Beranda blog Halaman 4384

KKP Evakuasi Paus Sperma Seberat 20 Ton Mati Terdampar di Perairan Desa Bungko

Penulis
Sopyan
-
KKP Evakuasi Paus Sperma Seberat 20 Ton Mati Terdampar di Perairan Desa Bungko

SuaraPemerintah.id – Seekor Paus Sperma (Physeter macrocephalus) ditemukan mati terdampar di Perairan Desa Bungko, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon pada Sabtu (10/4/2021) lalu. Kejadian ini dilaporkan warga kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL) Serang.

Kepala LPSPL Serang, Iwan Taruna Alkadrie menerangkan kejadian bermula dari laporan nelayan yang menemukan bongkahan besar di perairan wilayah tangkapan ikan pada pukul 02.00 WIB dini hari. Saat itu air sedang surut dengan kedalaman kurang lebih 1,6 meter. Ukuran paus yang cukup besar yaitu sepanjang 17,2 meter dengan bobot yang diperkirakan mencapai 20 ton, menyulitkan warga untuk melakukan evakuasi bangkai paus ke darat.

“Tim respon cepat LPSPL Serang langsung dikerahkan ke lokasi kejadian untuk melakukan penanganan terhadap bangkai paus yang mati,” ungkap Iwan saat memberikan keterangan di Labuan.

Memasuki hari keempat sejak dilaporkan, bangkai paus berhasil ditarik menggunakan alat bantu drum pelampung dan armada kapal.

“Persiapan logistik untuk evakuasi di lapangan berupa 6 armada kapal, terpal, jaring, tali tambang, drum pelampung dan excavator bantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Indramayu berjalan lancar, sehingga proses evakuasi ke darat dapat dilakukan di hari ini,” ungkap Iwan.

Hasil pengamatan morfologi menunjukkan bahwa Paus Sperma yang ditemukan berjenis kelamin jantan. Belum diketahui penyebab kematian Paus. Proses nekropsi oleh tim peneliti Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga (UNAIR) tetap dilakukan sebelum akhirnya bangkai dikubur menggunakan bantuan excavator.

Paus termasuk mamalia laut yang dilindungi secara nasional.  Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan rencana aksi nasional (RAN) konservasi bagi semua jenis mamalia laut tersebut melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 79 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Mamalia Laut Tahun 2018-2022.

Presiden Jokowi Diskusikan Pembangunan Ibu Kota Baru dengan Sejumlah Perwakilan Asosiasi Profesi

Penulis
Sopyan
-
Presiden Jokowi Diskusikan Pembangunan Ibu Kota Baru dengan Sejumlah Perwakilan Asosiasi Profesi

SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo pada Kamis, 15 April 2021, telah menerima perwakilan dari sejumlah asosiasi profesi yang bergerak dalam disiplin keilmuan di bidang arsitektur, perencanaan, lingkungan hidup, dan sebagainya yang kesemuanya berada di sektor keinsinyuran. Bersama tujuh asosiasi profesi yang hadir, Kepala Negara bersama para menteri terkait mendiskusikan soal pembangunan ibu kota baru.

“Tadi kami bersama Bapak Presiden Republik Indonesia telah menerima para ikatan ahli profesi, dalam hal ini dari semua disiplin keilmuan di bidang arsitektur, perencanaan, regional planning, hingga lingkungan hidup yang semuanya adalah di sektor keinsinyuran,” ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, pada Kamis, 15 April 2021, selepas pertemuan.

Suharso yang bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono serta Menteri Sekretaris Negara Pratikno mendampingi Presiden dalam diskusi tersebut mengatakan, pemerintah sangat terbuka dengan semua gagasan yang disampaikan secara konstruktif untuk pembangunan ibu kota baru ke depannya. Bentuk partisipasi atau gagasan sekecil apapun akan menjadi perhatian pemerintah.

“Bapak Presiden telah mendengar dengan saksama seluruh masukan itu untuk dijadikan pertimbangan dan bahkan Bapak Presiden mengundang para ahli ini untuk ikut serta duduk di Badan Otorita Ibu Kota apabila itu nanti sudah terbentuk. Setidak-tidaknya bisa memberikan rekomendasi tentang segala hal yang terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ibu kota negara,” ucapnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Andy Simarmata dari Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia, mewakili asosiasi profesi yang turut memberikan keterangan menyampaikan bahwa pihaknya yang terdiri atas perwakilan dari tujuh asosiasi profesi memperoleh kesempatan satu per satu untuk menyampaikan pandangannya kepada Presiden terkait pembangunan ibu kota baru.

Para perwakilan asosiasi profesi tersebut mengharapkan agar visi yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo mengenai ibu kota baru dapat diimplementasikan ke dalam proses konstruksi yang memenuhi standar-standar pembangunan.

“Tadi kami diterima dengan baik oleh Bapak Presiden. Kami diberikan kesempatan satu per satu untuk menyampaikan masukan terhadap pembangunan ibu kota negara,” tutur Andy.

“Kami juga mengharapkan agar ibu kota negara ini menjadi contoh bagi dunia internasional. Bagaimana kita bisa membangun dengan mengedepankan alam, hutan hujan tropis, yang sudah kita miliki dan kita berpihak pada masyarakat lokal,” imbuhnya.

Sebelumnya, melalui unggahan di akun Instagram pribadi beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo mengajak berbagai pihak untuk memberikan masukan mengenai pembangunan ibu kota negara. Kepala Negara mengharapkan agar pembangunan ibu kota baru tersebut tidak hanya menjadi simbol kebanggaan bangsa, tapi juga mencerminkan kemajuan bangsa.

 

Pemkot Bogor Beri Bantuan Modal UKM Penjual Takjil

Penulis
wicaksono
-

Suarapemerintah.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memberikan bantuan modal usaha kepada pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) makanan ringan atau takjil yang terdampak Covid-19, untuk membantu kelancaran usahanya selama bulan Ramadhan.

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, di Kota Bogor, Jumat (16/4), mengatakan, bantuan diberikan kepada 10 orang pelaku UKM masing-masing Rp1 juta rupiah yang berasal dari zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kota Bogor.

Bantuan diserahkan oleh Dedie A Rachim kepada 10 orang pelaku UKM di Kelurahan Bojongkerta, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor.

Hadir pada penyerahan bantuan itu antara lain, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Samson Purba, Camat Bogor Selatan Hidayatullah, dan Lurah Bojongkerta Harry Cahyadi.

Dedie menyatakan harapannya agar bantuan tersebut bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk perbaikan ekonomi keluarga.”Bantuan ini juga semoga bisa bergulir untuk pelaku UKM lainnya,” katanya.

Pemerintah Kota Bogor, lanjutnya, berupaya membantu warga Kota Bogor melalui pemotongan zakat, infak, dan sedekah, secara langsung bagi para ASN di Pemerintah Kota Bogor. “Program ini dijalankan berdasarkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 118 Tahun 2020 yang dikelola Baznas Kota Bogor,” katanya.

Menurut Dedie, pelaku UMKM yang menerima bantuan diharapkannya dapat mengembangkan usahanya menjadi lebih produktif, sehingga bisa berdampak positif.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bogor, Samson Purba, menambahkan, bantuan modal usaha yang diberikan kepada pelaku UKM yang sedang kesulitan modal pada situasi pandemi Covid-19 saat ini diharapkan dapat menjadi stimulus untuk menjalankan usahanya.

“Apalagi bagi pelaku UKM yang kesulitan mendapatkan akses bantuan modal,” katanya.

Menurut Samson, melalui bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung perekonomian pelaku UKM menghadapi Idul Fitri agar menjadi lebih semangat dalam meningkatkan usahanya.Wakil Ketua II Komisioner Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Kota Bogor, Rusli Saimun, mengatakan, bantuan modal tersebut diharapkan bisa membantu kebutuhan pelaku UKM warga Kota Bogor yang membutuhkan.

“Melalui bantuan ini, harapannya bisa memberikan kemudahan dan kelancaran bagi pelaku UKM yang berjualan takjil pada bulan Ramadhan,” katanya.

Tumbuhkan Kinerja Bisnis, bank bjb Bekerjasama dengan Grup Krakatau Steel 

Penulis
Sopyan
-
Tumbuhkan Kinerja Bisnis, bank bjb Bekerjasama dengan Grup Krakatau Steel 

SuaraPemerintah.id – Guna kinerja bisnis di 2021, bank bjb terus melakukan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Tak terkecuali dengan Grup Krakatau Steel sebagai salah satu BUMN dengan track record bisnis yang baik.

Kerjasama teranyar yang dilakukan bank bjb dengan Grup Krakatau Steel adalah penyaluran kredit kepada PT Krakatau National Resource (KNR). Hal ini ditandai dengan penandatangan kerja sama (PKS) antara kedua belah pihak dalam rangkaian acara Sinergi BUMN-BUMD PT Krakatau Steel (Persero) Tbk & Group dengan BUMD Jawa Barat, di Convention Hall The Royal Krakatau Hotel, Cilegon, Banten, Kamis (15/4/2021).

Dalam kesepakatan tersebut, bank bjb akan menyalurkan kredit senilai Rp78 miliar kepada PT KNR. Selain itu, bank bjb juga tengah memproses permohonan dari PT Krakatau Information Technology guna memperkuat kerjasama antara kedua belah pihak.

Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi mengatakan, kesepakatan yang terjalin hari ini akan menambah daftar panjang jalinan kerjasama bank bjb dengan Grup Krakatau Steel yang saat ini telah mencapai total eksposure senilai Rp247,52 miliar. Kolaborasi antara keduanya telah terbentuk sejak 2019.

“Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan juga terima kasih kepada Grup Krakatau Steel yang telah memberikan kepercayaan kepada bank bjb untuk pembiayaan rencana bisnisnya, baik untuk investasi pembelian aset ataupun mendukung modal kerjanya,” ungkap Yuddy.

“Ke depannya, dengan berbagai nilai lebih yang dapat kami berikan, kami berharap kerjasama antara bank bjb dengan Grup Krakatau Steel dapat kembali ditingkatkan, sehingga bank bjb dapat menjadi bank pilihan utama untuk pengelolaan keuangannya,” lanjutnya.

Adapun kerjasama antara bank bjb dengan Grup Krakatu Steel di antaranya mencakup pemberian kredit ke anak perusahaan PT Krakatau Steel, yaitu PT Krakatau Bandar Samudera dengan plafond sebesar Rp150 miliar dengan eksposure saat ini sebesar Rp144,44 miliar. Juga PT Krakatau Jasa Logistik dengan plafond sebesar Rp30,7 miliar dengan eksposure saat ini sebesar Rp25,08 miliar. Selain itu, pada tahun 2020, cucu perusahaan PT Krakatau Steel, yakni PT Wahana Sentana Baja memiliki fasilitas cash collateral dengan plafon saat ini sebesar Rp15 miliar.

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan pula penandatanganan kerjasama antara sejumlah BUMN dengan BUMD di Jawa Barat lainnya. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan momen kerjasama ini akan memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat Indonesia.

“Saya menyambut baik hal ini, karena ini merupakan bentuk perwujudan sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Jadi yang maju bukan hanya BUMN, tetapi juga BUMD. Dua-duanya sama, ujung-ujungnya pendapatan perusahaan baik BUMN maupun BUMD akan mengalir ke masyarakat. Kerjasama ini jadi percikan sinergi untuk memberikan kebaikan,” ungkap Ridwan Kamil.

Dia juga meyakini sinergi antar BUMN dan BUMD di Jawa Barat tersebut akan berlangsung dengan saling menguntungkan, mengingat kinerja sejumlah BUMD di Jawa Barat yang tetap gemilang di masa pandemi Covid-19, tak terkecuali bank bjb.

“bank bjb ini adalah BPD terbaik se-Indonesia. Ketika yang lain (pertumbuhannya) minus, ini satu-satunya bak yang semua pertumbuhannya positif. Kuncinya satu, saya tidak pernah kompromi dengan SDM-nya, tidak ada intervensi dalam pemilihannya,” ungkapnya. Dia mengatakan, sebanyak 6 BUMD di Jawa Barat tahun ini masuk ke dalam kategori BUMD terbaik se-Indonesia.

Semakin Kompetitif, Menperin Beberkan Target dan Capaian Industri Otomotif

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Industri otomotif merupakan salah satu sektor yang mampu berkontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Oleh sebab itu, pemerintah memberikan prioritas terhadap pengembangannya agar bisa lebih berdaya saing global sesuai dengan sasaran pada peta jalan Making Indonesia 4.0.

”Sesuai yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, bahwa industri otomotif adalah salah satu penggerak perekonomian yang harus segera kita akselerasi atau percepat,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita ketika mengunjungi Pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) Hybrid 2021 di Jakarta, Kamis (15/4).

Pembukaan IIMS Hybrid 2021 dibuka resmi secara virtual oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta. Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara turut didampingi Menperin, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi KreatifSandiaga Uno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo serta dihadiri Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani.

Menperin menyampaikan, Presiden ingin industri otomotif dapat segera bangkit setelah diterpa tekanan pandemi Covid-19. Sektor ini diharapkan bisa kembali menyerap banyak tenaga kerja, menggerakkan sektor UMKM, dan meningkatkan ekspor ke pasar global. ”Kami optimistis industri otomotif ini dapat memacu untuk upaya pemulihan ekonomi nasional,” tuturnya.

Sebab, industri otomotif banyak melibatkan pelaku usaha di dalam negeri dari sektor hulu sampai hilir. ”Jadi, keterlibatan sektor UMKM dalam rantai pasok harus ditingkatkan, kemudian nilai tambah untuk ekonomi nasional juga harus menjadi prioritas, serta mendorong penyerapan tenaga kerja lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” papar Agus.

Dalam program Making Indonesia 4.0 yang diluncurkan Presiden Jokowi pada tahun 2018 lalu, industri kendaraan bermotor nasional ditargetkan menjadi pemain global dan ekspor hub kendaraan bermotor baik untuk kendaraan berbasis bahan bakar minyak (internal combustion engine/ICE) maupun kendaraan listrik (electrical vehicle/EV).

”Namun demikian, karena kita masih di dalam masa pandemi, Bapak Presiden mengingatkan kepada kita harus tetap waspada terhadap pandemi ini. Kita harus gas dan rem dalam upaya penanganan kesehatan dan ekonomi. Jadi, kita harus jaga agar kesehatan aman dan ekonomi bisa bergarak maju,” imbuhnya.

Menperin menyebutkan, meskipun digempur pukulan pandemi Covid-19, industri otomotif mampu menyumbang ke PDB nonmigas sebesar 4,24% sepanjang tahun 2020. Sementara itu, ekspor produk otomotif untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih termasuk komponennya mencapai Rp65,99 tirliun. ”Dari total nilai tersebut, sekitar Rp41,86 triliun merupakan ekspor kendaraan jenis completely build up (CBU) dari Indonesia ke lebih dari 80 negara,” ungkapnya.

Saat ini, tercatat ada 21 perusahaan industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang ada di Indonesia. Nilai investasi mereka menyentuh hingga Rp71,35 triliun, dengan total kapasitas produksi sebesar 2,35 juta unit per tahun dan penyerapan tenaga kerja langsung sebanyak 38 ribu orang. ”Lebih dari 1,5 juta orang juga bekerja di sepanjang rantai nilai industri tersebut,” imbuhnya.

Agus membeberkan, kinerja produksi kendaraan bermotor roda empat atau lebih pada periode Januari-Februari 2021 tercatat sebesar 152 ribu unit, dengan penjualan (wholesales) sebesar 102 ribu unit untuk periode yang sama. Capaian positif ini tidak terlepas peran dari implementasi kebijakan insentif fiskal yang diluncurkan oleh pemerintah.

”Dalam rangka mendorong penjualan kendaraan bermotor produksi dalam negeri, pemerintah memberikan relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM-DTP) mulai 1 Maret sampai 31 Desember 2021 untuk kendaraan bermotor roda empat dengan kapasitas mesin sampai 1.500 CC, dan mulai 1 April relaksasi tersebut telah diperluas sampai dengan kapasitas mesin 2.500 CC,” paparnya.

Sampai Maret 2021, dari dampak kebijakan insentif tersebut, telah terjadi peningkatan purchase order cukup signifikan untuk kendaraan roda empat dengan kapasitas mesin sampai 1.500 CC, yaitu sebesar 190% dibandingkan penjualan bulan Februari 2021. ”Hal ini tentunya akan berdampak positif bagi pemulihan sektor industri otomotif yang memiliki multiplier efect yang cukup luas bagi sektor industri lainnya sehingga pada akhirnya akan mampu men-jumpstart perekonomian nasional,” tandasnya.

Pacu kendaraan listrik

Menperin menambahkan, pemerintah berupaya mendorong percepatan transformasi menuju green technology. “Menurut Bapak Presiden, teknologi hijau, produk hijau, dan ekonomi hijau akan menjadi tumpuan ke depan, karena kita punya potensi,” tegasnya. Salah satu langkah yang sedang dipacu pemerintah adalah pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB).

Pemerintah ingin industri otomotif di tanah air segera menjadi sektor unggulan dalam pengembangan kendaraan listrik. Saat ini sedang digenjot pembangunan ekosistemnya. Menperin menyebutkan, target produksi KBLBB pada tahun 2030 sebesar 600 ribu unit untuk roda empat atau lebih, dan sebanyak 2,45 juta unit untuk roda dua. ”Target produksi KBLBB tersebut diharapkan akan mampu mengurangi emisi CO2 sebesar 2,7 juta ton untuk roda empat atau lebih dan sebesar 1,1 juta ton untuk roda 2,” tuturnya.

Sampai saat ini, sudah ada tiga perusahaan industri dalam negeri yang membangun fasilitas produksi KBLBB roda empat atau lebih dengan kapasitas sebesar 1.680 unit per tahun, sedangkan untuk sepeda motor listrik sudah ada sebanyak 21 perusahaan industri dengan kapsitas produksi mencapai 1,04 juta unit per tahun.

”Dalam rangka mendorong industrialisasi KBLBB, pemerintah memberikan berbagai insentif fiskal dan non-fiskal, yaitu untuk konsumen KBLBB berupa pengenaan PPnBM sebesar 0%, pengenaan pajak daerah (PKB dan BBNKB) paling tinggi sebesar 10% dari dasar pengenaan PKB atau BBNKB, uang muka minimum 0% dan suku bunga ringan, diskon penyambungan daya listrik, pelat nomor khusus, dan lain sebagainya,” ujar Agus.

Sedangkan untuk perusahaan industri KBLBB, dapat memanfaatkan berbagai insentif seperti tax holiday, mini tax holiday, tax allowance, Pembebasan Bea Masuk, Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, dan super tax deduction untuk kegiatan RD&D.

“Dari Kemenperin, dalam upaya pengembangan kendaraan listrik, sudah menyiapkan regulasi dan roadmap-nya. Bahkan, untuk menggairahkan sektor ini, kami sudah mengusulkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 73/2019,” sebut Agus.

Dengan adanya berbagai kebijakan tersebut, saat ini menjadi momentum yang tepat dalam upaya mengakselerasi pengembangan kendaraan listrik di Indonesia. “Untuk memacu infrastrukturnya, kami terus berkoordinasi dengan kementerian terkait,” tandasnya.

Sejumlah prinsipal otomotif ternama kelas global, seperti yang berasal dari Jepang, sudah menyatakan komitmennya untuk menanamkan investasinya dalam pengembangan kendaraan listrik di Indonesia. “Misalnya, Toyota, Honda, dan Mitsubishi, khususnya pengembangan yang berbasis hybrid,” sebutnya.

Pecahkan Tiga Dosa Besar di Pendidikan Indonesia, KemenPANRB Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Sistem SP4N LAPOR!

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Dunia pendidikan Indonesia masih diwarnai dengan tiga dosa besar, yakni perundungan, intoleransi, dan kekerasan seksual. Untuk mengatasi tiga permasalahan itu, pemerintah berupaya memperkuat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau SP4N-LAPOR!.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendukung langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memecahkan masalah tersebut dengan optimalisasi LAPOR!.

“Prinsipnya Kementerian PANRB mendukung upaya untuk menyelesaikan tiga dosa besar pendidikan tersebut, agar permasalahan ini segera kita urai,” ujar Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa, dalam rapat virtual bersama Kemendikbud, Rabu (14/04).

Diah mengungkapkan, Kementerian PANRB mendapat informasi bahwa Kemendikbud membutuhkan penyesuaian fitur untuk mendukung pengawasan dalam dunia pendidikan. Terutama dalam kasus perundungan, intoleransi, dan kekerasan seksual.

Detail penyesuaian fitur tersebut akan dibahas secara detail di kemudian hari. “Pada dasarnya, beberapa penyesuaian dapat dilakukan, namun beberapa penyesuaian lainnya membutuhkan waktu karena berkaitan dengan perubahan siginifikan pada aplikasi tersebut,” ungkap Diah.

Penyesuaian fitur pada aplikasi LAPOR! juga akan dikoordinasikan dengan Kantor Staf Presiden (KSP) dan Ombudsman RI yang turut mengelola aplikasi tersebut. SP4N-LAPOR! juga mengakomodir masukan pengembangan dari instansi pemerintah yang bisa digunakan bersama, sehingga tidak menghilangkan sifat aplikasi umum pengelolaan pengaduan, termasuk mendukung masalah pada dunia pendidikan.

Pendidikan dan kebudayaan sendiri telah memiliki 22 kategori dalam aplikasi SP4N-LAPOR!. Kategori yang saat ini tersedia diantaranya adalah balai pendidikan dan pelatihan, Kartu Indonesia Pintar (KIP), kebudayaan, politeknik, pendidikan dasar menengah, pendidikan tinggi, dan kategori lainnya.

Berdasarkan pengelompokkan kategori tersebut, Diah merasa perlu menambahkan dan menyempurnakan kategorisasi untuk memudahkan pengelolaan. “Isu-isu terkini lainnya dimungkinkan untuk diakomodasikan dalam penyempurnaan sistem pengaduan yang saat ini tertampung dalam aplikasi SP4N-LAPOR!,” imbuh Diah.

Pada kesempatan itu, Staf Khusus Mendikbud bidang Kompetensi dan Manajemen Pramoda Dei Sudarmo mengungkapkan, sekitar 84 ribu kasus perundungan terjadi setiap tahunnya. Namun, hanya sedikit yang melaporkan ke Pusat Penguatan Karakter Kemendikbud (Puspeka), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), atau Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Dei mengatakan, Mendikbud Nadiem Makarim ingin tiga masalah utama tersebut diselesaikan secara sistematis. “Tiga dosa ini layak diselesaikan, termasuk laporan yang sedikit. Laporan perlu dipermudah,” tegasnya.

Kemendikbud juga memiliki arah jelas untuk menanggulangi tiga dosa besar itu. Pertama, Puspeka menjadi pusat koordinasi untuk isu-isu kekerasan lintang jenjang. Kedua, asesmen nasional untuk mengukur iklim keamanan dan inklusivitas untuk guru, siswa, dan kepala sekolah.

Ketiga adalah pencanangan kurikulum baru yang bermuatan kesetaraan gender, moderasi beragama, serta inklusi sosial. Kemudian disusul dengan penguatan regulasi, serta program-program pencegahan dan penanganan.

Nantinya, jika penyesuaian fitur SP4N-LAPOR! terkait masalah tersebut sudah terealisasi, Kemendikbud akan membantu melakukan sosialisasi. “Sistem LAPOR! ini butuh sosialisasi. Kami akan bantu agar publik aware dengan permasalahan ini,” pungkas Dei.

Luncurkan Gerakan Cinta Zakat Untuk Entaskan Kemiskinan, Zakat ASN Pemprov Jateng Capai Rp55 Miliar Setahun

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo optimistis Gerakan Cinta Zakat akan menghasilkan banyak manfaat, terutama pada pengentasan kemiskinan. Seperti di Pemprov Jateng yang ASN-nya zakat tiap bulan, dan pada 2020 lalu terkumpul Rp55 miliar yang bisa digunakan untuk banyak hal.

Hal itu disampaikan Ganjar, usai menghadiri secara daring acara Peluncuran Gerakan Cinta Zakat oleh Presiden Joko Widodo dilanjutkan simulasi pembayaran zakat bersama Ketua Baznas Jateng, di Puri Gedeh, Kamis (15/4/2021).

“Sebenarnya (Gerakan Cinta Zakat) program yang sangat luar biasa. Hanya banyak masyarakat belum ngeh, belum paham, belum tahu. Maka perlu kita angkat,” ucap Ganjar.

Ganjar mengatakan jika di Jateng pihaknya sudah sejak lama mengajak para ASN untuk berzakat melalui Baznas. Meski sempat muncul prokontra, saat ini gerakan zakat di ASN Pemprov Jateng sudah tersistematisasi dengan pemotongan langsung pada pendapatan.

“Dengan cara itu ternyata ini jadi spirit bersama untuk mencintai gerakan cinta zakat ini, sehingga ini sudah berjalan beberapa tahun, alhamdulillah bisa kita laksanakan. Dan satu lagi, yang masyarakat banyak belum tahu, bahkan ASN, bahkan pemerintah daerah mungkin seperti kami, (ternyata) ini manfaatnya banyak,” tegas Ganjar.

Manfaat yang dimaksudnya, kata Ganjar, antara lain adalah cara eksekusi yang cepat dari Baznas membuat penyelesaian persoalan bisa lebih cepat. Sehingga, sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo agar memaksimalkan fungsi-fungsi Baznas pada pengentasan kemiskinan.

“Itu ternyata manfaatnya hebat. Orang sakit di rumah sakit nggak bisa bayar, cepet diselesaikan. Anak nggak bisa bayar sekolah, cepet diselesaikan. Mungkin mereka belum tercatat di Dinsos bantuan cepet, bahkan sudah ada yang produktif, ada yang sertifikasi, pelatihan UMKM itu cepet banget. Jadi artinya kita bisa membuat banyak hal dari zakat ini,” tegasnya.

Presiden Joko Widodo dalam sambutannya mengatakan, Gerakan Cinta Zakat ini diharapkan mampu mendukung program-program pemerintah. Terutama berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Sehingga, fungsi dari lembaga zakat bisa dimaksimalkan.

“Saya harapkan badan zakat ini bisa dipergunakan sebaik baiknya untuk membantu saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan-kesulitan akibat pandemi Covid dan juga untuk membantu mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh di negara kita,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Baznas Jateng KH Ahmad Darodji menambahkan penerimaan zakat dari ASN Pemprov pada 2020 lalu mencapai Rp55 miliar. Nilai tersebut, belum termasuk dari Baznas kabupaten/ kota yang totalnya sekitar Rp400 miliar.

Darodji menjelaskan, dari nilai yang ada, 60 persen di antaranya digunakan untuk pengentasan kemiskinan. Baik digunakan untuk bantuan maupun program pelatihan.

“Insyaallah tujuan kita memang kita utamakan pengentasan kemiskinan. Jadi kita zakat ini mengubah mustahiq penerima, menjadi muzakih pemberi. Itu tujuan utama kita,” tandasnya.

Sinergi Krakatau Steel-Pemprov Jabar Kembangkan Sarana Infrastruktur dan Kawasan Industri

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – PT Krakatau Steel (Persero) Tbk melalui anak usahanya melakukan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama dengan PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (PT BIJB) dalam pembangunan dan pengembangan kawasan industri terintegrasi.

Adapun anak perusahaan Krakatau Steel yang terlibat adalah PT Krakatau Bandar Samudera (PT KBS), PT Krakatau Daya Listrik (PT KDL), PT Krakatau Tirta Industri (PT KTI), dan PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (PT KIEC). Penandatanganan ini disaksikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim.

Dalam sambutannya Ridwan Kamil menyatakan apresiasinya atas kerja sama yang dilakukan bersama Krakatau Steel Group ini sehingga bisa menjadikan Krakatau Steel dan BUMD Jawa Barat mengalami pertumbuhan yang luar biasa ke depannya.

“Kerja sama ini dapat memperkuat hubungan antardaerah maupun antara perusahaan nasional dan perusahaan BUMD,” ucap dia dalam siaran pers, Kamis (15/4/2021).

Sementara Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim menyampaikan bahwa kerja sama pembangunan dan pengelolaan kawasan industri terintegrasi ini dapat mengembangkan perekonomian daerah dan juga berpotensi dalam pengembangan bisnis bagi perusahaan plat merah tersebut dan anak usahanya.

“Bersama PT BIJB, kami dapat melakukan ekspansi ke wilayah Jawa Barat. PT KIEC, PT KTI, PT KBS, dan PT KDL dapat mendukung kebutuhan dari PT BIJB untuk pengelolaan kawasan industri, air bersih, logistik, maupun energi,” tutur dia.

Keempat anak perusahaan tersebut saat ini akan tergabung dalam Subholding Sarana Infrastruktur. Subholding ini telah mendapat dukungan dari Kementerian BUMN dan menjadi program portofolio BUMN yang ditawarkan kepada Indonesia Investment Authority (INA).

Kinerja dari keempat anak perusahaan tersebut telah mencatatkan penjualan sebesar Rp 2,4 triliun dengan laba bersih sebesar Rp 420 miliar di tahun 2020. Sedangkan di Kuartal 1 2021 mencatatkan pendapatan sebesar Rp 887 miliar dengan laba Rp 124 miliar.

Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan antara anak perusahaan Krakatau Steel lainnya dengan BUMD Jawa Barat yaitu MoU antara PT KTI dengan PT Tirta Gemah Ripah, serta perjanjian kredit antara PT Krakatau National Resources (PT KNR) dengan PT Bank BJB (Persero) Tbk.

Setelah acara penandatanganan, Ridwan Kamil melakukan kunjungan lapangan ke area kawasan industri yang dikelola oleh anak perusahaan PT KIEC dengan luas wilayah 3.000 hektare dan fasilitas pelabuhan di PT KBS yang berkapasitas bongkar muat 25 juta ton per tahun.

Silmy menerangkan, pihaknya berkeyakinan kerja sama dengan BUMD Jawa Barat ini dapat terealisasi dengan baik dan menguntungkan.

“Karena kami adalah satu-satunya perusahaan yang berpengalaman dalam bisnis kawasan industri terintegrasi lengkap dengan sarana pelabuhan, pembangkit listrik, dan pasokan air industri,” tutup Silmy.

Menteri BUMN Resmikan Tanker Raksasa Pertamina Pride

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Setelah berlayar sejak 9 Februari 2021dari JMU Ariake Shipyard, Jepang, kapal Very Large Crude Carrier (VLCC) Pertamina Pride milik Pertamina International Shipping (PIS) sebagai Subholding Pertamina telah tiba di Indonesia dan siap menunjang penyaluran pasokan energi nasional.

Kesiapan tanker raksasa tersebut ditandai dengan peresmian oleh Menteri BUMN, Erick Thohir di atas kapal yang sedang bersandar di Teluk Semangka Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Lampung pada Kamis (15/4/2021).

Saat peresmian Menteri BUMN didampingi Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, Direktur Utama PIS, Erry Widiastono dan Komisaris Utama PIS, A Junaedy Ganie.

Menteri BUMN, Erick Thohir menyampaikan apresiasi upaya Pertamina dalam melakukan transformasi dan menghadirkan value creation, sehingga dapat menjadi perusahaan global.

Menurut Erick, pemerintah mendukung penuh langkah Pertamina Internasional Shipping menjadi integrated logistic and marine solution company dan global player.

“Pertamina harus kembali ke masa kejayaannya di tahun 70-an, menjadi global player dan siap bersaing yang didasari oleh Good Corporate Governance,” ucap Erick.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati mengatakan investasi yang dilakukan dengan menghadirkan 2 kapal yakni Pertamina Pride dan Pertamina Prime ini sejalan dengan arahan pemegang saham untuk go global.

“Kedua kapal ini akan melayani pasar luar negeri dan mengangkut crude dari Aramco ke Indonesia. Dengan kapal sendiri kita memiliki fleksibilitas yang lebih karena Pertamina memiliki cadangan di luar negeri dan produksi 110.000 barel per hari ,”ujar Nicke.

Selain itu, lanjut Nicke, PIS akan bertransformasi menjadi integrated marine logistic, karena bukan hanya mempunyai kapal, tapi juga sarana tambahan dan storage yang ada di pelabuhan. “Dengan demikian, maka value chain yang akan dikelola PIS juga akan semakin besar,” imbuhnya.

Direktur Utama PIS, Erry Widiastono menjelaskan sebagai perusahaan shipping yang berorientasi pada konsumen, PIS terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan energi dengan terus melahirkan berbagai terobosan.

Salah satunya adalah menghadirkan kapal tanker raksasa, VLCC Pertamina Pride yang berkapasitas 2 juta barel dan dibangun di galangan Japan Marine United (JMU) sejak tahun 2018.

“VLCC Pertamina Pride ini bertujuan untuk mempermudah alur distribusi energi dan mengamankan pasokan kebutuhan captive crude ke refinery/kilang Pertamina secara FOB Ras Tanura – Cilacap dengan lebih efisien, sehingga siap menjadi urat nadi distribusi energi untuk negeri,” tutup Erry.

Kemenag Uji Publik Peta Jalan Kemandirian Pesantren

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Agama (Kemenag) tengah menyusun Peta Jalan Kemandirian Pesantren (PJKP). Peta jalan ini disusun sebagai tindak lanjut dari salah satu program utama Presiden Joko Widodo untuk segera mewujudkan kemandirian pesantren di Indonesia.

“Alhamdulillah, draf Peta Jalan Kemandirian Pesantren sudah memasuki tahap uji publik. Tahap awal proses uji publik kami gelar di Bogor selama dua hari, 15 – 16 April 2021,” terang Dirjen Pendidikan Islam M Ali Ramdhani di Bogor lewat keterangan tertulis, Kamis (15/4).

Menurut pria yang akrab dipanggil Dhani ini, uji publik dilakukan untuk menggali masukan, saran, dan kritikan dari berbagai pemangku kepentingan.

“Kami juga hadirkan perwakilan pesantren yang sudah memiliki ekonomi mapan, seperti Ponpes Sidogiri dan Ponpes Al Ittifaq Ciwedey, Bandung agar bisa ikut membahas draf peta jalan yang telah disusun,” ujar Ali Ramdhani.

“Uji publik juga menghadirkan pembahas dari Bank Indonesia (BI), Kemenko Perekonomian, dan media. Kehadiran perwakilan dari kementerian dan lembaga ini diharapkan memberikan pemahaman yang makin luas begitu pentingnya kemandirian pesantren,” sambungnya.

Ketua Pokja PJKP Hasanuddin Ali menambahkan, penyusunan draf PJKP melibatkan 30 anggota yang merupakan representasi dari stakeholder/elemen perwakilan kementerian/lembaga.

Tim penyusun dipimpin oleh Alissa Wahid, putri Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid. Draf final PJKP ini rencananya akan diserahkan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas kepada Presiden Jokowi dalam waktu dekat.

Menurut dia, saat ini terdapat tidak kurang dari 30.549 pesantren dengan jumlah santri mencapai 4,2 juta jiwa. Dari jumlah itu, hanya sebagian kecil pesantren yang memiliki keunggulan ekonomi.

Hasanuddin optimistis jika potensi yang ada dapat dimaksimalkan, pesantren yang umumnya berada di pelosok perdesaan akan menjadi kekuatan tersendiri bagi pondasi ekonomi warga.

“Hal ini tak berlebihan. Sebab umumnya warga pesantren juga warga desa atau kampung,” ujar Hasanuddin.

Merujuk data Puslitbang Kementerian Agama, Hasanuddin mengungkapkan, kondisi ekonomi atau kemandirian pesantren Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam empat klaster.

Pertama, pesantren yang tidak punya usaha sama sekali. Kedua, pesantren yang punya usaha tetapi kecil dan hanya menghidupi dirinya sendiri.

Ketiga, pesantren yang memiliki usaha yang besar tetapi kurang tersentuh oleh strategi manajemen pemasaran. Keempat, pesantren yang punya usaha mandiri dan bisa menghidupi warga lain atau produknya sudah keluar daerah, bahkan ke luar negeri.

“Potensi-potensi ini harus dikelola agar menjadi kekuatan riil bagi pertumbuhan ekonomi umat dan bangsa secara menyeluruh,” terang Hasanuddin Ali, yang juga Tenaga Ahli Menteri Agama.

Hadir dalam proses uji publik ini, para Staf Khusus Menag, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Waryono Abdul Ghafur, serta tim penyusun PJKP.

1...4,3834,3844,385...4,884Halaman 4,384 dari 4,884