semakin ditingkatkan. Karena pastinya akan mengerek kinerja Pertamina sektor hilir mengingat BBM RON tinggi terutama Pertamax ke atas merupakan BBM yang tidak di atur harganya oleh Pemerintah secara langsung.

“Harga Pertamax memang mengikuti trend harga minyak dunia,” ujarnya.

Sementara itu, pengamat ekonomi energi UGM Fahmi Radhi mengatakan, untuk hasilkan Pertamax dan BBM Euro-4, Pertamina harus melakukan upgrading di kilang yang ada. Bahkan jika perlu bangun kilang baru.

Sebagai kilang yang sudah berumur, RU Dumai kata Fahmi sebenarnya didesign tidak untuk hasilkan Pertamax dan Euro-4. Kalau pun mampu produksi, kapasitas produksinya memang cukup terbatas. Karena itu dalam jangka panjang Pertamina tetap perlu membangun kilang baru.

“Seperti yang direncanakan di Cilacap, Bontang dan Tuban, perlu terus didorong supaya terwujud,” katanya.

Sebagai tambahan, RU II Dumai selanjutnya akan melakukan lifting kedua sebanyak 45.000 barrel yang direncanakan pada tanggal 25 hingga 26 April 2021.

Dua Desa di Kecamatan Gajah Dicanangkan Sebagai Desa Antipolitik Uang

SuaraPemerintah.id – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Demak mencanangkan dua desa di Kecamatan Gajah, yakni Desa Kedondong dan Desa Mojosimo, sebagai desa antipolitik uang.

Ketua Bawaslu Kabupaten Demak Khoirul Saleh menyampaikan, untuk meminimalisasi pelanggaran pada pemilu, pihaknya memiliki program untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya politik uang pada proses pemilu, melalui pencanangan desa antipolitik uang tersebut.

Menurut Khoirul, politik uang bisa merusak tatanan demokrasi dan menjadikan biaya politik semakin tinggi. Selanjutnya, bisa mendorong perilaku korupsi calon pemimpin.

Ditambahkan, dengan menggaungkan program desa antipolitik diharapkan akan tercipta pemimpin-peminpin yang jujur. Dirinya yakin, dengan program desa antipolitik uang, masyarakat dapat tersadarkan akan adanya bahaya politik uang.

“Aktor politik uang bisa di tekan eksistensinya saat gerakan masyarakat bisa terus digalakkan,” jelas Khoirul saat di temui di kantornya, Rabu (14/4/2021).

Khoirul menjelaskan, dipilihnya kedua desa di kecamatan gajah sebagai desa antipolitik uang, karena kebetulan di Desa Kedondong dan Desa Mojosimo akan ada pergantian antarwaktu (PAW) kepala desa.

“Ini sesuatu yang tidak direncanakan, namun ada respon yang baik dari masyarakatnya untuk ikut menjadi program desa antipolitik uang yang dilaksanakan Banwaslu. Nantinya, pada proses PAW kepala desa, masyarakat bisa memilih calon kepala desa yang benar-benar terbaik di antara orang baik tersebut,” pungkasnya.

Sempat Menurun Akibat Covid-19, UMKM Nila Crispy Kembali Bangkit Usai Ikuti Lapak Ganjar

Sempat Menurun Akibat Covid-19, UMKM Nila Crispy Kembali Bangkit Usai Ikuti Lapak Ganjar

SuaraPemerintah.id – Sempat menurun karena terdampak Covid-19, UMKM Nila Crispy “Sarmila” dari Banyumas mulai bangkit usai mengikuti Lapak Ganjar. Bahkan, per bulan produksinya mencapai ratusan kilogram.

Ditemui di rumahnya, wilayah Bobosan, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, beberapa waktu lalu, pemilik UMKM Nila Crispy ‘Sarmila’ Kabupaten Banyumas, Sri Narsih mengungkapkan, UMKM-nya sempat terdampak Covid-19. Namun, usahanya berubah drastis saat produk yang dipromosikan lewat akun Instagram usahanya @nilacrispy, di-repost di Lapak Ganjar.

Dijelaskan, usahanya berdiri sejak 2012. Saat itu, dia masih bekerja jadi kurang fokus mengurus usaha keripik ikan nila. Kemudian pada 2019, perempuan ini memilih keluar dari pekerjaan untuk fokus mengurus usaha keripiknya, Nila Crispy Sarmila.  Namun Covid-19 yang mendera membuatnya usahanya jatuh. Dalam waktu sebulan, Narsih hanya bisa memperoduksi keripik 17 kg.

“Kami sebagai UMKM merasa sangat jatuh. Kemudian, Alhamdulillah kemarin itu ada Lapak Ganjar. Saya mendengar informasi dan saya mencoba ikut untuk ikut Lapak Ganjar. Berkat ikut kegiatan Lapak Ganjar itu pendapatan saya, penjualan saya meningkat. Alhamdulillah, sampai sekarang per bulannya sudah mencapai 250 kg untuk produksi,” ungkap Narsih.

Keikutsertaannya di Lapak Ganjar juga berbuah manis. Sebab, penjualannya semakin meluas hingga luar kota dan luar provinsi. Seperti Kalimantan, Sulawesi, Bali, Semarang, Bandung, Bogor, Jawa Timur, Yogyakarta, Jakarta.

”Itu hampir rutin,” tuturnya bangga.

Tidak hanya itu, sebanyak 35 reseller turut membantu peningkatan penjualan keripik ikan nila. Selain itu, di Google pencarian, untuk pencarian Nila Crispy Sarmila juga meningkat sampai 300 persen. Dia mengenalkan sekilas produknya, yaitu keripik ikan nila yang dibuat dari ikan segar nila usia bayi (baby fish). Produk ini bisa tahan hingga tiga bulan. Selain rasanya lezat, juga sehat.

Insyaallah, karena ini terbuat dari baby fish ikan nila. Jadi ikan nila ukuran kecil. Baik kepala, maupun duri bisa dimakan. Baik sekali untuk anak maupun orang tua. Karena ini merupakan salah satu sumber protein hewani. Nila crispy ini sangat kres dan kriuk, karena sudah melalu spinner (alat peniris minyak yang diputar),” imbuhnya.

Tidak hanya itu, produknya juga telah mengantongi perizinan, baik sertifikat Produk Industri Rumah Tangga atau PIRT, yaitu sertifikasi perizinan bagi industri yang memproduksi makanan dan minuman dengan skala rumahan PIRT. Selain itu juga mendapat sertifikat halal dari MUI.

Narsih mengungkapkan, Lapak Ganjar amat membantu pelaku UMKM. Karena itu, dia berharap Lapak Ganjar tetap ada dan bisa ditingkatkan.

“Kami sebagai UMKM kecil sangat membutuhkan promosi seperti ini. Apalagi dengan Gubernur Pak Ganjar mau, kersa, mengangkat kami yang kecil ini untuk menjadi lebih dikenal lagi,” pungkasnya.

Sementara, di kabupaten yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat, Cilacap, juga terdapat UMKM yang kecipratan manfaat Lapak Ganjar. Yakni, Misbah Chalimuzain, warga Jalan Toba, Desa Mujur Lor, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Dengan produknya berupa kerajinan kincir air bambu.

“Dulu sempat lihat postingan Pak Ganjar (edisi) kerajinan tangan. Saya mencoba ikut (Lapak Ganjar). Alhamdulilah, sudah ada orderan 10 unit dari Jakarta dan Bandung. Sampai saat ini omzet Rp2 juta per bulan, maksimal Rp5 juta per bulan.  Setelah ikut Lapak Ganjar yang sebelumnya awal nyetok 15 unit. Setelah (ikut) Lapak Ganjar, Alhamdulilah habis semua,” ungkap pemuda 24 tahun saat ditemui di rumahnya beberapa waktu lalu.

Kini, usahanya semakin berkembang usai di-repost Lapak Ganjar. Dia yang semula merupakan korban PHK akibat Covid-19, sekarang telah menjadi perajin kerajinan kincir air bambu yang prospektif.

“Dulu sebelum ke Lapak Ganjar, awal-awal Cilacap saja. Sekarang, Kebumen, Tegal, Jakarta, Pontianak, bahkan Amerika,” ujarnya.