Beranda blog Halaman 4385

KemenESDM: PLTS Atap Gedung Kunci Sukses Bauran Energi Nasional

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM (KemenESDM), Dadan Kusdiana mengatakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dipasang di atap bangunan menjadi kunci keberhasilan pertumbuhan energi hijau dalam target bauran energi nasional sebesar 23 persen pada 2025.

“Per Januari 2021 sudah ada 3.152 pelanggan dengan total kapasitas terpasang mencapai 22.632 Mega Watt peak (MWp),” kata Dadan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis 15 April 2021.

Pemasangan pembangkit listrik tenaga surya terbesar dilakukan oleh Coca-Cola di Cikarang, Jawa Barat, dengan kapasitas mencapai 7,2 MWp, yang diklaim terbesar di Asia Tenggara.

Selanjutnya ada PLTS atap Danone Aqua sebesar 3 MWp, PLTS atap refenery unit 3,36 MWp, PLTS atap Sei Mangkei 2 MWp, PLTS atap Kementerian ESDM 869 kWp, PLTS atap Angkasa Pura II 241 kWp, dan PLTS atap SPBU Pertamina 52 kWp.

“Perhitungan ini belum termasuk pelanggan rumah tangga yang trennya semakin naik. Kami optimis terhadap peluang tenaga surya ini,” kata Dadan.

Penambahan pembangkit PLTS atap yang masif, lanjut dia, mampu menekan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 3,2 juta karbondioksida ekuivalen.

Dalam mewujudkan target penambahan kapasitas terpasang hingga 2,14 GW pada 2030, Kementerian ESDM akan menyasar bangunan dan fasilitas BUMN  sebesar 742 MW, industri dan bisnis 624,2 MW, rumah tangga 648,7 MW, pelanggan PLN dan kelompok sosial 68,8 MW, serta gedung pemerintah sebesar 42,9 MW.

“Kami sedang menyelaraskan regulasi melalui Peraturan Presiden mengenai tarif listrik EBT dan revisi Peraturan Menteri ESDM agar orang lebih tertarik investasi. Khusus PLTS atap, tahun ini kami menargetkan 70 MW dari realisasi tahun 2020 sebesar 13,4 MW,” kata Dadan.

Diketahui, energi surya sendiri terbilang memiliki potensi paling besar di Indonesia yakni sekitar 207,8 GW. Pemerintah menargetkan akan ada penambahan pembangkit listrik surya sebesar 138,8 MW.

Penambahan ini seiring ditargetkannya nilai investasi energi baru dan terbarukan tahun 2021 menjadi US$2,05 miliar atau naik dari capaian investasi tahun 2020 sebesar US$1,36 miliar.

Bulan Ramadhan, Pemkab Tangerang Beri Insentif 3.562 Guru Mengaji

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Datangnya bulan Ramadan 2021 menjadi berkah bagi seluruh masyarakat. Tak terkecuali bagi ribuan guru mengaji yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang yang mendapat insentif dari Pemkab Tangerang.

Kegiatan ini merupakan salah satu dari program unggulan Tangerang Religi yang menjadi bagian dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Tahun 2019-2023 Kabupaten Tangerang dan diselenggarakan setiap tahun.

“Untuk program Tangerang Religi, pemerintah Kabupaten Tangerang berencana akan 17.810 guru ngaji yang berada di desa dan kelurahan di wilayah Kabupaten Tangerang yang sudah menerima insentif hingga akhir tahun 2023. Namun sebagai langkah awal di awal Ramadan ini, kita bagikan insentif tersebut bagi 3.562 guru mengaji di 274 desa dan kelurahan menerima insentif tersebut. Dengan target 13 orang setiap desa dan juga kelurahan,” ungkap Kepala Subbagian Kesejahteraan Masyarakat, Ahmad Uwes Al Qorni dalam keterangan persnya, Kamis (15/4/2021).

Diterangkan Ahmad pada tahun ini, Pemkab Tangerang menganggarkan Rp 4,9 miliar dan masing-masing guru mengaji akan mendapatkan sebesar Rp 1,4 juta.

“Pengumpulan data menjadi salah satu hambatan kami. Beberapa penerima merasa tidak membutuhkan NPWP sehingga hal ini jadi menghambat pencairan dana. Dan capaian realisasi guru mengaji yang mendapatkan insentif pada tahun 2019, sebanyak 3.006 guru mengaji dan pada tahun 2020 sebanyak 3.288 guru ngaji,” lanjutnya.

Dalam kesempatan ini, Pemerintah Kabupaten Tangerang juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada para guru mengaji yang berada di wilayah Kabupaten Tangerang karena tetap menggelorakan kegiatan religi di masyarakat Tangerang.

“Saya mewakili Pemerintah mengucapkan terima kasih seluruh Guru mengaji yang tetap memperhatikan kondisi masyarakat agar bisa tetap religius, terlebih dimasa pandemi ini dengan masyarakat butuh pencerahan di bidang agama yang bisa tercipta berkat bantuan rekan-rekan yang mengajarkan mengaji di masyarakat terutama bagi generasi muda di Tangerang,” tandasnya.

Tingkatkan Ekspor, Kemdag Permudah Izin Ekspor Jadi Hanya 8 Jam

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah terus berupaya meningkatkan ekspor di masa pandemi. Saat ini, fokus utama pemerintah adalah mengekspor komoditi yang trennya sedang meningkat dan banyak permintaan dari negara lain.

Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Kementerian Perdagangan (Kemdag) Luther Palimbong mengatakan, Kemdag juga mempercepat keluarnya izin ekspor yang diajukan oleh perusahaan eksportir.

Kata dia, Menteri Perdagangan sudah menandatangani aturan yang bisa mengeluarkan izin ekspor hanya dalam waktu 8 jam.

“Relaksasi kebijakan, kita sudah mulai pikirkan bagaimana kita permudah kebijakan sehingga pelaku usaha tidak terbebani dengan perizinan. Bapak Menteri sudah menandatangani terkait persetujuan ekspor hanya dalam waktu 8 jam. Ini ada beberapa tetapi pendekatannya kepada perusahaan, jika perusahaan itu baik, bayar royalti dan pajak maka kita berikan kemudahan dalam perizinan hanya dalam 8 jam sehingga tidak ada lagi pengusaha yang mengeluh soal perizinan,” kata Luther dalam webinar Mandiri Manufacturing Indonesia Forum 2021 Accelerating Economic Recovery by Supporting the Manufacturing Industry”, yang digelar Katadata, Kamis (15/4/2021).

Luther mengatakan pada tahun 2020 ketika Covid-19 mulai menyebar, neraca ekspor Indonesia hanya turun 2,61%. Sejumlah kalangan memrediksi perekonomian Indonesia diperkirakan akan tumbuh mencapai 3,3% dan bisa terus meningkat pada tahun ini.

“Ekspor Indonesia mengalami tren yang positif di dekade terakhir 2020, ekspor kembali meningkat pada di November-Desember bahkan melebihi di tahun-tahun sebelumnya. Sektor yang mengalami kenaikan ekspor terbesar di 2020 secara nilai adalah besi baja, perhiasan, lemak nabati, dan lain-lain,” ucap Luther.

Menurut Kepala Ekonom Bank Mandiri, Andry Asmoro, ekonomi global akan meningkat secara signifikan. Ini dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dua negara yang menjadi tujuan utama ekspor Indonesia.

“Ini peluang sangat bagus bagi sumber pertumbuhan industri manufaktur Indonesia kalau kita sangat kompetitif. Beberapa poin positif tadi, kami memperkirakan pertumbuhan Indonesia dari sisi GDP akan kembali ke 3,3% dari kontraksi minus 2,93%,” jelas Andry.

Perencana Ahli Madya, Kementerian Perindustrian Mangasi Parsaoran Siahaan, menyebutkan dengan adanya penerapan industri 4.0 diharapkan nantinya kontribusi ekspor terhadap PDB akan meningkat, dan akan sesuai dengan target RPJMN. Bahkan diharapkan bisa mencapai kenaikan lebih dari 30%.

“Selama ini dengan biaya yang ada kita harapkan akan ada peningkatan biaya kembali. Biaya yang ada kita gunakan untuk meningkatkan tenaga kerja dan produktivitas. Dari hasil itu kita terapkan ke industri 4.0 dengan output dan input yang ada, kami akan menghasilkan output dua kali lipat,” tutur Mangasi di acara yang sama.

Meski industri manufaktur Indonesia mendapat titik terang setelah pandemi, namun masih ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi seperti regulasi dan kesiapan sumber daya manusia. Andry Asmoro mengungkapkan untuk mencontoh Vietnam yang lebih terstruktur dalam mengolah industri manufaktur.

“Dari segi indikator infrastruktur, regulasi, dan kesiapan SDM industri kita bisa dikatakan less productive dibanding negara lainnya. Dari situ kita lebih di bawah dari Vietnam, bagaimana kesiapan mereka dalam memanfaatkan kerja sama perdagangan selama ini. Jadi kita akan memperbaiki hal-hal tersebut,” pungkas Andry.

100 Hari Kinerja Trenggono, Tegas dan Keras Lawan Praktik Ilegal di Sektor Kelautan dan Perikanan

Penulis
Sopyan
-
100 Hari Kinerja Trenggono, Tegas dan Keras Lawan Praktik Ilegal di Sektor Kelautan dan Perikanan

SuaraPemerintah.id – Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM KHP) berhasil menggagalkan berbagai praktik ilegal di sejumlah wilayah pada periode Januari sampai dengan April.

Hingga kuartal I 2021, Ditjen PSDKP telah menangkap 72 kapal dengan rincian 12 kapal pelaku penangkapan ikan ilegal (5 kapal berbendera Malaysia dan 7 kapal berbendera Vietnam). Sedangkan 60 lainnya merupakan kapal ikan Indonesia yang melakukan operasional.

“Dalam 100 hari kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Sakti Trenggono, Ditjen PSDKP telah melakukan penangkap terhadap 72 kapal,” ujar Plt. Dirjen PSDKP, Antam Novambar dalam pertunjukan pers yang digelar KKP, Kamis (15/4/2021).

Puluhan kapal tersebut secara langsung hukum. Saat ini, saat ini, 3 kapal telah diputus pengadilan (inkracht), 4 kapal proses persidangan, 5 kapal telah dilakukan penyerahan ke Jaksa (P-21 Tahap II), 9 kapal dalam P-21 Tahap I, 32 kapal dalam proses penyidikan , 8 kapal diberikan sanksi administrasi dan 11 kapal dalam proses pemeriksaan pendahuluan. Pada proses ini, KKP bergerak bersama Kejaksaan RI.

“Modus beberapa operasi yang saat ini banyak kami temukan di lapangan, di antaranya kapal-kapal ilegal khususnya di laut Natuna, beroperasi dengan berpencar. Ini memang sepertinya sengaja dilakukan untuk menyulitkan kita, selain itu alat tangkap yang digunakan juga semakin beragam, bukan hanya pukat, yang terbaru, penangkap 5 kapal menggunakan alat tangkap cumi, “jelas Antam jaring.

Selain fokus pada penanganan praktik illegal fishing, KKP juga berkomitmen menjaga keberlanjutan ekosistem lautan dengan menindak penangkap ikan dengan cara merusak (destructive fishing). Seperi penangkapan menggunakan bom ikan, setrum, maupun bius ikan. Antam menjelaskan di tahun 2021 ini, Ditjen PSDKP telah mengamankan 41 pelaku destructive fishing.

Dalam rangka memberikan efek jera, KKP  bersama dengan Kejaksaan RI dan Satgas 115 juga melakukan penenggelaman terhadap barang bukti tindak pidana kelautan dan perikanan.

“Ada 26 kapal illegal fishing serta alat penangkapan dan perlengkapan kapal lain yang dimusnahakan. Pemusnahan itu telah dilakukan di sejumlah lokasi, di Batam, Banda Aceh, Pontianak dan juga Natuna. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan pengawasan terhadap alat penangkapan ikan yang dilarang dan ikan berbahaya, Ditjen PSDKP juga melakukan pemusnahan alat tangkap, alat bantu penangkapan dan ikan invasive. Total sebanyak 221 barang hasil pengawasan dimusnahkan,” jelas Antam.

Tidak sampai disitu, Ditjen PSDKP-KKP juga berkolaborasi dengan Dit Polair Mabes Polri untuk mengungkap sejumlah praktik penyelundupan lobster selama periode Januari sampai dengan April ini.

“Beberapa hari lalu kami mendukung proses penggagalan penyelundupan di Jambi, sebelumnya pada bulan Februari kami dan Polair juga melakukan penangkapan pelaku pengepul di Pandeglang dan mengamankan 4.153 ekor BBL”, tegas Antam

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, Pung Nugroho Saksono menyampaikan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan telah memberikan instruksi agar Ditjen PSDKP bertindak tegas baik terhadap kapal asing maupun kapal Indonesia yang melakukan pelanggaran. Hal tersebut dilakukan sejalan dengan upaya KKP untuk melindungi sumber daya kelautan dan perikanan serta meningkatan Penerimaan Negara.

“Termasuk ketegasan terhadap kapal Indonesia, juga perlu dilakukan dalam rangka mengawal kebijakan pengelolaan perikanan yang lestari dan peningkatan PNBP”, ujar Ipunk.

Tidak Lagi Ekspor BBL

Selain Ditjen PSDKP, Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) pun melakukan pengawasan ketat di bandara, pelabuhan maupun pintu-pintu perbatasan negara, untuk mengantisipasi terjadinya penyelundupan sumber daya kelautan dan perikanan, terutama Benih Benih Lobster (BBL).

“Penangkapan aksi penyelundupan BBL ini merupakan sinergi dengan seluruh pihak, baik dari lingkup KKP maupun instansi lain seperti Polri, Kejaksaan, TNI AL, Bea Cukai dan lainnya serta pemerintah daerah juga. Kita perlu memperkaya negara ini, dengan sistem perikanan budidaya” ujar Kepala BKIPM, Rina.

Total kasus pelanggaran yang terjadi sejak 23 Desember s/d 14 April 2021, terdapat sebanyak 35 kasus, dengan nilai sumber daya ikan yang diselamatkan setara Rp210 miliar.

Rina menyampaikan terdapat top 8 kejadian pelanggaran penyelundupan pada periode tersebut, diantaranya 2 kasus di Tarakan, 3 kasus di Makassar, di Gorontalo, Tahuna serta Jakarta I masing-masing 2 kasus, 3 kasus masing-masing dari Surabaya I dan Mataram, serta 8 kasus di Jambi.

Sementara untuk modus operandi yang ditemui di lapangan diantaranya menggunakan alat angkut non reguler (carter) dan speed boat, Pengeluaran dan/atau pemasukan melalui pelabuhan tangkahan, Adanya oknum yang terlibat dalam membantu penyelundupan, Pemalsuan tanda tangan / stempel pada IPHP (Ijin Pemasukan Hasil Perikanan), SKT (Surat Keterangan Teknis), Sertifikat Kesehatan atau Health Certificate (HC) dan LHU (Laporan Hasil Uji), Penyalahgunaan IPHP dan SKT baik jumlah kuota dan jenis komoditi, Adanya penukaran atau penambahan barang, Tidak melaporkan isi barang sebenarnya, serta penukaran barang ilegal di tengah laut.

Sebagai upaya pencegahan, Rina menyebutkan telah melakukan sejumlah upaya seperti melakukan analisis dan mitigasi risiko di tempat-tempat rawan penyelundupan, melakukan peningkatan pengawasan di tempat-tempat rawan penyelundupan serta membangun sinergitas pengawasan dan penanganan kasus  antar instansi terkait.

“Sekali lagi, keberhasilan dari penanganan penyelundupan BBL ini bukan hanya hasil kerja BKIPM, namun merupakan hasil dari banyak pihak, dan terus kami upayakan,” tegas Rina.

Percepat Penerapan Industri 4.0, Hannover Messe 2021 Buka Peluang Kerja Sama Pembangunan Infrastruktur Digital

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Perindustrian terus mendorong pembangunan infrastruktur digital guna mempercepat penerapan industri 4.0 di tanah air. Langkah strategis ini diyakini dapat memacu daya saing bangsa dan meningkatkan investasi baru khususnya di bidang teknologi.

“Kami melihat pentingnya event Hannover Messe ini tidak hanya sebagai ajang branding nasional, tetapi juga untuk mengakselerasi peningkatan kapabilitas sektor manufaktur dan pembangunan infrastruktur digital di Indonesia,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Kamis (15/4).

Menurut Menperin, perhelatan Hannover Messe 2021 Digital Edition membuka peluang besar dalam menjalin kerja sama antara perusahaan nasional dan global, terutama terkait dengan pengembangan teknologi digital.

“Karena kita ketahui, dengan pemanfaatan teknologi digital, produktivitas bisa menjadi lebih efisien dan produknya semakin berkualitas,” tegasnya.

Seperti halnya infrastruktur fisik, infrastruktur digital juga merupakan unsur yang penting bagi pengembangan sektor industri manufaktur.

“Infrastruktur digital akan memacu daya saing sehingga akan lebih kompetitif di pasar global. Selain itu, juga perlu didukung oleh teknologi fundamental industri 4.0, antara lain artificial intelligence, internet of things, wearables (augmented reality dan virtual reality), advanced robotics, serta 3D printing,” papar Agus.

Guna mencapai sasaran tersebut, Kemenperin mendorong industri elektronik untuk mendukung upaya pembangunan infrastruktur digital di tanah air. Sebab, pembangunan infrastruktur digital menjadi bagian vital dalam menarik minat investor untuk membangun pabriknya, khususnya di kawasan industri.

“Oleh karenanya, perusahaan pengelola kawasan industri perlu menyediakan sarana prasarana dan fasilitas yang mendukung untuk penerapan teknologi digital ini. Tentunya yang sesuai kebutuhan para investor, salah satunya adalah ketersediaan jaringan koneksi dan fasilitas digital yang mendukung,” tutur Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE)Taufiek Bawazier.

Salah satu industri elektronik di Indonesia, PT. Schneider Electric Manufacturing Batam (SEMB) berhasil masuk dalam jajaran Global Lighthouse Network menurut World Economic Forum (WEF) pada tahun 2019.

“SEMB telah menjadi role model bagi perusahaan manufaktur lainnya untuk dapat menerapkan industri 4.0. Apalagi, industri elektronik merupakan salah satu sektor prioritas berdasarkan roadmap Making Indonesia 4.0,” ujar Taufiek.

Ada pula PT Panasonic Manufacturing Indonesia (PT PMI), produsen elektronik yang juga sedang melakukan transformasi menuju Smart Factory pada tahun 2030. Sejak 2019, perusahaan sudah mulai menjalankan transfomasinya sebagai bagian dari global operation Panasonic Corporation.

Langkah akselerasi PT PMI dilakukan melalui lima inisiatif kunci, yakni optimalisasi operasional secara global, peningkatan kegiatan concurrent engineering, pemanfaatan digital triplet, implementasi cyber physical system, dan konektivitas dengan pengguna.

Untuk mendukung sektor industri menuju arah transformasi digital, Kemenperin telah memiliki program strategis, di antaranya melalui program INDI 4.0 untuk mengukur kesiapan dan pendampingan kepada perusahaan industri manufaktur dalam mengimplementasikan industri 4.0.

Kemudian, membangun ekosistem inovasi industri 4.0 sebagai wadah bagi pemerintah, pelaku industri, akademisi serta riset dan pengembangan (R&D), penyedia teknologi, konsultan, dan juga pelaku keuangan, yang disebut sebagai Ekosistem Industri 4.0 (SINDI 4.0).

“Kami juga punya Program Pelatihan Manager Transformasi Industri 4.0 untuk menyiapkan personil menjadi pemimpin dalam penerapan industri 4.0 di perusahaan,” ujar Direktur Industri Elektronika dan Telematika, Ali Murtopo Simbolon.

Program-program tersebut diyakini dapat mengakselerasi Indonesia dalam mewujudkan pembangunan instrastruktur digital. “Dengan penguatan transformasi digital, kami optimistis pada tahun 2021 ini sektor industri akan bangkit sehingga mendorong pemulihan ekonomi nasional,” ujar Ali.

Maybank Indonesia Resmikan Tiga Kantor Cabang Syariah, Dekatkan Akses Perbankan Berbasis Syariah Bagi Masyarakat Luas

Penulis
Sopyan
-
Maybank Indonesia Resmikan Tiga Kantor Cabang Syariah, Dekatkan Akses Perbankan Berbasis Syariah Bagi Masyarakat Luas

SuaraPemerintah.id – PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. (“Maybank Indonesia atau Bank”) hari ini meresmikan tiga kantor cabang Syariah Maybank Indonesia di Jambi, Malang dan Banda Aceh secara serentak.

Acara peresmian yang dilakukan secara virtual tersebut dihadiri oleh Taswin Zakaria, Presiden Direktur, Maybank Indonesia beserta jajaran Komisaris dan Direksi Bank, serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia (“BI”) dan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di tiga kota tersebut.

Dalam sambutannya Taswin menyampaikan, “peresmian ini merupakan wujud upaya Maybank Indonesia dalam mengoptimalkan layanan Syariah kepada masyarakat luas, dan untuk memperkenalkan solusi keuangan syariah yang mempunyai competitive advantage. Dengan diresmikannya tiga kantor cabang Syariah, maka kini kami memiliki total 18 kantor cabang Syariah di seluruh Indonesia.”

Sejak 2014 lalu, Maybank Indonesia melalui Unit Usaha Syariah (“UUS”) telah menjalankan strategi Shariah First yang berfokus pada upaya aktif untuk memperkenalkan solusi keuangan Syariah terlebih dahulu kepada para nasabah sebagai sebuah solusi keuangan yang dikelola sesuai prinsip Syariah, yang dapat diakses oleh segala lapisan masyarakat tanpa memandang agama maupun kepercayaan.

Disamping itu, Bank juga mengadopsi pendekatan Leveraged Model, dimana UUS Maybank Indonesia dapat mendayagunakan seluruh sumber daya dan jaringan Bank untuk memasarkan produk keuangan berbasis Syariah.

“Leveraged Model yang kami terapkan telah mampu memberi kontribusi pada persentase rata-rata pertumbuhan aset tahunan UUS Maybank Indonesia yang mencapai 17,1% dalam lima tahun terakhir,” ujar Taswin.

Ada pun penambah jaringan kantor cabang Syariah Maybank Indonesia tersebut merupakan bagian dari upaya Bank untuk mewujudkan misi Humanising Financial Services dengan tujuan agar layanan perbankan Maybank Indonesia dapat berperan dalam memajukan perekonomian, termasuk potensi ekonomi daerah dalam berbagai bidang usaha perdagangan dan perindustrian.

Sementara itu, Romy Buchari, Head Shariah Banking, Maybank Indonesia mengatakan, “melalui jaringan kantor cabang Syariah, kami siap melayani kebutuhan akan solusi keuangan berbasis Syariah bagi nasabah individu, UKM maupun Korporasi yang membutuhkan produk mulai dari simpanan, tabungan haji hingga pembiayaan properti atau infrastruktur. Selain itu, UUS Maybank Indonesia juga dapat memfasilitasi perusahaan daerah yang membutuhkan pembiayaan proyek-proyek pembangunan daerah. Kami berkomitmen untuk membantu dalam membangun perekonomian Syariah di Tanah Air, dimana bisa dilihat porsi aset Syariah kami telah melampaui 21% dari total aset Maybank Indonesia. Ini adalah persentase tertinggi dari seluruh Unit-unit Usaha Syariah yang ada di Indonesia.”

Peresmian kantor cabang Syariah Banda Aceh merupakan perwujudan atas penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah Nomor 11 tahun 2018 yang ditetapkan oleh Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam yang mengatur kegiatan usaha lembaga keuangan untuk dijalankan sesuai dengan prinsip Syariah.

Disamping sektor ritel, UUS Maybank Indonesia juga telah berperan aktif di sejumlah proyek strategis di tanah air, diantaranya, sebagai bank pertama di Tanah Air yang menyediakan fasilitas pembiayaan untuk pengadaan vaksin Covid-19 kepada PT Bio Farma (Persero) sebesar USD 185 juta atau setara Rp 2,68 triliun di akhir tahun 2020 lalu.

Kemudian, UUS Maybank Indonesia telah membantu Pemerintah dalam menerbitkan Green Sukuk sebesar USD 2,5 milyar. Selain itu UUS Maybank Indonesia juga menyediakan fasilitas Foreign Currency Hedging Islamic Banking (“iB”) yang mulai diperkenalkan ke pasar sejak awal 2020.

Edy Rahmayadi Dukung Pelayaran Muhibah Budaya dan Festival Jalur Rempah 2021

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menyambut baik dan mendukung pelaksanaan Pelayaran Muhibah Budaya dan Festival Jalur Rempah 2021 yang akan dimulai 17 Agustus 2021. Melalui kegiatan ini diharapkan para generasi muda mengetahui kejayaan bahari Indonesia di masa lalu.

Pelayaran Muhibah Budaya dan Festival Jalur Rempah 2021 merupakan pelayaran mengelilingi Jalur Rempah Indonesia menggunakan KRI Dewaruci. Pelayaran dimulai dari Bandar Neira, Maluku, 17 Agustus 2021, dan akan berlabuh di 13 titik pelabuhan Indonesia termasuk Belawan, Medan, 20 September 2021.

Di setiap pelabuhan yang disinggahi, akan diadakan bermacam kegiatan seperti pertunjukan musik, festival makanan minuman, festival jamu, kriya dan busana, wisata cagar budaya dan warisan budaya tidak benda, serta  seminar.

“Saya senang sekali dengan acara ini, masa kejayaan bahari kita di masa lalu, harus diangkat agar generasi muda kita tahu, bahwa budaya bahari Indonesia sangat besar,” kata Gubernur Edy Rahmayadi saat menerima audiensi Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Restu Gunawan di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan, Rabu (14/4).

Gubernur juga akan mengajak kabupaten/kota di Sumut untuk berkontribusi pada kegiatan tersebut. Sehingga 33 kabupaten/kota bisa menunjukkan potensi alam dan budaya yang beragam pada kegiatan tersebut.  “Inilah uniknya Sumut, 33 kabupaten/kota punya ciri khas sendiri, nanti disitulah kami mau menunjukkan ini adalah Sumut,” ujar Edy Rahmayadi.

Sementara itu, Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Restu Gunawan mengatakan tujuan dari kegiatan tersebut untuk membangkitkan ingatan kebangsaan akan jati diri sebagai bangsa bahari. “Jalur Rempah juga disiapkan sebagai Warisan Dunia untuk memperkuat diplomasi Indonesia. Sekaligus meneguhkan Indonesia sebagai poros maritim Indonesia,” jelasnya.

Menurut Restu, dalam pelayaran tersebut, KRI Dewaruci juga membawa para mahasiswa dan remaja umum dari berbagai provisi di Indonesia. Nantinya ada beberapa titik pelabuhan tempat KRI Dewaruci berlabuh. Dimulai dari Banda Neira, Ternate, Makasar, Banjarmasin, Pulau Bintan, Belawan, Lhoksumawe, Padang, Banten, Jakarta, Semarang, Bali, hingga Surabaya.

“Di setiap pelabuhan, akan diadakan kegiatan seperti pertunjukan musik, festival makanan minuman, hingga seminar,” ungkapnya.

Melalui APBD, Presiden Minta Pemda Perbanyak Program Padat Karya Ciptakan Lapangan Pekerjaan

Penulis
Rudi Sukmana
-
Melalui APBD, Presiden Minta Pemda Perbanyak Program Padat Karya Ciptakan Lapangan Pekerjaan

SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi pengarahan kepada para Pemerintah Daerah (Pemda) dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah Tahun 2021 untuk memperbanyak program-program padat karya melalui APBD.

Hal ini untuk membantu masyarakat di lapisan bawah yang terdampak pandemi dengan menciptakan lapangan pekerjaan di daerah.

“Saya minta agar APBD ini bisa memberikan pekerjaan kepada masyarakat di lapis bawah dengan cara perbanyak program-program padat karya untuk penciptaan lapangan pekerjaan sambil menunggu ekonomi kembali pulih sepenuhnya,” ujarnya seperti dikutip dari situs Sekretariat Kabinet (Setkab).

Pemerintah daerah (Pemda) juga harus segera mengeksekusi bantuan sosial yang sangat dibutuhkan warganya terutama pada sejumlah titik di daerah yang masih belum tersentuh bantuan.

Selain itu, Presiden juga meminta untuk membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) baik itu permodalan, produksi, maupun pemasarannya karena ini akan menggerakkan ekonomi daerah.

Tak kalah penting, Kepala Negara kembali menekankan soal investasi di daerah yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Cipta Kerja yang banyak menyederhanakan perijinan untuk memudahkan investasi.

Investasi yang masuk ke suatu daerah pada gilirannya juga akan menggerakkan perekonomian daerah tersebut. Ketidaksigapan untuk melayani perizinan investasi akan turut memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah yang juga akan memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, investasi juga akan memberikan pemasukan kepada negara dan daerah. Dari aktivitas investasi itulah negara maupun daerah dapat menarik pajak dan retribusi.

Oleh karena itu, Kepala Negara kembali mengingatkan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dan dukungan penuh bagi dunia usaha yang hendak melakukan investasi agar pemulihan ekonomi daerah dan nasional lebih mudah dilakukan.

Hannover Messe 2021 Diharapkan Mampu Dongkrak Investasi di Indonesia

Penulis
Sopyan
-
Hannover Messe 2021 Diharapkan Mampu Dongkrak Investasi di Indonesia

SuaraPemerintah.id – Indonesia merupakan satu-satunya negara ASEAN yang menjadi Partner Country di ajang Hannover Messe 2021, pameran teknologi industri tahunan terbesar Jerman di dunia. Tahun ini, seluruh rangkaian acaranya digelar secara virtual pada 12-16 April 2021.

Hannover Messe akan memberikan optimisme bagi dunia usaha untuk menjaring investor skala global. Pada sektor perdagangan, para pelaku usaha juga dapat memperoleh kesempatan mendapatkan mitra untuk memperluas ekspornya.

Acara ini memamerkan berbagai inovasi startup, teknologi informasi (TI), robotika, energi, kendaraan listrik, dan produk teknologi lainnya. Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka acara pameran ini secara virtual bersama dengan Kanselir Jerman Angela Merkel.

“Sebuah kehormatan bagi Indonesia untuk menjadi negara mitra Hannover Messe 2021 kedua kalinya setelah 26 tahun lalu. Tema tahun ini adalah transformasi teknologi, sangat relevan dengan situasi pandemi saat ini, khususnya teknologi digital (menjadi) semakin penting,” kata Presiden Jokowi seperti dikutip dari situs Kemenko Perekonomian.

Dalam pameran ini, ada 156 pelaku industri dari Indonesia yang akan berpartisipasi dan 54 di antaranya berasal dari sektor industri logam, mesin, alat transportasi serta elektronika.  Selain itu, ada sebanyak 63 startup asal Indonesia yang juga akan berpartisipasi.

Setiap tahunnya, Hannover Messe dihadiri rata-rata 225 ribu pengunjung yang merupakan perusahaan-perusahaan dari seluruh dunia. Namun untuk tahun ini, pameran Hannover Messe diperkirakan akan menarik 1 juta pengunjung.

“Karena tahun ini pameran dilaksanakan secara daring sehingga dapat menjangkau target peserta yang lebih banyak,” kata Menko Perekonomian Airlangga.

Sebagai informasi, pada awalnya Indonesia akan menjadi Partner Country Hannover Messe pada 2020 lalu, namun terpaksa dibatalkan karena terjadi pandemi Covid-19.  Selain penyelenggaraan pada tahun ini, Indonesia juga akan tampil kembali sebagai Partner Country Hannover Messe yang rencananya akan diselenggarakan secara hybrid pada 2023 mendatang.

Kali ke-3 Hendi Bawa Nama Kota Semarang Jadi Kota Terbaik Dalam Pembangunan Daerah

Penulis
Sopyan
-
Kali ke-3 Hendi Bawa Nama Kota Semarang Jadi Kota Terbaik Dalam Pembangunan Daerah

SuaraPemerintah.id – Rabu (14/4) Kota Semarang kembali dinobatkan sebagai kota terbaik dalam Penghargaan Pembangunan Daerah tahun 2021 di Provinsi Jawa Tengah. Penghargaan tersebut merupakan kali ke-3 secara berturut-turut yang didapatkan oleh Kota Semarang, pada era kepemimpinan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi. 

Sebelumnya, penghargaan Pembangunan Daerah pada tahun 2019 dan 2020 juga diraih oleh Kota Semarang, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional.

Kami menerima penghargaan, Wali Kota Semarang yang akrab disapa Hendi memberikan apresiasi kepada Pemerintah provinsi Jawa Tengah atas anugerah yang diberikan kepada wilayah yang dipimpinnya. 

“Sekarang yang paling penting adalah mengawal teman-teman OPD dalam merealisasikan pekerjaan yang telah direncanakan. Untuk evaluasi program pembangunan pasca Covid ini adalah mengungkit daya ekonomi seperti UMKM, properti dan konstruksi, ”terangnya di Gedung Grhadika Bhakti Praja.

Terdapat tiga penilaian dalam penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD), antara lain aspek yang termasuk kategori pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Kemiskinan, IPM, Ketimpangan, Kualitas Pelayanan Publik, Keamanan dan Ketertiban, Pengelolaan Keuangan; Transparansi dan Akuntabilitas, serta Capaian Pembangunan Spesifik Daerah, aspek-aspek Kualitas Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), termasuk proses penyusunan RKPD dan interaksi pemangku kepentingan serta aspek Inovasi daerah.

Khusus untuk tahun 2021, sampel juga termasuk kebijakan yang diambil untuk penanganan Covid-19. Program Karenanya Kampung Tematik yang bersinergi dengan Kampung Siaga Candi Hebat dijadikan inovasi unggulan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam pengiriman PPD kali ini. 

Program tersebut mengubah tata cara dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di masa pandemi, dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada, dengan tetap menjaga aspek kesehatan, ketahanan pangan dan keamanan.

“Kampung tematik itu merupakan program unggulan kami. Dengan biaya stimulay yang tidak terlalu besar namun kampungnya dapat berubah secara signifikan karena ada konsep bergerak Bersama oleh program CSR dari korporasi dan dari kekuatan masyarakat. Tahun ini rencananya ada 50 kampung tematik yang akan kita kembangkan, ”tambah Hendi.

PPD tersebut akan memberikan koordinasi dan organisasi untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah, serta untuk memberikan akses motivasi dan pembelajaran untuk pembangunan daerah yang lebih berkualitas.

PPD dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Provinsi sampai nasional. Penilaian dilakukan terhadap dokumen perencanaan RKPD, presentasi dan wawancara serta pengungkit lapangan. Kota / Kabupaten yang memenangkan penghargaan tersebut di tingkat Provinsi akan disediakan dalam tingkat Nasional.

1...4,3844,3854,386...4,884Halaman 4,385 dari 4,884